“Kita tidak dilahirkan di dunia ini untuk diri kita sendiri” – Marcus Tullius Cicero, negarawan Romawi 

PinterPolitik.com 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, baru saja resmi membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) untuk mengusut dugaan transaksi mencurigaan RP349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Yang menjadi salah satu sorotan publik adalah, satgas yang didirikan pada tanggal 3 Mei 2023 itu tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penugasannya. Meskipun ada penjelasannya sendiri, contohnya seperti KPK sebagai lembaga independen yang tidak mungkin berada di bawah seorang pejabat seperti Mahfud, hal ini tetap menarik perhatian publik. 

Secara keseluruhan, pembentukkan satgas ini seolah semakin memperkuat momentum Mahfud sebagai barisan terdepan dalam pemberantasan korupsi para pejabat Indonesia. Yap, sejak beberapa bulan terakhir banyak kalangan publik yang melihat Mahfud sebagai harapan terkuat untuk menjawab persoalan korupsi pejabat yang sudah mengakar di negara kita. 

“Akhirnya ada pejabat yang benar-benar berjuang melawan koruptor,” begitulah kira-kira mayoritas komentar para warganet yang memenuhi postingan @pinterpolitik setiap kali ada pembahasan tentang korupsi dan Mahfud. 

Nah, kalau kita coba simak, yang menariknya pesona yang kini terbangun di seputar karakter Mahfud hampir menyerupai sosok negarawan Republik Romawi kuno, Marcus Tullius Cicero.  

Untuk kalian yang mungkin kurang familiar dengan Cicero, ia adalah salah satu negarawan paling terkenal dari era Republik Romawi, yang juga kerap dipandang sebagai seorang filsuf. Cicero mencuat dari tokoh-tokoh Romawi lain saat itu karena kegigihannya mempertahankan idealisme di senat Romawi ketika mereka sedang mengalami proses transisi politik yang sangat penting dalam sejarah, yakni peralihan menjadi sistem Kekaisaran. 

Tidak jauh berbeda dengan Mahfud, Cicero ketika masa jayanya dulu juga berjibaku dengan entitas politik kuat yang memanfaatkan kekayaan negara untuk kepentingan mereka sendiri. Seakan menambah keserupaan, Mahfud dan Cicero pun sesama memiliki latar belakang hukum.  

Lantas, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangan dan karir politik Cicero dan merefleksikannya pada apa yang sedang dilakukan Mahfud pada politik Indonesia? 

Beban Seorang Pengacara-Politisi?  

Perjuangan politik terbesar Cicero mungkin adalah ketika dirinya berhadapan dengan kaki tangan Julius Caesar, Mark Antony. Kala itu, Antony menjadi perwakilan politik kubu Caesar yang disebut Populares (orang yang pro-reformasi kepemilikan tanah dan menentang oligarki), dan Cicero menjadi penyalur suara paling berani dari kubu Optimates (kelompok aristokrat konservatif yang ingin pertahankan republik). 

Meskipun secara sekilas kubu Populares terlihat lebih “baik”, faktanya kubu tersebut hanya menggunakan kampanye-kampanye mereka untuk menarik dukungan masyarakat. Mereka mungkin menentang oligarki, tapi jika Republik Romawi saat itu tidak memiliki oligarki yang kuat, maka kekuatan negara hanya akan terfokus pada sosok yang “membebaskan” rakyat, yakni sang diktator, Caesar. 

Nah, walaupun mendapat dukungan publik yang relatif kecil dibanding kubu Populares, para pengamat sejarah selalu melihat Cicero sebagai sosok yang mampu mempertahankan senat Romawi sehingga tidak sepenuhnya didominasi oleh keputusan Caesar melalui Antony. Dengan pamornya sebagai salah satu pengacara paling elite di Roma, Cicero mampu secara lihai memainkan kepentingan kedua kubu hingga keseimbangan politik di ruang senat bisa terjaga. Setidaknya sampai perang sipil meletus. 

Kalau kata Kaisar Pertama Romawi, Octavian, ketika menobatkan Cicero sebagai pahlawan Romawi, ia menilai sang sosok lawyer tersebut mampu mempertahankan perjuangannya karena rasa cintanya pada Republik, dan ambisi kuat untuk tidak membiarkan negaranya jatuh ke tangan diktator. 

Dan mungkin saja, ambisi kuat dari seorang lawyer tersebut-lah yang menjadi irisan kesamaan perjuangan dan pencapaian politik antara Cicero dan Mahfud.  

Paul L. Hain and James E. Piereson dalam artikelnya Lawyers and Politics Revisited: Structural Advantages of Lawyer-Politicians, menilai bahwa dari beberapa riset yang mereka lakukan, seorang politisi yang memiliki latar belakang sebagai pengacara umumnya memiliki pencapaian yang lebih sukses dalam karir politiknya dibanding politisi lain yang hanya mengandalkan latar belakang politiknya saja. 

Hal ini karena para pengacara-politisi didukung beberapa keunggulan personal. Pertama, jelas adalah modal keahlian mereka dalam bidang hukum. Dengan memahami seluk beluk bagaimana hukum bekerja, Hain dan Piereson menilai seorang pengacara bisa lebih efektif menggunakan hukum sebagai alat politik untuk mencapai tujuannya. 

Kedua, pengacara-politisi dinilai lebih mampu mempertahankan idealisme berpikirnya karena mereka melihat bahwa apa yang diperjuangkannya bisa diwujudkan. Sebagai akibatnya, ambisi mereka tentu masih bisa digoyahkan, akan tetapi cenderung lebih kuat dari orang-orang lain yang tidak tahu bagaimana caranya memperjuangkan kepentingan mereka. 

Ketiga, koneksi. Seorang pengacara dituntut memiliki koneksi dengan orang-orang kuat agar bisa memudahkan mereka mendapatkan keunggulan dalam suatu kasus. Kalaupun sang pengacara sudah tidak lagi bekerja sebagai pengacara, koneksi yang terjalin bisa sangat membantunya di dunia politik. Taruhlah jika mereka butuh bantuan mendapat perlindungan, maka hal itu bisa diwujudkan. Hal ini tentu jadi modal kuat juga bagi Mahfud sebagai eks-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). 

Dari sini, kita bisa menduga bahwa meskipun Mahfud saat ini masih perlu memperjuangkan ambisi politiknya untuk memberantas korupsi di Indonesia, mungkin sudah jadi sifat alamiah seorang pengacara/hakim untuk menjadi politisi yang mampu stand-out dibanding politisi lainnya. Kalau Mahfud tetap bisa on-fire, bukan tidak mungkin ia sanggup menjadi Cicero-nya Indonesia. 

Namun, kita pun perlu pertanyakan, tentu perjuangan Cicero bukan hanya tentang hal-hal baiknya saja, tapi juga ada beberapa hal kelam yang tidak boleh kita lupakan. Bagaimana kira-kira Mahfud bisa belajar dari akhir hidup Cicero? 

Mahfud Perlu Belajar dari Cicero? 

Cicero mungkin memang bisa dikatakan sebagai politisi yang paling berani menantang Caesar dan Antony, tapi, pada akhirnya keberanian itu dibayar dengan harga yang sangat mahal, yakni nyawa Cicero itu sendiri. 

Ada sebuah cerita menarik yang diungkapkan para sejarawan dan dramawan Inggris, William Shakespeare tentang masa akhir Cicero. Dalam suatu perdebatan sengit di ruang senat Roma, Antony diketahui sangat geram dengan kekukuhan Cicero yang tidak mau mendukung salah satu agenda politik Antony. Saking geramnya, Antony sampai mengancam bahwa kalau Cicero berani macam-macam, ia akan memotong tangan Cicero dan menancapkannya di pintu senat Roma. 

Dan benar saja, ketika perang sipil akhirnya meletus antara para pendukung Caesar dan pendukung oligarki, Cicero menjadi salah satu politisi yang dipersekusi di kota Roma. Setelah dirinya dibunuh, Antony memerintahkan algojonya untuk juga memotong tangan Cicero dan menancapkan mereka ke pintu senat Roma, menepati janji kesumatnya pada Cicero. 

Dari sini, mungkin kita bisa ambil pelajaran penting untuk Mahfud yang sedang berjuang. Sosok yang berani dan bisa membuka tabir kerahasiaan para elite memang sangat dibutuhkan masyarakat, tapi tentunya setiap aksi juga akan melahirkan konsekuensi. Oleh karena itu, langkah yang sangat hati-hati dan penuh pertimbangan harus dilakukan oleh mereka yang sedang berusaha mengguncang “kandang serigala”. 

Karena seperti kata adagium Latin kuno: manusia adalah serigala bagi sesamanya. Jika ada sesuatu yang benar-benar harus dipertahankan, seorang manusia, apalagi koruptor ,akan berani melakukan apapun untuk menjaga eksistensinya. 

Kita bisa saksikan sendiri di media bagaimana ketika Mahfud hadiri sejumlah rapat di DPR dalam beberapa bulan terakhir, ia juga kerap mendapatkan beberapa ancaman. Meskipun kita tidak bisa menentukan apakah ancaman-ancaman itu adalah indikasi sesuatu yang lebih serius atau tidak, Mahfud tetaplah harus berpikir berkali-kali sebelum melakukan serangan. 

Pada akhirnya, upaya untuk merubuhkan “menara” korupsi Indonesia yang begitu kokoh jelas perlu kita dukung, siapapun orangnya. Semoga saja Mahfud tidak berhenti di sini dan terus melanjutkan perjuangannya, mungkin kalau perlu sampai ke Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024). (D74) 

PinterPolitik.com

“Morals today are corrupted by our worship of riches.” – Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero merupakan filsuf era demokrasi Romawi yang terkenal pada masa itu sebagai negarawan dan orator Romawi yang unggul. 

Era Romawi sempat mengalami kemunduran demokrasi karena berbagai macam kasus merajalela seperti korupsi, perebutan kekuasaan, dan intrik politik. Pandangan Cicero terhadap kemunduran demokrasi bisa ditandai ketika terdapat pemimpin yang korup lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan mengesampingkan hak rakyatnya. 

Cicero sebagai negarawan sekaligus pengacara cenderung dikenal sebagai politikus yang berusaha menegakkan prinsip-prinsip optimal demokrasi selama krisis politik yang terjadi di kekaisaran Romawi.

Kasus korupsi yang sudah terjadi dari zaman Romawi tidak berhenti sampai situ saja. Sampai saat inipun, korupsi masih merajalela ditemukan. 

Bahkan nih, kasus korupsi yang terjadi di dunia nyata sangat sering digambarkan pada film.  Film Crypto (2019), misalnya, berceritakan tentang korupsi di dunia hitam keuangan. 

Di film ini, Martin Sr. yang merupakan analis Anti-Money Laundering (AML) atau anti-pencucian uang menemukan banyak kejanggalan kasus korupsi dengan skala besar. Tentu saja, temuan yang berhasil diungkap membuat Martin dalam bahaya karena berujung pada ancaman dari kelompok pelaku kejahatan yang berupaya ingin membunuh Martin.

Hmm, agaknya ambisi yang diperlihatkan Cicero terhadap kebusukan suatu negeri berada di puncak pemimpin yang korup dan juga kasus korupsi skala besar yang ditemukan oleh Martin di film Crypto saat ini sedang ditunjukan oleh seorang politikus dan pengacara yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Gimana nggak? Statusnya sekaligus sebagai Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud saat ini sedang memperlihatkan adanya transaksi janggal dengan nilai lebih dari Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Bahkan, Mahfud menambahkan kalau laporan transaksi janggal tersebut sudah terendus sejak tahun 2013. Namun, karena kasus tersebut tidak kunjung dilanjuti akhirnya Mahfud mengungkapkan adanya transaksi janggal yang ditemukan senilai Rp349 triliun ke publik.

Karena hal itu, nama Mahfud menjadi ramai di publik. Mahfud berhasil menampilkan dirinya sebagai sosok konfrontatif dengan membongkar kasus kejanggalan korupsi yang dia temukan untuk berjuang melawan pemimpin yang korup.

Mengacu tulisan Rebel with a Cause: Ahok and Charismatic Leadership in Indonesia oleh Michael Hatherell dan Alistair Welsh, charismatic leadership (kepemimpinan karismatik) bisa muncul pada seorang pemimpin yang memiliki kepribadian unik untuk memunculkan kekaguman melalui bentuk khas gaya komunikasi yang konfrontatif.

Gaya komunikasi konfrontatif sudah dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, dengan menghadirkan narasi yang berpusat pada perjuangan melawan pemimpin yang korup. 

Bisa saja, saat ini Mahfud ingin menunjukkan gaya komunikasi yang menonjol seperti yang sudah dilakukan oleh Ahok dengan menghadirkan narasi sebagai pembersih politik dengan membongkar kasus korupsi yang terjadi. 

Tentunya, masyarakat akan menaruh ekspektasi yang besar terhadap Pak Mahfud sebagai buntut akibat kasus harta kekayaan yang tidak masuk akal oleh para pejabat publik akhir-akhir ini yang membuat keresahan di masyarakat.

Hmm, kalau gitu, mungkinkah Pak Mahfud akan menjadi the next Cicero sebagai negarawan yang sama-sama sebagai pengacara ahli memberantas kebusukan pemimpin yang korup? 

Atau mungkin sama seperti Ahok yang memiliki gaya konfrontatif membongkar kasus korupsi? Atau malah seperti Martin dalam film Crypto yang terancam dibunuh karena berhasil membongkar kasus korupsi dalam skala yang besar? (S85)

PinterPolitik.com

“Kebusukan suatu negeri selalu berawal dari puncaknya, dari pemimpin –pemimpinnya!”

[dropcap]P[/dropcap]ekikan Marcus Tullius Cicero di pengujung era 63 Sebelum Masehi (SM) di atas, sepertinya masih relevan diteriakkan pada abad Milenial ini. Filsuf yang namanya besar di era demokrasi Romawi tengah carut marut tersebut, memang dikenal sebagai negarawan dan orator ulung di masanya.

Korupsi, perebutan kekuasaan, dan intrik politik tengah merajalela di masa itu. Sekeras apapun penganut Platonis ini berusaha membendungnya, namun kebusukan dan kemunduran demokrasi di Romawi pada akhirnya membuat kerajaan yang beralih menjadi republik tersebut punah, ditebas oleh perang sipil yang berkepanjangan.

Kemunduran demokrasi, terbukti, selalu menjadi ancaman sejak berabad-abad lalu. Walau pemerintahan silih berganti, namun kebusukan dan ketamakan seseorang saat berada di kursi kekuasaan akan terus menghantui. Tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Bumi Pertiwi saat ini.

Sikap haus kekuasaan dan keserakahan bahkan semakin terpampang jelas menjelang pemilihan umum (Pemilu) seperti tahun ini. Lihat saja ratusan kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semua adalah cermin buruknya iman pemimpin masa kini.

Lebih mengecewakan lagi, tingkah laku para anggota Parlemen periode ini pun tak beda jauh dengan Senat di masa Romawi lalu. Kekuasaan yang diberikan rakyat, hanya berakhir dengan pengkhianatan. Para penghuni Senayan tersebut bahkan rela mengekang hak bersuara masyarakat dan ‘merampok’ anggaran negara demi kepentingannya.

Tak tanggung-tanggung, pengekangan tersebut tercakup dalam undang-undang yang baru disahkan bulan lalu, yaitu UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Selain ketiga pasal yang saat ini tengah dipelajari oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu pasal 73, 122 huruf (k), dan 245, penambahan kursi kepemimpinan di DPR dan MPR secara tak langsung juga sebenarnya merupakan bentuk pengkhianatan pada negara.

Cicero dan Kemunduran Demokrasi

”Suatu bangsa bisa bertahan menghadapi orang-orang bodoh, bahkan orang-orang ambisius sekalipun. Tetapi, bangsa akan hancur menghadapi pengkhianat dari dalam.”

Semasa hidup, yaitu dari 3 Januari 106 SM –  7 Desember 43 SM, Cicero dikenal sebagai seorang politikus yang berusaha menegakkan demokrasi secara murni. Saat Romawi dikuasai oleh para oligark, penganut ajaran epikureanisme ini lantang menentang penguasa melalui orasi-orasinya yang penuh dengan retorika.

Karena itulah dalam salah satu bukunya, de Re Publica, Cicero pernah meramalkan bahwa suatu negara akan mengalami kemunduran saat pemimpinnya korup dan mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan hak-hak masyarakatnya. Kesimpulan ini, ia pahami setelah mempelajari ide Republik milik Plato, bahwa konstitusi politik dalam sebuah negara pada dasarnya memang tidak akan bertahan selamanya.

Cicero meramal, dalam suatu masa, negara dengan sistem republik dapat mengalami kemunduran demokrasi. Walau ia mengakui kalau konstitusi tradisional Republik secara intrinsik memang paling stabil dari yang pernah ada, namun ada satu kelemahan yang dapat mengancam keberlangsungan negara tersebut, yaitu korupsi yang dilakukan oleh para penguasanya.

Belajar dari musnahnya Republik Romawi, korupsi yang dilakukan para pejabat publik secara masif menjadi ‘biang’ kemunduran negara tersebut. Para penguasa ini, tulis Cicero, tidak lagi memperhatikan elemen nilai kode etik pada tugasnya masing-masing dan cenderung melakukan konspirasi atau arogansi dalam mengambil kebijakan publik.

Secara spesifik, Cicero menegaskan, saat Senat atau Parlemen yang pada hakikatnya adalah perwakilan dan pelayan rakyat, tak mampu menahan godaan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok, serta tidak mampu satu suara akibat mengutamakan kepentingan masing-masing, maka kemunduran telah terjadi di negara tersebut.

Mengapa? Sebab saat itulah, para pemegang kekuasaan telah terbuai dengan segala hak istimewa yang didapat atas jabatannya. Tanpa disadari, mereka pun tak malu untuk melacurkan hak-hak tersebut, dengan membuat aturan-aturan yang mampu melanggengkan kekuasaan dan kekayaan bagi diri sendiri maupun kelompoknya.

UU MD3 dan Ramalan Cicero

“Kebahagiaan rakyat, itulah hendaknya sebagai undang-undang tertinggi.”

Adagium suara rakyat suara Tuhan (vox populi vox dei), memang masih menjadi panduan dalam demokrasi. Sayangnya, istilah yang pernah dilontarkan oleh Walter Reynolds di tahun 1327 itu, kerap disalahgunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang sama sekali tidak mewakili keinginan rakyat.

Baik Cicero maupun Uskup Agung Canterbury di Inggris tersebut sepakat, suara rakyat seharusnya benar-benar berasal dari rakyat. Bukan nafsu pribadi segelintir orang di Parlemen yang sepak terjangnya selalu mengatasnamakan rakyat, namun sebenarnya berlawanan dengan keinginan rakyat. Seperti yang telah dilakukan oleh para anggota Dewan Yang Terhormat di Gedung DPR MPR di Senayan sana.

Perlu dibatalkan 3 pasal. Kalau tak bisa dari MK ya dari Presiden. Kita lihat saja. https://t.co/Ccmbaf50Ga

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) March 17, 2018

Berawal dari revisi UU MD3 yang dilakukan DPR, di mana ada tujuh pasal kontroversial yang menurut masyarakat menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan tidak adil di hadapan hukum terhadap masyarakat, bahkan pelanggaran hak asasi masyarakat. Sayangnya, Presiden Jokowi seakan hanya cuci tangan dengan tidak bersedia menandatanganinya, sehingga UU itupun akhirnya tetap diberlakukan.

Keberadaan UU MD3, bisa dibilang sebagai pertanda mulai mundurnya nilai-nilai demokrasi di negeri ini. Selain maraknya korupsi yang dilakukan secara sistematis oleh para politikus, baik untuk memperkaya diri sendiri maupun partai politiknya, kini para penguasa pun berupaya menggunakan hak keistimewaan mereka untuk melanggengkan kekuasaan dengan memberangus hak kontrol masyarakat terhadap Parlemen.

Adanya pasal penambahan kursi di DPR maupun MPR, juga secara tak langsung merupakan tindakan pengkhianatan terhadap masyarakat. Bahkan Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz juga melihat kalau penambahan kursi tersebut tidak akan berkolerasi dengan peningkatan kinerja, juga tidak memberi dampak positif bagi rakyat. Ia yakin, penambahan ini hanya konsesi politik yang dilegalkan UU semata.

Pendapat yang persis sama juga diungkapkan oleh Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus. Terlebih karena penambahan itu dilakukan saat masa tugas Parlemen tinggal 1,5 tahun saja. Pola ini, ternyata juga pernah terjadi di era Romawi, yaitu saat para penguasa mulai berupaya “merampok” keuangan negara melalui Parlemen sehingga menyebabkan negara tersebut bangkrut.

Kemunduran demokrasi yang sangat serius tengah terjadi di negeri ini, bahkan mantan Ketua MK Mahfud MD pun ikut mengakuinya. Apakah masyarakat akan diam saja melihat kenyataan ini? Tentu tidak. Tak heran bila koalisi masyarakat sipil dan para mahasiswa memutuskan kembali turun ke jalan, mereka pun bergegas meminta MK untuk mengkaji ulang UU tersebut.

Walau sempat pesimistis, namun pergantian Ketua MK dari Arief Hidayat ke Anwar Usman yang dilakukan Selasa (2/4) lalu, memberikan angin segar dan juga harapan akan terpenuhinya gugatan masyarakat terhadap pasal-pasal kontroversial di UU MD3. Sebab sebelum Arief dilengserkan, bisa jadi harapan masyarakat akan kembalinya hak demokrasi rakyat tidak akan terpenuhi.

Seperti yang pernah dikatakan Cicero, ikan busuk biasanya berawal dari kepalanya. Agar pembusukan tidak menjalar, maka kepalanya lah yang harus dipotong terlebih dahulu. Saat ini, MK telah melakukannya. Walau sisa-sisa ketidakpercayaan masih membekas, namun diharapkan kepala baru yang menggantikan tidak ikut-ikutan membusuk.

Dan semoga saja, pembusukan di Parlemen pun bisa segera dipotong pada Pemilihan Legislatif di 2019 nanti. Walau bagaimana pun, suara rakyatlah yang menentukan keberadaan mereka dalam periode selanjutnya. Mari bersama-sama ‘memotong kepala ikan busuk’ tersebut dari Gedung DPR MPR. Karena sejatinyalah, kebahagiaan rakyat merupakan undang-undang yang tertinggi, tak terkecuali di negeri ini. (R24)