PinterPolitik.com

Mata uang dolar Amerika Serikat (AS) kini perlahan mulai ditinggalkan di kawasan ASEAN. Ini terjadi karena negara-negara ASEAN sudah menyepakati untuk menggunakan mata uang lokal untuk melakukan transaksi.

Kebijakan itu telah ditandatangani oleh Gubernur Bank Sentral Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand terkait dedolarisasi di ASEAN.

Fenomena ini mencerminkan perubahan dinamika ekonomi global dan munculnya tantangan baru terhadap supremasi dolar.

Salah satu alasan utama di balik pergeseran ini adalah semakin kuatnya upaya beberapa negara untuk mendiversifikasi cadangan mata uang mereka. Ketergantungan yang berlebihan pada dolar membuat negara-negara rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan kebijakan moneter AS.

Selain itu, hubungan perdagangan yang semakin erat antara beberapa negara juga memainkan peran penting dalam mengurangi ketergantungan pada dolar.

Kesepakatan perdagangan bilateral atau regional seringkali mengarah pada penggunaan mata uang lokal dalam transaksi, menghindari kebutuhan untuk menukarkan mata uang ke dolar AS. Hal ini telah membantu mengurangi biaya transaksi dan risiko fluktuasi nilai tukar.

Perubahan geopolitik juga memainkan peran dalam pergeseran ini. Tensi perdagangan antara AS dan beberapa mitra utamanya telah mendorong negara-negara untuk mencari alternatif transaksi yang lebih stabil dan bebas dari tekanan politik.

Sanksi ekonomi yang diterapkan oleh AS juga mendorong negara-negara untuk mencari cara menghindari penggunaan dolar dalam transaksi.

Namun, meskipun ada pergeseran menuju diversifikasi mata uang dalam transaksi internasional, dolar masih memiliki keunggulan yang signifikan.

Likuiditas yang tinggi, stabilitas ekonomi AS, dan peran dolar sebagai mata uang cadangan global memberinya keunggulan yang sulit ditandingi dalam waktu singkat. (S83)

PinterPolitik.com

Penggunaan mata uang Malaysia, Ringgit di daerah perbatasan Pulau Sebatik masih menjadi hal yang normal. Memang, masyarakat di sana selama ini masih menggunakan rupiah dan ringgit sebagai alat dalam transaksi sehari-hari.

Penggunaan itu bisa dilihat dari pencantuman harga sejumlah produk di beberapa toko kelontong yang nominalnya menggunakan angka ringgit.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengatakan akan melakukan sosialisasi lagi di Pulau Sebatik dengan menggandeng Bank Indonesia (BI).

“Kami tegaskan untuk semua transaksi harus menggunakan rupiah. Ini negara Indonesia harus menghargai apa yang kita miliki, harus menggunakan uang rupiah,” Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Kalimantan Utara saat dikonfirmasi Jumat (4/8/2023).

Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan, mata uang sendiri tidak memiliki kedaulatan dan kekuatan di wilayah Indonesia meskipun berada di garis terluar.

Penggunaan Ringgit di kawasan perbatasan juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan nilai tukar Rupiah. Ketika permintaan akan Ringgit meningkat, nilai tukar Rupiah dapat mengalami tekanan dan mengalami depresiasi.

Hal ini bisa membuat harga-harga barang dan inflasi menjadi tidak stabil, sehingga memberikan beban ekonomi tambahan pada masyarakat di kawasan perbatasan.

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis. Diantaranya, peningkatan aksesibilitas perbankan dan infrastruktur di kawasan perbatasan akan membantu mendorong penggunaan Rupiah dan memudahkan transaksi lintas batas.

Selain itu, kerjasama dengan pemerintah Malaysia juga harus diperkuat untuk menyelesaikan masalah-masalah mata uang di perbatasan. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran informasi tentang aktivitas ilegal, harmonisasi kebijakan perdagangan, dan upaya bersama untuk mempromosikan penggunaan mata uang resmi di kedua negara.

Penggunaan Ringgit di kawasan perbatasan Indonesia adalah fenomena yang kompleks dan harus dikelola dengan bijaksana.

Pemerintah harus berupaya memahami akar permasalahan, meningkatkan infrastruktur perbankan, mengedukasi masyarakat, dan menjalin kerjasama dengan negara tetangga untuk memastikan penggunaan mata uang yang tepat dan mendukung kedaulatan ekonomi Indonesia. (S83)

PinterPolitik.com

Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) kembali melemah setelah adanya sentimen penurunan peringkat utang jangka panjang AS oleh lembaga Fitch Ratings. Di kawasan Asia Pasifik, mayoritas mata uang bergerak di teritorial negatif dengan penurunan terparah dialami mata uang Korea Selatan.

Fitch Ratings menurunkan peringkat surat utang jangka panjang AS dari sempurna atau ‘AAA’ ke level ‘AA+’. Fitch Ratings menurunkan peringkat setelah perdebatan panjang anggota parlemen dalam mencapai kesepakatan plafon utang demi menghindari gagal bayar pertama AS awal tahun ini.

Peringkat kredit adalah indikator penting yang digunakan oleh pasar keuangan untuk mengukur kemampuan negara atau lembaga membayar utangnya. Ketika peringkat kredit AS turun, ini menandakan penurunan dalam kepercayaan investor terhadap kemampuan AS untuk membayar utangnya, dan akibatnya, hal ini mempengaruhi sentimen pasar global.

Investor cenderung beralih ke aset-aset yang dianggap lebih aman, seperti obligasi yang dapat menyebabkan arus modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Akibatnya, permintaan terhadap rupiah menurun, menyebabkan depresiasi nilai tukarnya. Pelemahan terhadap nilai tukar rupiah dapat menyebabkan inflasi karena nilai harga barang impor menjadi lebih mahal.

Selain itu, melemahnya rupiah juga dapat mengakibatkan penurunan nilai saham-saham perusahaan di pasar saham Indonesia.

Penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ini.

Selain itu, kolaborasi dengan pelaku pasar dan lembaga keuangan internasional juga penting untuk meredam dampak negatif dan membangun kestabilan ekonomi dalam jangka panjang. (S83)

PinterPolitik.com

“Yang patah tumbuh, yang hilang berganti” – Banda Neira, grup musik asal Indonesia

Lirik dari grup musik Banda Neira di awal tulisan ini mungkin senantiasa menjadi pengingat bagi banyak orang. Setidaknya, kutipan lagu ini mengingatkan kita akan jalannya kehidupan di dunia ini.

Setiap saat, satu hal akan selalu patah dan hilang. Namun, di sisi lain, hal baru akan tumbuh dan menggantikan hal yang hilang tersebut.

Gambaran seperti ini mungkin tercerminkan dalam banyak film dan seri. Salah satunya adalah Avatar: The Last Airbender (2005-2008).

Dalam seri kartun besutan Nickelodeon tersebut, dikisahkan seorang pengendali udara terakhir yang ternyata ditakdirkan untuk menjadi avatar – figur penjaga perdamaian antarbangsa. Namun, sosok kecil yang bernama Aang ini ternyata telah hilang selama ratusan tahun.

Di saat itu pula, perang antarbangsa yang dimulai oleh Negara Api tengah membara. Perang ini terjadi setelah avatar sebelumnya yang bernama Roku hilang dari dunia.

Namun, layaknya lirik Banda Neira di awal tulisan, apa pun yang hilang akan berganti dengan sosok atau hal yang baru. Aang inilah yang akhirnya menjadi sosok harapan baru bagi bangsa-bangsa yang dilanda peperangan tanpa henti.

Apa yang tercerminkan dalam lirik Banda Neira ini sebenarnya juga terjadi di dunia politik, termasuk panggung politik internasional. Pasalnya, ketika kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat (AS) di dunia terus melemah, muncul kekuatan baru yang dianggap bisa menjadi penantang, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Bagaimana tidak? Tiongkok yang kini dipimpin oleh Presiden Xi Jinping mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Kekuatan militer negara Tirai Bambu ini juga terus berkembang.

Tidak hanya ekonomi dan militer, mata uang asal Tiongkok – yakni renminbi atau yuan – juga disebut-sebut mulai menguat pengaruhnya ketika dolar milik AS yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump terus melemah. Bahkan, banyak pihak menilai yuan berpotensi menjadi pengganti dolar sebagai pengganti mata uang utama di dunia.

Tulisan analisis milik Urban C. Lehner di Asia Times, misalnya, mencoba meraba kemungkinan akan menurunnya kekuatan AS akibat melemahnya mata uang dolar. Bahkan, mantan koresponden Wall Street Journal tersebut sempat mempertanyakan kemungkinan akan menguatnya negara-negara lain.

Lantas, apakah mungkin ini adalah pertanda atas berakhirnya dominasi mata uang dolar di dunia? Kemudian, bagaimana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus merespons persaingan mata uang antara dolar AS dan yuan Tiongkok?

Siasat Tiongkok di Yuan

Bukan tidak mungkin, dinamika nilai mata uang yang terjadi antara dolar AS dan yuan Tiongkok turut dipengaruhi persaingan di antara kedua negara besar tersebut. Pasalnya, banyak pihak menilai perang mata uang juga turut terjadi antara Trump dan Xi.

Perang mata uang ini bisa jadi dimulai dengan manuver Tiongkok yang ingin melakukan internasionalisasi terhadap yuan. Dalam sebuah tulisan yang berjudul Renminbi Internationalization milik Edwin L. -C. Lai dari Hong Kong University of Science and Technology, internasionalisasi ini merupakan strategi jangka panjang yang dijalankan oleh Tiongkok.

Tujuan dari strategi internasionalisasi ini adalah agar lingkungan moneter internasional dapat sejalan dengan perkembangan dan pembangunan ekonomi Tiongkok. Dengan begitu, mengacu pada tulisan Lai, Tiongkok dapat menjadi lebih kebal terhadap krisis neraca pembayaran yang membuat banyak negara berkembang kesulitan.

Salah satu negara sasaran yang dinilai telah mengalami internasionalisasi yuan adalah Indonesia. Muhammad Zulfikar Rahmat dari Universitas Islam Indonesia dalam tulisannya di The Diplomat menjelaskan bahwa masuknya yuan ini terjadi dengan tumbuhnya investasi dan aktivitas perusahaan-perusahaan asal Tiongkok.

Upaya internasionalisasi ini juga dapat dilihat dari bagaimana Tiongkok memberikan likuiditas yuan pada negara-negara lain – dengan menyepakati berbagai perjanjian seperti kesepakatan swap, surat berharga, dan pinjaman. Dalam salah satu artikel The Economist, dijelaskan bahwa upaya-upaya seperti ini mempermudah bank sentral dan perusahaan meminjam uang secara murah.

Di sisi lain, mata uang – seperti apa yang disebut oleh Lehner – juga dapat menjadi tanda akan kekuatan yang dimiliki negara tersebut dalam menjalani hubungan antarnegara. Bukan tidak mungkin, Tiongkok juga memiliki tujuan politik di balik internasionalisasi ini.

Pasalnya, sistem moneter dunia hingga kini masih didominasi oleh dolar AS. Bila mengacu pada konsep neorealisme ofensif ala John Joseph Mearsheimer dari University of Chicago, setiap negara pasti berusaha untuk meningkatkan kekuatan di tengah situasi anarki di politik antarnegara.

Apa yang diyakini oleh Mearsheimer ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Lai. Upaya internasionalisasi yuan ini bisa saja menjadi cara Tiongkok untuk mencari “rasa aman” yang dibutuhkan dalam dunia moneter guna menjaga pembangunan dan pertumbuhan ekonominya.

Bila benar begitu, lantas, apa artinya dari menguatnya yuan ini bagi negara-negara lain? Bagaimana tanggapan AS dalam menghadapi kebangkitan yuan sebagai salah satu mata uang dunia?

Dolar vs Yuan

Dalam menghadapi tantangan yuan, bukan tidak mungkin AS memutuskan untuk bertindak. Pasalnya, perang mata uang antara negara Paman Sam dan Tiongkok ini disebut-sebut tengah terjadi.

Mengacu pada pemikiran Mearsheimer, negara hegemon pasti akan berusaha menghalangi upaya negara lain yang tengah menawarkan diri untuk menjadi hegemon juga. Apalagi, menurut profesor Hubungan Internasional tersebut, negara Paman Sam tidak akan tinggal diam saja melihat kebangkitan Tiongkok.

Presiden Trump, misalnya, menuding Tiongkok sebagai negara yang memanipulasi mata uangnya. Tudingan ini didasarkan pada anggapan bahwa negara yang dipimpin Xi tersebut telah melakukan devaluasi pada nilai yuan.

Meski International Monetary Fund (IMF) akhirnya mematahkan tudingan AS, pemerintahan Trump tampaknya tidak menyerah. Negara adidaya tersebut akhirnya dinilai melakukan manuver di organisasi internasional itu.

Di tengah pergantian kepemimpinan direktur pelaksana IMF dari Christine Lagarde ke Kristalina Georgieva, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mulai melakukan semacam lobi politik di lembaga tersebut. Salah satunya dilakukan dengan menemui Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaksana IMF David Lipton.

Apa yang dilakukan AS ini sebenarnya bukan tidak mungkin bertujuan untuk menjaga dominasi dan hegemoni dolar, serta mencegah yuan Tiongkok sebagai penantang. Pasalnya, hegemoni mata uang asal AS ini telah berdiri sejak dekade-dekade lalu.

Carla Norloff dari University of Toronto, Kanada, menjelaskan perihal hegemoni dolar ini dalam tulisannya yang berjudul Dollar Hegemony. Setidaknya, tulisan itu menyebutkan bahwa kapabilitas ekonomi melalui mata uang seperti ini dapat tersalurkan menjadi kekuatan politik.

Bagi AS, misalnya, dominasi dolar menghasilkan apa yang disebut oleh Norloff sebagai kekuatan struktural (structural power). Kekuatan ini memberikan aktor tersebut pengaruh dalam menciptakan aturan dalam tatanan yang ada.

Bukan tidak mungkin, manuver Mnuchin di IMF ini merupakan cara AS untuk menerapkan kekuatan ini. Pasalnya, setelah Georgieva duduk di kursi kepemimpinan, IMF mulai mempertimbangkan program-program yang membuat likuiditas dolar meningkat di banyak negara.

Upaya balancing terhadap yuan ini juga tidak hanya dilakukan IMF. Federal Reserve AS, misalnya, bisa saja tengah meningkatkan likuiditas dolar di negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, Federal Reserve AS menyepakati perjanjian repurchase (repo agreement) dengan Bank Indonesia (BI) senilai US$ 60 miliar (Rp 872 triliun). Sementara, swap agreement yang dimiliki BI dengan Tiongkok hanya senilai US$ 30 miliar (Rp 436 triliun).

Bila benar AS memiliki kekuatan struktural untuk mengimbangi yuan Tiongkok, lantas, bagaimana pemerintahan Jokowi harus menanggapi perang mata uang ini?

Bukan tidak mungkin, pemerintahan Jokowi harus berhati-hati menanggapi perang mata uang ini. Pasalnya, internasionalisasi yuan Tiongkok sendiri di Indonesia telah terjadi – beserta dampaknya.

Isu devaluasi yuan beberapa waktu lalu, misalnya, disebut-sebut dapat membuat Indonesia semakin kebanjiran produk impor – sesuatu yang selalu menjadi keprihatinan Jokowi. Rahmat dalam tulisannya juga mengingatkan bahwa tumbuhnya pengaruh yuan juga tidak boleh membuat Indonesia mudah didikte oleh negara yang dipimpin Xi tersebut.

Di sisi lain, kekuatan dominan dolar AS bisa juga perlu diperhatikan oleh Indonesia. Pasalnya, hingga kini, mata uang ini masih paling dominan.

Dalam special drawing rights (SDR) IMF, misalnya, dolar masih menjadi mata uang yang paling banyak proporsinya (41,7 persen) – diikuti oleh euro (30,93 persen). Yuan sendiri hanya masih berada di kisaran 10 persen.

Dalam keuangan perdagangan, dolar AS masih mendominasi yang penggunaannya mengambil porsi sebesar 84,6 persen pada tahun 2018 dan disebut meningkat pada tahun ini. Sementara, yuan Tiongkok hanya mengambil porsi sebesar 1,5 persen.

Belum lagi, menurut Rahmat dalam tulisannya, banyak pengusaha dan investor di Indonesia masih ragu menggunakan yuan Tiongkok. Dalam hal ini, dolar AS juga masih mendominasi di Indonesia.

Namun, tentu saja, kebangkitan yuan Tiongkok bukan sesuatu hal yang patut diremehkan. Dengan mengilhami kutipan lirik Banda Neira di awal tulisan, semua bisa saja hilang dan berganti. Mari kita amati saja bagaimana dinamika perang mata uang ini selanjutnya. (A43)

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penggunaan mata uang Yuan, atau yang secara resmi di Tiongkok bernama Renminbi (RMB) dalam transaksi perdagangan Indonesia dengan negeri Tirai Bambu kian meningkat. Keperkasaan Dollar milik Amerika Serikat pun dinilai perlahan tapi pasti kian terkikis. Mengapa ini bisa terjadi? Dan seberapa menguntungkan penggunaan RMB bagi Indonesia?

PinterPolitik.com

Rasa-rasanya memang cukup sulit untuk tidak terpukau dengan ekspansi global multi aspek dari Tiongkok. Bahkan pada aspek persaingan mata uang, yang notabene selama ini mutlak dikuasai Dollar milik Amerika Serikat (AS), terus berusaha dikejar semaksimal mungkin oleh Presiden Xi Jinping.

Penggunaan mata uang Yuan atau yang secara resmi bernama Renminbi (RMB) terus berusaha dimaksimalkan Tiongkok sebagai semacam paket “bundling” bersama investasi serta kerja sama perekonomian dengan negara-negara lain, dan diikuti iming-iming mempermudah transaksi. Harus diakui, iming-iming tersebut agaknya bukan isapan jempol belaka dan pada saat yang sama hegemoni Dollar AS pun kian terancam, termasuk dengan apa yang terjadi di Indonesia.

Sebuah tulisan di The Diplomat yang berjudul The Internationalization of China’s Currency in Indonesia tampaknya menegaskan ihwal tersebut. Dikatakan bahwa dengan realita Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia saat ini, penggunaan RMB dalam keseluruhan transaksi perdagangan global Indonesia telah menyentuh angka 10 persen dan trennya terus meningkat pada tiap periode.

Dalam tulisan tersebut, Belt and Road Initiative juga dianggap merupakan agenda induk ekspansi investasi Tiongkok, yang turut mencakup pula upaya memperkuat pengaruh RMB dalam konstelasi persaingan mata uang dunia.

Bak gayung bersambut, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang telah diketahui memiliki visi menyerap investasi sebesar-besarnya dalam pembangunan berbagai infrastruktur, tak melewatkan apa yang ditawarkan negeri Tirai Bambu tersebut.

Berlandaskan terlaksananya Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank of China pada tahun 2018, realisasi penggunaan RMB di tanah air diejawantahkan melalui berbagai kerja sama perusahaan Tiongkok di bidang perbankan, investasi, asuransi dan sebagainya.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS, Dino Patti Djalal, secara khusus meng-highlight keuntungan yang didapatkan Indonesia dengan memaksimalkan penggunaan RMB.

Yang menarik, seluruh keuntungan penggunaan RMB tersebut dijabarkan dengan Dollar AS sebagai variabel pembanding yang kontraproduktif, seperti lebih aman dan minim risiko, lebih stabil, hingga lebih efisien karena tiap transaksi tidak “direpotkan” dengan konversi ke mata uang negeri Paman Sam terlebih dahulu seperti yang selama ini menjadi prosedur “saklek”.

Kesan semakin terdegradasinya supremasi Dollar AS ini juga disoroti Fareed Zakaria dalam The Dollar Won’t Always Be King of Currency. Zakaria menyebutkan bahwa saat ini, Tiongkok dengan RMB-nya menjadi yang terdepan dalam menantang kekuatan Dollar AS, sekaligus sebagai representasi secara umum di mana posisi AS tampak semakin terdesak dengan kebangkitan Tiongkok.

Dan tak hanya Indonesia, RMB juga faktanya telah digunakan sebagai instrumen kurs di negara-negara lain seperti Rusia, Vietnam, Sri Lanka, Thailand, Jepang, hingga yang terbaru, Turki. Bahkan, Australia yang dikenal sebagai sekutu AS, juga rencananya akan menggunakan RMB dalam berbagai transaksinya dengan Tiongkok.

Lantas pertanyaan sederhananya ialah, mengapa menguatnya pengaruh RMB Tiongkok di level global bisa terjadi?

Kebangkitan Tiongkok Made in USA?

Momentum 1 Oktober 2016 atau saat International Monetary Fund (IMF) memberikan RMB Tiongkok Special Drawing Right (SDR) atau hak sebagai mata uang yang dapat menjadi bentuk likuiditas dari lembaga moneter internasional itu, ditengarai menjadi pemicu menguatnya pengaruh dan ekspansi mata uang negeri Panda.

Meskipun kontroversial, menguatnya pengaruh perekonomian Tiongkok di dunia, keterbukaan pasar oleh Tiongkok, serta reformasi sektor keuangan menjadi justifikasi salah satu lembaga Bretton Woods gubahan AS itu untuk memberikan keistimewaan bagi RMB.

Kemudian, dengan berbagai ekspansi Tiongkok, termasuk mata uangnya, yang lebih memiliki prospek positif di mata negara-negara lain saat ini, mengapa AS justru seolah “membiarkan” dan tidak melakukan langkah signifikan terhadap determinasi negeri Mao Zedong, termasuk atas terancamnya hegemoni Dollar AS?

Dalam The Post American World, Fareed Zakaria fokus menyoroti fundamental tension yang jamak terjadi pada kebijakan luar negeri AS. Fundamental tension yang disebutkan Zakaria terjadi karena sejak Perang Dunia II dan setelah menjadi hegemon dunia, negeri Paman Sam “terjebak”dalam  dua kepentingan yang acapkali kontradiktif.

Kontradiksi tersebut yakni antara kehendak AS untuk mengejar kepentingan spesifiknya di ranah global, atau menciptakan serta mempertahankan ekosistem internasional dengan struktur, praktik, dan nilai yang telah mereka bangun di mana selama ini negara-negara di dunia telah tunduk serta berinteraksi di dalamnya.

Fundamental tension inilah yang dinilai terjadi pada hubungan AS dan Tiongkok yang juga dinilai turut merembet pada menguatnya pengaruh RMB saat ini dibandingkan dengan Dollar AS.

Aspek historis relasi AS dan Tiongkok sebagai negara (Republik Rakyat Tiongkok) sendiri pertama kali terjalin saat Perang Dingin. Kala itu, kebijakan luar negeri AS secara jelas merepresentasikan fundamental tension ketika memilih membuka kontak dengan Tiongkok, yang notabene ada di blok rival, paska insiden Zhenbao Island, ketika Uni Soviet hampir berperang dengan Tiongkok pada tahun 1969.

Di bawah kepemimpinan Richard Nixon, implementasi rintisan untuk membuka kontak dengan Tiongkok, meskipun berhaluan komunis, agaknya terjadi dikarenakan AS ingin memanfaatkan momentum perselisihan internal blok Warsawa sebagai variabel untuk semakin menekan Soviet.

Tak bertepuk sebelah tangan, pemimpin tertinggi Tiongkok kala itu, Zhou Enlai menyambut Nixon dengan baik dan sejak saat itulah ratusan kerja sama dan proyek bilateral di bidang ekonomi, riset, teknologi, sosial budaya, bahkan militer terjalin.

Meskipun terdapat pasang surut hubungan kedua negara atas beberapa isu seperti Taiwan, Perang Korea, hingga Laut China Selatan (LCS), maupun adanya transisi kepemimpinan di kedua belah pihak, kompleksnya konstruksi relasi interdependen yang terjalin hingga saat ini membuat hubungan AS dan Tiongkok tak pernah benar-benar rusak.

Konsekuensi fundamental tension yang seolah seperti “dua sisi mata uang” bagi AS membuat seolah kontradiksi tersebut cenderung dipertahankan, baik sengaja ataupun tidak. Termasuk pada konteks RMB, di mana paska diberikan hak istimewa oleh IMF dan Trump terpilih sebagai Presiden, AS terkesan melakukan pembiaran atas peningkatan kekuatan mata uang Tiongkok itu.

Hal ini dapat tercermin dari kebijakan luar negeri Trump di bidang keuangan yang cenderung oportunis dan memilih keuntungan jangka pendek dengan membatasi transaksi dengan Dollar AS.

Dan di saat yang sama, AS tidak melakukan langkah signifikan apapun saat Tiongkok melakukan devaluasi sepihak atas nilai RMB yang dianggap merupakan sebuah “kecurangan” dalam tatanan moneter dan konstelasi mata uang global.

Lalu akankah RMB benar-benar akan menjadi hegemon baru mata uang dunia mengalahkan Dollar AS? Serta apakah Jokowi telah membaca keuntungan dari tendensi tersebut dengan kesepakatan BCSA dengan Tiongkok yang telah diteken sebelumnya?

Jokowipun Terpikat Yuan a.k.a. RMB?

Agaknya relevan penyataan Fareed Zakaria dalam The Rise of The Rest dengan kebangkitan Tiongkok termasuk RMB-nya. Pada tulisan tersebut, Zakaria menyatakan bahwa sebagai hegemon dan kreator tatanan global, AS telah menciptakan sistem di mana negara-negara lain merasa mereka bisa merengkuh power atau kekuatan tanpa harus berperang.

Mulai dari diizinkannya Tiongkok bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001 hingga diberikannya hak istimewa RMB oleh IMF pada tahun 2016 dinilai menjadi sintesis dari pernyataan Zakaria di atas.

Meskipun data terakhir pada 2019, persentase RMB (4,3 persen) sebagai mata uang yang paling dominan digunakan masih kalah jauh dibandingkan Dollar AS (88 persen), tren peningkatan penetrasi RMB terus meningkat, berbanding terbalik dengan mata uang negeri Paman Sam.

Dengan ancaman resesi dan krisis di depan mata akibat pandemi Covid-19, serta efisiensi RMB dibandingkan Dollar AS, membuat negara-negara di dunia dinilai akan memaksimalkan keuntungan tersebut, termasuk Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Kendati demikian, Presiden Jokowi juga tetap harus cermat dan waspada akan potensi “pendiktean” atas penggunaan RMB serta praktik-praktik dominan merugikan jika mengacu pada pola hubungan dependensi – bukan interdependensi – yang terjadi antara Indonesia dengan Tiongkok.

Terlebih lagi, currency war atau perang mata uang masih terbuka ketika Tiongkok acapkali mendevaluasi RMB secara sepihak agar perekonomian negeri Tirai Bambu secara makro dapat semakin berjaya. Di titik inilah para referensi utama Presiden Jokowi di bidang moneter harus lebih cermat dalam memberikan masukan dan tak tergiur keuntungan semu. Tentu itulah yang diharapkan. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

“Uang lama yang masih beredar saat ini tetap berlaku,” kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo.

pinterpolitik.com – Rabu, 21 Desember 2016.

Bank Indonesia menyatakan, peredaran uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun emisi 2016, mulai Senin (19/12/2016), tidak menggantikan uang rupiah yang beredar saat ini. Dengan demikian, uang rupiah yang lama tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Uang rupiah yang diedarkan tersebut mencakup seluruh pecahan, yakni tujuh uang rupiah kertas dan empat uang rupiah logam. Uang kertas baru tersebut pecahan, Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000. Sedangkan uang rupiah logam pecahan Rp 100, Rp 200, Rp 500, dan Rp 1.000.

Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo di Jakarta, Senin, mengatakan, uang yang masih beredar masih berlaku. Uang rupiah yang sudah beredar hanya tidak berlaku ketika bank sentral mencabut dan hal itu dinyatakan secara khusus. Ia menjelaskan, penerbitan uang rupiah NKRI tahun emisi 2016 sesuai Undang-undang tentang Mata Uang. Uang rupiah tersebut berlaku untuk semua transaksi pembayaran di wilayah Indonesia.

Presiden Republik Indonesia meresmikan pengeluaran dan pengedaran 11 (sebelas) pecahan uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2016, hari ini, 19 Desember 2016, di gedung Bank Indonesia, Jakarta.

Peresmian sekaligus menandai bahwa sebelas pecahan uang tersebut mulai berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesebelas uang Rupiah TE 2016 terdiri dari 7 (tujuh) pecahan uang Rupiah kertas dan dan 4 (empat) pecahan uang Rupiah logam. Uang Rupiah kertas terdiri dari pecahan Rp100.000 TE 2016, Rp50.000 TE 2016, Rp20.000 TE 2016, Rp10.000 TE 2016, Rp5.000 TE 2016, Rp2.000 TE 2016 dan Rp1.000 TE 2016. Sementara itu, untuk uang Rupiah logam terdiri dari pecahan Rp1.000 TE 2016, Rp500 TE 2016, Rp200 TE 2016 dan Rp100 TE 2016.

Peresmian pada hari ini bertepatan pula dengan peringatan Hari Bela Negara. Sejalan dengan semangat bela negara, Uang Rupiah TE 2016 menampilkan dua belas gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama di bagian depan uang Rupiah. Pencantuman gambar pahlawan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan bagi negara Indonesia. Selain itu, semangat kepahlawanan dan nilai-nilai patriotisme para pahlawan nasional diharapkan dapat menjadi teladan, khususnya bagi generasi muda Indonesia.

Untuk lebih memperkenalkan keragaman seni, budaya, dan kekayaan alam Indonesia, uang Rupiah kertas menampilkan pula gambar tari nusantara dan pemandangan alam dari berbagai daerah di Indonesia. Keragaman dan keunikan alam dan budaya yang ditampilkan dalam uang Rupiah diharapkan dapat semakin membangkitkan kecintaan terhadap tanah air Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan uang Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI termasuk di daerah terpencil dan daerah terluar Indonesia. Penghargaan warga negara Indonesia pada mata uangnya sendiri diharapkan semakin mendorong berdaulatnya Rupiah di negeri sendiri.

Pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah TE 2016 pun merupakan salah satu pelaksanaan amanat UU Mata Uang. Sesuai undang-undang, persiapan pengeluaran uang Rupiah TE 2016 telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari koordinasi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2016 tanggal 5 September 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Uang Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, landasan hukum mengenai pemberlakuan, pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah TE 2016 diatur melalui 18 (delapan belas) Peraturan Bank Indonesia dengan rincian sebagai berikut: