Sebuah keunikan dan khazanah politik negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia~

Btw, PKS melihat dari kejauhan 

#aniesbaswedan #ppp #pbb #masyumi #pks #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Apakah PDIP bisa dianggap sebagai parpol terbesar dalam sejarah Indonesia? Yuk vote: 

• Ya PDIP parpol terbesar
• Tidak, PDIP bukan parpol terbesar 

PinterPolitik.com

Meskipun saat ini Pancasila telah disepakati secara bersama sebagai ideologi negara,  cita-cita pendirian negara Islam tidak pernah sepenuhnya mati dari narasi politik di Indonesia, setidaknya hingga saat ini.

Impian akan negara Islam jika dilihat dalam perkembangannya pun selalu sulit diterima oleh masyarakat Muslim itu sendiri. Meski menjadi mayoritas, umat Islam tidak pernah mendukung secara dominan ambisi setiap kelompok yang ingin mendirikan negara Islam.

Jika dirunut dari sejarah, gerakan negara Islam tidak diberi tempat oleh kolonialisme Belanda, gagal bersaing dengan kelompok nasionalis dan Islam tradisional yang mendapat dukungan mayoritas pemilih di masa Orde Lama, hingga diberangus oleh rezim Orde Baru.

Ahmet T. Kuru dalam bukunya Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment, mengatakan doktrin tentang negara Islam sebenarnya berangkat dari kekeliruan tentang pemahaman hadis yang menyebut bahwa agama dan negara adalah saudara kembar, keduanya saling membutuhkan agar dapat berkembang, agama merupakan dasar  sedangkan negara adalah penjaganya.

Kuru memberikan penjelasan bahwa tafsir tentang perkataan yang disinggung di atas bukanlah frasa hadis melainkan pepatah Sasaniyah, pepatah kuno yang telah berkembang lama di negeri Persia. Menurutnya, inilah awal kekeliruan besar tentang pembuatan negara Islam.

Impian pembentukan negara Islam, meski keliru sejak dari awal kemunculannya, tapi selalu ada dan berusaha untuk mewujudkannya. Ada yang berubah menjadi ormas, dan tak menolak kenyataan politik mutakhir, namun tetap dengan agenda yang sama. Lainnya, menjadi partai politik dan “menyesuaikan” dengan keberadaan Pancasila.

Tentu pertanyaannya, mengapa impian negara Islam tidak pernah terwujud, dan bahkan ditolak oleh kelompok atau masyarakat Islam lainnya yang mayoritas. Lantas, seperti apa akar sejarah gerakan ini, saat partai Islam terbesar di masa Orde Lama, yaitu Masyumi juga pernah diisukan lekat dengan pendirian negara Islam, dikarenakan adanya tokoh Kartosuwiryo di dalamnya?

Baca juga: Wiranto, Prahara Negara Islam Indonesia

Kartosuwiryo dan Masyumi

Kartosuwiryo merupakan tokoh Islam Indonesia yang menginspirasi aksi kekerasan dan terorisme berlatar belakang agama. Dalam sejarahnya, dia dicatat sebagai tokoh di balik gerakan Darul Islam (DI) yang merupakan gerakan politik yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia (TII), sehingga biasa disebut dengan DI/TII.

C. Van Dijk dalam bukunya Rebellion Under The Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia, mengatakan Kartosuwiryo mengenyam pendidikan kedokteran di Nederlandsch-Indische Artsen School (NIAS), tapi tidak selesai karena alasan ingin mengikuti aktivitas politik. Ia kemudian pergi ke rumah Tjokroaminoto di Surabaya, saat itu menjadi kota pusat pergerakan kaum nasionalis.

Menurut Van Dijk, meskipun Kartosuwiryo tiba di Surabaya dua tahun setelah kepergian Sukarno ke Bandung, pengalaman politik yang diperoleh Kartosuwiryo di sana banyak kemiripan dengan Sukarno. Jika Sukarno pernah tinggal di rumah itu pada periode 1916-1921. Kartosuwiryo tiba di Surabaya dua tahun setelahnya, 1923.

Kartosuwiryo dan Soekarno satu perguruan dari pemimpin Sarekat Islam (SI), Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Keduanya tinggal di rumah yang sama dan memperoleh pengalaman perdana ilmu berpolitik dari guru yang sama pula.

Bedanya, Sukarno sempat dekat dengan Tjokroaminoto, tapi kemudian hubungannya makin terasing setelah bapak proklamator itu pindah. Saat di Bandung, Sukarno bersama Tjipto Mangunkusumo dan sejumlah aktivis mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Sementara itu, Kartosuwiryo dekat dengan Tjokroaminoto dan patuh terhadap kebijakannya. Sampai-sampai Kartosuwiryo sempat menjadi sekretaris pribadi Tjokroaminoto. Seperti yang banyak diketahui, Tjokroaminoto dikenal sebagai sosok karismatik dengan pemikiran yang sangat fleksibel. Ia mampu menyerap kombinasi ide-ide Islam, nasionalis, dan sosialis.

Rumahnya menjadi tempat para aktivis pergerakan anti-Belanda berkumpul, termasuk Alimin dan Muso, pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) di kemudian hari. Sikap radikal Kartosuwiryo makin mengkristal setelah Tjokroaminoto meninggal (1934). Melalui Sarekat Islam yang telah berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Kartosuwiryo mempropagandakan konsep jihad terhadap Belanda.

Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) di Cilugagar, Tasikmalaya. Melalui DI/TII Kartosuwiryo menggencarkan pemberontakan dengan tujuan mendirikan negara Islam di sejumlah daerah seperti di Jawa Barat.

Pemberontakan ini juga didukung oleh Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan pada 20 Januari 1952, Abu Daud Beureuh di Aceh pada 21 September 1953, Ibnu Hajar dari Kalimantan Barat, dan Amir Fatah dari Jawa Tengah. Pemberontakan ini sempat menguras banyak tenaga ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), cikal bakal TNI saat ini.

Namun gerakan DI/TII dan lainnya berangsur melemah karena berkurangnya pasokan logistik, pendanaan, dan minim dukungan. DI/TII selesai setelah Kartosuwiryo ditangkap pada 1962, dan itu adalah akhir dari gerakan DI/TII yang digagasnya dalam pentas politik di Indonesia.

Dari catatan Rendy Adiwilaga dalam Jurnal Wacana Politik Vol. 2 terbitan tahun 2017, disebutkan bahwa Mohammad Natsir yang mempunyai ideologi yang sama dengan Kartosuwiryo membentuk Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Bahkan mereka sempat aktif di Masyumi, partai Islam terbesar saat itu.

Masyumi adalah fusi partai Islam pertama, jauh sebelum adanya PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Masyumi adalah organisasi induk berbagai organisasi Islam, mulai dari organisasi tertua seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, NU, Persis, dan sebagainya.

Tapi di kemudian hari muncul isu tentang keterlibatan Masyumi terhadap pemberontakan DI/TII. Tentunya isu ini tidak lepas dari kedekatan antara Natsir dengan Kartosuwiryo yang keduanya bersama mendirikan DDII.

Henri Isnaeni dalam tulisannya Sikap Masyumi Terhadap DI/TII, menggambarkan gerakan partai Islam seperti Masyumi akhirnya mengambil jarak dengan gerakan pendirian negara Islam. Masyumi mengecam segala gerakan separatis, dan menyatakan tidak terikat dengan DI/TII.

Perdebatan antara Masyumi dengan DI/TII mempunyai sejarah panjang yang masih banyak belum disingkap. Salah satu contohnya adalah resolusi politik yang dikeluarkan oleh Masyumi atas penolakannya terhadap  gerakan DI/TII

Beda cara, Natsir tidak menggunakan aksi kekerasan tapi lebih menggunakan metode tarbiyah (pendidikan) untuk mendapatkan dukungan dalam mendirikan konsep negara Islam yang diyakininya sebagai kekuatan politik esensial umat Islam.

DDII yang digagas Natsir, kemudian hari mendapatkan simpati dari mahasiswa dan menjadi lembaga alternatif dalam membentuk masyarakat yang Islami. Lembaga ini kemudian menginisiasi lahirnya KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan membangun Partai Keadilan di era Reformasi, partai yang menjadi cikal bakal PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Well, sejarah perjalanan dari perjuangan Kartosuwiryo dalam mendirikan negara Islam dengan cara kekerasan rupanya ditolak secara alami oleh banyak pihak. Bahkan di sisi lain, Natsir yang punya cita-cita yang kurang lebih sama, juga memilih metode lain untuk menghadirkan nilai-nilai Islam secara kompromistis dalam bingkai kebangsaan.

Lantas, seperti apa melihat dua hal ini, di satu sisi nilai keindonesiaan sebagai bingkai kebangsaan, dan sisi lain Islam sebagai nilai keagamaan? Apakah kedua identitas tersebut sulit untuk menyatu?

Baca juga: Mungkinkah Negara Islam di Bawah Prabowo?

Islam-Nasionalis, Satu Identitas

Yusuf R. Yanuri dalam tulisannya Meneguhkan Visi Baru Islam di Indonesia, mengatakan, jika Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka Islam memiliki surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut dengan begitu tegas membenarkan prinsip kebhinekaan bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda suku, ras, bangsa, hingga keyakinan agar manusia saling mengenal dan memahami.

Kita hendaknya belajar dari sebagian negara mayoritas Muslim yang gagal menjadi sebuah negara. Secara umum, salah satu faktor terpenting yang membuat sebuah negara menjadi negara gagal adalah tidak adanya persatuan di tengah-tengah masyarakat. Harga yang harus dibayar dari sebuah konflik begitu mahal hingga menyebabkan sebuah negara menjadi negara gagal.

Oleh karenanya, jika Indonesia tidak mau masuk ke jurang kegagalan, masyarakat Indonesia harus kembali meneguhkan komitmen persatuan. Di saat yang sama, umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas juga harus meneguhkan komitmen persatuan.

Bahkan sejak kemunculannya, Islam dan nasionalisme merupakan satu induk yang menyatu dalam satu helaan nafas perjuangan. Tidak ada pendikotomian antara keduanya, dikarenakan merasa bahwa terdapat nilai yang lebih tinggi dibandingkan identitas belaka.

Anton Timur Djaelani dalam bukunya Sarekat Islam dan Gerakan Nasionalisme di Indonesia, menjelaskan bahwa gerakan Sarekat Islam sejak awal didirikan mengemban misi pembebasan masyarakat pribumi dari penjajahan. Hal ini menerangkan nasionalisme yang berada dalam doktrin perjuangan Sarekat Islam itu sendiri.

Konsep Nasionalisme yang tertanam di Indonesia sebenarnya bukan konsep yang tunggal, tapi memiliki dimensi lain yaitu dimensi multiple identity. Hanya saja narasi politik seolah mendikotomikan konsep seperti itu. Artinya, jika memilih Islam, maka secara sekaligus memilih menjadi seorang nasionalis, begitu pula sebaliknya.

Filsuf Amartya Sen menyebut konsep ini sebagai  plurality identity atau identitas majemuk, di mana sebagai seseorang dalam sebuah masyarakat yang kompleks tidak hanya mempunyai satu identitas. Dalam dirinya terdapat kemajemukan identitas yang berlapis dan kesemuannya menyatu dalam dirinya.

Pada akhirnya, dalam pendekatan ini kita dapat melihat adanya identitas yang berlapis, dapat dijadikan perspektif baru ketika membenturkan antara identitas  Islam di satu sisi dengan identitas nasionalis di sisi lainnya. Keduanya bisa saling bertautan satu dengan lainnya, termasuk dalam ideologi politik dan juga perjuangan akan ide tersebut. (I76)

Baca juga: Islam Tengah, Kartu AS PAN?

PinterPolitik.com

Keputusan Presiden Nomor 200/1960 yang diterbitkan Soekarno tepat di hari peringatan Kemerdekaan ke-15 RI bisa dibilang menjadi akhir dari riwayat perjalanan Partai Masjelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Ya, Melalui Kepres tersebut, Bung Karno memerintahkan pembubaran partai tersebut termasuk bagian-bagian, cabang-cabang, dan ranting-rantingnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Keterlibatan sejumlah petinggi, seperti Muhammad Natsir, Burhanuddin Harahap dan Sjafruddin Prawiranegara dalam gerakan separatis Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) menjadi alasan bagi Soekarno untuk membubarkan Masyumi. Bersamaan dengan Kepres tersebut, sejumlah organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis) juga memutuskan mengikuti jejak Nahdlatul Ulama (NU) yang sudah lebih dulu hengkang dari Masyumi.

Pasca kejatuhan Rezim Soekarno, sikap pemerintahan Orde Baru terhadap Masyumi pun ternyata tak berubah, kendati saat itu para petingginya yang sempat dipenjarakan Soekarno telah menghirup udara bebas. Sebaliknya, The Smiling General menolak membangkitkan lagi Masyumi dan lebih memilih untuk membentuk wadah baru bagi golongan-golongan Islam.

Kendati begitu, tak dapat dipungkiri, kejayaan masa lalu Masyumi yang dianggap pernah menyatukan golongan-golongan Islam dalam satu entitas politik dan bahkan berhasil meraup suara terbanyak kedua dalam Pemilu 1955 memang membuat wacana untuk membangkitkan partai tersebut terus hidup di masyarakat.

Akhir pekan lalu, bertepatan dengan momen 75 tahun peringatan resminya Masyumi bertransformasi menjadi partai politik (parpol), sejumlah aktivis dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mencoba membangkitkan kembali partai tersebut. Mereka menyebutnya sebagai Partai Masyumi Reborn.

Meski bukan yang pertama, namun wacana kebangkitan Partai Masyumi yang digawangi oleh aktivis dan golongan Islam fundamental penantang pemerintah agaknya menarik untuk didalami. Apalagi, tak bisa disangkal bahwa kekuatan parpol Islam dalam dinamika politik nasional saat ini tengah mengalami stagnansi bahkan cenderung meredup dalam beberapa pemilu terakhir.

Lantas pertanyaannya, akankah kemunculan Masyumi Reborn kali ini mampu mengulangi kejayaan masa lalu Partai Masyumi?

Megapa Masyumi?

Dalam konteks sejarah, nama Masyumi beserta tokoh-tokohnya berada dalam pusat perdebatan mengenai perumusan dasar negara terutama terkait Piagam Jakarta. Selama masa sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Masyumi memang sangat kritis mempertanyakan sikap Soekarno yang terkesan abai terhadap penghilangan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila.

Meski akhirnya melunak, namun kritisnya sikap Masyumi terhadap polemik Piagam Jakarta memang dapat dimaklumi. Sebab, Jarudin dalam bukunya yang berjudul Meninjau Sejarah Kisah Hidup Muhammad Natsir mengatakan bahwa tujuan partai tersebut adalah memang untuk melaksanakan ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan perseorangan, masyarakat, dan negara republik Indonesia.

Kendati demikian, salah seorang tokoh Masyumi, Isa Anshary sebagaimana ditulis oleh Herry Muhammad dalam bukunya Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20 mengatakan bahwa ada dua cara untuk mewujudkan negara Islam. Pertama, melalui angkat senjata dengan mendirikan negara dalam negara, seperti Darul Islam ala Kartosoewirjo. Kedua, melalui jalur hukum yang legal dan melalui parlemen, yakni Masyumi.

Pemahaman konteks sejarah dan tujuan partai tersebut kiranya akan memudahkan kita untuk memahami mengapa wacana menghidupkan kembali Masyumi seakan tak pernah berhenti disuarakan, termasuk yang terjadi baru-baru ini.  

Alexander R. Arifianto dari Rajaratnam School of International Studies dalam tulisannya yang berjudul Quo Vadis Civil Islam? Explaining Rising Islamism in Post-Reformasi Indonesia mengatakan bahwa dua dekade setelah era reformasi, terjadi pergeseran nilai-nilai islamisme di Indonesia, dari yang awalnya dinilai moderat dan kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi liberal, menjadi lebih konservatif dan semakin tidak toleran terhadap ekspresi keagamaan yang bertentangan dengan kepercayaan Islam arus utama.

Ia memaparkan sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai tersebut. Salah satunya adalah kemunculan otoritas Islam baru yang ditandai dengan hadirnya tokoh-tokoh Islam alternatif seperti televangelist, ustadz populer, dan da’i online. Para pengkhotbah ini menurut Alexander, cenderung menganut interpretasi ideologis Islam yang lebih konservatif, dan mengembangkan hubungan dekat dengan kelompok Islamis garis keras.

Kemudian berkembangnya kekuatan dan pengaruh kelompok-kelompok Islam garis keras ini mendorong para elite untuk membentuk aliansi oportunistik dengan mereka demi mendapatkan dukungan. Hal inilah yang menyeret golongan Islamis konservatif ke dalam panggung politik.

Kendati begitu, meski mulai memiliki pengaruh dalam dinamika politik, nyatanya golongan Islam konservatif  tak memberikan implikasi positif terhadap parpol-parpol agamis yang ada saat ini dikarenakan terjadinya pergeseran nilai-nilai Islam tadi. Inilah yang kiranya juga dapat dijadikan alasan mengapa dalam pemilu-pemilu terakhir, pamor partai berideologi agama hanya mampu bercokol di papan tengah. Bahkan beberapa di antara mereka malah diprediksi akan tenggelam di pemilu berikutnya.

Nithin Coca dalam tulisannya yang berjudul Is Political Islam Rising in Indonesia? mengatakan bahwa salah satu penyebab menurunnya dukungan terhadap parpol-parpol Islam dikarenakan tak ada satupun dari mereka yang membawa narasi ‘negara Islam’ ataupun ‘implementasi hukum syariah’. Sebaliknya, kebanyakan dari mereka justru hanya membawa narasi-narasi yang tak jauh berbeda dengan parpol-parpol nasionalis, seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, dan sebagainya.  

Berangkat dari sini, maka dapat dikatakan penggunaan nama Masyumi oleh sejumlah aktivis KAMI dan golongan Islam fundamentalis yang memang selama ini tak sejalan dengan pemerintah disebabkan karena adanya pertalian visi dan pandangan tentang nilai-nilai Islam antara keduanya. Selain itu, langkah ini juga bisa dilihat sebagai konsekuensi tak terakomodirnya aspirasi mereka oleh parpol-parpol Islam yang ada saat ini.

Hal tersebut diakui sendiri oleh salah satu deklarator Masyumi Reborn, Cholil Ridwan yang menyebut bahwa salah satu alasan pendeklarasian Masyumi Reborn dikarenakan tak tertampungnya aspirasi Persaudaraan Alumni (PA) 212 maupun eks aktivis Partai Bulan Bintang (PBB) oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang merupakan satu-satunya parpol yang dianggap paling dekat dengan golongan tersebut.

Sekarang pertanyaan selanjutnya, seberapa besar sebenarnya signifikansi deklarasi Masyumi Reborn ini bagi kebangkitan politik Islam? Akankah ini dapat menjadi momentum bersatunya golongan-golongan Islam dalam satu entitas politik sebagaimana Masyumi di zaman dahulu?

Mampukah Mengulang Kejayaan?

Kendati berhasil menyatukan kekuatan-kekuatan Islam dari berbagai golongan, nyatanya Partai Masyumi pun tak luput dari konflik internal. Pergumulan internal itu bahkan sampai menyebabkan NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952.

Kembali kepada Nithin Coca, Ia mengatakan bahwa nilai-nilai Islam dalam beberapa konteks memang bisa dianggap sebagai pemersatu masyarakat, namun di saat yang sama, nilai-nilai tersebut juga bisa menjadi pemecah belah.

Hal ini disebabkan karena di Indonesia, sebagai negara mulsim terbesar di dunia, kelompok-kelompok tersebut secara historis memang sudah terfragmentasi ke dalam banyak golongan masing-masing. Tak adanya kepemimpinan tunggal, menjadikan pemersatuan kelompok-kelompok Islam menjadi sulit tercapai. 

Dalam konteks Masyumi Reborn pun agaknya akan menghadapi persoalan serupa. Apalagi deklarasi tersebut hanya digawangi oleh segelintir orang dari kelompok Islam fundamentalis yang selama ini dianggap berlawanan dengan kelompok Islam yang lebih moderat.

Selain itu, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan bahwa Masyumi Reborn harus mulai memikirkan tokoh yang akan menjadi simbol partai. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan jika ingin meraih suara masyarakat pada Pemilihan Umum 2024, baik pemilihan legislatif maupun presiden.

Kendati para deklarator Masyumi Reborn sudah mengajak sejumlah tokoh-tokoh besar, seperti Amien Rais hingga Habib Rizieq Shihab, namun tak satupun dari mereka segera mengafirmasi kesediaannya bergabung. Habib Rizieq bahkan disebut-sebut tak akan bersedia bergabung dengan Masyumi Reborn.

Namun sekalipun tokoh-tokoh tersebut bersedia merapat, agaknya hal itu tetaplah tidak cukup untuk memastikan partai tersebut memiliki modal yang cukup untuk sepenuhnya menjadi parpol. Sebab, tak dapat dipungkiri, mendirikan partai politik membutuhkan modal yang tidak sedikit. Absennya golongan pengusaha juga dapat menjadi batu sandungan bagi Masyumi Reborn untuk benar-benar mengukuhkan diri sebagai parpol.

Berangkat dari sini, maka dapat dikatakan bahwa upaya mengulang kembali kejayaan Masyumi melalui Masyumi Reborn akan sulit dilakukan. Fragmentasi golongan Islam, ketiadaan tokoh, dan minimnya modal adalah sejumlah faktor yang bisa menjadi batu sandungan bagi Masyumi Reborn. Faktanya, PBB yang dianggap memiliki garis politik dengan Masyumi sekalipun nyatanya tak mampu mengembalikan kejayaan tersebut.

Pada akhirnya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut agaknya peluang Masyumi Reborn untuk menyatukan golongan-golongan Islam dan mengulang kejayaan masa lalu agaknya memang kecil. Kendati begitu, politik adalah sesuatu yang sangat dinamis, oleh karena itu, kelanjutan dari kiprah mereka tetaplah menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak kenal dengan pahlawan-pahlawan super besutan Marvel? Hampir semua dari kita pasti pernah mendengar nama-nama seperti Iron Man, Captain America, Hulk, Spider-Man, Black Widow, Captain Marvel, Doctor Strange, dan sebagainya.

Nah, pahlawan-pahlawan super ini biasanya beraksi buat melawan para penjahat yang berusaha mengganggu ketertiban dan perdamaian. Spider-Man, misalnya, kerap melawan penjahat super yang selalu mengganggu warga New York, seperti Doctor Octopus, The Lizard, dan Rhino.

Namun, seperti yang kita ketahui, para pahlawan super ini tentu memiliki kesibukan masing-masing. Bila Spider-Man sibuk mengawasi Kota New York, Doctor Strange lebih sibuk mengawasi dunia supranatural yang dapat mengganggu bumi.

Tapi nih, siapa sangka kalau ternyata mereka bisa bertemu dan melawan musuh bersama. Mungkin, pertemuan antar-pahlawan super seperti ini sering terjadi di komik dan film crossover. Salah satunya adalah crossover yang dirumorkan bakal terjadi di film Spider-Man terbaru mendatang – dengan peran Doctor Strange yang akan mendatangkan Spider-Man versi-versi lain.

Terlepas dari isu crossover antar-Spider-Man itu, pertemuan antar-tokoh komik ini juga terjadi di film-film sebelumnya, khususnya di seri film Avengers. Salah satu crossover film pahlawan super yang terbesar mungkin terjadi di tahun 2018 dan 2019 lalu, yakni ketika film Avengers: Infinity War (2018) dan Avengers: Endgame (2019) dirilis.

Dalam dua film tersebut, para pahlawan super ini mengumpulkan kekuatan untuk mengalahkan satu musuh besar, yakni Thanos yang berasal dari Planet Titan. Si Thanos ini ingin memusnahkan separuh populasi alam semesta untuk mengembalikan keseimbangan sumber alam.

Wah, keren dong. Bayangin coba. Semua karakter favorit para penggemar – mulai dari Iron Man, Thor, Captain America, Wanda, hingga Spider-Man – bersatu menggempur Thanos dan bala pasukan raksasanya.

Kalau dipikir-pikir, upaya mengumpulkan para pahlawan super ini sepertinya juga tengah terjadi nih di dunia nyata. Pasalnya, beberapa waktu lalu, sebuah partai dengan nama lama – Masyumi Reborn – baru saja dideklarasikan lho.

Uniknya, layaknya Avengers, Masyumi Reborn ini terlihat seperti tengah mengajak aktor-aktor politik lain. Habib Rizieq Shihab – pimpinan Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 – yang dikabarkan akan pulang, misalnya, turut diajak bergabung ke partai baru itu.

Selain Habib Rizieq, ajakan juga diserukan pada ulama berpengaruh lainnya, yakni Ustaz Abdul Somad (UAS). Saking bersemangatnya nih, UAS disebut-sebut bisa jadi Ketua Umum Masyumi Reborn ini lho.

Tidak berhenti di Habib Rizieq dan UAS, Masyumi Reborn juga mengajak Amien Rais yang jelas-jelas baru mendirikan Partai Ummat. Wah, crossover-nya banyak banget dong kalau gitu. Hehe.

Hmm, apa mungkin Masyumi Reborn ini terinspirasi dari film-film Avengers ya? Seperti kutipan percakapan dari Nick Fury di awal tulisan, partai baru ini sepertinya sedang mengumpulkan remarkable people buat ngeliat apakah mereka bisa menjadi sesuatu yang lebih. Hehe.

Apa jangan-jangan Masyumi Reborn ini ingin membangun kekuatan melawan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang sangat kuat dengan koalisi gemuknya ya – layaknya Avengers yang menghimpun kekuatan melawan Thanos?  Kan, kita tahu tuh ada sejumlah undang-undang (UU) bermasalah yang dengan mudah lolos di parlemen. Hmm.

Ya, kalau benar begitu, jangan sampailah Masyumi Reborn ala Avengers ini malah pecah sendiri karena perbedaan pandangan seperti apa yang terjadi di film Captain America: Civil War (2016). Kan, para pahlawan super itu akhirnya saling berantem karena silang pendapat soal Sokovia Accord.

Lagipula, inisiatif Masyumi Reborn ala Avengers ini sepertinya belum pasti terbentuk. PA 212 saja beberapa waktu lalu akhirnya menanggapi dengan penolakan kan. Ya, kita nantikan sajalah kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

“Oh, man, what a world, the things I hear. If I could act on my revenge, then, oh, would I?” – XXXTENTACION, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Sebagian besar penggemar film pasti pernah menonton sebuah film yang berjudul Mean Girls (2004). Film Hollywood ini merupakan salah satu film yang populer di zamannya.

Dalam film tersebut, dikisahkan permusuhan antara dua gadis di sebuah sekolah, yakni antara Cady Heron dan Regina George. Dalam persaingan itu, mereka pun memiliki kelompok kawanannya masing-masing.

Persaingan antara keduanya juga berjalan cukup sengit. Sampai-sampai, satu sekolah dibuat ribut oleh Cady dan Regina.

Apa yang terjadi antara Regina dan Cady ini tampaknya juga tengah terjadi di kancah perpolitikan Indonesia. Kabarnya, PDIP dan PKS merupakan dua partai yang saling berebut suara para pemilih.

Salah satu perhelatan perebutan suara tersebut akan terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, khususnya di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Sampai-sampai, Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani turut berkomentar terkait Pilkada mendatang tersebut.

Ketika mengumumkan calon kepala daerah yang disokong partainya, Puan mengucapkan sebuah harapan yang berakhir menjadi polemik. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut berharap agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Sontak, ungkapan harapan itu mendapat kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari PKS yang mengatakan bahwa pernyataan Puan telah menyakiti hati masyarakat Sumbar.

Pasalnya, pernyataan itu dinilai seakan-akan menganggap masyarakat Sumbar tidak mendukung Pancasila yang merupakan ideologi negara. Alhasil, PKS menuntut agar Puan bersedia untuk mencabut pernyataan itu dan meminta maaf pada masyarakat Sumbar.

Layaknya kawan-kawan Regina dan Cady, PDIP pun langsung memasang badan guna membela Puan. Salah satu klarifikasi datang dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Menurut Hasto, Puan bermaksud untuk mengingatkan setiap daerah agar nilai-nilai Pancasila dapat dibumikan – bukan hanya di Sumbar. Sembari memberikan klarifikasi, Hasto juga menjelaskan bahwa pihaknya kerap mendapatkan cerita tentang keanekaragaman masakan Indonesia, termasuk rendang yang khas dengan budaya Minangkabau.

Terlepas dari fakta bahwa PDIP pernah mendapatkan kisah kuliner ala Minangkabau tersebut, sensasi yang timbul di publik atas pernyataan Ketua DPR ini tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat. Lantas, mengapa pernyataan Puan tersebut dapat muncul? Kemudian, apa konsekuensi politik lanjutan yang bisa timbul?

Dendam Politik?

Pernyataan Puan tersebut bisa jadi turut dilatarbelakangi oleh budaya politik yang berbeda antara Jawa dan Minangkabau. Pasalnya, Zainal Arifin dan Maulid Hariri Gani dalam tulisannya yang berjudul Dua Relasi Kepentingan – dengan mengutip Josselin de Jong – menyebutkan bahwa masyarakat Minangkabau turut menganut budaya politik hostility friendship (permusuhan dalam persahabatan) yang membuat budaya musyawarah terjaga.

Sementara, budaya politik Jawa yang erat dengan trah Megawati Soekarnoputri dan Puan lebih menekankan pada pengumpulan “pusaka” kekuatan – dalam hal ini termasuk Sumbar. Budaya politik seperti ini turut dijelaskan oleh Benedict Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power.

[Puan Maharani Sebut ‘Semoga Sumbar Jadi Pendukung Negara Pancasila, Asrinaldi: Biasa Saja] https://t.co/yzwPMgDgav
Kami bertanya pada Puan:”Sejak Kapan Sumbar bkn Pendukung Negara Pancasila?”
Kalau PDIP Jeblok di sana Bukan Berarti Sumbar Tidak Mendukung Negara Pancasila.
Paham?— tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) September 2, 2020

Selain itu, bukan tidak mungkin pernyataan Puan ini didasarkan pada sentimen politik yang berasal dari masa lalu. Beberapa pihak menilai bahwa hal ini didasarkan pada sentimen politik – mulai dari sejarah di era kepresidenan Soekarno hingga perolehan suara PDIP pada Pemilu 2014 dan 2019.

Asumsi soal sentimen masa lampau juga diungkapkan oleh sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang bernama Asvi Warman Adam. Menurutnya, sentimen ini didasarkan pada permusuhan antara pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dideklarasikan di Sumbar pada tahun 1958.

Apa yang dijelaskan oleh Asvi bisa saja benar. Pasalnya, perasaan sentimen dan dendam seperti ini kerap terjadi dalam dinamika politik dan perebutan kekuasaan.

Perasaan sentimen dendam ini turut dijelaskan dalam keilmuan psikologi sosial. Hal ini pernah dijelaskan oleh Ian McKee dari University of Adelaide, Australia dalam salah satu studinya.

McKee menyebutkan bahwa sentimen seperti ini kerap muncul di kalangan aktor yang termotivasi untuk mendapatkan kekuasaan, status, dan otoritas. Hal-hal yang disebutkan oleh McKee ini merupakan hal yang umum ada dalam pertarungan politik.

Selain itu, sentimen seperti ini bisa disalurkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pewarisan sentimen ini dijelaskan oleh Brandon Hamber dan Charlie A. Wilson – dengan mengutip Michael Ignatieff – dalam tulisan mereka.

Lantas, bagaimana dengan Puan dan Sumbar? Apakah sentimen Soekarno dan PRRI dapat melatarbelakanginya?

Masyumi dan PKS

Bukan tidak mungkin peristiwa dalam sejarah turut melatarbelakangi pernyataan Puan. Pasalnya, pertarungan politik pada era Orde Lama itu menjadi salah satu sejarah kelam dari Indonesia.

Sejarah PRRI dimulai ketika kelompok itu dideklarasikan pada tahun 1958. Kala itu, alasan pendirian itu adalah untuk menuntut pembangunan yang lebih merata bagi daerah-daerah luar Jawa.

Bahkan, PRRI membentuk semacam pemerintahannya sendiri. Kelompok itu juga banyak didukung oleh tokoh-tokoh besar, seperti Mohammad Natsir dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Soemitro Djojohadikusumo dari Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Soekarno pun melihat PRRI sebagai kelompok pemberontakan karena dinilai dapat mengancam legitimasi pemerintah pusat. Operasi militer – menimbulkan banyak korban sipil – dan pembubaran sejumlah organisasi dan partai politik akhirnya dilakukan oleh pemerintahan Soekarno.

Salah satu unsur yang mendukung gerakan PRRI adalah Masyumi. Partai berbasis Islam ini akhirnya dibubarkan oleh Soekarno karena keterlibatannya.

Akar sejarah PRRI dan Masyumi ini bisa saja ditarik ke dalam kancah politik masa kini. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang berasal dari PKS, misalnya, disebut memiliki orang tua yang merupakan aktivis PRRI.

Selain itu, salah satu tokoh Masyumi merupakan Natsir yang berasal dari Sumbar. Natsir sendiri merupakan tokoh yang disebut-sebut menjadi inspirasi bagi kelahiran PKS – melalui peran tokoh Masyumi tersebut dalam mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tahun 1967.

DDII inilah yang nantinya menjadi cikal bakal bagi berdirinya Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang mewadahi gerakan tarbiyah. LDK ini juga disebut-sebut ialah embrio dari PKS.

Tidak hanya itu, PKS sendiri mengklaim sebagai partai penerus Masyumi. Partai tersebut kerap mengutip pemikiran Natsir sebagai gagasan bangsa yang penting.

Bila benar pernyataan Puan didasarkan pada sentimen masa lampau, lantas, bagaimana konsekuensi politik lanjutan yang dapat muncul akibat pernyataan tersebut? Apakah mungkin pernyataan tersebut turut memengaruhi dinamika politik di masa mendatang?

Political Gaffe

Meski mungkin benturan antara masyarakat Sumbar dan PKS dengan PDIP benar adanya, konsekuensi politik lanjutan bisa saja memengaruhi dinamika politik di masa mendatang. Dalam arti lain, PDIP dapat merugi akibat pernyataan ini.

Sejumlah pihak bahkan telah menilai bahwa pernyataan Puan dapat berdampak buruk bagi elektabilitas Mulyadi dan Ali Mukhni – pasangan calon kepala daerah Sumbar 2020. Bukan tidak mungkin, pernyataan itu juga dapat merugikan Puan.

Seperti yang diketahui, Puan merupakan sosok yang berpotensi untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Dengan begitu, proses kariernya selama menjadi Ketua DPR kini bisa saja memengaruhi elektabilitasnya di masa mendatang – termasuk pernyataannya baru-baru ini.

Kesalahan pernyataan semacam ini biasa disebut dengan istilah “political gaffe”. Istilah ini dicetuskan oleh Michael Kinsley dengan mendefinisikannya sebagai pernyataan politikus yang berbasis pada fakta tetapi menjadi kesalahan di mata publik.

Salah satu politikus Amerika Serikat yang tersandung gaffe seperti Puan ini adalah Joe Biden. Pernyataan calon presiden dari Partai Demokrat AS tersebut soal komunitas Afrika-Amerika, misalnya, menjadi kontroversi di masyarakat negeri Paman Sam.

Alhasil, gaffe seperti ini seakan-akan menjadi hadiah bagi Partai Republik dan Presiden AS Donald Trump. Bahkan, kesalahan ucapan Biden kerap digunakan untuk memberikan kampanye negatif – menuju perhelatan Pilpres AS 2020.

Bukan tidak mungkin, gaffe yang dilakukan Puan akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya dalam memengaruhi diskursus politik. PKS, misalnya, kini telah berkomentar soal pernyataan Ketua DPR tersebut dan menuding pernyataannya telah menyakiti masyarakat Sumbar.

Meski begitu, pengaruh gaffe ini belum tentu benar adanya karena perjalanan karier politik Puan menuju 2024 juga masih panjang. Yang jelas, sentimen politik PDIP terhadap Sumbar – di mana suara didominasi oleh PKS – bisa saja mendasari pernyataan tersebut. Mari kita nantikan saja kelanjutan polemik pernyataan ini. (A43)

Natsir memang menjadi salah satu tokoh nasional yang identik dengan salah satu partai Islam terbesar di Indonesia, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi

Dianggap sebagai gerakan politik yang mampu menyatukan seluruh golongan Islam di Indonesia, Masyumi nyatanya punya pertautan politik yang erat dengan kekuasaan di awal-awal kemerdekaan Indonesia

Sekalipun telah dibubarkan, nyatanya baik Masyumi maupun Natsir masih mewariskan garis politiknya di Indonesia hingga hari ini. Lalu, seperti apa warisan politik tersebut?

► Ingin video menarik lainnya ? klik di : http://bit.ly/PinterPolitik

PinterPolitik.com

Ditolaknya gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK) memang menjadi kemenangan untuk Yusril Ihza Mahendra. Pria yang bergelar Datuk Maharajo Palinduang ini mungkin menjadi salah satu yang berbahagia karena kerjanya sebagai kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf Amin pada akhirnya membuahkan hasil.

Ibaratnya, Yusril adalah Legolas dalam film The Lord of The Rings, yang memanah dengan sangat jitu, dan ada di barisan depan untuk menghalau musuh. Untungnya Datuk Yusril nggak gondrong kayak Legolas. Banyak yang bisa naksir, Tuk. Hehehe.

Nah, pasca putusan MK itu, mulai banyak yang menanyakan, kira-kira Yusril akan dapat “imbalan” apa nih atas jasanya itu. Sidang sampai jam 5 pagi itu nggak mudah loh ya. Yusril sudah mempertaruhkan kesehatan dan potensi terkena masuk angin demi mengikuti sidang MK itu. Upps. Hehehe.

Jadi wajarlah jika banyak yang kemudian mempertanyakan seperti apa balas jasa yang akan diberikan oleh Jokowi.

Yusril sendiri menyebut dirinya akan siap membantu jika diminta, tetapi di bidang yang sesuai dengan keahliannya, yaitu hukum dan HAM.

Hmm, fix, Pak Yusril ngincer kursi Menteri Hukum dan HAM alias Menkumham ini mah pastinya.

Jabatan ini nggak main-main loh. Soalnya, kewenangannya banyak. Mulai dari yang berhubungan dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah, hingga yang soal hukum dan narapidana.

Publik pasti ingat, Yusril pernah jadi tokoh utama yang mengupayakan pembebasan terdakwa kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir. Kalau Yusril dapat jabatan Menkumham, Ba’asyir bisa jadi beneran dibebaskan.

Bilangnya berobat tapi malah jalan jalan

Follow dulu instagramnya ya @coretanpolitik ya pic.twitter.com/prrx2dBiAs

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 25, 2019

Apalagi, beberapa sumber emang menyebut Ba’asyir pernah direkrut sama M. Natsir, sang pendiri Partai Masyumi. Yusril kan emang dekat sama Natsir. Jadi ada dong relasinya ke sana.

Lalu, Yusril juga pernah jadi pengacara untuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Apakah nasib HTI akan berbalik kalau Yusril duduk di kursi Menkumham? Nggak ada yang tahu pasti juga ya. Soalnya udah ada putusan pengadilan. Bahkan kasasi di Mahkamah Agung (MA) juga ditolak.

Doi juga pernah loh jadi pengacaranya Firza Husein dalam kasus Habib Rizieq Shihab. Walaupun belakangan Yusril sama ormasnya Rizieq, Front Pembela Islam (FPI) juga saling serang satu sama lain.

Hmm, tapi kalau instingnya Sherlock Holmes, jangan-jangan Yusril ini emang kubu sebelah yang sengaja ingin masuk ke kekuasaan ya? Kan bisa jadi tuh, Yusril emang sengaja bergabung dengan Jokowi demi tetap memperjuangkan kepentingan kelompok konservatif.

Tapi nggak tahu juga ya. Yang jelas, jika Yusril jadi Menkumham, semoga Papa Setnov ditahan di penjara yang ketat. Kalau bisa di tengah hutan di pulau terpencil yang banyak buayanya. Biar Papa Setnov nggak jajan Nasi Padang melulu. Hehehe. (S13)

Pinterpolitik.com

“[dropcap size=big]U[/dropcap]tang Indonesia sudah di atas 50 persen mestinya Presiden sudah bisa impeachment. Jadi Jokowi baiknya mengeluarkan Perppu supaya hutang ‎negara bisa melebihi 50 persen.”

Kalimat tersebut diucapkan oleh Yusril Ihza Mahendra, Selasa (25/7/2017), di Gedung Bank Bukopin, Jakarta. Menurut Yusril, masyarakat bisa melakukan penggulingan terhadap Presiden Jokowi karena pemerintah telah melanggar Undang-undang (UU) Keuangan yang membatasi total utang pemerintah secara keseluruhan tidak boleh melebihi 30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Didengar sekilas, pernyataan Yusril memang mengagetkan. Namun demikian, ucapannya itu bukan berarti tidak mengandung kontroversi. Pertama, soal persentase utang negara. Menurut Yusril, utang Indonesia sudah di atas 50 persen. Padahal, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, April 2017 silam, utang Indonesia saat ini ‘hanya’ berada di angka 27 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar Rp 12.406 triliun.

Kedua, soal Undang-undang Keuangan Negara. Menurut Yusril, batas utang negara adalah sebesar 50 persen. Sebaliknya, jika menilik aturan tentang utang negara yang tercantum dalam Undang-undang Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pernyataan Yusril tidak tepat. Pasal 12 ayat 3 UU tersebut menyebutkan, “Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.”

Dari sini dapat dilihat bahwa, pernyataan Yusril baik tentang nominal utang negara maupun batas maksimum yang dapat diambil pemerintah bertolak belakang dengan kenyaatan dan aturan yang ada. Dan dengan demikian, gembar-gembor Yusril tentang impeachment presiden tidak akan bermakna apa-apa lagi. Lantas, apa maksud Yusril berkata demikian? Apakah dia hanya ingin menyenggol kuasa yang sedang dipegang Jokowi-JK?

Kiprah Penulis Pidato Presiden

Pria kelahiran Belitung Timur, 5 Februari 1956, itu memang bukan pemain baru di dunia politik Indonesia. Dia pernah menjadi penulis pidato tiga presiden, dari Soeharto, B.J. Habibie, hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Yusril mengaku, dia lah penulis teks pidato pernyataan Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Indonesia, Mei 1998. Namanya juga sempat diajukan sebagai calon presiden usungan Poros Tengah yang dibentuk Amien Rais saat sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999. Namun, ia mengurungkan niatnya setelah Amien lebih mengedepankan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). “Daripada saya ribut dengan orang NU, silakan Gus Dur jadi presiden,” kata Yusril kepafa Marissa Anita dalam program Indonesia Satu.

Sebelum terjun ke dunia politik, Yusril berkarir sebagai pengajar di UI pada mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum dan dari universitas itu juga ia mendapat gelar Guru Besar Ilmu Hukum. Salah satu buku yang pernah ditulis Yusril berjudul Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat-i-Islami (Pakistan) (Jakarta: Paramadina, 1999).

Selain sebagai penulis pidato presiden, Yusril juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia era Gus Dur, Menteri Hukum dan Perundang-undangan era Megawati, dan Menteri Sekretaris Negara Indonesia era SBY.

Bulan Bintang Jatuh

Hukum dan Islam memang sulit dipisahkan dari kehidupan Yusril. Cicit dari bangsawan Kesultanan Johor, Haji Thaib, ini menempuh studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Lalu, ia melanjutkan studi magister di University of the Punjab, Pakistan kemudian doktoral di Ilmu Politik Universitas Sains Malaysia. Pada tahun 1998, Yusril mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), sebuah partai berasas Islam  yang hendak meneruskan cita-cita partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

“Partai ini dimaksudkan untuk membangun kembali kekuatan politik Islam modern di Indonesia, Nama Bulan Bintang menggambarkan bahwa partai ini bermaksud untuk menghimpun kembali kekuatan para pendukung eks Masyumi yang dibubarkan Soekarno di tahun 1960. Partai memang menimba inspirasi dan pengalaman Masyumi di masa lalu, dengan tentu memperhatikan sungguh-sungguh situasi yang sudah berubah,” ujar Yusril seperti dilansir dari buku Peran Yusril Ihza Mahendra Dalam Partai Bulan Bintang Di Indonesia Pada Tahun 1998-2009 yang ditulis oleh Neneng Komariah.

Pada Pemilu 1999, PBB memperolah suara 2 persen dan meningkat pada Pemilu 2004 menjadi 2,62 persen. Pada tahun 2004 itu pula PBB mampu merajai perolehan suara di Provinsi Bangka Belitung sebagai partai pemenang. Namun, pada pemilu selanjutnya, suara PBB tidak pernah melebihi 2 persen. Pada Pemilu 2009, PBB hanya meraih 1,7 persen dan menurun pada Pemilu 2014 menjadi 1,46 persen. Hal tersebut juga menyebabkan, saat ini, tidak ada wakil PBB di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena partai tersebut tidak lolos parliamentary threshold yang ditetapkan sebesar 3,5 persen pada Pemilu 2014. Padahal, PBB sudah mantap mendeklarasikan Yusril sebagai calon presiden.

Kegagalan pencalonan Yusril juga terulang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Yusril batal maju calon gubernur lantaran tidak ada pertai besar lain yang mendukungnya. “Yusril ditolak dianggap Ketum PBB, jadi aneh kalau ketum PBB kita dukung, sementara dia tidak punya kursi di DKI. Yang kedua, dia dianggap agak sombong,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, September 2016.

Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, menurunnya perolehan suara PBB mungkin disebabkan oleh Yusril yang terlalu sibuk dengan urusan firma hukumnya, Ihza & Ihza Law Firm. Hal tersebut menyebabkan Yusril kurang melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk kemudian membangkitkan kembali semangat kader PBB. Selain itu, Ikrar juga mengkritik strategi PBB yang berusaha meraup dukungan dari suara golongan Muslim perkotaan.

“Kalau PBB mau bangkit sebetulnya bukan cuma Muslim-muslim di daerah kantong-kantong perkotaan yang sekarang mereka juga harus bertarung dengan Partai Amanat Nasional, tapi juga di daerah kantong-kantong pedesaan mereka juga harusnya giat,” ujar Ikrar.

Mendekat ke Prabowo

Yusril memang penulis pidato presiden, tapi hanya Megawati yang dia tidak layani. Pada Pilpres 2014 pun Yusril menolak bergabung dengan Jokowi dan PDIP. Dia dan PBB lebih memilih masuk dalam Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo-Hatta.

Beberapa bulan selepas Jokowi dan Jusuf Kalla dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, Yusril mengkritik tiga kartu sakti program pemerintah  – Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KJS). Menurut Yusril, penerbitan dasar hukum tiga kartu tersebut tidak jelas. “Penerbitan dan pendistribusian tiga kartu itu harus jelas dasar hukumnya. Karena mengelola negara bukan seperti mengelola warung,” kata Yusril, Kamis (6/11/2014).

Baru-baru ini, selain soal utang negara dan impeachment, Yusril juga menentang kebijakan Perppu Ormas dan ketentuan presidential threshold (Pres-T) 20 persen kursi dan 25 persen suara sah nasional yang disahkan dalam UU Pemilihan Umum (UU Pemilu). Aturan yang sama juga ditentang oleh partainya Prabowo, Gerindra. Saat ini pun, Yusril juga menjadi kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) guna menghadapi upaya pembubaran organisasi tersebut oleh pemerintah melalui Perppu Ormas.

Menurut Yusril, Pres-T tidak dapat diterapkan karena Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa Pemilihan Umum Legislatif (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 digelar serentak. Sementara soal Perppu Ormas, Yusril menyebutnya sebagai aturan penjajah. “Ketentuan seperti ini sepanjang sejarah hukum di negeri kita sejak zaman penjajahan Belanda sampai zaman Orde Lama, Orde Baru dan reformasi belum pernah ada, kecuali di zaman Presiden Jokowi ini,” ujar Yusril.

Bersama Ismail Yusanto, Sekretaris Umum HTI ketika dibubarkan, usai sidang pendahuluan di MK pagi tadi pic.twitter.com/Hdzyjunwe6

— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) July 26, 2017

Melihat situasi di atas, ada beberapa hal yang dapat dibaca terkait langkah politik Yusril. Pada Pilpres 2019 yang berselang dua tahun lagi, kabarnya, Jokowi masih dijagokan sebagai calon presiden. Kerasnya sikap Yusril terhadap pemerintah Jokowi bisa jadi cara dia untuk menunjukkan kelemahan petahana nanti, sekaligus langkah mempererat kerja samanya dengan Prabowo dan Gerindra. Sementara itu, guna menyikapi kecilnya suara PBB di Pemilu, Yusril mencoba menggandeng HTI, berhubung PBB dan HTI sama-sama berbasis massa Muslim.

Tepat atau tidaknya langkah Yusril tersebut, yang jelas, ke depan, tantangan yang mesti dihadapi PBB semakin berat. Angka parliamentary threshold Pemilu 2019 naik menjadi 4 persen. Sementara itu, Pres-T ditetapkan 20 persen. Sebagai partai kecil, jika ingin mengajukan calon presiden, mau tidak mau PBB harus berkoalisi. Mengingat kecilnya suara PBB, peluang Yusril dilirik sebagai calon presiden, dan bahkan calon wakil presiden, pun amat tipis. Mampukah Yusril dan PBB menghadapi hal tersebut? Berikan pendapatmu.

(H31)