Audio ini dibuat menggunakan AI.

Saat Bobby Nasution dan Masinton Pasaribu tampil mesra selama proses penyelesaian administratif empat pulau Aceh-Sumut, muncul pertanyaan, apakah ini sinyal rujuknya Jokowi dan PDIP? Atau hanya panggung keharmonisan semu demi kepentingan sesaat? Simbol dan gestur politik sendiri seringkali lebih dalam dari yang terlihat. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Sengketa batas wilayah berupa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara bukanlah isu politik baru. Namun, penyelesaiannya pada era Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025 menjadi momen penting, bukan hanya dari sisi administratif dan teritorial, tetapi juga sebagai panggung simbolik bagi aktor-aktor politik yang selama ini berada dalam friksi tajam.

Di tengah suasana penyelesaian yang berlangsung damai dan konstruktif, muncul sebuah pemandangan yang tak kalah signifikan secara politis, yakni saat Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), tampil harmonis dengan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang juga merupakan salah satu elite PDIP dan pernah menjadi pengkritik keras Presiden Jokowi.

Konteksnya, sengketa pulau tersebut, melibatkan wilayah administratif yang dipimpin oleh politisi PDIP itu.

Dalam politik Indonesia yang sarat simbolisme dan pembacaan gestur, momen ini tak bisa dibaca sebagai kebetulan belaka. Bisa saja, hal itu mengandung implikasi, baik sebagai sinyal “sekalian” menuju rujuknya relasi Jokowi dan PDIP, atau sebaliknya, sebagai upaya “pengelolaan kesan” yang memperhalus retakan politik yang belum sepenuhnya pulih.

Untuk memahami dinamika ini secara lebih tajam, konsep symbolic interactionism dan elite reconciliation dalam kajian politik transaksional kiranya dapat menjadi rujukan.

Interaksi di antara Bobby dan Masinton menjadi titik masuk yang menarik untuk membongkar apakah ini sekadar performatif atau benar-benar substansial dalam membangun ulang hubungan Jokowi dengan rumah ideologis yang dulu membesarkannya PDIP?

Pintu & Politik Lintas Loyalitas?

Sebagai kepala daerah muda dan menantu Presiden Jokowi, Bobby selama ini dikenal lincah memainkan peran di dua kaki, yakni tetap tampak menghormati jalur struktural PDIP yang dulu mengusungnya, namun juga membuka jalur komunikasi dan dukungan dengan barisan politik Jokowi di luar PDIP.

Setelah Pilpres 2024, ketika Jokowi resmi “pecah kongsi” dengan Megawati Soekarnoputri, posisi Bobby menjadi krusial setelah sukses memenangkan Pilkada 2024 Sumatera Utara.

Bobby seakan bertransformasi, bukan sekadar figur politik lokal, tetapi juga semacam proxy untuk menguji bagaimana “representasi Jokowi” tetap bisa berinteraksi dengan PDIP melalui kader-kader yang lebih cair.

Dalam konteks ini, kebersamaan Bobby dengan Masinton, tokoh PDIP garis keras yang selama ini dikenal kritis terhadap Jokowi selama Pemilu dan Pilpres 2024, menjadi semacam disruptive gesture.

Dalam pendekatan symbolic interactionism, tindakan politik seperti ini adalah bentuk komunikasi tersirat yang bisa dibaca oleh para aktor politik lain, salah satunya sebagai sinyal negosiasi atau kompromi.

Masinton, di sisi lain, bukanlah figur sembarangan di tubuh PDIP. Ia adalah suara vokal dalam dinamika internal partai yang berani mengkritik Jokowi secara terbuka, terutama soal “dinasti politik” dan penyimpangan dari garis ideologis PDIP.

Namun, setelah kemenangan Prabowo-Gibran, posisi Gibran sebagai Wapres yang tak terelakkan, kemenangan Bobby di Sumatera Utara, dan kemenangan Masinton sendiri di Tapanuli Tengah, PDIP seolah dihadapkan pada dilema, terus menjaga jarak dengan keluarga Jokowi atau mulai mencari titik temu baru.

Keakraban Masinton dan Bobby kiranya bisa dibaca sebagai eksperimen peredaan ketegangan, yaitu bagaimana dua figur yang secara identitas politik berbeda bisa bekerja sama dalam konteks lokal, lalu menjadi contoh bagi harmonisasi skala nasional.

Dalam istilah John Higley and Michael Burton, ini adalah bentuk elite settlement, yaitu ketika konflik antar elite politik diselesaikan atau diredakan, baik secara formal, informal, atau “nggak sengaja” melalui jejaring sosial dan kompromi simbolik.

Namun, kemungkinan lain kiranya juga patut menjadi catatan, utamanya soal probabilitas stage-managed harmony atau “panggung damai” yang dibangun demi stabilitas publik dan kelangsungan pemerintahan daerah pasca sengketa wilayah.

