Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pergantian sejumlah Dirjen di kementerian strategis bukan sekadar mutasi birokrasi. Di balik reposisi senyap itu, tersimpan pertarungan lebih besar: siapa sebenarnya yang mengendalikan negara—menteri hasil demokrasi atau jejaring administratif yang bertahan melampaui rezim? “Bedol Dirjen” mungkin bukan soal jabatan, melainkan perebutan cara negara berpikir.

PinterPolitik.com

Di negara modern, kekuasaan tidak selalu bergerak melalui pidato presiden atau keputusan menteri. Sering kali, ia bekerja lebih sunyi, lewat meja anggaran, nota dinas, revisi teknokratis, hingga tanda tangan pejabat eselon yang nyaris tak dikenal publik.

Karena itu, ketika sejumlah direktur jenderal di berbagai kementerian strategis mendadak mengundurkan diri, digeser, atau dicopot dalam waktu berdekatan, peristiwanya tampak tidak bisa dibaca sekadar sebagai rutinitas birokrasi.

Di bawah komando Maruarar Sirait di Kementerian Perumahan dan Permukiman Rakyat, dua Dirjen mengalami pergantian, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Azis Andriansyah dan Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran.

Di Kementerian Keuangan yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa, nama Dirjen Anggaran, Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu ikut bergeser dari posisi strategisnya.

Sementara di Kementerian Pekerjaan Umum di bawah Dody Hanggodo, Dirjen Sumber Daya Air, Dwi Purwantoro dan Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana mengudnurkan diri.

Publik mungkin melihatnya sebagai mutasi biasa. Namun dalam politik administrasi modern, pergantian pejabat level Dirjen hampir tidak pernah netral.

Sebab Dirjen bukan sekadar pelaksana. Mereka adalah “otak operasional” negara: penerjemah visi politik menjadi desain teknokrasi. Menteri boleh berganti lima tahun sekali, tetapi Dirjen sering kali menjadi memori institusional yang bertahan lintas rezim.

Di titik inilah narasi “deep state” mulai menemukan relevansinya—bukan dalam pengertian konspiratif ala film politik, melainkan sebagai jaringan kekuasaan administratif yang memiliki daya tahan lebih panjang dibanding kekuasaan elektoral.

Negara modern, meminjam istilah Michel Foucault, bekerja bukan hanya melalui hukum dan kekerasan, tetapi melalui governmentality, saay kemampuan mengatur cara masyarakat dipahami, dihitung, dan diarahkan.

Dalam sistem seperti itu, Dirjen bukan sekadar pejabat administratif, melainkan operator utama dari cara negara “melihat” rakyatnya.

Karena itu, fenomena “bedol Dirjen” sesungguhnya bukan hanya soal pergantian nama. Ia dapat dibaca sebagai upaya mengganti cara negara berpikir. Mengapa demikian?

Perbaiki POV Dirjen

Dalam bukunya Seeing Like a State, James C. Scott menjelaskan bahwa negara pada dasarnya adalah “mesin penglihatan”. Negara harus menyederhanakan realitas sosial yang rumit menjadi angka, kategori, indikator, dan peta agar bisa dikendalikan.

Dari sinilah lahir konsep seperti masyarakat miskin, proyek prioritas, risiko fiskal, hingga kawasan strategis nasional.

Namun, siapa yang menentukan definisi-definisi itu?

Jawabannya sering kali bukan menteri, melainkan birokrasi permanen di bawahnya. Dirjen menentukan data mana yang dianggap valid, proyek mana yang layak didanai, risiko mana yang dianggap mendesak, dan kebijakan mana yang realistis untuk dijalankan.

Dengan kata lain, mereka bukan sekadar pelaksana kebijakan—mereka adalah penyusun batas kemungkinan negara.

Karena itu, ketika dua Dirjen sekaligus diganti dalam kementerian yang mengelola fiskal, infrastruktur, dan perumahan, yang berubah bisa jadi bukan hanya personel, melainkan logika negara itu sendiri.

Di Kementerian Keuangan misalnya, posisi Dirjen Anggaran bukan hanya soal administrasi APBN. Ia menentukan prioritas pembangunan nasional: siapa mendapat alokasi, sektor mana dipercepat, dan visi politik mana yang diterjemahkan menjadi uang.

Pergantian di level ini dapat dibaca sebagai sinyal perubahan “bahasa fiskal” pemerintahan.

Begitu pula di Kementerian Pekerjaan Umum. Infrastruktur bukan sekadar beton dan jalan raya. Ia adalah instrumen politik spasial: menentukan wilayah mana yang tumbuh, siapa yang terkoneksi, dan siapa yang tertinggal. Maka pergantian Dirjen SDA dan Cipta Karya menyentuh inti dari distribusi kekuasaan pembangunan.

Sementara di kementerian perumahan, reposisi pejabat dapat dibaca sebagai pertarungan mengenai definisi kesejahteraan itu sendiri.

Apakah negara ingin tetap memakai pola lama pembangunan perumahan berbasis proyek dan rente lahan? Atau bergerak ke model baru yang lebih populis dan langsung menyentuh kelas bawah?

Di sinilah konsep deep state perlu dibersihkan dari kesan murahan. Deep state bukan selalu organisasi rahasia. Ia bisa hadir dalam bentuk yang lebih banal namun jauh lebih kuat: budaya birokrasi yang terlalu mapan untuk diubah oleh satu pemilu.

Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai habitus, pola berpikir yang begitu mengakar hingga dianggap alamiah. Dalam konteks birokrasi Indonesia, habitus itu terlihat dalam cara anggaran disusun, proyek diprioritaskan, dan prosedur dipertahankan meski rezim berganti. Maka sering kali, menteri datang membawa visi baru, tetapi birokrasi lama tetap memaksa negara berjalan di rel lama.

Karena itu, “bedol Dirjen” dapat dibaca sebagai upaya memutus habitus tersebut.

Antara Konsolidasi dan Rebut Kembali Negara

Namun, pertanyaan paling penting bukanlah apakah pergantian ini benar atau salah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, apakah negara sedang melakukan konsolidasi kekuasaan—atau justru sedang berusaha merebut kembali dirinya sendiri?

Di banyak negara berkembang, problem utama bukan kurangnya visi politik, melainkan resistensi administratif. Pemerintah dipilih rakyat, tetapi implementasi kebijakan sering tersandera oleh jejaring teknokrasi yang memiliki loyalitas, ritme, dan kepentingannya sendiri.

Inilah yang oleh Max Weber pernah diperingatkan sebagai “sangkar besi birokrasi”, sistem administratif yang akhirnya lebih kuat daripada kehendak politik itu sendiri.

Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai hal itu. Dari Orde Baru hingga reformasi, birokrasi sering kali menjadi rezim yang paling stabil di tengah pergantian elite politik. Presiden berubah, partai berganti, tetapi pola administrasi tetap bertahan. Bahkan dalam beberapa kasus, birokrasi justru menjadi kekuatan yang menentukan siapa yang berhasil memerintah dan siapa yang gagal.

Karena itu, fenomena mutasi Dirjen lintas kementerian strategis hari ini mungkin merupakan sinyal bahwa pemerintahan baru menyadari satu hal penting: memenangkan pemilu tidak otomatis berarti menguasai negara.

Negara modern terlalu kompleks untuk dikendalikan hanya melalui pidato politik. Ia dikendalikan oleh sistem data, algoritma anggaran, mekanisme administrasi, dan jejaring pejabat yang bekerja jauh dari sorotan publik.

Dalam sistem seperti ini, mengganti menteri tanpa mengubah struktur birokrasi ibarat mengganti sopir tanpa menyentuh mesin kendaraan.

Namun ada risiko besar dari proses ini. Jika pergantian dilakukan semata demi loyalitas politik, negara bisa jatuh pada politisasi birokrasi yang justru melemahkan profesionalisme.

Tetapi jika tidak ada perubahan sama sekali, pemerintahan akan tersandera oleh inersia administratif yang membuat visi politik kehilangan daya.

Di sinilah keseimbangan menjadi penting. Negara membutuhkan birokrasi yang stabil, tetapi juga adaptif. Profesional, tetapi tidak kebal terhadap mandat demokrasi.

Loyal pada institusi, tetapi tidak berubah menjadi oligarki administratif yang merasa lebih permanen daripada rakyat yang memilih pemerintah.

Maka pada akhirnya, fenomena “bedol Dirjen” bukan sekadar cerita tentang mutasi pejabat. Ia adalah cermin dari pertanyaan yang lebih besar mengenai masa depan negara Indonesia: siapa sebenarnya yang mengendalikan arah republik ini?

Apakah para pejabat politik yang memperoleh legitimasi dari rakyat? Ataukah jaringan administratif yang menguasai bahasa teknokrasi, data, dan anggaran?

Dan mungkin, di situlah inti persoalannya, negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berkuasa, tetapi oleh siapa yang menentukan cara kekuasaan itu memahami dunia. (J61)

Elite negara dan taipan kumpul di Meikarta bangun 140 ribu rusun. Mungkinkah ini adalah manuver catur politik tingkat tinggi?

PinterPolitik.com

“They bridge the gap between elites who control resources and those who seek them, constantly negotiating the terms of political and material exchange.” – Edward Aspinall & Ward Berenschot (Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia, 2019)

Cupin menyeruput kopi arabika hangatnya di pagi hari yang cerah sambil menatap layar kaca yang sedang menyiarkan sebuah momen bersejarah bagi konstelasi politik nasional. Di benaknya, intrik tingkat tinggi yang tersaji di layar televisi itu tampak bak pusaran perebutan takhta yang rumit dalam semesta Game of Thrones.

Layar televisi tersebut secara langsung memutar siaran seremoni groundbreaking yang berlangsung meriah di kawasan Cikarang pada tanggal 8 Maret 2026. Acara pencangkulan tanah perdana ini jelas bukan sekadar liputan bisnis properti biasa bagi mereka yang jeli dalam membaca peta pergeseran kekuasaan.

Di atas hamparan lahan strategis seluas 30 hektare di Meikarta, lembaran sejarah baru terkait tata ruang dan perumahan Indonesia sedang ditorehkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tampak memancarkan aura penuh percaya diri saat memimpin peletakan batu pertama untuk 140 ribu unit rusun subsidi.

Di sisi sang Menteri, berdiri kokoh deretan tokoh sentral yang mewakili pusaran gravitasi pemerintahan dan episentrum bisnis kapital. Hadir secara langsung Hashim Djojohadikusumo sang Ketua Satgas Perumahan, Rosan Roeslani sebagai CEO Danantara, serta Mochtar dan James Riady dari Lippo Group.

Cupin menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran raksasa-raksasa ini di satu panggung yang sama adalah sebuah manuver simbiotis yang sangat memukau secara politis. Di atas podium Meikarta, Ara melontarkan sanjungan bertubi-tubi yang dirangkai secara elegan kepada Hashim, Rosan, hingga keluarga Riady.

Bagi penonton awam, rentetan pujian ini mungkin hanya terdengar seperti sekumpulan basa-basi protokoler yang lazim diucapkan seorang birokrat di depan publik. Namun, Cupin tahu persis bahwa dalam panggung dramaturgi politik, setiap afirmasi yang keluar dari mulut menteri memiliki tingkat presisi taktis yang luar biasa tinggi.

Sang menteri sesungguhnya sedang menyusun harmonisasi ruang, memastikan setiap pihak merasa dihormati dan mendapatkan insentif psikologis yang setara. Ia memastikan tidak ada satu pun yang merasa dirugikan dari transaksi mega-proyek ini melalui validasi publik yang hangat.

Kawasan Meikarta sebelumnya identik dengan narasi kelam berupa rentetan skandal perizinan, operasi KPK, dan bayang-bayang krisis kepercayaan konsumen yang masif. Proyek raksasa yang pernah dilabeli secara peyoratif sebagai “kota hantu” ini kini bertransformasi radikal menjadi etalase megah untuk program populis Presiden Prabowo.

Perubahan nasib yang drastis ini membuat Cupin mengerutkan dahi sambil mencatat sebuah anomali strategi yang dieksekusi secara teramat cemerlang. Ia melihat dengan jelas bagaimana fondasi bisnis yang dulunya runtuh akibat persoalan tata kelola, kini berhasil direkonstruksi menggunakan perekat kekuasaan oligarkis.

Sebuah permainan catur tingkat tinggi sedang dipertontonkan di ruang publik, dan hamparan Meikarta adalah wujud fisik dari papan caturnya. Langkah pertama yang sangat krusial telah resmi dibuat, mengundang decak kagum sekaligus memantik diskursus yang tajam di kalangan pengamat.

Apakah rentetan pujian Ara merupakan indikasi dari kerentanan posisinya secara politis, atau justru sebuah strategi penguasaan arena yang tak kasat mata? Lantas, bagaimana sang menteri menavigasi perannya di tengah kepungan para oligark besar dan elite ring satu Istana?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Manuver Sang Bishop: Maruarar Sirait

Dalam anatomi permainan catur kekuasaan ini, peran krusial Maruarar Sirait memancarkan daya tarik analitis yang sangat memikat untuk dibedah. Ia bermanuver dengan keanggunan dan kehati-hatian seorang bishop atau peluncur, yang selalu merancang langkah serangnya secara diagonal.

Langkah diagonal ini merepresentasikan bahwa Ara tidak pernah menyerang secara frontal atau bertabrakan secara linier dengan kepentingan pihak lain. Sang Menteri menyilang dengan begitu luwes menembus sekat-sekat kaku birokrasi dan tingginya ego korporasi melalui sudut-sudut yang sering kali tidak terduga.

Cupin menyoroti satu fakta fundamental yang tak terbantahkan, yakni Ara bukanlah inisiator utama dari berjalannya program 3 juta rumah milik Presiden Prabowo. Ia juga tidak memiliki otoritas atas lahan Lippo tersebut, maupun memegang kunci brankas anggaran yang sepenuhnya dikendalikan oleh Danantara dan APBN.

Namun, tanpa kecerdasan komprehensif Ara dalam merajut komunikasi, ketiga elemen raksasa tersebut tidak akan pernah bersilangan di Meikarta pada 8 Maret 2026. Di sinilah letak kejeniusan paripurna seorang Ara yang menempatkan dirinya untuk bertindak sebagai maestro political brokerage paling andal di kabinet.

Ia menguasai betul keahlian mempertemukan beragam aktor dengan kepentingan yang saling bertolak belakang ke dalam satu transaksi besar yang saling menguntungkan. Ara berhasil menerjemahkan ambisi besar Prabowo menjadi bahasa yang dipahami Lippo, sekaligus mengkonversi hibah tersebut menjadi laporan memukau bagi Istana.

Dalam literatur akademik ilmu politik, praktik ini sangat sejalan dengan tesis dalam buku fenomenal Democracy for Sale karya Edward Aspinall dan Ward Berenschot. Keduanya mengelaborasi secara apik bagaimana makelar politik di negara berkembang berfungsi sebagai jembatan esensial pengkonversi modal kapital swasta menjadi utilitas kerakyatan.

Dalam kacamata murni political brokerage, untaian puji-pujian yang ditebarkan Ara di atas podium sejatinya adalah sebuah sertifikat pengakuan publik berskala nasional. Hashim selaku representasi keluarga Presiden menerima penghormatan tertinggi, Rosan mendapatkan sorotan kapasitas finansial, dan Lippo berhasil memanen buah rehabilitasi reputasi.

Sebagai negosiator yang teramat ulung, Ara menggaransi bahwa tidak akan ada satu pihak pun yang merasa terdegradasi maruahnya dalam mega-proyek ini. Transaksi politik tingkat tinggi yang sejati memang selalu ditandai oleh kepulangan semua pihak ke rumah masing-masing dengan membawa perasaan menang.

Bagi roda laju pemerintahan Prabowo, manuver diagonal Ara di Meikarta ini secara brilian menjawab kebutuhan politik mendesak akan hadirnya output fisik yang instan. Negara tiba-tiba memperoleh lahan shovel-ready secara cuma-cuma dan berkesempatan langsung membangun tanpa tersandera oleh berbelitnya proses pembebasan lahan.

Melalui perhelatan kolosal ini, Ara sukses mendemonstrasikan nilai tawarnya yang sangat mahal kepada Sang Presiden dengan cara yang teramat taktis. Sang menteri membuktikan kesanggupannya merangkul kekuatan kapital besar demi menyokong agenda populis negara tanpa membebani postur APBN secara langsung.

Di tengah terbangunnya kultur kabinet di mana para pembantu presiden saling berlomba menyajikan hasil, Ara hadir menancapkan sesuatu yang sangat konkret. Ia melampaui batasan presentasi powerpoint standar dengan menyajikan 30 hektare tanah siap bangun beserta ribuan helm proyek sebagai manifestasi eksekusi yang nyata.

Lantas, jika Ara dengan cerdik bertindak sebagai bishop perangkai visi, siapa sebenarnya yang mengambil lompatan kuda hitam dalam skema kolaborasi ini? Bagaimana sang pemilik modal meletakkan bidaknya demi memastikan kelangsungan imperium bisnisnya di tengah pusaran deras arus politik populis?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Lompatan Sang Knight: Lippo Group

Apabila Ara menempati posisi sentral yang krusial sebagai bishop, maka Lippo Group yang dinakhodai oleh keluarga Riady beraksi cermat sebagai bidak knight atau ksatria. Bidak ksatria dibekali keistimewaan taktis mematikan berupa gerakan melompat dalam pola L yang tak bisa ditiru dan mampu mengangkangi halangan bidak lain.

Inilah wujud nyata manuver brilian Lippo di Meikarta yang sukses besar mendobrak kelaziman hitungan untung-rugi bisnis secara konvensional. Keluarga Riady sejatinya memiliki opsi yang jauh lebih aman untuk sekadar menjual sisa lahannya secara private dan membiarkan sejarah krisis perlahan dilupakan.

Namun, mereka mengambil langkah berani menghibahkan lahan premium kepada negara dan menjadikan kawasan Meikarta sebagai bagian integral dari pusaran agenda nasional. Cupin tersenyum mafhum saat membedah kedalaman manuver ini, menyadari sepenuhnya bahwa penyerahan lahan ini bukanlah murni digerakkan oleh kepolosan filantropi sosial belaka.

Keputusan radikal yang diambil Taipan Riady tersebut sejatinya berpijak kuat pada kalkulasi bisnis-politik tingkat tinggi yang didesain tajam untuk proteksi jangka panjang. Akademisi terkemuka Jeffrey Winters dalam mahakaryanya yang berjudul Oligarchy telah menguraikan secara komprehensif mengenai strategi abadi pertahanan kekayaan kaum elit ini.

Winters menjelaskan bahwa para konglomerat raksasa selalu mereproduksi kekuatan mereka dengan cara merespons secara adaptif dan taktis terhadap rezim politik mana pun yang sedang berkuasa. Lippo sukses mempraktikkan hal ini dengan mengonversi aset mati yang sebelumnya tersandera narasi negatif menjadi modal sosial-politik yang sangat hidup di era populisme.

Dengan merelakan 30 hektare lahan secara gratis untuk rusun subsidi, ekosistem ribuan hektare sisa kawasan komersial Meikarta lainnya justru diproyeksikan ikut terangkat pesat. Aliran deras investasi infrastruktur publik akan mengucur, populasi penghuni akan melonjak, dan kelayakan komersial kawasan tersebut niscaya meroket secara eksponensial dalam sedekap.

Jauh melampaui hitungan persentase profit finansial jangka pendek, proyek Meikarta kini telah dipersenjatai kokoh dengan tameng pelindung berupa patronase langsung dari sang presiden. Sangatlah mustahil ada investor yang meremehkan, atau birokrat yang bernyali mempersulit perizinan, di kawasan yang kini berstatus absolut sebagai etalase unggulan Istana.

Langkah hibah triliunan rupiah ini, pada hakikatnya, adalah investasi paling murah yang bisa dibeli korporasi untuk sebuah proteksi politik yang nilainya tidak terhingga. Panggung megah Meikarta menjelma sempurna menjadi laboratorium alkimia politik yang sukses mengubah beban berat menjadi aset, serta menyulap skandal lama menjadi showcase percontohan.

Transformasi naratif tajam dari “proyek bermasalah” menjadi tonggak “patriotisme korporat” ini semakin kuat lantaran dilegitimasi langsung oleh kehadiran adik kandung Presiden. Tidak akan ada satupun kampanye agensi pencitraan seharga apa pun yang sanggup membeli tingkat legitimasi vertikal setinggi dan semegah itu.

Konsep sinergi simbiotis ala Meikarta ini menyimpan probabilitas yang teramat besar sebagai proof of concept bahwa kemitraan negara-swasta sanggup bekerja mulus di skala masif. Ini mencerminkan temuan titik ekuilibrium yang luar biasa langka, di mana kepentingan negara, kapitalisasi oligarki, dan kepiawaian taktik politikus bisa saling menguatkan.

Pada konklusi analitisnya, kebangkitan kembali Meikarta layak dirayakan secara bijaksana sebagai wujud kemenangan strategis yang mengakomodasi sisi positif kepentingan semua pihak yang berpartisipasi. Presiden berhasil mengamankan pilar visinya, jajaran birokrat membuktikan efektivitas lembaganya, korporasi memulihkan martabat asetnya, sementara ratusan ribu keluarga rakyat bersiap menyambut hangat terwujudnya hunian idaman mereka. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Boy Thohir, Maruarar Sirait, dan Erick Thohir membentuk periphery maupun simpul kekuasaan yang menyatukan modal, kebijakan negara, dan narasi publik. Konsolidasi ini merepresentasikan wajah baru ekonomi-politik Indonesia, di mana kekuasaan dijalankan melalui harmoni antara elite bisnis, teknokrat, dan komunikator sosial.

PinterPolitik.com

Dalam peta kontemporer ekonomi-politik Indonesia, relasi antara Garibaldi “Boy” Thohir, Maruarar Sirait, dan Erick Thohir membentuk apa yang dapat disebut sebagai nexus strategis, yakni persilangan antara kuasa ekonomi, pengaruh politik, dan penguasaan narasi publik.

Ketiganya berasal dari latar belakang yang berbeda namun saling menyambung: Boy sebagai simbol kekuatan modal tambang dan energi, Erick sebagai jembatan antara negara dan korporasi, dan Maruarar sebagai politisi ideolog yang semakin luwes merangkul struktur kekuasaan baru.

Hingga pertengahan 2025, formasi ini tidak hanya merepresentasikan jejaring elite nasional, tetapi juga menawarkan cara baru bagaimana puzzle kekuasaan dijalankan, yakni melalui simbiotik antara sektor privat, birokrasi publik, dan pencitraan olahraga-masyarakat.

Lalu, mengapa ketiga tokoh ini seolah memiliki signifikansi dalam periphery politik kekuasaan?

Trio Multidimensi?

Relasi antara Boy dan Erick Thohir adalah titik awal yang paling mudah dibaca. Keduanya saudara kandung, namun memiliki pembagian peran strategis. Boy Thohir adalah pengusaha mapan yang menancapkan pengaruhnya di sektor pertambangan, khususnya sebagai pemilik Adaro Energy, hingga terlibat di beberapa proyek strategis negara.

Namanya lekat dalam daftar Forbes, tetapi lebih dari itu, ia adalah representasi dari kapital nasional yang aktif menentukan arah politik dari balik panggung. Dalam berbagai forum publik menjelang Pemilu 2024, Boy Thohir secara terbuka menyatakan bahwa ia dan kawan-kawan, yang disebutnya mewakili sepertiga kekuatan ekonomi nasional, siap mendukung pasangan calon tertentu.

Pengakuan tersebut bukan sekadar pernyataan politik, tetapi isyarat bahwa sirkuit ekonomi-politik Indonesia telah mengalami konsolidasi antara kekuatan modal dengan kepemimpinan nasional.

Erick Thohir melengkapi simpul itu dari sisi kebijakan. Sebagai Menteri BUMN sejak 2019 dan Ketua Umum PSSI sejak 2023, ia memainkan peran ganda, mengelola korporasi negara sekaligus menguasai panggung olahraga yang amat sensitif terhadap opini publik.

Posisi ini menjadikannya sebagai aktor multidimensi, menggabungkan pengaruh dalam kebijakan industri strategis (melalui BUMN), pencitraan sosial (melalui olahraga), dan jaringan internasional (melalui relasi dengan FIFA, IOC, serta sektor keuangan global).

Dalam beberapa momen penting, seperti pembukaan Bursa Efek awal 2024 atau penggalangan sponsor untuk Piala Presiden 2025, Erick tak hanya tampil sebagai pejabat, tapi juga sebagai simbol “penjaga harmoni elite”, mengaitkan relasi bisnis (Boy), dukungan politik (Maruarar), dan narasi rakyat (melalui sepak bola).

Masuknya Maruarar Sirait dalam orbit ini melengkapi tiga sisi mata uang BAE. Dikenal sebagai politisi yang lama berada di barisan ideologis PDIP dan kini berpindah haluan, Ara mengalami transformasi signifikan pasca-2024.

Ia kini menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan secara aktif terlibat dalam berbagai agenda pemerintah, bahkan di luar tupoksinya yang memiliki benang merah dengan Erick, salah satunya sebagai Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025 dan agenda olahraga terkait lain Bersama sang Ketua Umum PSSI itu.

Dalam peran ini, Maruarar menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya bisa bergerak di ranah kebijakan teknokratis dan jejaring para pemilik kapital raksasa negeri ini, tapi juga memahami cara kerja “politik massa” melalui instrumen olah raga, terutama sepak bola dan jejaring massa lainnya.

Konfigurasi Khas

Tiga tokoh ini membentuk konfigurasi yang khas, Boy sebagai funder, Erick sebagai operator negara-bisnis, dan Ara sebagai penyambung sosial-politik ke publik luas.

Dalam kajian ekonomi-politik, konfigurasi seperti ini sering dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai triangular symbiosis, sebuah hubungan saling menguntungkan antara pemilik modal, manajer kebijakan, dan politisi populis.

Teori ini memiliki kemiripan dengan konsep patron–client modern dalam studi Clifford Geertz yang menjelaskan bagaimana dalam struktur ekonomi-politik Indonesia, relasi kekuasaan sering dibentuk oleh pertukaran kepentingan antara elite ekonomi dan politik, dengan narasi rakyat sebagai legitimasi simbolik.

Namun, yang membedakan konfigurasi BAE dengan patronase klasik adalah skalanya yang lebih luas dan medianya yang lebih beragam. Narasi rakyat kini tidak lagi hanya dimediasi oleh partai atau organisasi massa, tetapi juga oleh event-event olahraga besar, platform digital, dan simbol-simbol nasionalisme modern seperti timnas sepak bola.

Di sini, peran Erick sebagai Ketua PSSI menjadi sangat strategis, ia bukan hanya mengelola olahraga, tetapi juga “mengelola harapan kolektif”, menggunakan sepak bola sebagai kanal emosi publik yang bisa diarahkan ke legitimasi negara dan proyek-proyek kebijakan.

Di sisi lain, peran Maruarar atau Ara menunjukkan bahwa dalam konteks kontemporer, loyalitas politik bersifat cair, selama terjaga orientasi ideologis dan visibilitas kerja. Ia memposisikan diri sebagai figur yang berusaha membawa prinsip-prinsip “pro rakyat” ke dalam konteks baru kekuasaan, dengan menggandeng Erick dan Boy dalam proyek pembangunan sosial, olahraga, dan perumahan.

Ini kiranya adalah bentuk hibridisasi kekuasaan, di mana ideologi politik tidak lagi dipertahankan secara eksklusif, tetapi dipadukan dengan kapasitas teknokratik dan kemampuan mobilisasi publik.

Tentu, konfigurasi ini menyimpan potensi risiko. Pertama, ada bahaya konsolidasi elite yang terlalu dominan, menggeser partisipasi masyarakat sipil dan pelaku usaha kecil dari arena kebijakan publik.

Kedua, jika hubungan ini terlalu erat dan tanpa kontrol institusional, maka rawan terjadinya conflict of interest dalam alokasi proyek, regulasi industri, dan monopoli narasi media.

Ketiga, struktur seperti ini, meski efektif jangka pendek, berpotensi menciptakan krisis legitimasi jika tidak diiringi pemerataan hasil pembangunan atau akuntabilitas kebijakan.

Namun, melihat dari praktik sejauh ini, nexus BAE justru tampak sangat piawai menjaga ekuilibrium. Boy tetap berada di balik layar, menjaga pengaruh melalui bisnis dan forum elite. Erick terus menjadi wajah publik yang memadukan bisnis dan nasionalisme. Maruarar, dengan gaya komunikasinya yang khas, menjadi penghubung antara kerja-kerja elite dan basis rakyat.

Dalam sebuah negara dengan sejarah panjang relasi informal dan informalitas kekuasaan seperti Indonesia, formasi semacam ini bukanlah anomali, tetapi bentuk mutakhir dari cara elite nasional mengelola stabilitas, narasi, dan legitimasi.

Dengan kata lain, BAE bukan sekadar akronim dari tiga nama, tetapi konstruksi struktur kuasa yang merangkai ulang peta ekonomi-politik pasca-2024.

Mereka bukan hanya pelaku, tapi juga perancang ulang panggung di mana negara, bisnis, dan rakyat saling menatap. Dalam konteks itulah, analisis terhadap relasi Boy–Ara–Erick menjadi penting, bukan untuk menilai siapa lebih dominan, tetapi untuk memahami bagaimana kekuasaan kini bekerja dalam wajah yang lebih canggih, terstruktur, dan berorientasi naratif. (J61)

Dalam kunjungannya ke Singapura beberapa hari lalu, Presiden Prabowo menyebut akan “mengcopy with pride” program-program Singapura, salah satunya adalah terkait pembangunan rumah-rumah bagi rakyat. Singapura memang telah jadi salah satu percontohan bagi proyek pembangunan perumahan rakyat. Sementara, di dalam negeri Indonesia, publik lagi meributkan usulan rumah subsidi seluas 14 meter persegi yang dianggap tak layak huni.

PinterPolitik.com

Pemerintahan Prabowo Subianto tengah menapaki ambisi besar: menyediakan jutaan unit rumah bagi rakyat Indonesia. Namun, kini langkah awalnya justru menciptakan kegaduhan, setelah salah satu pengembang, Lippo Group, memberikan usulan pembangunan rumah subsidi berukuran hanya 14 meter persegi. Rumah yang modelnya sudah dipajang di salah satu pusat perbelanjaan itu memantik gelombang kritik. Sebuah angka yang terlalu kecil untuk disebut rumah, apalagi jika diperuntukkan bagi keluarga berpenghasilan rendah yang kerap hidup berdesakan.

Di saat yang sama, Prabowo berkunjung ke Singapura dan menyatakan kekagumannya pada sistem Housing and Development Board (HDB), program perumahan rakyat yang menjadi tulang punggung solusi hunian di Negeri Singa. “Copy with pride,” katanya. Namun ironisnya, publik Indonesia justru digegerkan oleh rencana pemerintahnya sendiri yang menawarkan rumah seluas tempat parkir mobil.

Program HDB milik Singapura memang telah diakui dunia. Lebih dari 80 persen warga Singapura tinggal di rumah HDB yang terintegrasi dengan transportasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas publik. Tidak hanya menjadi tempat tinggal, HDB membentuk komunitas dan memperkuat kohesi sosial. Kepemilikan rumah pun tinggi: lebih dari 90 persen keluarga memiliki tempat tinggal sendiri. Sementara di Indonesia, rumah subsidi 14 meter persegi justru dituding berpotensi menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mencoba meredam polemik. Katanya, ini masih sebatas diskusi. Ia bahkan menyebut ada kelompok milenial yang menilai rumah kecil itu cocok. Narasi ini berupaya membingkai rumah 14 meter sebagai pilihan, bukan pemaksaan. Tapi kritik dari para pengamat properti tak bisa diabaikan.

Pengamat property Lukito Nugroho menyebut rumah sempit tersebut tidak sesuai standar PUPR: minimal 9 meter persegi per orang. Dalam jangka panjang, katanya, rumah seperti itu justru menciptakan lingkungan kumuh, tak sehat, dan bisa menimbulkan masalah sosial baru. Serupa dengan Lukito, Ali Tranghanda menambahkan, dengan populasi padat, rumah kecil berpotensi meningkatkan kriminalitas dan kepadatan urban yang tidak terkendali.

Alih-alih menyelesaikan masalah backlog perumahan, rumah-rumah mini itu justru membuka pintu pada urban slum baru yang permanen. Kritik semacam ini seharusnya menjadi sinyal bahaya bagi pemerintah.

Rumah sebagai Soal Politik

Di balik polemik ukuran rumah, sesungguhnya ada persoalan politik publik yang jauh lebih dalam. Rumah bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga simbol eksistensi sosial, kesejahteraan, dan hak sebagai warga negara. Dalam pemikiran David Harvey, ruang perkotaan dan akses terhadap hunian adalah bagian dari hak atas kota (“the right to the city”). Ketika negara justru menawarkan ruang hidup yang menyempit, maka secara tak langsung negara sedang menarik kembali hak warganya terhadap kota.

Harvey juga menyoroti bagaimana kapitalisme seringkali memproduksi ruang berdasarkan logika pasar, bukan kebutuhan manusia. Rumah-rumah subsidi berukuran 14 meter persegi, dalam kacamata ini, bisa dibaca sebagai kompromi negara terhadap logika biaya murah dan efisiensi semu. Bukan berdasarkan nilai kelayakan hidup, melainkan kalkulasi anggaran.

Konsep serupa juga dibahas oleh Saskia Sassen dalam “Expulsions.” Ia menyebut bahwa dalam banyak kasus modern, warga kota bukan sekadar digusur secara fisik, tapi juga secara eksistensial. Mereka dipaksa tinggal di pinggiran kota, di rumah-rumah yang tak layak, demi memberikan ruang bagi proyek-proyek yang dinilai lebih menguntungkan elite. Rumah 14 meter persegi, dalam konteks ini, bisa menjadi alat peminggiran baru.

Lalu ada teori tentang politik kebutuhan dasar dari scholar seperti Amartya Sen. Dalam kerangka capability approach-nya, Sen menekankan bahwa kesejahteraan harus diukur dari kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Tempat tinggal adalah bagian dari itu. Bukan hanya soal “punya rumah,” tapi apakah rumah itu memungkinkan penghuninya untuk hidup sehat, membesarkan anak, bekerja, dan bersosialisasi. Dalam logika Sen, rumah sempit bisa jadi tidak mencukupi syarat minimal untuk menciptakan kehidupan yang bermartabat.

Dengan kata lain, kita sedang berhadapan dengan kebijakan yang keliru dari segi visi, strategi, dan makna filosofis. Di saat Prabowo ingin meniru Singapura, ia seharusnya meniru pendekatan menyeluruh ala HDB—yang bukan sekadar membangun bangunan, tapi menciptakan komunitas dan ruang hidup manusiawi.

Jalan Tengah atau Jalan Buntu?

Program rumah subsidi ini akan menjadi ujian serius bagi pemerintahan Prabowo. Ia bisa memilih untuk tetap bertahan dengan pendekatan kuantitas—membangun sebanyak mungkin rumah kecil demi mengejar target politik. Tapi pilihan ini berisiko menimbulkan masalah sosial jangka panjang: dari ledakan kawasan kumuh, penurunan kualitas hidup, hingga alienasi warga dari lingkungan urban.

Sebaliknya, Prabowo bisa menjadikan momen ini sebagai titik balik: menyusun ulang visi perumahan nasional berbasis keadilan ruang dan kesejahteraan. Ia perlu menginstruksikan Maruarar Sirait dan kementeriannya untuk membuat standar minimal rumah layak yang tidak hanya memadai secara fisik, tetapi juga terintegrasi dengan akses transportasi, air bersih, pendidikan, dan lapangan kerja.

Pilihan lain yang lebih strategis adalah mengakselerasi pembangunan rumah vertikal dengan kualitas tinggi di pusat-pusat pertumbuhan kota. Ini akan mengurangi urban sprawl dan memberikan akses lebih dekat ke fasilitas publik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan kata lain, meniru HDB tak bisa sekadar soal bentuk bangunan, tetapi harus ikut serta dalam filosofi kebijakan: negara hadir dan menjamin.

Ke depan, pemerintah juga harus mulai melibatkan masyarakat sipil, arsitek, urban planner, hingga komunitas dalam proses perencanaan perumahan rakyat. Keberhasilan HDB bukan hanya karena negara kuat, tetapi juga karena masyarakat merasa memiliki ruang itu.

Jika tidak ada koreksi arah, maka jalan menuju jutaan rumah impian Prabowo justru bisa menjadi jalan buntu. Rumah subsidi akan gagal menjadi solusi dan justru memperburuk masalah perumahan di Indonesia. Dan pada saat itulah, janji kampanye untuk menyediakan rumah bagi rakyat berubah menjadi bumerang.

Dalam politik, terkadang niat baik saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah visi, keberanian untuk belajar dari pengalaman negara lain secara utuh, serta kesediaan untuk menolak jalan pintas. Rumah bukanlah sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah fondasi dari martabat manusia. Dan sebesar apa pun impian Prabowo, semua akan percuma jika rakyat hanya diberi tempat tinggal sempit yang bahkan tidak bisa disebut rumah. (S13)

Maruarar Sirait dapat target berat wujudkan mimpi 3 juta rumah baru untuk rakyat. Namun, dengan berbagai tantangan dan kondisi yang ada, program-programnya terlihat jalan di tempat. Kerap vokal ketika berbicara di media, Ara dikritik karena dianggap belum cukup cepat mengeksekusi program-program pembangunan perumahan.

PinterPolitik.com

Maruarar Sirait, politisi muda senior yang dulu dikenal sebagai loyalis PDIP dan kini menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Permukiman di kabinet Prabowo Subianto, tengah menjadi sorotan. Bukan hanya karena posisinya yang dianggap strategis, tetapi juga karena beban berat yang kini menggelayuti pundaknya: membangun tiga juta rumah rakyat.

Target ambisius ini merupakan salah satu janji besar kampanye pasangan Prabowo-Gibran yang kini harus dibuktikan, dan Ara—sapaan akrab Maruarar—adalah ujung tombaknya.

Namun hingga kini, realisasi program itu tak kunjung terlihat. Yang ada justru rangkaian pernyataan normatif, jargon-jargon politik, dan pameran visi besar yang belum menjelma dalam bentuk konkrit.

Ara bicara tentang rumah murah, rumah gratis, rumah untuk jurnalis, bahkan kerja sama dengan swasta dan BUMN. Tapi sejauh ini, semua itu masih berupa konsep di atas kertas, bukan beton di atas tanah.

Fenomena ini tentu tak bisa dilepaskan dari konteks ekonomi makro. Pemerintahan Prabowo sedang menghadapi tekanan fiskal yang besar, warisan dari periode sebelumnya. Sinyal efisiensi anggaran terus digaungkan Menteri Keuangan dan para ekonom istana.

Dalam iklim seperti ini, program-program yang membutuhkan dana raksasa seperti pembangunan massal perumahan cenderung menjadi korban pemangkasan, atau setidaknya tertunda pelaksanaannya.

Pertanyaannya kini: apakah yang dilakukan Maruarar hanya sekadar “window dressing”? Ataukah ada motif dan strategi politik lain di balik narasi besar yang kosong substansi ini?

Retorika Tanpa Pondasi

Jika mengikuti jejak langkah Maruarar Sirait sejak awal dilantik, ada pola yang cukup kentara: komunikasi publik yang agresif, namun dengan langkah kebijakan yang tidak secepat kata-kata. Ia rajin muncul di media, memberi statement, meninjau lokasi, dan menggulirkan rencana-rencana besar.

Namun laporan pelaksanaan di lapangan belum tampak signifikan. Tidak ada gebrakan berarti, tidak ada inovasi skema pembiayaan revolusioner, bahkan pilot project yang bisa menjadi showcase pun belum terdengar gaungnya.

Dalam dunia politik, pola seperti ini sering disebut sebagai “window dressing”: penampilan luar yang menawan untuk menutupi kekosongan isi. Praktik ini biasa digunakan untuk menciptakan ilusi kinerja, membangun persepsi positif di mata publik, dan menjaga stabilitas politik dalam jangka pendek.

Di balik retorika, tidak ada infrastruktur teknokratik yang solid, tidak ada roadmap yang realistis, dan yang paling penting—tidak ada hasil nyata.

Fenomena ini bukan monopoli Maruarar. Banyak menteri di masa-masa awal pemerintahan yang melakukan hal serupa—membangun ekspektasi publik tinggi sebelum akhirnya terjebak dalam realitas birokrasi dan fiskal yang keras. Namun dalam kasus Ara, ada dua teori politik yang menarik untuk dibedah lebih dalam: teori performativitas dan teori legitimasi simbolik.

Teori performativitas, sebagaimana dijelaskan oleh Judith Butler dalam konteks gender namun relevan dalam politik, menyebut bahwa identitas dan kekuasaan dibentuk melalui tindakan yang berulang dan simbolik.

Dalam hal ini, Ara membentuk identitas sebagai “menteri progresif pro-rakyat” bukan lewat kebijakan nyata, tetapi lewat gestur politik: konferensi pers, kunjungan kerja, dan narasi besar yang terus diulang. Dengan kata lain, yang diciptakan adalah performa kekuasaan, bukan substansi kebijakan.

Sedangkan teori legitimasi simbolik dari Pierre Bourdieu menekankan pentingnya simbol dan representasi dalam membentuk legitimasi kekuasaan. Dalam konteks ini, Maruarar menggunakan narasi besar tentang tiga juta rumah bukan untuk benar-benar membangunnya dalam waktu dekat, tetapi untuk merebut ruang simbolik dalam pemerintahan Prabowo.

Ia sedang memoles citranya, bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tapi sebagai simbol kehadiran negara di tengah rakyat kecil. Masalahnya, simbol tanpa isi justru bisa menjadi boomerang ketika rakyat mulai sadar bahwa mereka hanya diberi mimpi, bukan rumah.

Apa Efeknya?

Jika fenomena ini hanya terbatas pada pencitraan individual, mungkin tidak akan terlalu berdampak sistemik. Namun posisi Maruarar sebagai menteri pelaksana dari salah satu janji utama Prabowo membuatnya tak bisa bermain-main terlalu lama dengan narasi kosong.

Ketika publik mulai mempertanyakan capaian program perumahan, bukan hanya Ara yang akan disorot, tetapi juga kredibilitas janji Prabowo-Gibran secara keseluruhan.

Gagalnya Ara untuk merealisasikan pembangunan program perumahan dapat menciptakan efek domino. Pertama, kepercayaan publik terhadap pemerintahan bisa mulai terkikis. Program perumahan rakyat adalah janji populis yang menyasar kelompok bawah dan kelas menengah ke bawah, kelompok yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga rumah, inflasi biaya hidup, dan stagnasi penghasilan. Ketika janji itu tidak ditepati, kekecewaan mereka bisa mengarah langsung ke istana.

Kedua, akan ada implikasi politis terhadap koalisi pemerintahan. Bila ia gagal menunjukkan kinerja, maka potensi tarik-ulur kekuasaan antara elite lama dan baru bisa semakin panas. Ini bisa memperuncing konflik elite dan memperlemah kohesi kabinet.

Ketiga, ketidakmampuan merealisasikan program besar seperti ini akan memperkuat persepsi bahwa pemerintahan Prabowo hanya kuat di narasi, namun lemah di eksekusi. Hal ini sangat berbahaya dalam jangka panjang, apalagi jika ditambah dengan isu-isu lain seperti ketimpangan, stagnasi pertumbuhan ekonomi, atau krisis kepercayaan lembaga negara.

Pemerintahan Prabowo memiliki keinginan besar untuk tampil sebagai kekuatan baru yang berani, tegas, dan berpihak pada rakyat. Namun keinginan itu seringkali terhambat oleh realitas fiskal dan kapasitas birokrasi yang tidak berubah signifikan dari periode sebelumnya. Dalam konteks ini, Maruarar Sirait adalah representasi dari paradoks tersebut—figur progresif dengan ide besar, tapi terjebak dalam realitas struktural yang tak mendukung.

Bukan berarti program perumahan rakyat tidak mungkin diwujudkan. Tetapi tanpa reformasi sistem pembiayaan, kemitraan yang kuat dengan swasta, serta deregulasi yang efektif, semua akan tetap menjadi wacana. Ara seharusnya bisa menjadi motor penggerak dari transformasi itu, bukan hanya tukang bicara.

Di tengah kesulitan ini, Maruarar punya dua pilihan. Ia bisa terus menjadi “juru bicara” janji-janji besar dan menikmati sorotan media, atau ia bisa mulai membangun langkah-langkah konkrit meski kecil—menunjukkan bahwa pemerintahan ini setidaknya sedang bergerak ke arah yang benar. Pilot project, insentif untuk pengembang rumah rakyat, atau bahkan kolaborasi dengan komunitas lokal bisa menjadi langkah awal yang menunjukkan keseriusan.

Namun jika ia terus memilih jalan window dressing, maka pada akhirnya masyarakat akan kehilangan kesabaran. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya nama Maruarar yang dipertaruhkan, tapi juga narasi besar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebab, Prabowo, yang dikenal dengan pendekatan militeristik dan tegas, mungkin belum terlalu memperhatikan isu ini. Namun jika Maruarar gagal menunjukkan hasil dalam satu-dua tahun pertama, ini bisa menjadi lubang pertama di dinding istana yang dibangun oleh ekspektasi tinggi dan janji-janji besar.

Kini, tinggal kita tunggu: apakah Maruarar Sirait akan membangun rumah untuk rakyat, atau hanya panggung bagi dirinya sendiri? (S13)

Konglomerat pemilik Agung Sedayu Group, Aguan alias Sugianto Kusuma, menyiapkan anggaran untuk program renovasi ribuan rumah. Ini akan jadi bentuk dukungan bagi program-program pemerintah. Namun berkaca pada kedekatan Aguan dengan pemerintahan era Jokowi, akankah ini jadi lembar baru relasi pengusaha properti itu dengan pemerintahan Prabowo?

PinterPolitik.com

Di sebuah sore yang sejuk di Jakarta, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait berdiri di depan kamera dengan senyum penuh optimisme. Ia baru saja mengumumkan kolaborasinya dengan salah satu konglomerat paling berpengaruh di Indonesia—Sugianto Kusuma, atau yang lebih dikenal dengan nama Aguan.

Lewat program sosial yang difasilitasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Aguan menggelontorkan dana miliaran rupiah dari kantong Agung Sedayu Group (ASG) untuk merenovasi dua ribu rumah tak layak huni di berbagai daerah seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah.

Anggaran yang disiapkan? Rp30 juta sampai Rp50 juta per rumah. Tak cukup sampai di situ, Aguan bahkan disebut telah menyiapkan 750 unit rumah gratis, masing-masing senilai Rp100 juta per unit, di kawasan Tangerang dan Kalimantan.

Bagi sebagian orang, ini adalah aksi sosial yang patut diapresiasi. Tapi di balik semua euforia itu, ada pertanyaan klasik yang muncul: ketika konglomerat masuk ke wilayah kerja pemerintahan, apakah ini murni urusan sosial? Ataukah ini juga soal politik?

Pasalnya, kita semua tahu: rumah bukan sekadar tempat berteduh. Dalam politik, rumah bisa jadi simbol: tentang kehadiran negara, tentang janji-janji kampanye, tentang pemerataan pembangunan. Itulah kenapa isu perumahan rakyat selalu jadi bahan politik yang empuk. Terutama di era ketika angka backlog perumahan Indonesia masih tinggi—sekitar 12,7 juta unit pada 2022, menurut data Kementerian PUPR.

Namun, di tengah keterbatasan anggaran negara dan ketatnya prioritas fiskal, program-program perumahan rakyat sulit terealisasi maksimal. Lalu datanglah inisiatif seperti milik Aguan ini. Lewat CSR Agung Sedayu Group dan jaringan Buddha Tzu Chi, pembangunan rumah untuk rakyat kecil kembali hidup.

Apakah ini membantu pemerintah? Jelas. Tapi jangan lupa, di sinilah titik simpul antara pengusaha dan penguasa mulai terbentuk lebih nyata. Bagaimana hal ini harus dimaknai?

Relasi Bisnis dan Kekuasaan

Aguan bukan nama baru dalam lingkaran kekuasaan. Ia dikenal sebagai sosok low-profile tapi punya jejaring luas. Dari era Presiden SBY, Jokowi, hingga kini Prabowo, namanya tetap bertahan sebagai salah satu pemain utama di balik layar.

Bahkan beberapa waktu lalu, Aguan dan sejumlah konglomerat besar lainnya tercatat bertemu langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pesan yang disampaikan? Mungkin soal ekonomi, mungkin juga soal sinyal kepercayaan. Dan ketika sinyal itu muncul, relasi yang terbangun bukan hanya soal “siapa bantu siapa”—tapi juga siapa pegang apa.

Dunia politik dan bisnis memang sudah lama saling bersentuhan. Dalam banyak teori, relasi ini disebut sebagai bagian dari state-business relations. Salah satu pemikir utama soal ini adalah Peter Evans lewat konsep embedded autonomy. Menurut Evans, negara yang efektif adalah negara yang mampu menjaga otonominya, tapi juga “tertambat” secara produktif pada pelaku bisnis. Artinya, negara tidak didikte oleh pengusaha, namun tetap menjaga komunikasi intens demi kepentingan bersama.

Namun, bukan berarti semua hubungan seperti itu berujung baik. Richard Robison dan Vedi R. Hadiz dalam karya mereka Reorganising Power in Indonesia menyebut bahwa di Indonesia, hubungan antara negara dan pengusaha sering kali bersifat oligarkis. Di sini, kebijakan publik bisa jadi komoditas politik yang ditukar dengan dukungan modal atau legitimasi ekonomi.

Dalam konteks Aguan, kontribusi terhadap program perumahan rakyat tentu saja sangat membantu. Tapi ketika kita bicara soal political conglomerate—yakni konglomerat yang bukan hanya aktif di ekonomi, tapi juga punya pengaruh dalam arah kebijakan negara—maka level kekuatan yang dibicarakan berbeda.

Kita bisa menyebut Aguan sebagai bagian dari kategori ini. Ia bukan sekadar dermawan sosial. Ia adalah figur yang mampu membuka akses proyek, menjembatani komunikasi antara elite politik dan dunia bisnis, hingga ikut menentukan wajah kota lewat proyek raksasa seperti Pantai Indah Kapuk (PIK).

Dengan semua modal itu, maka hubungan antara Maruarar dan Aguan bukan sekadar program sosial, tapi juga kemitraan strategis—yang tentu saja punya efek panjang terhadap kebijakan dan bahkan elektabilitas politik ke depan.

Prabowo di Ujung Jalan

Ketika Presiden Prabowo Subianto resmi memulai masa jabatannya, tantangan ekonomi akan menjadi prioritas utama. Dari soal daya beli yang melemah, pengangguran yang belum tertangani, hingga proyek pembangunan yang memerlukan pembiayaan alternatif di luar APBN. Dalam situasi seperti itu, keterlibatan konglomerat menjadi peluang yang tak bisa diabaikan.

Namun, seperti dua sisi koin, peluang ini juga membawa risiko. Pemerintahan yang terlalu bergantung pada modal swasta bisa kehilangan arah kebijakan. Bahkan, bisa menggeser prioritas dari publik ke privat. Di titik inilah Prabowo harus pandai memainkan peran.

Pertama, ia harus memastikan bahwa kerja sama dengan para konglomerat bersifat transparan dan akuntabel. Program CSR semacam rumah gratis dari Aguan bisa menjadi blueprint—asal dievaluasi dan tidak dikapitalisasi untuk kepentingan elite tertentu.

Kedua, Prabowo perlu membentuk semacam Public-Private Partnership Council yang mewadahi koordinasi antara negara dan pelaku usaha. Di forum ini, kebutuhan rakyat bisa dijadikan bahan diskusi bersama, bukan sekadar dijadikan “ladang branding” untuk kepentingan politik atau bisnis pribadi.

Ketiga, Prabowo harus tetap mengedepankan meritokrasi dalam menentukan siapa yang bisa jadi mitra strategis. Tak semua konglomerat perlu dilibatkan. Yang relevan dengan misi pembangunan, yang punya rekam jejak sosial kuat, dan yang tidak tercemar kasus hukum—itulah yang layak diberi panggung.

Akhirnya, ini soal menjaga jarak yang produktif. Presiden bukan manajer proyek para taipan. Tapi juga bukan musuh alami para konglomerat. Dalam sistem demokrasi yang masih muda dan rapuh seperti Indonesia, relasi semacam ini harus dijaga seimbang.

Kalau tidak? Maka kita akan kembali pada masa ketika negara hanyalah pelayan elite, bukan pelayan rakyat.

Dari dua ribu rumah sederhana yang direnovasi oleh Aguan bersama Maruarar Sirait, kita tidak hanya bicara tentang genteng yang diganti atau dinding yang dicat ulang. Kita sedang melihat peta baru kekuasaan—di mana proyek sosial bukan hanya tindakan mulia, tapi juga strategi politik.

Kita sedang menyaksikan kelahiran sebuah fenomena: The Political Conglomerate. Mereka bukan hanya pebisnis. Mereka adalah aktor politik yang tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus bantu.

Pertanyaannya tinggal satu: apakah pemerintahan Prabowo akan mampu mengelola kekuatan ini untuk kepentingan rakyat? Atau justru akan terjebak dalam jaring pengaruh yang perlahan tapi pasti memeluk terlalu erat? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Sebuah tugas mustahil buat Bang Ara? 

Ini berdasarkan hasil penelusuran di pemberitaan ya. Siapa lagi menteri yang menurut kalian sudah gercep dan yang masih loyo? Share di kolom komentar!

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kabinet besar dengan hype yang besar, namun penerimaan publik cenderung positif menanti apa saja terobosan yang akan dilakukan sang jenderal dan jajarannya.

PinterPolitik.com

Kabinet Prabowo Subianto yang baru saja terbentuk menorehkan sejarah dengan menjadi salah satu yang paling besar dalam sejarah Indonesia. Dengan 48 menteri, 56 wakil menteri, 5 kepala lembaga, serta berbagai posisi tambahan seperti Utusan Khusus Presiden dan Penasihat Khusus Presiden, kabinet ini dipandang oleh banyak pihak sebagai upaya Prabowo untuk membangun dukungan luas dan memberikan respons komprehensif pada berbagai masalah bangsa.

Kabinet ini bukan hanya sebuah kumpulan pejabat, tetapi sebuah ansambel politik yang memicu banyak harapan di tengah masyarakat, sehingga wajar jika muncul “hype” besar di sekitarnya.

Salah satu menteri yang telah menyita perhatian publik adalah Maruarar “Ara” Sirait. Ara, yang kini menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Area Permukiman, langsung membuat gebrakan dengan langkah-langkah berani yang mencerminkan niatnya untuk membawa perubahan di kementeriannya.

Ara mengeluarkan kebijakan transparansi, yang mengharuskan semua rapat kementerian disiarkan langsung melalui YouTube kementerian—mengadopsi gaya keterbukaan seperti yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama saat memimpin Jakarta. Ara berusaha membangun kepercayaan publik dengan memastikan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, memperlihatkan niat yang jelas untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat.

Lebih dari itu, Ara menunjukkan komitmen nyata terhadap kesejahteraan rakyat dengan meluncurkan program rumah gratis bagi masyarakat. Sebagai permulaan, ia memberikan tanah pribadinya seluas 2,5 hektar di Tangerang untuk dibangun perumahan gratis. Langkah ini jelas menunjukkan niatnya untuk mendahulukan kepentingan masyarakat, dan langkahnya menjadi inspirasi bagi banyak pejabat baru dalam kabinet Prabowo untuk beraksi nyata di lapangan.

Selain Ara, beberapa menteri lainnya juga menunjukkan gerak cepat sejak hari pertama. Blusukan, sebuah tradisi yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo, tampaknya tetap berlanjut dalam kabinet ini, dengan banyak menteri turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan keluhan masyarakat dan menyerap aspirasi.

Para menteri ini terlihat mencoba membangun hubungan langsung dengan rakyat, mendengarkan kebutuhan mereka, dan membuktikan bahwa mereka tidak hanya berada di balik meja kantor, tetapi juga merasakan realitas sehari-hari rakyat. Pertanyaannya adalah akankah hype ini hanya bertahan di awal saja atau akan berlangsung dan menjadi bagian bukti dari kinerja nyata di kemudian hari?

Prabowo Yang Dipercaya Masyarakat

Sebagaimana disebutkan oleh Lembaga Survei Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap sosok Prabowo saat ini berada pada angka 90 persen. Angka ini tidak hanya mengindikasikan popularitas Prabowo, tetapi juga tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pelatihan intensif para anggota kabinet di Hambalang dan di Akademi Militer Magelang menunjukkan betapa Prabowo serius dalam membentuk sebuah kabinet yang tangguh dan terlatih, serta mempersiapkan para pejabat agar mereka dapat memberikan kinerja yang maksimal. Prabowo jelas berupaya untuk mendapatkan sebesar mungkin kepercayaan publik padanya.

Ini berlasan karena kepercayaan publik merupakan komponen krusial bagi kesuksesan sebuah pemerintahan. Konfusius, filsuf asal Tiongkok, menegaskan bahwa kepercayaan (xin) adalah dasar yang memelihara harmoni sosial dan mendukung stabilitas pemerintahan. Ia mengatakan: “Rakyat yang mempercayai pemimpinnya adalah pondasi bagi kekuatan sebuah bangsa.” Kepercayaan ini berperan sebagai ikatan emosional dan moral antara rakyat dan pemerintah, menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menjalankan tugas negara.

Pandangan Konfusius ini sejalan dengan teori modern tentang kepercayaan publik dalam pemerintahan, yang dinyatakan oleh pemikir seperti Max Weber. Weber berpendapat bahwa pemerintah yang mendapatkan kepercayaan rakyat cenderung memiliki stabilitas politik yang lebih kuat karena rakyat merasa diwakili dan dijaga kepentingannya.

Dengan mengandalkan legitimasi yang bersumber dari kepercayaan ini, pemerintah dapat lebih efektif dalam menjalankan kebijakan, mengatasi konflik, dan merespons tantangan dengan dukungan yang penuh dari masyarakat.

Dalam konteks kabinet Prabowo yang besar ini, kepercayaan publik menjadi lebih penting. Jika kepercayaan itu goyah, dampaknya akan lebih terasa mengingat banyaknya pejabat yang terlibat. Ketika kepercayaan ini berhasil dipupuk, maka pemerintah Prabowo-Gibran memiliki kesempatan besar untuk menciptakan perubahan nyata dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik.

Tantangan Terbesar

Dengan kabinet yang besar ini, Prabowo menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa kepercayaan publik yang tinggi saat ini dapat terus dipertahankan. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, utamanya soal transparansi dan keterbukaan informasi.

Langkah transparansi yang diinisiasi oleh Maruarar Sirait adalah contoh yang perlu ditiru oleh menteri lain. Dengan mengedepankan keterbukaan, setiap kementerian dapat menunjukkan bahwa mereka siap untuk diawasi oleh masyarakat. Masyarakat yang mengetahui apa yang dilakukan pemerintah cenderung lebih mudah memberi kepercayaan, karena transparansi meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kecurigaan publik.

Selain itu, kolaborasi yang kondusif dan terjalin baik di antara menteri dan wakil menteri mutlak dibutuhkan. Dengan jumlah menteri dan wakil menteri yang besar, penting bagi Prabowo untuk menciptakan pola koordinasi yang kuat. Setiap menteri dan wakil menteri harus memiliki peran yang jelas dan bekerja sama untuk menghindari tumpang tindih tugas. Kolaborasi yang baik antar-anggota kabinet akan memberikan kesan pemerintahan yang solid dan harmonis, yang tentunya akan menambah kepercayaan publik.

Langkah-langkah untuk hadir langsung di tengah masyarakat juga perlu jadi catatan. Masyarakat Indonesia cenderung memberikan apresiasi tinggi kepada pejabat yang mau turun langsung ke lapangan. Blusukan dapat meningkatkan kedekatan emosional antara pejabat dan masyarakat, menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar. Ketika rakyat melihat bahwa pemerintah benar-benar peduli pada kehidupan mereka, kepercayaan tersebut akan semakin kuat.

Kemudian, dalam pemerintahan yang besar, layanan publik menjadi salah satu ujian utama yang dapat memperkuat atau menghancurkan kepercayaan publik. Setiap kementerian harus memastikan bahwa program yang mereka jalankan bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menghindari birokrasi yang berbelit-belit. Layanan publik yang cepat dan tepat akan menunjukkan bahwa pemerintah memang hadir untuk rakyat.

Hal yang tidak kalah penting adalah soal efisiensi anggaran. Kabinet besar Prabowo ini tentunya akan memakan anggaran yang cukup besar. Untuk itu, penting bagi Prabowo memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan. Efisiensi anggaran tidak hanya akan menghindarkan pemerintah dari kritik, tetapi juga akan memperlihatkan bahwa kabinet ini bertanggung jawab dan tidak hanya berfokus pada akomodasi politik.

Pada akhirnya, hype besar yang menyertai kabinet Prabowo adalah sebuah peluang, tetapi juga tantangan besar. Kepercayaan publik yang tinggi harus dijaga dengan baik, karena hanya dengan kepercayaan itulah pemerintah dapat meraih dukungan luas dan menciptakan perubahan yang diinginkan. Dengan mengambil langkah-langkah yang sudah disebutkan di atas, Prabowo dapat membangun kabinet yang tidak hanya besar dalam jumlah, tetapi juga besar dalam kualitas kinerja.

Jika Prabowo dan kabinetnya berhasil menjaga kepercayaan publik ini, maka hype besar yang kini dirasakan tidak akan menjadi hanya sekadar ekspektasi, melainkan menjadi landasan bagi terwujudnya perubahan nyata. Kabinet Prabowo bukan hanya sekadar koleksi pejabat, melainkan juga refleksi dari harapan dan cita-cita bangsa. Maka dari itu, sangat penting bagi mereka untuk memastikan bahwa hype ini bertransformasi menjadi hasil konkret yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Inilaah sosok Ara Sirait~ 

#MaruararSirait #AraSirait #SabamSirait #MenteriPerumahan #menteriPrabowo #Prabowo #PrabowoSubianto #KabinetMerahPutih #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini