PinterPolitik.com

“All this capital, it’s like I left the caps lock on. It’s like every time I plot a return I seem to shift the game” – Drake, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Negosiasi atas posisi-posisi pemerintahan yang akan dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya tengah berlangsung alot. Di tengah-tengah negosasi yang alot tersebut, beberapa permintaan lain turut mencuat.

Layaknya Tom Hanks yang mencantumkan poin tambahan dalam negosiasi alotnya di film Bridge of Spies (2015), kini Gerindra sepertinya juga membuat tawaran tambahan lain bagi pemerintah, berupa konsep pemerintahan di sektor pangan dan energi.

Partai yang sempat dirumorkan mengincar jatah menteri pertahanan ini justru tampaknya lebih menginginkan sektor lain. Bisa jadi, keinginan Gerindra untuk menyasar sektor-sektor tersebut diutarakan untuk menghindari jatah-jatah lain yang telah disasar oleh parpol dan pihak lain.

Guna mewujudkan keinginannya tersebut, partai berlambang burung garuda tersebut telah berkumpul di kediaman Prabowo beberapa waktu lalu. Mungkin, seperti apa yang dilakukan oleh sebagian besar mahasiswa, Gerindra ingin proposal tersebut semenarik mungkin bagi Presiden Jokowi.

Rapat Jajaran Dewan Pembina Partai @Gerindra hari ini di Kediaman Pak @prabowo di Hambalang. pic.twitter.com/i0LDDMWyqo

— JESSY DHEA MERLINDA (@DheaMerlinda) July 19, 2019

Tidak tanggung-tanggung, bagaikan paket komplet, tawaran konsep tersebut nantinya boleh jadi juga disertai dengan penentuan jatah menteri di kabinet Jokowi 2.0 bila diterima. Beberapa posisi menteri yang dinilai bisa ditarget oleh Gerindra adalah menteri pertanian, menteri kelautan dan perikanan, menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), menteri koordinator bidang kemaritiman, hingga menteri badan usaha milik negara (BUMN).

Beberapa pertanyaan pun kemudian timbul. Mengapa Gerindra mengincar posisi-posisi pemerintahan di sektor pangan dan energi? Ada apa di sektor-sektor tersebut?

Modal Politik

Upaya Gerindra untuk mengincar posisi-posisi pemerintahan di sektor pangan dan energi merupakan salah satu taktik partai tersebut dalam mempersiapkan diri dalam jangka panjang hingga Pemilu 2024. Oleh sebab itu, posisi di sektor-sektor tersebut bisa saja menjadi modal politik bagi partai tersebut.

Mengacu pada tulisan milik Kimberly L. Casey dari University of Missouri, St. Louis, yang berjudul Defining Political Capital, modal politik dapat didefinisikan sebagai kombinasi atas berbagai macam modal untuk tujuan dan tindakan politik.

Modal politik dalam tulisan tersebut dipahami layaknya modal yang digunakan dalam melakukan bisnis dan aktivitas ekonomi. Dalam menghasilkan modal politik, diperlukan juga upaya produksi yang mana dapat dipahami sebagai upaya suatu aktor politik untuk mengumpulkan sumber-sumber politik.

Upaya produksi ini turut terjadi dalam berbagai tingkatan pasar politik. Dalam tulisannya, Casey memberikan empat pasar politik di mana pertukaran di antara modal-modal ini terjadi, yaitu Pemilu, pembuatan kebijakan, institusi, dan opini publik.

Layaknya berinvestasi dengan modal ekonomi, para politisi juga menginvestasikan modal dan sumber politiknya guna mendapatkan keuntungan politik. Bisa jadi, dengan modal politik yang dimilikinya dalam pasar opini publik – biasanya dilihat berdasarkan perolehan suara – yang cukup besar, Gerindra ingin mengumpulkan modal lainnya, yaitu modal yang diperoleh dari pembuatan kebijakan dan institusi.

Dari sinilah Gerindra mungkin melihat posisi-posisi strategis di sektor pangan dan energi dapat menghasilkan modal yang penting baginya dalam menyongsong 2024.

Modal politik merupakan kombinasi atas berbagai macam modal untuk tujuan dan tindakan politik
Share on X

Casey menjelaskan bahwa untuk berkompetisi memperebutkan modal dan sumber politik yang ada dalam tingkatan pasar Pemilu, politisi perlu juga terlibat di dua pasar lainnya, yaitu pembuatan kebijakan dan institusional. Kebijakan yang diberlakukan oleh politisi biasanya akan bermanfaat karena dapat dijadikan basis bagi masyarakat dalam memilih dalam Pemilu.

Pengajuan konsep ala Gerindra ini bisa jadi upaya partai tersebut untuk memperbaiki kebijakan tersebut sehingga dapat memperoleh modal politik untuk menyongsong Pemilu 2024. Jika kita tilik kembali, Prabowo dan Gerindra memang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi dalam bidang pangan dan energi.

Namun, seperti yang dibilang oleh Casey dalam tulisannya, sumber modal politik bisa bervariasi, termasuk sumber ekonomi. Sumber-sumber ekonomi dapat dikonversi menjadi modal politik, seperti dengan cara apropriasi (appropriation) oleh pemegang jabatan.

Mungkin, di sektor ini pula apropriasi semacam ini dapat berlangsung. Sektor energi misalnya, banyak melibatkan konsesi dan kerja sama investasi yang dilakukan di bidang pertambangan mineral yang dikenal banyak melibatkan banyak industri besar.

Bisa jadi, dengan adanya penguasaan sektor-sektor tersebut, pertukaran modal politik di bidang tersebut lebih banyak terjadi di kubunya sehingga politisi-politisi lain, termasuk parpol pendukung Jokowi, tidak memiliki akses yang luas terhadap sumber-sumber politik tersebut.

Pihak Asing?

Selain untuk mengakumulasikan modal politik, keinginan Gerindra untuk menguasai dua sektor tersebut bisa juga berkaitan dengan penguasaan pihak-pihak asing. Pasalnya, sektor pangan dan energi sering kali bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan perusahaan asing.

Dalam pusaran kekuatan ekonomi dunia oleh negara-negara berdasarkan teori sistem dunia (world-system) milik Immanuel Wallerstein, Indonesia merupakan negara semi-pinggiran (semi-periphery). Tentu, sebagai negara semi-pinggiran, Indonesia turut menjadi tempat bagi penguasaan sumber-sumber daya alam oleh kelompok negara-negara inti (core).

Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila struktur sosial dan politik Indonesia sering kali bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi pihak asing, terutama dari negara-negara yang lebih core dibandingkan Indonesia.

View this post on Instagram

Gerindra ajukan proposal posisi pemerintahan di sektor pangan dan energi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #gerindra #proposal #energi #pangan #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 22, 2019 at 2:42am PDT

Akibatnya, posisi-posisi di pemerintahan yang berkaitan dengan sumber daya alam, seperti sektor pangan dan energi, turut menjadi wadah bagi kepentingan asing. Dalam hal ini, keinginan Prabowo dan Gerindra untuk menduduki sektor-sektor tersebut dapat menjadi penentu bagi kepentingan asing tersebut.

Sektor pangan misalnya, menjadi esensial karena perannya dalam pemenuhan kebutuhan primer manusia. Tiongkok misalnya, menghadapi permintaan makanan yang semakin tinggi seiring bertumbuhnya ekonomi negara tersebut – berujung pada peningkatan investasi agrikultur dan perikanan di negara-negara lain seperti Indonesia.

Bila kita telisik kembali, beberapa perusahaan Tiongkok memang tengah memiliki investasi di bidang agrikultur di Indonesia, terutama industri kelapa sawit.

Salah satu perusahaan tersebut adalah Tianjin Julong Group yang mengelola dua kebun sawit dan dua fasilitas pemroses sawit total seluas 24.000 hektar di Kalimantan – hendak meluaskan kebunnya hingga 500.000 hektar. Selain Julong, terdapat juga ZTE yang mengelola 30.000 hektar kebun sawit di Kalimantan.

Selain sektor pangan, beberapa kepentingan asing juga bersentuhan dengan sektor energi. Blok Masela misalnya, merupakan proyek pengembangan hulu minyak dan gas (migas) yang berhasil disepakati oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dengan beberapa perusahaan asing, yaitu Inpex Corporation dari Jepang dan Royal Dutch Shell dari Belanda-Inggris.

Selain Blok Masela, pemerintah Indonesia juga ditengarai memiliki megaproyek pengembangan laut Indonesian Deepwater Development (IDD) yang bernilai sekitar Rp 70 triliun dengan perusahaan raksasa migas asal Amerika Serikat, yaitu Chevron. Jonan pun sempat mengunjungi AS guna membahas proyek tersebut beberapa bulan lalu.

Meskipun begitu, entah apa intensi dari Prabowo dan Gerindra terkait kepentingan-kepentingan asing tersebut. Boleh jadi, Gerindra menginginkan dukungan politik dari negara-negara tersebut guna menyongsong Pemilu 2024. Seperti yang dijelaskan oleh Arye Hillman dan Heinrich Ursprung dalam tulisan mereka, kepentingan perusahaan-perusahaan asing turut memengaruhi dinamika dukungan dalam politik domestik.

Pada intinya, jatah jabatan di sektor energi dan pangan dalam kabinet Jokowi 2.0. bisa jadi berujung pada akumulasi modal-modal politik guna memperoleh keuntungan politik bagi Gerindra di masa mendatang. Mungkin, lirik rapper Drake bisa menggambarkan hal tersebut. Dengan modal yang cukup, dinamika persaingan (game) politik yang ada pun bisa saja dapat berubah. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen Jokowi tampaknya perlu dalih yang rasional untuk meyakinkan publik bahwa performa ekonomi sedang berjalan baik meski terdapat ketidakpastian akibat gejolak ekonomi global, terutama terkait trade-war yang berlangsung antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS).

Pasalnya, sejauh ini, belum terlihat strategi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi perang dagang tersebut. Padahal, di sisi lain, produk-produk Tiongkok mulai membanjiri pasar Indonesia.

Strategi kebijakan yang dimaksud adalah: bagaimana pemerintah melindungi pebisnis lokal dari serangan masif produk Tiongkok akibat perang dagang yang berlangsung?

Terus terang saja, hal ini tergolong dilematis. Apalagi jika melihat total nilai investasi Tiongkok sebesar 800 juta dolar AS untuk pengerjaan 501 unit proyek di Indonesia sejak 2014. Hal tersebut dapat mengindikasikan Indonesia tak dapat berbuat lebih terhadap penetrasi produk Tiongkok.

Tentu, Jokowi tak mungkin membatalkan program-program infrastruktur saat ini. Mengingat pembangunan infrastruktur adalah ambisi ekonomi Jokowi sekaligus merupakan kredibilitasnya politiknya. Tapi, konsekuensinya adalah kondisi ekonomi tetap berada dalam ketidakpastian (uncertainty).

Padahal, hubungan Indonesia-Tiongkok selama ini mengalami defisit, terutama untuk beberapa produk impor seperti bahan kimia organik, besi dan baja, plastik, pupuk, kendaraan dan bahan kimia anorganik. Ekonomi memang tidak stabil, tapi di sisi lain pemerintah juga tak bisa membendung ekspansi Tiongkok. Idealnya, pemerintah harus menahan program-program ambisiusnya untuk mengembalikan stabilitas ekonomi.

Hal itu misalnya, dikemukakan oleh Faisal Basri, bahwa untuk menjaga stabilitas ekonomi saat ini pemerintah harus mengurung niatnya untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Pasalnya, kenaikan dolar telah membuat pengeluaran impor bahan baku dan pembayaran tenaga kerja makin besar. Terutama, untuk proyek pembangunan jalur bawah tanah MRT.

Hal senada juga diungkapkan oleh Rizal Ramli bahwa pemerintah selalu mengatakan kondisi ekonomi sedang dalam keadaan baik, faktanya trade balance atau neraca perdagangan pada per Januari-Mei 2018 mengalami defisit 2,83 miliar dolar. Ini berarti, nilai impor membludak daripada nilai ekspor.

Pengamat ekonomi dari INDEF, Enny Sri Hartati, juga mengungkapkan keresahan serupa dalam tulisan “Di Balik Perang Dagang” seperti diberitakan Kompas (10/7) kemarin.

Menurut Enny, impor bahan baku dan modal memang meningkat, tapi di saat yang sama justu terjadi deindustrialisasi. Peningkatan impor barang modal yang masif tidak terserap di sektor industri, tetapi justru untuk memenuhi percepatan infrastruktur. Padahal, jika proyek infrastruktur disiapkan dengan perencanaan dan peta jalan yang matang, tentu akan memacu industrialisasi, sayangnya hal demikian tidak terjadi.

Anehnya, meski terjadi impor modal yang begitu masif, namun penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi sangat minim. Tercatat, serapan tenaga kerja pada tahun 2015 sebesar 7,72 juta jiwa atau sekitar 6,39 persen. Tahun 2016 sebesar 7,71 persen atau turun 0,01 jiwa, sementara pada 2017 sektor ini hanya menyerap 7,16 juta jiwa. Artinya dalam periode 2015-2017 tenaga kerja di sektor konstruksi menyusut 0,56 juta orang.

Mana janji ekonomi meroket P @jokowi ? https://t.co/mwEMlwRJ4C

— Fadli Zon (@fadlizon) July 8, 2018

Problem di atas belum ditambah dengan penguasan investasi modal Tiongkok di sektor e-commerce yang sudah sejak lama menjadi perbincangan. Data Google dan AT Kearney, misalnya, mengatakan selama periode tahun 2012 hingga Agustus 2017 menyebutkan nilai investasi Tiongkok kepada perusahaan start-up terus meningkat signifikan, yakni dari senilai US$ 44 juta menjadi US$ 3 miliar.

Beberapa perusahaan Tiongkok yang memberikan modal kepada perusahaan start up Indonesia adalah Alibaba Group, yang berinvestasi sebesar US$ 1,1 miliar kepada Tokopedia, Tencent yang menanamkan investasi ke Gojek senilai US$ 1,2 miliar, sementara, JD.com juga menyuntikan investasi sebesar US$ 500 juta kepada Traveloka, Expedia, East Venture, Hillhouse Capital Group dan Sequouia Capital.

Bahan Bakar Politik

Melihat problem di atas, terdapat kemungkinan bahwa kondisi ekonomi seperti ini dapat menjadi semacam pengajuan “mosi tidak percaya” oposisi terhadap pemerintah. Tentu, hal tersebut dapat terjadi bilamana isu-isu lain misalnya, politik identitas tidak lagi mendapatkan ruang dalam konstelasi politik 2019.

Dan, tampaknya demikian, apalagi jika benar pasangan Jokowi untuk Pilpres 2019 adalah Mahfud MD. Tentu, ruang politik identitas akan tertutup, mengingat koalisi yang terbentuk adalah mereka yang berasal dari spektrum politik nasionalis-religius.

Faktanya, kritikan berbau ekonomi tersebut telah dilakukan oleh Prabowo dengan mengkritik persoalan ekonomi di era pemerintahan Jokowi, salah satunya adalah utang negara yang mencapai Rp 9 triliun.

Mungkin Memang agenda rezim ini bikin Indonesia hancur disaat transisi dunia pak… kl liat Malaysia, kita cuma bisa ngiri… ????

Masa menteri ekonomi terbaik dunia, ekonomi Indonesia bisa sekarat dan balik utang keIMF??? ??? https://t.co/zHZYpTFj2k

— TempoyakBusuk (@jasbird1) June 23, 2018

Dalam konteks lain, Prabowo juga mengkritik sistem ekonomi noeliberal dengan merujuk pada pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Prabowo sistem neoliberal telah gagal mensejahterakan rakyat. Bahkan dia menilai Trickle Down Efect (efek menetes ke bawah) adalah konsep ekonomi yang salah kaprah karena menjadikan si kaya menjadi kaya. Tentu, ini adalah manuver-manuver politik ekonomi Prabowo untuk melibas habis kinerja pemerintahan Jokowi.

Memang, ini bukan kali pertama Prabowo mengkritik masalah ekonomi. Sejak Pilpres 2014 Prabowo telah melakukan hal serupa. Marcus Mietzner dalam “Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy and Political Contestation in Indonesia” pernah bilang apa yang dilakukan Prabowo Subiato adalah mengikuti jejak populisme klasik, misalnya dengan menyerang perusahaan-perusahaan asing yang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia serta menggambarkan elit politik sebagai kroni dari parasit asing. Hal tersebut, dilakukan Prabowo untuk memposisikan diri depan publik sebagai tokoh anti–asing.

Hal tersebut jelas berbeda dengan citra Jokowi sebagaimana dijelaskan Lucky Djani dan Olle Tornquist dalam buku “Dilemmas of Populist Transaction: What are the prospects now for popular politics in Indonesia” bahwa praktik praktik populisme Jokowi lebih pada bagaimana memproyeksikan diri sebagai kalangan non-elit seperti praktik blusukan. 

Tapi, hal mencengangkan jelang Pilpres 2019 adalah Prabowo semakin mendapatkan spare parts baru untuk dijadikan sebagai serangan-serangan politik. Hal tersebut didukung oleh nilai rupiah yang melorot, kenaikan harga minyak dunia dan perang dagang yang berimbas pada ekspansi produk-produk Tiongkok ke Indonesia.

Prabowo: Negara Kita Hidupnya dari Utang, Kalau Nggak Utang Nggak Gajian https://t.co/0n0FRCJqQm

— Citra (@CitraShanie) March 30, 2018

Tentu, jika pemerintah tidak cepat melakukan antisipasi terhadap perang dagang, dampaknya adalah publik akan semakin percaya jika Tiongkok memang memiliki kendali atas pemerintahan saat ini. Mengingat defisit perdagangan antara Tiongkok-Indonesia tak mampu diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi. Hal tersebut juga dibuktikan dengan pemberitaan media massa soal isu komunisme yang melekat pada Jokowi sejak 2017.

Survei Lembaga Monitor Indonesia, misalnya menempatkan Presiden Jokowi sebagai tokoh yang paling banyak diberitakan terkait calon presiden 2019, tapi sekaligus menjadi tokoh yang paling dekat dengan pemberitaan negatif, terutama terkait komunisme.

Hal di atas, tentu mengkonfirmasi jika peluang Prabowo untuk merebut hati rakyat semakin terbuka lebar. Bukan melalui isu-isu politik identitas,  melainkan isu ekonomi, mengingat sejauh ini pemerintah belum mengeluarkan sebuah kebijakan populis untuk mengatasi dampak dari gejolak ekonomi global.

Secara politik, situasi saat ini telah merugikan Jokowi, terutama akibat gejolak ekonomi global. Tapi, hal terpenting adalah bagaimana sang Presiden mampu membalikan fakta bahwa kondisi ekonomi saat ini berada dalam kondisi baik. Dengan begitu, ia bisa mempersiapkan perisai dari hujaman kritik dari oposisi seperti Prabowo. (A34)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]W[/dropcap]akil Ketua Umum Partai Gerindra Bidang Politik Dalam Negeri, Hubungan Antar Partai dan Pemerintah, Fadli Zon berpendapat bahwa kinerja Pansus Angket KPK tidak efektif karena sejauh ini belum menemukan bukti yang signifikan setelah melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin dan melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak. Hal ini menjadi salah satu alasan Gerindra keluar dari Pansus Hak Angket KPK. Selain itu, kehadiran Pansus Angket KPK yang diisi oleh partai-partai pro-pemerintah dinilai justru memiliki kesan melemahkan kinerja KPK.

Hal itu juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa pada Senin (24/7/2017). “Betul itu. Alasan pertama untuk membentuk pansus itu kan ada syarat. Bicara pembentukannya Ketua Pansus sekarang enggak memenuhi syarat yang sesuai dengan Tatib (tata tertib) DPR dan Undang-undang MD3,” ujar Desmond. Selain itu, kata Desmond, pembentukan Pansus juga bermasalah karena tidak diikuti oleh semua fraksi. Fraksi Demokrat, PKB, dan PKS hingga saat ini tak kunjung mengirim perwakilan ke Pansus Angket KPK.

“Nah, kedua rapat-rapatnya juga seolah dadakan. Seperti ke Sukamiskin. Saya bilang tak setuju tapi mereka tetap berangkat. Saya bilang kalau mereka berangkat, Gerindra akan keluar. Nah, inilah yang membuat kami tidak bisa,” lanjut Desmond. Ia menambahkan, kunjungan Pansus ke Sukamiskin juga menunjukan itikad buruk terhadap KPK. Dengan meminta keterangan kepada koruptor, menurut dia, merupakan sebuah sinyalemen melemahkan KPK. Padahal, tujuan awal pembentukan Pansus justru untuk memperkuat KPK.

Melihat sepak terjang Gerindra, apakah ada indikasi keluarnya Gerindra dari Pansus KPK adalah untuk menggoyang pemerintahan Jokowi atau sekedar manuver untuk mengamankan posisi partai?

Pansus Hak Angket: “Balas Dendam” DPR Atas KPK?

Pembentukkan Pansus Hak Angket KPK menuai kritik di mata publik. Pansus yang semula dibentuk untuk menyelidiki transparansi maupun kinerja KPK dinilai akhir-akhir ini telah melenceng dari relnya. Oleh sebab itu, harus diadakan peninjauan ulang terhadap latar belakang maupun tujuannya. Perlu juga ada sosialisasi yang jelas kepada masyarakat terkait maksud dan tujuan Pansus untuk menghindari salah persepsi.

Akan tetapi, banyak kasus korupsi yang terjadi belakangan ini, ikut menyeret anggota dewan ke dalamnya. Ditambah lagi munculnya kasus mega korupsi KTP elektronik yang juga menyeret sejumlah nama anggota DPR membuat citra DPR semakin buruk di hadapan publik. Maka, tindakan DPR membentuk Pansus Angket KPK dinilai kurang tepat karena secara tak langsung memperlemah KPK dan juga semakin memperkuat stigma negatif masyarakat terhadap DPR.

Sejauh ini masyarakat menganggap bahwa pembentukan Pansus Hak angket KPK semata-mata sebagai ajang ‘balas dendam’ DPR kepada KPK. Ketidakjelasan kiblat maupun tujuan dari Pansus Angket ini rupanya dirasakan oleh pihak Gerindra. Hal ini menyebabkan fraksi Gerindra memilih keluar dari Pansus Angket karena menilai kinerja Pansus tidak efektif. Agenda pertemuan dengan para koruptor dinilai hanya untuk mencari-cari kesalahan KPK. Selain itu, pihak Gerindra juga menilai bahwa kehadiran Pansus Angket malah melemahkan posisi KPK untuk menangani kasus-kasus korupsi yang masih dan sedang terjadi.

Sikap Gerindra yang memilih keluar dari pansus dinilai tepat dan mendapat apresiasi dari banyak pihak. Aksi ini semakin menunjukan bahwa arah kepentingan pansus adalah melemahkan KPK dan sekaligus menghambat proses penanganan kasus KTP elektronik di KPK. Hal ini menjadi jelas bahwa kepentingan politik pansus adalah membela kawan-kawan DPR yang terlibat dalam KTP elektronik dan hal tersebut tidak menguntungkan bagi Gerindra untuk saat ini.

Selain berindikasi untuk memasung eksistensi KPK, manuver Gerindra juga patut dicurigai sebagai potensi untuk menekan posisi maupun elektabilitas pemerintahan Jokowi. Hal ini bukan tanpa alasan sebab Pansus Angket KPK setelah kepergian Gerindra hanya menyisahkan enam fraksi – Golkar, PDIP, PPP, Hanura, Nasdem dan PAN – yang merupakan partai-partai koalisi Jokowi. PAN juga kemungkinan akan mengikuti jejak Gerindra. Hal ini pada satu sisi, semakin memperburuk citra pemerintah Jokowi karena terkesan tidak mengambil langkah yang pasti dalam menghadapi kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan dari fraksi-fraksi partai yang mendukungnya. Pada saat yang sama hal ini justru menjadi senjata bagi Gerindra untuk menekan dan mengkritik pemerintahan Jokowi.

Selain itu, pertemuan kubu Gerindra dan Demokrat yang diagendakan terjadi hari ini (27 Juli 2017) akan memberikan tekanan bagi Jokowi menuju Pilpres 2019. Apabila koalisi berhasil disepakati, maka Jokowi akan mendapatkan lawan yang sepadan. Hasil pertemuan hari ini akan menentukan peta politik menjelang Pilpres 2019 nanti.

Apa yang Perlu Dilakukan Jokowi?

Keluarnya Gerindra dari keanggotaan Pansus Angket memiliki dua tendensi, yakni yang pertama semakin memperkuat argumen bahwa Pansus Angket KPK itu tidak mendapatkan dukungan mayoritas dan yang kedua, menempatkan Jokowi pada posisi dilematis. Jokowi seolah-olah tidak berdaya menahan keinginan partai-partai koalisinya melalui hak angket KPK.

Ini adalah posisi yang serba sulit bagi Jokowi. Misinya untuk memberantas korupsi dihambat oleh kepentingan partai-partai koalisinya. Pembentukan Pansus Angket KPK yang semula bertujuan untuk menyelidiki kinerja KPK ternyata tak berjalan semestinya. Justru seiring berjalannya waktu, kehadiran Pansus Angket KPK malah menyandera posisi KPK dan membuat presiden layaknya ‘singa tanpa taring’. Rupanya kubu Gerindra menyadari hal tersebut sehingga memilih untuk menarik diri dari Pansus Angket KPK. Namun, di balik semua itu hal ini dapat dilihat sebagai salah satu strategi politik yang dimainkan Gerindra untuk menggoyang pemerintahan saat ini.

Mundurnya Gerindra dari Pansus Angket KPK secara tak langsung berdampak pada posisi Jokowi. Posisi Jokowi menjadi semakin dilematis. Upayanya mendukung pemberantasan korupsi yang digalakan KPK berbenturan dengan kehadiran Pansus Angket yang mewakili kepentingan politis partai koalisinya. Jokowi sulit untuk menentukan pilihan.

Berdasarkan prinsip trias politica yang diadopsi Indonesia, Jokowi sebagai Presiden tak bisa melangkahi wewenang DPR selaku lembaga legislatif untuk membubarkan Pansus Angket. Maka, langkah yang mungkin bagi Jokowi adalah mengajukan usulan pembubaran Pansus Angket KPK melalui partai koalisinya. Namun, ini adalah misi yang mustahil karena fraksi-fraksi yang tergabung dalam Pansus Angket tersebut terlibat dalam kasus korupsi KTP elektronik.

Patut juga diwaspadai bahwa ada kemungkinan Gerindra memanfaatkan polemik antara Pansus Angket dan KPK untuk melemahkan elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019 nanti. Bisa saja ketakberpihakan PAN maupun Gerindra dalam Pansus Angket menjadi bukti bagi publik untuk melihat bahwa sebenarnya pemerintahlah yang melemahkan posisi KPK. Selain itu, bila Gerindra dan Demokrat sepakat untuk berkoalisi, maka Pilpres 2019 akan berjalan alot dan Jokowi mendapat lawan yang sepadan. Mengenai isu perombakan kabinet yang kembali mencuat bisa saja berdampak pada posisi Gerindra. Selain itu, berhembus kabar Gerindra mengincar jabatan dalam kabinet yang akan dirombak Jokowi. Selanjutnya, kita tunggu saja, kira-kira apa yang akan dilakukan Jokowi? (dari berbagai sumber/ K-32)