Dua elite Partai NasDem (Effendy Choirie dan Ahmad Ali) dan satu elite PKS (Habib Aboe Bakar Alhabsyi) sepakat bahwa cawapres Anies Baswedan tak harus dari parpol dan memang sebaiknya berlatarbelakang Nahdlatul Ulama (NU). Namun, sosok tersebut juga harus memiliki basis kuat dan berpengaruh.

Sementara itu, Partai Demokrat agaknya masih berharap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa menjadi cawapres Anies, namun tetap menyerahkan keputusan penunjukan kandidat RI-2 kepada sang capres.

Pemerintah melalui Ketua Badan Pengarah Papua yang juga Wapres RI Ma’ruf Amin menyebut krisis yang membuat enam warga meninggal dunia di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah bukan kelaparan, melainkan karena alasan kesehatan, kekeringan, dan cuaca.

Pemerintah sendiri telah menetapkan status tanggap darurat dan terus memasok bantuan ke lokasi. Akan tetapi, distribusi bantuan terkendala akses lokasi, cuaca, serta aspek keamanan akibat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

PinterPolitik.com 

Suka atau tidak, istilah “ban serep” kepalang menjadi stereotipe yang belakangan ini lekat dengan jabatan wakil presiden (Wapres). Begitu juga dengan antisipasi terhadap calon wakil presiden (cawapres) di kontestasi elektoral 2024. 

Bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo, misalnya, yang dinilai wajib menggandeng cawapres mumpuni dengan tingkat keterpilihan yang tinggi, tak hanya sebagai ban serep. 

Hal itu disampaikan oleh Pengamat Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa yang mana sang kandidat RI-2 juga harus mampu menyeimbangkan koalisi serta menentukan kemenangan final di Pilpres 2024 mendatang. 

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya pada Januari lalu juga menggunakan frasa “ban serep” saat berbicara mengenai cawapres Anies. 

Dirinya memastikan kandidat pendamping Anies bukan sosok yang hanya menggunting pita dan mengistilahkan kolaborasi RI-1 dan RI-2 sebagai dwi tunggal. 

Prabowo pun demikian. Di pilpres ketiganya setelah selalu gagal, Prabowo tentu tak ingin mencitrakan hanya menggandeng ban serep di 2024. 

Sulit dipungkiri kiranya, stereotipe “ban serep” atau generasi muda menyebutnya away from keyboard (afk) kian tenar setelah sosok Ma’ruf Amin dipilih oleh koalisi pengusung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019, berhasil memenangkan pertarungan, dan mengampu jabatan. 

Seperti diketahui, Ma’ruf Amin sama sekali tak diperhitungkan hingga menit akhir dalam penentuan sosok cawapres untuk mendampingi Jokowi. 

Oleh karena itu, sejumlah nama cawapres yang disebut-sebut tak akan sekadar menjadi ikon Istana pada 2024 kini bermunculan. 

Akan tetapi, impresi ban serep terhadap sosok Wapres kiranya tak akan hilang begitu saja mengingat tupoksinya yang memang secara konstitusi berada di bawah bayang-bayang presiden. 

Karier politik sosok Wapres pasca menjabat sendiri tak jarang malah meredup karena posisinya yang tak terlampau signifikan dalam ekosistem serta diskursus politik dan pemerintahan. 

Lalu, benarkah demikian? 

Kutukan Wapres? 

Saat aktor maupun koalisi politik berlomba-lomba menjanjikan cawapres yang akan mendampingi kandidat Presiden ke-8 RI kelak bukanlah “ban serep”, hakikat seorang Wapres di negara demokrasi sendiri kiranya tetap tak bisa dilawan. 

Tidak hanya terjadi di Indonesia, impresi dan fenomena ban serep Wapres juga terjadi di hampir seluruh negara demokrasi, termasuk Amerika Serikat (AS). 

Jika ditelaah secara umum berdasarkan konstitusi masing-masing negara, posisi Wapres memang tampak tidak begitu signifikan, baik secara politik maupun dalam menentukan kebijakan secara langsung.  

Dalam publikasi berjudul The Curse of the Vice Presidency, profesor ilmu politik di Rhodes College AS Michael Nelson mengistilahkan fenomena tersebut dengan “kutukan wakil presiden”. 

Nelson menganalisis kecenderungan mereka yang menjabat sebagai Wapres justru mengalami penurunan pengaruh politik. Ihwal yang tidak terlepas dari posisi Wapres yang memang lemah secara konstitusional. 

Di Indonesia sendiri, tugas Wapres berdasarkan konstitusi dapat ditemukan, salah satunya, dalam buku Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945 yang ditulis oleh Moh. Kusnardi dan Bintan M. Saragih. 

Terdapat empat tugas seorang Wapres RI dijabarkan. Pertama, membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya. Kedua, menggantikan Presiden jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan.  

Ketiga, memperhatikan secara khusus, menampung masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. 

Keempat, melakukan pengawasan operasional pembangunan, dengan bantuan departemen, lembaga nondepartemen, dalam hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau deputi pengawasan dari lembaga nondepartemen yang bersangkutan. 

Pada Januari 2020 silam, Wapres Ma’ruf Amin pun sempat mengeluarkan pernyataan yang kiranya lebih dari cukup untuk menjawab kritik ban serep kepadanya dengan mengatakan “kalau Wakil Presidennya menonjol nanti ada matahari kembar,”. 

Jika ditafsirkan, dua matahari berarti sebuah kemustahilan dalam semesta demokrasi saat ini. 

Itu tampak bukan untuk menjadi justifikasi atau mengamini frasa “ban serep”, melainkan sebuah testimoni dari sudut pandang orang pertama bahwa kutukan Wapres seolah tak bisa dihindari. 

Kendati demikian, dalam politik dan pemerintahan tanah air sejak era Presiden ke-1 RI Soekarno hingga saat ini, posisi Wapres tak melulu meninggalkan stigma kurang substansial. 

Bahkan, dalam beberapa skenario politik spesifik, posisi Wapres adalah batu loncatan untuk menjadi presiden sebelum menjadikan riwayat posisi itu sebagai legitimasi politik kekuasaannya seperti yang terjadi pada Megawati Soekarnoputri. 

Ya, di tengah transisi politik pasca Reformasi, Megawati muncul sebagai ikon perubahan dengan momentum dan kekuatan politik terbaik. 

Setelah menjadi RI-2 mendampingi Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999, angin politik membawa Megawati ke kursi RI-1 setelah MPR mencopot Gusdur. 

Meski hanya menjabat sejak 2001 hingga 2004, Megawati kemudian menjelma menjadi iron lady yang berpengaruh hingga kini dalam perpolitikan tanah air, salah satunya berkat titian karier sebagai Wapres. 

Lantas, dengan ekspektasi antitesa sebagai ban serep, seperti apa proyeksi kiprah cawapres maupun Wapres pada 2024? 

Wapres 2024 Beda? 

Dalam bursa cawapres 2024, tak hanya terdapat nama tokoh dengan kendaraan politik seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sandiaga Uno, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), hingga Ridwan Kamil. 

Kandidat cawapres “tanpa tuan” dengan latar belakang berbeda tampak juga cukup potensial untuk mendampingi tiga kandidat bacapres. Sebut saja Mahfud MD, Erick Thohir, Nasaruddin Umar, hingga Andika Perkasa. 

Menariknya, Wapres parpol dan nonparpol seolah silih berganti menjabat sejak pemilu langsung pertama Indonesia pasca Reformasi pada tahun 2004. 

Setelah Jusuf Kalla (JK) yang berasal dari Partai Golkar menang di Pilpres 2004 bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Boediono yang nonpartisan berhasil menggantikan JK setelah sukses di Pilpres 2009 bersama presiden petahana. 

Menariknya, di Pilpres 2014, JK kembali ke kursi RI-2 setelah memenangkan kontestasi dengan berduet bersama Jokowi. Setelahnya, sosok “tanpa tuan” Ma’ruf Amin menggantikan JK sebagai Wapres sejak 2019 hingga saat ini. 

Sastrawan AS Samuel Langhorne Clemens atau yang tenar dengan nama pena Mark Twain pernah mengatakan “history doesn’t repeat itself, but it often rhymes” atau bermakna sejarah tidak berulang, melainkan sering memiliki rima. 

Begitu pula yang kemungkinan terjadi di Pilpres 2024 saat nama cawapres dan Wapres yang boleh jadi menang adalah sosok dengan kendaraan politik. 

Dengan kata lain, jika berkaca pada riwayat jabatan Wapres Megawati pada 1999 sampai 2001 plus karier politiknya setelah itu, Wapres partisan yang bisa saja terpilih di 2024 bukan tidak mungkin akan memiliki karier politik apik ke depan. 

Jika Megawati diuntungkan berbagai faktor di PDIP, kisah JK kiranya dapat menjadi preseden lain. 

Saat menjadi Wapres ke-10 dan ke-12 RI, JK dikenal menjadi anomali karena pengaruh dan kekuatannya yang tak kalah dari SBY maupun Jokowi. Pengaruh politik personal JK jamak dinilai menjadi faktor utamanya. 

Dan jika cawapres dan kemungkinan Wapres ke-14 RI kelak adalah sosok potensial yang memiliki kendaraan politik, bukan tidak mungkin posisinya itu akan menjadi batu loncatan bagi karier dan pengaruh politiknya yang signifikan di kemudian hari. 

Sebagai catatan, berdasarkan peraturan ketatanegaraan Indonesia, Wapres adalah pengganti pertama saat Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. 

Dengan probabilitas tak ada yang tak mungkin dalam skenario perjalanan politik dan pemerintahan, Wapres pada 2024 kelak pun tak menutup kemungkinan bisa mengulang apa yang pernah Megawati alami. 

Namun demikian, persetujuan parlemen hingga adu daya tawar dalam koalisi politik menjadi prasyarat utama dari pintu masuk signifikansi sosok Wapres tersebut selanjutnya. 

Oleh karena itu, akan sangat menarik menantikan siapa saja sosok cawapres pada Pilpres 2024 nanti. (J61) 

Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) semakin yakin menjadi cawapres Prabowo Subianto. Selain mengaku mendapat mandat dari Kiai NU, Cak Imin juga menunjukkan manuver penguat cawapresnya dengan menyambangi Wapres dan mantan Wapres.

Diketahui selama bulan Mei ini, Cak Imin rajin sowan ke RI-2 dan eks RI-2, mulai dari Try Sutrisno, Hamzah Haz, Jusuf Kalla, Boediono, serta Ma’ruf Amin.

Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengklaim didukung Wapres Ma’ruf Amin untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024. Sebelumnya, Cak Imin juga diketahui bersilaturahmi ke dua mantan Wapres, yakni Jusuf Kalla dan Hamzah Haz.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengatakan Cak Imin sangat layak menjadi cawapres Prabowo Subianto mengingat PKB adalah parpol yang pertama kali dan konsisten mendukung koalisi dan pencapresan sang mantan Danjen Kopassus itu. Namun, Cak Imin tampaknya harus bersaing dengan nama potensial lain untuk mendampingi Prabowo, mulai dari Yusril Ihza Mahendra sampai Mahfud MD.

PinterPolitik.com

“Lantas, dunia ini siapa yang melanjutkan?” – K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden (Wapres) RI

Beberapa waktu lalu, selebgram sekaligus YouTuber Gita Savitri alias Gitasav ramai diperbincangkan karena memberikan tanggapan terkait childfree — pilihan yang mana pasangan atau seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak. 

Gitasav memberikan komentar bahwa pilihan childfree bisa dijadikan sebagai cara untuk membuat dirinya awet muda secara alami.

Komentar tersebut menuai berbagai kritikan. Bahkan, namanya sempat menjadi trending topic di Twitter. Membahas soal pilihan untuk memiliki keturunan, memang sih sudah menjadi pilihan hidup setiap individu masing-masing. 

Hmm, karena ramai pembicaraan soal childfree, hal ini membuat Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin sampai ikut memberikan respons lho. Wah, kalau gitu, Mbak Gitasav termasuk beruntung nih karena bisa dapat respons dari Pak Wapres. Soalnya, biasanya, beliau irit ngomong. Hehe.

Menanggapi childfree tersebut, Pak Ma’ruf memiliki perbedaaan pendapat dengan Gitasav. Pak Ma’ruf tidak sepakat dengan konsep childfree dengan memberikan tanggapan bahwa manusia harus berkembang biak untuk bisa terus mengelola bumi sampai berakhir (baca: kiamat). 

Tidak hanya itu, Pak Ma’ruf berpendapat bahwa esensi pernikahan adalah dengan memiliki keturunan. Pak Ma’ruf khawatir bahwa, jika tidak ada keturunan, dunia siapa yang akan melanjutkan apabila tidak ada generasi penerus.

Biasanya nih, konsep untuk meneruskan garis keturunan terdapat pada kalangan kerajaan nih. Mengacu pada tulisan Jackie Abel & Clifford Stevenson yang berjudul Defending the Faith(s)? Democracy and Hereditary Right in England, konsep hereditary monarch dapat dimaknai sebagai pemberian status raja atau ratu yang didasarkan dengan garis keturunan.

Biasanya, garis utama penerus takhta kerajaan harus memiliki keturunan supaya tetap bisa menurunkan takhta kerajaan kepada pemilik garis keturunan.

Wah, konsep yang mengandalkan garis keturunan berkaitan juga dengan dinasti politik nih karena mengandalkan sistem reproduksi kepemimpinan hanya berdasarkan darah dan garis keturunan ke beberapa orang saja.

Menariknya, putri keempat Pak Ma’ruf, Siti Nur Azizah Ma’ruf, juga sempat mencalonkan diri pada Pilkada Tangerang Selatan 2020. Walaupun mendapat kekalahan di Pilkada Tangerang Selatan, setidaknya Azizah sudah pernah mencoba “privilegeI” yang didapat secara tidak langsung dari ayahnya. Ya, nggak sih? Hehe.

Memang sih, pilihan untuk melakukan childfree tentu harus didasarkan atas beberapa pertimbangan. Jika mempunyai anak, sudah pasti akan memiliki tanggung jawab yang besar. 

Tidak jarang, bahkan, orang tua memiliki ekspektasi yang besar terhadap anak untuk menjadi sukses. Ini malah menjadi beban lho buat anak. Kan, kasihan… ☹

Hmm, mungkin, Pak Ma’ruf tidak sepakat dengan konsep childfree karena tetap ingin ada yang melanjutkan kepemimpinannya – bukan hanya perihal mengelola bumi saja yang dimaksud tetapi harus ada yang tetap melanjutkan roda pemerintahan juga? Atau Pak Ma’ruf sempat menaruh ekspektasi yang besar terhadap anak – seperti orang tua pada umumnya yang menginginkan anaknya sukses? (S85)

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberi tanggapan soal hangatnya perdebatan childfree akhir-akhir ini. Tegas Ma’ruf, manusia harus berkembang biak untuk mengambangkan bumi. Melanjutkan keturunan juga merupakan salah satu fungsi dari pernikahan. Tanya Ma’ruf, jika tidak memiliki keturunan, siapa yang melanjutkan kehidupan di bumi?

Perdebatan soal childfree hangat kembali akhir-akhir karena tanggapan influencer Gita Savitri yang menyebut tidak memiliki anak menjadi obat awet muda.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan ceramah keagamaan di acara Ijtima Ulama Nusantara yang diselenggarakan PKB (13/01/23). Ma’ruf mengapresiasi peran dan kiprah para ulama di berbagai bidang, termasuk di politik. Namun, Ma’ruf mengingatkan agar ulama menjaga keutuhan masyarakat dengan tidak menjadi kompor yang menyulut pembelahan.

Berdasarkan survei LSI Denny JA pada November 2018, ulama merupakan sosok yang paling didengar imbauannya oleh masyarakat. Ulama didengar sebesar 51,7 persen. Angkanya jauh di atas politisi sebesar 11 persen dan pengamat yang hanya 4,5 persen.

PinterPolitik.com

“The personal stats are good, but the collective is better” – Kylian Mbappé Lottin, pemain sepak bola profesional asal Prancis

Di akhir tahun 2022 kemarin, kita dihebohkan dengan pertandingan-pertandingan sepak bola yang digelar dalam rangkaian kegiatan Piala Dunia 2022 di Qatar. Berbagai kejutan pun terus bermunculan di setiap babak turnamen global ini.

Pada pertandingan final antara tim nasional (timnas) Argentina dan Prancis, misalnya, muncul satu pemain yang tampak sangat bersinar. Siapa lagi kalau bukan Kylian Mbappé Lottin?

Pemain striker timnas Prancis satu ini dinilai memainkan permainan yang sangat ciamik dalam membobol gawang Argentina. Gimana nggak? Mbappé menjadi satu-satunya pemain Prancis yang menggolkan tiga skor (hat-trick) di babak kedua – merupakan sebuah comeback epik dari Prancis yang sempat ketinggalan dua gol di babak pertama.

Nggak heran sih kalau banyak orang menilai bahwa Mbappé merupakan pemain muda yang bakal bisa menjadi pemain besar di masa depan. Mbappé pun mendapatkan penghargaan Golden Boot di turnamen ini.

Selain itu, kisah Mbappé di Piala Dunia 2022 tidak hanya berhenti di persoalan kemampuannya, melainkan juga bagaimana dirinya masih berkomunikasi dengan teman se-tim-nya di Paris Saint-Germain F.C. (PSG) – bernama Achraf Hakimi – yang bermain untuk Maroko ketika melawan Prancis di semifinal.

Mbappé dan Hakimi bisa dibilang merupakan dua orang sahabat yang kerap menghabiskan waktu bersama. Bahkan, ketika liburan ke New York, Amerika Serikat (AS), mereka pun pergi berjalan-jalan berduaan.

Hmm, uniknya, nggak ada orang yang tahu kalau dua orang ini adalah dua pemain profesional. Ya, iyalah. Wong mereka pakai jaket dan hoodie yang menutupi muka mereka. Selain itu, mereka juga menggunakan masker.

Tujuannya sih, supaya tidak ada orang yang mengganggu liburan mereka di New York. Ya, kali, masa liburan harus terganggu sama para fans juga?

Hmm, kalau dipikir-pikir, mungkin, apa yang dilakukan Mbappé dan Hakimi ini adalah blusukan yang sebenarnya kali ya? Lha, gimana? Secara nggak langsung, kan, mereka jadi tahu kehidupan sehari-hari New York yang sebenarnya – tanpa harus tertutupi oleh “gimmick” apapun.

Boleh jadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meniru cara Mbappé dan Hakimi nih. Kan, Pak Jokowi suka blusukan juga, toh? Lumayan, nanti jadi bisa tahu gimana kondisi masyarakat yang sebenarnya – tentunya tanpa bagi-bagi sembako atau kaos ya, Pak. Hehe.

Atau nih, sebenarnya, apa yang perlu dipelajari dari Mbappé dan Hakimi bukanlah hanya soal blusukan-nya aja nih, Pak. Kekompakan duo teman setim ini tampaknya juga perlu ditiru Pak Jokowi – katakanlah dengan memperbanyak blusukan bersama Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin.

Pasalnya, belajar dari negara-negara lain seperti AS, wapres di sebuah negara demokratis memiliki peran penting untuk menggantikan presiden ketika tidak available – mengacu pada buku Michael Nelson yang berjudul Choosing the Vice President.  

Kan, kasihan ya Pak Kiai Ma’ruf. Makin ke sini, kok ya makin jarang terlihat bersama Pak Jokowi? Hehe. Lagipula, masa iya teman se-tim jauh-jauhan dan jarang ketemu sih? Ya nggak, guys? (A43)

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin seringkali tidak mendapat perhatian publik dan kerap dijuluki away from keyboard (AFK) oleh netizen. Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya stigma tersebut antara lain tidak adanya penjelasan khusus terkait tugas pembantu presiden, pemberitaan wapres yang tidak terlalu mengundang perhatian publik, pencalonannya dinilai hanya dituju untuk meraup suara, dan tidak adanya background politik yang fenomenal layaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi).