“Behind every great fortune lies a great crime” Daniel Silva, Jurnalis AS

PinterPolitik.com

Dalam beberapa minggu terakhir, gonjang-ganjing tentang harta para pejabat Indonesia sepertinya jadi salah satu topik yang paling sering dibicarakan oleh masyarakat.

Berawal dari kasus percintaan yang berujung kekerasan oleh Mario Dandy Satrio, perhatian publik kemudian beralih ke pundi-pundi uang tersembunyi milik ayahnya, Rafael Alun Trisambodo, lalu beralih kembali ke permasalahan yang sepertinya jauh lebih besar, yakni pengungkapan harta kekayaan fantastis yang dimiliki ratusan pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Puncaknya mungkin adalah apa yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenai transaksi misterius dalam Kemenkeu, yang diperkirakan setidaknya bernilai Rp300 triliun. Ini tentu adalah angka yang fantastis, mengingat APBN kita saja pada tahun 2022 berjumlah Rp434,4 triliun. Artinya, kalau memang transaksi misterius itu benar, jumlahnya lebih dari setengah “uang jajan” negara kita pada tahun lalu.

Salah satu hal yang menarik yang kemudian dibicarakan orang adalah bagaimana kasus kekerasan seperti yang dilakukan Mario akhirnya dapat mendorong adanya semacam reformasi dalam institusi perpajakan Indonesia. Mario Dandy adalah game-changer, kata orang-orang.

Ya, hal itu mungkin memang ada benarnya.

Namun, ada satu fenomena menarik lain sesungguhnya yang muncul di balik ramainya bongkar-bongkar harta kekayaan tersebut, dan itu adalah rasa terima kasih yang ditunjukkan para warganet di media sosial atas pengungkapan kekayaan tersembunyi para pejabat Indonesia.

Di akun Instagram @PinterPolitik sendiri, kita bisa menemukan sejumlah komentar yang berbunyi “terima kasih Dandy” di beberapa posting-an yang membahas tentang investigasi kekayaan terselubung para pejabat. Beberapa bahkan ada yang sampai berkelakar ini semua terjadi berkat “jasa” Agnes Gracia, pacar Mario Dandy, yang turut berkontribusi dalam membuat kasus Mario viral dan akhirnya berujung pada “penggeledahan” di Kemenkeu.

Menariknya, banyak juga yang melihat pengungkapan kekayaan ini bukan sebagai informasi baru, karena mereka sebenarnya sudah tahu memang ada beberapa pejabat yang korup di pemerintah. Mereka justru menilai pengungkapan ini sebagai sesuatu yang sifatnya long time coming, atau ditunggu-tunggu.

Seakan memang berjanjian, bisa kita sadari bersama komentar-komentar tersebut menunjukkan ada semacam rasa puas akhirnya orang-orang kaya di pemerintahan berpotensi dipersekusi penegak hukum.

Hal ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan, apakah masyarakat sesungguhnya menyimpan rasa kebencian pada kelompok pejabat kaya? Dan yang paling penting, mengapa hal itu bisa terjadi?

Kecemburuan Sejak Ribuan Tahun?

Kalau kita mau lihat catatan sejarah, kebencian kelompok masyarakat biasa terhadap kelompok elite yang kaya raya tidak jarang berujung pada benturan kekerasan.

Ketika Republik Romawi beralih sistem pemerintahan ke sistem Kekaisaran misalnya, Jenderal Romawi Julius Caesar berhasil mengumpulkan amarah kaum plebeian (rakyat jelata) terhadap kaum patrician (elite), yang kerap dipandang menyimpan kekayaan Republik untuk mereka sendiri. Ini lalu menghasilkan salah satu perang sipil tersengit dalam sejarah.

Tidak tanggung-tanggung, kebencian yang terakumulasi itu kemudian berhasil menjadikan Romawi layak dijadikan contoh sistem Kekaisaran yang paling sukses dalam sejarah.

Lantas, apa yang membuat kita memiliki dendam yang kuat pada orang kaya?

Well, ada satu penelitian yang dilakukan Bradley T. Klontz dalam tulisannya The Wealthy: A Financial Psychological Profile, yang menyebutkan setidaknya ada tiga faktor yang membuat kenapa seseorang bisa begitu membenci individu yang lebih kaya darinya.

Pertama, teori ambivalensi uang. Menurut riset yang dilakukan Klontz, mayoritas dari orang yang menganut pemahaman “anti-kekayaan” atau “uang rentan dikorupsi” umumnya justru memiliki pandangan yang standar ganda terhadap uang.

Hal ini karena untuk membenci orang kaya, seseorang perlu terlebih dahulu memahami kekuatan yang bisa didapat dengan memiliki uang banyak. Akan tetapi, karena memiliki keadaan yang berbeda, orang tersebut akhirnya mencari pembenaran agar dapat meyakinkan dirinya bahwa uang hanyalah sumber kejahatan.

Kondisi ini disebut sebagai ambivalensi uang. Jika orang kaya memiliki karakter yang kurang diinginkan, maka akan lebih mudah untuk merasa senang karena tidak menjadi salah satu dari mereka. Pada akhirnya, kita akan mengambil posisi agar dapat meremehkan mereka yang memiliki kekayaan lebih dari kita agar dapat membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri.

Kedua, psikologi kecemburuan. Mungkin kalau faktor ini sudah cukup jelas, saat kita merasa cemburu, kita kesal karena target kecemburuan kita memiliki akses ke sesuatu yang tidak kita miliki. Kecemburuan kita kemudian meningkat semakin dekat atribut yang diinginkan itu terhubung dengan harga diri kita. Artinya, kalau kita sangat menginginkan uang, maka kita akan sangat mudah cemburu pada orang kaya.

Ketiga, teori deprivasi relatif. Yang satu ini mungkin cukup menarik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Conchita D’Ambrosio and Joachim Frick pada tahun 2007, ditemukan bahwa ternyata orang-orang di negara-negara yang jauh lebih miskin dan terkadang dilanda perang memiliki tingkat kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada rata-rata orang di negara maju.

Ini artinya, kita tidak menilai kepuasan hidup kita berdasarkan realitas objektif, tetapi, kepuasan hidup kita adalah berdasarkan evaluasi subjektif berdasarkan bagaimana kita membandingkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau memang begini, mau bagaimana pun juga, keberadaan orang kaya, bahkan tanpa alasan pun, akan membuat orang-orang merasa tidak puas dan akhirnya merasa benci.

Jika memang demikian, maka bagaimana caranya agar kemarahan terhadap orang kaya itu bisa diredam?

Pajak Seharusnya Jadi Peredam?

Seperti yang sempat disinggung di bagian kedua, persoalan kebencian masyarakat biasa terhadap orang kaya sudah berlangsung selama ribuan tahun. Selama ribuan tahun itu, peradaban manusia sebenarnya sudah membuat “senjata” untuk meredam ketimpangan kekayaan, yaitu pajak.

Ekonom ternama, Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations, menyebutkan bahwa secara prinsipnya pajak diciptakan untuk menciptakan keadilan kekayaan dalam suatu negara. Bahkan kalau perlu, pajak yang diterapkan untuk orang kaya tidak proporsional, artinya lebih memberatkan dibanding pajak yang perlu dibayar oleh kalangan masyarakat biasa.

Smith menggunakan analogi pembagian saham dalam suatu perusahaan untuk menjelaskan perpajakan. Wajib pajak adalah seperti pemegang saham. Dengan demikian, pemegang saham yang lebih besar dalam suatu usaha (orang kaya) diharapkan berkontribusi lebih banyak dari pemegang saham yang lebih kecil (masyarakat biasa).

Tapi sayang, “senjata” yang diharapkan masyarakat biasa itu di Indonesia justru bersifat sangat tumpul. Menurut laporan Kemenkeu pada 2022 lalu, rasio pajak Indonesia hanya memiliki skor 10,4%, tahun 2021 bahkan lebih parah lagi, yakni 9,11%. Padahal rata-rata rasio pajak negara lain di dunia menurut OECD adalah di sekitar 34%.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa kebencian sejumlah kelompok masyarakat terhadap orang-orang kaya sesungguhnya menyimpan sebuah perspektif kelam yang mencerminkan salah satu permasalahan besar di Indonesia. Tidak hanya kecemburuan pada orang kaya adalah hal yang nyata, tapi mereka pun tidak akan bisa mengharapkan keadilan kesenjangan ekonomi karena sistem perpajakan Indonesia yang tidak efektif.

Pada akhirnya, kita pun perlu terus memperingatkan diri kita sendiri bahwa kecemburuan yang berlebihan juga adalah sesuatu yang tidak baik. Karena, seperti kata Friedrich Nietzsche, kecemburuan adalah ujian bagi seorang manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau lebih buruk. (D74)

PinterPolitik.com

Belakangan ini publik dihebohkan dengan berita penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, anak dari seseorang yang punya jabatan cukup tinggi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu), yakni Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo.

Dalam sebuah video viral yang sempat diunggah di fitur story Instagram akun pacar Mario yang bernama Agnes Gracia Haryanto, publik dipertontonkan sebuah adegan yang cukup sadis. Seorang laki-laki muda, yakni David, dipukuli dan ditendang habis-habisan oleh Mario hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan koma.

Tentu respons yang dirasakan publik pertama adalah kaget, bagaimana bisa seseorang yang baru berumur 20 tahun bisa punya pemikiran untuk menyakiti orang lain sampai separah itu. Terlebih lagi, alasan dilakukannya pemukulan tersebut diketahui hanya persoalan hubungan romantis.

Di sisi lain, cerita Mario ini hanya menambah tumpukan kasus kekerasan dan perilaku tidak seronok dari kalangan elit yang cukup sering disoroti media dan publik. Belum lama sebelum ini kita juga dihebohkan oleh berita pengendara mobil Fortuner bernama Giorgio Ramadhan yang merusaki mobil Honda Brio dengan senjata tajam hanya karena dikedipkan lampu sorot.

Kalau mau ditarik lebih jauh lagi, pada tahun 2017 publik pun sempat dibuat ramai oleh kelakuan seorang anggota TNI berinisial AG yang menampar petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat petugas perlu melakukan body search karena AG menyalakan lampu indikator WTMD saat melewatinya.

Contoh lainnya yang juga tidak kalah menarik, adalah dugaan pemukulan yang dilakukan anggota DPR RI, yakni Benny K Harman pada seorang karyawan restoran Mai Chenggo Labuan Bajo, di Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 2022 silam.

Yap, kalau mau disebutkan satu per satu, mungkin contoh kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang elit Indonesia tidak ada habisnya.

Fenomena ini tentu memancing sebuah pertanyaan menggelitik, yaitu kenapa seseorang yang berkaitan dengan kelompok orang kaya atau pejabat di Indonesia sering sekali membuat kasus kekerasan yang terkadang terlihat sangat tidak pantas?

Sejak Dulu Elit Terlalu Diagungkan?

Persoalan kaum elit yang kerap mendapat privilese dan berlaku cenderung seenaknya sudah cukup lama jadi perbincangan di Indonesia. Persoalan voorijder atau iring-iringan pengawal polisi saja sempat direspons oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2013 silam, Jokowi mengatakan bahwa sekarang sudah bukan zamannya kebiasaan iring-iringan seperti itu. Kalau dilakukan hanya untuk berkendara keliling kota, hal itu menurutnya hanya menunjukkan arogansi dari pejabat ataupun kaum elite.

Dan bukan tidak mungkin bila privilese-privilese seperti itu akhirnya menjadi bibit kekerasan ketika berhadapan dengan orang biasa yang merasa diperlakukan tidak adil, atau hanya karena nasibnya saja yang membuat ulah dengan orang elite berprivilese tadi.

Fenomena seperti ini salah satunya bisa dijawab dengan sesuatu yang disebut social dominance theory atau teori dominasi sosial. Jim Sidanius dan kawan-kawan dalam tulisan mereka A Comparison of Symbolic Racism Theory and Social Dominance Theory as Explanations for Racial Policy Attitudes, menjelaskan bahwa teori dominasi sosial adalah sebuah teori psikologi sosial tentang hubungan antarkelompok yang memiliki fitur seperti “kasta” dalam setiap interaksi, atau lebih kasarnya, hierarki sosialnya.

Menurut teori ini, ketidaksetaraan antar kelompok sosial dalam suatu masyarakat bisa dipertahankan melalui tiga mekanisme utama: diskriminasi kelembagaan, diskriminasi individual, dan tatanan perilaku yang bersifat asimetris. Dalam masyarakat yang seperti ini, privilese yang mungkin sebenarnya berlebihan bisa dianggap normal.

Tentu, dalam menakar bagaimana suatu fenomena bisa berkaitan dengan teori dominasi sosial kita juga perlu melihat sejarah yang membuatnya terbentuk seperti itu. Terkhusus Indonesia, kita memang punya sejarah di mana kelompok-kelompok elit kerap dilihat sebagai kelompok sosial yang dicitrakan lebih berkuasa, dan bahkan lebih mulia.

Seperti yang pernah dibahas dalam artikel PinterPolitik berjudul Kenapa Selalu ada Capres Purnawirawan, kalangan TNI, khususnya Angkatan Darat (AD), memiliki citra yang khusus di mata orang Indonesia. Hal tersebut karena AD memiliki peran yang begitu besar dalam proses kemerdekaan Indonesia, mereka juga punya andil besar dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia yang seumur jagung di tengah ancaman cengkeraman Belanda setelah Perang Dunia II.

Akibatnya, meski momentum kemerdekaan sudah lewat puluhan tahun yang lalu, masyarakat Indonesia kerap mempersepsikan aparat bersenjata sebagai sekelompok pahlawan yang wajar bila diberikan sejumlah privilese.

Dominasi sosial berlandaskan pandangan itu sepertinya kemudian melalui proses evolusinya tersendiri. Yusar, sosiolog Universitas Padjajaran dalam wawancaranya dengan Vice menyebutkan bahwa petugas  kepolisian dan pegawai pemerintah kerap menempati posisi politik yang penting selama bertahun-tahun, dan bersama-sama mereka semua menikmati tingkat hak yang jauh melebihi rata-rata orang Indonesia.

Selain diskriminasi dari level institusional, hal ini juga kemudian berlangsung di tataran individual melalui pewarisan nilai sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bahkan, saat ini privilese seperti itu tidak lagi hanya berlaku untuk kelompok aparat, tetapi juga jabatan-jabatan lain yang kerap dilihat penting bagi masyarakat, seperti dokter dan anggota DPR.

Dari pandangan seperti ini, kita sepertinya bisa mewajarkan bila akhirnya anak-anak keturunan pejabat kerap memandang dirinya di atas hukum karena mereka merasa memiliki privilese sosial yang lebih tinggi dari masyarakat biasa. Kalau kekuatan politik saat ini memang bisa “dibeli” oleh uang, hal itu tentu semakin nyata.

Lantas, apakah pandangan yang diskriminatif seperti ini bisa dihilangkan?

Sudah Terlalu Mengakar?

Kalau dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba, segala prosedur yang dilakukan harus melewati beberapa tahap kompleks yang berlangsung lama. Logika seperti itu juga mungkin berlaku untuk kebiasaan masyarakat suatu negara.

Namun, terkhusus persoalan diskriminasi kaum elite di Indonesia, sepertinya hal ini memiliki permasalahan yang terlalu “mengakar” dalam kehidupan kita sehari-hari.

Wijayanto dalam tulisannya NEW STATE, OLD SOCIETY: The Practice of Corruption in Indonesian Politics In Historical Comparative Perspective, menyebutkan bahwa alasan kenapa Indonesia masih memiliki sejumlah permasalahan besar dalam aspek politik dan sosialnya adalah karena sistem berkehidupan kita masih merepresentasikan kehidupan ala feodalisme sejak zaman kerajaan ribuan tahun lalu.

Mengutip pada studi dari Bennedict Anderson, sesuai dengan kebiasaan kehidupan kerajaan, khususnya dari Budaya Jawa, kekuasaan kelompok elite dipandang sebagai sesuatu yang konkret, homogen, konstan, dan legitimasinya tidak perlu dipertanyakan.

Poin terakhir tadi, tentang legitimasi, mungkin memiliki korelasi yang sangat menarik dengan persoalan diskriminasi elite Indonesia. Anderson menjelaskan bahwa sejak ratusan tahun lalu, seorang pemimpin kerajaan di Indonesia kerap dipandang sebagai sosok yang terlepas dari nilai positif maupun negatif, sebagai contoh, kebijakan seorang raja tetap saja bisa diikuti rakyatnya karena tidak ada yang berani mempertanyakan. Pandangan seperti itu tentu tidak hanya diakui rakyat, tapi juga kaum elite.

Nah, kalau memang kaum elite Indonesia masih merasa dipandang demikian oleh masyarakat Indonesia, maka pantas bila mereka akhirnya merasa tidak perlu mempertanggung jawabkan hal apapun yang dilakukannya di publik, entah itu hal yang terpuji, ataupun hal yang begitu keji seperti pemukulan yang dilakukan oleh Mario terhadap David.

Akhir kata, ini semua tentu hanya interpretasi belaka. Terlepas dari benar atau tidaknya, sekat-sekat sosial ataupun politik yang bisa membuat kita semakin terpecah tidak bisa dibenarkan. Kalau masyarakat Indonesia tidak bisa merasa bertanggung jawab satu sama lain, bagaimana kita bisa bersanding dengan negara maju? (D74)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengecam gaya hidup mewah yang diperlihatkan oleh keluarga jajaran kementerian yang dipimpinnya. Itu setelah kasus penganiayaan yang dilakukan anak PNS Ditjen Pajak viral di media sosial. Netizen berhasil menguak gaya hidup sang anak yang kerap memamerkannya di media sosial. 

Diketahui, pelaku penganiayaan bernama Mario Dandy Satrio yang merupakan anak dari Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kanwil Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo. Berdasarkan LHKPN, harta kekayaan Rafael mencapai Rp56,1 miliar, atau sekitar empat kali lipa harta Direktur Jenderal Ditjen Pajak Suryo Utomo sebesar Rp14,4 miliar.