PinterPolitik.com

Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte mengajukan pengunduran diri setelah memimpin “Negeri Kincir Angin” itu sejak Oktober 2011 lalu. Pengunduran diri ini buntut dari krisis politik dengan partai pendukungnya di parlemen.

Rutte menjadi kepala pemerintahan terlama dalam sejarah Belanda, dan kedua terlama di Uni Eropa setelah Viktor Orban dari Hungaria.

Rutte kabarnya memberikan usul untuk membatasi kerabat pengungsi perang masuk Belanda maksimal 200 orang per bulan untuk memperketat pembatasan terhadap penyatuan kembali keluarga pencari suaka.

Hal itu guna mengekang jumlah pencari suaka setelah kejadian tahun lalu, dimana pusat migrasi yang penuh sesak mengakibatkan seorang bayi meninggal dan ratusan orang terpaksa tidur di tempat terbuka.

Namun, karena tak kunjung ditemukan kata sepakat dengan para partai pendukungnya di parlemen membuat Rutte memilih untuk mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri.

Rutte menilai sulit untuk dirinya menemukan kata sepakat jika melihat pandangan partai-partai itu.

Koalisi partai pendukung Rutte di parlemen Belanda memiliki pandangan lain atas apa yang harus dilakukan terhadap para imigran.

Seperti negara-negara lain di Eropa, Belanda kini sedang mencari cara untuk mengendalikan jumlah migran yang disebabkan karena semakin banyak orang yang mencoba menyeberangi Mediterania.

Permohonan suaka di Belanda melonjak hingga mencapai lebih dari 46 ribu pada tahun lalu. Bahkan, pemerintah Belanda memperkirakan dapat menjadi 70 ribu dan menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015 lalu.

Masalah ini sangat mengganggu koalisi empat partai Belanda. Rutte mengatakan bahwa sudah menjadi fakta politik partai-partai koalisi memiliki perbedaan dalam masalah ini.

Sebelumnya, permasalahan terkait imigran ini juga menimpa negara Eropa lain, seperti Prancis dan Swedia.

Melihat hal itu, bukan tidak mungkin apa yang dialami oleh Mark Rutte akan juga dialami oleh kepala pemerintahan negara Eropa lain.

Lalu, mengapa persoalan imigran menjadi krisis yang seakan tidak kunjung usai sejak 2015 bagi negara-negara Eropa?

Chauvinisme Bangsa Eropa?

Eropa merupakan salah satu benua dengan kemajuan peradaban terbaiknya. Namun, karena kemajuan itu pula yang kemudian jamak dinilai menjadikan bangsa Eropa menganggap bangsa mereka superior.

Persepsi ini yang kemudian tampaknya membuat bangsa Eropa tak jarang dianggap melakukan hal-hal diskriminatif kepada mereka yang bukan berasal dari keturunan Eropa.

Untuk menjelaskan fenomena itu, Laurenz Ennser-Jedenastik dalam tulisannya yang berjudul Welfare Chauvinism in Populist Radical Right Platforms: The Role of Redistributive Justice Principles memperkenalkan konsep welfare chauvinism atau chauvinisme kesejahteraan.

Welfare chauvinism adalah pandangan politik yang mempromosikan nativisme sebagai prinsip pengorganisasian utama dari kebijakan sosial.

Dalam pandangan welfare chauvinisim, manfaat kesejahteraan harus diarahkan terutama kepada anggota kelompok pribumi. Sebaliknya, anggota kelompok luar non-pribumi harus menerima dukungan sosial yang terbatas, itu pun jika ada.

Dengan adanya pandangan chauvinisme semacam ini menjadikan Eropa gagal dalam mengintegerasikan para imigran. Imigran dianggap sebagai sebuah ancaman terutama yang berasal dari luar Eropa.

Kegagalan itu yang kemudian jamak dinilai menjadi sasaran empuk para kelompok sayap kanan untuk menekan pemerintah.

Judy Dempsey dalam tulisannya yang berjudul Is Migration Europe’s Achilles Heel? menjelaskan bahwa kegagalan Eropa untuk membentuk kebijakan migrasi dan suaka yang efektif merusak integrasi Eropa dan menguntungkan kelompok sayap kanan.

Kerumitan ini membuat hampir tidak mungkin bagi politisi untuk mencapai solusi dengan kelompok yang memandang masalah ini dengan sangat berbeda. Kompromi apa pun tampaknya sulit dicapai.

Partai VVD yang dipimpin Rutte adalah partai terbesar dalam koalisi empat partai. Namun, dua mitra koalisinya yang merupakan sebuah partai demokrat Kristen menentang proposal yang diajukan Rutte.

Suaka dan migrasi memang menjadi masalah bagi Rutte karena adanya tekanan kelompok sayap kanan di Belanda, seperti Geert Wilders yang menimbulkan ancaman politik terhadap partainya.

Kompromi yang sulit tercapai itu lah yang kiranya menjadi faktor Mark Rutte mundur dari jabatannya dan bukan tidak mungkin akan disusul oleh kepala pemerintahan negara Eropa lainnya.

Padahal, jika kita lihat dalam era globalisasi ini, setiap manusia berhak memperoleh kehidupan lebih baik.

Eropa umumnya mendapat manfaat yang tidak proporsional dari integrasi ekonomi yang terkandung dalam proses globalisasi ini.

Eropa tidak dapat begitu saja mengabaikan fakta bahwa orang akan terus melintasi perbatasan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Itu adalah hak asasi manusia yang mendasar.

Melindungi perbatasan eksternal Eropa tidak dapat dilakukan dengan mengorbankan hak dan nyawa para imigran.

Melihat munculnya penolakan hingga anggapan dari masyarakat Eropa bahwa imigran adalah sebuah ancaman, muncul pertanyaan menarik, benarkah imigran akan menjadi sebuah ancaman bagi negara-negara Eropa?

Isu Sekuritisasi

Isu keamanan selalu menjadi isu yang diangkat oleh kelompok sayap kanan di Eropa yang menolak gelombang imigran.

Isu keamanan semacam ini dijelaskan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde dalam bukunya yang berjudul Security: A New Framework for Analysis menggunakan konsep sekuritisasi.

Sekuritisasi adalah proses perubahan subjek menjadi persoalan keamanan oleh negara. Ini adalah politisasi versi ekstrem yang mengizinkan cara apapun demi menjaga keamanan.

Isu yang tersekuritisasi tidak selalu berupa isu ancaman militer yang menentukan keberlangsungan sebuah negara.

Namun, merupakan isu ketika seseorang berhasil mengubah suatu isu menjadi persoalan hidup dan mati, atau eksistensial.

Studi sekuritisasi berusaha memahami siapa yang melakukan (pelaku), atas dasar apa (ancaman), untuk siapa (objek acuan), mengapa, bagaimana hasilnya, dan apa saja syaratnya.

Berkaca dari penjelasan tersebut, kiranya kecemasan negara-negara Eropa terhadap ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh para imigran mempunyai beberapa alasan.

Diantaranya, berbagai aksi teror yang terjadi di Eropa belakangan ini tampaknya menjadi alasan bagi negara-negara Eropa untuk menolak gelombang para imigran yang datang ke Eropa.

Hingga kemudian kecemasan masyarakat Eropa itulah yang tampaknya dijadikan suatu isu eksistensial oleh politisi-politisi sayap kanan Eropa.

Padahal, imigran yang melakukan aksi teror di Eropa hanya sebagian kecil dari mereka yang justru mengharapkan kehidupan yang lebih baik di Eropa.

Bahkan, dalam beberapa kasus aksi teror di Eropa pelaku juga berasal dari mereka yang sudah lama tinggal di Eropa.

Namun, karena melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Eropa terhadap imigran yang ditambah pengaruh oleh pemahaman radikal tampaknya membuat mereka melakukan aksi teror.

Eropa kiranya harus cepat menemukan kebijakan yang tepat terkait imigran. Hal ini agar adanya keamanan bagi baik masyarakat Eropa atau para imigran itu sendiri.

Jika kebijakan yang tepat itu tak segera ditemukan, bukan tidak mungkin korban jabatan politik karena kegagalan menemukan solusi politik selain Mark Rutte akan kembali bertambah. (S83)

PinterPolitik.com

Perdebatan panjang selama 78 tahun antara pemerintah Indonesia dengan Belanda mengenai tanggal proklamasi kemerdekaan RI tampaknya akan segera berakhir.  

Hal ini setelah pada tanggal 14 Juni 2023 lalu tepatnya di Parlemen Belanda (Tweede Kamer) pemerintah Belanda lewat Perdana Menteri (PM) Mark Rutte secara resmi mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia.  

Selama ini, Belanda mengakui tanggal kemerdekaan Indonesia sesuai dengan tanggal penyerahan kedaulatan Konferensi Meja Bundar yaitu 27 Desember 1949. 

Perbedaan tanggal Proklamasi Kemerdekaan RI telah menjadi perseteruan panjang antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Tidak diakuinya tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia mengakibatkan periode perang selama tahun 1945-1949 tidak dianggap sebagai bentuk agresi militer terhadap sebuah negara berdaulat.  

Menurut perspektif Indonesia, periode 1945-1949 dikenal sebagai “Perang Kemerdekaan” yang ditandai dengan serangkaian kekerasan oleh tentara Belanda terhadap masyarakat sipil. Sementara itu, Belanda menyebut tahun 1945-1949 sebagai periode “bersiap”. 

Lambat laun, di tahun 2022 Belanda mulai mengakui apa yang dilakukannya, namun hanya dengan frasa  “kekerasan ekstrem” setelah terbitnya hasil penelitian yang berjudul Kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia, 1945-1950.  

Penelitian ini dilakukan oleh tiga lembaga think tank asal Belanda yaitu Netherlands Institute for War, Holocaust, and Genocide Studies, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, dan Netherlands Institute of Military History. 

Perdebatan mengenai dugaan kekerasan yang dilakukan tentara Belanda selama perang kemerdekaan pertama kali muncul di tahun 1969 setelah media Belanda mewawancarai seorang veteran bernama Johan Engelbert (Joop) Heuting. 

Dalam wawancara tersebut, Heuting secara gamblang mengakui adanya praktik eksekusi dan kekerasan yang dilakukan tentara Belanda terhadap masyarakat sipil selama melakukan penyerangan ke Yogyakarta pada bulan Desember 1948. 

Di Balik pengakuan adanya kekerasan dan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia muncul ketidakpuasan dari kalangan akademisi Indonesia. Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Margana menganggap Pemerintah Belanda masih setengah hati mengakui kesalahannya di masa lalu.  

Menurut Sri Margana sikap pemerintah Belanda masih abu-abu lantaran tidak menyetujui tindakan yang telah mereka lakukan di masa lalu sebagai “kejahatan perang”. 

“Artinya, secara yuridis mereka masih mengakui kemerdekaan itu adalah penyerahan kedaulatan pada Desember 1949 itu,” ujar Margana yang seolah menyayangkan pengakuan setengah hati Belanda. 

Justifikasi Belanda untuk tidak menyetujui istilah kejahatan perang dikarenakan pada waktu itu Konvensi Jenewa 1949 belum disepakati. 

“Masa kekerasan itu terjadi sebelum Konvensi Jenewa. Kesimpulannya kami tidak setuju itu kejahatan perang secara yuridis. Secara moral, ya, tapi tidak secara yuridis,” begitu terjemahan penyataan  Rutte di Parlemen Belanda pada tanggal 14 Juni 2023 lalu. 

Sikap Pemerintah Belanda yang tidak mengakui kejahatan perang selama masa pendudukannya di Indonesia menimbulkan kekecewaan di pihak Indonesia dan memunculkan pertanyaan.  

Kira-kira apa yang membuat Belanda seolah masih setengah hati untuk mengakui perbuatannya di masa lalu? Apakah ada maksud lain dari diakuinya tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia? 

Bukan Berfokus Pada Indonesia? 

Keputusan PM Mark Rutte untuk mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari tekanan politik di dalam negeri Belanda itu sendiri.  

Partai-partai progresif selama ini memberikan perhatian terhadap masalah keterlibatan Belanda dalam melakukan kolonialisme di masa lalu. Misalnya, partai hijau Belanda GroenLinks yang selama ini aktif menekan pemerintah Belanda untuk bertanggung jawab atas penjajahan yang dilakukan di Indonesia dan Suriname. 

Selain itu, kelompok intelektual dan kaum muda juga seringkali menekan Pemerintah Belanda agar mengakui apa yang telah mereka perbuat di masa lalu sebagai sebuah kejahatan.  

Apabila melihat tekanan politik dari dalam negeri sebagai faktor pendorong pemerintah Belanda mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia, tampaknya pengakuan ini bukan berfokus pada Indonesia. 

Keputusan PM Mark Rutte untuk mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia boleh jadi hanya sekedar strategi political bridging untuk menarik dukungan dari kelompok yang berseberangan dengan ideologi partainya.  

Hal ini mengingat bahwa PM Mark Rutte berasal dari partai  People’s Party for Freedom and Democracy yang berhaluan konservatif liberal sehingga minim dukungan dari kelompok progresif. 

Menurut ilmuwan politik asal Amerika Serikat Jane Mansbridge, melalui political bridging seorang politisi mampu memperluas basis dukungan dari kelompok yang memiliki ideologi berbeda dengannya. 

Kegunaan political bridging sendiri sudah menjadi hal lumrah di dalam dunia perpolitikan. Hal ini misalnya dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berusaha menarik suara dari kelompok Islam dengan tujuan mengalahkan lawan politiknya Marine Le Pen. 

Macron memanfaatkan wacana Islamophobia yang digunakan oleh Le Pen untuk menarik simpati dari kalangan umat Muslim Perancis. 

Di satu sisi, selama masa kepresidenannya, Macron juga beberapa kali mendapatkan kritik. Misalnya, keputusan Macron yang tidak memenjarakan jurnalis Charlie Hebdo setelah menghina Islam. 

Selain itu, sikap pemerintah Belanda menolak istilah kejahatan perang memiliki kemiripan dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat (AS) ketika melakukan intervensi militer di negara luar melalui apa yang kemudian dikenal sebagai exceptionalism. 

Robert Patman dalam jurnalnya berjudul Globalisation, The New US Exceptionalism and The War on Terror menilai exceptionalism telah dijadikan justifikasi bagi AS atas keterlibatannya dalam berbagai kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum internasional. Hal ini kemudian berujung pada kebijakan dan langkah politik luar negeri yang secara kasat mata menjadi berstandar ganda. 

Maka dari itu, melihat adanya maksud terselubung dari pengakuan tanggal proklamasi kemerdekaan RI tampaknya akan semakin menghambat usaha rekonsiliasi antara Belanda dengan Indonesia terutama terhadap para keturunan korban perang. 

Lantas, jika sampai pada interpretasi ini, apakah bangsa Indonesia akan semakin sulit untuk memaafkan apa yang telah diperbuat Belanda di masa lalu? 

Alat Politik, Mustahil Dimaafkan? 

Banyaknya korban di kalangan sipil tampaknya akan menjadi hambatan bagi masyarakat Indonesia untuk menerima permintaan maaf dari pemerintah belanda meskipun telah mengakui adanya kekerasan ekstrem dan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia.  

Dalam jurnal yang ditulis oleh Benedict Anderson berjudul Indonesian Nationalism Today and in The Future, pengalaman bangsa Indonesia menjadi negara jajahan dan mempertahankan kemerdekaan telah menjadi bagian dari identitas budaya nasional.  

Akan tetapi, seringkali beberapa tokoh populis di Indonesia memanfaat sejarah penjajahan Belanda dan perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk menciptakan polarisasi di masyarakat.  

Misalnya saja penyebutan atau Londo ireng (Belanda hitam) terhadap kelompok atau individu yang memiliki pandangan politik berbeda. 

Amos Sukamto dan Rudy Pramono dalam jurnalnya berjudul The Roots of Conflicts between Muslims and Christians in Indonesia in 1995–1997 menyebut selama era kolonial, penganut agama kristen di Indonesia sering dicap sebagai Londo ireng (Belanda hitam) atau pengkhianat karena dianggap memiliki kedekatan dengan penjajah Belanda.  

Amos dan Rudy juga menyebut hingga saat ini penggunaan frasa Londo ireng masih sering digunakan oleh para tokoh populis untuk menarik dukungan dari kelompok konservatif untuk menggambarkan kelompok yang dianggap sebagai “pengkhianat negara” karena latar belakang identitasnya. 

Apa yang dilakukan oleh sejumlah politisi di Indonesia itu dapat disebut sebagai Dog Whistle Politics. 

Matthew A. Baum dan Phil Gussin dalam bukunya berjudul Dog Whistle Politics: Multivocal Communication and the Politics of Disgust mendefinisikan Dog Whistle Politics sebagai penggunaan sinyal yang disamarkan dalam komunikasi politik untuk merangsang perasaan negatif terhadap kelompok tertentu tanpa secara eksplisit menyebutkan kelompok tersebut.  

Alih-alih memperkuat persatuan, sejarah perjuangan kemerdekaan justru digunakan untuk tujuan politis. Hal ini kemudian mengakibatkan masyarakat Indonesia tidak bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut, tentunya secara relevan dan objektif di masa kini. 

Dampak dari Perang Kemerdekaan tidak hanya menjadi persoalan bagi Belanda tetapi juga Indonesia sebagai negara yang terjajah.  

Oleh karena itu, apa yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini tampaknya menunjukan ada hal yang lebih penting dari hanya sekedar pengakuan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia. (F92) 

Di Tweede Kamer atau Parlemen Belanda, Perdana Menteri (PM) Mark Rutte mengatakan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Meski memperjelas sejarah Indonesia dan Belanda, periode agresi militer 1945-1949 hanya disebut sebagai kekerasan ekstrem, bukan kejahatan perang karena terjadi sebelum Konvensi Jenewa.

PinterPolitik.com

Pemerintah Belanda seperti tidak ada habis-habisnya untuk mengungkapkan permohonan maaf kepada Indonesia. Baru-baru ini, Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte kembali menyampaikan permohonan maaf di depan umum atas praktik perbudakan negaranya selama 250 tahun.

Dia juga menekankan bahwa praktik tersebut merupakan jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Utamanya, Rutte meminta maaf atas praktik perbudakan yang terjadi di Suriname, pulau-pulau seperti Curacao, Aruba di Karibia, serta Indonesia bagian Timur.

Rutte menyebutkan persoalan waktu dan momen yang tepat untuk menyampaikan permohonan maaf merupakan masalah yang rumit lantaran tidak akan ada jawaban yang tepat untuk menjawab persoalan tersebut.

Permohonan maaf itu kemudian diterima oleh PM Aruba Evelyn Waver-Croes. Di samping itu, negara-negara lainnya seperti pulau Sint Maarten menolak untuk menerima permohonan maaf tersebut.

Lantas, bagaimana Indonesia memaknai serta merespons permohonan maaf Belanda?

Tak Akui Kemerdekaan?

Makna permohonan maaf Belanda atas penjajahannya terhadap Indonesia perlu ditelusuri berdasarkan makna dan pengakuan penjajahan itu sendiri.

Baik Indonesia maupun Belanda, keduanya masih memiliki perbedaan pendapat terkait kapan Indonesia merdeka. Indonesia berpegang teguh dengan keyakinannya bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sedangkan Belanda mengakui Indonesia merdeka pada 27 Desember 1949.

Berdasarkan hasil penulusuran berbagai sumber, Belanda hingga kini masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 secara de jure.

Di samping itu, sebenarnya pada tahun 2005 Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Rudolf Bot pernah mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 melalui pidato resminya di Gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Namun, hal itu hanya dapat dianggap sebagai pernyataan de facto atau sementara belaka.

Sikap Belanda demikian seakan-akan seringkali dinilai sebagai penghindaran sanksi atas praktik agresi militer di masa lalu. Sanksi itu dapat berupa pembayaran pampasan perang kepada Indonesia dengan mengembalikan uang sebesar 4,5 miliar gulden kepada Indonesia yang pernah dibayarkan pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk melunasi utang Hindia Belanda.

Artinya, jika Belanda mengakui secara de facto dan de jure kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, maka setelah itu hingga 27 Desember 1949 Belanda mengakui melakukan agresi militer di negara yang sudah merdeka sehingga dapat dikategorikan sebagai aksi invasi.

Lantas, apakah Indonesia menerima permohonan Belanda atas praktik penjajahan dan perbudakannya di masa lalu?

Ditolak atau Diterima?

Kolaborasi media Historia dan media dari Belanda bernama De Volkstrant memuat arikel berjudul Mayoritas Responden Tuntut Belanda Akui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang ditulis oleh Hendri F. Isnaeni.

Artikel itu memuat sebuah jajak pendapat publik Indonesia mengenai penjajahan Belanda di Indonesia dengan total responden sebanyak 1.604 dari 34 provinsi.

Menariknya, jajak pendapat itu awalnya memuat sebuah artikel pengantar dari media De Volkskrant dan Historia yang mana menyebut Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 namun mengakui Indonesia merdeka pada 27 Desember 1949.

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia setelah keduanya menandatangani De Overdracht alias dokumen penyerahan kedaulatan sehingga pernyataan itu dianggap sebagai pengakuan secara de jure.

Pengantar itu kemudian menarik sebuah pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait penerimaan mereka jika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Hasil jajak pendapat menunjukkan mayoritas masyarkat di Indonesia tidak menerima pengakuan Belanda bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1949. Hal itu dilihat hasil sebanyak 52 persen responden “tidak menerima” pernyataan demikian lantaran Belanda telah kehilangan otoritasnya sejak 17 Agustus 1945.

Selain itu, sebanyak 24 persen responden “tidak menerima” karena Belanda sudah seharusnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Adapun, sebanyak 16,27 persen responden “menerima” atas dasar adanya peralihan kedaulatan secara de jure memang terjadi pada 27 Desember 1949.

Meskipun sebagian besar responden tidak menerima pernyataan Belanda perihal tanggal kemerdekaan, namun nyatanya pemerintah Indonesia sendiri seolah tidak menganggap pengakuan kemerdekaan Belanda sebagai suatu hal yang urgen.

Pengakuan itu tentu tidak akan terlepas dari kepentingan politik dan upaya untuk meneruskan hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda. Utamanya, ketika pemerintah Orde Baru membuka jalan hubungan diplomatik demi kepentingan dagang dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Jika pemerintah Indonesia seolah tidak menganggap pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia sebagai suatu hal yang urgen, lantas apakah benar permohonan maaf Belanda mengandung unsur “ada udang di balik batu”?

Politik Reparatif Belaka?

Menurut seorang profesor sejarah di University of Sydney Robert Aldrich dalam tulisannya yang berjudul Apologies, Restitutions, and Compensation permohonan maaf Belanda yang disertai dengan pengakuan akan kejahatan yang pernah dilakukannya disebut sebagai salah satu bentuk dari reparative politics alias politik reparatif.

Alrich menjelaskan setidaknya terdapat tiga bentuk tindakan politik reparatif antara lain permohonan maaf dan penyesalan, pengembalian objek warisan, serta kompensasi moneter atas kejahatan kolonial yang pernah dilakukan.

Pada akhirnya, penjelasan Aldrich menjadikan apa yang dilakukan Belanda saat ini menjadi wajar. Berawal dari permohonan maaf dan penyesalan, Belanda memutuskan untuk mengembalikan pusaka keris milik Pangeran Diponegoro yang selama ini tersimpan di Museum Nasional Etnologi Leiden kepada Indonesia.

Kompensasi moneter atas kejahatan kolonial juga turut digelontorkan Belanda untuk membayar praktik kolonialismenya di masa lalu.

Pada bulan lalu, salah seorang anggota kabinet PM Belanda sempat menyampaikan permohonan maaf sekaligus menyediakan dana sebesar Rp3,2 triliun sebagai kompensasi kejahatan kolonialisme terutama praktik perbudakan.

Pernyataan itu telah dibenarkan Menteri Perlindungan Hukum Belanda Franc Weerwind terkait isi laporan RTL bahwa Pemerintah Belanda berencana meminta maaf secara resmi pada bulan Desember.

Pemerintah Belanda bahkan akan menyediakan dana sekitar Rp422,31 miliar  untuk membuka museum perbudakan.

Kembali kepada konsep politik reparatif, Aldrich menyebutkan beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik politik semacam itu antara lain karena adanya kepentingan politik, sektarianisme, nasionalisme, kondisi geopolitik, disparitas kekuatan antarnegara, dan sebagainya.

Hal itu kemudian menjadi masuk akal mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini melakukan pertemuan bilateral dengan PM Rutte untuk membahas perundingan Indonesia-EU CEPA, kerja sama transisi energi, kerja sama investasi, serta kerja sama penanggulangan kejahatan lintas batas.

Merujuk pada kerja sama Belanda-Indonesia pada tahun 2020 silam, Raja dan Ratu Belanda pernah dikabarkan membawa investasi senilai Rp14,3 triliun. Beberapa di antaranya adalah pengembagan Tanjung Priok (khususnya Terminal Vopak), pengembangan pabrik susu Friesland Campina, dan investasi Shell (Royal Dutch Group) di sektor hilir minyak dan gas.

Investasi-investasi tersebut bisa jadi merupakan bentuk politik reparatif Belanda. Pasalnya, di beberapa negara eks-jajahan – terutama Afrika – reparasi kolonial berupa investasi dan bantuan dana seringkali dianggap sebagai bentuk baru penjajahan di era kontemporer.

Menurut Sheriff Folarin dalam tulisannya yang berjudul Reparation or Recolonization menjelaskan reparasi kolonial yang merujuk pada bentuk neo-kolonialisme era modern ditandai dengan upaya dominasi pengaruh suatu negara atas negara lain dalam hal ekonomi dan budaya tanpa kontrol secara langsung seperti penjajahan di masa kolonial.

Oleh karena itu, permohonan maaf Belanda kemungkinan tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, melainkan sebagai upaya politik reparatif belaka yang dilatarbelakangi dengan kepentingan ekonomi, diplomatik, dan budaya.

Selain itu, mayoritas publik tidak menerima akan pengakuan Belanda yang menganggap Indonesia merdeka pada 27 Desember 1949. Namun, pemerintah Indonesia sendiri seakan memberi tanggapan bahwa permohonan maaf dan pengakuan kemerdekaan sebagai dua hal yang tidak urgen. (Z81)

PinterPolitik.com

“Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I’m sorry now?” – Justin Bieber, “Sorry” (2015)

Kata maaf adalah kata yang paling mudah digunakan ketika kita melakukan kesalahan. Saat seseorang selingkuh, misalnya, kata maaf seakan-akan menjadi obat ramuan yang bisa menghapuskan segala rasa sakit yang ada di dalam hati.

Ujung-ujungnya, si dia malah minta putus. “Maaf, perasaanku sudah berubah,” begitu katanya. Sederhana sekali, bukan? Padahal, perihnya hati sulit kita terima. 

Gampangnya sih, si dia bisa langsung saja pergi tanpa harus membawa beban apapun. Terkadang, ini juga sih yang membuat kita akhirnya susah memaafkan dan merelakan kepergiannya.

Nah, kata maaf yang ala kadarnya seperti ini nggak hanya terjadi ketika sebuah hubungan asmara berakhir, melainkan juga hubungan antarnegara – khususnya di antara negara eks-penjajah dan negara atau wilayah bekas jajahannya. 

Baru-baru ini, Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte, mewakili pemerintah Belanda, menyampaikan permohonan maaf kepada negara bekas jajahan dan wilayah konstituennya – seperti Suriname, Aruba, Curaçao, hingga Indonesia – atas peran Belanda dalam aktivitas perbudakan di masa kolonial sebelum tahun 1863. 

Tapi nih, dalam permintaan maaf tersebut, Belanda tidak mengumumkan rencana reparasi kepada mereka yang terdampak – meskipun kabarnya pemerintah Belanda sudah menyiapkan sejumlah uang sebesar €200 juta (Rp3,1 triliun). Ya, ditunggu ya, Meneer Rutte. Hehe.

Soalnya nih, sejumlah pakar juga menilai kalau hanya kata maaf tidaklah cukup. Bahkan, uang sebesar €200 juta dinilai juga belum bisa menutupi kolonialisme yang terjadi sekitar selama 400 tahun.

Mengacu pada tulisan Borja Martinovic, Karen Freihorst, dan Magdalena Bobowik yang berjudul To Apologize or to Compensate for Colonial Injustices?, keluarga korban terdampak dari ketidakadilan kolonial bisa saja merasa tidak cukup hanya dengan permohonan maaf. Terkadang, reparasi – baik secara emosional maupun finansial – juga dibutuhkan.

Hmm, kalau misalnya Meneer Rutte hanya meminta maaf, bukan nggak mungkin, Belanda ini jadi mirip dengan si dia yang hanya tinggal pergi dengan kata maaf saja. Padahal nih, ya, belum tentu, rasa sakit bisa hilang begitu saja dengan kata maaf.

Nah, tuh, apakah cukup hanya dengan permohonan maaf dari pemerintah Belanda saja? Ataukah perlu reparasi lanjutan – misal dengan kompensasi kepada keluarga korban dan keturunannya? Tentunya, semua kembali kepada keinginan dan kerelaan korban terdampak. (A43)

Ini nih tipe mantan yang cuma bisa bilang, “Maaf,” pas putus.

Perdana Menteri (PM) Belanda (@minpres) Mark Rutte (@markopinsta) beberapa waktu lalu menyampaikan permohonan maaf atas peran Belanda dalam perbudakan di masa lampau – khususnya di wilayah-wilayah konstituen dan negara-negara bekas jajahan seperti Suriname, Aruba, Curaçao, hingga Indonesia.

Pemerintah Belanda sendiri telah melarang perbudakan sejak tahun 1863. Namun, PM Rutte mengakui bahwa negaranya masih gagal memahami sepenuhnya persoalan perbudakan. Maka dari itu, pemerintah Belanda meminta maaf.

PM Mark Rutte sampaikan permintaan maaf ke Indonesia