PinterPolitik.com 

Beberapa waktu lalu, publik tanah air sempat dihebohkan dengan viralnya penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio, anak dari seorang pegawai eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo. 

Menariknya, kasus penganiayaan Mario justru menyeret banyak sekali permasalahan yang melibatkan lembaga keuangan negara. Diketahui. Mario memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial sehingga menimbulkan kecurigaan publik atas harta kekayaan yang dimiliki pejabat Kemenkeu. 

Sebagai buntut atas permasalahan ini, Rafael Alun kemudian menjadi sorotan publik setelah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya kepemilikan harta kekayaan milik Rafael mencapai Rp56 miliar.  

Padahal, sebagai pejabat eselon III, bisa mengumpulkan uang sebanyak itu cukup sulit untuk terjadi tanpa faktor lain. 

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menyampaikan pejabat eselon III memiliki gaji hanya Rp4,7 juta dan tunjangan Rp46,4 juta per bulannya.  

Artinya, butuh waktu nyaris 100 tahun bagi Rafael sebagai pegawai pajak eselon III untuk mengumpulkan harta mencapai Rp50-an miliar.  

Bak efek domino, harta fantastis Rafael turut memantik rasa keingintahuan publik untuk membongkar kondisi rekening para pejabat di jajaran Kemenkeu lainnya. 

Isu minor terkait Kemenkeu nyaris selalu masuk dalam daftar topik terbanyak dibicarakan di linimasa setiap harinya. Atensi publik yang tinggi itu jelas bukan tanpa alasan. Sebab, sejumlah pegawai Kemenkeu lain juga kedapatan memamerkan gaya hidup mewah. 

Kecurigaan khalayak luas semakin menjadi-jadi setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut sebanyak 13.885 pegawai (43,13 persen) di lingkungan Kemenkeu belum menyetor Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). 

Salah satu diskursus yang muncul adalah presumsi bahwa Menkeu Sri Mulyani seharusnya sudah mengetahui persoalan ini sebelumnya. 

Apalagi, Rafael Alun disebut sebagai anggota “Geng Lama” Ditjen Pajak yang masih beraksi, sebagaimana diungkapkan oleh Mantan Kepala PPATK Yunus Husein. Frasa “geng” sendiri digunakan Yunus karena kelompok tersebut diduga beranggotakan sekitar 30 orang.  

Yunus menambahkan, jika keberadaan kelompok tersebut sudah dilacak oleh Satuan Tugas Antimafia Pajak sejak tahun 2010. Tetapi ironisnya, mereka ditengarai masih beraksi selama satu dekade lebih. 

Selain itu, Yunus mengaku sudah menyerahkan informasi keberadaan kelompok tersebut kepada pihak Kejaksaan, tetapi belum ditindaklanjuti hingga tuntas. 

Fenomena ini tentu memancing pertanyaan menggelitik, mengapa upaya penanganan kasus transaksi janggal Kemenkeu ini terlihat baru digalakkan setelah serangkaian kasus yang viral dan ramai dibicakan publik? 

Terbiasa Menunggu Viral? 

Warganet telah membongkar harta kekayaan dan gaya hidup hedon sejumlah pegawai di lingkungan Kemenkeu. Satu per satu pejabat-pejabat negara lain terus “dikuliti” oleh para penghuni dunia maya.  

Setelah Rafael Alun, muncul nama Eko Darmanto, sosok yang menjabat sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta yang akhirnya dicopot jabatannya. Ia menjadi sorotan karena kerap mengunggah gaya hidup mewahnya berupa koleksi mobil antik di Instagram.  

Diketahui, ia memiliki mobil produksi 1950-an dan dua unit rumah. Meskipun Eko memiliki hutang sebesar Rp9 juta, tetapi penghasilan Eko per tahun hanya Rp500 juta.  

Kasus serupa kemudian berlanjut ke Andhi Pramono yang merupakan Kepala Bea dan Cukai Makassar. Mirip seperti kasus Rafael Alun, Andhi juga menjadi sorotan lantaran gaya hidup mewah sang anak.  

Di akun media sosialnya, anak Andhi kerap mengunggah foto dengan pakaian branded seharga puluhan juta rupiah. Tetapi, PPATK sejauh ini belum mengungkap temuannya terkait jumlah kekayaan Andhi Pramono.  

Kasus–kasus tersebut memang booming dan berawal dari viral di media sosial. Tak heran, muncul istilah no viral no justice, yang berarti pelanggaran hukum baru ditangani setelah viral dan menjadi pembicaraan.  

Agus Trino dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul The “No Viral No Justice” Paradigm In Getting Access To Justice In Indonesian Community menjelaskan terminologi no viral no justice menjadi pandangan baru dalam menanggapi permasalahan keadilan di Tanah Air.  

Akibat perkembangan teknologi informasi, masyarakat dapat mencari informasi terkait pelanggaran atau peristiwa yang terjadi. 

Oleh karena itu ungkapan no viral no justice dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengungkap berbagai permasalahan-permasalahan di dalam politik dan pemerintahan. 

Utamanya, istilah tersebut muncul sebagai bentuk ungkapan serta sindiran masyarakat untuk memperoleh keadilan atas penegakan hukum di Tanah Air. Selain itu, istilah tersebut juga disebut sebagai refleksi dari pola penegakan hukum selama ini. 

Keresahan masyarakat atas keadilan itu tampaknya turut tertuju kepada pemerintah, khususnya Kemenkeu, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang pengaturan keuangan negara sehingga menimbulkan ketimpangan di dalam hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan asas equality before the law.  

Equality before the law menekankan bahwa semua manusia sama dan setara dihadapan hukum, tanpa terkecuali.  

Prof. Ramly Hutabarat dalam bukunya Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia menjelaskan bahwa asas ini hampir ditemukan di semua konstitusi negara.  

Logisnya, jika di dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka penguasa dan aparat pemerintah sebagai penegak hukum harus melaksanakan serta merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. 

Hukum juga harus bersifat adil di antara pemerintah dan masyarakat, keduanya sangat terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik penegakan hukum. 

Dalam konteks Rafael Alun dan serangkaian isu minor Kemenkeu, dugaan kasus penyalahgunaan wewenang tersebut membuat masyarakat merasakan ketidakadilan. 

Salah satunya terkait pembayaran pajak yang menjadi kewajiban warga negara dan semestinya digunakan untuk pembangunan nasional.  

Lantas, setelah munculnya permasalahan Rafael Alun dan kasus lainnya, apakah negara dapat dikatakan kurang cakap dalam menjamin keadilan hukum?  

Justifikasi Negara Dipertanyakan? 

Terdapat sebuah postulat, ketika suatu negara gagal dalam mengimplementasikan hukum, maka justifikasi suatu negara patut dipertanyakan.  

Jonathan Wolff dalam bukunya Political Philosophy Introduction menjelaskan tugas menjustifikasi negara adalah untuk membuktikan adanya kewajiban politik universal.  

Kewajiban politik universal berarti setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum universal yang berlaku di negara tersebut, termasuk dalam mengimplementasikan nilai–nilai hukum yang berlaku. 

Menurut Wolff, bentuk kepatuhan warga negara kepada hukum mendasarkan diri pada moralitas.  

Misalnya dalam hukum lalu lintas, pengendara wajib berhenti pada saat lampu merah menyala di persimpangan jalan yang sepi, ketika ditanya terkait alasannya, tentu akan menjawab bahwa ini adalah bentuk kepatuhan kepada hukum yang berlaku.  

Namun, tentu adakalanya apa yang diperintahkan oleh hukum terkadang justru dibuat keliru atau disalahgunakan secara moral, seperti dalam dugaan kasus Rafael Alun.  

Sebagian dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat diduga dialokasikan untuk kekayaan pribadi. Lantas, masyarakat sebagai pembayar pajak agaknya berpikir bahwa kebijakan seperti itu secara moral tidak dapat dibenarkan dan patut untuk dicela. 

“Merusak hukum” pun hanya patut dilakukan ketika berada dalam keadaan paling genting dan dalam kasus yang paling serius. 

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena no viral no justice yang turut tercermin dalam merespons publik atas kasus Rafael Alun, peran pemerintah kiranya masih terlihat tak maksimal dalam mengimplementasikan hukum secara di waktu-waktu sebelumnya. 

Kabar dibentuknya satuan tugas (satgas) untuk mengawasi pengungkapan transaksi janggal di Kemenkeu oleh Ketua Komite TPPU Mahfud MD diharapkan dapat menjadi salah satu upaya konstruktif untuk mengungkap kasus secara tuntas dan menyeluruh. (R86) 

PinterPolitik.com

“Any coincidence is worth noticing. You can throw it away later if it is only a coincidence” – Agatha Christie

Rafael Alun Trisambodo (RAT) resmi menjadi sorotan publik setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya kepemilikan harta kekayaan milik RAT yang mencapai Rp50 miliar. Kenaikan ini lantas mengundang polemik dikarenakan harta sebanyak itu justru dimiliki oleh seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan harta milik RAT ini hampir menyamai harta kekayaan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mencapai Rp56 miliar.

Pelaporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikarenakan ada unsur pencucian uang sepanjang transaksi yang dilakukan RAT. Selain itu, kasus RAT ini juga “menurun” ke beberapa pejabat DJP yang disorot atas permasalahan yang sama dan kasus ini praktis menurunkan citra Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang selama ini “ngotot” soal pentingnya pajak untuk pembangunan negara.

Kasus ini diprediksi akan membuka “kotak pandora” soal banyaknya permasalahan yang tidak terungkap di dalam Kemenkeu maupun lembaga lainnya.

Namun demikian, kasus RAT di satu sisi juga memunculkan pertanyaan akan sorotan yang bombastis dari media massa. Apakah kasus RAT memang benar-benar murni sebuah kasus atau hanya merupakan sorotan yang dibesar-besarkan?

Kasus RAT Dibesar-besarkan?

Kasus RAT mendapatkan momentum yang pas ketika pemerintah selalu menekankan warganya untuk membayar pajak secara tertib. Laporan Kemenkeu menyebutkan bahwa penerimaan pajak tahun 2022 mengalami surplus sebesar Rp1,6 kuadriliun dan penerimaan tersebut menjadi sebuah kesuksesan dari Kemenkeu untuk mendukung pemulihan ekonomi negara.

Surplus ini nyatanya juga membawa “berkah” bagi anak buah Sri Mulyani dikarenakan sebagian dari hasil pajak tahun 2022 akan diberikan kepada pegawai DJP dalam bentuk tunjangan kinerja. Besaran yang diberikan pun beragam, mulai dari Rp5 juta hingga Rp117 juta. Besaran ini dibagikan sesuai dengan jabatan mereka di instansi terkait.

Namun demikian, isu pemberian bonus kepada pegawai DJP seolah tertutup dengan pemberitaan kasus RAT yang viral di media sosial. RAT yang merupakan pejabat eselon III DJP Jakarta Selatan langsung disorot karena dugaan pencucian uang dan hal ini juga menjadi efek domino dari perilaku Mario Dandy yang melakukan penganiayaan kepada David Ozora.

Namun, ada satu kejanggalan yang bisa ditemukan dalam sorotan publik kepada RAT ini. Apakah pelaporan ini memang betul untuk membuka jalan untuk membersihkan Kemenkeu dari kasus korupsi atau justru hanya untuk mengalihkan perhatian publik semata?

Mungkin bisa dikatakan bahwa ada motif mulia dibalik pelaporan ini, yaitu untuk membuka “kotak pandora” korupsi di lingkungan Kemenkeu yang belum terjangkau publik. Namun, mungkin juga ada motif lain dibalik pelaporan ini, yaitu untuk menutupi sorotan publik kepada kepolisian dan pemerintah yang masih menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Pengalihan isu jamak dilakukan untuk mengalihkan publik pada mereka yang dilaporkan secara masif oleh media dan hal ini diklaim akan menguntungkan pihak yang tidak mendapatkan sorotan media. Elizabeth Dougall dalam Management Issue menyebutkan bahwa pengelolaan isu digunakan oleh media untuk menampilkan isu lain kepada publik dan mencegah tersorotnya isu domestik yang lebih penting untuk diketahui.

Pada konteks RAT, terlihat bahwasanya pengelolaan isu digunakan untuk menyoroti masalah di dalam Kemenkeu alih-alih memberitahukan publik bahwa ada hal lain yang patut disorot. Pemberian bonus kepada pejabat Ditjen Pajak termasuk isu yang seharusnya menjadi perhatian publik dikarenakan bonus tersebut tidak seimbang dengan masyarakat yang seharusnya dapat disejahterakan melalui pajak.

Kasus RAT seolah menjadi isu besar yang harus diperhatikan, padahal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pengelolaan surplus pajak tahun 2022 lalu benar-benar memberikan keadilan ekonomi kepada masyarakat. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan mengenai apakah peliputan pada RAT memang selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari publik.

Amplifikasi Kasus untuk Sri Mulyani?

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemberitaan korupsi masih menjadi segmen berita yang menarik perhatian bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan pemberitaan korupsi masih menjadi instrumen publik dalam mengawasi kinerja pejabat.

Dugaan pencucian uang RAT masih menggoda media arus utama untuk dijadikan sebagai topik utama mengingat kasus ini diklaim dapat membongkar kebobrokan Kemenkeu yang selama ini terpendam. Namun apakah ini akan menjadi “harapan” dari masyarakat atau hanya sekedar rekayasa kasus untuk menjatuhkan satu pihak tertentu?

Well, bisa keduanya kendati bobot yang besar justru terletak pada rekayasa kasus. Rekayasa kasus merujuk pada tindakan satu pihak yang cenderung membesar-besarkan suatu isu hanya untuk mendapatkan atensi yang besar dari publik dan kasus ini juga digunakan sebagai batu pijakan untuk menjatuhkan mereka yang terdampak kasus ini.

Mengacu pada penjelasan Moa Eriksson Krutrök dan Simon Lindgren dalam tulisan mereka Social Media Amplification Loops and False Alarms, “rasa haus” publik terhadap informasi di media sosial (medsos) bisa berujung pada kekacauan informasi (informational chaos). Orang-orang akhirnya beramai-ramai mencari dan mengisi diskursus terkait peristiwa yang menjadi fokus publik – mengalami amplifikasi.

Amplifikasi ini akhirnya bisa berdampak pada persepsi publik terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kasus RAT. Ini sejalan dengan penjelasan Michael F. Meffert, Sungeun Chung, Amber J. Joiner, Leah Waks, dan Jennifer Garst dalam tulisan mereka The Effects of Negativity and Motivated Information Processing During a Political Campaign yang menemukan banyak riset psikologi sosial yang menunjukkan bahwa informasi negatif lebih berdampak dibandingkan informasi positif.

Bisa jadi, sorotan yang berlebih terhadap kasus RAT ini memunculkan dugaan bahwasanya kasus ini sengaja dibesar-besarkan untuk menjatuhkan Sri Mulyani. Sri Mulyani termasuk menteri yang memiliki kinerja terbaik kedua berdasarkan survei Indikator Politik tahun 2022 dan penilaian ini didasarkan pada kiprahnya yang mampu mengelola pendapatan negara untuk pemulihan ekonomi.

Namun demikian, tentu ada beberapa kelompok yang tidak suka dengan Sri Mulyani di belakang layar oleh karena beberapa faktor dan merebaknya dugaan pencucian uang oleh RAT jelas akan merembet kepada Sri Mulyani selaku “boss” mereka. Selain itu, dengan pengusutan yang dilakukan oleh KPK terhadap RAT, bukan tidak mungkin Sri Mulyani juga akan ikut terseret dalam “memerahkan” Kemenkeu atas kasus turunan lainnya.

Well, sebagai penutup, rentetan kasus di Kemenkeu – yang dimulai dari kasus RAT – ini bisa jadi memiliki dampak pada kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani karena dibesar-besarkan di media sosial – entah sengaja atau tidak. Dampak ini mulai terasa dari bagaimana publik dan media menyoroti Sri Mulyani sejak kasus RAT meledak. (D90)

PinterPolitik.com

“Happy Hunger Games! And may the odds be ever in your favor.” – The Hunger Games (2012)

Masih ingatkah kalian dengan film The Hunger Games (2012)? Film yang diangkat dari buku novel ini bercerita tentang Katniss Everdeen – seorang perempuan miskin dari distrik 12 yang secara sukarela menggantikan adiknya dalam permainan Hunger Games.

Permainan ini adalah acara survival di mana setiap kandidat dari 12 distrik dipaksa untuk bertarung hingga mati – menyisakan satu pemenang. Hunger Games ini disiarkan secara langsung di televisi dan dinikmati oleh orang-orang kaya di Capitol.

Buku atau film ini menyoroti berbagai persoalan. Kesenjangan antara si miskin dan si kaya diilustrasikan secara ekstrem. 

Orang-orang kaya tinggal di distrik berangka kecil, berpakaian sangat nyentrik, dan makan-minum secara berlebih. Di sisi lain, mereka yang miskin tinggal di distrik berangka besar, bekerja sebagai buruh, berpakaian sangat sederhana, dan dilanda kelaparan.

Gambaran situasi di buku maupun film The Hunger Games ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan realitas kita saat ini. Menurut laporan World Inequality tahun 2022, kesenjangan pendapatan di Indonesia adalah 1:19. Kelompok masyarakat kelas atas memiliki pendapatan 19 kali lebih besar daripada kelompok masyarakat kelas bawah. 

Berkaca dari ketimpangan ini, tidak heran jika muncul gerakan whistleblower pejabat korup di instansi pemerintah. Saat ini, fenomena whistleblower inilah yang tengah terjadi di masyarakat.

Memang betul bahwa kasus Mario Dandy membuka kotak hitam pejabat korup di Indonesia. Namun, kasus ini hanyalah pemicunya. 

Kotak hitam dibuka oleh warganet Indonesia yang gemas melihat ulah pamer harta Mario di media sosial dan memutuskan untuk mengulik Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHPKN) milik ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo. Hasilnya, Rafael dipanggil KPK dan puluhan rekeningnya dibekukan.

Tidak berhenti sampai Rafael, warganet Indonesia melanjutkan perburuan mereka dan mendapati Eko Darmanto yang kala itu menjabat sebagai Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang terlihat memamerkan hartanya di media sosial. Tidak lama kemudian, Eko Darmanto dicabut dari jabatannya.

Ulah Eko Darmanto membuat Direktorat Jenderal Bea Cukai juga tersoroti. Sebuah akun Twitter bernama Partai Socmed pun membongkar gaya hidup mewah keluarga dari Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Saat ini, Andhi Pramono sedang diperiksa oleh KPK. 

KPK juga memeriksa Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra akibat gaya hidup mewah yang diunggah oleh istrinya di media sosial. Layaknya Andhi Pramono, Sudarman juga sedang diperiksa oleh KPK.

Fenomena whistleblower ini dapat dipahami menggunakan teori civil society milik Cohen dan Arato. Dalam bukunya yang berjudul Civil Society and Political Theory, Cohen dan Arato melihat bahwa tiap ranah masyarakat memiliki perannya masing-masing. 

Dalam ranah masyarakat sipil (civil society), masyarakat berperan sebagai pengawas – atau istilah kerennya watchdog – dari ranah negara (state). Siapa yang diawasi? Ya seluruh institusi pemerintahan. 

Perburuan warganet Indonesia terhadap pejabat negara tukang pamer harta adalah salah satu manifestasi dari fungsi watchdog masyarakat sipil. Oleh karena itu, jangan heran kalau masyarakat Indonesia sekarang sedang bermain Hunger Games dengan pejabat negara. 

Satu persatu pejabat negara korup dikuliti dan dihabisi. Kira-kira, siapa lagi ya yang akan kena? (A89)

PinterPolitik.com

Ada sebuah tulisan menarik di Financial Times. Dalam tulisannya If a politician breaks a promise should a voter have a legal remedy?, David Allen Green memberi pertanyaan menarik. Jika politisi terpilih melanggar janjinya, apakah kita dapat menggugat mereka?

Seperti diketahui, janji atau kontrak politik adalah perkara niscaya di sistem politik demokrasi. Ketika maju di kontestasi elektoral, setiap politisi menawarkan berbagai janji kepada masyarakat sebagai pemilih. Namun, ketika terpilih lumrah terlihat janji-janji itu tidak ditepati.

Ungkap Green, bagaimana jika kita memiliki hak untuk menuntut janji itu?

Para politisi yang terpilih memainkan peran krusial bagi hajat hidup orang banyak. Tanda tangan mereka menentukan besar-kecilnya pajak, besar-kecilnya subsidi, besar-kecilnya harga bahan bakar, dan seterusnya.

Dengan peran sebesar itu, bagaimana mungkin tidak terdapat mekanisme hukum untuk menjamin para politisi memenuhi janjinya ketika terpilih?

Menghadirkan Hukum Perjanjian

Jika menggunakan hukum positif, aturan hukum semacam itu sekiranya belum ada di Indonesia. Belum ada perangkat undang-undang yang memfasilitasi warga negara untuk menagih janji kampanye para politisi.

Oleh karenanya, kita perlu menggunakan hukum responsif. Mengutip penjelasan Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam buku Law and Society in Transition towards Responsive Law, dalam hukum responsif, hukum bertindak sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik sesuai dengan sifatnya yang terbuka. Tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.

Artinya, jika kebutuhan untuk menuntut pemenuhan janji politisi adalah sebuah keniscayaan demi kebaikan bersama, maka hukum seharusnya bertindak responsif untuk menyediakan perangkat aturan yang dibutuhkan.

Untuk aturan hukumnya, kita dapat membuat analogi. Sebagaimana dijelaskan Fabrizio Macagno dan Douglas Walton dalam tulisan Argument from Analogy in Law, the Classical Tradition, and Recent Theories, analogi menjadi bentuk argumentasi yang umum dalam penalaran hukum.

Sebagai analogi, kita dapat mengambil konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “wanprestatie” yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Nah, kita dapat menggunakan analogi wanprestasi pada persoalan ini. Seperti yang dibayangkan David Allen Green, kita dapat membayangkan warga negara dan politisi terikat oleh suatu perjanjian. Jika politisi tidak memenuhi janjinya, mereka dapat disebut telah melakukan wanprestasi.

Menagih Tanggung Jawab Negara

Selain itu, jika menariknya lebih jauh, dalam teori kontrak sosial negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Itu merupakan konsekuensi dari warga negara yang memberi sebagian haknya kepada negara.

Makmur Keliat dan kawan-kawan dalam buku Tanggung Jawab Negara, juga tegas menyebutkan bahwa negara merupakan payung hukum tertinggi untuk menjamin terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Negara memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi keamanan dan fungsi kesejahteraan. Fungsi keamanan negara berasal dari ide bahwa negara merupakan antitesis dari kondisi anarki yang dianggap menjadi karakter alami masyarakat. Dengan kata lain, negara merupakan konsensus yang dibentuk oleh masyarakat untuk menghindari kondisi bellum omnium contra omnes (perang antar segala melawan semuanya).

Kemudian, fungsi negara sebagai penyedia kesejahteraan berasal dari ide bahwa negara merupakan entitas yang dibentuk untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Ini karena negara dipercaya mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan sumber daya nasional demi terciptanya kesetaraan dalam masyarakat. Ini kita kenal sebagai keadilan sosial atau social justice.

Dengan demikian, tidak hanya demi menjamin pemenuhan janji politisi, hak warga negara untuk menagih janji politisi juga merupakan tarikan atas filsafat kontrak sosial. Para politisi terpilih yang merupakan representasi negara memiliki fungsi keamanan dan fungsi kesejahteraan. Bahkan tanpa perlu memberikan janji, mereka memiliki kewajiban untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Refleksi atas persoalan ini semakin kuat akhir-akhir ini seiring dengan hebohnya kasus Ferdy Sambo dan Mario Dandy. Kedua kasus itu merupakan simbol atas persoalan keadilan dan kesejahteraan. Kasus Sambo membuat publik bertanya, jika di internal kepolisian saja terdapat kasus semacam itu, bagaimana mungkin Polri sebagai penegak hukum negara memberikan rasa adil dan aman bagi masyarakat?

Kemudian, kasus Mario yang membuka pintu rekening gendut para pejabat pajak, itu membuat berbagai pihak skeptis dan pesimis bahwa negara dapat mendistribusikan kekayaan nasional. Belakangan ini bahkan terdapat seruan “tolak bayar pajak” karena menilai pajak yang dibayar digunakan untuk kemewahan pejabat negara, khususnya para pejabat pajak.

Jika kekecewaan masyarakat sudah memuncak, apakah salah jika masyarakat menuntut negara? Apakah mungkin di kemudian hari warga negara dapat menuntut para politisi dan pejabat untuk memenuhi kewajibannya?

Jika masa itu datang, slogan “dari rakyat, untuk rakyat” mungkin tidak lagi hanya menjadi slogan. (R53)

PinterPolitik.com

“…you get murdered first, for once” – Schitt’s Creek (2015-2020)

Kutipan di atas berasal dari serial komedi asal Kanada yang memenangkan penghargaan di ajang bergengsi Emmy Awards pada tahun 2020. Serial Schitt’s Creek (2015-2020) menceritakan perjalanan keluarga Johnny Rose yang diperankan oleh Eugene Levy sebagai kepala keluarga yang sangat sukses dalam membangun bisnis. 

Pernikahannya dengan Moira (Catherine O’Hara) dikaruniai dua orang anak yaitu David dan Alexis. Kesuksesan yang diraih Rose membuat kehidupan mereka bergelimang harta.

Namun, bisnis sukses yang telah dibangun Rose mengalami kebangkrutan akibat kasus penipuan yang dibuat karena ulah manajer bisnis mereka. Kehidupan yang semula bergelimang harta, mau tidak mau, akhirnya harus merelakan semua hartanya digunakan untuk membayar hutang kerugian bisnisnya.

Kejadian itu membuat keluarga Rose harus pindah ke desa kecil bernama Schitt’s Creek. Bahkan, mereka harus berjuang untuk bisa hidup dengan serba keterbatasan dan menyesuaikan lingkungan sekitar yang baru.

Ibarat kata nih, mereka sudah tidak bisa merasakan foya-foya hidup mewah lagi karena harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang lebih sederhana di desa kecil. 

Kehidupan mewah memang sangat menggiurkan bagi beberapa orang. Hmm, ngomong-ngomong soal kehidupan mewah, jadi mengingatkan kembali dengan kasus yang terjadi dari kekerasan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo – anak dari Rafael Alun Trisambodo pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) – terhadap Cristalino David Ozora.

Pasalnya, aksi gaya memamerkan kehidupan mewah sering diunggah oleh Mario di media sosialnya dengan mem-posting mobil mewah dan sepeda motor gede (moge) Harley-Davidson yang dikendarai olehnya. 

Hmm, namun, siapa sangka? Ternyata aksi memamerkan moge-pun sempat dilakukan oleh Suryo Utomo selaku pejabat eselon I di DJP Kemenkeu lho. Foto Suryo mengendarai moge beredar di media sosial mendapat perhatian besar dari warganet Indonesia.

Buntut dari kasus kekerasan Mario memang semakin meluas ke politik, terutama sampai ke para pejabat-pejabat pemerintahan. Suryo mengendarai moge bersama klub belasting rijder. Nama komunitas tersebut diambil dari bahasa Belanda, yaitu belasting artinya pajak dan rijder berarti pengendara.

Aksi memamerkan gaya hidup mewah belakangan ini kerap terjadi pada pejabat pemerintah. Jika mengacu pada konsep hedonism dan psikologi dialektik-materialis oleh A. Harimurti yang secara etimologis hēdonē (pleasure) diartikan happiness atau kebahagiaan. 

Dalam kultur hedonis seakan-akan harus terus memenuhi hasrat terutama dalam hal memenuhi kesenangan hidup dengan melakukan aktivitas yang ingin dijadikan sebagai pusat perhatian.

Aristoteles menyebut dinamika kebahagiaan merupakan bentuk kesejahteraan, kesejahteraan yang dimaksud Aristoteles hanya bisa dicapai melalui politik. Sama seperti konsep hedonisme, aktivitas apapun akan dilakukan untuk bisa mencapai kenikmatan tanpa memikirkan akibatnya.

Menariknya, dari viralnya foto Suryo mengendarai moge membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengambil langkah dengan memberikan instruksi supaya klub moge tersebut dibubarkan yang dikatakan dalam akun Instagram-nya @smindrawati. 

Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga memerintahkan Suryo untuk menyampaikan jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Setuju nggak sih? Menyesuaikan diri dengan kehidupan sederhana setelah merasakan kehidupan dengan kemewahan harta-seperti yang dirasakan oleh keluarga Rose pada serial Schitt’s Creek-, harus diterapkan juga oleh Suryo dan jajaran pejabat pemerintah lain? 

Kan katanya Bu Sri Mulyani nih, supaya tidak mencederai kepercayaan masyarakat – apalagi buat pejabat pemerintahan yang suka pamer gaya hidup hedon. Iya nggak tuh? Hehe. (S85)

PinterPolitik.com

“Every time I turn around, there’s a new trial of the century” – F. Lee Bailey (1933-2021), pengacara hukum pidana asal Amerika Serikat (AS)

Ada kebiasaan menarik yang biasa dilakukan oleh masyarakat Amerika Serikat (AS). Kebiasaan itu adalah memberikan sebutan unik terhadap setiap peristiwa besar yang menghebohkan khalayak umum.

Istilah “trial of the century” – atau “peradilan terbesar di abad ini” bila diterjemahkan – adalah salah satunya. Frasa ini dilekatkan pada kasus-kasus hukum yang menyita perhatian begitu besar.

Salah satu kasus besar yang mendapatkan predikat tersebut adalah peradilan atas kasus pembunuhan terhadap Nicole Brown Simpson dan temannya, Ronald Goldman, pada tahun 1994 yang menempatkan Orenthal James (OJ) Simpson – mantan suami Nicole sekaligus pemain National Football League (NFL) terkenal – sebagai tersangka.

Peradilan itu bisa dibilang menjadi salah satu persidangan terbesar di sejarah kontemporer AS. Bagaimana tidak? Persidangan itu dinilai berjalan layaknya drama yang jadi tontonan masyarakat – mengingat banyak bagian proses persidangan ditayangkan secara langsung melalui televisi.

Belum lagi, isu besar turut menyelimuti jalannya proses peradilan dari kasus ini. Seiring berjalannya proses peradilan, narasi-narasi seperti isu rasial juga mempengaruhi sentimen masyarakat AS – apalagi OJ merupakan seorang warga keturunan Afrika-Amerika yang kerap mendapatkan ketidakadilan.

Di kelompok Afrika-Amerika, misalnya, beredar narasi bahwa pihak kepolisian Los Angeles (LAPD) melakukan sejumlah konspirasi agar OJ bisa diputuskan bersalah. Asumsi ini timbul dari kegelisahan publik atas ketidakadilan sistem penegakan hukum pada kelompok-kelompok minoritas seperti Afrika-Amerika dan Latin.

Mungkin, berkaca dari sejarah ini, Indonesia mungkin akan segera memiliki salah satu trial of the century – mengingat publik kini benar-benar dihebohkan oleh kasus pemukulan Mario Dandy Satriyo terhadap Cristalino David Ozora.

Bagaimana tidak? Kasus ini bisa dibilang telah merambang ke banyak aspek. Peristiwa yang mulanya disebut sebagai persoalan ‘cinta’ ini akhirnya melibatkan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) besar seperti Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Nahdlatul Ulama (NU).

Bukan hanya persoalan ormas saja, persoalan ini juga sudah merembet ke kepercayaan publik terhadap pejabat-pejabat pajak – mengingat Mario kerap memamerkan harta kekayaannya yang ternyata tidak dilaporkan. Ayah Mario yang sebelumnya pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo, sampai memundurkan diri.

Seruan-seruan warganet untuk tidak membayar pajak mulai terkumandangkan di berbagai linimasa media sosial (medsos) – membuat sejumlah pengambil kebijakan seperti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berupaya untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Dengan magnitudo sebesar ini, tentu, kasus ini bisa saja membahayakan keberlangsungan pemerintahan – mengingat penerimaan pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Namun, mengapa calon-calon presiden (capres) potensial di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih belum angkat bicara?

Dari ‘Cinta’ Jadi Huru-hara

Kasus pidana OJ Simpson yang menggemparkan masyarakat AS bisa dibilang mulanya bukankah urusan publik. Justru, persoalan antara OJ dan Nicole Simpson mulanya adalah urusan interpersonal.

Ya, walaupun isu ini jadi domain publik karena melibatkan unsur pidana, urusan ini mulanya bukan persoalan sosial dalam skala besar. Namun, kasus ini berubah jadi isu sosio-politik karena isu rasial yang menyelimutinya.

Saking terbelahnya secara sosio-politik masyarakat AS kala itu, para politisi pun ikut angkat bicara soal peradilan dan keputusannya pada tahun 1995. Presiden AS Bill Clinton dari Partai Demokrat, misalnya, berkomentar bahwa dirinya tetap percaya pada sistem keadilan AS. Sentimen yang sama pun ditunjukkan oleh lawan-lawan politiknya, seperti Bob Dole dari Partai Republik.

Namun, mengapa isu-isu seperti ini akhirnya bisa menjadi isu sosio-politik yang bisa mengancam stabilitas domestik? Kenapa banyak orang akhirnya takut dan sangat curiga terhadap aparat penegak hukum akibat kasus OJ Simpson?

Mungkin, salah satu alasannya adalah sifat alami manusia yang lebih takut pada hal-hal negatif – seperti kerugian dan ancaman – daripada dengan hal-hal positif – seperti keuntungan. Inilah yang disebut sebagai bias negativitas (negativity bias).

Dalam tulisan Bad World: The Negativity Bias in International Politics dari Dominic D.P. Johnson dan Dominic Tierney, bias negativitas ini bekerja pada tingkat bawah sadar (subconscious) manusia. Bias ini pula yang akhirnya menimbulkan tindakan tertentu dari manusia.

Dalam politik internasional, misalnya, negara akan mencurigai satu sama lain ketika salah satu dari mereka memiliki persenjataan yang lebih kuat dan canggih. Inilah yang disebut sebagai dilema keamanan (security dilemma) dalam studi Hubungan Internasional.

Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pasangan Anda pergi bersama orang lain, rasa cemburu bisa saja muncul. Ini karena Anda boleh jadi melihat orang tersebut sebagai ancaman. 

Nah, hal yang sama bukan tidak mungkin juga terjadi di kasus OJ Simpson. Apalagi, narasi ketidakadilan rasial-lah yang akhirnya menyebar – membuat kelompok minoritas di AS semakin tidak percaya dengan sistem keadilan.

Hal ini pula yang akhirnya menyebabkan para politisi dan pengambil kebijakan di AS turut mengomentari kasus OJ yang mulanya hanya persoalan hukum. Tentu, ketidakpercayaan publik yang besar kemudian menjadi kepentingan Clinton maupun Dale.

Hal yang sama pun bisa juga berlaku di kasus pemukulan Mario Dandy terhadap David. Dengan kemewahan milik Mario dan Rafael yang terungkap, publik bisa saja makin tidak percaya dengan para pejabat yang duduk di urusan pajak.

Apalagi, pajak yang dibayarkan diharapkan dapat bertransformasi menjadi manfaat bagi publik. Maka dari itu, bila kepercayaan pajak menurun dan masyarakat semakin tidak ingin untuk membayar pajak, bukankah ini ancaman besar bagi jalannya pemerintahan?

Capres Kok Diam Saja?

Sejauh ini, sebagian besar yang berkomentar adalah para pejabat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang memang bersinggungan langsung dengan isu tersebut. Beberapa diantaranya adalah Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Boleh jadi, para pejabat ini melakukan apa yang disebut oleh R. Kent Weaver sebagai politik menghindari kesalahan (politics of blame avoidance) dalam tulisan The Politics of Blame Avoidance. Biasanya, para pengambil kebijakan melakukan penghindaran kesalahan ketika ada persoalan yang terus meningkat dampaknya.

Nah, bila benar demikian, para pengambil kebijakan ini melakukan blame avoidance dengan cara melompat ke kereta musik (jumping on the bandwagon). Sri Mulyani, misalnya, langsung dengan sigap memberhentikan Rafael dan meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu untuk memeriksa harta Rafael.

Lantas, bagaimana dengan mereka yang tidak berada di pemerintahan? Apakah mereka tidak bisa ikut andil untuk terlibat menyelesaikan persoalan ini?

Tentu saja, mereka pun bisa. Individu-individu yang tergabung dalam GP Ansor dan NU, misalnya, turut membantu menyelesaikan persoalan ini. Ini terlihat dari bagaimana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor turut mengawal kasus hukum yang melibatkan David sebagai korban.

Yang menarik, isu yang telah merambah ke domain publik ini sebenarnya bisa diikuti juga oleh siapapun – selama dia adalah anggota masyarakat. Isu negatif satu ini bisa dikomentari oleh politisi siapapun – apalagi politisi adalah figur publik.

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko, misalnya, turut mengomentari kasus pemukulan ini di akun Twitter-nya. Politikus yang juga penggemar Real Madrid itu mengatakan bahwa kasus ini perlu diselesaikan secara tuntas.

Kalaupun Budiman saja bisa, lantas, mengapa para capres potensial – mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Puan Maharani, Ridwan Kamil, Airlangga Hartarto, hingga Erick Thohir – belum terlihat berkomentar terkait kasus Mario Dandy?

Padahal, seperti apa yang dijelaskan sebelumnya, bias negativitas bisa saja memiliki dampak yang luas. Para capres ini bisa saja memunculkan diri untuk menawarkan opsi-opsi penghindaran kerugian akibat kasus Mario Dandy – layaknya Clinton dan Dole di kasus OJ Simpson.

Ini juga sejalan dengan teori interaksionisme simbolis (symbolic interactionism) dari George Herbert Mead. Interaksi yang dilakukan – termasuk mengomentari dan memberikan solusi atau kritik atas isu Mario Dandy – turut membentuk konsep diri (self) seseorang di masyarakat.

Lantas, bukankah kasus Mario Dandy ini bisa menjadi momen yang tepat untuk menawarkan self sebagai the next leader yang bisa mengobati bias negativitas masyarakat? Bukankah ini bisa menjadi trial of the century ala Indonesia? (A43)

PinterPolitik.com

“There’s a monster outside my room,” – M. Night Shyamalan

Banyak yang melihat kasus Mario Dandy Satrio mirip dengan kasus Ferdy Sambo. Kasus keduanya sama-sama menjadi pintu terbukanya persoalan institusi ke hadapan publik. Pada kasus Sambo, kepercayaan terhadap institusi Kepolisian semakin merosot seiring dengan mencuatnya isu judi online dan terkikisnya harapan atas keadilan.

Pertanyaan banyak pihak sederhana. Jika di dalam internal Kepolisian saja terjadi tindak kejahatan semacam itu, lalu bagaimana polisi membawa keadilan bagi masyarakat?

Pada kasus Mario Dandy, meskipun bukan anggota institusi seperti Sambo, kasusnya telah membuka berbagai persoalan di tempat ayahnya, Rafael Alun Trisambodo, bekerja. Rekening gendut berbagai petinggi pajak terbongkar. Mirisnya lagi, sebanyak 13 ribu pegawai pajak disebut belum melaporkan LHKPN.

Ihwal terakhir kemudian dibantah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di akun Instagramnya. Tegas Bu Ani, tidak semua pegawai pajak diwajibkan melaporkan LHKPN. Kendati demikian, mereka tetap melaporkan harta dan SPT Pajak melalui Aplikasi Laporan Pajak dan Harta Kekayaan (Alpha), yakni aplikasi internal Kemenkeu.

Terlepas dari bantahan Sri Mulyani, publik terlanjur kecewa. Terkhusus pada terbongkarnya rekening gendut dan hidup mewah para petinggi pajak, berbagai pihak menyerukan untuk tidak membayar pajak. Menangkap perbincangan warganet terhadap kasus ini, banyak komentar mengatakan tidak ingin uang pajaknya berakhir menjadi fasilitas mewah para petinggi pajak, seperti mobil Rubicon.

Terkait tanggapan Sri Mulyani, terdapat satu pertanyaan mencuat. Kenapa baru setelah kasus Mario Dandy sang Menkeu turun gunung berkomentar? Sri Mulyani juga mewanti-wanti berbagai petinggi pajak untuk tidak hidup mewah.

Dengan posisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kemenkeu, bukankah dengan status sebagai Menkeu, Sri Mulyani seharusnya sudah lama mengetahui persoalan ini?

Ikan Busuk dari Kepalanya

Untuk menjawab pertanyaan itu, ada dua jawaban yang dapat diberikan. Pertama, ini sepertinya merupakan persoalan laten yang sudah mencapai tahap lumrah.

Mengutip teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, salah satu faktor kuat yang membuat aturan tidak berjalan adalah budaya hukum di masyarakat. Karena penegakan hukum begitu lemah, berbagai praktik mengabaikan hukum, aturan, dan perangkat moral kemudian menjadi terbudaya.

Jika persoalan itu sudah terjadi, sebagai Menkeu, Sri Mulyani sekiranya harus menjadi strong leader atau pemimpin kuat.

Nicholas J Price dalam tulisannya The Importance of Recognizing Strong Governance Leaders, menyebutkan kehadiran pemimpin kuat memungkinkan dan mempromosikan praktik tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Strong leader menjadi semacam pemantik sekaligus katalis perubahan organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin yang kuat mendukung pemerintahan yang baik. Organisasi yang hebat membutuhkan pemimpin hebat.

Konteks strong leader ini mengingatkan kita pada peribahasa, “ikan busuk dimulai dari kepalanya”. Untuk memperbaharui institusi perpajakan, maka kepala-kepalanya, termasuk Kemenkeu perlu diperbaiki terlebih dahulu.

Kuasa Sri Mulyani Tidak Cukup?

Pembacaan kedua, ini mungkin bukan soal kepemimpinan Sri Mulyani, melainkan kekuasaan dan pengaruhnya kalah besar.

Ahmad Khoirul Umam dalam penelitiannya Understanding the influence of vested interests on politics of anti-corruption in Indonesia, menjelaskan vested interest (individu/kelompok kepentingan) memiliki pengaruh besar dalam membuat agenda anti-korupsi di Indonesia berjalan stagnan dan memiliki masa depan yang tidak pasti.

Temuan Umam menjadi semakin menarik ketika dielaborasi dengan tulisan Klon Kitchen yang berjudul The New Superpowers: How and Why the Tech Industry is Shaping the International System.

Menurut Kitchen, revolusi industri keempat telah membentuk kembali kontur tatanan global dan membuat aktor non-negara seperti perusahaan raksasa menjadi penantang otoritas, kedaulatan, dan kapasitas pemerintah.

Dalam temuan Milan Babic dan kawan-kawan yang berjudul Who is more powerful – states or corporations?, dari 100 entitas dengan pendapatan tertinggi pada 2016, 71 diantaranya merupakan perusahaan raksasa. Pendapatan Walmart dari Amerika Serikat (AS) bahkan di atas negara ekonomi maju seperti Spanyol, Belanda, Australia, dan Korea Selatan.  

Dengan kekuatan ekonomi menjadi alat tawar utama di era kontemporer, bukankah itu membuat para pemilik kapital raksasa dapat menantang daya tawar negara?

Penekanan ini menjadi semakin krusial apabila melihatnya dari studi Hubungan Internasional (HI), khususnya perspektif realis.

Cecep Bilad dalam penelitiannya Does the State Really Exist? A Perspective from the Transcendent Philosophy of Mullā Ṣadrā, menjelaskan bahwa banyak yang menyebut negara (state) sebenarnya merupakan metafora atau entitas imajinatif.

Dalam faktanya di lapangan, yang kita sebut dengan interaksi antar negara bukanlah dialog antara AS dengan Rusia, melainkan antara pemimpin tiap negara, yakni Joe Biden dan Vladimir Putin.

Pun demikian pada konteks institusi negara. Kemenkeu tidak hadir sebagai representasi kekuatan negara, melainkan representasi pengaruh personal dari tiap-tiap petingginya, seperti Sri Mulyani.

Pada konteks ini kita perlu membedakan antara position power dengan personal power. Position power merupakan kewenangan yang didapatkan karena menduduki jabatan tertentu. Pada konteks pemerintahan, kewenangan itu diberikan oleh undang-undang.

Namun, masalahnya, position power itu terkadang tidak terimplementasi secara de facto. Berbagai pejabat tetap menjadi macan ompong karena tidak memiliki personal power atau pengaruh individu yang besar.

Kembali menarik tulisan Klon Kitchen. Dengan pemilik kapital raksasa (konglomerat) sekarang menjadi penantang otoritas negara, bukankah itu menunjukkan persoalan pajak menjadi sangat sensitif dan berisiko. Apa yang paling tidak disukai dari para konglomerat adalah pajak.

Bahkan, seorang Al Capone, gangster dan pebisnis asal AS paling berbahaya di zamannya, baru tertangkap oleh pihak berwajib setelah tersandung masalah pajak.  

Singkatnya, mungkin dapat dikatakan Sri Mulyani tengah menghadapi kekuatan besar yang melampaui personal power-nya. Ini yang mungkin membuatnya baru bersuara terkait masalah institusi perpajakan, meskipun sudah mengetahuinya sejak lama.

Konteks itu tampaknya yang membuat Sri Mulyani seolah “melembek” akhir-akhir ini. Mulai dari menyebut kekayaan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo karena harga tanah dan rumah yang naik, hingga secara implisit menyebut moge yang dibeli berasal dari uang halal dan gaji resmi.

“Bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan mode bagi pejabat/pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik,” ungkap Sri Mulyani pada 27 Februari 2023.

Well, harapannya kasus Mario Dandy merupakan game changer. Semoga kasus ini menjadi titik kritis reformasi di institusi perpajakan. Mari kita lihat. (R53)

PinterPolitik.com

Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo terhadap David Latumahina telah menyita perhatian publik sejak pekan lalu. Kejamnya aksi pemukulan yang dilakukan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tersebut bahkan ikut memancing respons dari sejumlah figur populer – mulai dari influencer seperti Deddy Corbuzier sampai sejumlah anggota DPR.

Salah satu yang ikut buka suara tentang kekerasan itu adalah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie. Dalam sebuah cuitan di akun Twitter-nya, @grace_nat, Grace mengatakan bahwa David adalah korban yang harus dibela – terlepas dari persoalan agama yang dianutnya. Seharusnya, menurut Grace, di dalam kasus kekerasan ini siapa pun tidak perlu mengekspos apa agama David dan apa agama pelakunya.

Walau bila tanpa konteks apa yang dikatakan Grace sekilas terlihat “budiman”,  publik justru malah mengkritiknya habis-habisan. Hal ini karena sebagian besar orang melihat apa yang diucapkan mantan Ketua Umum (Ketum) PSI tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di internet maupun media sosial.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani, misalnya, mempertanyakan apa alasan Grace tiba-tiba menyinggung tentang urusan agama. Padahal, kata Sani, kebanyakan orang di sosial media justru menyoroti kasus penganiayaan David dari sisi kekerasan dan ayah Mario yang seorang pejabat pajak.

Keheranan yang serupa juga ditunjukkan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Noval Assegaf, yang menyebutkan bahwa Grace Natalie terkesan ingin membuat suasana semakin kisruh. Noval juga mengaku heran mengapa Grace Natalie tiba-tiba membahas hal yang tidak pernah disoroti oleh pihak manapun.

Grace sebenarnya sudah berusaha menjawab keheranan publik atas cuitannya soal David itu. Dengan upaya membela diri, ia mengklaim memang menemukan sejumlah tautan-tautan berita di internet yang membahas soal agama David.

Namun, tidak dipungkiri pernyataan Grace tadi memang masih menimbulkan misteri. Di tengah ramainya upaya publik mencari keadilan atas apa yang dilakukan Mario kepada David, Grace justru menimbulkan diskursus baru di tengah masyarakat.

Kira-kira, mengapa seorang politisi seperti Grace menciptakan hal yang kontroversial seperti ini?

Politik Buat Grace “Kepedean”?

Politisi memang selalu menjadi “spesies” manusia yang menarik untuk dikaji. Mereka sering menyampaikan sesuatu yang begitu pendek, hanya sepatah dua kata saja, tapi tetap menjadi sumber perdebatan yang begitu sengit.

Dan, dalam beberapa kesempatan, politisi juga sering menyampaikan pandangan yang begitu berlawanan dengan persepsi masyarakat – entah itu terkait data yang tidak sesuai dengan situasi di lapangan, atau klaim-klaim lain yang bisa membuat publik geram.

Fenomena politisi yang demikian menjadi fokus kajian profesor hukum dan psikologi dari Yale Law School, Dan Kahan. Dalam penelitiannya yang berjudul Science Curiosity and Political Information Processing, Kahan menjawab fenomena ini dengan sebuah teori yang disebut identity-protective cognition.

Sederhananya, teori ini menjelaskan bahwa pola pikir orang yang sudah tenggelam dalam politik umumnya terdominasi oleh satu insting, yakni insting untuk membuktikan agenda politiknya adalah hal yang paling benar dan harus diperjuangkan meskipun data yang ada tidak mendukungnya.

Kahan pun menjelaskan bahwa fenomena tersebut bahkan dapat terjadi pada orang yang sangat cerdas dan objektif sekalipun karena pada dasarnya politik adalah dunia yang didesain untuk orang-orang yang bisa memperjuangkan apa yang diyakininya. Jika toh ada orang yang ingin objektif di politik, maka orang itu akan terkalahkan permainan narasi dari politisi lainnya.

Kahan juga menilai bahwa, kalaupun seorang politisi dituntut menyampaikan data yang kredibel, ia cenderung akan mengumpulkan data-data yang hanya digunakan untuk membenarkan argumennya, bukan untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi. Well, kalau hal itu mungkin dianggapnya lebih ke tanggung jawabnya para ilmuwan, bukan politisi.

Dari pandangan tersebut, kita juga bisa memahami kenapa terkadang politisi tetap tidak mau mengoreksi dirinya bahkan jika apa yang disampaikannya sudah dibantah secara objektif oleh publik. Mungkin, yang dianggap paling penting oleh politisi dalam suatu perdebatan bukanlah kebenaran, melainkan hanya agenda politiknya.

Nah, dari pandangan ini, kita sepertinya bisa sedikit memahami kenapa Grace tiba-tiba saja membawa topik yang kurang relevan dalam diskursus tentang kasus penganiayaan David. Grace sepertinya merasa penting untuk mengangkat hal itu karena mungkin sesuai dengan agenda politik yang sedang diperjuangkannya.

Mungkin bisa saja ada portal berita yang memang mempermasalahkan agama David. Namun, secara keseluruhan, kalau kita bandingkan itu dengan fokus perbincangan publik yang sekarang sedang populer – yakni tentang pengusutan keadilan, persoalan agama tentu adalah suatu hal yang kurang relevan.

Kalau Grace akhirnya menggunakan sampel kecil perdebatan agama sebagai bukti, maka itu membuktikan bahwa dirinya hanya berusaha membuat topik itu populer, bukan untuk meredakan keresahan.

Ini kemudian jadi fokus pertanyaan kita selanjutnya, kira-kira apakah ada kaitan antara kepentingan Grace untuk mengangkat perdebatan tentang agama David dengan agenda politik pribadinya, atau PSI?

Grace Ingin Agama “Di-peyorasi”?

Gilbert Keith Chesterton, penulis sekaligus filsuf asal Inggris, pernah mengatakan hal yang menarik tentang political speech atau pernyataan yang diucapkan politisi di ruang publik. Menurutnya, pernyataan politisi yang pantas untuk disimak adalah pernyataan yang bukan didesain untuk dilaporkan. Sementara, tulisan politisi yang layak dibaca adalah tulisan yang bukan didesain untuk dibaca.

Mungkin, ungkapan dari Chesterton tadi bersifat terlalu puitis, tapi bisa kita refleksikan sebagai berikut.

Politisi adalah orang-orang yang sangat menyinergikan apa yang akan diucapkannya ke publik dengan kepentingan politiknya. Setiap kata yang dirumuskan – entah itu untuk disampaikan secara verbal atau ditulis – pasti melalui proses yang sedemikian rupa agar terlihat netral tapi tetap menguntungkan kepentingan politiknya.

Oleh karena itu, seperti yang diisyaratkan Chesterton, pantas bila kita meragukan ucapan seorang politisi dengan alasan mencurigai motif politik di baliknya.

Melihat pandangan ini ke kontroversi pernyataan Grace yang adalah seorang politisi, sudah sepantasnya kita mempertanyakan apa sebenarnya motif utama dari Grace dalam menyinggung persoalan agama dalam kasus penganiayaan David.

Untuk menjawab teka-teki ini, kita bisa melihat track record partai yang dibinanya, yakni PSI.

Pada tahun 2018, PSI sempat dituding sebagai partai yang Islamofobik karena menolak sejumlah peraturan daerah (perda) yang “bernapas” agama. Mereka menganggap aturan-aturan daerah yang masih kental dengan pandangan agama tertentu bersifat diskriminatif dan mengancam persatuan. Hal tersebut jelas menjadi bulan-bulanan mayoritas masyarakat pada saat itu.

Lalu, dalam sebuah pidato pada tahun 2019, Grace juga sempat dengan gamblang mengatakan bahwa PSI adalah partai yang menjadi antitesis partai-partai berbasis agama di Indonesia karena, menurutnya, mereka hanya memperjuangkan kelompoknya sendiri.

Dan memang, sudah menjadi rahasia umum bahwa PSI kerap dipandang sebagai partai yang sangat liberal.

Dari sini, sepertinya tidak terlalu imajinatif bila kita mencoba mengaitkan apa yang dikatakan Grace soal penganiayaan David dengan sejarah PSI yang kerap menyinggung agama karena, bisa saja, dengan mengungkit soal perdebatan agama, efek yang muncul adalah perbincangan yang dikaitkan dengan agama akhirnya dianggap publik sebagai “kerikil” dalam sejumlah diskursus.

Kalau pandangan seperti itu bisa tercipta, maka mungkin saja narasi tentang perubahan aturan yang bernapas agama lebih mudah untuk dijalin ke depannya.

Jika dugaan ini memang benar, maka respons yang ditunjukkan publik pada Grace sepertinya mampu memberikan pesan kuat bahwa strategi itu telah gagal.

Akhir kata, tentu ini semua hanyalah penalaran belaka. Hanya Grace dan lingkarannya-lah yang bisa memastikannya. (D74)

Udah ya cukup sampai di sini aja kekerasannya.

Kasus kekerasan yang dilakukan Mario Dandy pada David jadi perbincangan publik sejak pekan lalu. Dampak dari kasus ini bahkan sampai merembet ke Kementerian Keuangan.

Pada akhirnya, kasus Mario menambah tumpukan permasalahan kekerasan yang dilakukan oleh elite Indonesia. Mengapa hal ini seakan menjadi tren tersendiri?