Apalagi Bobby membutuhkan dukungan struktural dari kepala daerah kader PDIP di Sumut, sementara Masinton membutuhkan legitimasi kerja sama lintas afiliasi agar tak terjebak dalam posisi isolatif pasca kekalahan PDIP di Pilpres.

Kembali ke pertanyaan utama artikel interpretatif ini, apakah akur Bobby dan Masinton adalah sinyal akur Jokowi dan PDIP?

Lagi Ada Perlunya Aja?

Dalam politik Indonesia, “akur” sering kali bukan tentang kesepakatan ideologis, tapi lebih soal transactional peace. Bobby dan Masinton bisa saja menjadi channel komunikasi informal untuk menjembatani Jokowi dengan PDIP dalam derajat tertentu, tapi efektivitasnya tergantung pada intensi Megawati dan elite PDIP lainnya.

Jika Megawati melihat peluang untuk merangkul kembali jejaring kekuasaan Jokowi, dengan syarat tertentu, misalnya dukungan terhadap regenerasi partai atau pencalonan Puan di masa depan, maka Bobby atau Gibran mungkin bisa menjadi salah satu figur yang memuluskan jalan.

Tetapi, jika luka ideologis dan personal terlalu dalam, maka Bobby hanya akan dianggap “cabang Jokowi” yang perlu diawasi, bukan dirangkul oleh PDIP.

Politik Indonesia seringkali berjalan di atas panggung simbolik yang tak sepenuhnya mencerminkan realitas substansial. Hubungan Bobby dan Masinton bisa saja menjadi awal rekonsiliasi, bisa pula hanya simulakra, tiruan keharmonisan yang dikonstruksi demi kelangsungan kekuasaan jangka pendek.

Pertanyaannya kini, apakah gesture Bobby dan Masinton hanya panggung sandiwara, atau memang benar-benar awal dari babak baru hubungan Jokowi dan PDIP yang lebih rasional dan strategis? Waktu dan manuver berikutnya akan menjawab. (J61)

Kalo di sepak bola mah grup neraka ini 

Dapil DKI Jakarta II disebut sebagai dapil negara di Pemilu 2024 mendatang bagi para caleg DPR RI. Kawan satu partai pun praktis menjadi lawan.

Mulai dari petahana, politisi kawakan, hingga artis dan figur publik bertarung memperebutkan suara terbanyak dan berharap partainya lolos ke parlemen.

So, siapa nantinya yang akan melenggang ke Gedung MPR/DPR baru di IKN dari dapil ini? Berikan pendapatmu!

Masinton Pasaribu kumpulkan dukungan agar DPR pakai hak angket

Gimana sobat PinPol, mungkin enggak ya duet Ganjar-Mahfud MD terwujud di Pilpres 2024?

Tensi terkini di antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh tampaknya hanya bagian dari proses politik yang memang sangat dinamis. Itu dapat dilihat dari riwayat politik ketika menjadikan Jokowi sebagai pivotnya.

Di luar konteks duet Megawati-Prabowo di Pilpres 2009 setelah, semua tampak berawal di Pilgub DKI Jakarta 2012 saat Prabowo Subianto mendukung Jokowi. Dua tahun kemudian, keduanya justru berduel di Pilpres 2014, Pilgub DKI Jakarta 2017 (secara tidak langsung), serta Pilpres 2019. Namun setelah kalah, Prabowo dirangkul oleh Jokowi dan sempat tampak diendorse sebagai capres 2024 sebelum PDIP mengusung Ganjar Pranowo.

Dua mantan presiden Indonesia, SBY dan Megawati terlihat duduk bersama ketika bersiap memasuki ruang jamuan makan malam kala pertemuan puncak KTT G20. Moment tersebut dinilai sebagai momen di mana kedua tokoh politik besar ini akhirnya menjalin perdamaian karena selama ini publik melihat selalu ada persaingan politik yang kuat di antara keduanya.

Meski demikian, foto yang viral di internet justru menunjukkan bahwa raut muka SBY dan Megawati tampak kurang nyaman.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyarankan Presiden Joko Widodo tidak maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 mendatang agar tidak menjadi lelucon di masyarakat. Selain itu, Masinton mengingatkan menjadi cawapres hanya akan meninggalkan warisan buruk bagi generasi demokrasi Indonesia serta semangat Amendemen UUD.

Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menilai presiden yang telah menjabat dua periode sebelumnya bisa menjadi cawapres di Pilpres selanjutnya.

Tuduhan Masinton Pasaribu

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak mengenal Luhut Binsar Pandjaitan? Personanya karismatik, dikenal sangat berpengaruh, dan merupakan politisi senior yang tangguh. Kalau kata Kanupriya Kapoor di tulisannya Indonesian President Treads Fine Line by Empowering Chief of Staff, Pak Luhut ini ibarat bempernya Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Kata Kapoor, kayak jadi semacam tameng yang melindungi Pak Jokowi dari berbagai tekanan politik dan kelompok kepentingan. 

Kalau sedekat itu hubungan keduanya, mungkin Pak Luhut ini seperti Marcus Agrippa-nya Kaisar Augustus. Agrippa sendiri adalah tangan kanan alias orang paling dipercaya Kaisar Augustus, kaisar pertama Kekaisaran Romawi.

Dalam penggambaran Lindsay Powell di buku Marcus Agrippa: Right-Hand Man of Caesar Augustus, Agrippa adalah pria yang menjadi tempat bosnya, Kaisar Augustus datang ketika membutuhkan pekerjaan yang sulit. 

Kalau kita lihat, penggambaran itu mirip-mirip lah dengan Pak Luhut. Soalnya nih, banyak yang bilang Pak Luhut ini problem solver. Ini terlihat dari deretan jabatan dan tugas yang diberikan Presiden Jokowi. 

Dan kalau diperhatikan lebih detail lagi, tugas yang diberikan ke Pak Luhut rata-rata adalah tugas berat lho. Bayangkan saja, dengan status sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Pak Luhut justru ditunjuk memimpin PPKM Jawa-Bali. Sangat dipercayalah intinya.

Tentu bagus ya melihat hubungan keduanya dekat. Lagipula, siapa yang enggak senang punya orang yang sangat bisa diandalkan di sisinya. Bukankah begitu?

Tapi nih, kalau kata Kanupriya Kapoor, besarnya pengaruh yang diberikan Pak Jokowi ke Pak Luhut juga punya risiko lho. Salah satunya, itu membuat kurang nyaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sosok yang selama ini dikenal sebagai tameng politik utama Pak Jokowi. Hmmm.

Kalau kita lihat gestur politik akhir-akhir ini, ketegangan antara Pak Luhut dengan PDIP sepertinya makin panas. Ya, seperti yang kita lihat, ini soal Pak Luhut yang mendorong penundaan pemilu. Berbagai petinggi PDIP seperti Puan Maharani dan Hasto Kristiyanto sampai memberikan komentar.

Bahkan nih, Masinton Pasaribu sampai meminta Pak Jokowi memecat Pak Luhut. Menurutnya, Pak Luhut bertanggung jawab atas kegaduhan politik akibat wacana penundaan pemilu atau presiden tiga periode. Waduh, panas banget kayaknya.

Tapi nih, kalau boleh memberi sedikit saran, PDIP sebenarnya sangat diuntungkan lho dengan adanya Pak Luhut. Seperti yang sudah dibahas di artikel PinterPolitik sebelumnya, Kenapa Jokowi Biarkan Luhut Berkuasa?, bukan tidak mungkin ada permainan bad cop/good cop alias pembagian peran antara Pak Jokowi dan Pak Luhut.

Soalnya, jika diperhatikan, tampilnya Pak Luhut sering kali pada isu-isu yang rentan mendapat sentimen negatif. Jadi enggak begitu heran sebenarnya jika ada dugaan kalau Pak Luhut sengaja ditempatkan sebagai bad cop.

Dengan peran ini, berbagai persoalan yang ada dapat dilimpahkan kepada Pak Luhut. Sebagai bayarannya, citra Pak Jokowi kemudian dilihat kalah pengaruh dari Pak Luhut. Tapi itu harga yang harus dibayar kalau benar ada permainan peran yang terjadi.

Nah kalau benar ada permainan bad cop/good cop, ini sangat bagus untuk PDIP. Soalnya, PDIP bisa memanfaatkan ini dengan terus mengkritik Pak Luhut, tanpa harus menyinggung Pak Jokowi. 

Kalau tanggung jawab disebut ada di Pak Luhut, PDIP bisa tetap kritis kepada pemerintah tanpa perlu mengorbankan citra Pak Jokowi yang merupakan kadernya. Kalau benar seperti itu keadaannya, PDIP seharusnya bersyukur dong dengan adanya Pak Luhut di kabinet Presiden Jokowi. Hehe.

Tapi nih, harus dicatat lho ya, ini semua hanya interpretasi semata. Rasanya cukup mustahil melakukan verifikasi apakah ada permainan peran di luar sana. Tapi yang jelas, seperti yang ditulis Lindsay Powell, Marcus Agrippa sangat setia kepada Kaisar Augustus. 

Menurut Powell, Agrippa punya banyak kesempatan merebut kekuasaan untuk dirinya sendiri tetapi tidak dilakukannya. Semoga Pak Luhut selalu setia menjadi tangan kanan Pak Jokowi yang tangguh. (R53)

Masinton Pasaribu kritik keras menteri yang dorong penundaan pemilu