Tiongkok yang sangat maju hari ini tidak lepas dari reformasi sukses di bidang pendidikan. Menurut kalian gimana?

Buah kesukaan mimin sih ini.

Tiongkok periode 1960-1980an melalui situasi yang cukup panas. Terkhusus tahun 1968, setelah Mao Zedong akhiri gerakan paramiliter Red Guard, muncul semua hal yang unik, yakni sebagian masyarakat di Tiongkok memuja buah Mangga.

Hal ini karena para pekerja yang digunakan untuk meredam Red Guard diberi imbalan mangga. Namun, karena mangga tidak begitu dikenal di sana, banyak orang yang merasa bingung tentang mangga dan kemudian menganggapnya sakral karena merupakan hadiah dari Mao.

PinterPolitik.com

Setelah resmi menjadi presiden tiga periode, Presiden Xi Jinping berlakukan ekonomi komando era Mao Zedong. Kebijakan tersebut dapat dilihat dari adanya peresmian “kantin komunitas” di perumahan Fengqing, di pusat Kota Wuhan, Tiongkok.

Kantin itu dikelola oleh negara dan diresmikan sejak 1 November lalu. Banyak warga Tiongkok mengantri untuk membeli makanan yang diproduksi secara massal.

Xi memerintahkan pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengontrol rantai pasokan makanan dengan membuat depo komunitas mandiri untuk melayani kompleks-kompleks perumahan.

Pusat layanan akan dibangun pada 100 rumah tangga. Luas pusat layanan harus bersifat komprehensif, yakni minimal 30 meter persegi. Depo ini menyediakan berbagai toko antara lain toko serba ada (toserba), kios sayur, kantin, dan semua kebutuhan komunitas, – termasuk pula kantor pos dan binatu.

Kantin dan toko-toko negara seolah menyegarkan kembali ingatan akan ekonomi pasar era Mao Zedong dimana rantai pasok makanan akan diatur pemerintah. Padahal saat ini, Tiongkok dapat dianggap sebagai suatu negara yang maju dan makmur.

Lantas, kebijakan tersebut pun mengundang ketidaknyamanan kalangan atau orang-orang tua yang telah merasakan kepemimpinan Mao Zedong saat semua akan diatur oleh pemimpin.

Salah seorang warga mengatakan keresahannya, “Kami baru saja makan sampai kenyang, dan sekarang kembali ke ekonomi komando lagi,” keluh seorang warga bernama Zhang Jianping dari wilayah Jiangsu.

Dirinya juga mengeluhkan terkait spekulasi perang yang menjadi satu-satunya alasan mengapa Tiongkok kembali ke ekonomi terencana. Adapun salah satu warga berpendapat bahwa ini merupakan strategi Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk memisahkan diri dari peradaban Barat.

Lalu, mengapa Xi mengimplementasikan kembali kebijakan itu?

Bayang-Bayang Resesi?

Suatu kebijakan dapat berhubungan dengan kebijakan yang lain. Begitu juga pada kebijakan dari segi kesehatan masyarakat dan ekonomi yang harus berkesinambungan dan menjadi tantangan besar semua negara, khususnya untuk dan pasca menghadapi pandemi Covid-19.

Saat ini, Tiongkok menerapkan “Zero-Covid Policy” yang bertujuan untuk mencegah peningkatan penularan virus secara massal dan kematian warga. Meskipun demikian, kebijakan itu tidak banyak diterima oleh masyarakat Tiongkok karena telah menyebabkan kerusakan ekonomi yang mendalam serta menebar rasa frustasi yang mendalam.

Di samping itu, Juru Bicara PKT Sun Yeli menganggap kebijakan “Dynamic Zero” telah berjalan efektif dalam menjaga tingkat penularan dan menekan tingkat kematian. Dia juga mengklaim kebijakan ini mampu menstabilkan keadaan sosial dan ekonomi.

Sejak bulan April hingga Juni tahun ini, ekonomi Tiongkok tidak menunjukkan pertumbuhan karena terlalu fokus untuk memerangi varian Omicron. Misalnya saja, kebijakan lockdown di Kota Shanghai yang membuat ekonomi daerah itu terganggu telah membuat warga frustasi.

Pada kuartal III (July-September) perekonomian Tiongkok sempat tumbuh sebesar 3,9 persen year-on-year (yoy). Angka ini dinilai telah melampaui ekspektasi para ekonom yakni sebesar 3,4 persen.

Meskipun demikian, pertumbuhan ini tidak lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di kuartal I (Januari-Maret) sebesar 4,8 persen yoy dan masih di bawah target resmi pemerintah yakni sebesar 5,5 pesen.

Angka pertumbuhan dinilai terbebani oleh sejumlah kebijakan lockdown pemerintah sehingga menekan aktivitas bisnis. Faktor tersebut telah membuat sejumlah bank investasi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok ke kisaran 3 persen. Di samping itu, tingkat pengangguran perkotaan mengalami kenaikan hingga 5,5 persen pada September.

Oleh karena itu, kebijakan ekonomi komando tampaknya dianggap Xi sebagai jawaban atas ancaman ekonomi Tiongkok dan dampak kebijakan lockdown yang nyatanya membuat masyarakat lebih frustasi.

Lantas, mengapa Xi menerapkan kebijakan yang tertutup dan justru seolah akan “menjatuhkan” ekonomi negara itu lebih dalam lagi?

Maoisme Di-Romantisasi?

Pada umumnya, pemimpin Tiongkok menerapkan aliran konfusianisme dimana mereka cenderung bertindak sebagai orang tua di dalam suatu grup maupun organisasi sehingga mereka juga cenderung melakukan kontrol otoriter.

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Harry Hui dan Chen K. Tan dalam tulisan mereka yang berjudul “Employee Motivation and Attitudes in the Chinese Workforce” dalam Handbook of Chinese Psychology.

Menurut Farh dan Cheng dalam publikasi yang berjudul An Examination of Three-Way Interactions of Paternalistic Leadership in China oleh Wai Kwan Laua, Zhen Lib, dan John Okpara menjelaskan kepemimpinan paternalistik adalah gaya kepemimpinan yang memadukan disiplin dan otoritas yang kuat dengan kebajikan kebapakan dan integritas moral yang terbungkus dalam suasana personalistik.

Pada publikasi tersebut, dinyatakan tiga dimensi penting dari kepemimpinan paternalistik antara lain otoriter, kebajikan, dan kepemimpinan yang bermoral.

Lebih lanjut, Redding dan Cheng dalam publikasi yang sama seperti sebelumnya mengamini bahwa paternalisme merupakan elemen utama dari kapitalisme Tiongkok. Masih dengan publikasi serupa, Cheng mengklaim bahwa kepemimpinan paternalistik terdiri dari terdiri dari dua kategori perilaku yaitu shi-en alias memberikan bantuan dan li-wei alias mengilhami kekaguman atau ketakutan.

Dengan keterpilihannya sebagai presiden tiga periode, Xi tampaknya memiliki kuasa yang begitu besar dalam menerapkan pemerintahan yang otoriter dan paternalistik. Bukan hanya itu, dengan kuasa ini dia juga akan lebih leluasa dalam bertindak sehingga dia akan mengukuhkan diri sebagai orang paling berkuasa di Tiongkok sejak Mao Zedong selaku pendiri PKT.

Padahal, sejak Mao tiada, para elite Tiongkok pernah bersumpah tidak akan lagi menciptakan konsentrasi kekuasaan hanya pada satu tokoh sehingga mereka pada akhirnya membentuk sistem kepemimpinan kolektif yang tidak resmi, batasan masa jabatan, dan usia pensiun untuk jabatan tinggi.

Ketika Xi berkuasa pada tahun 2012, harapan reformasi tampaknya terlalu besar. Bahkan, Xi sempat dikritik oleh eks pejabat tinggi PKT Cai Xia yang menyebut pemerintahannya menyerupai Uni Soviet di era Stalin dan Tiongkok-nya Mao.

Oleh karena itu, romantisme Mao dianggap sebagai peran penting dalam menunjukkan keunggulan ekonomi politik. Menurut Mao penting untuk mengeksplorasi bagaimana suprastruktur politik dan ideologis mempengaruhi basis ekonomi.

Dengan penerapan paternalistik plus romantisme Mao Zedong, Xi mampu mempertahankan tiga dimensi penting kepemimpinan paternalistik yakni otoriter, kebajikan, dan kepemimpinan yang bermoral, sambil menunjukkan bahwa ekonomi komando dapat memberikan kebajikan bagi orang-orang melalui kantin negara yang hadir ketika kesulitan ekonomi dan kebijakan lockdown.

Lalu, jika mengacu pada hakikat aliran konfusianisme pemimpin Tiongkok, akankah muncul resistensi di negara yang begitu kuat level otoriter-nya?

Didemo Segera Lengser?

Awal mula demonstrasi tampaknya disulut oleh seorang warga Tiongkok bernama Peng Lifa. Dirinya menolak kebijakan lockdown dan kepemimpinan tiga periode Xi saat kongres PKT sedang berlangsung.

Peng menggantung spanduk penolakan di atas jembatan, di distrik Haidian, tepatnya di ibu kota Beijing pada 13 Oktober lalu. Saat ini, dirinya telah tertangkap dan tidak diketahui keberadaannya.

Adapun, fenomena lainnya yang sempat menggegerkan rakyat Tiongkok yaitu gerakan revolusi Tiongkok yang muncul setelah Xi berhasil menjadi presiden tiga periode dan dipicu oleh kebijakan lockdown.

Masyarakat yang memprotes Xi menolak kepemimpinan Xi dengan berbagai slogan anti-pemerintah, seperti “Kebebasan, bukan lockdown“, “Kehormatan, bukan kebohongan”, “Reformasi, bukan regresi”, dan “Pemilu, bukan kediktatoran.”

Meskipun dilakukan melalui bilik toilet, berita demonstrasi ini langsung disensor oleh pemerintah. Pembicaraannya bahkan dihapus dari berbagai platform media sosial.

Selain itu, sejak 14 Oktober yang lalu demonstrasi yang menuntut Xi agar segera lengser juga muncul dari anak muda China di seluruh dunia seperti London (Inggris), New York (AS), Amsterdam (Belanda), Paris (Prancis) dan Seoul (Korea Selatan). Aksi ini juga dipicu oleh “Zero-Covid Policy” sehingga pemerintah dianggap otoriter dan diminta segera lengser.

Dengan demikian, kiranya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan ekonomi komando yang diterapkan oleh Xi dipengaruhi oleh ambisinya untuk memperkuat kekuasaan di partai dan mengontrol masyarakat melalui romantisasi pemerintahan Mao Zedong.

Xi kemudian tampak banyak menerima protes untuk segera mundur karena kebijakan lockdown yang pada akhirnya melemahkan perekonomian Tiongkok dan sikap otoriter pemerintahannya. Demonstrasi bahkan telah menjalar hingga ke berbagai belahan dunia dan masih akan menarik untuk menantikan dampak maupun kelanjutannya. (Z81)

Perang Dingin berubah dari kompetisi tiga poros

PinterPolitik.com

“Political power grows out of the barrel of a gun”.

:: Mao Zedong (1893-1976), founding father Republik Rakyat Tiongkok ::

Belum lahirnya konsesi politik – sering diartikan sebagai kondisi ketika pihak yang kalah mengakui secara terbuka keunggulan lawannya – pasca Pilpres 2019 memang membuat banyak pihak khawatir terkait kondisi Indonesia dalam waktu-waktu ke depan.

Pasalnya, polarisasi yang telah terjadi sejak sebelum pemungutan suara mengakar cukup dalam di masyarakat. Kerusuhan 22 Mei 2019 lalu kemudian menjadi kulminasi kondisi politik yang ada, apalagi dengan dugaan tunggangan pihak tertentu di belakangnya. Hal inilah yang membuat banyak pihak mempertanyakan jalan keluar apa yang harusnya diambil oleh elite-elite politik nasional untuk mengatasi kebuntuan politik yang ada.

Wacana cohabitation alias “politik kumpul kebo” – di mana kubu Prabowo Subianto diajak masuk ke koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – memang terus digalang oleh banyak pihak. Partai Demokrat disebut sebagai faksi paling awal yang mencoba mencari titik tengah kebuntuan politik ini.

Belakangan, wacana ini disebut-sebut diambil alih dan digerakkan oleh PDIP sendiri sebagai partai pemenang Pemilu 2019, sekaligus pengusung utama Jokowi. Walaupun demikian, cohabitation belum mendapatkan momentumnya, seiring masih disidangkannya gugatan kubu Prabowo yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Baca: Siasat PDIP, Political Twist “Kumbo”)

Jurnalis senior asal Selandia Baru, John McBeth dalam tulisan terbarunya di portal Asia Times menyinggung tentang hal ini. Dalam bahasa yang lebih general, McBeth menyebutkan bahwa belum terjadinya konsesi politik ini menunjukkan bahwa  tidak ada perdamaian yang mudah di awal periode kedua kekuasaan Jokowi.

Selain membahas secara keseluruhan arah politik kubu-kubu yang ada, ia juga menyinggung konteks yang disebutnya sebagai “disgruntled soldiers” atau ketidakpuasan yang nyatanya ada di kubu tentara. McBeth bahkan menyinggung posisi mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang disebutnya ada di sekitar gerakan militer yang mendukung Prabowo, pun dalam kaitan hubungannya dengan gerakan macam Alumni 212.

Ia juga menyinggung bagaimana kondisi ini memang menjadi ujung proses “de-Gatot-isasi” atau pembersihan pengaruh Gatot dari militer pasca dicopot dari jabatannya sebagai Panglima TNI dan pensiun dari militer.

McBeth juga menyinggung soal posisi-posisi penting di militer yang sebelumnya ditempati oleh “orang-orangnya” Gatot, kini telah beralih ke tokoh-tokoh baru, seiring tongkat komando yang kini ada di Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Namun, menurutnya, sekalipun telah memiliki kontrol lewat Panglima TNI Hadi Tjahjanto, tantangan hubungan sipil-militer akan terus menghantui Jokowi di periode kedua kekuasaannya ini.

Konteks yang digambarkan oleh McBeth ini tentu menarik karena menjadi wajah pertautan militer dalam konteks kekuatan politik dan legitimasi pemerintahan Jokowi. Sebagai kubu yang dipandang memiliki kekuasaan atas senjata, posisi militer ini tentu menentukan posisi politik Jokowi – hal yang pernah dijadikan doktrin politik oleh Mao Zedong di Tiongkok.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah solusi apa yang akan diambil Jokowi?

Political Power out of Gun?

Sebagai pemimpin terbesar Tiongkok, Mao Zedong dikenal sebagai orang yang punya pendekatan khusus ketika berbicara tentang militer dan kekuatan politik.

Giri Deshingkar dari Institute of Chinese Studies, New Delhi menyebutkan bahwa Mao Zedong adalah satu-satunya pemimpin yang menulis secara detail doktrin politik dan militernya, sebelum Deng Xiaoping juga melakukannya di kemudian hari.

Karena militer erat hubungannya dengan senjata, maka kekuasaan politik dalam pemikiran Mao tidak bisa dilepaskan dari ujung senjata. Setidaknya hal ini bisa dilihat dalam salah satu ungkapan paling terkenal yang melekat pada sosok Mao yang berbunyi: “Political power grows out of the barrel of a gun” – kekuasaan politik bertumbuh dari ujung barel senjata.

Ungkapan ini pertama kali diucapkan Mao pada 7 Agustus 1927 dalam sebuah rapat darurat Partai Komunis Tiongkok. Di tahun-tahun selanjutnya, penggalan kata-kata itu menjadi kutipan yang identik dengan Mao.

Walaupun konteksnya untuk menekankan pentingnya pengambilalihan kekuasaan di awal-awal Republik Rakyat Tiongkok, namun kata-kata Mao itu seolah menjadi penegas kekuatan politiknya secara keseluruhan: datang dari ujung senjata.

Ini kemudian menjadi gambaran secara kesuluruhan model dan sistem pemerintahan Tiongkok di bawah kekuasaan pria yang salah satunya dijuluki sebagai “lingdao hexin” atau “pemimpin inti” tersebut. Beberapa sumber menyebut bahwa ada suatu masa ketika hanya dalam 4 tahun, tercatat sampai 45 juta orang menjadi korban politic out of the barrel of a gun ala Mao. 

Mao juga dituduh bertanggungjawab atas tewasnya 500 ribu orang cendikiawan dan kelompok liberal. Konteks ini tentu menarik, mengingat golongan cendikiawan dan kelompok liberal tentu saja menjadi orang-orang yang cukup terpandang di masyarakat dan punya dampak politis jika menggerakkan massa.

Sementara secara total, pemimpin yang dianggap paling berjasa untuk Tiongkok ini disebut bertanggung jawab atas meninggalnya sekitar 70 juta jiwa dan menjadikannya “pemimpin paling kejam” di dunia.

Secara moral, aksi Mao ini tentu bisa dianggap sebagai hal yang kejam. Namun, dalam kaca mata politik kekuasaan, ini adalah cara yang efektif untuk memperkuat kekuatan politiknya. Mao bisa mengamankan kekuasaannya sekaligus meminimalisir ancaman dari pihak-pihak yang bisa merongrongnya.

Dengan kata lain, political power grows out of the barrel of a gun ini menjadi jalan Mao mewujudkan keseimbangan politik dalam pemerintahannya.

Dalam konteks Indonesia saat ini, kerusuhan 22 Mei 2019 lalu dengan jatuhnya korban yang disebut-sebut akibat ditembak dengan peluru tajam, menunjukkan adanya kuasa senjata dalam konteks politik elektoral tersebut.

Ini sekaligus menjadi bukti pembalik bahwa kekuasaan Jokowi akan mudah digoyang jika tak punya kuasa atas mereka-mereka yang punya senjata – dalam hal ini kubu militer. Bayangkan jika kerusuhan tersebut tidak mampu ditangani dan melahirkan gejolak yang lebih besar, kekuasaan Jokowi secara keseluruhan tentu saja bisa terancam.

Kondisi ini menjadi pembenaran kata-kata Mao Zedong bahwasanya kekuatan politik bisa muncul dari ujung senjata. Siapa yang menguasai ujung senjata, maka dialah yang akan mampu menjadi kuat secara politik.

Tulisan McBeth seperti disinggung di awal, secara jelas menggambarkan hal itu. Persoalannya tinggal penyelesaian seperti apa yang akan dilakukan oleh Jokowi. Tentu sulit membayangkan Jokowi akan menggunakan cara-cara Mao Zedong yang menggunakan konfrontasi – si vis pacem para bellum alias perdamaian tercipta dengan cara perang.

Bahkan, jika Jokowi menggunakan cara yang “serupa”, efek yang ditimbulkan tentu saja akan buruk bagi bangsa dan negara secara keseluruhan. Konflik dan kekacauan bisa saja timbul dalam skala yang lebih besar. Dengan demikian, konsesi adalah satu-satunya cara membuat hasil yang lebih baik di Pilpres kali ini.

Menuju Konsesi Politik 2.0

Di negara-negara yang menganut demokrasi, konsesi politik – biasanya dilakukan dalam bentuk concession speech atau pidato konsesi dan yang sejenisnya – menjadi jalan untuk meredakan ketegangan politik pasca kontestasi elektoral.

Konsesi politik yang pertama kali terjadi dalam sejarah – dalam konteks demokrasi tentunya – adalah yang dikirimkan oleh William Jennings Bryan kepada William McKinley dalam bentuk telegram dua hari setelah Pilpres Amerika Serikat (AS) di tahun 1896.

Sementara yang terbaru, pasca Pilpres AS 2016 lalu, Hillary Clinton dipuji oleh banyak pihak karena memberikan concession speech dan meminta pendukungnya untuk kembali bersatu dan mengupayakan pembangunan negara.

Dalam konteks Indonesia, jika berkaca ke belakang pada Pilpres 2014, konsesi politik memang pada akhirnya berhasil tercipta. Kala itu Prabowo mengakui keunggulan Jokowi dan mengakhiri perseteruan politik yang terjadi di masyarakat – sekalipun dalam waktu yang agak lama baru terjadi.

Kini, konteks konsesi politik tersebut menjadi sangat penting. Pasalnya, Pilpres 2019 jauh lebih panas dan bahkan telah berujung pada jatuhnya korban jiwa. Kontestasi elektoral di tahun ini juga lebih terlihat persimpangannya dalam konteks apa yang disebut Mao Zedong sebagai kekuatan politik dari ujung senjata.

Publik tentu berharap kondisi politik saat ini bisa cepat terkendali. Setidaknya Jokowi dan Prabowo bisa segera bertemu. Kalaupun pada akhirnya terjadi cohabitation atau pembentukan pemerintahan bersama, itu tentu jauh lebih baik dibandingkan konfrontasi yang tak berkesudahan. (S13)