Dan akupun berharap, semoga kita tak berpisah~ 

Tampaknya, sejumlah politisi masih berharap untuk bergabung di pemerintahan menjelang pemerintahan baru nanti di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Sejumlah pernyataan dan manuver politik-pun akhirnya dilakukan.

Hmm, menurut kalian, gimana? Mungkinkah harapan mereka diwujudkan oleh Pak Prabowo? 

PinterPolitik.com

Filsuf Prancis, Michael Foucault pernah berujar dengan ketus bahwa sejarah itu tidak linier, melainkan selalu berulang. Saat ini, nampaknya kita akan melihat apa yang dimaksudkan oleh Foucault, bahwa peristiwa lima tahun lalu dalam politik Indonesia akan terulang kembali.

Selepas Pilpres 2014, enam partai politik (parpol) pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendeklarasikan diri sebagai koalisi permanen untuk lima tahun. Enam parpol tersebut adalah Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Demokrat.

Namun sayang, belum genap dua tahun, PPP dari kubu Romahurmuziy tergiur untuk menapaki jejak kekuasaan dan masuk ke dalam koalisi pemerintah. Langkah ini kemudian disusul oleh Golkar dan PAN. Alhasil, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai bahwa secara de facto, koalisi dengan cita-cita lima tahun itu pada akhirnya selesai.

Kini, peristiwa itu nampaknya akan berulang, bahkan mengalami upgrade yang cukup mengejutkan. Tidak perlu menunggu dua tahun, bahkan sebelum pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 nanti, partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga Uno seperti Demokrat dan PAN telah menunjukkan niatan untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Tidak hanya itu, secara mengejutkan, Gerindra sepertinya akan meninggalkan pos sebagai partai oposisi, singgasana yang sudah sepuluh tahun didudukinya. Praktis, hanya PKS yang sepertinya konsisten berada di luar pemerintah.

Berbeda dengan parpol lain seperti Demokrat dan PAN, langkah Gerindra terbilang mengejutkan karena dinilai telah mengkhianati pendukung dan sekaligus semakin menegaskan bahwa partai-partai politik di Indonesia begitu pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan. Lantas pertanyaannya, mengapa fenomena ini begitu lazim dalam geliat perpolitikan tanah air?

Absennya Ideologi

Melihat dua fenomena Pilpres terakhir, nampaknya tepatlah pendapat pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno yang mengutarakan bahwa perbedaan arah politik antarpartai hanya terjadi saat kampanye Pemilu. Setelahnya, partai-partai yang berseberangan akan berlomba-lomba untuk pindah haluan ke koalisi partai yang memenangi kontestasi politik.

Tidak hanya itu, Adi juga menambahkan bahwa fenomena ini dapat dibaca sebagai absennya konflik ideologi yang kuat. Artinya, koalisi parpol boleh jadi hanya diikat oleh gravitasi kekuasaan, alih-alih memperjuangkan kesamaan ideologi. Imbasnya, pergulatan politik antar parpol tidak ubahnya seperti pasir-pasir besi yang tinggal menunggu magnet kuat mana yang akan membuatnya menempel.

Pada hematnya, pergulatan politik Indonesia pernah mengalami masa di mana parpol berseteru dengan sangat ideologis pada Pemilu 1955. Pada saat itu, parpol dapat dipetakan dalam spektrum politik yang jelas dan tegas.

Spektrum partai agama Islam misalnya, terlihat jelas dalam diri Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Spektrum partai nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI), dan aliran kiri tegas terlihat di Partai Komunis Indonesia (PKI).

Perbedaan spektrum partai ini tidak hanya persoalan perbedaan di atas kertas semata, melainkan memperlihatkan tegasnya perbedaan visi. Hal ini tampak misalnya pada ketegangan antara Masyumi dengan Presiden Soekarno.

Kelompok M. Natsir di Masyumi memang cukup keras mengkritik kebijakan-kebijakan Soekarno, makin kukuh memperjuangkan arah politik Islam di panggung nasional, serta tak sepaham dengan Soekarno yang makin dekat dengan tokoh-tokoh PKI.

Namun, setelah terbitnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, terjadi homogenitas politik melalui sistem pemerintahan yang dijalankan secara autokratis. Praktis, tidak terdapat corak politik beragam seperti yang nampak pada rezim Orde Lama.

Untuk menciptakan politik yang stabil, Soeharto menempatkan Golkar yang mengusung visi nasionalis sebagai partai dominan. Uniknya, dominasi partai nasionalis tetap terasa bahkan hingga setelah reformasi. Kendati partai Islam hadir, nyatanya partai-partai tersebut tidak memiliki perbedaan program yang signifikan dengan partai-partai nasionalis, terkecuali sikapnya atas peran Islam dalam kehidupan publik dan politik.

Praktis, Indonesia kerap digambarkan sebagai negara dengan demokrasi yang cacat karena hubungan antara warga negara dan parpol cenderung didasarkan pada patronase dan klientelisme daripada kompetisi terprogram ataupun ideologi.

View this post on Instagram

Tak hanya Nasdem, Prabowo berencana temui pimpinan parpol lain. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 14, 2019 at 4:04am PDT

Hal ini berbeda dengan demokrasi yang umumnya terjadi di negara-negara maju, di mana politik biasanya terstruktur di sekitar sumbu kiri-kanan yang dapat diidentifikasi. Parpol di Indonesia tidak menawarkan alternatif kebijakan dan ideologi yang diartikulasi dan dibedakan secara jelas untuk pemilih.

Diego Fossati dalam penelitiannya yang berjudul The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour (2019) sebenarnya memberikan angin segar terkait keberlangsungan ideologi partai dalam perpolitikan tanah air. Fossati menyoroti Pilpres 2019 yang menawarkan artikulasi ideologis dan perbedaan visi yang jelas selama masa kampanye. Konsekuensinya, terjadi polarisasi ekstrem yang begitu melelahkan kala itu.

Namun, dengan langkah politik Prabowo yang hendak masuk ke dalam pemerintah, angin segar itu sepertinya hanyalah angin sepoi yang akan segera berlalu.

Kondisi ini menegaskan pendapat ilmuwan politik Dan Slater dan Kuskridho Ambardi yang mengemukakan bahwa politik Indonesia lebih didominasi oleh “kartel” partai yang dicirikan oleh keinginan bersama untuk bagi-bagi jatah jabatan (spoils of office), alih-alih perbedaan ideologi atau kebijakan.

Akibatnya, partai-partai Indonesia sangat terbuka untuk menjalin “koalisi pelangi” yang sangat luas, beragam secara ideologis, serta terdiri dari partai Islam dan non-Islam.

Butuh Suara Kiri?

Jika ditelusuri, pangkal dari transformasi parpol di Indonesia menjadi parpol pragmatis adalah ketika Soeharto memutuskan untuk menciptakan homogenitas politik. Pada hematnya, Soeharto memiliki niatan baik sebab saat itu Indonesia adalah negara yang terseok-seok dalam pertumbuhan ekonomi karena ketegangan politik yang tidak kunjung mereda.

Soeharto akhirnya memilih untuk menciptakan homogenitas politik dan memilih fokus dalam membangun ekonomi. Sebagai salah satu langkah kebijakannya, ia menciptakan konglomerasi dan sentralisasi pembangunan. Sementara dalam politik, partai-partai mengalami fusi atau digabung dalam kelompok yang memiliki kesamaan ideologi.

Setelah reformasi, nyatanya sistem ini terus berlanjut dan sepertinya telah menjadi kebiasaan politik yang sukar untuk diubah. Akarnya tentu pada persoalan tingginya biaya politik dan masyarakat yang terbiasa dengan “politik uang”. Hasilnya, parpol berlaku seperti korporasi, mencari sponsor yang siap mendanai sepak terjangnya dalam pergulatan politik.

View this post on Instagram

Di antara Gerindra dan Demokrat, Jokowi pilih mana? Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 13, 2019 at 5:15am PDT

Pertanyaannya, siapa yang mampu mendanai parpol? Tentu para pengusaha dan konglomerat. Praktis, yang terjadi bukanlah diskursus politik, melainkan business to business semata.

Noam Chomsky – yang disebut oleh The New York Times sebagai intelektual paling penting saat ini – dalam bukunya How the World Works (2011), dengan gamblang menuturkan bahwa di balik pemerintahan di berbagai belahan dunia terdapat kepentingan korporasi-korporasi kaya dalam upayanya menjaga status quo.

Atas masifnya politik sebagai alat korporasi, para pegiat pemikir kiri mulai memunculkan narasi mengenai mungkin harus adanya parpol yang menyuarakan suara kiri. Tujuannya? Tentu untuk menciptakan iklim konflik ideologis yang intens. Ini diperuntukkan untuk melawan dominasi kapitalisme yang selama ini bermesra ria dengan pemerintah.

Terlebih lagi, kemenangan partai kiri, SYRIZA di Yunani pada 25 Januari 2015 adalah momen yang sangat bersejarah terkait pertama kalinya di negara dunia kapitalis Barat yang maju dimungkinkan untuk membentuk suatu pemerintahan mayoritas yang berakar di gerakan kiri. Kemenangan historis SYRIZA ini merupakan perubahan dramatis dalam korelasi kekuatan antara kelas buruh dan kapital di Yunani.

Akan tetapi, melihat pada kasus Pilpres 2019, kendatipun terdapat parpol kiri, sehingga terjadi diskursus politik yang sangat ideologis di Indonesia, besar kemungkinan itu hanya dijadikan jargon politik untuk meraup suara dari kelas buruh. Konteks ini sangat relevan dengan pernyataan Niccolo Machiavelli bahwa penguasa akan menggunakan kepercayaan mayoritas untuk mempertahankan kekuasaannya.

Pada akhirnya, manuver politik Prabowo, tidak hanya memperlihatkan politik pragmatis semata, melainkan juga memperlihatkan absennya ideologi di partai politik. Sepertinya, ini bukan soal dibutuhkannya suara kiri ataupun suara kanan, mengingat besar kemungkinkan itu hanya akan menjadi jargon politik. Yang kita butuhkan sepertinya adalah pengentalan ideologi parpol, yang entah kapan akan terjadi. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“They want us to rebel, so that it makes easier for them to kill us and put us in jails” – Joey Bada$$, penyanyi rap asal AS

Video yang berisikan ancaman untuk memenggal Jokowi tersebut direkam dalam demonstrasi di depan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu lalu. Beberapa demonstran lain juga tampak di hadapan kamera menyoraki pernyataan pria tersebut dan berbicara mengenai harapannya akan perubahan di Indonesia.

Pria berinisial HS tersebut akhirnya dilaporkan oleh Tim Jokowi Mania dan telah ditangkap serta ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi di Kabupaten Bogor. Tidak hanya HS, seorang wanita yang merekam video tersebut juga dilaporkan oleh kelompok tersebut sebagai penyebar video.

Terkait video dan penangkapan HS, Kapolres Kota Tangerang, M. Sabilul Alif, mengunggah responsnya di akun Instagramnya. Melalui unggahan tersebut, Sabilul mengkritik bahwa tindakan pria tersebut berasal dari pengaruh radikalisasi dan mengancam kesatuan Indonesia, serta nilai kebhinekaannya.

Sekarang saya semakin melihat dan percaya, bahwa Negaralah biang kerok terorisme. Agama hanyalah tertuduh yg difitnah. Terorisme dibuat oleh negara untuk kepentingan negara. Agama hanya dijadikan dalih seolah agama permisif atas terorisme padahal negara produsennya.

— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) May 12, 2019

Selain Sabibul, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, turut berkomentar. Menurutnya, pihak manapun, termasuk Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, perlu menahan diri agar tidak memprovokasi pendukungnya dalam melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan.

Menanggapi pernyatan tersebut, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, menilai Ace ingin membangun opini dan ketakutan di masyarakat. Menurutnya, hal itu diucapkan agar pihak BPN Prabowo-Sandi turut terseret ke persoalan hukum.

Dari polemik ini, beberapa pertanyaan pun kemudian timbul. Mengapa pria tersebut melontarkan pernyataan ancaman kekerasan tersebut? Lalu, apakah dampak pernyataan tersebut bagi Jokowi? Apakah benar ancaman tersebut benar-benar mengancam Jokowi?

Kekerasan Politik

Ancaman untuk melakukan pemenggalan bisa jadi hanya merupakan ekspresi kekesalan individu tersebut terkait dugaan kecurangan Pemilu dan ketidakpuasannya terhadap Jokowi. Seperti yang dijelaskan oleh Sarah Sorial dalam tulisannya yang berjudul “The Expression of Anger in the Public Sphere”, ekspresi kemarahan sering kali diungkapkan sebagai respon terhadap ketidakadilan.

Namun, pernyataan itu belum tentu diekspresikan sebagai kekesalan kolektif – mengingat Prabowo dan Sandi telah mengimbau para pendukungnya untuk tidak bertindak di luar hukum dan menjaga tutur kata.

Meskipun begitu, dengan semakin ramainya isu dugaan kecurangan Pemilu dan upaya people power di masyarakat, kemungkinan akan ancaman tersebut bisa jadi benar-benar tumbuh.

Menurut Samuel Huntington dalam bukunya yang berjudul Political Order in Changing Societies, kekerasan dalam politik mungkin saja terjadi apabila institusi-institusi politik yang ada tidak memperbolehkan atau tidak memberikan mekanisme pelibatan bagi kelompok yang termobilisasi.

Sejalan dengan penjelasan Huntington, Laia Balcells dalam tulisannya yang berjudul “Political Violence” menyebutkan bahwa institusi – seperti aturan, norma, keyakinan, dan organisasi – memiliki keterkaitan dengan kecenderungan akan terjadinya perilaku sosial, termasuk kekerasan politik. Menurut Balcells, apabila masyarakat merasa puas dan melihat kehadiran inklusivitas dalam institusi, maka potensi kekerasan tidak akan ada.

Dengan ketidakpuasan dan tidak terakomodasinya suatu kelompok masyarakat, tidak menutup kemungkinan metode-metode asimetris – seperti teror – akan digunakan dalam melemahkan pemerintah. Metode-metode tersebut digunakan dalam kondisi asymmetric warfare – di mana kekuatan yang terdistribusi antar-pihak yang berkonflik tidak setara.

Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, kondisi asimetris ini bisa dilihat dari posisi Jokowi sebagai petahana yang punya semua instrumen hukum di belakangnya, sementara hal tersebut tentu saja tidak dimiliki oleh Prabowo.

Namun, bagaimana terbatasnya pengakomodasian oleh institusi politik dapat mengarah pada kekerasan politik dan konflik asimetris?

Apabila masyarakat merasa puas dan melihat kehadiran inklusivitas dalam institusi, maka potensi kekerasan tidak akan ada.
Share on X

Kekerasan politik dan konflik asimetris akibat tidak terakomodasinya suatu kelompok pernah terjadi dalam sejarah. Salah satu yang bersejarah adalah Revolusi Prancis 1789 – revolusi yang diakhiri dengan berbagai eksekusi tokoh politik.

Revolusi yang disebut-sebut sebagai peristiwa penting dalam sejarah dunia tersebut terjadi akibat beberapa faktor. Peter Campbell dari University of Sussex menjelaskan bahwa revolusi ini dimulai dari kesenjangan sosial antar-kelompok di masyarakat yang menguntungkan kelompok bourgeoisie (borjuis) dengan hak-hak istemewanya.

Di samping tumbuhnya gagasan-gagasan baru pada Abad Pencerahan, institusi-institusi politik yang ada juga terlalu berfokus untuk memenuhi kepentingan sosial dan fiskal kelompok elite Prancis. Tiga golongan kawula negara dalam pemerintahan Prancis – golongan pertama (bangsawan), golongan kedua (pendeta), serta golongan ketiga (rakyat biasa) – juga saling terpecah secara politik.

Golongan ketiga pun khawatir bahwa kelompoknya akan kalah dalam pemungutan suara atas reformasi hak fiskal istimewa apabila kedua golongan lainnya menolak. Akibatnya, golongan ini memutuskan kedaulatan nasionalnya sendiri, berupa pembentukan Majelis Nasional.

Kelompok proletar juga turut memperkeruh suasana dengan menginisiasi berbagai keributan dan beberapa metode kekerasan asimetris, yaitu penyerangan terhadap istana-istana bangsawan. Sang monarki, Louis XVI, pun akhirnya tidak dapat mencegah terjadinya revolusi yang pada akhirnya membuatnya dieksekusi mati.

Dengan melihat apa yang terjadi di Prancis pada masa lampau, apakah mungkin potensi kekerasan politik terkait konteks pasca-Pemilu 2019 tumbuh?

Apabila kita perhatikan kembali atas apa yang terjadi di Prancis, titik balik revolusi tersebut terjadi ketika golongan ketiga merasa tidak terwadahi kepentingannya dan membentuk majelis tersendiri.

Bila dibandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, bisa jadi para pendukung Prabowo-Sandi juga merasa tidak terwadahi kepentingannya. Isu dugaan kecurangan Pemilu misalnya, dianggap kurang diberikan respons oleh pihak KPU dan Bawaslu.

Selain itu, berbagai ekspresi gagasan dan pandangan diduga juga terancam dengan berbagai instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari beberapa tokoh oposisi yang diduga mulai dijegal melalui berbagai kasus hukum, seperti dugaan bahwa Kivlan Zen melakukan makar.

Manuver Jokowi?

Namun, bisa saja, kecil kemungkinan kekerasan politik dapat terjadi di Indonesia. Dalam bukunya, Balcells menjelaskan bahwa kekerasan politik juga tidak mungkin terjadi apabila institusi-institusi yang ada bersifat sangat represif, sehingga menutup kemampuan organisasi dan pihak yang hendak mendorong terjadinya kekerasan politik.

Manuver ini bisa dilihat dari bagaimana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mulai membentuk Tim Asistensi Hukum guna melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum atas berbagai tindakan dan ucapan yang dianggap melanggar pasca-Pemilu 2019.

Beberapa tokoh oposisi juga mulai terjegal berbagai persoalan hukum, seperti Ahmad Dhani dan Bachtiar Nasir. Politisi PAN Eggi Sudjana beberapa waktu lalu juga menjadi tersangka dalam kasus kejahatan terhadap keamanan negara dan makar.

View this post on Instagram

Sempat viral, pria yang ingin penggal Presiden ditangkap Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #viral #penggaljokowi #makar #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 13, 2019 at 12:57am PDT

Sejalan dengan berbagai upaya-upaya represif tersebut, kubu Jokowi juga bisa jadi menggunakan isu ancaman pemenggalan dan isu people power yang disebut inkonstitusional untuk mendukung kebijakan represifnya. Kubu Jokowi-Ma’ruf bisa saja memberikan konotasi negatif terhadap kubu Prabowo-Sandi melalui ancaman yang dilihat tidak berlegitimasi tersebut.

Upaya tersebut bisa dijelaskan melalui konsep propaganda transfer atau pengasosiasian. Menurut Magedah E. Shabo dalam bukunya yang berjudul Techniques of Propaganda and Persuasion, propaganda transfer merupakan upaya pengasosiasian akan sesuatu hal terhadap hal atau pihak lainnya.

Pengasosiasian tersebut pun dapat bersifat positif maupun negatif. Terkait upaya untuk menegasikan lawan politiknya, pengasosiasian biasanya dilakukan dengan membentuk citra dan konotasi negatif pada pihak lawan.

Upaya ini pernah dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam beberapa pidatonya, Trump juga menyebut Anti-Fascists (Antifa) sebagai ancaman radikal bagi negaranya. Antifa sendiri merupakan kelompok ekstrem sayap kiri yang memiliki citra negatif akibat berbagai tindakan kekerasannya.

Hampir sama dengan apa yang terjadi di Indonesia, sebuah video berisikan beberapa anggota Antifa, yang melontarkan keinginannya untuk membunuh Trump sempat diungkap oleh Tucker Carlson dalam acara televisinya di saluran FOX News.

Dengan berbagai citra buruk tersebut, Trump akhirnya mengasosiasikan kelompok tersebut dengan partai lawan, yakni Partai Demokrat AS, meskipun hal tersebut belum tentu benar. Asumsi yang ditumbuhkan oleh Trump adalah tumbuhnya gerakan radikal Antifa akan semakin menjadi-jadi apabila Partai Demokrat AS memenangkan Pemilu Sela 2018.

Jika kita melihat apa yang dilakukan Trump di AS, apakah hal serupa juga dilakukan oleh kubu Jokowi-Ma’ruf?

Pengasosiasian ancaman pemenggalan tersebut terhadap hal-hal yang berkonotasi negatif tampaknya bisa dilakukan. Hal ini terlihat dari bagaimana Ace yang menyebut ancaman tersebut sebagai provokasi yang diinisiasi oleh pihak BPN Prabowo-Sandi. Selain itu, Sabilul juga mengaitkan ancaman pria tersebut dengan pengaruh radikalisasi yang mengancam kesatuan Indonesia. Isu radikalisme memang menjadi salah satu serangan kepada kubu Prabowo-Sandi.

Sebelumnya, kubu Jokowi-Ma’ruf telah melakukan propaganda transfer terhadap gerakan people power yang digembar-gemborkan oleh kubu Prabowo-Sandi dalam mengatasi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Upaya tersebut terlihat dari bagaimana gerakan tersebut diasosiasikan dengan hal-hal yang berkonotasi negatif, seperti tindakan inkonstitusional, tindakan provokatif, dan tindakan yang mengganggu stabilitas keamanan.

Dengan pengasosiasian tersebut, lirik rapper Joey Bada$$ di awal tulisan pun menjadi relevan. Terbatasnya upaya penyelesaian isu kecurangan Pemilu mendorong masyarakat untuk menjalankan protes pada pemerintah.

Namun, di saat yang sama, pemerintah menggunakan kritik dan protes tersebut sebagai upaya kriminalisasi. Entah akan berapa lagi korban yang akan berlabel tersangka dan terdakwa. Terlepas fakta bahwa ancaman pemenggalan adalah sepenuhnya salah, namun jangan sampai hal tersebut menjadi preseden yang menutupi berbagai persoalan lain. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]H[/dropcap]ayo, masih ingat gak nih kisah Mahfud MD yang tidak mungkin jadi pendingin di Pemilu 2019 karena dituduh nggak netral?

Nah, baru-baru ini kita dikagetkan lagi dengan sesuatu yang heboh tentang Pak Mahfud lagi cuy. Bahkan dalam waktu singkat, langsung meledak layaknya bom atom pertama kali diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Hehehe.

Tidak tau kenapa, Mahfud MD yang biasanya dikenal sebagai tokoh penengah, bahkan dinilai sebagai tokoh senior yang dapat dijadikan role model bagi kaum muda dan tua, kini beberapa kali membuat pernyataan kontroversial.

Memang sih, tingkah lakunya yang menunjukkan keberpihakan ke salah satu paslon tidak dapat dipungkiri. Tapi meski mempunyai keberpihakan, apa gak sayang dengan nama baik yang sudah dipupuk sejak lama jadi ikut tergerus? Ah, namanya juga politik, urusan nama baik ya nanti dulu. Upsss.

Nah, terkait hal itu, belum lama ini ketika wawancara di salah satu stasiun televisi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019 ini memenangkan suara di provinsi yang berpenduduk garis keras dalam hal agama. Doi menyebutkan beberapa provinsi tersebut seperti Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

Waduh, kok ya ada-ada aja, harusnya profesor kan mempertimbangkan narasi yang akan digunakan dalam berucap, kira-kira berpotensi membuat perpecahan bangsa apa enggak tuh. Hadeh, kalau sudah begini kan repot jadinya.

Kenapa Mahfud MD yang dikenal sebagai tokoh penengah, bahkan dinilai sebagai tokoh senior yang dapat dijadikan role model bagi kaum muda dan tua, kini beberapa kali membuat pernyataan kontroversial?
Share on X

Akibat kicauan dari Mahfud MD itu. Sampai-sampai jagat sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram penuh dengan pemberitaan yang sama. Belum lagi kalau grup-grup chat WhatsApp keluarga dicek satu per satu hehehe. Waduh, apa gak takut ya? Mulut netizen ini pedes-pedes loh pak. Hehehe.

Tidak hanya mendapat kritik netizen, doi juga mendapat kritik pedas dari Ketua Devisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Imelda sari. Doi menilai bahwa Mahfud MD tidak mengetahui sejarah penyebaran agama Islam di beberapa provinsi, salah satunya Sumatera Barat. Imelda juga meminta agar kalau tidak tahu sejarahnya jangan pernah asal ngomong!  Tuh kan, langusung kena semprot.

Terlepas dari ungkapan kontroversialnya, kalau kita pikir lebih dalam, kira-kira kenapa ya Mahfud MD kok tiba-tiba ber–statement seperti itu? Padahal 2014 lalu, doi kan menjadi ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta Rajasa.

Hmmm, apa jangan-jangan karena doi sedang cari posisi untuk lima tahun yang akan datang ya? Upsss, kan jadi negative thinking. Semoga saja tidak ya, sayang nama baik doi runtuh kalau hanya karena jabatan. Hehehe. (F46)

PinterPolitik.com

Golkar Sepakat Kerjasama dengan KPK Soal Peningkatan Integritas Parpol https://t.co/osimwCdXwQ pic.twitter.com/vevWRYrlqF

— Partai Golkar (@DPP_Golkar) September 18, 2017

Sebaiknya KPK fokus untuk memberantas korupsi. Soal pencegahan korupsi itu menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Segera tuntaskan Kasus e-KTP dan BLBI agar kepercayaan dan simpati masyarakat kepada KPK tetap terjaga. Wacana untuk meningkatkan integritas partai politik, biarkan menjadi tanggung jawab masing-masing partai. Tak usah mencampuri urusan rumah tangga orang, jika urusan dalam rumahmu belum selesai.

Aksi ini memang kontroversial, tapi juga mengundang tanya, ada apa di balik semua ini? Mari kita lihat bersama. Bisa jadi ini hanyalah manuver KPK untuk mencari ‘suaka’ atas gempuran bertubi-tubi dari pansus angket DPR. Relasi antara KPK dan DPR akhir-akhir ini seperti tikus dan anjing, mana mungkin bisa terjalin kerja sama yang baik? Think about it.

Ini bisa menjadi sandungan bagi KPK karena akan memunculkan asumsi publik bahwa KPK dan Golkar terlibat politik ‘tukar guling’. KPK mencari dukungan ke Golkar atas serangan pansus angket DPR, sedangkan Golkar berupaya membebaskan big boss dari belitan korupsi e-KTP yang sedang ditangani KPK agar elektabilitas partai tak menurun. Maka, untuk mengantisipasi agar rumor tersebut tak muncul, sebaiknya KPK tetap fokus pada tugas pokok untuk memberantas korupsi dan mengabaikan hal-hal yang hanya untuk kepentingan politik. Relnya KPK adalah ranah hukum bukan ranah politik.

Korupsi itu layaknya ‘hama’ yang sudah kelewat akut menyerang sebuah tanaman, maka harus dicabut hingga ke akar-akarnya. Maka, pemberantasan korupsi harus dimulai dari pusat. Silahkan usut dan tuntaskan kasus BLBI dan e-KTP, jangan dibiarkan menggantung.  Tetap lanjutkan operasi tangkap tangan (OTT) di daerah-daerah tapi jangan sampai mengabaikan korupsi di pusat yang sebenarnya merupakan akar dari korupsi Indonesia. (dari berbagai sumber/K-32)

pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan beberapa lembaga survei telah menunjukkan kalau pasangan calon (paslon) nomor urut dua Petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat dan paslon nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno berhak mengikuti Pilkada putaran kedua yang akan berlangsung 19 April nanti.

Tersisihnya paslon nomor urut satu AHY-Sylviana Murni, membuat parpol pendukung sebelumnya mulai mencari posisi. Di sisi lain, kedua paslon yang maju ke Pilkada putaran kedua pun tak kalah sibuk merangkul suara parpol demi memantapkan posisi dalam meraih kemenangan.

Menurut seorang sumber, parpol yang sebelumnya mendukung paslon nomor urut satu telah mulai bermanuver, salah satunya dengan cara menduakan dukungan. Mereka mendekati tak hanya paslon nomor urut dua, tapi juga menjajaki kemungkinan ke paslon nomor urut tiga.

Sumber tersebut mengatakan, sikap mendua ini diduga akibat dalam tubuh partai tersebut memang tidak solid. “Pada putaran kedua ini, sebenarnya mereka juga menginginkan satu suara, tapi dilihat dari internal partai itu sendiri ada kubu lain yang lebih suka mendukung paslon nomor dua,” kata sumber tersebut.

Tidak solidnya dukungan ini, tentu berefek pada ikatan politik partai dengan kubu paslon yang akan didukung. Sehingga para elit partai pun berharap ketidakharmonisan di internal partai ini bisa segera teratasi, agar partai bisa memberikan suara yang bulat pada paslon yang didukung.

Kondisi mendua ini ternyata tak hanya diderita satu partai saja, tapi juga yang lainnya, terutama yang awalnya mendukung paslon nomor urut satu. Bahkan, sumber tersebut memperkirakan ada partai yang bahkan para elitnya pun terindikasi terbelah dalam memberikan dukungan paslon tertentu di putaran kedua Pilkada DKI. “Semua masih bisa berubah. Masih cair ini,” pungkasnya. (Suara Pembaruan/Fit/R24)

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari lagi, sejumlah partai politik (parpol) mulai melakukan berbagai manuver dengan memberikan dukungan pada pasangan calon (paslon) yang mereka anggap lebih unggul dan kemungkinan besar maju sebagai gubernur DKI Jakarta.

pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Bila dilihat dari ketiga paslon yang diusung oleh parpol terbesar saat ini, masing-masing juga mendapatkan dukungan dari parpol lain. Pasangan nomor satu, Agus-Silvy dari Demokrat juga mendapat dukungan dari PKB, PAN, dan PPP. Pasangan nomor dua, Ahok-Djarot, selain diusung PDI Perjuangan, juga ada Nasdem, Hanura, dan Golkar. Sementara paslon nomor tiga, Anies-Sandi, dibelakangnya terdapat Gerindra dan PKS.

PKB yang awalnya sempat mendukung paslon nomor dua, berangsur-angsur berubah sikap dengan membelot ke paslon nomor satu, bahkan menyatakan sebagai pendukung utama paslon itu. Salah satu penyebabnya, disinyalir akibat kericuhan yang terjadi saat sidang Ahok, di mana Gubernur DKI non aktif dan pengacaranya tersebut, dituding tidak menghormati Ketua Rais PBNU KH Ma’ruf Amin.

Walaupun Ma’ruf Amin sendiri sudah memaafkan Ahok, namun mereka ternyata lebih memilih pindah haluan ke paslon lain. Berdasarkan informasi yang diperoleh, masalah dukung mendukung ini juga bisa diartikan sebagai manuver politik PKB. Isu perombakan kabinet memungkinkan jumlah kursi yang didapat PKB akan dikurangi oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut sumber tersebut, para elit partai sudah mengetahui rencana itu, sehingga dimainkanlah manuver dalam Pilgub DKI sehingga partai punya posisi tawar. “Posisi tawar ini yang paling memungkinkan bila kadernya sebagai menteri dikurangi, sehingga mereka bisa beralih ke koalisi Cikeas. Bila tidak, maka partai siap mendukung Ahok-Djarot diputaran kedua,” kata sumber tersebut, Jumat (10/2). (Suara Pembaruan/R24)