Penugasan Wakil Presiden Gibran dalam percepatan pembangunan Papua membuka ruang analisis baru dalam dinamika kepemimpinan nasional. Di balik mandat kelembagaan ini, tersirat peluang pembentukan citra politik yang lebih otonom dan strategis.

PinterPolitik.com

Beberapa hari terakhir, wacana mengenai penugasan khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani percepatan pembangunan di Papua menjadi perbincangan hangat. Narasi yang berkembang di media sosial maupun media massa beragam: ada yang menganggap ini sekadar formalitas, ada pula yang melihatnya sebagai bentuk pembuktian awal bagi Gibran di jabatan barunya.

Penugasan tersebut sesungguhnya bukanlah hasil keputusan Presiden semata, melainkan merupakan mandat yang tercantum dalam Pasal 68A Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Dalam beleid tersebut ditegaskan bahwa Wakil Presiden menjadi ketua dari badan khusus dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua. Posisi ini sebelumnya juga diemban oleh Wapres ke-13, Ma’ruf Amin. Dengan kata lain, ini merupakan kelanjutan dari mekanisme yang sudah diatur hukum.

Meski begitu, beberapa faktor membuat dinamika ini terasa istimewa. Gibran, yang masih berusia 36 tahun dan merupakan wapres termuda dalam sejarah Indonesia, dihadapkan pada ekspektasi besar untuk menunjukkan kapabilitasnya di level kebijakan nasional. Ditambah lagi, latar belakangnya yang sebelumnya kerap diragukan karena dinilai minim pengalaman birokrasi, membuat penugasan ini menjadi spotlight tersendiri.

Lantas, bagaimana kita seharusnya memaknai penugasan khusus ini? Apakah ini hanya prosedural belaka, atau bisa menjadi babak penting dalam membangun legitimasi Gibran di kancah politik nasional?

Misi Tradisional, Arena Strategis?

Meski penugasan untuk percepatan pembangunan Papua bukanlah hal baru bagi seorang Wakil Presiden, dinamika ini tetap layak diamati lebih jauh.

Dalam konteks ini, penugasan di Papua bisa dibaca sebagai sebuah “gambit” dalam arti strategi politik. Dalam dunia catur, gambit adalah langkah awal yang mengorbankan bidak kecil untuk mendapatkan posisi strategis di akhir. Dengan mengambil tugas yang selama ini dianggap rutin,  menyangkut wilayah yang kompleks dan minim sorotan positif, Gibran justru berkesempatan menunjukkan keunggulan kompetensinya.

Cahyo Pamungkas, peneliti senior di Pusat Riset Kewilayahan BRIN, menyebut bahwa penugasan Papua ini sudah menjadi tradisi wapres sejak era sebelumnya. Namun menariknya, hal ini justru bisa jadi kesempatan untuk Gibran, jika selama ini tidak banyak wapres yang sukses buat terobosan baru  soal Papua, maka Gibran sejatinya miliki kesempatan untuk berperforma beda.

Bila ditinjau melalui lensa teori institusionalisme strategis (strategic institutionalism), penugasan ini dapat menjadi kesempatan Gibran untuk mengaktualisasikan peran barunya sebagai wakil presiden. Hal ini berpotensi menjadi momentum pembentukan citra politik yang lebih mandiri—dari sosok yang sebelumnya sering diasosiasikan sebagai “anak presiden”, menjadi figur pemimpin muda yang aktif dan siap menghadapi tantangan kebijakan publik.

Di sisi lain, pendekatan ini juga bisa dianalisis melalui teori performatif dalam politik. Dalam pandangan Judith Butler yang awalnya berasal dari kajian gender, identitas politik dibentuk dan diperkuat lewat performa dan pengulangan tindakan. Gibran dengan mengambil posisi aktif dan terlihat “turun ke lapangan” dalam isu Papua, berpeluang menanamkan performa identitas baru: seorang pembantu presiden yang menjalankan mandat konstitusional dengan penuh kesungguhan.

Meski demikian, perlu dicatat bahwa ini adalah arena dengan kompleksitas tinggi. Papua adalah wilayah yang tidak hanya menghadirkan tantangan pembangunan fisik, tetapi juga persoalan sosial, politik, dan historis yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Karena itu, misi ini juga bisa menjadi batu ujian yang sulit. Namun, jika berhasil menunjukkan efektivitas koordinasi, pendekatan kebijakan yang humanistik, dan progres nyata, maka Gibran bisa mengubah arena yang tadinya bersifat rutin menjadi lompatan strategis.

Tradisi, Tantangan, dan Kesempatan

Apa yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, barangkali mencerminkan substansi paling mendasar dari dinamika ini: “Bergantung pada Gibran, apakah ia bisa memanfaatkan panggung ini atau tidak.” Dengan kata lain, semua kemungkinan tetap terbuka.

Tugas percepatan pembangunan Papua adalah tradisi institusional yang telah berlangsung lebih dari satu periode. Namun, seperti dalam banyak sistem politik, aktorlah yang menentukan apakah tradisi itu hanya menjadi ritual berulang atau bertransformasi menjadi momentum baru.

Dalam pandangan filsafat politik Hannah Arendt, kekuasaan sejatinya lahir dari kemampuan bertindak secara kolektif dan memperbarui makna tindakan politik di ruang publik. Gibran, sebagai aktor politik muda, kini berada di persimpangan: akankah ia mengikuti jejak pendahulunya dengan peran yang nyaris simbolik, atau justru mentransformasi peran itu menjadi pencapaian nyata?

Lebih dari sekadar tugas administratif, penugasan ini juga bisa menjadi bagian dari pembentukan mitos politik baru. Jika berhasil menciptakan hasil yang terukur dan narasi yang kuat, maka bukan tidak mungkin Gibran akan dikenang sebagai sosok yang mampu menavigasi ruang antara simbolisme kekuasaan dan efektivitas pemerintahan.

Pada akhirnya, “The Gibran’s Gambit” bukan hanya tentang langkah seorang wakil presiden muda dalam arena pembangunan. Ini tentang bagaimana seorang aktor politik menghadapi peluang, tekanan, dan ekspektasi, lalu memilih strategi yang bisa mengubah persepsi publik dan arah sejarah politik dirinya sendiri. (D74)

Setelah bertemu Wakil Ketua DPD Nono Sampono yang baru kembali dari Rusia untuk membahas pemanfaatan nuklir sebagai listrik, Wapres Ma’ruf amin memandang sudah seharusnya Indonesia melakukan hal serupa.

Pada tahun 2021 lalu, Pemerintah melalui Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan sedang mempertimbangkan penggunaan energi nuklir akan dimulai pada tahun 2045.

PinterPolitik.com

Meskipun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP selama ini dianggap akan mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres), aspirasi internal masing-masing partai politik (parpol) nyatanya masih begitu dinamis.

Terbaru, dukungan sejumlah pengurus wilayah (DPW) PPP, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Banten, mengemuka untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024.

Nama Ganjar Pranowo belakangan menjadi begitu panas diperbincangkan setelah rivalnya di tiga besar elektabilitas survei capres, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan telah disokong parpol. Prabowo oleh Partai Gerindra dan Anies oleh Partai NasDem.

Ganjar akhirnya menjadi alternatif paling menarik untuk diusung mengingat parpol induknya, yakni PDIP, masih berambisi mengusung putri mahkota Puan Maharani sebagai kandidat RI-1.

Merespons suara internal, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengapresiasi setiap aspirasi pengurus daerah, termasuk usulan mengusung Ganjar.

Menariknya, Mardiono seolah cukup serius terhadap usulan itu dengan mengatakan pihaknya akan membahas secara khusus aspirasi tersebut bersama para ulama yang menjadi teladan PPP selama ini.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pembahasan dalam tajuk “halaqah ulama” akan dilakukan oleh sejumlah ulama di majelis-majelis PPP.

Setelah menelurkan hasil, keputusan nantinya akan dibawa ke musyawarah kerja nasional (mukernas) atau rapat pimpinan nasional (rapimnas) PPP sebagai langkah final di level partai.

Secara mekanisme, PPP kemudian akan membawanya ke forum KIB sebagai ketaatan asas dan komitmen politik yang telah terjalin sebelumnya.

Di titik ini, peran ulama tampak masih begitu diperhitungkan untuk menentukan sebuah keputusan strategis, dalam hal ini terkait sokongan ke kandidat pemimpin bangsa berikutnya.

Lalu, mengapa peran ulama bisa sekuat itu di perpolitikan nasional? Apakah peran itu masih signifikan di Pemilu dan Pilpres 2024?

Ulama Adalah Kunci?

Sebagaimana pola interaksinya sehari-hari dengan masyarakat dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ulama agaknya memang memegang peran signifikan dalam dimensi multiaspek, termasuk politik.

Pola itu kemudian menguak bahwa ulama memiliki sebuah “modal” yang mana disebut pula oleh Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu. Terdapat beberapa jenis modal yang dipaparkan Bourdieu dalam bukunya yang berjudul The Forms of Capital, salah satunya adalah modal sosial.

Istilah “modal” sendiri digunakan Bourdieu untuk memetakan hubungan-hubungan kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat.

Dalam pemikirannya, modal sosial merupakan properti individual, bukan kolektif, yang bersumber dari status sosial seseorang. Modal sosial ini dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan atas sekumpulan orang atau individu yang menguasai sumber daya.

Lebih lanjut, Bourdieu mengatakan bahwa modal sosial tidak tersedia secara alamiah bagi semua orang. Itu, hanya dapat diakses oleh mereka yang berusaha memperolehnya dengan mencapai posisi kekuasaan dan status dengan mengembangkan niat baik.

Dalam aplikasinya, modal sosial ternyata dapat dikonversi menjadi modal politik, persis seperti publikasi Regina Birner dan Heidi Wittmer yang berjudul Converting Social Capital into Political Capital.

Sejarahnya, peran ulama dalam politik memang telah ada sejak era sebelum Kemerdekaan. Kala itu, ulama tak hanya berperan menjadi pengobar semangat juang rakyat, tetapi juga turut aktif dalam merumuskan pondasi bangsa dan negara seperti K.H. Hasyim Asyari, K.H. Ahmad Dahlan, hingga K.H. Wahid Hasyim.

Di era Orde Baru, ulama tetap menjadi variabel penting dinamika politik di bawah kepemimpinan tangan besi Soeharto.

Setelah Reformasi, ulama bahkan berhasil merengkuh kursi kepemimpinan tertinggi negeri ini saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menggantikan Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 1999.

Begitu pula dengan Wakil Presiden ke-13 RI saat ini, K.H. Ma’ruf Amin yang merupakan ulama paling powerful di Indonesia sebagaimana dikatakan Greg Fealy dalam publikasinya di new mandala yang berjudul Ma’ruf Amin: Jokowi’s Islamic defender or deadweight?.

Selain itu, bukan rahasia jika secara secara sosiologi politik, karakteristik masyarakat Indonesia cenderung menempatkan ulama sebagai patron dalam kehidupan sosial.

Realitas tersebut pernah diungkap oleh Clifford Geertz dalam penelitianya yang bertajuk The Javanese Kijaji: The Changing Roles of A Cultural Broke. Antropolog Amerika Serikat (AS) itu menjelaskan bahwa yang membuat seorang kiai menjadi karismatik adalah karena perannya sebagai perantara budaya atau cultural broker.

Karena perannya itu, seorang ulama atau kiai dapat berfungsi sebagai pemersatu dalam masyarakat lingkungannya. Pun juga mempersatukan pilihan politik.

Secara praktik, ulama juga disebut-sebut dapat menjadi benteng bagi para aktor politik dari berbagai serangan rivalnya. Benarkah demikian?

Kunci Pertahanan Politik?

Proses politik di mana PPP menyebut akan membawa usulan mengusung Ganjar sebagai capres 2024 kiranya memang menunjukkan ulama masih memiliki posisi politik yang signifikan.

Terlebih, selain Ma’ruf, ulama karismatik lain, yakni mendiang K.H. Maimun Zubair meninggalkan tradisi politik berlandaskan keagamaan yang kuat di internal PPP. Persis sebagaimana penjelasan tersirat Fealy secara umum terhadap sosok ulama dalam perpolitikan Indonesia.

Namun, selain turut aktif dalam ajang perpolitikan sebagai hakikat ulama demi kebaikan masyarakat luas, para pemuka agama level atas ini juga dinilai memiliki peran tersendiri sebagai tameng bagi para aktor politik dalam sebuah persaingan.

Sian Troath dalam Indonesia: An Election of Identity Politics and Peace Offerings mengatakan momen saat Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapres merupakan langkah politik yang cerdas untuk melindungi dirinya dari serangan politik identitas.

Tanpa Ma’ruf Amin, Jokowi disebut akan terkena isu sensitif seperti komunisme dan anti-Muslim seperti yang terjadi pada Pemilu 2014 sebelumnya.

Troath menambahkan, Jokowi saat itu dinilai ingin memastikan bahwa Pemilu nanti akan berpusat pada masalah ekonomi dan berbagai sektor lain, bukan terkait politik identitas.

Dalam proses politik menjelang Pilpres 2019, Ma’ruf kemudian mengatakan bahwa dirinya menyesali telah turut andil dalam pergerakan massa yang mengirim Ahok ke penjara

Kala itu, dia juga tampak tidak sekeras ketika aktif di MUI. Bahkan, pada 2018 lalu Ma’ruf muncul dalam sebuah video, mengucapkan selamat merayakan Natal untuk umat Kristiani, sebuah hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya.

Oleh karena itu, selain sebagai rujukan keputusan strategis, terutama parpol beraliran Islam seperti PPP, ulama juga kiranya dapat menghadirkan jaminan keamanan politik tersendiri dalam rivalitas politik yang terkadang begitu kejam.

Kendati demikian, peran aktif ulama di ajang Pemilu dan Pilpres 2024 agaknya harus tampil sebagai aktor di balik layar, bukan lagi sebagai pemain utama layaknya Ma’ruf Amin di 2019. Mengapa begitu?

Selain dikarenakan persepsi pemilih yang tampak kian cerdas merespons politik beraroma identitas, terdapat riwayat historis tersendiri saat ulama turut proaktif dalam politik, kemenangan menjadi hal yang justru sulit didapat.

Selain fenomena Ma’ruf Amin yang tampak seperti sebuah anomali, Sunny Tanuwidjaja dalam tulisannya yang berjudul Political Islam and Islamic Parties in Indonesia menyiratkan bahwa agamaisasi politik atau kala aktor politik menunjukkan sisi keagamaan mereka, justru akan tampak kurang menarik di hadapan pemilih.

Dalam sejarahnya, selain Ma’ruf Amin, ulama yang tampil di depan panggung kerap menuai hasil yang kurang menggembirakan. Sebut saja Hasyim Muzadi di Pilpres 2004 saat mendampingi Megawati Soekarnoputri. Begitu pula kiranya dengan kecenderungan yang akan terjadi di Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.

Namun, sejauh mana peran ulama dalam merumuskan arah perpolitikan Indonesia – yang dipastikan akan memiliki pemimpin baru – tentu akan sangat menarik untuk dinantikan. (J61)