Pose jari metal Pak Ma’ruf jadi perdebatan 

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menuai kontroversi setelah melakukan pose salam metal atau pose tiga jari saat hadir dalam acara HUT PDIP ke-51 Selasa (10/1) kemarin.

Ma’ruf dinilai tidak etis berpose seperti itu ketika dirinya hadir sebagai Wapres RI. Dia dianggap tidak junjung netralitas jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kalau menurut kalian gimana terkait pose salam tiga jari Pak Ma’ruf? Berikan pendapatmu yaa 

#marufamin #wapres #salamtigajari #pilpres2024 #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik

Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Nasaruddin Umar mencuat menjadi salah satu cawapres Ganjar Pranowo. Menariknya, jika melihat Pilpres 2019, sepertinya akan ada kisah yang terulang kembali. Profil Nasaruddin Umar dan Ma’ruf Amin terbilang mirip. Keduanya adalah Profesor, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan petinggi PBNU.

Sama dengan Jokowi saat itu, sosok cawapres Ganjar juga disebut harus dari tokoh NU. Nasaruddin Umar sendiri memiliki hubungan dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Nasaruddin pernah membela Megawati soal pemimpin perempuan.

Revisi UU TNI tengah menjadi sorotan karena dinilai dapat menjadi pintu kembalinya dwifungsi ABRI. Perhatian khusus ditujukan pada Pasal 47 ayat 2 huruf s karena dinilai sebagai pasal karet atau klausul karet.
Dalam pasal tersebut disebutkan prajurit aktif dapat menduduki jabatan di kementerian/lembaga (K/L) lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan Presiden.

Khususnya bertolak pada dalamnya pembelahan politik di Pilpres 2019, berbagai pihak mewanti-wanti untuk tidak melakukan kampanye di tempat ibadah seperti masjid.

Menurut sobat PinPol bagaimana? Apakah masjid harus sepenuhnya steril dari kampanye politik?

Tulis pandangan sobat PinPol di kolom komentar ya

Para kepala desa kembali berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI pada hari Rabu (25/1) menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 9 tahun dengan maksimal tiga periode. Aksi itu kini diiringi ancaman serupa dan makin serius dikarenakan ancaman para kades untuk menghabisi partai politik di Pemilu 2024 yang tak mendukung usulan tersebut. 

Atas hal ini, DPR, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, hingga Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin angkat bicara. DPR menyebut akan mengakomodasi usulan para kades. Sementara Mendagri Tito dan Wapres Ma’ruf menyebut pemerintah masih akan mengkaji dampak positif dan negatif dari usulan para kades.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mendukung Pileg 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Menurutnya, dengan sistem ini pemilih dapat mengetahui caleg yang dipilih, serta caleg dapat melakukan kampanye sendiri.

Dukungan serupa juga dikeluarkan oleh Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin. Menurutnya, sistem proporsional terbuka sesuai dengan prinsip pemilu, yakni jujur, adil, transparan, dan terbuka. Terangnya, banyak pihak yang ingin mempertahankan sistem proporsional terbuka.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin ingat pihak yang ingin nyapres soal garis tangan. Jika gagal nyapres berarti memang tidak mendapatkan dukungan partai politik yang cukup. Ma’ruf juga berharap mereka yang gagal nyapres tidak menyalahkan siapa-siapa.

Pernyataan Ma’ruf ini sejalan dengan pidato Presiden Jokowi di HUT Partai Hanura. Jokowi juga mengingatkan untuk tidak menyalahkan Istana apabila ada pihak yang gagal nyapres maupun partai politik yang gagal menjadi peserta pemilu.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin berbeda pendapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut BInsar Pandjaitan mengenai OTT KPK. Ma’ruf mengatakan OTT KPK masih diperlukan sebagai salah satu trisula pemberantasan korupsi, dan menyebut itu masih diperlukan selama pendidikan dan pencegahan korupsi belum berhasil. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga sepakat bahwa OTT KPK saat ini cukup produktif dan menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi lembaga antirasuah. 

Sebelumnya, Luhut mengatakan OTT gencar yang dilakukan KPK belakangan ini tidak baik dan menyiratkan hal itu kurang positif bagi citra negara. 

Tim Bola Para Politisi Indonesia (Part 2)