Audio ini dibuat menggunakan AI.

Beberapa pejabat publik seperti Teddy Indra Wijaya, AHY, hingga Sherly Tjoanda bukan hanya tampil menarik, mereka menjelma jadi wajah baru politik Indonesia yang serba visual. Namun, mengapa fenomena pejabat publik dengan impresi visual menarik ini menjadi penting dalam diskursus politik kekinian?

PinterPolitik.com

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap politik Indonesia mengalami transformasi tak hanya dari segi kebijakan, tetapi juga impresi yang aesthetic.

Pejabat publik seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda eksis dengan latar belakang yang sangat berbeda namun memiliki kesamaan dalam persepsi publik, memperlihatkan bagaimana good looks menjadi aset politik yang semakin berpengaruh.

Visual mereka yang dipoles dengan narasi progresif dan performa yang dipublikasikan secara intens di media sosial menjadikan mereka mudah diterima dan dibicarakan publik, baik secara positif maupun kritis.

Fenomena ini bukan tanpa penjelasan di atas kertas. Dalam kajian psikologi sosial, efek ini dikenal sebagai halo effect, sebuah bias kognitif di mana penilaian terhadap satu aspek (misalnya penampilan fisik) memengaruhi penilaian terhadap aspek lainnya (seperti kompetensi atau integritas).

Dengan masifnya penggunaan media sosial, yang sangat menekankan aspek visual dan kesan pertama, halo effect menjadi alat distribusi pengaruh yang ampuh dalam politik.

Bukan hanya Teddy, AHY, maupun Sherly. Nama-nama pejabat publik di level kepala daerah petahana seperti Bupati Bandung Barat Jeje Govinda, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton, hingga Wakil Wali Kota Kupang Citra Pitriyami, ikut terangkat berkat performa visual yang dibungkus dalam strategi branding digital yang apik.

Dalam konteks yang sama, para mantan pejabat publik seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Zumi Zola, hingga Airin Rachmi Diany juga sempat menikmati masa kejayaan dalam ekosistem visual-minded publik di eranya masing-masing.

Lantas, mengapa hal ini menjadi krusial dalam diskursus politik-pemerintahan Indonesia?

Ilusi Kompetensi dan Budaya Visual?

Dalam konteks Indonesia, di mana politik sering kali dipersonalisasi dan bersifat figur-sentris, halo effect dinilai bekerja sangat efektif.

Kendati sangat subjektif, terdapat derajat atau selera umum visual yang diterima. Ketika seorang pejabat tampan atau cantik, publik dengan cepat memberi asumsi bahwa mereka juga cerdas, profesional, atau berintegritas.

Penelitian Efraim Efran menunjukkan bahwa dalam sebagian bersar lingkungan interaksi manusia, termasuk politik, kandidat dengan wajah menarik memiliki peluang lebih besar untuk dipilih, bahkan ketika performa objektifnya tidak signifikan.

Dalam konteks Teddy, AHY, Sherly Tjoanda, serta pejabat publik lainnya, kiranya bukan hal tabu untuk diinterpretasi bahwa karakteristik fisik mereka seolah menjadi entry point dalam membangun afeksi publik.

Di sinilah peran halo effect menciptakan apa yang disebut sebagai rapid trait inference, penilaian instan dalam hitungan milidetik yang menentukan suka atau tidak suka pada seseorang hanya lewat tampilan visual.

Fenomena berikutnya yang turut menguatkan halo effect adalah ilusi kompetensi (illusion of competence), yaitu kondisi di mana seseorang dianggap kompeten semata karena tampilan luar atau gaya komunikasi, bukan substansi atau hasil kerja di kesan pertama. Kendati, nama-nama tersebut tentu memiliki kompetensi dan torehan performa yang positif sejauh ini.

Namun, dalam konteks pejabat publik yang aktif di media sosial, estetika visual dan gaya komunikasi yang engaging dapat menciptakan persepsi bahwa mereka pasti bekerja atau pasti lebih baik dibanding pejabat lain yang tampil “datar”. Padahal, tidak selalu ada korelasi antara performa visual dan performa struktural.

Media sosial mempertebal efek ini melalui sistem algoritma yang mengutamakan engagement, bukan akurasi atau kualitas kinerja yang hakikatnya memang sukar dinilai oleh mesin.

Dalam budaya politik Indonesia yang sangat visual dan viral-driven, ilusi, atau lebih tepatnya “konstuksi kompetensi” sejak pandangan pertama ini menjadi pengungkit legitimasi instan.

Pendekatan visual branding dalam politik Indonesia kini tidak lagi opsional. Media sosial menjadi arena utama pertarungan narasi.

Seorang pejabat yang tidak mampu tampil baik secara visual akan kalah bersaing dalam perhatian publik meskipun punya rekam jejak yang kuat. Di sinilah branding bukan lagi soal pencitraan semu, melainkan bagian dari kapital politik.

Gambar diri seorang pejabat di Instagram dengan filter tertentu, angle tertentu, dan narasi tertentu menjadi komoditas yang memengaruhi pemilih secara emosional.

Branding inilah yang menjadikan sosok-sosok tersebut tampak cepat mencuri perhatian. Meski secara struktural jabatan pejabat atau kepala daerah tertentu di Indonesia cenderung kurang mendapat eksposur, keberadaan mereka di dunia digital justru melampaui batas geografis tersebut.

“Auto Damage” Fix?

Sosok-sosok seperti Teddy, AHY, Sherly Tjoanda, serta pejabat lainnya bukan semata contoh dari halo effect pasif, melainkan mereka mampu mengkapitalisasi persepsi publik melalui kerja nyata yang ditampilkan secara strategis.

Teddy dan AHY, misalnya, dengan latar belakang militer dan posisi strategis sebagai Menteri Koordinator, telah beradaptasi dari prince charming politik menjadi figur yang mencoba merespons isu pembangunan dan infrastruktur secara serius.

Demikian pula Sherly, yang berani tampil beda dalam gaya komunikasi sebagai gubernur perempuan dengan pendekatan urban & inclusive leadership.

Branding yang selaras antara visual, pesan, dan tindakan aktual dapat menjadi senjata utama untuk mem-breakthrough kemacetan politik yang sering hanya dihuni elite tradisional. Mereka bisa menjadi ikon dari generasi politisi baru yang memiliki charisma, substance, dan reach sekaligus.

Namun, risiko besar juga mengintai ketika ekspektasi publik yang dibangun oleh branding visual tidak diimbangi oleh kualitas kerja yang konkret dan terukur.

Dalam kondisi tersebut, efek halo bisa berubah menjadi efek boomerang, publik merasa tertipu atau kecewa, lalu menjadi antagonis terhadap figur tersebut.

Kasus Zumi Zola, misalnya, menjadi pelajaran penting. Sosoknya dulu dielu-elukan karena wajah rupawan dan gaya populis, tetapi kemudian runtuh karena kasus rasuah.

Sampel itu membuktikan bahwa efek visual memiliki daya tarik yang kuat, tetapi tetap memerlukan pijakan struktural dan integritas personal agar tidak menjadi bubble.

Fenomena ini juga membuka peluang lahirnya kelas sosial politik baru—yaitu politisi yang mampu merangkul populisme digital namun tetap grounded secara kebijakan.

Bila Teddy, AHY, dan Sherly sejauh ini mampu menjaga keseimbangan antara visual charisma dan kebijakan substantif, maka mereka berpeluang menembus struktur kekuasaan yang lebih tinggi di masa depan.

Namun, bila tidak, maka mereka akan menjadi bagian dari daftar panjang politisi one-hit wonder, yang redup begitu jabatan atau perhatian publik bergeser.

Dalam dunia politik Indonesia yang sangat fluktuatif dan berorientasi persepsi, kemampuan mempertahankan narasi dan merealisasikan janji adalah mata uang paling mahal.

Fenomena seperti dijabarkan di atas  tampak sangat jarang dibahas dalam analisis maupun teoretis yang mendalam. Namun, di saat yang sama, menunjukkan bahwa wajah politik Indonesia tengah mengalami pergeseran besar, dari politik orasi menjadi politik impresi.

Ini membuka ruang baru bagi politisi muda dan visual untuk naik panggung, namun juga menuntut kedewasaan publik untuk tidak terperangkap dalam ilusi kompetensi.

Kuncinya ada pada kesadaran kritis publik dan etika visual politik. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi penonton dalam pertunjukan politik estetika, bukan peserta aktif dalam demokrasi substansial. (J61)

PinterPolitik.com

Dalam penelitiannya yang berjudul Indonesia’s Media Oligarchy and the “Jokowi Phenomenon”, Ross Tapsell – peneliti asal Australia – menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi sebuah fenomena media di Indonesia. Sosoknya yang merakyat – yang sebelumnya menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga kini Presiden Indonesia – menjadi sebuah fenomena besar yang menunjukkan perlawanan kelas bawah terhadap oligarki.

Media di Indonesia pun merepresentasikan dirinya sebagai sebuah “selingan” dari tipikal para elite politik kebanyakan. Sejak tahun 2012, media mulai beralih fokus untuk memberitakan Jokowi sebagai sosok yang bersih dari korupsi dan berbeda dari para elite politik kebanyakan di tengah kondisi rakyat yang lelah menghadapi korupsi.

Itulah awal mula Jokowi dikaitkan dengan istilah “media darling”. Pembentukan citra itu tak semata dilakukan oleh media dengan serangkaian kekuatan yang dimilikinya, melainkan juga atas peran Jokowi sendiri.

Di era kepemimpinan pertamanya sebagai presiden hingga masa peralihan ketika dirinya kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden, Jokowi mulai sering tampil di berbagai talkshow di televisi bersama sanak keluarganya. Namun, apakah di kepemimpinan keduanya saat ini, Jokowi masih menjadi media darling? Apa saja strategi politik yang Jokowi lakukan untuk membangun citra-citra diri tertentu?

Sejak dulu, masyarakat di seluruh dunia mengenal adanya ketergantungan antara politisi dengan pers dan jurnalis. Politisi tidak bisa mengatakan apapun kepada masyarakat luas tanpa peran gatekeeping jurnalis untuk meliput dan mewawancarai mereka hingga kemudian mengemasnya dalam bentuk berita sehingga tak sembarang informasi bisa beredar dan diedarkan jurnalis kepada masyarakat.

Namun, realita hari ini telah berubah. Menurut Suiter dalam tulisannya yang berjudul Post-truth Politics, dunia kini telah memasuki era media hybrid – berhasil mematahkan logika yang sebelumnya berlaku mengenai ketergantungan antara jurnalis dan politisi. Model web hybrid yang mencakup media sosial, reality TV, dan interrnet membuat para politisi kini bisa secara langsung mengatakan apapun pada masyarakat.

Kenyataan itu membuat banyak politisi beramai-ramai menggunakan media sosial dengan tujuan-tujuan politis, seperti kampanye hingga pencitraan diri. Salah satu politisi Indonesia yang kerap mengakrabkan diri dengan media sosial adalah Presiden Jokowi.

Sampai saat ini, Jokowi tercatat memiliki akun media sosial di Instagram, Twitter, dan channel Youtube. Sejarah keberhasilan politik Jokowi berkat media sosial telah dicapai sejak tahun 2012 pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

Kala itu, Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok), berhasil memenangkan pemilihan. Salah satu langkah yang digunakan adalah dengan mengadaptasi lirik lagu milik boyband asal Inggris – One Direction – yang berjudul “What Makes You Beautiful” sebagai latar suara video yang mengkampanyekan reformasi birokrasi dan janji pemberantasan kemacetan Jakarta dari Jokowi-Ahok di Youtube. Dalam waktu beberapa minggu, penontonnya mencapai lebih dari 1 juta.

Menurut Blumler dan Kavanagh dalam penelitiannya yang berjudul The Third Age of Political Communication, penggunaan internet dan media sosial sebagai sarana kampanye dan medium interaksi telah mengubah komunikasi politik dan marketing politik secara dramatis. Media sosial menjadi ruang bagi masyarakat menentang dominasi dan dogma media arus utama untuk mengembangkan beragam materi kampanye dan informasi lainnya. Indonesia sendiri memiliki jumlah pengguna Facebook dan Twitter yang bersar.

Pada kampanye Pilpres 2019 hingga era kepemimpinannya saat ini, Jokowi kembali memanfaatkan media sosial guna membangun citra yang sarat akan pesan-pesan politik. Di channel Youtube dan akun Instagram pribadinya, Jokowi kerap membagikan momen kesehariannya, baik dalam bentuk foto, tulisan, dan video yang berisi kebersamaannya dengan keluarga.

Satu yang paling menyedot perhatian publik adalah kedekatan Jokowi dengan cucu pertamanya, Jan Ethes. Di channel Youtube-nya, Jokowi sering kali membagikan bagaimana ia menghabiskan akhir pekan untuk bermain bersama sang cucu, memperkenalkan sang cucu kepada awak media, berbelanja bersama, dan sebagainya.

Menurut Ron Faucheux, seorang profesor dan ahli kampanye politik dari George Washington University, ditampilkannya kedekatan seorang politisi dengan keluarganya memiliki tujuan tertentu. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan sisi humanis, nilai keluarga, dan kehangatan. Langkah itu dilakukan untuk menekankan pada publik bahwa sang politisi memiliki pernikahan yang baik dan keluarga yang bahagia.

Representasi Jokowi di media massa dipenuhi oleh hegemoni yang dibangun dirinya dan tim kampanye/komunikasi politiknya. Ia melakukan pencitraan dirinya sebagai family man yang sederhana dan dekat dengan rakyat miskin.

Menurut Sosiolog Stuart Hall, dalam tulisannya yang berjudul The Work of Representation, representasi bekerja melalui diskursus yang mengandung pengetahuan, kekuasaan, dan kebenaran (truth). Jokowi membangun pengetahuan bahwa dirinya adalah seseorang yang sederhana dan dekat dengan keluarga.

Di sisi lain, dalam diskursus, terdapat upaya permainan kekuasaan.  Pengetahuan itu bisa dibangun dan terbangun atas kekuasaan yang dimilikinya sebagai pemimpin negara.

Sementara, kebenaran sebagai representasi dari kekuasaan, ditunjukkan dengan bagaimana publik mempercayai Jokowi sebagai seorang family man di era Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dan awal kepemimpinannya sebagai presiden. Ketika kita menganggap suatu hal sebagai sebuah kebenaran, maka kita telah menjadi “objek” dari kekuasaan.

Kebenaran dari pengetahuan itu diamini oleh Ahli Politik Effendi Gazali. Menurutnya, citra Jokowi yang dekat dengan keluarga (family man) menjadikan dirinya unggul bila dibandingkan dengan lawan politiknya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Selain internet dan media sosial, Jokowi juga memanfaatkan ruang publik lain sebagai sarana kampanyenya. Salah satunya adalah tayangan di bioskop.

Bioskop dijadikan media aternatif bagi Jokowi untuk melancarkan strategi kampanye melalui penayangan iklan dari salah satu partai pendukungnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal itu berkaitan dengan strategi kampanye Jokowi yang berfokus menyasar kalangan anak muda (milenial) sehingga dirinya selalu mengupayakan memilih medium kampanye yang dekat dengan generasi tersebut.

Pada Pemilu 2014, pemilih muda usia 17 sampai 25 tahun jumlahnya mencapai hampir 30% dari total jumlah pemilih. Lembaga-lembaga survei pemilu kemudian memperkirakan jumlah pemilih muda di Pilpres 2019 berkisar antara 60 sampai 70 juta, atau sekitar 30% hingga 35% dari total jumlah pemilih.

Ketertarikan anak muda dengan bioskop sendiri bisa dibuktikan dari tayangan laris film-film di bioskop, salah satunya film Dilan. Penonton film Dilan kala itu didominasi dari kalangan anak muda.

Maraknya minat terhadap film Dilan sendiri kemudian dimanfaatkan Jokowi sebagai salah satu strategi kampanye yang ia sampaikan di Debat Calon Presiden ke-4. Saat itu, ia memperkenalkan pemerintahan Dilan sebagai singkatan dari Digital Melayani.

Jokowi memang kerap membuat jargon-jargon kekinian dengan tujuan menggaet pemilih muda. Ia memilih bermain dengan isu yang relevan dengan pemerintahannya selama 4,5 tahun lalu, yaitu digitalisasi pemerintahan.

Citra baik Jokowi di media dan media sosial membuatnya dikenal dengan sebutan “media darling”. Sebutan tersebut telah melekat sejak dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Jokowi dikenal ramah dengan wartawan karena keterbukaan yang dia bangun dengan minimnya protokol yang melindungi dia di tempat umum. Hasilnya, kuantitas pemberitaan positif mengenai Jokowi terbilang tinggi. Hal itu disampaikan Wisnu Prasetya Utomo dalam penelitiannya yang berjudul Menimbang Media Sosial dalam Marketing Politik di Indonesia.

Namun, citra tersebut perlahan menghilang seiring waktu kepemimpinannya sebagai presiden. Persona anti-elite perlahan luntur dengan kompromi Jokowi dengan para elite ekonomi politik Indonesia.

Selain representasi, fenomena ini dapat dilihat dari kacamata teori penerimaan pesan media bernama encoding-decoding milik Stuart Hall dalam tulisannya yang berjudul Encoding and Decoding in the Television Discourse.

Encoding merujuk pada proses produksi pesan melalui serangkaian kode yang dibuat oleh pembuat pesan dan disesuaikan dengan pemahaman penerima. Sementara, decoding merujuk pada bagaimana penerima pesan memahami dan menginterpretasikan pesan melalui serangkaian preferensi dan latar belakang pribadi.

Komunikasi yang efektif terjadi ketika pesan yang dikirim dapat dipahami secara tepat oleh penerima pesan. Namun, dalam proses decoding, pesan yang disampaikan bisa saja menghasilkan pemahaman yang berbeda.

Proses encoding dalam penyampaian pesan politik Jokowi salah satunya dibentuk oleh tim strategi kampanyenya. Dalam periode kampanye Pemilu 2019, Jokowi yang fokus menyasar kalangan anak muda – menggunakan strategi buzzer di media sosial.

Pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendominasi percakapan di media sosial jika dibandingkan dengan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada periode 28 Januari-4 Februari 2019. Hasil analisis PoliticaWave menunjukkan bahwa jumlah percakapan terkait Jokowi-Ma’ruf mencapai 57,25% dari total 1.899.881 percakapan. Sementara, jumlah percakapan terkait pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya sebesar 47,25%.

Masyarakat Indonesia melakukan proses decoding terhadap pesan politik yang disampaikan Jokowi melalui media sosial dan media massa. Dahulu, pesan-pesan tersebut berhasil membuat Jokowi menjadi media darling.

Hal itu menunjukkan bahwa publik kala itu tergolong dalam penerima pesan yang bersifat dominan (dominant hegemonic code), yaitu kondisi ketika penerima menerima pesan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan pembuat pesan. Namun, sifat dominan itu kini kian bergeser.

Hal itu ditunjukkan dengan sikap masyarakat dan media yang mulai kritis dalam memandang dan memberitakan Jokowi. Hal itu menunjukkan meningkatnya penerima pesan yang bersifat negosiasi dan oposisi, yaitu kondisi ketika penerima pesan tak lagi terlampau mengikuti hegemoni penguasa secara sebagian maupun menolak keseluruhan.

Masyarakat mulai menyadari bahwa Jokowi menjadi berjarak dengan citra diri yang sebelumnya ia bangun. Masyarakat sudah memiliki informasi bahwa Jokowi kini dikelilingi oleh kekuatan oligarkis tradisional dan lemah dalam menegakkan kasus hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Di sisi lain, teori ini juga membahas bahwa media memiliki kecenderungan memberitakan sesuatu yang sesuai dengan minat dan perkembangan masyarakat (konsensus). Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran posisi tak hanya bisa dialami masyarakat, melainkan juga oleh media.

Dapat dilihat bahwa kian hari kian banyak media yang secara terang-terangan bersikap kritis terhadap Jokowi dan serangkaian kebijakannya. Lambat laun, media massa menyumbang peran untuk menggeser status dan atribusi Jokowi sebagai sang “media darling” hingga turut diinternalisasi masyarakat.

Jokowi pernah menjadi sebuah fenomena di dunia politik Indonesia. Citra dirinya yang merakyat dengan gaya pembawaan yang sederhana membuat rakyat Indonesia seolah menemukan sebuah kebaruan yang belum pernah dirasakan sebelumnya.

Namun, sebagaimana dikatakan Albert Einstein, satu-satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian. Hal itu juga berlaku dalam perpolitikan di Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia.

Serangkaian kepentingan, upaya adaptasi, hingga represi membuat para aktor politik acapkali harus mengubah arah kemudinya. Pekerjaan rumah terbesarnya adalah: bagaimana cara para politisi mempertahankan kepercayaan rakyat di tengah ketidakpastian itu?

Tulisan milik Selma Kirana Haryadi, mahasiswi Jurnalistik di Universitas Padjadjaran.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.