Kalian masih ingat kan Thanos di film-film Avengers dulu? Meskipun Thanos adalah villain, nggak sedikit orang malah setuju sama apa yang diperjuangkan Thanos. Thanos percaya kalau separuh populasi alam semesta perlu dihilangkan supaya dunia bisa hidup sejahtera. Kata Pak Thanos sih, ini karena sumber daya alam sangat terbatas jumlahnya. Yess, questions about resource availability dan jumlah manusia emang selalu jadi perhatian. Dengan tembusnya angka 8 miliar populasi dunia November kemarin, semua pun makin bertanya-tanya. Apakah Bumi ini sudah kebanyakan orang? Lho, terus, apa solusinya? Masa iya alasan ini jadi justifikasi buat Thanos? Bener nggak sih ancaman populasi yang terlalu banyak is real? Well, inilah politik di balik overpopulasi!

PinterPolitik.com

Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di awal pekan ini merilis laporan bertajuk World Population Prospects yang bertepatan dengan Hari Populasi Sedunia.

Hasil riset dalam laporan itu memprediksi bahwa penduduk dunia akan mencapai delapan miliar orang pada 15 November 2022 mendatang. Secara gradual, populasi juga disebut akan terus bertambah menjadi sekitar 8,5 miliar pada tahun 2030 serta 9,7 milar dua dekade setelahnya.

Selain itu, jumlah penduduk India akan menjadi yang terbanyak di bumi pada tahun 2050, yakni sebanyak 1,66 miliar sekaligus melampaui Tiongkok dengan perkiraan sekitar 1,317 miliar di tahun yang sama.

Sementara itu, populasi Indonesia sebesar 317 juta orang diprediksi akan tersalip oleh Nigeria dan Pakistan pada tahun 2050, masing-masing dengan 375 juta dan 366 juta jiwa.

Meskipun diiringi dengan nada optimisme, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB António Guterres mengingatkan bahwa pertumbuhan populasi akan berhadapan dengan ancaman nyata seperti krisis iklim, perang dan konflik, situasi darurat kemanusiaan, kelaparan, kemiskinan, hingga pandemi. Oleh karena itu, dia menyebut dunia masih dalam keadaan bahaya.

Menariknya, rilis laporan tersebut tak berselang lama dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kiranya memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan populasi.

Pada acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 di Medan, Sumatera Utara Kamis lalu, Presiden berharap kepada para ibu untuk mengendalikan kelahiran demi terciptanya sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang baik.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap agar setiap orang tua harus mengatur jarak kelahiran dan memprioritaskan hal-hal esensial seperti kecukupan gizi hingga pendidikan bagi anak.

Kendati tidak membatasi jumlah kelahiran, Kepala Negara agaknya mengajak masyarakat untuk berefleksi mengenai konsekuensi bertambahnya populasi secara tidak langsung.

Dengan menyinggung aspek gizi serta pendidikan, Presiden Jokowi bisa saja menginginkan setiap orang tua bersama-sama memahami bahwa keputusan memiliki anak saat ini tentu akan berhadapan dengan bermacam tantangan pelik, yang kiranya selaras dengan apa yang dikatakan Guterres.

Ya, setiap negara, termasuk Indonesia, terus berpacu dengan laju pertumbuhan populasi dan tantangan pemerataan kesejahteraan. Krisis seperti pandemi Covid-19 agaknya cukup menjadi pemantik bagi kesadaran pemerintah akan pentingnya kebijakan politik demografi yang tepat, beriringan dengan kebijakan lainnya secara komprehensif.

Lantas, mengapa politik demografi menjadi penting?

Jangan Berjudi dengan Mitos?

Frasa “demografi” kerap mengalami reduksi dengan sendirinya dan dianggap tidak lebih dari sekadar deretan angka. Nyatanya, dampak konkret dari dinamika kependudukan memiliki keterkaitan multi-aspek, termasuk dalam aspek politik.

Hal itu senada dengan apa yang dikemukakan Gary Freeman dalam jurnalnya yang berjudul Political Science and Comparative Immigration Politics. Freeman menyebut ilmuwan politik kerap melewatkan sorotan terhadap isu demografi. Padahal perubahan demografi mengakibatkan implikasi serius bagi politik.

Salah satu yang dicontohkan Freeman adalah mengenai bagaimana rumitnya proses politik di sejumlah negara dalam merumuskan regulasi tentang keimigrasian. Perumusannya menjadi kompleks dikarenakan perhitungan atas permasalahan domestik hingga dampak ekonomi serta aspek lainnya.

Berbicara mengenai politik demografi, teori laju pertumbuhan penduduk dari Thomas Robert Malthus cukup tepat menjadi pijakan. Dalam publikasinya yang berjudul Essay on Population, Malthus memberikan dasar untuk memahami dampak pertumbuhan penduduk.

Asumsi dasar Malthus adalah bahwa pangan menjadi hal yang penting bagi kelangsungan hidup. Di saat yang sama, hasrat alamiah manusia cukup sulit dibatasi sehingga pertumbuhan penduduk akan jauh lebih cepat dari ketersediaan bahan makanan.

Menurutnya, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan laju ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Hal inilah yang kemudian menjadi pangkal berbagai permasalahan ketika tidak dikelola dengan baik atau bahkan diabaikan.

Terdapat sejumlah bantahan terhadap teori ilmuwan ekonomi-politik dan demografi asal Inggris itu, seperti permasalahan kelahiran plus kelangkaan pangan yang dapat diatasi dengan perkembangan teknologi, perilaku demografi, dan distribusi kekayaan.

Akan tetapi, bantahan-bantahan itu belum mampu menjawab secara tuntas distribusi bahan pangan yang baik serta memutus korelasinya dengan laju pertumbuhan penduduk, seperti misalnya yang terjadi di banyak negara Afrika.

Bersamaan dengan itu, muncul aliran Neo-Malthusian yang digagas Paul Ehrlich dalam bukunya The Population Explosion. Mazhab ini menekankan persoalan serius yang muasalnya ialah efek pertumbuhan penduduk tak terkendali, lebih dari sekadar bahan pangan.

Ehrlich menyebut bahwa semakin banyaknya manusia di Bumi, kerusakan lingkungan menjadi bencana yang tak dapat dihindarkan seiring kian rumitnya pengaturan relasi di antara individu serta antar negara.

John Weeks dalam bukunya Population: An Introduction to Concepts and Issues mengutip pendapat sosiolog Prancis Emile Durkheim yang menekankan implikasi dari pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Akibat tingginya pertumbuhan penduduk, Durkheim menyebut akan timbul persaingan di antara penduduk itu sendiri untuk dapat mempertahankan hidup.

Dengan pola hidup yang semakin kompleks, upaya untuk memenangkan persaingan tentu akan menimbulkan akumulasi gesekan yang signifikan dalam berbagai lini mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik.

Di titik ini, mitos “banyak anak, banyak rezeki” menjadi semakin tak relevan dan kemungkinan semakin disadari pula oleh berbagai kalangan seiring waktu.

Apalagi, dampak nyata dari populasi yang tak terkendali dapat dilihat di berbagai sumber dan literatur, khususnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik India – sebagai negara dengan penduduk terpadat kelak sebagaimana diprediksi PBB.

Solusi dari gagasan Malthus sendiri terbagi menjadi dua cara, yakni preventive check (penundaan pernikahan, pembatasan pernikahan, serta penggunaan kontrasepsi) dan positive check (bencana alam, wabah penyakit, hingga peperangan).

Dari sekian pemecahan permasalahan demografi, maksimalisasi penggunaan kontrasepsi menjadi ihwal yang tampaknya dapat diperjuangkan berbagai negara saat ini untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, persis seperti anjuran penganut Neo-Malthusian.

Di Indonesia sendiri, politik demografi dengan mengadopsi salah satu opsi Neo-Malthusian di atas telah dilakukan di era Presiden Soeharto.

Lalu, bagaimana prospek politik demografi Indonesia ke depannya?

Enak Zaman Soeharto, Toh?

Permasalahan kependudukan ternyata telah ada sejak Indonesia masih seumur jagung. Pada dekade 50-an, kesehatan dan keselamatan ibu menjadi pemantik utama kesadaran sejumlah dokter saat itu ketika dihadapkan pada mitos “banyak anak banyak rezeki”.

Kepala Jawatan Kesejahteraan Ibu dan Anak di Kementerian Kesehatan dr. Julie Sulianti Saroso menjadi yang paling vokal. Dia menyarankan sebaiknya para ibu berani dan mau melakukan pembatasan kelahiran.

Mendapat kecaman keras dari banyak pihak, Menteri Kesehatan Johannes Leimena dan Presiden Soekarno langsung menegur dr. Sulianti Saroso. Sejak saat itu, gagasan pembatasan kelahiran kembali menjadi hal tabu.

Saat kepemimpinan diampu Presiden Soeharto, politik demografi mengalami kemajuan. Urbanisasi yang meningkatkan jumlah penduduk di perkotaan menjadi latar belakangnya saat itu.

Hadirlah program Keluarga Berencana (KB) dengan ditopang Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang kemudian berubah menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Meskipun jumlah keluarganya sendiri tidak ideal karena memiliki enam anak, Soeharto menginginkan Indonesia terdiri dari keluarga-keluarga kecil yang sejahtera dan tidak tercekik tuntutan ekonomi.

Bagi Soeharto, KB – program maksimal dua anak – adalah terobosan terbaik demi pengendalian jumlah penduduk Indonesia yang sangat mudah bertambah.

Ditambah, pada tahun 1987, Soeharto seolah mengikuti anjuran Neo-Malthusian dengan meresmikan pabrik alat kontrasepsi pertama di Indonesia.

Meskipun cenderung bertendensi paksaan karena pejabat daerah akan dicopot jika gagal menahan lonjakan penduduk, program KB Soeharto cukup sukses.

Berdasarkan data statistik BKKBN, tanpa program KB, penduduk Indonesia dapat menyentuh angka 340 juta jiwa pada tahun 2010. Dengan kata lain, Soeharto berjasa menekan 100 juta jiwa kelahiran penduduk baru.

Sayangnya, program KB seolah dilupakan segera setelah kepemimpinan Soeharto berganti di tahun 1998.

Namun, politik demografi Presiden Soeharto kiranya bisa ditiru dari refleksi saran Presiden Jokowi untuk mengendalikan kelahiran saat ini.

Akan tetapi, tantangan agaknya akan hadir terutama dari kelompok keagamaan yang memiliki argumen tidak ingin menolak rezeki atau menolak takdir. Dengan konsekuensi dampak buruk laju pertumbuhan penduduk tak terkendali, berbagai kontra narasi agaknya patut untuk dicoba.

Satu di antaranya adalah dengan menginternalisasi nilai dalam agama bahwa manusia juga diciptakan dengan akal dan pikiran sebelum membuat keputusan plus diwajibkan merawat bumi untuk keberlanjutannya.

Presiden Jokowi agaknya menyadari bahwa antitesis bonus demografi bisa saja menjadi bumerang ketika kualitas SDM Indonesia tidak memadai. Lalu, apakah Presiden Jokowi cukup bernyali untuk meniru politik demografi Soeharto? (J61)

PinterPolitik.com

Sebagian besar masyarakat tentu sepakat bahwa pernikahan adalah hal sakral karena memiliki nilai filosofis dan religius yang tinggi. Kesakralan nilai itulah yang dinilai membuat kritik membanjiri diskursus yang dibangun oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ketika menyatakan bahwa jika keluarga miskin berbesan akan menciptakan keluarga miskin baru.

Dari kritik kontekstual terkait alasan logis dan signifikansi etika inilah yang dianggap menyakiti golongan masyarakat tertentu, hingga kritik kepada Muhadjir ramai menghiasi lini masa maupun terlontar dari para elite di tanah air.

Memang, jika ditilik secara kontekstual maupun dari gambaran umum mengenai berbagai upaya pengentasan kemiskinan, peran negara dan pemerintah menjadi variabel paling menentukan. Hal ini senada dengan apa yang menjadi sari tulisan Michael Tanner berjudul How Government Causes Poverty.

Tanner menyebutkan bahwa dari segi apapun, poverty atau kemiskinan merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara. Mulai dari membangun sistem dan kebijakan yang baik hingga mengelola seluruh variabel yang berkontribusi mengurangi kemiskinan dari waktu ke waktu.

Dalam hal ini, dasar konstitusional Indonesia pun menyatakan hal yang menjadi argumen Tanner di atas melalui UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Serta secara spesifik tertuang pula dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 

Oleh karenanya tidak berlebihan jika menyebut apa yang dinyatakan oleh Muhadjir hanyalah sebuah penghindaran dari substansi persoalan kemiskinan sesungguhnya yang diistilahkan oleh Kent Weanver sebagai blame avoidance.

Dalam publikasinya yang berjudul The Politics of Blame Avoidance, Weaver menyebut blame avoidance dilakukan dengan merepresentasikan strategi seperti membatasi agenda, meredefinisi isu, mempertahankan status quo, mengumpan kesalahan, mencari kambing hitam, hingga mengikuti pernyataaan populer.

Dan dari gagasan nikah lintas strata ekonomi yang disampaikan Muhadjir, agaknya memenuhi tiga representasi strategi blame avoidance Weaver di atas, yakni meredefinisi isu, mengumpan kesalahan, serta mencari kambing hitam. Dalam hal ini, apa yang dikemukakan Muhadjir bisa jadi merupakan penghindaran dari keputusasaan pemerintah terhadap angka kemiskinan yang justru dikatakan bertambah akibat pandemi Covid-19.

Namun demikian, ada sebuah hal menarik. Penyataan dengan nada serupa dari Muhadjir bukanlah yang pertama kalinya. Sejak kebijakan pembekalan pra-nikah digaungkan, paling tidak telah tiga kali sang Menko mengutarakan rasionalisasi hubungan valid antara level ekonomi calon pengantin, kemiskinan, dan pernikahan.

Pertama ialah saat dirinya memberi sambutan pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jiexpo Kemayoran Jakarta pada Februari silam, yang ketika itu mengusulkan orang kaya agar menikahi orang miskin. Meskipun ia setelahnya mengonfirmasi bahwa itu hanya intermeso semata, pernyataan serupa justru disampaikan kembali tak berselang satu bulan kemudian.

Tepatnya pada 7 Maret 2020, dalam sambutan dalam seminar nasional pra Muktamar Muhammadiyah, Muhadjir menyinggung perlunya fatwa pernikahan lintas ekonomi sebagai solusi memutus mata rantai kemiskinan.

Meski menuai kritik, Muhadjir mengulangi pernyataan serupa untuk yang ketiga kalinya kemarin lusa. Hal ini dinilai menyiratkan makna berarti yang tidak hanya sebatas gagasan semata, melainkan kemungkinan adanya esensi serta maksud tertentu. Lantas maksud apakah itu?

Muhadjir Terinspirasi Trump?

Ya, pernyataan repetitif Muhadjir soal rasionalisasi hubungan antara tingkat ekonomi calon pengantin, kemiskinan, dan pernikahan agaknya bermakna sesuatu. Pertama, tentu terdapat tentu maksud tersendiri dari pengulangan narasi serupa dari Menko yang membawahi delapan kementerian itu.

Pemaknaan atas repetisi pernyataan maupun narasi tertentu ini jika dikaji secara psikologis berkaitan erat dengan bagaimana repetisi tersebut ternyata dapat memengaruhi perspektif hingga perilaku manusia.

Olivia Paschal dalam Trump’s Tweets and the Creation of ‘Illusory Truth’ mengutip konsep effective frequency dan illusory truth effect. Effective frequency sendiri jamak digunakan di dunia marketing dan advertising dengan melakukan promosi produk tertentu secara berulang sehingga meninggalkan perspektif mendalam publik yang positif terhadap produk tersebut.

Paschal mengkomparasikan effective frequency dengan bagaimana Donald Trump menggunakan strategi serupa, sebelum dan setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) tahun 2016, yang dalam dunia psikologi disebut sebagai illusory truth effect, yakni membuat narasi konsisten secara berulang terlepas dari nilai serta basis faktual sesungguhnya.

Sebagaimana diketahui, Trump awalnya diragukan ketika harus berhadapan dengan Hillary Clinton pada Pilpres AS empat tahun silam. Selain lawan yang memiliki pengalaman politik level tertinggi yang mumpuni, sosok Trump yang sudah kontroversial sejak awal mendukung keraguan tersebut.

Namun realitanya, Paschal mengatakan bahwa Trump seolah menciptakan illusory truth effect dengan secara konsisten menghadirkan repetisi berbagai narasi kontroversialnya yang dibalut dengan Make America Great Again hingga kemudian “merasuk” dan memengaruhi rasionalisasi pemilih AS.

Bahkan illusory truth effect menurut Paschal selalu digunakan Trump pada isu-isu lain yang memojokkannya, seperti tuduhan intervensi Rusia dalam Pilpres AS yang memenangkan dirinya.

Hampir serupa, frekuensi repetitif dari “wejangan” nikah lintas strata ala Muhadjir bisa jadi merupakan strategi menciptakan illusory truth effect sang Menko yang bertujuan menekankan pentingnya pertimbangan ekonomi secara matang sebelum keputusan pernikahan dibuat.

Muhadjir Ada Benarnya?

Akan tetapi, kendatipun terdapat maksud itu dari Muhadjir, pernyataannya terkait siklus kemiskinan akibat pernikahan yang tak terencana dengan matang memang tidak bisa dinafikan begitu saja. Emily Badger dan Christopher Ingraham dalam The Stiking Power of Poverty to Turn Young Boys into Jobless Men menemukan realita bahwa tingkat kemampuan ekonomi pasangan, pada sebagian besar kasus akan menentukan hal yang lebih kompleks, yakni siklus aspek sosio-ekonomi keluarga serta keturunannya. Singkatnya, kemiskinan yang terjadi secara turun temurun besar kemungkinan terjadi.

Dogmatisme konvensional dan religius terkait pernikahan di Indonesia juga dinilai menjadi faktor tersendiri. Seperti pernikahan membuka pintu rezeki, perdebatan pelik rasionalisasi cinta, hingga variabel lanjutan berupa banyak anak banyak rezeki yang masih menjadi justifikasi utama sebagian besar masyarakat Indonesia dan acapkali disikapi prematur dan tidak dilandasi penilaian bijak nan komprehensif.

Pada titik ini, pernyataan Muhadjir agaknya mulai memiliki ruang relevansi tersendiri ketika diterjemahkan secara “alegoris”. Terlebih pertumbuhan populasi di Indonesia kian meningkat sementara angka, statistik, dan ranking bernuansa kontraproduktif terkait ketimpangan pendapatan dan kemiskinan seperti mustahil untuk diperbaiki semudah membalikkan telapak tangan. 

Ketika berbicara mengenai populasi, seorang ilmuwan bidang ekonomi, politik dan demografi asal Inggris bernama Thomas Robert Malthus hadir dengan postulat bahwa persoalan kausalitas akibat populasi kian pelik seiring waktu.

Menurut Malthus, semakin banyak jumlah populasi akan berdampak pula pada hubungan timbal balik kontraproduktif terkait banyak hal seperti sumber daya makanan, sumber daya alam, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, hingga kemiskinan.

Salah satu asumsi Malthus perihal faktor yang dapat mengatasi atau minimal mengurangi persoalan pelik itu sendiri ialah penundaan pernikahan. Meski sekilas tidak begitu selaras dengan narasi Muhadjir, asumsi Malthus tersebut memiliki irisan pada konteks pentingnya perencanaan matang dalam pernikahan, mengingat semakin peliknya kondisi sosial ekonomi yang ada di berbagai negara akibat permasalahan populasi.

Menyesuaikan persepsi mengenai pentingnya perencanaan matang yang komprehensif dalam menyongsong pernikahan memang terkesan cukup sulit realisasinya. Akan tetapi, bukan hal mustahil bagi setiap insan untuk dapat mempertimbangkan kapabilitas personal secara sosial dan ekonomi beserta konsekuensinya dalam menatap pernikahan.

Sampai di sini paling tidak ada nilai yang memiliki prospek positif tersendiri di balik narasi repetitif kontroversial Muhadjir terkait pernikahan.

Dan diharapkan, rangkaian perspektif ini dapat direnungi oleh setiap insan yang akan menatap pernikahan, bahwa keputusan mereka tak hanya dapat dapat berdampak besar pada keadaan sosio-ekonomi jangka panjang diri mereka sendiri, akan tetapi pada konteks multi aspek negara secara menyeluruh. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.