Berbagai saluran media asing semakin ramai menyoroti sosok calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto. Ada siasat apa di balik media-media asing ini?

PinterPolitik.com

“Did you know that Indonesia is at a crossroads?” – Homer Simpson di “Catch ‘Em If You Can” (2004)

Dalam episode 18 season ke-15 dari The Simpsons (1989-sekarang), karakter utama yang bernama Homer Simpson terlihat tengah membaca majalah The Economist dengan peta Indonesia di halaman utama yang berjudul “Indonesia’s Gambit”.

Di tengah kegiatan membacanya itu, Homer-pun bertanya pada istrinya, Marge Simpson, “Apakah kamu tahu bahwa Indonesia kini sedang berada di tengah persimpangan?”

Well, meskipun potongan adegan itu merupakan hal fiktif, kini Indonesia bisa dibilang berada di persimpangan – apalagi ketika Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digelar Rabu, 14 Februari 2024, sudah di depan mata.

Hal yang menarikuntuk diikuti dari pemilu kali adalah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Masing-masing calon presiden (capres)-pun memiliki gagasan mereka masing-maisng. Anies mengusung perubahan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara, Prabowo mengusung narasi keberlanjutan guna melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi. Di sisi lain, di posisi tengah, Ganjar mengusung narasi perbaikan atas pemerintahan saat ini.

Namun, saluran-saluran media asing kini tampaknya lebih tertarik untuk membicarakan satu dari tiga kandidat tersebut secara khusus, yakni Prabowo. Banyak saluran media asing – mulai dari The Intercept hingga The New York Times – menyoroti sosok mantan jenderal tersebut dan mengaitkannya dengan demokrasi yang memburuk di Indonesia.

Beberapa media asing bahkan melaporkan rekam jejak Prabowo yang diduga melanggar hak asasi manusia (HAM) – mulai dari Tragedi Mei 1998, Timor Leste, hingga Papua. Tak sedikit dari media-media ini menilai bahwa demokrasi bisa semakin mengarah ke otoritarian di bawah Prabowo bila memenangkan Pilpres 2024.

Tentu, menjadi menarik apabila membahas sosok-sosok kontroversial di Pilpres 2024. Namun, mengapa media-media asing tampak lebih bias terhadap Prabowo? Mungkinkah ada siasat tertentu di baliknya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Bila Media Asing Bahas Xi Jinping dkk

Sebenarnya, sorotan-sorotan yang cenderung negatif dari media-media asing, khususnya media-media Barat, tidak hanya terjadi pada Prabowo, melainkan juga pada banyak pemimpin dan politisi di negara-negara lain.

Presiden Rusia Vladimir Putin, misalnya, kerap mendapat julukan diktator dengan kekuasaannya yang begitu menyeluruh di Rusia. Banyak media Barat menganggap Putin mengonsolidasikan kekuatannya untuk tetap berkuasa di Rusia dalam periode waktu yang lama.

Tidak hanya Putin, media-media Barat juga kerap melabeli pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di bawah Presiden Xi Jinping sebagai pemerintahan yang otoritarian. Xi dilihat sebagai orang terkuat sepanjang sejarah RRT setelah Mao Zedong.

Selain Putin dan Xi, tuduhan hampir sama dari media-media Barat juga tertuju pada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan – meski Turki merupakan negara republik yang berasaskan pada prinsip-prinsip demokratis. Erdogan dianggap semakin membawa Turki ke kediktatoran.

Mengapa media-media Barat ini suka membahas nama-nama seperti Putin, Xi, dan Erdogan? Jawabannya adalah kontroversialitas (controversiality). Semakin kontroversial, semakin menarik untuk dibahas.

Ini juga sejalan dengan gatekeeping theory. Teori ini menjelaskan pada bagaimana media dan jurnalis menentukan apa-apa saja yang mereka bahas.

Mengacu ke tulisan Mark Boukes, Natalie P. Jones, dan Rens Vliegenthart yang berjudul “Newsworthiness and Story Prominence: How the Presence of News Factors Relates to Upfront Position and Length of News Stories,” para jurnalis-pun menentukan topik tulisan mereka berdasarkan faktor-faktor berita yang ada.

Setidaknya, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi penentuan topik itu. Salah satunya adalah eliteness. Topik akan menjadi menarik untuk dibahas apabila terdapat elite yang terlibat. Tidak dipungkiri, Xi, Putin, dan Erdogan adalah elite di negara mereka masing-masing.

Selain itu, ada juga unsur negativitas (negativity). Ini dilihat dari bagaimana isu itu dipersepsikan negatif oleh jurnalis, media, dan publik di mana media itu beroperasi.

Semakin jauh dari norma-norma masyarakat, semakin besar kerusakan (damage) yang diasumsikan dalam faktor berita. Bukan tidak mungkin, karena inilah, akhirnya publik Barat menilai sosok-sosok seperti Xi, Putin, dan Erogan sebagai sosok-sosok yang penuh kontroversi.

Lantas, bagaimana dengan Prabowo? Mengapa media-media Barat akhirnya kerap menyoroti sosok capres nomor urut dua tersebut?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Hanya Karena Clickbait?

Faktor-faktor berita yang sama juga bisa diaplikasikan pada sorotan media-media Barat ke Prabowo. Bahkan, ini juga berkaitan dengan fenomena tabloidisasi atas media.

Jika mengacu kembali pada faktor-faktor berita yang disebutkan di atas, bisa jadi faktor-faktor yang sama juga berlaku. Soal eliteness, misalnya, Prabowo juga merupakan salah satu elite yang berkuasa di Indonesia.

Tidak hanya itu, faktor negativitas di publik Barat juga bisa memengaruhi. Rekam jejak Prabowo yang penuh dengan tudingan pelanggaran HAM dan latar belakang militer juga membuat publik Barat yang lebih demokratis menjadi lebih mudah mempertanyakan sosok Prabowo.

Selain dua faktor tersebut, ada juga faktor continuity. Isu soal Prabowo merupakan isu yang terus berlanjut. Prabowo-pun sudah maju sebagai capres sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 2014, 2019, dan 2024. 

Dengan topik yang dianggap kontroversial dan panas ini, media-media Barat-pun akhirnya mengerubungi isu ini layaknya sebuah gosip yang panas. Fenomena seperti ini disebut oleh Boukes, Jones, dan Vliegenthart sebagai tabloidisasi berita – yang mana kerap berfokus pada faktor-faktor berita berupa personalisasi dan negativitas.

Salah satu penyebab tabloidisasi adalah tekanan komersial. Banyak media memiliki tekanan ini karena mereka juga harus bersaing dengan banyak media lain. Semakin komersial media tersebut, semakin tinggi tingkat tabloidisasi yang mereka alami.

Mungkin, pada akhirnya, sorotan media-media Barat yang semakin kencang terhadap sosok Prabowo bisa saja terjadi akibat motivasi komersial – yang mana merekapun memperlukan topik-topik berita yang bisa menjadi clickbait (umpan klik) bagi para pembacanya. Bukan begitu? (A43)

Media asal Inggris, The Economist, memuat sebuah tulisan yang mempertanyakan nasib Indonesia setelah Presiden Jokowi lengser. Salah satu poin yang menarik dari tulisan tersebut adalah mereka menyoroti hubungan antara Indonesia dan Tiongkok yang dinilainya semakin erat di era Jokowi.

Akibatnya, media tersebut mengatakan Indonesia menjadi cenderung melunak dalam merespons isu internasional yang dihadapi Tiongkok, salah satunya adalah isu kekerasan pada etnis Uyghur. Di saat yang bersamaan The Economist juga menilai manuver Indonesia mendapatkan kerja sama ekonomi dengan negara Barat semakin rumit karena kedekatannya dengan Tiongkok.

Oleh karena itu, menarik juga untuk dipertanyakan, apakah presiden Indonesia setelah Jokowi akan mempertahankan keeratan dengan Tiongkok, atau justru sebaliknya? 

PinterPolitik.com

“Any argument, the media’ll extend it,” – Ty Dolla $ign, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Kelompok etnis Jawa yang mengisi sebagian besar demografi populasi memang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, dari makanan hingga bahasa. Namun, selain budaya dan bahasa, perpolitikan Indonesia juga menjadi wadah yang didominasi oleh budaya dan nilai-nilai Jawa.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh majalah The Economist, dijelaskan bahwa salah satu nilai Jawa yang memengaruhi dinamika politik Indonesia adalah nilai-nilai kesopanan dan kesantunan. Ekspektasi untuk berlaku sopan dan santun dianggap menjadi penyebab bagi lambatnya birokrasi politik di Indonesia.

Gagasan untuk mufakat misalnya, dianggap sebagai kulminasi dari nilai-nilai Jawa yang menekankan pada penghindaran konflik. Akibatnya, kegiatan tawar-menawar dalam lembaga legislatif menjadi prevalen dan biasanya berakhir dalam kompromi.

Dengan kompromi sebagai hasil favorit dari elemen-elemen lembaga legislatif, ideologi antar-partai politik juga tidak begitu beragam. Akibatnya, partai-partai politik hanya menjadi bayang-bayang di belakang presiden terpilih.

Lamun siro sekti, ojo mateni
Lamun siro banter, ojo ndhisiki
Lamun siro pinter, ojo minteri pic.twitter.com/YxDK0CHCJ8

— Joko Widodo (@jokowi) May 25, 2019

Budaya Jawa juga menghiasi ucapan dan retorika para politisi. Prabowo Subianto misalnya, dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Jawa, mengkritik langkah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai upaya yang ethok–ethok (pura-pura atau tidak sungguh-sungguh).

Di akhir artikel The Economist tersebut, dijelaskan pula bahwa Aksi 22 Mei lalu juga merupakan refleksi dari dominansi budaya Jawa dalam politik Indonesia. Budaya Jawa yang identik dengan harmoni dan kedamaian dianggap dapat melemahkan legitimasi pemimpin yang tidak bisa menjamin hal tersebut.

Jika benar begitu, bagaimana budaya Jawa mewujudkan harmoni dan perdamaian? Siapakah sosok yang dianggap tidak menerapkan nilai-nilai harmoni Jawa? Lalu, mengapa The Economist menulis mengenai hal ini?

Harus Narima?

Perdamaian dan harmoni memang menjadi hal yang penting bagi masyarakat dan budaya Jawa. Penjelasan terkait hal ini salah satunya disampaikan oleh Elisabet Murtisari dalam tulisannya yang berjudul “Some Traditional Javanese Values in NSM.”

Menurut Murtisari, orang-orang Jawa bahkan rela menyangkal dan menyembunyikan pemikirannya sendiri demi terjaganya harmoni dan perdamaian. Meskipun begitu, terkadang norma ini terdengar “munafik”.

Hal inilah yang disinggung dalam artikel The Economist. Dalam artikel tersebut, disebutkan pula pernyataan seorang guru yang bercerita bahwa dirinya diminta untuk menyamarkan pemikiran aslinya dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, Murtisari juga menjelaskan bahwa masyarakat Jawa memiliki beberapa nilai guna mewujudkan kondisi yang tentram dan rukun, yaitu narima (menerima), eling (ingat atau berhati-hati), waspada, sadar, tanggap terhadap perasaan orang lain, ngalah (mengalah), dan ethok-ethok (berpura-pura).

Nilai-nilai harmoni dan perdamaian ini termanifestasi dalam pemikiran ukum pinesthi (hukum takdir). Pemikiran ini menekankan bahwa semua yang terjadi merupakan takdir yang telah ditentukan.

Pemikiran ini pun ditranslasikan dalam berbagai ungkapan bijak dalam bahasa Jawa. Salah satu contohnya adalah “urip kuwi kudhu dilakoni, sapira abote” yang mengimbau seseorang untuk tetap menjalankan kehidupan seberat apapun permasalahan yang dihadapi.

Dengan pemikiran tersebut, orang Jawa diekspektasi untuk menerima hasil dan situasi yang tidak dapat dihindari demi menjaga harmoni dan perdamaian. Murtisari, dengan mengutip Clifford Geertz, menjelaskan bahwa narima merupakan doktrin yang melihat takdir, kelas, hierarki, gender, dan berbagai kejadian sebagai hal-hal yang memang tidak dapat dihindari.

Agar dapat narima, orang Jawa juga diharapkan untuk berlaku sabar. Sabar dalam artian ini, menurut Geertz, merupakan ketiadaan atas hasrat, ketidaksabaran, dan gairah. Oleh sebab itu, orang Jawa juga diharapkan untuk rila/lila (rela) – kesediaan untuk berkorban dan menyangkal diri.

Dengan kualitas-kualitas tersebut, seorang Jawa dapat dilihat sebagai seseorang yang berkepribadian alus (halus), yaitu dengan bertindak lembut dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Dalam hal perasaan, orang Jawa juga diharapkan dapat menjadi orang yang pangerten (pengertian), yaitu memahami perasaan orang lain.

Terkadang, untuk menjadi seseorang yang pangerten, ethok-ethok (pura-pura) juga dilakukan. Berpura-pura sering kali dilakukan dalam masyarakat Jawa untuk menjaga hubungan dan harmoni sosial dengan menyembunyikan keinginan sebenarnya.

Jika demikian, dengan mendalami filsafat Jawa mengenai harmoni dan kerukunan, siapakah sosok yang disindir oleh The Economist sebagai pemimpin yang dianggap tidak sesuai dengan budaya Jawa?

Nilai-nilai harmoni dan perdamaian ini termanifestasi dalam pemikiran ukum pinesthi yang menekankan bahwa semua yang terjadi merupakan takdir yang telah ditentukan.
Share on X

Tampaknya, jika diperhatikan secara mendalam, hampir sebagian besar dari kontestasi Pemilu 2019 tidak diwujudkan berdasarkan nilai-nilai tersebut. Upaya saling olok dan penggunaan istilah “cebong” dan “kampret” misalnya, tidak menunjukkan nilai-nilai harmoni dalam budaya Jawa – seperti pangerten – antara dua kubu politik.

Selain itu, penjelasan dalam artikel The Economist mengenai legitimasi pemimpin dan harmoni, bisa jadi benar. Pemimpin yang tidak merefleksikan nilai-nilai tersebut sangat mungkin dianggap tidak layak karena tak menjalankan filsafat Jawa tersebut.

Jokowi misalnya, mengungkapkan kemarahan atas banyaknya berita bohong yang menyerang dirinya dan sempat menjadi perhatian publik. Kemarahannya juga disusul dengan kebijakan represif pasca-Pemilu 2019 dengan penangkapan beberapa tokoh oposisi. Dalam hal ini, Jokowi bisa jadi dianggap tidak rila terhadap situasi yang ada.

Namun, jika kita tilik kembali pada bagian akhir artikel, The Economist nampaknya lebih berfokus pada aksi-aksi 22 Mei yang menimbulkan kerusuhan. Mengapa aksi yang identik dengan kubu Prabowo-Sandiaga Uno dianggap tidak sesuai dengan budaya Jawa?

Nyatanya, aksi tersebut memang bisa dianggap tidak sesuai dengan salah satu nilai utama dalam filsafat harmoni Jawa, yaitu nilai narima dan rila karena dianggap tidak dapat menerima kekalahan. Selain itu, aksi yang menyebabkan kericuhan bisa saja dinilai melanggar norma pangerten karena tidak menunjukkan upaya untuk memahami beberapa elemen masyarakat yang terdampak.

Sebelum aksi-aksi ricuh tersebut pecah, kubu Prabowo-Sandi berulang kali memunculkan isu dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Isu tersebut semakin panas dibahas ketika berbagai hasil hitung cepat lembaga survei dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menunjukkan Prabowo-Sandi sebagai pemenang.

Isu tersebut juga dianggap memiliki keterkaitan dengan meninggalnya petugas-petugas Pemilu, seperti isu pembunuhan dengan racun dan gagasan untuk menggali kembali makam petugas-petugas tersebut. Pengaitan tersebut bisa jadi tidak memenuhi nilai pangerten terhadap keluarga korban.

Mungkin, pemimpin yang dimaksud oleh The Economist adalah Prabowo dan Sandi. Perusahaan majalah tersebut bisa jadi melihat aksi tersebut sebagai kegagalan Prabowo-Sandi dalam menjaga harmoni dan perdamaian ala Jawa – hal yang intrinsik dalam sebuah kontestasi elektoral dan kehidupan politik secara keseluruhan, di mana 40 persen penduduk Indonesia yang adalah orang Jawa menjadi bagian di dalamnya.

The Economist Bias?

The Economist – perusahaan media asal Inggris – didirikan oleh James Wilson dari Skotlandia pada 1843 untuk melawan pemberlakuan peraturan Corn Laws yang dianggap menerapkan terlalu banyak tarif. Visinya terkait ekonomi dan pasar menentang penerapan tarif tersebut.

View this post on Instagram

The Economist muat artikel tentang budaya Jawa dalam politik Indonesia Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #pemimpin #pemimpinjawa #theeconomist #jokowi #prabowo #damai #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 24, 2019 at 12:40am PDT

Perusahaan media ini tentunya memiliki spektrum pandangan politik tersendiri. Dalam situsnya, perusahaan ini menjelaskan bahwa dirinya terus berkembang semenjak tahun 1846 dengan menghasilkan surat kabar yang percaya pada prinsip perdagangan bebas, internasionalisme, dan campur tangan pemerintah yang minimum.

Secara umum, The Economist mengakui bahwa perusahaannya memiliki pandangan politik liberal. Dalam situsnya, perusahaan ini juga mengatakan bahwa medianya akan terus mempromosikan kebebasan individu, seperti pernikahan sesama jenis dan legalisasi narkotika.

Pandangan politik yang dikemukakan The Economist ini menjadi alasan masuk akal apabila media ini benar mengkritik kubu Prabowo-Sandi terkait posisinya dalam kontestasi pasca-Pemilu 2019 dan Aksi 22 Mei. Kubu Prabowo-Sandi sendiri dianggap dekat dengan gagasan-gagasan proteksionis, anti-asing, dan konservatif.

Beberapa artikel yang ditulis oleh The Economist juga mengindikasikan keberpihakan media ini terkait Pemilu 2019. Salah satu artikel yang dirilisnya pada 4 April lalu menyindir posisi capres Prabowo yang dianggap setengah hati dalam berkampanye.

Selain artikel yang menyindir Prabowo, The Economist juga pernah menerbitkan artikel yang memiliki tendensi untuk memuji Jokowi. Dalam sebuah artikel yang diterbitkannya pada 11 April, majalah tersebut menilai Jokowi – dengan pandangan-pandangan sekulernya – sebagai kandidat yang lebih baik dibandingkan Prabowo.

Bahkan, The Economist pernah menyatakan posisi tersendiri terkait Pilpres 2019. Dalam artikel yang berjudul Competing Visions, majalah tersebut menyimpulkan bahwa Jokowi merupakan pilihan yang tepat bagi Indonesia.

Dengan melihat pandangan politik dan beberapa artikel yang ditulisnya, The Economist jelas bersikap bias dengan mengambil posisi tertentu dalam memberitakan Aksi 22 Mei dan kontestasi politik pasca-Pemilu 2019.

Oleh sebab itu, menjadi hal yang beralasan apabila majalah tersebut melihat Prabowo-Sandi sebagai pemimpin yang tidak berlegitimasi dan tidak sesuai dengan budaya harmoni Jawa.

Persoalannya tinggal apakah Prabowo-Sandi akan bergerak dalam alur pikir budaya Jawa tersebut, mengingat keduanya punya akar sejarah keluarga yang berasal dari luar pulau dengan populasi terbesar di dunia ini.

Pada akhirnya, lirik Ty Dolla $ign dalam lagu milik Kanye West di awal tulisan menjadi relevan. Argumen apapun akhirnya digunakan oleh media untuk membesarkan permasalahan. Padahal, bukannya media perlu melihat berbagai hal secara berimbang? (A43)

PinterPolitik.com

“Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria,” – Black Eyed Peas, grup musik asal Amerika Serikat

[dropcap]P[/dropcap]rabowo pada beberapa waktu lalu memutuskan untuk mengundang wartawan dari berbagai kantor berita asing ke rumahnya di Jalan Kertanegara IV. Beberapa media yang terlihat hadir adalah ABC, AFP, Al Jazeera, Anadolu, BBC, Bloomberg, Nikkei, Reuters, dan beberapa media lainnya.

Menurut mantan Danjen Kopassus tersebut, salah satu alasan diundangnya media asing adalah untuk menyampaikan bahwa pihaknya telah melewati Pemilu 2019 yang disebutnya penuh dengan kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan yang dipertanyakannya adalah kesalahan-kesalahan input data yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua umum Gerindra tersebut juga menilai bahwa kecurangan tersebut telah membawa Indonesia melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi. Terkait hal tersebut, salah satu media asing, The Straits Times, memberitakan bahwa mantan Danjen Kopassus tersebut kali ini tidak akan menerima hasil Pemilu yang didasarkan pada kecurangan.

Jurnalisme sudah lama mati…tinggal dikubur saja…dan pengumuman musim pemakaman media dan kebebasan pers telah diumumkan.. #RIPJurnalis https://t.co/cEzJbslzto

— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) May 6, 2019

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, pun berkomentar. Menurut Ace, apa yang dilakukan Prabowo dengan wartawan dan perwakilan asing tersebut bertujuan untuk mengulangi skenario politik yang terjadi di Venezuela.

Selain Ace, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Arsul Sani juga menyindir manuver Prabowo dengan media asing. Politisi PPP tersebut mempertanyakan sikap Prabowo yang kali ini berbeda dengan sikapnya yang sebelumnya selalu mengkritik pihak asing.

Sikap Prabowo kali ini memang tampak berbeda. Sebelumnya, mantan Danjen Kopassus tersebut memang kerap menunjukkan sikap yang mengkritik dan tidak mempercayai media. Lantas, mengapa Prabowo kali ini ingin berbicara kepada media asing? Apa sebenarnya peran media asing dalam politik?

Efek Media Asing

Prabowo memang sebelumnya sering melontarkan kritikan terhadap media karena mantan Danjen Kopassus tersebut melihat adanya keberpihakan dalam pemberitaan, seperti terhadap CNN Indonesia dan Metro TV. Dengan mengkritik media, taktik Prabowo pun berjalan menguntungkan dan meningkatkan elektabilitasnya karena mendapatkan pemberitaan lebih banyak.

Namun, dalam situasi pasca-Pemilu kali ini, Prabowo tampaknya membutuhkan peran media. Media sendiri memang memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik. Selain itu, media asing juga dianggap dapat memengaruhi perpolitikan domestik dan internasional.

Filiz Coban, asisten profesor Hubungan Internasional di Turki, mencoba menjelaskan peran media asing ini dalam tulisannya yang berjudul “The Role of the Media in International Relations”. Coban menyebutkan bahwa media berperan untuk membentuk agenda isu di masyarakat, sehingga mampu memengaruhi dan memanipulasi opini publik.

Selain itu, dalam hal informasi, media juga berperan dalam mendiversifikasi pengaruh agenda dan informasi yang dimiliki dan diberikan oleh pemerintah. Pengaruhnya dalam politik juga membantu masyarakat dalam mengawasi perilaku elite-elite politik.

Namun, berbeda dengan media lokal, media asing memiliki efeknya tersendiri dalam memengaruhi dinamika politik. Salah satu konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan efek media asing dalam politik adalah konsep Efek CNN – yang diambil dari nama salah satu media terkemuka di Amerika Serikat (AS).

Efek CNN merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan media untuk mendukung kebijakan luar negeri tertentu. Teknik media ini dianggap sering kali digunakan oleh pemerintah AS dalam menjalankan kebijakan-kebijakan luar negerinya yang bersifat intervensionis terhadap politik domestik negara-negara lain.

Media berperan untuk membentuk agenda isu di masyarakat, sehingga mampu memengaruhi dan memanipulasi opini publik.
Share on X

Jika kita mengacu pada pernyataan Ace, efek CNN ini mungkin memang benar terjadi dalam memengaruhi situasi politik domestik Venezuela. Negara Amerika Selatan yang kini terdesak oleh tingkat inflasi yang tinggi tersebut juga mengalami krisis kepresidenan.

Krisis kepresidenan Venezuela ini terjadi akibat adanya kontestasi politik antara dua kubu, yaitu kubu Nicolás Maduro dan tokoh oposisi, Juan Guaidó. Kedua tokoh tersebut saling mengklaim bahwa dirinya presiden Venezuela yang sah.

Menurut Muhammad Iqbal Yunazwardi dalam penelitiannya mengenai efek CNN terhadap Venezuela, kantor berita tersebut memang sering kali memberitakan berbagai persoalan yang terjadi di negara minyak tersebut. Yunazwardi juga menjelaskan bahwa CNN berusaha meyakinkan para pembacanya mengenai adanya kecurangan yang terjadi dalam Pemilu Venezuela yang memenangkan Maduro.

Sejalan dengan pemberitaan CNN, kebijakan luar negeri AS juga untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah Venezuela, seperti sanksi ekonomi terhadap pejabat-pejabat negara tersebut. AS sendiri sebelumnya juga telah memiliki hubungan yang buruk dengan Venezuela.

Pada tahun 2018, hasil Pemilu Venezuela yang memenangkan Maduro diberitakan oleh CNN sebagai hasil yang dicurangi. Dengan isu kecurangan tersebut, Guaidó sebagai presiden Majelis Nasional Venezuela mengambil alih kepresidenan Maduro yang dianggap tidak sah. Kepresidenan Guaidó pun akhirnya diakui oleh AS dan sebagian besar negara-negara Eropa.

Jika melihat efek media asing pada dinamika politik Venezuela, timbul pertanyaan perihal peran media asing dalam kontestasi pasca-Pemilu 2019. Apakah mungkin hal serupa dapat terjadi di Indonesia? Apakah Prabowo kali ini mulai menggunakan peran media?

Jika mengacu pada pernyataannya yang memang ingin berbicara pada media asing, Prabowo tampaknya mulai menggunakan peran media, terutama perannya dalam membentuk agenda isu di masyarakat internasional. Dengan pemberitaan media asing, mantan Danjen Kopassus tersebut bisa jadi berharap mendapatkan perhatian dari negara dan publik asing.

Mungkin, dengan pembentukan agenda isu di masyarakat internasional, negara-negara lain diharapkan memiliki persepsi yang sama dengan Prabowo terkait urgensi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Dengan begitu, negara dan publik asing bisa memberikan tekanan terhadap pemerintah Indonesia dalam menanggapi dugaan kecurangan tersebut.

Lawan Oligarki?

Sebelumnya, Prabowo memang sering melontarkan kritik terhadap media-media lokal. Tentunya, kritik-kritik Ketum Gerindra tersebut terhadap media bukanlah tanpa alasan.

Di AS, Donald Trump juga sering melontarkan kritik pada media yang dianggapnya bias. Rodney Benson dan Victor Pickard dalam tulisannya yang berjudul The Sloppery Slope of the Oligarchy Media Model menjelaskan bahwa kepemilikan media di AS juga menciptakan bias partisan dan minimnya transparansi.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Ross Tapsell dalam tulisannya yang berjudul “Indonesia’s Media Oligarchy and ‘Jokowi Phenomenon’” menyebutkan media-media televisi yang dimiliki oleh elite dan oligarki politik di Indonesia, seperti Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh dan MNC Group yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibyo.

View this post on Instagram

Prabowo adakan pertemuan dengan perwakilan media asing Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #prabowo #mediaasing #tkn #bpn #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 9, 2019 at 12:33am PDT

Kedua politisi yang kini berada di kubu Jokowi-Ma’ruf tersebut masing-masing juga menduduki posisi pimpinan partai politik, yaitu Nasdem dan Perindo. Tentunya, dengan keterlibatan pemilik-pemilik media dalam politik, bias media juga tidak terhindarkan guna memenuhi kepentingan pemiliknya dan meluaskan pengaruh politiknya di Indonesia.

Lalu, apakah penggunaan media asing oleh Prabowo dapat menandingi kehadiran oligarki media di Indonesia? Dalam hal ini, apa pengaruh media asing bagi publik?

Bisa jadi, keinginan Prabowo untuk berbicara pada media asing didasarkan pada penguasaan oligarki media yang besar oleh kubu Jokowi-Ma’ruf. Dengan begitu, Prabowo mungkin mencari peran media lain, yaitu Efek Al Jazeera.

Efek Al Jazeera merupakan konsep yang menggambarkan adanya peran media baru yang melawan penguasaan opini oleh media mainstream di masyarakat. Philip Seib dalam bukunya yang berjudul Al Jazeera English menjelaskan bahwa media baru – seperti jurnalisme daring di Al Jazeera – berperan dalam membentuk dan meformulasi ulang struktur politik dengan memberikan alternatif bagi penguasaan informasi oleh pemerintah dan media mainstream.

Salah satu wartawan Al Jazeera, Hugh Miles, dalam tulisannya yang berjudul The Al Jazeera Effect di Foreign Policy menjelaskan bahwa efek tersebut terlihat pada bagaimana peristiwa-peristiwa Arab Spring – gelombang demokratisasi di Timur Tengah – terjadi. Dengan pemberitaan yang lebih berfokus pada kemarahan masyarakat, Al Jazeera memberikan informasi alternatif bagi masyarakat di luar media-media yang tidak jujur.

Salah satu peran efek tersebut dalam Arab Spring terlihat dari bagaimana Al Jazeera mampu membongkar upaya pemerintah Tunisia dalam melakukan propaganda yang digunakan untuk membungkam rakyatnya. Kala itu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga tidak mendapatkan tempat di pers Tunisia bila ingin membahas isu-isu panas.

Bagi masyarakat Tunisia, Al Jazeera akhirnya menjadi sumber informasi yang tidak disensor oleh pemerintah. Tersedianya informasi terbuka tersebut dianggap telah mendorong masyarakat Tunisia untuk mengklaim kembali hak-haknya atas kebebasan.

Dengan efek tersebut, Prabowo mungkin juga mengharapkan dampak serupa dengan menggunakan peran media asing untuk memberikan informasi alternatif di luar media-media yang bias. Dengan begitu, informasi-informasi dugaan kecurangan yang dianggapnya benar-benar terjadi dapat terungkap sepenuhnya.

Efek Al Jazeera ini juga bisa jadi berkaitan dengan kemungkinan people power yang selama ini digembar-gemborkan kubu Prabowo-Sandi. Seperti yang terjadi di Tunisia, masyarakat Indonesia juga berhak untuk menuntut Pemilu yang jujur dan bebas dari segala bentuk kecurangan. Apalagi, pemerintah semakin menunjukkan kepanikannya dengan memberlakukan berbagai regulasi yang represif.

Dengan berbagai saluran media di Indonesia, lirik milik Apl.de.ap dari grup Black Eyed Peas pun terdengar sesuai untuk menggambarkan situasi pasca-Pemilu 2019. Media bisa jadi berusaha untuk menyampaikan informasi-informasi yang kurang tepat dan memengaruhi opini publik Indonesia. Lagi pula, akses informasi yang bebas adalah hak setiap orang, bukan? (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]emberitaan The New York Times 20 Agustus 2017 menimbulkan polemik di dunia maya. Surat kabar terbitan Amerika Serikat tersebut memuat tulisan mengenai keengganan orang Indonesia untuk berjalan kaki dalam versi daringnya. Warganet Indonesia kemudian melancarkan kritik kepada koresponden yang menuturkan cerita tersebut.

In Indonesia’s capital, where only 7% of roads have sidewalks, it’s no surprise that few choose to travel on foot https://t.co/Pk5pC9zsoP

— New York Times World (@nytimesworld) August 21, 2017

Kecaman warganet Indonesia sebenarnya cukup beralasan. Tulisan tersebut seolah hanya menunjukkan stereotip dunia Barat terhadap bangsa Indonesia. Hal ini kemudian membuat tulisan tersebut abai terhadap masalah sebenarnya dari kondisi yang muncul di permukaan.

Alih-alih melakukan koreksi, sang jurnalis justru seolah bersikap arogan. Si empunya tulisan, Joe Cochrane justru sibuk melakukan pembelaan diri dan meladeni cuitan warganet dengan beragam alasan. Beberapa cuitan penulis berita tersebut bahkan terkesan merendahkan lawan bicaranya. Mengapa jurnalis asing dapat begitu arogan di Indonesia?

Bias Media Barat?

Laporan mengenai kebiasaan orang Indonesia yang malas jalan kaki tersebut seolah mempertegas adanya bias dalam pemberitaan media Barat. Media dan jurnalis asing seringkali memiliki persepsi terhadap negara dunia ketiga. Negara-negara yang ditangkap oleh lensa dan pena jurnalis asing tersebut kerap digambarkan memiliki kebiasaan buruk. Pemberitaan tentang Indonesia dan negara-negara dunia ketiga lain acap ditunjukkan dalam bentuk penderitaan, korupsi, manajemen yang kacau, dan korupsi. Indonesia juga kerap digambarkan negara dengan tradisi buruk dibandingkan negara Barat dengan budaya yang modern.

Dalam konteks pemberitaan New York Times teranyar, persepsi yang dimaksud adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang pemalas. Pemberitaan tersebut mencoba membingkai bagaimana keengganan orang Indonesia untuk berjalan kaki. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa Jakarta menjadi gambaran bagaimana Indonesia merupakan negara yang menjadi neraka bagi pejalan kaki.

Selain memotret kemalasan bangsa Indonesia menggerakkan kaki, berita tersebut juga memotret pandangan ekspatriat terhadap kebiasaan buruk orang Indonesia. Orang Indonesia dinarasikan memiliki kebiasaan buruk untuk berlama-lama menunggu elevator ketimbang berjalan menggunakan tangga. Selain itu, laporan tersebut juga menggambarkan orang Indonesia adalah mereka yang berdiri mematung di bandara sehingga menghalangi jalan orang asing. Laporan tersebut juga membandingkan kebiasaan orang Barat yang membagi jalur di eskalator bagi orang yang berdiri dan berjalan dengan orang Indonesia yang tidak mengenal konsep tersebut.

Laporan tersebut juga menggambarkan bagaimana kondisi jalan di Indonesia. Di sana ditulis bahwa infrastruktur di Indonesia tidak cukup baik untuk pejalan kaki layaknya di negara lain. Indonesia tidak memiliki cukup banyak trotoar untuk dilalui pejalan kaki. Trotoar yang ada digambarkan sebagai jalan yang compang-camping tanpa penutup lubang dan penuh kabel. Belum lagi kebiasaan pemotor Indonesia yang kerap menyerobot jalur trotoar.

Persepsi ala Barat terhadap bangsa Indonesia tersebut kemudian membuat pemberitaan abai terhadap masalah sebenarnya. Laporan tersebut gagal menangkap bahwa terdapat hal yang lebih besar ketimbang kebiasaan-kebiasaan yang tertangkap oleh mata jurnalis asing. Dalam konteks pemberitaan tersebut misalnya, perempuan Indonesia memilih menghindari berjalan kaki karena kerap menjadi sasaran empuk pelecehan seksual.

Laporan-laporan jurnalis asing juga kerapkali bias kota besar. Basis koresponden yang berada di ibukota dapat menutup mata sang jurnalis bahwa fenomena yang terpantau tidak selalu berlaku umum di seluruh Indonesia.  Hal ini kemudian menimbulkan generalisasi terburu-buru oleh koresponden yang berbasis di ibukota tersebut. Pada pemberitaan tersebut misalnya tertulis bahwa Jakarta dapat diambil sebagai gambaran enggannya orang Indonesia secara keseluruhan untuk berjalan kaki.

Media Asing Arogan?

Kebebasan pers merupakan sesuatu yang kerap diagung-agungkan bangsa Barat. Sayangnya, kebebasan tersebut acap menjadi bumerang bagi mereka. Merasa diri sebagai pemberi kabar dan watchdog nomor wahid, mereka kemudian merasa dapat melakukan apapun. Perasaan tersebut kemudian terwujud menjadi sebuah arogansi yang menghiasi karya jurnalistik mereka. Hal ini kemudian membuat berita yang dihasilkan seolah hanya memikirkan sensasi belaka.

Jurnalis asing tersebut juga menikmati kebebasan pers yang terdapat di Indonesia. Indonesia, dibandingkan beberapa lain cenderung lebih demokratis dan terbuka terhadap keberadaan jurnalis asing. Indonesia memberikan lebih banyak kemudahan bagi pekerja media asing dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih tertutup.

If everyone stops calling me a racist bule, I will gladly write a story about street violence against women. This study came from Stanford.

— Joe Cochrane (@datelinejakarta) August 22, 2017

Melalui kebebasan pers tersebut jurnalis asing yang berbasis di Indonesia kemudian berani melakukan pemberitaan apapun terhadap Indonesia. Jurnalis tersebut kerapkali mengabaikan sensitivitas dan juga aktualitas dari suatu fenomena. Sikap tidak peka ini jelas merupakan arogansi terhadap negara yang mereka liput.

Rendahnya sensitivitas dapat berakar dari belum menyeluruhnya pemahaman sang jurnalis terhadap budaya dan kondisi di Indonesia. Terlepas dari berapa lama ia berkiprah, membutuhkan waktu dan interaksi yang panjang untuk benar-benar mendapatkan pemahaman paripurna.

Arogansi juga tergambar dari bagaimana sang jurnalis berinteraksi dengan respons publik. Jurnalis asing kerap gagal menunjukkan sikap gigih tetapi tetap sopan dalam bersikap. Dalam kasus laporan New York Times, Penulis kabar tersebut memilih melakukan perang cuitan alih-alih mendengar respons dengan baik. Beberapa cuitan dari jurnalis tersebut bahkan berisi kata-kata yang bisa membuat darah mendidih. Penulis tersebut juga menolak meminta maaf dan terkesan menahan diri untuk menulis realita lain yang tidak terungkap melalui laporannya.

Polemik yang mengemuka juga bisa saja menjadi penanda bahwa perasaan superior bangsa asing terhadap bangsa Indonesia masih tetap ada. Bangsa asing terutama bangsa Barat acap merasa memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan bangsa Indonesia. Beragam penanda keberadaban sepeti demokrasi kerap diklaim bersumber dari budaya Barat. Adakah kaitan arogansi dan pemberitaan jurnalis asing dengan perasaan superior tersebut? Berikan pendapatmu. (H33)