Pada aksi May Day di Surabaya kemarin, para demonstran membawa poster berfotokan Menko Polhukam, Mahfud MD, yamg bertuliskan dukungan agar Mahfud bisa memberantas koruptor di Indonesia.

Hal ini menjadi satu bukti tambahan bahwa Mahfud MD belakangan ini sepertinya semakin mendapatkan perhatian masyarakat. Karena itu, tidak heran kalau beberapa orang mulai melihat Mahfud sebagai sosok potensial di Pilpres 2024, meskipun Mahfud sendiri sampai sekarang belum memberi jawaban tegas atas wacana-wacana yang beredar.

Partai Buruh mengklaim mendapat larangan dari Bawaslu agar tidak membawa atribut partai di acara Mayday 2023. Mereka juga diminta tidak menyuarakan isu perburuhan yang menjadi program partai karena dianggap belum masuk tahapan kampanye.

Partai Buruh sendiri baru saja bangkit kembali akan berkiprah di Pemilu 2024. Sayangnya, sepanjang sejarah pemilu Indonesia, partai bernuansa buruh tak pernah mendapat suara signifikan.

Peringatan Hari Buruh 2020 bakal terasa berbeda. Corona cegah demo peringatan Hari Buruh. Sempat berencana demo soal omnibus law dan siapkan kegiatan sosial sebagai pengganti

PinterPolitik.com

Angin segar seolah berhembus dari Istana ketika Presiden Jokowi pada akhir pekan lalu memutuskan menunda pembahasan Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, khususnya kluster ketenagakerjaan.

Keputusan diambil setelah pada tengah pekannya, gabungan tiga serikat buruh yang diwakili oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Tidak lama bagi publik untuk melihat bahwa ada semacam “barter” di baliknya, gabungan serikat buruh kemudian merespon dengan keputusan pembatalan aksi besar peringatan hari buruh atau May Day, di mana sebelumnya diagendakan pada 30 April 2020. Perwakilan dari KSPI, Said Iqbal menilai saat ini adalah waktu yang lebih tepat untuk digunakan bersinergi menangani pandemi Covid-19.

Di satu sisi, negosiasi gabungan serikat buruh tersebut dinilai berhasil untuk membuat Presiden Jokowi memberikan sedikit perhatian terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang kontroversial. Hal ini dikarenakan sebelumnya Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bersedia menunda pembahasan apabila Pemerintah Pusat, sebagai pengusul regulasi ini, mengambil sikap serupa.

Namun di sisi lain, beberapa pengamat menyoroti kluster ketenagakerjaan yang ditunda justru menjadi urgensi yang harus dibahas secara komprehensif di dalam RUU yang utuh saat ini. Solusi atas terpaan badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama mewabahnya Covid-19 di Indonesia, dinilai harus menjadi prioritas agar bisa dimaksimalkan setelah pandemi mereda.

Berdasarkan kontradiksi dua dinamika yang mengemuka tersebut, bisa dipastikan bahwa perspektif publik saat ini turut berada di persimpangan jalan terkait prioritas mana yang harus ditempuh bagi kemaslahatan bersama. Untuk dapat sedikit menguak hal tersebut, terlebih dahulu sorotan harus ditujukan kepada Presiden Jokowi sebagai pihak penentu navigasi Omnibus Law Cipta Kerja.

Penyelarasan kepentingan atas Omnibus Law yang telah diperlihatkan dari Istana memberikan berbagai impresi tersendiri. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan terkait dengan apakah bergulirnya dinamika tersebut mengindikasikan bahwa Presiden Jokowi benar-benar berhasil “ditaklukkan” oleh serikat buruh? Ataukah justru sebaliknya?

View this post on Instagram

DPR manfaatkan Covid-19, puluhan ribu buruh akan gelar aksi May Day #mayday #hariburuh #omnibuslaw @dpr_ri #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 23, 2020 at 2:35am PDT

Jokowi Kehilangan Arah?

Sedikit ada keganjilan rasanya ketika Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan pada Omnibus Law Cipta Kerja semata-mata karena pandemi Covid-19. Hal tersebut dinilai kontradiktif dan mengurangi elemen penting dari ambisi mahsyurnya dalam mendorong perekonomian dan investasi di Indonesia.

Tamer Başar dalam publikasinya yang berjudul “Stochastic Incentive Problems with Partial Dynamic Information and Multiple Levels of Hierarchy” menyebutkan bahwa struktur informasi yang dimiliki oleh hierarki di level bawah hanyalah informasi yang bersifat statis. Sementara pemimpin di level atas memiliki kelengkapan fundamental informasi statis dan dinamis pada berbagai variabel dan situasi.

Esensi pernyataan Başar tersebut cukup merepresentasikan bahwa Presiden Jokowi sesungguhnya memiliki basis informasi, baik statis maupun dinamis, yang paling komprehensif saat ini untuk menilai urgensi pembahasan Omnibus Law. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, prioritas Jokowi dalam pembangunan ekonomi, investasi, hingga pengentasan tunakarya seharusnya menjadi pendorong lanjutan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja.

Terlebih ketika pandemi Covid-19 di Indonesia telah menggerogoti aspek perekonomian secara paralel namun menyeluruh dari waktu ke waktu. Persoalan ketenagakerjaan kemudian menjadi poin penting dalam menopang kebijakan perekonomian dan investasi pasca pandemi. Selain itu, payung hukum yang berkualitas dinilai jauh lebih urgen daripada sekadar menunda kluster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law.

Data terbaru di sektor ketenagakerjaan Indonesia di tengah pandemi Covid-19 dinilai membisikkan kekhawatiran tersendiri. Bagaimana tidak, dari jumlah angkatan kerja sebanyak kurang lebih 133 juta orang, sekitar 60 persen di antaranya, yang tergolong tunakarya, korban PHK dan pekerja informal, telah atau perlahan semakin terenggut mata pencahariannya.

Selain itu, bonus demografi angkatan usia produktif dinilai akan menjadi bumerang berbahaya bila tidak disikapi dengan strategi jitu. Terutama semakin bertambah rumit dengan penambahan kalkulasi matematis dan strategis multi aspek sebagai dampak pandemi Covid-19.

Berbagai data yang oleh Başar disebut sebagai struktur informasi dinamis tersebut bisa dipastikan telah mendarat ke meja Presiden dan terus diperbarui perkembangannya. Akan tetapi entah mengapa hal tersebut seolah tersembunyi di balik tumpukan dokumen pekerjaan rumah Presiden Jokowi lainnya ketika keputusan menunda regulasi esensial di kluster ketenagakerjaan dinilai kurang tepat saat ini.

View this post on Instagram

Dalam waktu singkat, Covid-19 menciptakan angka pengangguran cukup tinggi #ekonomi #pengangguran #phk #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 17, 2020 at 2:23am PDT

Secara keseluruhan, misleading berpotensi terjadi di dalam klaster-klaster lain Omnibus Law Cipta Kerja yang tetap berjalan pembahasannya. Penundaan parsial itu juga dinilai akan menimbulkan persoalan baru saat kaidah prioritas ketenagakerjaan mengemuka, namun mengalami ketimpangan dengan regulasi lain.

Bagaimanapun, publik dapat melihat pula indikasi lain setelah sampai pada perspektif ini. Kembali merujuk pada tulisan Başar, di mana dengan hanya berlandaskan pada basis informasi statis, perwakilan tiga serikat buruh yang berada di level bawah mampu memaksa Jokowi menunda kluster ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja. Kekuatan tawar seperti apa yang sebenarnya dimiliki oleh serikat buruh itu?

Tuah Magis Basis Massa

Pengaruh mutualisme antara kaum buruh di kancah politik memang bukanlah hal baru, bahkan di Indonesia. Meskipun partai beraliran buruh telah lama menghilang, militansi dan potensi elektoral masif kalangan buruh masih menggiurkan bagi pemeran utama politik tanah air.

Jurnal berjudul “Working-Class Power, Capitalist-Class Interests, and Class Compromise” yang ditulis oleh Erik Olin Wright menyebutkan salah satu istilah bentuk kompromi dari kaum buruh yaitu negative class compromise. Istilah tersebut merujuk kepada kekuatan asosiasi kelompok pekerja atau buruh yang tidak secara maksimal memainkan perannya terhadap korporasi dan pemerintah.

Lebih lanjut, Wright menyatakan bahwa negative class compromise cenderung memberikan tekanan yang bermuara pada ketidakpastian iklim pendukung ekosistem mereka. Hal ini erat kaitannya dengan “alotnya” negosiasi upah hingga tarik ulur hak dan kewajiban di antara buruh, korporasi, dan pemerintah.

View this post on Instagram

Rencana demo 50 ribu buruh akan dibatalkan tergantung Presiden Jokowi – #buruh #demoburuh #hariburuh #mayday @jokowi #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 25, 2020 at 8:36pm PDT

Berdasarkan kutipan Wright tersebut sesungguhnya dapat langsung ditarik postulat komprehensif terkait medan magnet antara serikat buruh dengan pemerintah. Pertama, keberadaan hakiki dari tarik ulur hak dan kewajiban antara buruh dan pemerintah adalah indikasi kuat keterkaitan kedua entitas dalam perpolitikan.

Terkait pimpinan tiga serikat buruh yang “tundukkan” Jokowi misalnya. Ketiganya merupakan simpatisan ulung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) paling tidak dalam dua edisi terakhir. Pimpinan KSPSI dan KSBSI, Andi Gani Nena Wea dan Elly Rosita Silaban merupakan “corong” suara buruh untuk Jokowi pada 2014 dan 2019. Pada dua periode yang sama, pimpinan KSPI Said Iqbal adalah kamerad Prabowo Subianto yang notabene telah merapat ke kekuasaan.

Bahkan di antara nama tersebut, ada sosok yang nyaman mendapatkan kursi empuk presiden komisaris salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan. Fakta ini tentu membuka sudut pandang lain terkait siapa mendapatkan apa sebagai kompensasi sosok penting  penggerak manuver politik serikat buruh.

Berbagai hal itu juga meyakinkan istilah negative class compromise atas sepak terjang ketiga serikat buruh penyebab tertundanya kluster ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja, akibat tidak kompehensifnya pertimbangan keputusan akhir yang didapatkan. Seolah keputusan tersebut menambah awan kelabu persoalan buruh secara multi jangka waktu akibat pandemi Covid-19.

Lebih dalam, kejanggalan tidak terbantahkan ketika outcome keputusan Presiden Jokowi dinilai kontraproduktif dengan dinamika situasi saat ini. Dari tiga elemen terkait yaitu pemerintah, korporasi, dan buruh, pihak terakhir disinyalir sangat rentan serta semakin terekspos kemudaratan akibat keputusan tersebut.

Secara keseluruhan, pengayaan diskursus terkait Omnibus Law Cipta Kerja dengan melibatkan berbagai pihak secara komprehensif dinilai akan jauh lebih progresif dibandingkan keputusan penundaan yang diiringi pembahasan regulasi secara parsial. Terlebih jika tujuan besar awal dari Omnibus Law adalah penyederhanaan multi regulasi, tentu membutuhkan energi bersama demi setiap untaian pasal yang berkualitas. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]da yang tak biasa dari peringatan Hari Buruh (May Day) 2019 beberapa waktu lalu. Kala itu, ada sekelompok orang berpakaian hitam-hitam yang ikut turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka. Meski demikian, kelompok ini menjalankan aksi mereka dengan melakukan tindakan yang dianggap mengarah kepada vandalisme.

Polisi menyebut gerakan ini sebagai gerakan anarko sindikalisme. Untuk menindak kelompok ini, polisi menggunakan cara yang tidak lazim saat menghadapi massa, terutama di Bandung, Jawa Barat. Para peserta berbaju hitam itu ditangkap untuk kemudian dilucuti pakaiannya dan juga dicukur plontos kepalanya.

Tindakan polisi ini menuai kritik tajam dari sejumlah pegiat HAM. Kelompok-kelompok seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Kontras, dan ICJR mempertanyakan langkah kepolisian yang dianggap tak sesuai dengan prosedur.

Merujuk pada pendapat pegiat HAM tersebut, terlihat bahwa ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian saat peringatan Hari Buruh beberapa waktu lalu. Yang jadi perkara adalah, tindakan tersebut diambil tatkala pemerintahan tengah disorot komitmennya terhadap demokrasi dan juga ancaman people power. Lalu, apa yang mungkin terjadi akibat kekerasan tersebut?

Fenomena Internasional

Gerakan anarko sindikalisme boleh jadi belum terlalu populer di Indonesia sebelum aksi di May Day beberapa waktu lalu. Meski demikian, gerakan ini disinyalir sebenarnya sudah memiliki banyak kelompok yang tersebar di beberapa kota di negeri ini.

Menurut Vadim Damier dalam Anarcho-syndicalism in 20th Century, anarko sindikalisme merupakan serikat pekerja – dalam bahasa Prancis disebut syndicat – revolusioner yang bertindak untuk menciptakan masyarakat yang tanpa negara (anarki) dan dikelola oleh sendiri.

Paham tersebut meyakini bahwa serikat pekerja adalah kekuatan yang potensial untuk mewujudkan revolusi sosial yang mampu menggantikan kapitalisme dan negara dengan demokrasi langsung dari pekerja. Oleh karena itu, sebagian besar teori anarko-sindikalisme memang bertumpu pada gerakan pekerja.

Identifikasi dengan gerakan buruh inilah yang membuat gerakan tersebut kerap ambil bagian dalam perayaan hari buruh. Di Indonesia misalnya, kiprah mereka di tahun ini sebenarnya bukan yang pertama karena mereka diketahui pernah ikut ambil bagian di tahun sebelumnya.

Anarchist graffiti in #Bandung, #Indonesia on #MayDay2019 pic.twitter.com/15JHbhhZDS

— Anarchists Worldwide (@AnarchistsWW) May 1, 2019

Sebenarnya, gerakan tersebut merupakan sebuah fenomena internasional, alih-alih bersifat lokal saja. Sebagai sebuah identitas yang dikenal di masyarakat dunia, kelompok ini dikenal dengan bendera atau logo dengan warna hitam dan juga merah.

Meski merupakan gerakan yang amat terkait dengan serikat buruh, dalam praktiknya di Indonesia, gerakan ini nyatanya tak selalu sejalan dengan serikat buruh yang ada  di negeri ini. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) misalnya justru meminta kelompok ini ditindak tegas, alih-alih satu suara dan bersimpati kepada mereka.

Secara spesifik, gerakan ini melakukan taktik tersendiri yang kerap disebut sebagai Black Bloc. Taktik ini kerap diidentikkan dengan tindak kekerasan atau vandalisme untuk menarik perhatian. Dalam banyak kasus, taktik ini memang kerap diidentikkan dengan kelompok-kelompok anarkis. Menurut Jeffrey S. Juris, tindakan ini disebut sebagai performative violence atau kekerasan performatif yang dilakukan untuk menarik perhatian media.

Tindakan aparat keamanan pada kelompok hitam-hitam di peringatan hari buruh dapat menjadi preseden buruk.
Share on X

Gerakan seperti itu sangat identik dengan pakaian serba hitam saat menunjukkan diri di depan publik. Ada beberapa momen di mana gerakan ini mendapatkan sorotan luas, salah satunya adalah ketika pertemuan G20 digelar di tahun 2017 di Hamburg, Jerman.

Dalam konteks Indonesia, taktik Black Bloc – sebutan untuk aksi protes dengan menggunakan atribut berwarna hitam – boleh jadi dapat dikaitkan dengan kelompok hitam-hitam di Bandung. Pada peringatan hari buruh lalu, mereka misalnya diduga melakukan tindakan vandalisme dengan mencoret-coret fasilitas umum di kota tersebut.

Preseden Tidak Aman

Merujuk pada kondisi-kondisi tersebut, mudah bagi banyak orang untuk menganggap bahwa gerakan anarko sindikalisme pada May Day beberapa waktu lalu dapat dianggap sebagai sebuah tindakan kekerasan atau vandalisme. Secara spesifik, mudah pula bagi orang merasa kesal pada mereka dan menganggap tindakan polisi sudah sangat tepat.

Meski demikian, bagi beberapa orang, tindakan kepolisian dalam menangani kelompok ini dianggap terlalu berlebihan. Mereka menganggap bahwa tindakan kepolisian ini tak sesuai prosedur yang seharusnya dilalui korps tersebut.

View this post on Instagram

Anarko Sindikalisme muncul diperayan Hari Buruh Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #hariburuh #hariburuhinternasional #mayday #AnarkoSindikalisme #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 5, 2019 at 11:54pm PDT

Secara prosedur, banyak yang menganggap aparat bertindak terlalu jauh dengan menelanjangi dan menggunduli para peserta aksi tersebut. Idealnya, aparat keamanan menjalankan proses hukum yang berlaku sambil juga menjalankan asas praduga tak bersalah.

Selain itu, tampak pemerintah seperti tengah membuat kembali musuh ideologi mereka dalam bentuk kelompok anarko-sindikalis ini. Sebelumnya, pemerintah juga sudah memiliki musuh ideologi seperti kelompok agama radikal maupun komunisme.

Yang membuatnya menjadi pelik sebenarnya adalah, tindakan kepolisian ini hadir di masa yang cukup kritis. Pemerintahan saat ini tengah menghadapi situasi yang masih tergolong panas pasca pemilu. Salah satu ancaman yang tengah terus merongrong pemerintahan saat ini adalah gerakan people power yang digalang kelompok oposisi.

Memang, jika mau adil, saat ini sama sekali belum terbukti ada hubungan antara gerakan anarko sindikalisme dengan kelompok-kelompok pegiat people power tersebut. Meski demikian, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan ini tergolong rawan untuk digoreng oleh pihak manapun.

Tak hanya itu, tindakan aparat tersebut juga dapat menjadi preseden tak aman jika ada gerakan lain yang setara atau bahkan lebih dari para anarko sindikalis tersebut. Aparat bisa saja melakukan hal serupa kepada pihak lain yang coba menggalang massa dan turun ke jalan di masa genting pasca pemilu ini, seperti para pendukung people power ala kelompok oposisi.

Perlakuan serupa kepada massa hitam-hitam anarko sindikalis inilah yang rawan dijadikan alasan oleh para pegiat people power. Mereka bisa saja menganggap pemerintahan dan aparat saat ini bertindak represif, sehingga bisa memicu gerakan lebih besar untuk melakukan protes keras kepada mereka.

Penangkapan sewenang-wenang melanggar Kode Etik Kepolisian, hak atas fair trial, dan asas praduga tak bersalah. Negara harus memenuhi kewajiban atas perlindungan, bantuan media darurat, dan hak atas pemulihan untuk korban.

— LBH JAKARTA (@LBH_Jakarta) May 2, 2019

Menurut Joan Barceló dalam Batons and ballots: The effectiveness of state violence in fighting against Catalan separatism, kekerasan yang dilakukan kepolisian kepada pelaku protes justru akan menimbulkan backfire atau efek yang berkebalikan yang memicu aksi yang lebih besar.

Di luar itu, tindakan yang dianggap tak prosedural ini juga rawan dicap sebagai tindakan tak demokratis atau melanggar HAM, terutama di mata dunia internasional. Secara umum, tak banyak negara –terutama negara-negara Barat – yang bisa menerima tindakan semacam itu.

Tindakan kepada para anarko-sindikalis itu tidak hanya bisa mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional, tetapi juga dalam banyak kasus, negara-negara itu kerap campur tangan dalam proses perlawanan kepada pemerintahan tak demokratis dan tak menjaga HAM.

Pada titik tersebut, kepolisian harus berhati-hati saat menghadapi gerakan massa, entah itu anarko sindikalis maupun gerakan lainnya. Di satu sisi, tindakan yang diberikan kepada para anarko sindikalis ini bisa dipertanyakan perkara proseduralnya. Di sisi yang lain, secara pragmatis tindakan ini dapat menjadi catatan hitam bagi pemerintah dan bisa saja digulirkan menjadi hal lain yang lebih besar.

Memang, para anarko-sindikalis itu tak berafiliasi kepada kelompok politik manapun. Meski demikian, tindakan keras aparat kepada mereka dapat menjadi alarm tanda bahaya jika ada kelompok politik yang bisa saja mendapatkan perlakuan serupa. (H33)

Pinterpolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]anggal 1 Mei memang populer disebut sebagai Hari Buruh Internasional atau yang sering kita sebut May Day. Tanggal ini dijadikan pengingat oleh dunia internasional bahwa terdapat perjuangan besar kaum buruh dalam menuntut kesejahteraan, serta dampaknya yang mampu mengubah tatanan politik internasional.

Untuk menghormati hari tersebut, pemerintah Indonesia menjadikan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional cuy. Keren ya Indonesia dalam menghormati perjuangan buruh.

Di balik glorifikasi hari buruh ini, tentu tau ya guys bagaimana sejarah panjang hari buruh muncul dan diakui.

Singkatnya, semuanya itu bermula dari para demonstran buruh yang menuntut haknya, sampai ada yang dihukum mati dan dipenjara hingga puluhan tahun. Penuh dengan perjuangan kan guys.

Menurut Kapolri Tito Karnavian, kericuhan pada saat hari buruh di beberapa daerah dipicu oleh kelompok Anarcho Syndicalisme
Share on X

Tapi, hari buruh yang baru diperingati beberapa hari lalu itu masih meninggalkan banyak cerita akibat  kericuhan di beberapa kota, seperti Bandung, Malang, Surabaya, Jakarta dan Makassar.

Ceritanya, terdapat sekumpulan massa yang memakai baju warna hitam yang dikatakan sengaja membuat keributan yang memicu terjadinya demonstrasi anarkis.

Akibat dari demo ricuh tersebut, kepolisian Kota Bandung misalnya, menagkap sebanyak 619 massa aksi. Wadaw, banyak banget ya yang ditangkap? Emang kenapa sih?

Gini gengs, menurut Kepolisian, katanya mereka yang ditangkap adalah massa aksi terselubung yang mempunyai pandangan berbeda dan tergabung dalam sebuah kelompok.

Menurut Kapolri Tito Karnavian, kericuhan pada saat hari buruh di beberapa daerah dipicu oleh kelompok Anarcho Syndicalisme.

Kelompok tersebut, kata Tito, identik dengan aksi vandalisme dengan simbol huruf A. Kelompok itu juga bukan fenomena lokal, melainkan fenomena internasional yang sudah berkembang di luar negeri. Beh, ngeri juga ya ada kelompok semacam ini.

Nah, hal itulah yang membuat kericuhan terjadi dan kepolisian menangkap mereka. Hmm, tapi tau gak gengs, pasca penangkapan, cara perlakuan kepada massa tersebut agak gimana gitu.

Para demonstran yang ditangkap itu ditelanjangi, bahkan digunduli. Loh-loh, kok seperti ini ya cuy?

Apalagi di negara demokrasi seperti Indonesia, menyampaikan aspirasi adalah sebuah hak dan bahkan juga dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28E ayat 3. Gimana kalau ternyata ada orang yang nggak bersalah dalam kelompok itu yang tau-taunya ikut digunduli kepalanya?

Di beberapa pemberitaan sempat disebut loh, ada yang tidak tau apa-apa, tidak melakukan vandalisme, tidak merusak fasilitas publik sama sekali, eh tapi ikutan ditangkap, dipukul, ditelanjangi dan digunduli. Wah kalau sudah seperti ini gimana cuy?

Beh, ini harus tetap jadi catatan. Jangan sampai penegakan hukum malah mengabaikan banyak hal lainnya, misalnya HAM. Kalau yang digunduli itu para koruptor aja gimana pak? Itu kayaknya lebih cocok deh, soalnya mereka bukan merusak fasilitas umum, tapi merusak hidup banyak orang. Hadeh. (F46)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]ay Day 2018, hmmm, mungkin akan menjadi momentum yang mempertemukan buruh se Indonesia untuk meneriakkan dan memperjuangkan hak buruh yang katanya selalu saja masih jauh dari istilah cukup.

Kalau menuntut kemauan memang tak ada habisnya, tapi kalau menuntut apa yang dibutuhkan, rasanya perlu juga untuk diperjuangkan karena akan ada titik temunya.

Nah, buruh uppsss, maksudnya serikat buruh menuntut apa ya? Kemauan atau kebutuhan? Ehmmm.

Setidaknya, dalam momentum May Day isu yang digelontorkan takkan jauh tentang tuntutan kenaikan upah dan kesejahteraan buruh. Tapi, kalau isu ini memang datang dari buruh sih, Pemerintah rasanya harus mempertimbangkan.

Weiiitss, tapi yang jadi repot kalau isunya itu hasil ‘gorengan’ kaum elitis di serikat buruh, hmmm, makanya kalau ini terjadi sangatlah kental dengan aroma politis.

Tapi kalau ditinjau dari sudut pandang lain, kalau orang – orang sudah berkumpul dalam jumlah banyak dan terorganisir, sangatlah mudah disebut dan diposisikan sebagai basis kekuatan massa yang riil.

Waduh, apalagi kalau momentum tahun politik begini, aji mumpung, hmm sangat menggiurkan. Makanya tak aneh, serikat atau kelompok buruh terlihat sangat politis ya begitu adanya.

Menurut Said, Prabowo sudah menyatakan akan menghadiri deklarasi dukungan itu dan akan menandatangani kontrak politik yang disodorkan KSPI. https://t.co/FO2qXSCrOU

— Kompas.com (@kompascom) April 29, 2018

Bahkan serikat buruh tak sungkan untuk meneriakkan untuk berpihak ke kandidat calon Presiden. Ada yang dukung Jokowi ataupun dukung Prabowo.

Semisal, KSPI di bawah pimpinan Said Iqbal akan sekaligus mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo yang katanya Calon Presiden yang pro dengan kepentingan buruh.

Sementara, KPSPI akan tetap mendukung Jokowi. Tapi KPSPI ini beda lho organisasinya sama KSPI, walaupun beda satu huruf itu ternyata beda dukungan ke calon Presidennya, weleeeh weleeeh.

Tapi sebenernya serikat buruh ini mau memperjuangkan kepentingan buruh – buruh, atau mau menjadikan buruh martir atau alat politik?

Hmmm, kok aroma yang santer tercium bukan kajian tentang penderitaan buruh, tapi malah memaksakan diri mengusung nama calon Presiden.

Kalau buruh dijadikan martir oleh serikat buruh kepada salah satu calon, hmmm, jangan menaruh kecewa ya kalau kepentingannya ga diakomodir sama lawan politiknya, nikmati sajalah.

Makanya kalau kata Stephen King, kepercayaan dari orang-orang lugu adalah alat yang paling berguna untuk melakukan sesuatu.

Jadi jangan sampai ada ‘pemanfaatan politik’ dari buruh untuk kepentingan politik tersembunyi kaum elitis di serikat buruh, hmmm, jadi martir politik mulu, ga cape? Weleeeh weleeh. (Z19)

August Spies, Aktivis Buruh di Peristiwa Haymarket 1886.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]aat itu tengah hari, matahari bercokol tepat di atas kepala, panasnya menyengat kulit tetapi tidak mengurungkan tekad ribuan massa memperingati Hari Buruh Internasional 2017. Di Jakarta, peringatan yang dikenal juga dengan sebutan May Day padat di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. “Satu Mei adalah harinya para buruh,” ujar seorang buruh dalam orasinya di atas mobil komando. Massa May Day rencananya bergerak dari arah Patung Kuda Arjuna Wiwaha menuju Istana Negara.

Massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) berada di barisan terawal. Sekitar 3.000 orang bergumul dan bergerak menuju Istana dalam barisan KSPSI. Namun, baru sampai di depan gedung Kementerian Pariwisata, massa sudah dihadang aparat keamanan yang dilengkapi dengan kawat berduri, water canon, dan pentungan. Massa aksi tertahan, tidak bisa menuju Istana Negara.

Di ruas jalan tepat di samping massa KSPSI, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga berhadap-hadapan dengan kawat berduri.

Peringatan May Day tahun ini diwarnai aksi blokade aparat. Padahal, tahun sebelumnya massa aksi leluasa menyampaikan pendapatnya di depan Istana Negara. “[Jokowi] yang ngaku kangen didemo, tapi kok selalu kabur saat didemo,” ujar Deputi Presiden KSPI Muhammad Rusdi. Apa ini tanda-tanda pemimpin negeri ini tak mau lagi menatap “wong cilik”?

Selain dua serikat tersebut, beberapa serikat buruh lainnya juga turut berdemonstrasi di Jakarta, antara lain Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Aksi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), dan koalisi Gerakan Buruh untuk Rakyat yang terdiri atas KPBI, SMI, SPBP, LMND, SP Jhonson, GPMJ, KPR, SGBN, PRP, KSN, SPMN, SP Danamon, FMK, Perempuan Mahardhika, Politik Rakyat, KPO-PRP, LBH Jakarta, Arus Pelangi, KPA, SGBM, PPAS, FKI.

Secara umum, pada May Day 2017 ini, tuntutan serikat buruh di Indonesia terangkum dalam slogan HOSJATUM, yakni Hapus Outsourcing dan pemagangan, Jaminan pensiun, dan Tolak Upah Murah. Ditambah, beberapa serikat buruh memiliki penekanan tuntutan masing-masing.

GSBI misalnya, di May Day 2017 mengusung tema, “Tolak dan Lawan Seluruh Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-Jusuf Kalla yang Mengabdi kepada Imperialisme, Menyengsarakan Kelas Buruh, Kaum Tani dan Rakyat Indonesia serta Merampas Kedaulatan Bangsa.”

GSBI juga menyoroti perihal pemberangusan serikat (Union Busting) serta kekerasan dan kriminalisasi terhadap aktivis buruh dan gerakan rakyat. Selain itu GSBI juga menentang land reform yang dicanangkan Jokowi-JK. Bagi GSBI, land reform itu palsu dan tidak berpihak pada rakyat. GSBI juga ingin pemerintah Jokowi-JK menuntaskan masalah perdagangan manusia dan korupsi.

Sementara itu, Sindikasi menyoroti sistem kerja jurnalis dan pekerja kreatif. “Di dunia wartawan kayak ada mitos kalau kamu delapan jam langsung pulang berarti kamu pemalas dan tidak professional. Di Undang-undang ketenagakerjaan sudah diatur bahwa jam kerja itu hanya delapan jam sehari. Kalau lebih dari delapan jam harus dihitung lembur,” ujar Luviana, seorang aktivis Sindikasi, seperti dilansir tempo.co.

Tidak hanya itu, Koordinator Presidium Sindikasi Ellena Ekarahendy menjelaskan, survey Badan Pusat Statistik (BPS), 31,9% pekerja kreatif menghabiskan lebih dari 48 jam kerja tiap pekan. Sedangkan Undang-undang Ketenagakerjaan membatasi jam kerja 40 jam tiap pekan. Dengan kata lain, lebih dari sepertiga pekerja kreatif Indonesia mengalami overwork atau berkelebihan kerja.

Yang tersisa dari May Day bersama SINDIKASI… #GueIkutMayDay pic.twitter.com/1oEQvlqvKU

— Serikat SINDIKASI (@SINDIKASI_) May 1, 2017

Apa Itu Outsourcing, Apa Kata Perusahaan Outsourcing?

Terkait sistem outsourcing, menurut Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal 66 undang-undang yang sama menyebutkan, pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Contoh pekerjaan yang diperbolehkan antara lain: pegawai kebersihan, dan petugas keamanaan.

Perbedaan antara yang karyawan tetap dan outsourcing adalah di pesangonnya. Karyawan outsourcing tidak dapat pesangon. Sedangkan karyawan-tetap dapat.

Roni, salah seorang pegawai HRD di suatu perusahaan penyalur tenaga kerja outsourcing di Jakarta Selatan mengatakan, “Di tengah kondisi persaingan di era globalisasi. Jumlah tenaga kerja lebih besar jauh dari lapangan usaha. Di samping itu, perusahaan perlu efisiensi cost untuk bisa bertahan dalam kancah global.” Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini, penyedia lapangan usaha kesusahan untuk memberikan pesangon. Dalam hal ini perusahaan outsourcing dibutuhkan menjembatani perusahaan dan tenaga kerja tersebut.

“Kami selalu mengirim tim pengawas untuk mengunjungi masing-masing perusahaan klien untuk memeriksa kondisi karyawan. Beberapa kali kami menemukan penyimpangan. Ada karyawan sales yang masih berjualan sampai malam. Ternyata dia ditarget oleh perusahaannya. Perusahaan tidak mematok jam kerja, tapi target penjualan. Kami pun melayangkan protes ke perusahaan klien. Pihak perusahaan menyatakan bahwa hal tersebut adalah kemauan karyawan,” ujar Roni.

Perusahaan tempat Roni bekerja juga pernah menemukan kasus pelecehan seksual terhadap salah satu karyawan hasil perekrutannya. “Untuk menangani kasus pemerkosaan itu kami mencari cara untuk melaporkannya melalui hotline pihak kepolisian,” kata Roni.

Terkait gaji, Roni menuturkan, dia selalu mengusahakan karyawan untuk dapat gaji di atas UMR. Tapi ada juga beberapa kasus ada perusahaan klien yang ingin menggaji di bawah UMR. Kata Roni, “Itu kami tolak. Itu pun [para karyawan] masih mau digaji di bawah UMR karena kebutuhan hidup. Selain itu kami memberikan THR, tunjangan, dan juga BPJS.”

Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2016 berada di angka Rp 3,1 juta. Naik 14,28% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2,7 juta. Angka UMP DKI Jakarta sendiri selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di tahun 2011 UMP DKI Jakarta sebesar Rp 1,1 juta.

Andika Asykar dalam artikelnya Dilema Outsourcing menyebutkan bahwa kebijakan outsourcing dikeluarkan untuk memperbesar penyerapan tenaga kerja. Terbukti bahwa banyak investor yang mendirikan pabrik-pabrik yang menyerap sejumlah tenaga kerja. Namun, di sisi lain Andika menemukan terjadinya penyimpangan kebijakan ini oleh para investor yang hanya mengejar untung belaka.

Setidaknya ada tiga penyimpangan kebijakan outsourcing menurut Andika. Peyimpangan pertama banyak pekerjaan pokok produksi yang di-outsourcing-kan. Misalnya sebuah pabrik pengolahan baja memperkerjakan karyawan pengolah bajanya secara outsourcing. Ada juga yang dioutsourcingkan secara halus. Perusahaan menafsirkan sendiri mana yang pokok produksi mana yang bukan. Beberapa pekerjaan pokok dimasukkan ke dalam kategori pekerjaan penunjang. Bagi Presiden KSPI Said Iqbal, “Hal ini ibaratnya perbudakan modern. Bagaimana mungkin Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] tidak tahu hal ini?”

Penyimpangan kedua, banyak perusahaan outsourcing yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki izin operasi. Badan hukum CV dan firma semestinya tidak boleh menjalankan usaha outsourcing. Ada juga yang berbadan hukum tapi tidak memiliki izin operasi outsourcing.

Penyimpangan ketiga, adanya pemotongan upah pekerja oleh perusahaan outsourcing. Tragisnya, besaran upah setelag dipotong tersebut kurang dari ketentuan besaran upah minimum.

Sepanjang tahun 2016 lalu, seperti dilansir dalam Catatan Akhir Tahun Refleksi Hukum dan HAM di Indonesia, LBH Jakarta menerima setidaknya 247 pengaduan terkait kasus perburuhan dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 19.928 orang.

Kepala Divisi Advokasi LBH Jakarta Yunita menyebutkan, bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh korporasi adalah pelanggaran aturan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Menurutnya, masih banyak buruh yang dikontrak berulang kali melebihi jangka waktu kontrak yang seharusnya.

Misalnya, kasus yang dihadapi oleh buruh Pilot Lion Air, Pekerja Transportasi Jakarta (Busway), dan Pekerja Gojek. Pilot Lion Air terikat kontrak dalam jangka waktu 20 tahun. Sementara Pekerja Transportasi Jakarta (Busway) yang bekerja sebagai pencatat odometer, dan on board terikat kontrak selama jangka waktu 1 tahun, dan terus diperpanjang kontrak 1 tahun hingga seterusnya

Menurut LBH Jakarta, perusahaan telah melanggar aturan sistem kerja kontrak Pasal 59 UU No. 13 tahun 2003. Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2014, yang mengatakan bahwa pekerja yang berstatus sebagai PKWT (kontrak) apabila perusahaan berkali-kali mengikat kontrak maka demi hukum status pekerja berubah menjadi PKWTT (tetap), sayangnya hingga saat ini buruh transportasi Jakarta tidak pernah sekalipun diangkat menjadi pekerja tetap.

Selain itu, sistem kerja kemitraan yang dihadapi oleh pengemudi transportasi berbasis informasi, Gojek misalnya, tidak mengedepankan hak-hak normatif pekerja, seperti: asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, dan upah yang layak. Sebelumnya pekerja rumah tangga (PRT) pun mengalami hal serupa. Mereka bekerja namun tidak mendapatkan hak-haknya karena tidak dianggap sebagai buruh.

Massa aksi May Day 2017 juga menyoroti juga sistem pemagangan. Said misalnya, menegaskan bahwa sistem magang lebih parah dibanding outsourcing. Di sistem ini tidak mengenal sistem gaji, melainkan hanya uang transportasi dan makan. “Magang melanggar undang-undang  karena tidak ada belajar di kelas. Justru seperi buruh kerja delapan jam  kerja seharian, malah ikut lembur. Magang ini justru lebih jahat, lebih berbahaya bagi perlindungan kaum buruh,” kata Said.

Langkah Juang Kaum Buruh

May Day berawal dari aksi buruh di Haymarket, Amerika Serikat. Sebelas November tahun 1887, 4 tahun setelah kematian Karl Marx dan 30 tahun sebelum Lenin memimpin Revolusi Sosialis Bolshevik di Rusia, udara dingin menyelimuti Chicago, Amerika Serikat. Di kota terbesar di negara bagian Illinois itu, empat orang pria menatap tiang gantung diri. Temali tambang yang teruntai kuat di tiang siap menahan leher mereka, sementara membiarkan tubuh bagian leher ke bawah jatuh terseret gravitasi, tanpa bisa menyentuh bumi. Tak selang berapa lama, jeratan di leher akan membuat paru-paru susah bernafas. Tubuh pun kekurangan oksigen. Tidak bisa tidak, hanya ajal menanti untuk menghampiri.

Mereka adalah empat dari delapan orang yang dituduh bersalah oleh polisi atas pelemparan bom ke dalam barisan polisi pada aksi Haymarket, Chicago, 4 Mei 1886. Ledakannya menewaskan seorang petugas. Enam diantaranya luka parah, dan 70 lainnya luka ringan. Aksi yang digalakkan oleh American Federation of Labour dan dihadiri 400.000 buruh untuk menuntut pembatasan jam kerja menjadi 8 jam itu berakhir ricuh. Polisi bertindak membabi buta. Massa aksi berlarian dari kerumunan.

Setelah ledakan, polisi menangkap delapan orang yang disinyalir otak dari aksi Haymarket: August Spies, Fielden, Parsons, Adolph Fischer, George Engel, Michael Schwab, Louis Lingg, dan Oscar Neebe. Semuanya adalah Anarkis pengorganisir buruh di Chicago. Empat diantaranya, termasuk August Spies, dihukum gantung. Dua orang diganjar hukuman penjara seumur hidup, dan seorang lainnya penjara 15 tahun.

Tidak ada bukti kuat yang diajukan oleh negara bahwa salah satu dari delapan orang itu telah melempar bom, atau mengaku sebagai pelaku. Lagipula dari depalan orang, hanya tiga yang berada di Haymarket Square malam itu. Jadi, sebenarnya tidak pernah ada pelaku pengeboman yang dibawa ke pengadilan. Komposisi hakim dalam persidangan delapan tertuduh tersebut dapat dibilang aneh; terdiri dari pengusaha, panitera dan kerabat salah satu polisi yang tewas.

Aksi pada 4 Mei tersebut merupakan bagian dari aksi yang sudah dijalankan hari-hari sebelumnya seantero Amerika Serikat. Di Haymarket, aksi mulai dilaksanakan pada 1 Mei sebagai penanda bahwa buruh melalui serikat Federation of Organized Trade and Labor Unions of the United States and Canada, “menyatakan … bahwa 8 jam kerja harus menjadi patokan legal batasan jam kerja para buruh, dari dan setelah 1 Mei 1886.” Pernyataan ini membuat tahun 1886 beserta peristiwa Haymarket manjadi pondasi simbolik bahwa 1 Mei adalah sebuah fase menuju cita-cita perubahan kehidupan para buruh yang lebih baik.

Semenjak 1886 hingga saat ini, pergerakan kaum buruh membuahkan beberapa hasil yang tidak hanya dinikmati buruh – yang selama ini diidentikan dengan “pabrik” – saja. Aksi buruh di Haymerket tersebut misalnya, berbuah perubahan jam kerja dari 19-20 jam kerja sehari menjadi 8 jam kerja sehari, atau 40 jam kerja per minggu.

Di era Soekarno, pada 13 Februari 1952, pertama kalinya buruh mogok menuntut tunjangan hari raya dari pemerintah. Pasalnya, di Indonesia, setiap memasuki bulan puasa Ramadhan sampai hari raya lebaran, harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Kemudian pada tahun 1994 terbit peraturan menteri nomor 014 yang menyatakan, setiap orang yang mempekerjakan orang lain, disebut pengusaha, dan wajib membayar THR.

Gerakan buruh juga mampu merevisi komponen hidup layak dari 46 komponen menjadi 60 komponen. Hal ini berdampak terhadap peningkatan upah minimum. Dan seperti yang rasakan senin (1/5) lalu, 1 Mei menjadi hari libur nasional juga karena tuntutan buruh agar bisa merayakan May Day dengan lebih leluasa dan tidak menggagu jam kerja.

Seratus dua puluh tahun sudah berlalu semenjak peristiwa Haymarket. Buruh terus melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan.