PinterPolitik.com

Indonesia adalah negara dengan sejarah panjang keterlibatan militer dalam dinamika politik, keamanan, dan kehidupan sosial. TNI, sebagai institusi yang lahir dari rahim revolusi, senantiasa dihadapkan pada dilema ganda: menjaga kedaulatan negara sekaligus mengelola persepsi publik atas perannya dalam ruang sosial.

Dalam konteks kontemporer, isu ini kembali mengemuka ketika potret menyejukkan hadir dari dua matra TNI—Marinir dan Kostrad—yang tampil di ruang publik bukan dengan wajah keras represif, melainkan dengan gestur menenangkan.

Momen-momen di Kwitang, Jakarta Pusat pagi menjelang siang tadi ketika seorang jenderal Kostrad menemui massa ojek online (ojol) sambil menghadirkan Komandan Brimob, maupun adegan Marinir yang menenangkan massa demonstran di depan Mako Brimob Polda Metro Jaya, menampilkan sisi lain hubungan sipil-militer yang jarang diangkat.

Kedua interaksi di satu momen ini menghadirkan gambaran bahwa interaksi antara aparat dan masyarakat tidak selalu bermuara pada eskalasi, tetapi justru dapat menghadirkan resonansi sosial yang menghangatkan hati.

Lalu, mengapa diskursus mengenai peran angkatan bersenjata super-humanis ini menjadi krusial?

Menjaga Romansa Persatuan

Selain impresi kehangatan, latar belakang historis juga menambah kedalaman konteks. Kostrad pernah terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar, termasuk gejolak politik 1965 dan krisis 1998.

Sementara Marinir dikenal publik sebagai pasukan yang “berwibawa tanpa garang”, yang dalam momen-momen kritis justru sering mendapat simpati masyarakat karena sikap humanis mereka.

Dengan demikian, ketika hari ini publik menyaksikan sinergi Marinir-Kostrad dalam bingkai konstruktif, memori kolektif sejarah ikut memberi lapisan makna tambahan.

Dalam konteks relasi negara dan masyarakat, tindakan kecil bisa memiliki dampak simbolik yang besar. Kehadiran jenderal Kostrad di tengah massa ojol di Kwitang, yang kemudian menghadirkan salah satu Komandan Brimob Polri agar massa merasa tenang, tidak hanya sebuah respons situasional.

Itu adalah representasi dari model kepemimpinan proximity, yakni kepemimpinan yang hadir di tengah rakyat, mengedepankan pendekatan personal dan emosional untuk meredam potensi eskalasi.

Demikian pula, adegan para prajurit Marinir yang menenangkan massa di depan Mako Brimob Polda Metro Jaya Kwitang menampilkan gestur komunikasi non-verbal yang kuat.

Alih-alih menggunakan pendekatan tegas dan keras, Kostrad dan Marinir memilih pendekatan empatik, yakni berdialog, memberi isyarat menenangkan, dan menunjukkan kesediaan mendengar.

Sikap ini mengingatkan pada teori soft power dalam keamanan domestik—bahwa kekuatan militer tidak semata ditentukan oleh senjata, melainkan juga oleh kapasitas moral dan simboliknya dalam membangun legitimasi sosial.

Kombinasi Marinir-Kostrad dalam dua peristiwa ini menarik untuk dianalisis. Kostrad, dengan sejarah panjangnya sebagai pasukan strategis yang sering berada di pusat peristiwa politik, kini tampil sebagai mediator antara massa dan aparat lain.

Sementara Marinir, dengan citra “tentara soft spoken” yang dekat dengan publik, melengkapi dengan nuansa humanis. Sinergi keduanya tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga menciptakan efek psikologis yang menenangkan masyarakat luas.

Jika ditarik ke dimensi konseptual, kita dapat melihat fenomena ini sebagai contoh dari performative stability, yakni stabilitas yang tidak hanya diciptakan melalui instrumen keamanan, tetapi juga melalui performa simbolik yang meneguhkan kepercayaan rakyat.

Kehadiran aparat dalam wajah yang humanis menumbuhkan rasa memiliki bersama terhadap institusi negara, sekaligus mengikis potensi polarisasi yang lahir dari kecurigaan publik.

Persatuan Bangsa, Wajib!

Dalam lanskap demokrasi yang dinamis, kepercayaan publik terhadap institusi negara adalah modal sosial yang paling berharga. Peristiwa-peristiwa seperti di Kwitang, jika ditangkap secara jernih, memberi pesan kuat bahwa stabilitas sosial tidak hanya lahir dari regulasi formal, melainkan juga dari gestur kecil yang menyentuh nurani publik.

Refleksi historis menegaskan betapa rapuhnya relasi sipil-militer ketika tidak dikelola dengan baik. Pada 1998, misalnya, keterlibatan berbagai elemen militer dalam demonstrasi besar menorehkan catatan ambigu: di satu sisi, ada pasukan yang bersikap represif; di sisi lain, ada pula yang menolak menggunakan kekerasan dan justru mendapat simpati rakyat.

Pengalaman itu menunjukkan bahwa pilihan pendekatan sangat menentukan bagaimana sejarah mencatat peran militer.

Kini, dengan menghadirkan wajah yang humanis, Marinir dan Kostrad seolah sedang mengisi ulang memori kolektif publik dengan narasi baru: bahwa TNI bukanlah entitas yang berjarak, melainkan bagian dari rakyat itu sendiri.

Di sinilah makna heartwarming itu bekerja—ia tidak hanya menyentuh emosi, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa persatuan bangsa lebih penting daripada perbedaan kepentingan jangka pendek.

Implikasinya meluas. Pertama, bagi TNI-Polri, sinergi seperti ini memperkuat legitimasi moral di mata masyarakat. Kekuatan koersif memang penting, tetapi kekuatan moral jauh lebih tahan lama.

Kedua, bagi masyarakat sipil, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa stabilitas tidak lahir dari kecurigaan, melainkan dari dialog dan saling pengertian.

Ketiga, bagi negara, narasi seperti ini bisa menjadi penyejuk di tengah gejolak persepsi minor yang mungkin lahir dari isu-isu spesifik terkini.

Di titik inilah penting menegaskan bahwa momen Marinir-Kostrad bukan sekadar episode sporadis, melainkan cermin dari kebutuhan mendasar bangsa: menjaga stabilitas melalui empati.

Dengan demikian, analisis kiranya membawa kesadaran bahwa kekuatan militer sejati tidak hanya terletak pada kemampuan bertempur, tetapi juga pada kapasitas menghadirkan kedamaian batin bagi rakyat.

Momen-momen sejuk antara Marinir, Kostrad, dan masyarakat di Jakarta hari ini adalah potret kecil namun sarat makna dari perjalanan panjang relasi sipil-militer di Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa dalam demokrasi, kekuatan koersif saja tidak cukup. Apa yang lebih menentukan adalah kepercayaan publik, simpati rakyat, dan legitimasi moral yang tumbuh dari gestur humanis.

Dengan membaca sinergi ini secara konstruktif, kita diajak untuk melihat kembali makna stabilitas bukan sekadar sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kehadiran rasa aman yang dibangun atas dasar saling percaya.

Dari sana, persatuan bangsa menemukan pijakan baru: bukan pada ketakutan, melainkan pada keyakinan bahwa negara, aparat, dan rakyat dapat berdiri bersama.

Merinding, karena momen itu sederhana tetapi menyentuh. Heartwarming, karena ia menegaskan bahwa di balik seragam dan kekuatan, ada empati yang mengalir. Dan inilah fondasi yang paling kokoh untuk menjaga Indonesia tetap damai dan bersatu. (J61)

PinterPolitik.com

Posisi Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) masih lowong pasca Laksamana Yudo Margono ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI. Sejumlah nama mencuat sebagai suksesor Laksamana Yudo dan nama perwira tinggi yang berasal dari Korps Marinir boleh jadi akan mengampu posisi itu untuk pertama kalinya. 

Tercatat, ada dua dari sembilan nama calon KASAL bintang tiga yang berasal dari kesatuan baret ungu TNI-AL. Mereka adalah Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Mar) Suhartono (56 tahun) abiturien AAL 1988 yang saat ini menjabat sebagai Komandan Kodiklatal, dan Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono (57 tahun) abiturien AAL 1987 yang saat ini menjabat sebagai Irjen TNI. 

Sementara itu, tujuh calon KASAL yang berasal dari korps non-Marinir antara lain Laksamana Madya (Laksdya) TNI Ahmadi Heri Purwono (AAL 1988, 57 tahun, Wakasal), Laksdya TNI Heru Kusmanto (AAL 1988, 56 tahun, Pangkoarmada RI), Laksdya TNI Nurhidayat (AAL 1988, 56 tahun, Komanadan Pushidrosal), Laksdya TNI Muhammad Ali (AAL 1989, 55 tahun, Pangkogabwilhan I), Laksdya TNI Aan Kurnia (AAL 1987, 57 tahun, Kepala Bakamla RI), Laksdya TNI Harjo Susmoro (AAL 1987, 57 tahun, Sekjen Wantannas), dan Laksdya TNI Amarulla Octavian (AAL 1987, 57 tahun, Rektor Unhan). 

Angin segar sendiri sebenarnya bisa saja membuat perwira tinggi Korps Marinir menjabat pucuk pimpinan strategis mengingat tren fairness belakangan ini sedang mengemuka dalam “politik pertahanan”. 

Tak hanya penunjukan Laksamana Yudo yang seolah memenuhi prinsip fairness itu dalam rotasi jabatan elite angkatan bersenjata. Kepercayaan yang berlandaskan fairness juga tampak diberikan kepada Marsekal Pertama (Marsma) TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko sebagai Komandan Paspamres. 

Marsma Wahyu yang berasal dari Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU memegang kehormatan istimewa karena menjadi orang pertama dari matra udara sebagai pimpinan satuan yang dahulu bernama Resimen Tjakrabirawa itu. 

Hak prerogatif Presiden Jokowi kini sedang dinantikan, apakah beliau akan menjadi RI-1 pertama yang menempatkan Jenderal Marinir di posisi tertinggi matra laut? 

Tren Jokowi? 

Bukan tanpa alasan perwira Marinir memiliki peluang lebih sebagai KASAL. Tak hanya karena tren fairness semata, Presiden Jokowi selama ini dikenal kerap menempatkan serdadu terbaik kepercayaannya di pos esensial. 

Mulai dari deretan purnawirawan di kementerian dan lembaga, hingga mantan kolega pimpinan kecabangan militer plus kepolisian di wilayah yang pernah dijabatnya saat ini hampir semuanya menempati pos strategis. 

Sebut saja nama Panglima TNI ke-20 Marsekal (Purn.) Hadi Tjahjanto, hingga kepercayaan menempatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang disebut merupakan “perwira Solo”. 

Belum lagi dengan penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) sebelum kemudian menjadi Panglima TNI yang kerap dinilai terdapat faktor “perwira Istana” sebagai penguatnya. 

Secara filosofis, pemberian posisi strategis kepada orang kepercayaan Presiden Jokowi tampaknya memiliki korelasi sebagaimana disiratkan Nicollo Machiavelli dalam publikasinya yang berjudul Il Principe. 

Di dalam karya yang dipublikasikan pada tahun 1532 itu dijelaskan keberadaan orang-orang kepercayaan di lingkar kekuasaan cukup penting agar seorang penguasa dapat melakukan kendali dan melaksanakan kebijakan dengan lebih mudah. 

Serupa dengan Jenderal Andika, dua perwira Korps Marinir dalam bursa calon KASAL, yakni Letjen Suhartono dan Letjen Bambang Suswantono merupakan mantan Komandan Paspampres di era kepemimpinan Jokowi. 

Merujuk pada tren, variabel, dan korelasi itu pula dapat dikatakan peluang terciptanya sejarah KSAL pertama dijabat dari perwira tinggi Korps Marinir tampak terbuka cukup lebar. 

Akan tetapi, analisis turut mengemuka dari anggota tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PinterPolitik yang juga pengamat militer Khairul Fahmi. Meskipun chemistry dianggap penting dan peluang KASAL dijabat oleh perwira tinggi Marinir terbuka, kebutuhan organisasi dinilai perlu menjadi pertimbangan utama. 

Menurutnya, pengisian jabatan KASAL terkait dengan kebutuhan pembinaan kekuatan, kesiapan operasional, pengembangan postur, doktrin, dan strategi, serta operasi matra laut. 

Selain itu, matra laut juga memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan, misalnya penunjukan KASAD yang pernah dijabat oleh perwira tinggi dari korps non-infanteri. 

Lalu, apa perbedaan itu? Dan apakah peluang perwira dari korps Marinir menjadi berkurang? 

Pertimbangan Urgensi? 

Perlu ditekankan bahwa analisis ini bukan untuk memantik persaingan di internal matra laut. Akan tetapi, lebih kepada melakukan interpretasi atas skenario-skenario keputusan dan hak prerogatif Presiden Jokowi sebagai sebuah kebijakan yang tak bisa dipungkiri memiliki tendensi politis. 

Kembali, penunjukan pimpinan angkatan laut memiliki perbedaan sebagaimana angkatan udara dalam posisi kepala staf. Seorang perwira Angkatan Udara (AU) Amerika Serikat (AS) Michael D. Mote menyiratkan hal itu dalam jurnalnya yang berjudul The Air-Sea Battle Concept: Implications for the National Defense Narrative. 

Mote menjelaskan konsep perang laut dan udara bertumpu pada kekuatan alutsista satuan pemukul, dalam hal ini kapal perang, kapal selam, pesawat tempur, pesawat pembom, dan sebagainya. 

Pengalaman dan pemahaman mengendalikan operasi menggunakan alutsista satuan pemukul itu kemudian menjadi portofolio yang dianggap mutlak dimiliki level pimpinan masing-masing matra dalam sebuah konsep lebih besar yang disebut pertahanan nasional. 

Analisis Mote selaras dengan yang dikemukakan Fahmi bahwa sebagaimana Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) yang lumrah diberikan kepada korps penerbang, posisi KASAL “secara tradisi” juga selalu diberikan kepada korps pelaut. 

Meskipun beberapa kali perwira dari Korps Marinir masuk bursa pencalonan KASAL, seperti Letjen TNI (Mar) RM Trusno dan Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono pada tahun 2018 lalu, penunjukan secara konkret sampai saat ini masih belum pernah sekalipun terwujud. 

Secara teknis, Fahmi mengatakan, kendati perwira Marinir memiliki kemampuan menyelenggarakan operasi amfibi, pendaratan, dan pertahanan pantai, serta bahkan bisa menjadi komandan pangkalan utama, namun tidak kiranya untuk mengampu posisi panglima armada. 

Itu dikarenakan, komando armada sebagai satuan dengan alutsista pemukul harus mengendalikan dan mengintegrasikan empat bentuk operasi laut, yakni operasi permukaan, operasi bawah permukaan, operasi udara (penerbang TNI-AL), dan pendaratan. 

Komando armada sendiri merupakan jantung utama dari esensi keberadaan matra laut di angkatan bersenjata berbagai negara di dunia. 

Akan tetapi, di titik ini yang menjadi menarik adalah keputusan penunjukan KASAL suksesor Laksamana Yudo tidak mutlak karena akan kembali kepada sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti), masukan dari KASAL sebelumnya, plus keputusan Presiden Jokowi.  

Poin terakhir yang kiranya akan sangat menentukan. Sebab, terdapat faktor X yang bisa saja tak terduga serta berlandaskan apa yang disiratkan Machiavelli sebagaimana dijelaskan di atas. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)