PinterPolitik.com 

Di tengah panasnya proses politik jelang Pilpres 2024, pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan netralitas TNI pasca insiden pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Suhbrastha, Boyolali agaknya sangat berbahaya. 

Terlebih, Hasto langsung mengaitkannya dengan tudingan aktualisasi tindakan berdasarkan kedekatan emosional prajurit dengan capres nomor urut 2 yang berlatar belakang militer, Prabowo Subianto. 

Sontak, tudingan itu tak hanya menyudutkan kubu Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga institusi TNI, khususnya TNI AD. 

Setelahnya, insiden susulan yang serupa tapi tak sama terjadi di Manado, kemarin (5/1). Dalam video yang viral di media sosial, tampak sejumlah anggota TNI melakukan tindakan keras kepada pemotor yang menggunakan knalpot brong saat iring-iringan mengantar jenazah ricuh di depan markas Kodam XIII/Merdeka, Manado. 

Kendati sudah terkuak bahwa pemantik aksi keras itu adalah kegaduhan akibat pengguna motor ber-knalpot brong. Dan bahkan setelah terungkap bahwa warga sekitar, baik di Boyolali dan Manado juga merasa terganggu dengan perilaku subjek yang menjadi target aksi keras itu, tetap saja angkatan bersenjata dan Prabowo – secara tidak langsung maupun tidak langsung – tersudut. 

Utamanya, yang kemungkinan besar terkait komentar tendensius dan politisasi yang dilakukan Hasto sebelumnya. 

Kejadian serupa tapi tak sama berikutnya yang melibatkan framing aparat dan masyarakat pun tak menutup kemungkinan akan terjad. Dan di titik ini, efek lanjutan dan turunan dari tudingan Hasto kiranya memang sangat berbahaya. Mengapa demikian? 

Hasto Ciptakan Ilusi? 

Hasto mungkin tidak menyangka bahwa pernyataan tendensiusnya dalam merespons pengeroyokan relawan Ganjar-Mahfud oleh oknum TNI di Boyolali akan diikuti kejadian yang serupa tapi tak sama di Manado. 

Sayangnya, framing mempertanyakan netralitas TNI kadung melebar dalam ruang diskursus masyarakat yang kemudian saling dikaitkan dengan tudingan kedekatan khusus di balik layar di antara serdadu dengan capres tertentu hingga eskalasi kekerasan TNI jelang Pilpres 2024. 

Penegasan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bahwa setiap anggota TNI yang telah terlibat sudah berstatus tersangka dan mengusulkan agar persidangan berjalan terbuka, tampaknya belum maksimal dalam menetralisir efek framing yang seolah diperkeruh Hasto. 

Yang kemudian muncul –  khususnya setelah insiden berikutnya di Manado – adalah, tudingan bahwa kekerasan tersebut saling terkait dan menggambarkan citra institusi TNI secara makro jelang Pilpres 2024 mendatang kepada rakyat. 

Bumbu-bumbu politik yang cenderung radikal seperti tuduhan gerakan terstruktur yang mulai “ditularkan” atas penyalahgunaan kekuatan untuk mengarahkannya ke pilihan politik tertentu bahkan telanjur eksis. 

Padahal, ini sangat keliru. “Cocoklogi” kekeliruan itu sendiri disebut sebagai illusory contagion effect atau  efek penularan ilusi. Hal ini terjadi ketika individu atau kelompok merasakan adanya korelasi, hubungan, atau “penularan” antara peristiwa atau fenomena, meskipun sebenarnya tidak ada hubungan sebab-akibat di antara peristiwa atau fenomena tersebut. 

Dengan kata lain, dampak yang dirasakan tampak menyebar seperti penularan, namun kenyataannya tidak ada pengaruh secara langsung. 

Efek penularan ilusi sering kali berasal dari bias kognitif, seperti kecenderungan untuk memahami pola atau hubungan yang sebenarnya tidak ada. 

Individu atau kelompok masyarakat tertentu mungkin mengaitkan hubungan sebab dan akibat dengan peristiwa yang tidak berhubungan karena kebetulan, terdapat kedekatan waktu atau ruang, serta faktor lain yang menciptakan persepsi keliru tentang “penularan” peristiwa. 

Ilusi semacam itu cukup sering terjadi di ruang sosial dan digital sehari-hari. Sebagai contoh, mungkin pada satu ketika, saat terdapat berita mengenai aksi kriminal pembegalan di suatu wilayah dan ditayangkan di media massa, berita-berita serupa kemudian bermunculan dengan jarak yang berdekatan. 

Ini kemudian menimbulkan efek sekunder atau “ilusi” yang kerap bias dan tak komprehensif, seperti paranoid berlebihan bahwa begal sedang merajalela dan tak terkendali, melebarnya tudingan mengenai tak becusnya kinerja kepolisian, hingga menyudutkan pemerintah karena tidak memerhatikan kesejahteraan warganya hingga aksi kriminal yang tampak masif muncul. 

Lalu, mungkin muncul pertanyaan yang mengganjal seperti bagaimana dengan kekerasan itu sendiri yang tak bisa dibenarkan begitu saja? 

Pertanyaan tersebut sebenarnya repetitif namun penting untuk dipahami jawabannya secara objektif. 

Secara alamiah, interaksi manusia tak dapat dilepaskan dari konsep aksi-reaksi. Dalam konteks aksi keras anggota TNI di Boyolali dan Manado, kronologi kejadian yang telah terkuak agaknya lebih dari cukup untuk menetralisir tudingan Hasto dan “ilusi” yang muncul setelahnya. 

Jenderal Maruli telah mengakui kesalahan anggotanya di Boyolali dan berkomitmen menindak sesuai prosedur anggota yang terlibat. Akan tetapi, kiranya cukup banyak juga yang sepakat dengan Jenderal Maruli bahwa relawan yang menggeber knalpot brong dan mengganggu ketertiban publik pun keliru dan menjadi pemantik di awal. 

Frasa “di awal” agaknya penting untuk dipahami karena sangat krusial dalam membedakan framing “hakikat” arogansi dan keberpihakan aparat, dengan kejadian sesungguhnya, yakni kegaduhan yang dibuat relawan Ganjar dengan knalpot brongnya. 

Hal serupa juga tak berbeda di insiden Manado. Bahkan, terdapat anggota TNI yang melerai warga sekitar yang geram dan memukuli pengendara knalpot brong dalam iring-iringan pengantar jenazah yang berkendara seenaknya itu. 

Tudingan dan komunikasi politik Hasto yang berbahaya karena bisa mengakumulasi ketidakpercayaan rakyat kepada institusi negara seperti TNI dan bisa saja berbuntut konflik, seolah mengingatkan kembali dengan wanti-wanti terkait atmosfer politik yang pernah dikemukakan oleh sosok jenderal aktif beberapa waktu lalu. 

Hasto Sebaiknya Diam? 

Setelah memahami pentingnya netralisir diskursus mengenai insiden Boyolali danManado, mungkin banyak yang menginginkan politisi dengan karakteristik seperti Hasto untuk tak banyak bicara “ngawur” di tengah panasnya proses politik jelang Pemilu dan Pilpres 2024. 

Pentingnya komunikasi politik para aktor yang beradab sendiri pernah diungkapkan Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo saat masih menjabat Pangdam III/Siliwangi dalam sebuah kolom tulisan berjudul Etika Menuju 2024 yang dipublikasikan Kompas.com pada 10 April 2023 lalu.  

Publikasi itu sendiri cukup mengejutkan karena setelah Reformasi, sangat jarang perwira aktif berbicara mengenai politik praktis. 

Mayjen Kunto sendiri menyoroti komunikasi politik para aktor yang belakangan kerap menjauh dari koridor etika yang baik. 

Sosok yang merupakan anak Wakil Presiden ke-6 RI yang juga Panglima ke-9 ABRI, Try Sutrisno itu menyoroti partai politik dan para aktor di dalamnya yang bertanggung jawab mendewasakan para pemilih dalam mewujudkan komunikasi politik yang beradab. 

Namun, Mayjen Kunto memberikan semacam peringatan andai para aktor politik tetap dalam ketidakpedulian, mengenai sebuah hal yang tentu tidak diinginkan oleh siapapun. 

“Akan tetapi, andai ketidakpedulian tetap terjadi dan semakin menguat, maka demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi. Semoga itu tidak terjadi,” begitu pungkas Mayjen Kunto. 

Walaupun tak merepresentasikan suara TNI, apa yang dikemukakan Mayjen Kunto sebenarnya cukup konstruktif bagi kondusivitas politik negara di tengah tensi berbalut bumbu politisasi atas peristiwa apapun saat ini. 

Oleh karena itu, Hasto dan para aktor politik lain semestinya dapat lebih menjaga etika dalam komunikasi politik agar tak merusak persatuan dan kesatuan bangsa, baik di antara rakyat dengan rakyat, maupun rakyat dengan institusi negara. (J61)

PinterPolitik.com 

Proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai polemik setelah draf yang beredar memuat beberapa poin yang memantik perdebatan. 

Beberapa di antaranya adalah kesan ingin mempertegas kedudukannya yang enggan diperlakukan lagi sebagai subordinat dari sejumlah aspek seperti anggaran, payung hukum, dan hal lain yang bersifat birokrasi. 

Poin itu turut menjadi sorotan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (Imparsial, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Virtue, Forum de Facto, KontraS, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Malang, Setara Institute, AJI Jakarta). 

Secara spesifik, koalisi mengajukan enam poin kritik. Pertama, usulan mengenai perluasan fungsi TNI  dinilai dapat membahayakan demokrasi karena militer dapat digunakan untuk menghadapi masyarakat jika dinilai sebagai ancaman keamanan negara. 

Kedua, kesan meminimalisir komando Presiden atas TNI dianggap berbahaya karena melanggar prinsip supremasi sipil sebagai prinsip dasar dalam negara demokrasi dalam menata hubungan sipil-militer yang demokratis. Padahal, kewenangan Presiden telah diatur dalam Pasal 10 UUD 1945.  

Ketiga, mempermudah serta perluasan dan penambahan jenis dari 14 menjadi 19 Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dinilai akan merenggut kontrol DPR. 

Keempat, terlepas dari eksistensi aspek yang beririsan maupun yang dianggap tak relevan, penambahan jabatan sipil bagi prajurit aktif dari 10 menjadi 18 kementerian/lembaga berpotensi melemahkan profesionalisme TNI yang hakikatnya dididik untuk berperang. 

Kelima, terdapat klausul yang dinilai dapat memberikan impunitas bagi prajurit TNI saat berhadapan dengan pidana umum. 

Terakhir, perubahan mekanisme anggaran pertahanan dan dilangkahinya kewenangan Menteri Pertahanan (Menhan) juga turut disorot karena TNI dianggap memiliki keleluasaan pengelolaan anggaran yang berpotensi minim akuntabilitas. 

Merespons polemik yang muncul, Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono menyebut usulan itu masih dibahas di internal dan belum mendapat persetujuan Panglima TNI. 

Terbaru, Menhan Prabowo Subianto juga turut bersuara dan menyiratkan bahwa revisi UU TNI belum dibutuhkan saat ini karena masih relevan. 

Namun, sekali lagi, satu poin menarik adalah ikhtisar dari polemik yang muncul seolah menggambarkan inisiatif tertentu dari TNI untuk terlibat lebih aktif dan terlepas dari birokrasi dalam menentukan posturnya sendiri. 

Di sisi lain, politisasi TNI juga menjadi rawan terjadi saat perluasan posisi di kementerian/lembaga dan OMSP, misalnya, hanya berdasarkan pertimbangan presiden. 

Jika hal itu benar, tentu satu pertanyaan sederhana mengemuka, yakni mengapa TNI seolah berusaha terlepas dari subordinat birokrasi saat ini, terutama di tengah proses kontestasi politik 2024? 

TNI, Jangan Khawatir? 

Jika dirunut waktu peristiwanya, kemunculan polemik revisi UU TNI seakan saling berkelindan dengan satu ekspresi menarik dari Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo. 

Dalam sebuah kolom tulisan berjudul Etika Menuju 2024 yang dipublikasikan Kompas.com pada 10 April 2023 lalu, Mayjen Kunto menyinggung kemungkinan TNI untuk sedikit maju mengambil posisi – demi pertahanan dan keamanan Indonesia – setelah menyoroti kondisi mengkhawatirkan perpolitikan tanah air belakangan ini. 

Menariknya, terlepas dari korelasi langsung atau tidak dengan postulat Mayjen Kunto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono setelahnya mengingatkan agar kejadian perang saudara (konflik militer dengan paramiliter) yang terjadi di Sudan tidak terjadi di tanah air. 

Konteksnya, Panglima TNI memerintahkan agar para komandan satuan TNI harus bertanggungjawab atas amanah yang diberikan dengan risiko apapun. 

Kendati tampak tak memiliki irisan secara kasat mata, runutan pernyataan Mayjen Kunto, pengingat dari Laksamana Yudo, hingga usulan revisi UU TNI kiranya menjadi variabel yang tidak begitu saja bisa dipisahkan. 

Tak menutup kemungkinan, sederet ekspresi itu menggambarkan curhat, keresahan, dan kegelisahan yang selama ini terpendam dari para elite militer aktif. 

Terlebih, yang terkait peluang TNI untuk sedikit banyak masuk ke dalam konstelasi politik dalam perluasan peran yang dicakup dalam usulan revisi UU. 

Perubahan mengenai tambahan pos jabatan di kementerian/lembaga, misalnya, yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi permasalahan pelik soal bottleneck karier para perwira. 

Akan tetapi, solusi memperluas kursi ke ranah sipil yang tak relevan agaknya bukan merupakan jawaban yang tepat dan komprehensif untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas. 

Evan Laksmana dalam sebuah analisis berjudul Why Indonesia’s New Natuna Base Is Not about Deterring China, mencatat, antara 2011 dan 2017, TNI memiliki sekitar 30 jenderal dan 330 perwira menengah (letnan kolonel dan kolonel) yang menunggu lowongan jabatan. 

Jumlah itu pun seolah tak banyak berubah saat wacana memperpanjang masa pensiun TNI pada 2022 lalu. 

Jika berkaca pada jurnal berjudul Generating Reforms and Reforming Generations: Military Politics in Indonesia’s Democratic Transition and Consolidation yang ditulis Siddharth Chandra dan Douglas Kammen, disebutkan tantangan semacam itu akan memiliki konsekuensi kontraproduktif bagi TNI di masa mendatang.  

Konsekuensi itu antara lain menggerogoti moral organisasi, meredam profesionalisme, hingga memperburuk konflik-konflik di internal militer. 

Di sisi berbeda, saat usulan revisi UU TNI menuai polemik serta muncul presumsi angkatan bersenjata rawan dipolitisasi, TNI boleh jadi justru berupaya tak dipolitisasi dengan tak lagi berada dalam subordinat lembaga yang dipimpin oleh aktor-aktor hasil proses politik. 

Kendati, meski terdapat sudut pandang peran yang konstruktif seperti profesionalitas tanpa kepentingan apapun, hal itu agaknya menimbulkan paradoks tersendiri. 

Itu dikarenakan, beberapa posisi strategis seperti Panglima TNI pun kini tak jarang ditentukan secara tidak langsung oleh proses dan “restu” para aktor hasil proses politik, persis sebagaimana disiratkan Chandra dan Kammen. 

Dengan realita saat ini, pernyataan Prabowo bahwa UU TNI masih relevan agaknya memang memiliki justifikasi tertentu. Dan, untuk sementara ini TNI kiranya memang harus mempercayakan hal itu kepada sang Danjen Kopassus ke-15. Mengapa demikian? 

Percayakan ke Prabowo? 

Sebuah proses politik dalam demokrasi yang terkait dengan militer – meski memiliki plus minus tersendiri – dapat menjadi penengah dan rem untuk mencegah sebuah angkatan bersenjata melakukan hal di luar kewenangannya dengan kekuatan iherennya, seperti kudeta dan lain sebagainya terhadap “supremasi sipil”. 

Dengan pengalamannya sebagai living legend militer, politik, dan pemerintahan, Prabowo bisa saja melihat sesuatu di balik sikap kurang sepakatnya terhadap revisi UU TNI saat ini. Dan itu tampaknya tak sekadar mengenai potensi kewenangan Menhan yang “dilangkahi”. 

Prabowo kemungkinan telah berada dalam apa yang disebut sebagai mature idealism atau idealisme matang. Idealisme ini percaya bahwa sesuatu tak akan berjalan ideal dan persis seperti yang dibayangkan tanpa memikirkan secara utuh kalkulasi praktiknya secara komprehensif. 

Dalam konteks polemik revisi UU TNI, kendati memiliki nilai ideal bagi TNI untuk tak lagi berdiri subordinat, potensi gesekan yang kontraproduktif bagi stabilitas politik dan pemerintahan bisa saja sangat mudah untuk terjadi dan itu yang dilihat oleh Prabowo. 

Oleh karena itu, dengan kinerjanya yang jamak dinilai cukup apik sejauh ini sebagai Menhan, TNI dan para pihak terkait yang terlibat dalam inisiasi revisi UU TNI kiranya dapat meninjau ulang beleid yang dianggap minor tersebut. 

Dalam beberapa persoalan seperti bottleneck yang berupaya dijawab dengan perluasan peran prajurit aktif di kementerian/lembaga, misalnya, sangat mungkin kiranya untuk diurai secara komprehensif, baik jangka pendek, menengah, dan panjang. 

Seperti mengurangi kuota rekrutmen prajurit dan mengintensifkan peran para perwira untuk mengampu jabatan yang lebih relevan. 

Di sisi lain, para aktor politik dan pemerintahan juga kiranya wajib memperbaiki perilakunya, seperti benar-benar profesional dengan tak terus mengabdi pada entitas politik setelah menjabat, membangun pola interaksi dengan masyarakat secara beradab dan menjunjung tinggi norma dan etika, dan lain sebagainya. 

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya yang berjudul Politik Meresahkan, TNI Mulai Gelisah? pun telah dijabarkan mengenai kondisi ideal yang masih sangat mungkin diciptakan bersama demi membuat TNI tetap profesional. 

Bukankah jika semua pihak, baik militer, aktor politik dan pemerintahan, dan rakyat menyadari serta mengaktualisasikan kebaikan-kebaikan itu dalam berbangsa dan bernegara, Indonesia akan menjadi negara yang hebat? (J61) 

PinterPolitik.com 

Mengejutkan. Kiranya itu impresi yang eksis saat melihat publikasi Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo yang menyinggung probabilitas TNI untuk sedikit maju mengambil posisi – demi pertahanan dan keamanan Indonesia – setelah menyoroti kondisi mengkhawatirkan perpolitikan tanah air. 

Itu diungkapkan Mayjen Kunto dalam sebuah kolom tulisan berjudul Etika Menuju 2024 yang dipublikasikan Kompas.com pada 10 April 2023 lalu. 

Memang, belum ada konfirmasi apakah tulisan tersebut merupakan sikap pribadi, dalam tupoksinya sebagai Pangdam, atau – meski kecil kemungkinan untuk diungkap secara eksplisit – mewakili suara hati angkatan bersenjata. 

Akan tetapi, jika menghayati isi publikasi itu, Mayjen Kunto tampaknya berusaha mengungkapkan kegelisahan atas maraknya provokasi tak bertanggung jawab dalam komunikasi politik beberapa waktu terakhir yang justru berpotensi memantik ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara. 

Di penghujung tulisannya, Mayjen Kunto turut menyinggung peran krusial yang belum sepenuhnya ditunaikan partai politik (parpol) yang secara formal dapat mengelola komunikasi politik yang ada. 

“Lembaga inilah (parpol) yang akan menggodok semua kepentingan politik, sekaligus bertanggung jawab mendewasakan pemilihnya, kadernya, dan publik secara luas. Akan tetapi, andai Parpol tidak peduli terhadap itu, maka jelas tubuh parpol sendiri juga bermasalah dalam mewujudkan komunikasi politik yang beradab,” begitu tegas Mayjen Kunto. 

Sang Pangdam, yang juga putra Panglima ABRI (1988-1993) dan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, menyebut esensi Pancasila dibutuhkan di tengah kondisi perpolitikan Indonesia yang tidak baik-baik saja saat ini. 

Impresi keterkejutan atas publikasi Mayjen Kunto juga ditunjukkan juru bicara (Jubir) Presiden ke-4 RI  Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi. 

Menurutnya, ini adalah pertama kalinya sejak era Reformasi, ekspresi kerisauan terhadap situasi politik semacam itu datang dari jenderal TNI aktif. 

Adhie kemudian mengaitkannya dengan kehidupan sosial politik dan bernegara saat ini yang memang amburadul. 

Itu dikarenakan, pelanggaran konstitusi menurutnya tak pernah mendapat sanksi. Sementara itu, tiga cabang kekuasaan disebut Adhie berada dalam cengkeraman tangan (ketua umum) parpol. 

Sedangkan, lanjut Adhie, parpol tunduk pada perintah para pemilik uang (oligarki) yang kini dianggap bisa “mengatur” untuk memuluskan kepentingan mereka dalam menguasai sumber daya kehidupan Indonesia. 

Menariknya, terlepas dari korelasi langsung atau tidak, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono baru saja mengingatkan agar kejadian perang saudara (konflik militer dengan paramiliter) yang terjadi di Sudan tidak terjadi di tanah air. 

Mantan KSAL itu juga memerintahkan agar para komandan satuan TNI harus bertanggungjawab atas amanah yang diberikan dengan risiko apapun.

“Pemimpin selain tampil dan bertanggung jawab dalam memimpin perlu di ikuti nalar dan nurani untuk kepentingan nasional,” begitu ujar Yudo. 

Jika benar apa yang ditulis Mayjen Kunto mewakili keresahan para prajurit, apa maknanya bagi situasi politik Indonesia jelang Pemilu 2024? Lalu, seperti apa konteks skenario memposisikan TNI sedikit lebih maju yang disinggungnya? 

Resonansi Dari Barak? 

Karakteristik militer Indonesia yang pretorian erat dengan apa yang dijelaskan Amos Perlmutter dalam The Praetorian State and the Praetorian Army. Menurutnya, pretorian merupakan ciri militer yang melihat keterlibatan dalam politik sebagai implementasi dari sifat perjuangan. 

Namun, sejak dikembalikan – atau sudut pandang lain, berkenan untuk kembali – ke barak saat Reformasi, TNI tak lagi memainkan peran aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia.  

Di sisi lain, tak bisa dipungkiri bahwa irisan dengan kepentingan politik agaknya tetap tak dapat dipisahkan hingga kini. Misalnya ketika berbicara mengenai penunjukan Panglima TNI. 

Perdebatan mengenai hak prerogatif presiden dengan pergiliran antarmatra sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masih terus terjadi saban pergantian pemegang komando di Cilangkap. 

Hal ini turut direfleksikan Adhie atas keresahan Mayjen Kunto, yakni dengan menyebut ketidakpastian rotasi Panglima TNI dan hak prerogatif presiden – yang notabene merupakan hasil proses politik – berpotensi melahirkan kasak-kusuk petinggi TNI dan konflik internal di tubuh militer. 

Itu hanya salah satu contoh. Belum termasuk menempatkan militer aktif di lembaga maupun kementerian, yang terlihat semakin marak di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menariknya, kultur rotasi antarmatra Panglima TNI pun patah di era sang mantan Wali Kota Solo tersebut. 

Jika diinterpretasi, hal itu tidak dapat dikatakan terlalu dangkal untuk melihat relasi TNI dan politik kontemporer. Bahkan, hubungan itu dapat menjadi pintu masuk terhadap analisis lebih komprehensif atas berbagai persoalan terkait. 

Pengamat militer dan pertahanan yang juga anggota Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PinterPolitik Khairul Fahmi turut menyoroti hal tersebut. 

Meskipun berkarakteristik militer pretorian, berbaurnya militer dalam peran-peran non-militer atau bahkan “terseret” dalam ranah politis disebutnya lebih disebabkan ketidakstabilan sistem dan kegagalan pemimpin menjamin ditaatinya norma dan proses politik. 

Oleh karena itu, bukan tidak mungkin fenomena seperti tergoda “circle kekuasaan”, kasak-kusuk, hingga persaingan elite di internal TNI yang bertendensi politis turut dirasakan dan menjadi keresahan para prajurit yang selama ini benar-benar tetap di barak, dalam artian ingin menjadi militer profesional. 

Apalagi, ketika pengabaian norma politik terkait hal tersebut oleh para aktor di dalamnya secara langsung maupun tidak langsung memantik berbagai narasi-narasi provokatif. Persis sebagaimana menjadi kegelisahan Mayjen Kunto. 

Kendati demikian, wanti-wanti Mayjen Kunto mengenai TNI yang akan lebih maju untuk mengambil posisi jika pengabaian kondusivitas politik tetap terjadi kiranya diharapkan hanya sebatas pengingat konstruktif. 

Hal itu dikarenakan, perubahan posisi TNI saat ini dalam tatanan bernegara pasca Reformasi justru akan menimbulkan kemudaratan lebih. Mengapa demikian? 

Wajib Tetap di Barak? 

Ketika ungkapan keresahan seperti yang diungkapkan perwira tinggi aktif TNI seperti Mayjen Kunto telah muncul, para aktor dalam ekosistem politik Indonesia kiranya memang patut membenahi perilakunya. 

Tentu, untuk mencegah inisiatif perubahan status quo posisi TNI yang lebih aktif dan tak menutup kemungkinan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. 

Peran aktif dengan kecenderungan agresif dari sebuah angkatan bersenjata dalam situasi politik dan pemerintahan sipil yang dianggap “kacau” sendiri sebenarnya dapat dipahami secara sederhana. 

Dalam situasi dan kalkulasi tertentu, militer sebuah negara bisa kapan saja menggulingkan pemerintahan sipil itu dengan privilisenya menguasai senjata. Istilah tenarnya adalah kudeta. 

Saat itu terjadi, fenomena minor seperti kongkalikong di antara oligarki dan para aktor politik yang seolah dapat mengendalikan militer, misalnya, kemungkinan besar tak akan berarti lagi. 

Atau kalau pun relasi itu masih bermakna dan dapat memengaruhi sebagian pejabat militer strategis lain, probabilitas lain yang terjadi adalah konfrontasi domestik terbuka dengan faksi yang berhaluan idealis. 

Hal itu tentu sangat tidak diharapkan untuk terjadi. Oleh karenanya, perbaikan secara komprehensif dalam menjunjung tinggi norma dan etika berpolitik, berbangsa, dan bernegara agaknya mutlak harus dilakukan sesegera mungkin bersama-sama, tanpa terkecuali. 

Terlebih, dengan semakin dekatnya Pemilu 2024 di mana proses politiknya bersamaan dengan munculnya nama Panglima TNI baru, yang dapat dipastikan akan berada di bawah komando baru pula, yakni Presiden ke-8 RI. 

Memulai semuanya dari kesadaran bersama untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil kiranya dapat menjadi awal perbaikan dan upaya preventif perubahan posisi TNI dalam politik. 

Setelahnya, menjalani peran politik, pemerintahan, dan ketatanegaraan sesuai porsi dan norma bisa dilakukan untuk mengelola terciptanya kondusivitas interaksi yang terjadi. 

Mungkin sudah saatnya memaknai utopia dalam politik dan pemerintahan plus relasi langsung dan tak langsungnya dengan militer seperti yang disiratkan filsuf Thomas More. 

Utopia sejak awal bukanlah sebuah masyarakat yang ideal dan sempurna, melainkan sebuah masyarakat di mana hasrat akan kesempurnaan diterima sebagai sesuatu yang sah, yang lumrah. (J61)