PinterPolitik.com

Gengs, kalian yang berada di daerah Kota Bekasi pasti mengalami pemadaman listrik kan beberapa waktu lalu? Nah, buntut pemadaman tersebut nggak cuma beberapa saat, cuy. Urusannya panjang.

Sebab, politikus Gerindra Arief Poyuono yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN) sampai angkat suara. Nggak main-main, Bung Arief langsung menghardik Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam kemarahannya itu, Bung Arief meminta supaya Mas Erick nggak melihat soal pemadaman ini sebagai hal yang biasa terjadi. Pasalnya, ini Bekasi lho, cuy, salah satu kota besar yang memiliki ketergantungan akut dengan listrik. Industri yang ada di Bekasi bisa rugi, dan pasti berpengaruh pada aktivitas ekonomi warga.

Belum lagi, kata Bung Arief, kalau listrik mati, orang Bekasi pasti akan keluar dari rumah dan memilih untuk bertemu dengan teman-temannya karena mau akses ponsel pun nggak bisa. Sebenarnya, bagus sih hal tersebut – andai kondisinya nggak sedang musim pandemi Covid-19.

Makanya, saking jengkelnya Bung Arief, ia mendesak agar Mas Erick mau merombak jajaran perusahaan PLN – mulai direktur sampai komisaris. Widih, sadis bener usulannya ya, cuy.

Namun, ngomong-ngomong, ada benarnya juga sih kalau misal saran dari Bung Arief diwujudkan oleh Mas Erick. Lagian juga, sebenarnya nggak cuma warga Bekasi saja yang gedeg dengan PLN kok. Banyak lho daerah lain yang memendam ke-gedeg-an juga.

Nah, sekarang, kira-kira berani nggak nih Mas Erick mewujudkan usulan dari Bung Arief? Nggak perlu rombak total kok. Cukup ada reformasi perusahaan saja. Kasihan juga kan sama Mas Erick. Anak buahnya yang salah tetapi ia yang kerap kena marah.

Apa mungkin ya tantangan Poyuono ini kayak kasus Sengkuni yang seolah memberi jaminan aman kepada Pandawa agar bersedia ikut lomba dadu dengan Kurawa? Lha kok, ternyata ia menyimpan siasat agar Pandawa kalah dan terusir dari Hastina.

Jadi, kepada Mas Erick, memang mau nggak mau harus melakukan evaluasi dan reformasi perusahaan, sebab sedikit atau banyak saran dari Bung Arief tuh mewakili sebagian suara masyarakat. Namun, terkait dengan keputusan pemecatan dan lain-lain, Mas Erick jauh lebih paham dan bijaklah.

Jangan sampai terpengaruh oleh omongan dari luar, termasuk Bung Arief. Ingat, Pandawa terusir dari Hastina karena terlalu percaya dengan pembisik yang ternyata punya bisa mematikan. Hehe. (F46)

PinterPolitik.com

“When politics is no longer a mission but a profession, politicians become more self-serving than public servants”.

:: Emmanuel Macron, Presiden Prancis ::

Mati lampu yang terjadi beberapa hari lalu memang menimbulkan banyak pertanyaan. Selain karena penyebab pastinya yang belum jelas, pertanyaan juga muncul terkait siapa yang harus bertanggung jawab terhadap salah satu mati lampu alias blackout paling buruk dalam sejarah ini.

Menteri BUMN Rini Soemarno memang menjadi salah satu pihak yang ditunjuk hidungnya terkait kondisi tersebut. Rini – yang tengah berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji – memang menjadi penanggungjawab utama terkait apa yang terjadi, setidaknya menilik dari fakta bahwa PLN sebagai perusahaan penyedia listrik berada di bawah Kementerian BUMN.

Namun, beberapa pihak justru ikut menyoroti institusi lain, yaitu Kementerian ESDM, yang disebut-sebut punya andil dan tanggung jawab juga dalam urusan ketenagalistrikan di Indonesia.

Menteri ESDM Ignasius Jonan memang menjadi salah satu tokoh yang hadir kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Kantor Pusat PLN pasca mati lampu. Namun, Jonan menolak ikut dipersalahkan dalam masalah ini. Ia malah meminta masyarakat melayangkan gugatan pada PLN atas kerugian-kerugian yang diderita.

Tidak ada yang salah dari hal tersebut karena PLN memang harus bertanggung jawab.

