Hmm, apa iya kemarin cuma acara “giveaway” di penghujung masa jabatan? 

PinterPolitik.com

Dalam sebuah percakapan grup WhatsApp pada suatu hari…

KOPDAR AMENDEMEN UUD 1945 SUKSES JAYA

Jokowi is typing…

Bamsoet MPR-1

Jadi, gini, gaes. Kemarin, saya habis bertemu dengan Pak @Jokowi. Beliau sih udah bilang oke-oke aja kalau MPR mau bahas amendemen, tapi ya secara terbatas gitu.

Immanuel JoMan

Lha, padahal gue mau usul soal itu. Tadinya, gue mikirnya kan Pak @Jokowi butuh tambahan 2-3 tahun biar punya kesempatan lebih setelah Covid-19. Hmm…

Zulhas PAN

Malah sebaliknya lho… Pas Sidang Tahunan MPR kemarin, Pak @Jokowi ditanyain sama Demokrat soal masa jabatan.

Zulhas PAN

Kata Pak @Jokowi, wacana amendemen mah wewenang MPR dan beliau nggak mau ikut-ikutan. Bahkan, beliau sampai tanya, “Kenapa presiden terus yang disorot?” Kasihan ya, Pak @Jokowi… ☹

Afriansyah PBB (Bukan UN)

Nah lho, Pak Presiden juga bilang ke kita kalau beliau takut wacana amendemen ini melebar ke mana-mana. Beliau juga nggak mau dituduh soal masa jabatan atau periode katanya.

Immanuel JoMan

Kok gue nggak pernah diajak ketemuan sih, @Jokowi? Dari kemarin koalisi mulu. ☹

Afriansyah PBB (Bukan UN)

Pak @Jokowi, kata Pak @Yusril PBB, beliau bersedia dimintai pendapat soal ini. Kuy, nongki-nongki sambil ngopi lah. Ya kali nggak kuy.

PinterPolitik

Izin share bapak-bapak dan ibu-ibu… 🙏🏼

Baca Juga: Amandemen UUD, Deal Mega-Prabowo?

Jazilul Fawaid MPR

Hehe. Ketebak lah itu.

Wong, dari awal, Pak @Jokowi itu udah keberatan sama wacana amendemen ini. Takutnya malah melebar ke mana-mana lah.

Junimart PDIP

Tenang aja, Pak. Partainya Pak @Jokowi senantiasa menolak kok kalau amendemen bahas-bahas tiga periode atau masa jabatan.

Yang penting itu PPHN-nya aja. Kan enak ya kalau ada PPHN, bisa lanjoet terus pembagunan kita.

Zulhas PAN

Yaudah, intinya jelas lah ya. Nggak ada tuh amendemen-amendemen yang bahas soal masa atau periode jabatan presiden. Ya kan, Pak @Jokowi? Tumben diem aja nih…

Btw, kira-kira kapan nih reshuffle? Kita mah selow aja kok, Pak @Jokowi… 😁

Dea PSI

Idih, kepedean. GAK ADA. Pak @Jokowi nggak pernah bahas soal reshuffle sama kita tuh. Gue spill, baru tau rasa lo, @Zulhas PAN.

(A43)

Baca Juga: Misteri Megawati Amandemen UUD 1945

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Di tengah-tengah situasi politik yang tengah ramai dengan berbagai isu – seperti isu dugaan korupsi Jiwasraya, kerugian Asabri, hingga dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) PDIP; terdapat beberapa elemen masyarakat yang mengajukan sebuah gugatan pada Mahkamah Konstitusi (MK).

Seorang advokat bernama Ignatius Supriyadi mengajukan gugatan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang dianggap memberikan celah bagi anggota-anggota DPR dan DPRD dapat menjabat secara berulang. Padahal nih, berbeda dengan mereka, pejabat eksekutif sudah dibatasi masa jabatannya.

Ya, gugatannya Ignatius bisa aja beralasan. Soalnya nih, banyak lho yang menilai kalau anggota-anggota DPR dan DPRD dinilai tidak banyak mengalamai regenerasi. Muka-muka lama dianggap masih mendominasi kursi-kursi wakil rakyat.

Mungkin, penggugat sadar nih para anggota lama ini bisa aja udah lelah nih. Kan, kasihan kalau harus bekerja terus. Ya, kan?

Eits, tapi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya ramalan nih soal masa depan nasib gugatan ini. Anggota DPR Fraksi PKS Nasir Djamil memprediksi bahwa MK bakal menolak gugatan dari Ignatius.

Kata partai yang mengklaim dirinya sebagai oposisi ini, lembaga legislatif memiliki struktur dan fungsi yang berbeda dengan lembaga eksekutif. Berbeda dengan lembaga legislatif, lembaga eksekutif bisa memiliki kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan.

Hmm, by the way, kalau ngomongin soal ramal-meramal, jadi ingat Doctor Strange dalam film Avengers: Infinity War (2018) nih. Dalam film itu, Doctor Strange yang telah mengarungi waktu meramal bahwa hanya ada satu dari jutaan kemungkinan yang berujung pada kemenangan para pahlawan super itu.

Wah, prediksi Pak Nasir dari PKS ini bisa saja jadi satu-satunya kemungkinan itu di masa depan. Soalnya nih, kalau di negara-negara lain seperti Amerika Serikat (AS), anggota-anggota legislatif juga tak dibatasi kok masa jabatannya.

Ya, tapi, daripada hanya memberikan ramalan, PKS mungkin bisa juga tuh ngasih masukan soal gagasan pemberian batas masa jabatan DPR/DPRD ini. Ya, mungkin, PKS bisa ngelihat usulan PDIP.

Meski nggak sepenuhnya sepakat dengan Ignatius, anggota Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan ngasih usulan bahwa paling nggak bisa dikasih batasan maksimal empat periode. Katanya sih, anggota DPR/DPRD baru biasanya perlu beberapa waktu (satu periode) untuk belajar terlebih dahulu. Hmm, udah kayak mahasiswa aja perlu orientasi. Hehe.

Ya, tapi, yang namanya prediksi belum juga pasti akan terjadi sih. Lagi pula, itu kan hak konstitusional sang penggugat, termasuk juga prediksi PKS. Hehe. Kita tunggu aja deh putusan MK nanti. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.