Pinterpolitik.com

Aksi 22 Mei yang terkait dengan Pilpres 2019 berlangsung dengan panas. Sampai siang hari, polisi terus bergesekan dengan para demonstran akibat situasi yang terjadi semalam, yaitu enam orang tewas dan ratusan terluka. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah mengambil keputusan untuk menerjunkan TNI ke berbagai titik demonstrasi, khususnya sekitar Sarinah.

Ketika itu, TNI datang untuk membantu kepolisian untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi 22 Mei. Lalu kejadian menarik terjadi, TNI disambut meriah oleh massa pedemo. Mereka bahkan bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya ketika mereka turun dari kendaraaan. Seketika itu ketegangan antara massa dan polisi lenyap diganti dengan yel penyemangat TNI.

“TNI teman, TNI bersama rakyat,” teriak massa aksi 22 Mei menyambut TNI.

Media nasional ikut menulis kejadian ini dengan berbagai headline seperti massa peluk TNI, prajurit TNI dihadiahi bunga oleh peserta aksi, lewat di kerumunan, prajurit diteriaki “TNI bersama rakyat,” massa cium tangan TNI, dan lain-lain.

Sementara itu, perlakuan massa kepada polisi berbeda. Mereka ada yang berteriak “polisi pulang saja,” dan menyanyikan chant seperti “tugasmu mengayomi, tugasmu mengayomi. Pak polisi, pak polisi, jangan ikut kompetisi.”

Di balik reaksi positif massa 22 Mei terhadap TNI
Share on X

Terlihat TNI mendapatkan sambutan lebih positif dari para demonstran. Hal ini tergolong positif bagi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang dihadapkan dengan situasi genting pasca-Pemilu. Di satu sisi, hal ini jadi gambaran khusus interaksi antara masyarakat dengan. Di sisi lain yang lebih spesifik, sambutan itu bisa saja memiliki dampak tersendiri kepada Hadi selaku panglima.

Mengapa Rakyat Respect TNI?

Berbagai pemberitaan terkait sambutan demonstran kepada TNI ini sebenarnya memiliki benang merah. Ini bukan sekadar framing tapi kenyataannya rakyat lebih menaruh respect kepada TNI dibandingkan dengan polisi. Selama ini, momen turunnya TNI hanya ketika keamanan nasional terdesak.

Pendiri National Center for Police Advocacy di Amerika Serikat, Joel F. Shults pernah menulis dalam Why are cops so easy to hate? Dia mengatakan salah satu hal yang bisa membuat polisi gampang dibenci, yaitu iri dengan kekuatan.

Seperti diketahui, polisi memiliki tugas seperti penegak hukum, penjaga keamanan, dan pemberi perlindungan yang terlegitimasi oleh Undang-undang. Berbagai pihak mengira menjadi polisi dapat bertindak semaunya dan kebal terhadap hukum. Padahal pemikiran ini salah karena tindak-tanduk mereka juga selalu diawasi secara ketat.

Kasum TNI Hadiri HUT Ke-54 Lemhannas.
.
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto, mewakili Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menghadiri Upacara Parade dalam rangka HUT ke-54 Lembaga Ketahanan Nasional di Lapangan Tengah Lemhannas ?? #LemhannasRi pic.twitter.com/fQatv7rdrl

— Pusat Penerangan TNI (@Puspen_TNI) May 21, 2019

Polisi dianggap lebih kuat oleh masyarakat karena memiliki persenjataan. Legitimasi hukum dan senjata ini yang membuat rakyat merasaa inferior.

Namun, perbedaan yang jelas dengan TNI, setiap waktu masyarakat berisiko berhadapan terus dengan polisi dibandingkan dengan TNI. Banyak hal yang bisa terjadi seperti tidak sengaja melanggar lalu lintas, pelanggaran pajak, dan lain-lain sehingga selalu was-was berhadapan dengan polisi. Sementara itu, masyarakat jarang berhubungan langsung dengan TNI dengan berbagai kasus sehari-hari ini karena Tupoksi mereka untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Shults menambahkan bahwa bias media juga memberikan dampak negatif terhadap polisi. Hal ini bisa terjadi dengan narasi seperti penegak hukum tapi malah melanggar hukum, kekerasan terhadap terduga tersangka, dan berbagai kasus yang tidak sesuai dengan tugas polisi terus diungkap.

Ellen Kirshman seorang psikolog klinis seperti yang dilansir dari ABC News menilai profesi polisi di masyarakat menjadi sangat kompleks. Hal ini karena petugas dituntut menjadi contoh yang baik dalam berperilaku, atlet, penegak hukum, pengacara atau ahli negosiasi sekaligus.

Adapun tidak semua polisi dapat memenuhi kriteria tersebut sehingga dianggap kurang bagi masyarakat. Sedangkan TNI mendapat penilaian baik karena selama ini keamanan negara tetap terjaga.

Menengok ke belakang, sejarah TNI tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Mulanya, rakyat bersatu dengan membentuk organisasi Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan berubah pada 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), lalu  diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Dalam perkembangannya, banyak rakyat yang membentuk organisasi atau laskar sendiri-sendiri untuk mempertahankan kemerdekaan. Baru pada 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya TNI dengan menggabungkan TRI dan organisasi perjuangan rakyat.

Konflik, Momentum Marsekal Hadi?

Dalam setiap konflik, selalu muncul peluang bagi seorang pemimpin TNI. Patron seperti ini telah ada sejak masa pemerintahan Orde Baru. Ketika itu, Soeharto mendapatkan respect dari rakyat karena menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap meresahkan. Hal ini terlepas dari berbagai pihak yang menyebut tindakan itu adalah narasi politik untuk menggulingkan Soekarno.

Hal serupa berlaku pada beberapa jenderal yang moncer di era Soeharto.Terlepas kerusuhan 1998 menjadi preseden yang buruk bagi karier Wiranto, Prabowo, dan lain-lain,tapi mereka telah berhasil melalui konflik tersebut dan saat ini menjadi tokoh yang berpengaruh di dunia perpolitikan nasional.

Lebih lanjut, Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjabat sebagai menteri juga pernah mengalami konflik internal dengan Megawati Soekarnoputri. Saat itu, berdasarkan konflik ini SBY mendapatkan simpati dari masyarakat.

Konflik penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama juga membuat Gatot Nurmantyo mendulang simpati.  Evan A. Laksmana dalam tulisan  Is Indonesia’s Military Eyeing the Republic? menyebut Gatot secara terbuka menggunakan posisinya untuk meningkatkan hubungan dengan kampanye kelompok-kelompok garis keras. Kelompok ini menjadi lawan mantan Gubernur Jakarta yang merupakan sekutu Jokowi. Setelah dia pensiun, Gatot selalu masuk dalam bursa Cawapres Pemilu 2019.

Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aski inkonstitusional yang merusak proses Demokrasi,” – Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.

— Divisi Humas Polri (@DivHumas_Polri) April 18, 2019

Akankah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengambil peluang ini?

Sebelum menjawab itu, sebenarnya Kapolri Tito Karnavian pada awalnya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi tokoh besar setelah pensiun kelak. Kekuatan Tito juga berimbang dengan berhasil mengendalikan teror yang terjadi setelah dia diangkat menjadi Kapolri. Selain itu, Tito pernah membuat gebrakan populer terkait pembentukan Satgas Anti Mafia Bola sehingga mendapatkan respon positif dari pencinta sepakbola.

Namun, posisi tawar dia bisa saja menurun karena beberapa kebijakan seperti kasus makar. Terbaru, bentrokan antara polisi dan massa pada 21 Mei yang mengakibatkan enam tewas menjadi preseden buruk bagi dia.

Marsekal Hadi berada pada posisi yang sebaliknya. Melalui prajuritnya yang berada di lapangan, dia mendapatkan berbagai pujian karena berhasil meredakan ketegangan demonstrasi pada aksi 22 Mei.  Hadi juga merupakan perwira tinggi TNI yang telah memiliki patron sebagai pemimpin seperti yang terjadi pada Soeharto dan SBY.

Evan seperti yang dilansir dari The New York Times mengatakan Marsekal Hadi merupakan panglima termuda untuk menjabat di posisi tertinggi militer. Hadi diperkirakan tidak akan pensiun hingga November 2021.  Jika Hadi pensiun pada waktu tersebut, tentu berbagai partai ingin merekrutnya menjadi kader.

Menurut Francis Chan dilansir di The Straits Times menulis bahwa hubungan antara Jokowi dan Marsekal Hadi dekat dan sudah terjalin lama. Kedekatan ini bermula sejak Hadi menjadi komandan pangkalan udara di Solo di Jawa Tengah, di mana Jokowi saat itu menjabat Walikota Solo dari tahun 2005 sampai 2012.

Hadi juga menjadi orang kepercayaan Jokowi untuk memperkuat pemerintahannya ketika menghadapi Pemilu 2019. Karir dia di militer pun terbilang cemerlang. Evan menambahkan Hadi cepat beradaptasi dengan jabatannya, dia telah menetapkan misi utama angkatan bersenjata, yang mencakup melindungi Indonesia dari terorisme dan serangan maya, serta memperkuat pertahanan maritimnya mengingat kegiatan Tiongkok di Laut China Selatan.

Adapun yang lebih penting bagi pemerintah dan rakyat, dia berjanji untuk memastikan TNI tidak terlibat dalam politik praktis. Hal yang dilakukan oleh panglima sebelum-sebelumnya.

Sikap netralitas itu yang menjadi modal utama dia menjadi salah satu yang terbaik di jajaran TNI saat ini. Kelak tidak ada yang tahu, dia akan pensiun dan menikmati hasil jerih payahnya atau menjadi menteri Kabinet Kerja jilid II atau jadi kader dari partai.

Kembali ke pertanyaan mungkinkah Hadi mengambil peluang itu?

Mungkin saja. Kita tunggu saja. (R47)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]i tengah perhelatan Pilpres 2019 yang semakin memanas, semakin banyak nama bermunculan.

Bukan hanya dari kalangan sipil, tapi dari kalangan militer pun mulai dijagokan untuk diusung dalam kontestasi Pilpres 2019.

Hmmm, kayaknya kepemimpinan nasional agak susah move on dari kalangan militer ya? Uhuukkk uuhhuuuuk.

Bahkan nama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ikut terseret dalam pusaran bursa Calon Wakil Presiden untuk Jokowi. Waduh, Hadi kan masih prajurit aktif? Weleeeh weleeeh.

Tapi kenapa ya, dari kalangan militer masih punya tempat dihati masyarakat buat jadi pemimpin? Apalagi tokoh yang memiliki jabatan strategis di TNI, semakin terlihat seksi secara politik, hmmm.

Nah loh, kalau nama Marsekal Hadi Tjahjanto masuk dalam pertimbangan ke dunia politik, dia bakal jadi penantang Gatot Nurmantyo dong? Wedeew, sesama Panglima TNI malah mau berebut kuasa di Pilpres 2019, weleeeh weleeeh.

Tapi katanya, ada pertimbangan khusus kalau Hadi jadi Cawapres Jokowi. Katanya sosok Hadi bisa meredam friksi dan gesekan di dalam koalisi Jokowi. Tahu sendiri kan, kursi Cawapres Jokowi lagi diperebutkan banyak orang.

Cak Imin udah jelas, ga malu – malu lagi, bahkan kayak ga tau malu mendeklarasikan diri sebagai Cawapresnya Jokowi. Belum lagi sikap malu – malu Romahurmuziy yang kepengen juga jadi Cawapres.

Jangan lupa, PDIP juga pengen jadiin Puan Maharani jadi Cawapres Jokowi, lah emang Jokowi bukan dari PDIP? Upppsss, gimana ya kalau dua – duanya PDIP?

Hadeuuhh, ternyata ada lagi sosok Airlangga Hartarto juga yang malu – malu kucing pengen jadi Cawapres juga, melanjutkan trah Partai Golkar, weleeeeh weleeeh, kursinya satu direbutin banyak orang, ampuuun.

Makanya, Jokowi pasti bingung mau pilih yang mana? Pilih salah satu diantara itu, pasti lingkar koalisi jadi saling gesek, ujung – ujungnya pasti konflik.

Mendingan Jokowi milih orang yang netral aja, jadi konfliknya ga terlalu kental banget. Hmm, makanya Hadi Tjahjanto yang dibidik. Tapi masa baru jadi Panglima langsung jadi Cawapres, enak amat ya?

Tapi gampanglah diatur, kan Jokowi Presiden, upppsss, tapi ga bisa sembarangan juga lah. Hmmm makanya kalau kata Edmund Buke, semakin besar kekuasaan semakin besar juga bahaya penyalahgunaannya.

Jangan sampai gara – gara pengen jadi Cawapres, Jokowi cepat pensiunkan Hadi ya, weleeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]emori masih merekam bagaimana kiprah TNI dengan adanya dwifungsi tugas yang diemban.

Di masa lampau, TNI bukan hanya menjaga pertahanan negara tapi terjun juga dalam perpolitikan.

Namun, seiring dengan berjalannya zaman, TNI kini tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam politik praktis.

Masa lalu majunya militer dalam kontestasi politik pernah memberi kesan bahwa masyarakat – katanya – lebih percaya militer dibandingkan orang sipil untuk menjadi pemimpin.

Namun, strategi ini sepertinya tak menggigit di era ini weleeeeh weleeeeh. Lah, tapi kok lima Jenderal masih saja ikut Pilkada ya? Hmmm entah menang atau engga nanti.

Kalau prasangka baiknya sih, mungkin ia masih membutuhkan medium pengabdian dalam bentuk yang lain. Weleeeh weleeeh.

Kalau misalkan sekarang militer tak boleh berpolitik, apa kabarnya Panglima TNI sebelumnya. Kata beberapa pihak sih ada indikasi berpolitik praktis. Hmm hayoloooh.

Walaupun sampai akhir jabatan tak ada yang bisa membuktikan. Malah partai politik terpesona dan jatuh hati ingin meminangnya di Pilpres 2019 weleeeeh weleeeh.

Kayanya hal ini yang tidak diinginkan Panglima Hadi Tjahjanto yang sekaligus akan mempertaruhkan ‘wajahnya’ di perhelatan Pilkada.

Ada dua hal yang mungkin jadi pertaruhan. Yang pertama ialah sikap TNI yang harus netral walau ada lima Jenderal yang terlibat politik praktis.

Maka, Panglima harus memastikan mereka mau undur diri. Jangan justru ditahan-tahan, kalau sudah terjun ke politik otomatis harus mengundurkan diri dari TNI.

Eh tapi kan, kemarin malah dikasih jabatan strategis, gimana dong itu? Weleeeeh weleeeh. Ya sesegera mungkin digantilah.

Masa mau nyambi militer iya, kepala daerah juga iya hmmmm. Itu juga kalau kepilih wkwkwk. Apa Dwifungsi TNI mau bangkit lagi ?

Pertaruhan lainnya adalah bahwa dikhawatirkan akan ada kesia-siaan melepas para Jenderal ikut Pilkada bila ujungnya akan kalah. Akan mengabdi dimana lagi para Jenderal yang kalah di Pilkada?

Bagaimanapun juga Panglima harus siap menerima kenyataannya nanti. Weleeeh weleeeh (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]C[/dropcap]eritanya tak lagi sama antara dahulu dengan era kekinian. Awalnya, pengambilan jabatan strategis di ranah sipil oleh para pihak militer menjadi salah satu solusi.

Namun, kini nuansa itu tak terlalu seperti dahulu.

Kiranya karena apa ya? Untuk era kekinian, ‘gigi’ calon kepala daerah dari kalangan sipil dan militer cenderung sama. Tak ada daya tarik seperti dahulu. Jadi buat apa sebenarnya para Jenderal ini masuk ranah politik praktis? Weleeeeh weleeeeh

Panggilan kemanusiaan atau ada yang bisiki? Hmmm, siapa tuh? Kalau ga tokoh penting ya pasti partai politik. Digoyang teruss, ayolaaah maju di Pilgub, Pilwalkot atau Pilbup. Weleeeeh weleeeeh

Pasalnya lima Jenderal TNI/Polri ini masih aktif dan bahkan punya jabatan strategis sekali. Alhasil, apakah popularitas sebagai petinggi TNI/Polri bisa mengantarkan masyarakat mau memilihnya di kontestasi politik nanti? Entahlah, tak ada yang menjamin.

Pertama, Edy Rahmayadi, Pangkostrad sekaligus Ketua Umum PSSI yang menyatakan kesiapannya maju di Pilgub Sumatera Utara. Hmmm, jabatannya banyak juga ya. Weleeeh weleeeeeh

Sedang empat jenderal lainnya, sepertinya sih cuma mau sambil menyelam minum air. Pasalnya, mereka diuntungkan karena sempat menjabat sebagai Kapolda. Jadi jabatan ini diperkirakan akan memuluskan jalannya menjadi Kepala Daerah.

Jadi kepala polisi daerah aja sudah, nah kini saatnya jadi kepala daerah weleeeeh weleeeeh

Kapolda dan mantan Kapolda mana aja yang akan  maju menjadi Kepala Daerah? Mereka adalah para perwira yang sempat berkuasa di Kalimantan Timur, Jawa Barat, Maluku, dan Sumatera Utara.

Hebatnya, biasanya tren militer yang terjun politik biasanya sih para petinggi TNI/Polri yang akan memasuki pensiun. Kalau sekarang lebih unik, sebab kelima Jenderal ini masih aktif dan punya jabatan strategis. Hmmm, nanti dikira haus jabatan lagi wkwk.

Kira-kira motivasi dan latar belakang apa ya yang dapat menggoyah para prajurit untuk masuk menjadi pemimpin di ranah sipil?

Jenis lobby partai politik bagaimana ya yang digunakan? Kok bisa sukses mendorong para petinggi TNI/Polri tersebut masuk jadi petarung di Pilkada? Weleeeh weleeeh. (Z29)

PinterPolitik.com

“Pak Gatot sendiri sudah sampaikan akan diserahkan ke Pak Hadi untuk dilakukan evaluasi.”

[dropcap]B[/dropcap]untut dari kebijakan last minute mutasi yang dilakukan Jenderal Gatot Nurmantyo saat masih menjabat sebagai Panglima TNI, kini berbuah asam. Pasalnya, sekitar 16 perwira tinggi yang awalnya dimutasi tersebut, terpaksa kembali ke jabatannya semula.

Kabar ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Fahdhilah, dan menurutnya keputusan tersebut diambil Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto atas dasar berbagai pertimbangan dan evaluasi.

Sebagai puncak pimpinan di TNI, Marsekal Hadi memang dapat menganulir keputusan yang diambil Jenderal Gatot, namun tentu ini jadi membuat banyak orang bertanya-tanya. Seperti biasanya, para kepo-mania pun kasak kusuk dengan berbagai praduga.

Ini Alasan Panglima TNI Anulir Rotasi Jabatan 16 Perwira Tinggi – Hadi juga mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan evaluasi berdasarkan penilaian sumber daya manusia. https://t.co/MN4xHVnTsX

— Andy Pribadi (@apr_doang) December 20, 2017

Ada yang bilang kalau para perwira yang dikembalikan lagi ke posisi semula adalah ‘orang-orang’-nya Presiden Jokowi. Wuaah, masa iya? Kalau memang iya, terus kenapa malah dianulir? Apalagi mutasinya itu kan ke jabatan yang lebih tinggi. Marsekal Hadi bukannya ‘orang’ Jokowi juga? Hmmm, secara logika, kok membingungkan ya.

Terus ada juga yang menduga kalau strategi itu dilakukan Marsekal Hadi, untuk menjaga ‘posisi’-nya. Apalagi sebagian besar yang jabatannya dikembalikan berasal dari TNI AD dan beberapa dari TNI AL. Sementara di TNI AU sendiri, enggak ada yang dianulir sama sekali.

Nah kalau alasan ini, bisa jadi memang Marsekal Hadi ingin mencari orang-orang yang menurutnya dapat dipercaya. Bagaimana pun, Marsekal Hadi tentu membutuhkan kerjasama yang kompak dengan semua matra, sehingga ia butuh orang-orang yang memang ia angkat sendiri.

Tapi mungkin Marsekal Hadi juga harus hati-hati, ada juga lho yang berpikir kalau penganulirannya ini dilihat sebagai penentangannya atas keputusan Jenderal Gatot. Hmm, apa benar begitu ya? Wah kok makin banyak praduga, makin bikin bingung aja ya. Ya sudahlah Pak Panglima, semoga keputusannya menjadi yang terbaik untuk semua. (R24)

PinterPolitik.com

“Perang tanpa bentuk (proxy war) mengancam Indonesia, karena negara-negara luar berlomba-lomba ingin menguasai Indonesia yang kaya akan sumber daya alam.” ~ Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

[dropcap]S[/dropcap]ecara geografis dan geopolitik, Indonesia tidak disangkal lagi merupakan negara yang sangat strategis. Selain letaknya di garis Khatulistiwa, Indonesia pun dikaruniai sumber daya alam yang sangat kaya. Tapi dibalik keberuntungan ini, seperti ucapan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di atas, juga dapat menciptakan ancaman.

Sebagai Panglima TNI yang menggantikan Gatot, Marsekal Hadi Tjahjanto ternyata juga memiliki pandangan dan kekuatiran yang sama. Menurutnya, ancaman tersebut menjadi sulit ditentukan berdasarkan wilayah dan geografisnya akibat kemajuan teknologi, komunikasi, sebaran komunikasi dan manusia, sehingga sulit dikendalikan.

Ancaman kedaulatan negara dengan cara baru ini, dikenal dengan proxy war atau perang proksi. Perang ini berupa konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi langsung, alasannya untuk mengurangi konflik yang berisiko menghasilkan kehancuran fatal.

Visi Misi Marsekal Hadi Bahas Ancaman Siber, Proxy War, dan Tiongkok https://t.co/UvGtusry9c

— J. Vardan (@JackVardan) December 6, 2017

Pelaku utamanya pun biasanya lebih suka menggunakan pihak ketiga sebagai pemain pengganti, misalnya negara-negara kecil atau non state actors (aktor tanpa negara) yang bisa berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi massa (Ormas), kelompok masyarakat, maupun perorangan.

Akibatnya, pihak yang diserang menjadi tidak dapat mengenali dengan jelas, siapa sebenarnya kawan dan siapa lawan, karena musuh mampu mengendalikan dari jauh. Kabarnya, proxy war telah berlangsung di Indonesia melalui berbagai bentuk, seperti gerakan separatis dan isu SARA dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, dapatkah kita memperkirakan, siapa atau negara mana sebenarnya yang memiliki potensi tengah melakukan perang proksi pada Indonesia?

Faktor Penentu Proxy War

“All politic tend to power.” ~ Lord Action

Perang proksi sebenarnya sudah lama dilakukan beberapa negara adidaya, salah satunya saat perang dingin (cold war) masih berlangsung. Pertikaian yang kerap terjadi di negara-negara Timur Tengah pun dikabarkan merupakan akibat dari adanya perang proksi dalam memperebutkan ladang minyak, begitu juga konflik Arab Spring dan Revolusi Mesir.

Namun perang proksi juga dapat dikatakan sebagai perang modern, karena pihak penyerang tidak secara fisik ikut andil dalam pertikaian langsung. Berbeda dengan perang konvensional yang menggunakan kekuatan militer. Perang langsung ini umumnya membutuhkan dana besar dan kerusakan materil serta immateril yang tak sedikit.

Dalam perang proksi, pihak penyerang dapat meminimalisir kerugian melalui berbagai cara, misalnya melalui tekanan politik atau sekedar mendanai kelompok separatis untuk melakukan pemberontakan. Contoh perang proksi yang paling nyata dan pernah terjadi di Indonesia, adalah saat terjadinya referendum Timor Timur.

Disinyalir, lepasnya Timor Timur tak lain akibat adanya peran Australia yang ingin menguasai cadangan minyak di Celah Timor. Campur tangan asing yang begitu banyak, termasuk tekanan dari kelompok yang mengatasnamakan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga PBB, pada akhirnya membuat Indonesia bersedia melepaskan wilayah itu.

Perang proksi menurut Joseph Nye dalam buku Soft Power Foreign Policy (1990), memang bisa dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan hard power atau melalui kekuatan militer dan politik. Serta melalui soft power dengan memanfaatkan tekanan di bidang ekonomi, lembaga donor, atau melalui teknologi informasi.

Berdasarkan dua pendekatan tersebut, sebenarnya Indonesia dapat memperkirakan pihak mana yang paling diuntungkan dengan merebaknya isu atau konflik yang terjadi belakangan ini. Sebab dari semua peristiwa, pasti ada “tangan-tangan” tak kasat mata yang berkepentingan atau diuntungkan dibaliknya.

‘Musuh Proxy’ Indonesia

“Aku tinggalkan Kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya.” ~ Ir. Soekarno

Sudah sejak lama, presiden Indonesia pertama menyadari bahwa kekayaan alam negeri ini akan mampu membuat negara lain iri. Akibatnya, seperti yang dikatakan ahli perang Tiongkok Sun Tzu, kekuatan tersebut bisa berubah menjadi kelemahan. Sebab akibat kekayaan dan posisi geopolitik yang strategis, Indonesia kerap menjadi target proksi.

Walau Indonesia tergabung dalam negara non blok dan perang dingin telah berakhir, namun dua kekuatan di dunia – dalam hal ini AS beserta sekutunya serta Tiongkok dan Rusia, masih terus membayangi. Kedua kekuatan ini, bisa dibilang sebagai bahaya laten yang bisa menjadi musuh proksi bagi Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga dikelilingi negara-negara yang kerap mengancam teritori dan kedaulatan bangsa, seperti Australia, Filipina, dan Malaysia. Belajar dari kasus Timor Timur, konflik Papua kemungkinan besar dibayangi oleh kekuatan Australia. Masalah HAM dan referendum juga merupakan isu yang dipakai agar Papua lepas dari Indonesia.

Memanasnya konflik di Papua belakangan ini, juga sangat mungkin berhubungan dengan upaya Pemerintah yang memaksa Freeport melakukan divestasi saham 51 persen. Melalui kelompok separatis, AS berupaya membuat kekacauan agar pemerintah Indonesia tunduk dan membatalkan peraturan tersebut.

Negara-negara pemberi pinjaman serta pendonor terbesar, seperti Jepang, Singapura, Prancis, Jerman, Korea Selatan, dan Tiongkok, punya peluang besar memberi tekanan pada kebijakan Indonesia. Termasuk negara-negara yang tergabung dalam Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IDB).

Di luar itu, kelompok radikal juga sangat mungkin menjadi musuh proksi Indonesia. ISIS bahkan telah terbukti menggunakan jaringan sporadisnya untuk melakukan tindakan radikal dan terorisme di Indonesia. Banyaknya ujaran-ujaran kebencian di media sosial, juga merupakan indikasi adanya ‘oknum’ yang sengaja ingin memecah belah bangsa.

Cara Pintar Menangkal Proxy

“Proxy war is the cheapest insurance in the world.” ~ Dwight D. Eisenhower

Begitu banyaknya kemungkinan ‘musuh proksi’ Indonesia, membuat kekhawatiran Jenderal Gatot dan Panglima TNI Marsekal Hadi menjadi sesuatu yang sangat beralasan. Apalagi dalam perang ini, serangan musuh tak mungkin lagi ditangkal menggunakan kekuatan militer, sehingga kekuatan yang dibangun juga harus bersifat non militer.

Sejauh ini, pemerintah telah berupaya memperkuat bangsa dari upaya memecah belah rakyat dengan menggunakan isu agama dan ideologi khilafah. Memang, pernyataan Bung Karno bahwa tidak ada musuh yang dapat mengalahkan persatuan adalah benar, namun dalam situasi saat ini, persatuan rakyat saja belumlah cukup.

Untuk menangkal serangan proksi yang datang dengan menggunakan kekuatan hard power, kekuatan militer dan posisi tawar Indonesia masih dapat dikatakan cukup menguntungkan. Namun tidak begitu bila serangan yang dilakukan melalui soft power di mana kondisi ekonomi dan teknologi informasi Indonesia masih termasuk lemah.

Hingga saat ini, anggaran pembangunan Indonesia masih sangat tergantung pada pinjaman luar negeri. Begitu juga di sektor bisnis, pada Migas misalnya, Indonesia masih mengandalkan investasi luar negeri dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya. Begitu pun di sektor industri dan perdagangan, Indonesia masih belum mampu mandiri.

Bersyukurlah karena saat ini Indonesia terkenal sebagai negara dengan hacker terkuat di dunia, sehingga walaupun Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Indonesia mendapat jutaan serangan siber setiap bulannya, masih dapat ditangkal bersama, baik oleh Departemen Pertahanan maupun pihak swasta.

Oleh karena itu, agar suatu negara mampu menangkal serangan proksi, R.L. Armitage dan Nye menyarankan untuk membangun kekuatan cerdas (smart power) yang mampu menghalau dua pendekatan proksi tersebut. Smart power sendiri merupakan gabungan dari hard power dan soft power.

Jadi selain memiliki kekuatan militer dan politik yang tangguh, Indonesia juga harus mampu berdikari di bidang ekonomi dan teknologi informasi. Sehingga dapat disimpulkan, selain persatuan, sebaiknya pemerintah juga berupaya memperkuat perekonomian Indonesia agar tidak lagi menjadi sasaran proksi negara lain. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]alam sebuah kepemimpinan kita harus mampu berdiri sebagai pemimpin atas seluruh anggota. Tak ada rasa sungkan atau serba tak enak akibat terkendala persoalan, salah satunya perbedaan umur.

Bila pemimpin yang lebih muda memang layak memimpin dibandingkan anggotanya yang lebih senior, ya tidak ada salahnya.

Siapa bilang di usia muda seseorang tidak bisa menjadi pemimpin yang berkualitas? Weleeeh weleeeh. Uji aja dulu hehehe.

Tapi kalau di dunia kepolisian dan militer gimana ya? Kan ada pangkat dan angkatan yang lebih dominan. Kayanya sih…

Terlebih, dari segi senioritasnya juga lebih dominan dibandingkan kepemimpinan di sektor yang lain. Hmm gimana ya hehehe

Tapi hal ini sudah dibuktikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian  dalam memimpin Kepolisian Republik Indonesia. Istilahnya sih sang junior yang naik tahta melampaui para seniornya weleeeh weleeeeh.

Tito terbilang masih muda karena masih angkatan 1987 diberikan mandat menjadi Kapolri dan memimpin seniornya angkatan 1983 dan 1984. Waduh apa rasanya ya hehehe

Hmmm, pasti awalnya malu – malu gitu ya? Dan agak sungkan gitu kali ya hehehe tapi lama kelamaan pasti terbiasa hehehe weleeeh weleeeh.

Ternyata terbukti kan kalau senior dan junior itu tak menentukan kualitas dan kemampuan seseorang. hehehe

Tapi, tren junior yang naik tahta melampaui senior ternyata hinggap juga di TNI. hehehe.

Ditandai dengan terpilihnya Marsekal Hadi Tjahjanto angkatan 1986 menjadi Panglima TNI secara otomatis ia akan memimpin para seniornya angkatan 1984 dan 1985.

Hayoo loh gimana? hehehe pasti canggung juga ya kaya Kapolri dulu pas awal-awal wkwk

Kalau semisal ada senior yang salah harus ditegur ya hehehe. Harus berani juga, jangan lihat angkatannya tapi ingat akan fungsi dan tugas Panglima TNI.

Apalagi jangan sampai didiamkan karena gak enak sama senior. hmmm

Kini, Panglima tak bisa dibayangi senioritas tapi mengedepankan integritas dan tanggungjawab. weleeeh weeleeeh.

Namanya baru menjabat kan pasti ada rasa sungkan dan malu – malu ya.

Iya sih, tapi jangan kelamaan adaptasinya, kalau bingung lebih baik Panglima belajar sama Kapolri, bagaimana sih menangani dan memimpin para senior. weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]anglima TNI yang baru, Marsekal Hadi Tjahjanto baru aja dilantik pada Jumat (8/12). Banyak ucapan selamat berdatangan. Salah satunya datang dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Pesan Prabowo untuk Marsekal Hadi dan Jenderal Gatot https://t.co/FwWGU5950L

— Republika.co.id (@republikaonline) December 9, 2017

“Kita berdoa semoga beliau selalu diberi keberhasilan dalam menjalankan tugas yang berat,” kata Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/12).

Tidak lupa Opa Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Gatot Nurmantyo yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Panglima TNI. Ia juga memuji Gatot yang telah menorehkan banyak prestasi selama memimpin TNI.

Selain memberikan ucapan selamat, ternyata Opa juga melemparkan tawaran kepada Pak Gatot untuk join ke Gerindra. Ini bercanda atau serius sih Opa? Atau Opa emang demen dengan sosok Pak Gatot?

Bisa jadi demikian. Sebab, beliau terang-terangan memberikan tawaran kepada Pak Gatot. Namun, Opa rupanya nggak mau buru-buru. Ia malah mempersilakan Pak Gatot untuk rehat terlebih dahulu usai berkarir di dunia militer.

“Saya kira tokoh seperti itu kami akan persilakan, kalau beliau berminat ya gimana. Tentunya terima kasih, tapi kita tak mau membebani beliau. Setelah sekian tahun mengabdi, saya kira biarlah berapa bulan beliau melakukan konsolidasi,” tambah Prabowo.

Prabowo Persilakan Jenderal Gatot Masuk Gerindra Jika Minat https://t.co/vCOIUEhGa5 pic.twitter.com/hb9EvQaHlQ

— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) December 9, 2017

Ternyata prediksiku nggak meleset. Peluang Pak Gatot untuk terjun ke dunia politik cukup potensial. Bahkan sebelumnya beredar rumor bahwa beliau bakal diusung oleh Pe-ka-es, yang nota bene konco-nya Gerindra. Kalau rumor ini terealisasi, maka tawaran Opa kepada Pak Gatot, tentu bukan sekadar basa-basi kan?

Memang selama menjadi Panglima TNI, Pak Gatot cukup populer. Wajar dong kalau beliau bakal jadi rebutan Partai-partai Politik. Tapi, semua kini tergantung Pak Gatot ya?

Apakah mau menyusul jejak senior-seniornya, termasuk Opa Prabowo yang udah duluan masuk ke ranah politik? Ataukah tetap melanjutkan karir bersama TNI atau malah menghabiskan masa pensiunnya bersama keluarga di rumah? Kita liat aja nanti ya? (K-32)