Tiga presiden dan elite RI berkumpul saat krisis perang Iran memanas. Apakah ini kunci selamatkan Indonesia?

PinterPolitik.com

“In anarchy, security is the highest end. Only if survival is assured can states safely seek such other goals as tranquility, profit, and power.” – Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (1979)

Cupin menyeruput kopinya perlahan sambil menatap layar ponsel yang menampilkan sebuah berita mengejutkan di Selasa malam, 3 Maret 2026. Ia sungguh tak menyangka Istana Merdeka akan menjadi saksi berkumpulnya konfigurasi elite paling masif sejak era berjalannya Reformasi.

Bagi seorang pengamat politik amatir seperti Cupin, ini jelas bukanlah sekadar agenda silaturahmi biasa menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Pertemuan tertutup selama tiga setengah jam itu terjadi tepat ketika dunia sedang berada di tepi jurang krisis militer yang amat mengerikan.

Ingatan Cupin langsung melayang pada rentetan laporan berita tentang eskalasi mematikan ketika Amerika Serikat dan Israel menggempur jantung daratan Iran. Serangan bersandi Operation Roaring Lion dan Epic Fury yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 itu bahkan dilaporkan telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Dampak balasan dari pihak Iran juga tidak kalah mengerikan di mata Cupin. Korps Garda Revolusi Iran langsung merespons dengan menutup Selat Hormuz serta menghujani 27 pangkalan militer AS di negara-negara Teluk dengan serangan rudal masif.

Kepanikan skala global itu seketika langsung mencekik urat nadi ketahanan energi Indonesia. Dua kapal tanker raksasa kebanggaan nasional, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan ikut terjebak secara tragis di dalam pusaran perairan Teluk Persia.

Krisis ini menjadi semakin menakutkan karena sekitar sembilan belas persen pasokan minyak mentah utama Indonesia sangat bergantung pada jalur laut yang kini tertutup rapat tersebut. Kondisi diperparah dengan gejolak pasar finansial di mana harga emas dunia terpantau telah menembus angka ekstrem 5.400 dolar AS per troy ounce.

Bahkan, Cupin sempat membaca adanya ancaman mengerikan dari seorang pejabat senior Garda Revolusi Iran yang mengultimatum bahwa harga minyak mentah bisa menyentuh 200 dolar AS per barel. Rentetan petaka multi-teater inilah yang diyakini memaksa Presiden Prabowo Subianto bertindak sangat cepat dengan mengumpulkan mantan presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Langkah konsolidasi yang mendesak ini juga turut melibatkan kehadiran tiga mantan wakil presiden, tiga mantan menteri luar negeri, dan sejumlah perwakilan sektor riil pengusaha kelas atas. Bagi Cupin, kalkulus strategis dari pemimpin Jakarta ini membuktikan pesan tegas bahwa segala bentuk ego politik faksional harus segera dikubur hidup-hidup saat sebuah krisis eksistensial mengancam negara.

Namun, Cupin hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati, apakah pertemuan luar biasa antar-elite ini memiliki sebuah preseden sejarah dalam tradisi ketatanegaraan peradaban global? Mampukah langkah mengumpulkan para tetua bangsa ini benar-benar efektif untuk menavigasi ancaman nyata dari hantu perang dunia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menyoal Council of Elders dan Sistem Genro

Langkah taktis Prabowo dalam mengumpulkan para mantan pemimpin bangsa sesungguhnya mengingatkan kita semua pada tradisi pembentukan sebuah dewan tetua informal di kala negara dilanda krisis. Fenomena statecraft tingkat tinggi semacam ini merupakan sebuah pola berulang dalam sejarah politik internasional untuk meredam kepanikan publik secara terukur.

Praktik pengumpulan kebijaksanaan ini sangat lekat dengan lembaran sejarah Kekaisaran Jepang pasca-Restorasi Meiji pada tahun 1868 melalui pelembagaan sistem Genro. Para Genro ini merupakan sekelompok negarawan senior berpengalaman yang beroperasi murni di balik layar demi membimbing negara saat melewati masa transisi dan krisis perang yang besar.

Meskipun tokoh sekaliber Itō Hirobumi dan Yamagata Aritomo tidak memegang jabatan eksekutif resmi pemerintahan, pengaruh gagasan mereka terhadap pengambilan keputusan strategis Kekaisaran Jepang bersifat quasi-konstitusional. Mereka mendedikasikan diri sebagai dewan penjaga kelanjutan institusi negara ketika sistem formal yang ada belum cukup tangguh untuk menanggung beban berat krisis zaman.

Sejarawan Paul Schroeder di dalam literatur akademiknya yang bertajuk The Transformation of European Politics 1763-1848 juga mengkaji secara tajam mengenai esensi pembentukan sistem tatanan The Concert of Europe pada tahun 1815. Schroeder membedah bagaimana sistem yang tercipta pasca-Perang Napoleon ini berhasil memaksa kekuatan raksasa Eropa untuk mensubordinasikan ambisi politik individual mereka demi menjaga stabilitas keamanan kolektif.

Apa yang sedang kita saksikan di ruang tertutup Istana Merdeka tersebut sesungguhnya adalah bentuk manifestasi domestik dan kontemporer dari sebuah The Concert of Jakarta. Konsensus elite lintas rezim yang diinisiasi ini secara tersirat menyepakati bahwa stabilitas keamanan nasional merupakan harga mati yang tidak boleh dieksploitasi secuil pun demi keuntungan faksional.

Di era tata dunia modern, implementasi cemerlang dari konsep dewan ini terlihat jelas dari pembentukan kelompok The Elders pada tahun 2007 oleh mendiang tokoh perdamaian Nelson Mandela. Tokoh-tokoh dunia paling dihormati seperti Kofi Annan dan Jimmy Carter beroperasi di wadah ini sebagai sebuah kekuatan moral independen yang bertugas memediasi berbagai zona konflik.

Logika krusial dalam mengumpulkan kebijaksanaan akumulatif ini juga terlihat gamblang dalam manuver brilian kabinet perang yang dibentuk Winston Churchill pada sekitar tahun 1940 silam. Tepat di saat Inggris terancam eksistensinya oleh cengkeraman Nazi Jerman, Churchill dengan berani membentuk kabinet perang kecil yang melintasi garis batas partai demi mengonsolidasikan elemen buruh.

Republik Singapura pun tercatat pernah mengadopsi prinsip dewan penasihat yang sama persis ketika sang pendiri bangsa, Lee Kuan Yew, memutuskan untuk mundur dari kursi perdana menteri. Ia tetap sudi memberikan konsultasi strategis tingkat tinggi melalui perannya sebagai Minister Mentor tanpa harus terbebani oleh hiruk-pikuk operasional kabinet harian.

Lantas, sejauh mana porsi peran spesifik yang diampu oleh tiap-tiap tokoh yang hadir di meja bundar Istana Merdeka pada malam penuh ketegangan itu? Mampukah rajutan kombinasi pengalaman lintas generasi kenegaraan ini menciptakan sebuah sistem pertahanan pertahanan ekonomi yang benar-benar kebal dari hantaman badai?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Orkestrasi Krisis Melalui Council of Elders ala Prabowo

Setiap figur penting yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto di malam bersejarah itu sejatinya membawa beban peran geopolitik yang sangat spesifik dan tak tergantikan. Mereka semua bukan didudukkan sebagai sekadar pajangan simbolis belaka, melainkan dirancang sebagai para pemegang kunci dari perumusan Grand Strategy negara dalam menghadapi badai eskalasi regional terbesar di Timur Tengah.

Susilo Bambang Yudhoyono diplot memainkan perannya sebagai seorang Diplomat-Strategist yang berbekal rekam jejak mumpuni dalam menyelamatkan perahu Indonesia dari ancaman nyata krisis finansial global 2008 tanpa sovereign default. Sentuhan insting strategis dan memori institusional SBY sangat esensial untuk menjaga pendulum diplomasi non-blok agar tetap berada pada titik ekuilibrium di tengah benturan keras poros kekuatan global.

Di sudut lain, Joko Widodo mengemban peran sentral sebagai Pragmatic Shield yang bertugas memastikan ketahanan infrastruktur utama serta urat nadi perekonomian negara tetap berdetak. Insting pragmatis warisan Jokowi mengenai keamanan pangan serta energi seketika menjelma menjadi bantalan pelindung pamungkas ketika rantai pasokan dunia benar-benar terancam lumpuh.

Guna menjinakkan potensi liarnya sentimen sektarian di akar rumput dalam negeri, kehadiran Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin dioptimalkan guna mengemban fungsi Islamic Backchanneling yang solid. Jaringan lobi informal berskala luas ke berbagai entitas dunia Islam akan memastikan bahwa letupan solidaritas umat Muslim di Indonesia selalu diarahkan secara konstruktif ketimbang bermutasi menjadi gelombang radikalisasi.

Tidak ketinggalan pula, eksistensi dari tiga mantan menteri luar negeri secara bersamaan berhasil membentuk sebuah wadah ad-hoc Diplomatic Deep State yang melintasi berbagai epos kebijakan luar negeri. Figur Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, dan Marty Natalegawa bersatu-padu menjadi sebuah trisula diplomasi yang menyuplai mekanisme komunikasi, legitimasi pendekatan, dan kerangka keseimbangan dinamis dalam menempatkan kompas posisi Indonesia.

Sementara itu, turut hadirnya teknokrat senior Boediono bersama barisan elite Kadin, Apindo, dan Hipmi melengkapi formasi pertahanan dengan membangun sebuah Economic War Room yang tangguh. Mereka memikul tanggung jawab krusial untuk mempertahankan arus kas nasional serta memastikan piring makan rakyat jelata tetap terisi di tengah memanasnya temperatur geopolitik.

Fenomena bersatunya faksi yang berseberangan ini dapat direfleksikan secara paripurna melalui lensa teoretis dalam literatur akademis mengenai Neorealisme Struktural. Sang cendekiawan hubungan internasional Kenneth Waltz melalui karyanya Theory of International Politics menggarisbawahi dalil bahwa negara yang bertindak rasional pasti akan memprioritaskan perilaku penyeimbangan pertahanan kolektif ketika sedang dihimpit oleh ancaman anarkis.

Sikap unjuk konsensus yang diorkestrasikan Prabowo ini sekaligus sukses memancarkan dua sinyal deterrence kuat untuk mencegah keliaran spekulan domestik dan mengirim pesan ketahanan pada kekuatan hegemonik dunia. Prabowo dengan berani menampilkan kapasitas kepemimpinan krisis tingkat tinggi yang menjauhkan diri dari monopoli keputusan, serta mantap memosisikan dirinya sebagai figur utama di antara rekan sejawatnya.

Sejarah dan waktu pulalah yang kelak akan menguji dengan seksama apakah konsensus elite lintas rezim ini mampu diinstitusionalisasikan dan berdiri tegar melampaui kepentingan pragmatis belaka. Kepemimpinan bervisi jauh ke depan dan kolaborasi tulus antargenerasi akan selalu menjadi tumpuan harapan sekaligus kompas terbaik bagi sebuah bangsa besar saat terpaksa menavigasi pusaran kelam krisis global. (A43)

PinterPolitik.com

Siapa bilang aksi-aksi negosiasi dan diplomasi tidak membuat mereka yang terlibat menjadi berdebar-debar jantungnya? Mungkin, kita bisa mengamati bagaimana sulitnya negosiasi yang terjadi antar-negara dalam film Bridge of Spies (2015) yang dibintangi oleh Tom Hanks.

Dalam film tersebut, seorang pengacara asal Amerika Serikat (AS) yang bernama James B. Donovan mendapatkan tugas untuk menjadi negosiator di antara sejumlah negara di era Perang Dingin, yakni dengan Jerman Timur dan Uni Soviet. Donovan diharuskan untuk membahas mengenai pertukaran tahanan politik dan perang di antara AS dengan negara-negara itu.

Tentunya, tugas Donovan ini bukanlah perkara mudah. Pasalnya, baik Uni Soviet maupun Jerman Timur, sama-sama memiliki permintaan mereka masing-masing. Belum lagi, Donovan juga harus berkoordinasi dengan pemerintah AS di Washington D.C.

Meski begitu, Donovan akhirnya berhasil menyelamatkan tahanan-tahanan politik yang sebelumnya ditangkap Uni Soviet dan Jerman Timur. Kisah sukses ini pun sebenarnya didasarkan pada kisah nyata dari Donovan itu sendiri.

Bukan tidak mungkin, kerumitan diplomasi dan negosiasi seperti ini juga harus dihadapi oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Bagaimana tidak? Indonesia merasa bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tetap berhak untuk diundang hadir dalam KTT G20 2022 – meski AS dan sejumlah negara anggota G20 menolak kehadiran Putin.

Di satu sisi, AS akhirnya meminta agar Jokowi mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bila Putin bisa hadir. Mungkin, prinsipnya adalah agar mereka berdua bisa sama-sama hadir dan berbincang soal solusi damai.

Beberapa waktu lalu pada April 2022, misalnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan sejumlah kunjungan ke negara-negara Eropa. Retno pun menemui sejumlah petinggi negara-negara Eropa, seperti Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian. 

Tidak hanya Retno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga melakukan kunjungan ke AS dan bertemu sejumlah petinggi dan pebisnis negeri Paman Sam. Pemerintahan Joe Biden di AS pun menjadi salah satu pihak yang getol mendorong Indonesia agar mengundang Ukraina di KTT G20 2022.

Bila benar kunjungan yang dilakukan oleh Retno di Eropa dan Luhut di AS ini berkaitan dengan tekanan-tekanan diplomatik dari AS dan negara-negara Eropa terkait kehadiran Rusia dan Ukraina di KTT G20, strategi diplomasi apa yang sebenarnya digunakan oleh pemerintahan Jokowi? Mengapa, setelah sebelumnya menyatakan ketegasan terkait KTT G20, Indonesia malah memutuskan untuk menuruti permintaan AS dan negara-negara Eropa?

Diplomasi ‘Bisik-bisik’ ala Jokowi?

Satu hal yang paling dikenal dari gaya dan cara diplomasi yang diambil Indonesia, yakni diplomasi yang tidak dilaksanakan secara terbuka. Saking seringnya gaya diplomasi ini digunakan, Indonesia sampai identik dengan istilah “diplomasi diam-diam” atau “queit diplomacy”.

Biasanya diplomasi diam-diam digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan baik dengan banyak pihak. Terkadang, diplomasi seperti ini dinilai dibutuhkan ketika menghadapi situasi-situasi yang genting atau emergency.

Pendekatan diplomasi seperti ini pernah digunakan oleh Menlu Marty Natalegawa pada tahun 2012 silam – ketika negara-negara anggota Association of South East Asian Nations (ASEAN) gagal menghasilkan pernyataan resmi bersama (joint communique) terkait sengketa Laut China Selatan (LCS). Atas instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Marty akhirnya melakukan diplomasi diam-diam dengan berkunjung ke berbagai pemerintahan negara-negara ASEAN.

Cara diplomasi diam-diam ini bahkan diakui oleh Marty sebagai cara terbaik untuk mempertahankan dan memperoleh kepercayaan (trust) di antara negara-negara ASEAN. Baginya, dalam kerangka ASEAN, cara ini lebih baik dibandingkan diplomasi megafon (megaphone diplomacy). 

Cara yang sama akhirnya juga digunakan oleh penerus Marty, Retno Marsudi. Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Belanda yang kini jadi Menlu tersebut menggunakan pendekatan diplomasi diam-diam ketika terjadi krisis Rohingya di Myanmar yang berujung pada memanasnya hubungan antara Myanmar dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). 

Sekitar tahun 2017, pemerintahan Jokowi mulai menjauh dari posisi OKI yang dianggap terlalu konfrontasional terhadap Myanmar. Mengacu pada tulisan Claire Q. Smith dan Susannah G. Williams yang berjudul Why Indonesia Adopted ‘Quiet Diplomacy’ over R2P in the Rohingya Crisis, Indonesia akhirnya berusaha mengambil posisi tengah antara Myanmar dan OKI agar bisa menjaga hubungan baik di antara keduanya.

Bukan tidak mungkin, cara yang sama dilakukan dalam situasi ketegangan antara Rusia dan Ukraina, yakni dengan melakukan diplomasi ‘bisik-bisik’ di antara negara-negara yang berkepentingan – seperti upaya-upaya Retno yang disebutkan di bagian awal tulisan. Lagipula, Indonesia juga menjadi negara yang memiliki kepentingan tertentu di antara negara-negara yang bersitegang, seperti Eropa, Rusia, dan AS.

Namun, apakah benar Indonesia harus ditekan terlebih dahulu agar pimpinan diplomat bisa melangsungkan jurus diplomasi ‘bisik-bisik’ mereka? Mungkinkah segala tekanan dari kekuatan-kekuatan asing di G20 bisa dicegah?

Polemik Putin, Gara-gara Retno?

Terdapat sebuah analogi yang menarik dari Iver B. Neumann terkait peran diplomat dalam politik internasional. Dalam tulisannya yang berjudul To Be a Diplomat, Neumann menganalogikan bahwa ada tiga naskah yang dimainkan oleh para diplomat.

Naskah pertama adalah naskah birokratis – yang mana mengharuskan diplomat untuk fokus pada rutinitas yang ada. Naskah kedua adalah naskah heroik – yang mana mengharuskan seorang diplomat untuk fokus pada satu tugas untuk menciptakan perubahan. Sementara, yang terakhir adalah naskah mediator yang mengharuskan diplomat untuk mewujudkan tujuan di luar entitas politik sehalus mungkin.

Menurut Neumann, tiga naskah ini tidak bisa dipertemukan. Justru, tiga naskah ini harus dilaksanakan pada prinsip juggling (satu sama lain).

Tentunya, terdapat sejumlah peran yang bisa diambil oleh seorang diplomat. Melanjutkan tiga naskah yang disebutkan Neumann tadi, Corneliu Bjola menyebutkan sejumlah gaya kepemimpinan diplomatik dalam tulisannya yang berjudul Diplomatic Leadership in Times of International Crisis.

Tiga pemimpin diplomat ini terdiri dari the maverick, the congregator, dan the pragmatist. The maverick adalah pemimpin yang memiliki gagasan yang kuat tetapi tidak bisa menginspirasi aktor-aktor lain. Di sisi lain, the congregator adalah diplomat pemimpin yang bisa membangun konsensus tetapi tidak memiliki visi yang kuat. Sementara, terakhir, the pragmatist adalah diplomat pemimpin yang bisa membangun visi yang kuat sekaligus membangun hubungan yang beresonansi.

Tiga gaya kepemimpinan diplomatis inilah yang mungkin perlu diperhatikan oleh para pegiat diplomasi Indonesia. Bila diamati, Menlu Retno – dan juga Marty – mungkin merupakan seorang congregator yang bisa membangun jembatan dan konsensus di antara banyak pihak – bila dilihat dari penggunaan pendekatan diplomasi diam-diam dalam sejumlah situasi seperti polemik Rusia-Ukraina. 

Namun, bukan tidak mungkin, Jokowi juga memerlukan seorang pragmatist yang bisa memiliki visi yang kuat guna menghadapi tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan asing. Sebagai Presiden G20, inilah kesempatan bagi seorang pragmatist untuk menanamkan visi yang kuat dan mengajak negara-negara lain berjalan secara bersesuaian – apalagi Jokowi sendiri memiliki visi agar ekonomi global bisa berjalan sesuai kepentingan banyak negara.

Boleh jadi, Indonesia sebenarnya pernah memiliki seorang Menlu yang merupakan seorang pragmatist, yakni Ali Alatas yang menjabat pada tahun 1988-1999. Ketika Ali menjabat sebagai penasihat diplomatik di era SBY, Indonesia memainkan peran penting untuk mengajak negara-negara ASEAN untuk menyepakati ASEAN Charter – sebuah kesepakatan yang mengandung prinsip-prinsip ASEAN.

Kesuksesan diplomatik Ali Alatas juga mengantarkannya menjadi calon Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, kemungkinan masa depan kariernya di PBB ini disebut diveto oleh Presiden Soeharto.

Terlepas dari itu, posisi Alatas yang dihormati dan bisa menjadi the pragmatist ini bukan tidak mungkin perlu dipelajari oleh para insan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) saat ini. Siapa tahu Retno dan para diplomat Indonesia suatu hari nanti harus beraksi bak Tom Hanks di film Bridge of Spies? Bukan begitu? (A43)