Namun, konteksnya menjadi semakin rumit ketika mantan menteri BUMN Dahlan Iskan dalam blog pribadinya, menulis tentang pohon Sengon yang disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya mati lampu di hampir separuh Pulau Jawa ini.

Dahlan secara khusus mempertanyakan fungsi patroli terhadap Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang disebut-sebut terganggu karena keberadaan pohon sebagai penyebab utama putusnya aliran listrik ke beberapa wilayah di Pulau Jawa. Jika pohon Sengon menjadi penyebabnya, maka ada fungsi pengawasan yang tidak dijalankan dalam kasus ini.

Hasil investigasi sementara yang dilakukan oleh pihak kepolisian memang menyebutkan bahwa kondisi pepohonan menjadi penyebab putusnya aliran listrik tersebut. Dahlan Iskan juga menyinggung fungsi pengawasan terhadap PLN tersebut, terutama terhadap Right of Way (ROW) aliran listrik yang punya hubungan erat dengan Kementerian ESDM.

Pasalnya ROW diatur dalam peraturan Menteri ESDM, yaitu Permen Nomor 18 tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum. ROW ini tentu saja punya hubungan dengan keberadaan hambatan di jaringan kelistrikan karena mengatur jarak bebas minimum secara vertikal dan horizontal dari SUTET.

Artinya, sikap lepas tangan Menteri Jonan boleh jadi kurang tepat karena konteks pengawasan terhadap jaringan kelistrikan juga menjadi tugas pokok Kementerian ESDM. Konteks ini membuat beberapa pihak menyebut Jonan juga layak disorot.

Lebih jauh, banyak yang juga menyorot kiprah sang menteri dalam konteks kekuasaannya di periode kedua kekuasaan Jokowi nanti.

Dengan kuatnya wacana kumpul kebo alias kumbo politik antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, serta adanya dugaan bahwa posisi Menteri ESDM masuk dalam deal-deal politik yang terjadi, pertanyaannya adalah akankah Jonan menjadi salah satu menteri yang diganti atau akan dipertahankan?

View this post on Instagram

Presiden Jokowi mempertanyakan mati listrik massal yang terjadi Minggu 4 Agustus kemarin Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #jakarta #matilampu #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 5, 2019 at 1:22am PDT

Jonan Lepas Tangan?

Nama Jonan dan Rini Soemarno memang menjadi dua menteri yang disorot oleh Jokowi beberapa waktu lalu dalam rapat kabinet. Kala itu, sang presiden mempersoalkan impor di sektor minyak dan gas (migas) yang menurutnya masih tinggi.

Konteks sentilan Jokowi itu memang membuat dua menteri ini mendapatkan perhatian yang besar, utamanya dalam pencapaian dan jaminan mereka akan menjabat lagi di periode berikutnya kekuasaan Jokowi. Apalagi, aksi tunjuk hidung di depan umum adalah hal yang jauh dari krakter Jokowi yang soft spoken dan jarang berbicara keras di depan umum.

Jika ditelusuri, Menteri Jonan secara khusus memang tidak menampilkan kinerja yang buruk. Dengan segala kontroversi yang ada di sekitarannya, ia dan Rini misalnya, berhasil menyukseskan pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Pencapaian tersebut tentu bukan hal yang sederhana.

Namun, beberapa kebijakannya di sektor energi juga sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan investor. Dalam kasus Blok Masela misalnya, wacana akan hengkangnya Shell dari proyek tersebut tentu menjadi salah satu pukulan yang cukup besar untuk Jonan dan jajarannya. Pasalnya, hal ini bisa menjadi preseden buruknya iklim investasi Indonesia di sektor energi.

Apalagi, wacana terkait hal tersebut telah ditulis oleh beberapa media asing, dan sempat dikonfirmasi isunya oleh kolega Jonan di pemerintahan, yaitu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Dalam keterangannya yang ditulis oleh portal Asia Times, Thomas menyinggung soal kebijakan di sektor migas yang berpotensi membuat banyak investor hengkang dan membuat produksi migas dalam negeri terus menurun.

Konteks tersebut diprediksi akan menyebabkan ketergantungan yang makin tinggi pada impor migas – hal yang kemudian disorot oleh Presiden Jokowi belakangan ini.

Pun demikian dengan peluang hengkangnya pemain-pemain besar di sektor energi dari blok-blok migas di Indonesia menyusul kebijakan pengambilalihan yang dilakukan oleh Pertamina. Di satu sisi ada optimisme terkait industri migas yang akan dikuasai oleh negara, namun di sisi lain ada kekhawatiran dari sisi kesiapan teknologi dan kemampuan negara – dalam hal ini Pertamina – untuk menggenjot produksi migas tersebut.

Kemudian, hal lain yang disorot pada Jonan adalah tentu saja dalam konteks mati lampu yang terjadi beberapa hari lalu. Pasalnya, dalam tugas dan fungsi Kementerian ESDM, 3 poin pertama punya hubungan yang sangat jelas dengan persoalan ketenagalistrikan di Indonesia.

Hal tersebut terkait dengan perumusan, penetapan dan pengawasan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di sektor ketenagalistrikan. Selain itu Kementerian ESDM juga bertugas untuk melakukan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan ketenagalistrikan.

Konteks tersebut mengindikasikan bahwa Kementerian ESDM memang punya relasi dan kewenangan yang sangat besar dalam persoalan ketenagalistrikan di Indonesia, terutama dalam konteks jaminan ketersediaan listrik untuk masyarakat.

Pada pertengahan tahun ini misalnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar sempat melakukan kunjungan ke beberapa titik Pusat Pengatur Beban (P2B) untuk memastikan pasokan listrik saat Lebaran.

Fungsi supervisi ini penting demi menjamin tak ada gangguan aliran listrik bagi masyarakat. Bayangkan jika gangguan listrik ini terjadi saat Lebaran, tentu dampaknya akan lebih terasa bagi masyarakat.

Artinya, Jonan memang tidak bisa serta merta lepas tangan dari persoalan yang terjadi pada PLN. Boleh jadi fungsi supervisi tersebut tidak berjalan dengan maksimal, sehingga yang terjadi adalah tangis para pecinta ikan koi yang meratapi matinya ikan-ikan mereka akibat ketiadaan pasokan oksigen dari alat yang tidak bisa berfungsi tanpa listrik.

View this post on Instagram

Said Didu tuding seleksi Dirut PLN tidak kompeten Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #saiddidu #pln #matilampu #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 6, 2019 at 1:54am PDT

Taruhan Kursi Menteri ESDM

Memastikan orang-orang yang tepat tetap dipertahankan adalah salah satu strategi maintaining power – hal yang telah digariskan oleh tokoh macam Niccolo Machiavelli hingga Napoleon Bonaparte. Memiliki pembantu-pembantu yang tepat tentu akan membuat kekuasaan seseorang menjadi lebih kuat.

Sebaliknya, jika pembantu-pembantunya lebih banyak mendatangkan masalah, maka menyingkirkannya adalah hal yang lebih dari perlu.

Jika demikian, apakah semua persoalan yang disebut sebelumnya lantas membuat Jonan benar-benar harus dilengserkan dari jabatannya di periode berikutnya?

Hal tersebut memang tidak bisa serta merta disimpulkan demikian. Pasalnya, kebijakan-kebijakan Jonan belum sekontroversial, katakanlah, jika dibandingkan dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita misalnya. Menteri Enggar dan kebijakan impornya memang menjadi salah satu yang terus disorot oleh banyak pihak.

Jonan juga belum sampai pada level kontra politik setingkat Menteri BUMN Rini Soemarno, yang berseteru keras dengan DPR. Rini bahkan sempat diboikot hadir dalam sidang di DPR.

Namun, hal tersebut bukan berarti membuat posisi Jonan menjadi aman. Pasalnya, wacana kumbo Jokowi dan Prabowo punya resonansi yang besar salah satunya terhadap kursi Menteri ESDM.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad misalnya, mengatakan partainya memang belum meminta posisi menteri, namun sudah memberikan konsep ketahanan pangan, energi dan ekonomi secara keseluruhan kepada pemerintah.

Artinya, jika ditafsirkan, kursi Menteri Pertanian, ESDM, Perindustrian atau Perdagangan menjadi pos-pos yang diincar oleh Prabowo dan partainya tersebut. Partai lain, PKB misalnya, juga menyebut diri mengincar kursi Menteri ESDM.

Dengan demikian, posisi Jonan memang menjadi tidak aman. Besar kemungkinan mantan Direktur Utama KAI ini akan digantikan oleh tokoh baru.

Yang jelas, publik akhirnya tahu, bahwa urusan pohon Sengon memang tidak bisa dilepaskan dari Kementerian ESDM juga. Sementara siapa yang akan menggantikan Jonan, hanya Jokowi yang tahu. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.