Malaysia sukses gelar KTT ASEAN ke-47 dengan sorotan dunia. Apakah duet Prabowo–Anwar akan jadi penentu arah baru Asia Tenggara?

PinterPolitik.com

“Kalau dulu ada Soeharto dan Lee Kuan Yew, maka kini ada Prabowo dan Anwar.”

Cupin masih ingat betul bagaimana media internasional ramai menyoroti Kuala Lumpur pada akhir Oktober 2025. Selama tiga hari, dari 26 hingga 28 Oktober, Malaysia menjadi pusat perhatian Asia Tenggara lewat penyelenggaraan KTT ASEAN ke-47.

Bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim, momen itu bukan sekadar rutinitas diplomasi. Ia menjadikannya panggung besar untuk menunjukkan bahwa Malaysia sanggup berdiri sejajar dengan negara-negara besar dunia. Dengan hadirnya pemimpin dari Amerika Serikat hingga perwakilan BRICS, Anwar berhasil memantapkan reputasinya sebagai pemimpin regional yang pandai memainkan keseimbangan.

“Lihat tuh, Cupin,” kata seorang temannya. “Anwar nggak cuma bicara soal ekonomi, tapi juga soal martabat ASEAN di mata dunia.” Cupin mengangguk, karena itulah inti dari diplomasi baru yang ingin ditunjukkan Anwar: tegas tapi terbuka.

KTT itu juga menjadi simbol kedekatan dua tokoh yang kini memimpin Asia Tenggara—Anwar di Malaysia dan Prabowo Subianto di Indonesia. Keduanya memegang tongkat estafet baru setelah era Jokowi dan Mahathir, membawa semangat kerja sama yang lebih terstruktur. Dalam pandangan banyak analis, duet ini mencerminkan wajah ASEAN masa depan: berdaulat, strategis, dan tangguh menghadapi arus global.

Cupin melihat bahwa pola ini bukan muncul tiba-tiba. Dalam sejarahnya, kepemimpinan ASEAN memang selalu bergantung pada hubungan antara dua negara besar: Indonesia dan Malaysia. Di masa lalu, peran itu dimainkan oleh Soeharto dan Lee Kuan Yew—dua figur yang tak hanya membangun negara masing-masing tetapi juga pondasi ASEAN. Kini, publik mulai bertanya-tanya: apakah Prabowo dan Anwar bisa mengulang pola yang sama?

Keberhasilan KTT Kuala Lumpur 2025 menunjukkan bahwa setidaknya, arah ke sana sudah mulai terbentuk. Kolaborasi mereka menggabungkan pengalaman militer dan politik, keberanian dan kecerdasan. Prabowo tampil sebagai pemimpin dengan visi strategis, sementara Anwar berperan sebagai negosiator yang menonjolkan keseimbangan dan empati.

Namun, Cupin jadi penasaran. Apakah kerja sama ini semulus kelihatannya? Apakah Prabowo dan Anwar benar-benar bisa menjadi duet sekuat Soeharto dan Lee Kuan Yew dulu? Atau justru ada sisi lain yang belum terungkap di balik senyum diplomasi mereka?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari Soeharto–LKY ke Prabowo–Anwar

Cupin membuka catatan lama tentang sejarah ASEAN, lalu menemukan nama Thakur Phanit dari Pennsylvania State University yang menulis disertasi berjudul “Regional Integration Attempts in Southeast Asia: A Study of ASEAN’s Problems and Progress.” Dalam karyanya yang kemudian diterbitkan dengan judul “ASEAN’s First Decade,” Phanit menggambarkan bagaimana Soeharto dan Lee Kuan Yew membangun ASEAN di atas tiga pilar: keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Keduanya bukan sekadar pemimpin nasional, tetapi arsitek regional. Soeharto mengedepankan stabilitas politik dan keamanan, sementara Lee menanamkan semangat efisiensi ekonomi dan modernisasi. Bagi Cupin, kombinasi ini seperti dua roda sepeda yang harus berputar bersama agar ASEAN tak oleng.

Lalu Cupin menemukan satu kajian menarik dari Barry Desker yang diterbitkan oleh Rajaratnam School of International Studies (RSIS) berjudul “Lee Kuan Yew and Suharto: How Mutual Trust Fostered Bilateral Ties.” Di sana dijelaskan bahwa hubungan personal antara keduanya—dibangun dari saling percaya dan komunikasi rutin—adalah kunci yang membuat ASEAN stabil meski kadang berbeda pandangan. “Mereka bisa berdebat keras, tapi selesai di meja makan,” tulis Desker menggambarkan dinamika kedua tokoh itu.

Cupin membayangkan pola itu muncul lagi di era sekarang. Menurut Bintang Corvi Diphda dalam artikelnya di Modern Diplomacy berjudul “Indonesia and Malaysia: An Emerging Magnitude for ASEAN Leadership?”, Prabowo dan Anwar tengah menapaki jalan yang sama. Keduanya sadar bahwa dunia telah berubah—tetapi pentingnya sinergi Indonesia dan Malaysia tetap sama seperti masa Soeharto dan Lee.

Prabowo, dengan latar belakang militer dan reputasi nasionalisnya, membawa pesan tentang kedaulatan dan ketahanan kawasan. Anwar, dengan pengalaman politik lintas ideologi, memperkuat citra ASEAN yang inklusif dan progresif. Kolaborasi mereka seolah menjembatani dua arus besar: keamanan dan keterbukaan.

Cupin merenung: inilah wajah baru ASEAN yang sedang dibangun dari dua arah. Di satu sisi, stabilitas yang menjadi ciri khas Indonesia. Di sisi lain, diplomasi cerdas yang menjadi kekuatan Malaysia. Bila digabung, keduanya menciptakan keseimbangan yang membuat kawasan ini relevan di tengah perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan China.

Namun, Cupin tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apakah hubungan ini benar-benar bebas dari gesekan, seperti yang digambarkan para analis? Bagaimana jika visi mereka tentang masa depan ASEAN ternyata berbeda arah seperti yang dulu dialami Soeharto dan Lee?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Di Balik Harmoni…

Cupin kemudian membuka dokumen lama dari RSIS yang juga menyinggung hubungan Soeharto dan Lee. Di balik kisah sukses ASEAN, ternyata hubungan keduanya tidak selalu seindah yang tampak. Dalam laporan RSIS itu dijelaskan bahwa Soeharto cenderung proteksionis, sementara Lee mendorong liberalisasi ekonomi. Keduanya sering berdebat soal bagaimana ASEAN harus menanggapi tekanan global dari Amerika Serikat maupun Jepang.

Namun yang menarik, perbedaan itu tidak membuat hubungan mereka retak. Mereka mempraktikkan mutual respect—saling menghormati—sehingga perbedaan visi justru melahirkan inovasi kebijakan. Cupin menyadari bahwa ASEAN tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kemampuan untuk menegosiasikan perbedaan.

Kini, Prabowo dan Anwar menghadapi situasi yang serupa. Keduanya sama-sama berpengaruh, namun berbeda dalam gaya dan prioritas. Prabowo melihat ASEAN dari lensa keamanan dan kedaulatan nasional, sementara Anwar menekankan dialog, pemerataan, dan reformasi sosial-ekonomi. Dalam banyak forum, Prabowo bicara tentang pertahanan maritim dan ketahanan pangan. Sementara Anwar berbicara soal solidaritas ekonomi dan transformasi digital kawasan.

Cupin membaca analisis lain dari Modern Diplomacy yang menyoroti ketegangan konstruktif antara dua gaya kepemimpinan ini. Tulisan itu menyebut bahwa “kompetisi sehat antara Jakarta dan Kuala Lumpur justru dapat memperkuat kapasitas kolektif ASEAN.” Bagi Cupin, pernyataan ini menarik karena mengubah cara pandang lama: bahwa perbedaan tidak selalu berarti ancaman, tapi bisa jadi motor kemajuan.

Sejarah menunjukkan, bahkan Soeharto dan Lee pun pernah bersitegang. Mereka berselisih soal batas laut, kebijakan tenaga kerja, hingga pengaruh militer di politik domestik. Namun, mereka tahu kapan harus berhenti berdebat demi menjaga citra ASEAN. Cupin berpikir, mungkin Prabowo dan Anwar juga memahami prinsip itu.

Kedua pemimpin ini memegang kunci penting untuk masa depan kawasan. Prabowo membawa semangat “stabilitas dan kemandirian” Indonesia, sedangkan Anwar menyalakan obor “keterbukaan dan solidaritas” Malaysia. Dua arah ini berbeda, tapi justru saling mengisi. Tanpa stabilitas, keterbukaan bisa rapuh. Tanpa solidaritas, kemandirian bisa berubah jadi isolasi.

Cupin pun menarik kesimpulan bahwa pola kepemimpinan ASEAN kini kembali pada keseimbangan klasik: kerja sama dan kompetisi berjalan bersamaan. Seperti Soeharto dan Lee, Prabowo dan Anwar bukan pasangan tanpa perbedaan, melainkan mitra dalam dinamika. Hubungan yang kuat bukan berarti tanpa gesekan—justru gesekan itu yang menjaga ASEAN tetap relevan di dunia yang terus berubah.

Cupin menutup catatannya dengan satu refleksi. “Dunia mungkin berubah, tapi formula kepemimpinan Asia Tenggara tetap sama: keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan.” Ia lalu menatap peta Asia di mejanya dan bergumam, “Kalau dulu ada Soeharto dan Lee Kuan Yew, maka kini ada Prabowo dan Anwar.” (A43)

Udah bestie banget nih Pak Prabowo dan Presiden Trump. Kalau menurut kalian gimana? Share di kolom komentar ya!

#trump #prabowo #asean #malaysia #indonesia #amerika #pinterpolitik

PinterPolitik.com

“Dalam politik tidak ada masa untuk kita rasa letih atau kecewa sehingga matlamat perjuangan itu tercapai.” – Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 Malaysia

“Lho, kok namanya diganti?” tanya Cupin sambil memelototi peta maritim. Nama yang selama ini dikenal sebagai Ambalat kini resmi disebut Laut Sulawesi oleh Malaysia.

Ambalat adalah blok laut strategis di Laut Sulawesi yang sejak lama diperebutkan Indonesia dan Malaysia, khususnya Blok ND6 dan ND7. Langkah mengganti nama ini bukan sekadar kosmetik, melainkan memiliki makna politik yang dalam.

Kementerian Luar Negeri Malaysia beralasan bahwa “Ambalat” adalah istilah buatan Indonesia yang menguatkan klaim Jakarta. Mereka meminta semua warga dan pejabat Malaysia memakai istilah Laut Sulawesi, sesuai peta maritim Malaysia 1979 dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tentang Sipadan–Ligitan yang memenangkan pihak Malaysia.

Bagi Indonesia, Ambalat bukan sekadar titik di peta. Ia adalah simbol kedaulatan sekaligus sumber daya yang kaya, dan penggantian nama itu dinilai sebagai bentuk klaim sepihak yang perlu dilawan.

Ketegangan pun kembali mencuat. Dari diplomasi meja bundar hingga sorotan publik, isu nomenklatur ini mempertebal aroma persaingan dua negara bertetangga.

Cupin mengerutkan dahi sambil bertanya mengapa perubahan nama ini memicu reaksi keras. Apakah sebenarnya yang diperebutkan lebih dari sekadar nama di peta, dan apakah faktor ekonomi menjadi alasan yang membuat Ambalat begitu penting?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ekonomi Politik di Ambalat?

Cupin kembali membuka catatan dan mulai memahami bahwa perebutan wilayah ini bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga soal sumber daya. Ambalat memiliki cadangan minyak dan gas yang cukup besar untuk membuatnya menjadi incaran dua negara.

Namun, jika dibandingkan dengan blok Rokan di Sumatera atau Mahakam di Kalimantan Timur, nilainya relatif kecil. Bahkan Blok Cepu di Jawa Timur jauh lebih produktif dan menguntungkan bagi Indonesia, seperti yang pernah diuraikan dalam Jurnal Hukum Internasional terbitan 2024.

Walau nilainya tidak sebesar blok migas lainnya, keberadaan Ambalat tetap signifikan dalam peta geopolitik kawasan. Di dunia politik internasional, wilayah kecil sekalipun dapat menjadi simbol besar kedaulatan.

Penulis dan pengamat hubungan internasional, James Ligunjang, dalam tulisannya Understanding the Ambalat Dispute between Malaysia and Indonesia and the Path to Resolution menjelaskan bahwa sengketa ini menyentuh tiga hal utama: kedaulatan, hak atas sumber daya, dan hukum maritim internasional. Itulah sebabnya pembahasan opsi joint development sering muncul di meja negosiasi.

Pemerintah kedua negara pernah mencoba memadukan kepentingan melalui rencana pengembangan bersama. Namun, selama klaim kedaulatan belum tuntas, semua rencana itu masih berhenti pada tahap wacana.

Tulisan di Jurnal Hukum Internasional juga menyebut bahwa sengketa Ambalat punya dimensi politik domestik. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu ini bahkan digunakan untuk mengalihkan sebagian tekanan politik dalam negeri. Politik luar negeri kadang memang menjadi cermin dinamika dalam negeri.

Cupin lalu bertanya-tanya apakah pola serupa bisa terjadi di Malaysia seperti yang pernah terjadi di Indonesia. Bagaimana seorang pemimpin seperti Anwar Ibrahim mengatur langkahnya untuk mengubah sengketa ini menjadi alat politik yang menguntungkan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Awas Siasat Anwar Ibrahim?

Cupin membaca berita terbaru tentang situasi politik di Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sedang menghadapi tekanan politik domestik yang besar, dan isu Ambalat muncul sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisinya.

Oposisi menuntut sikap keras terhadap Indonesia terkait kedaulatan. Anwar memilih langkah yang seimbang: mempertahankan klaim, namun tetap menjaga hubungan bilateral yang baik.

Dalam beberapa pernyataannya, Anwar menegaskan komitmen untuk mempertahankan Sabah dan wilayah terkait. Meski begitu, ia membuka peluang kerja sama ekonomi melalui opsi joint development, sebuah pendekatan yang juga pernah disinggung James Ligunjang dalam analisisnya.

Pertemuan Anwar dengan Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025 menjadi momen penting. Kedua pemimpin mencapai kesepakatan prinsip untuk mempercepat kerja sama ekonomi di wilayah Ambalat, meskipun klaim kedaulatan masih terus dibicarakan. Pandangan dari Jurnal Hukum Internasional menunjukkan bahwa kombinasi diplomasi ekonomi dan isu kedaulatan memang sering menjadi strategi efektif di kawasan ini.

Bagi Anwar, strategi ini bukan hanya soal mempertahankan wilayah, tetapi juga mempertahankan kepercayaan rakyatnya. Sengketa Ambalat pada akhirnya menjadi panggung di mana kedaulatan dan citra kepemimpinan diuji sekaligus dipertontonkan. (A43)

Menurut kalian apakah PDIP dan Pak Anies akan ikut gabung di pemerintahan Pak Prabowo? Share di kolom komentar ya!

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Bahasa Indonesia agaknya makin mendominasi ruang digital negara lain, khususnya Malaysia, dari TikTok hingga ruang kelas. Fenomena ini tampaknya bukan sekadar soal bahasa, tapi ekspansi soft power Indonesia di Asia Tenggara. Apakah ini adalah gejala menuju lahirnya “King Indo Digital Empire”?

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, jagat maya Malaysia diramaikan dengan video dari seorang guru bernama Cikgu Azizah—atau lebih dikenal dengan nama akun Cikgu Gja—yang mengungkapkan kekhawatirannya atas fenomena siswa Malaysia yang menyisipkan kosakata Bahasa Indonesia dalam tugas sekolah.

Video yang diunggah di TikTok itu kemudian viral, memantik diskusi lintas negara mengenai batas-batas bahasa, pengaruh budaya populer, dan interpretasi mengenai transformasi identitas linguistik di era digital.

Namun, apa yang tampak sebagai kegusaran linguistik sejatinya mencerminkan sesuatu yang lebih dalam: sebuah fenomena soft power kultural Indonesia yang kian mengakar di wilayah jiran.

Melalui platform Instagram, X, TikTok, YouTube, sinetron, lagu-lagu viral, dan konten lifestyle, bahasa Indonesia perlahan menjelma menjadi simbol keakraban, keunikan, dan bahkan daya tarik regional.

Lantas, mengapa isu yang bahkan telah disorot oleh banyak warga hingga politisi Malaysia itu menjadi krusial?

Indonesian Soft Power?

Dalam kerangka teori soft power, kekuatan sebuah negara tidak selalu ditentukan oleh militernya, tetapi oleh kemampuannya mempengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan institusi.

Bahasa merupakan komponen sentral dalam kekuatan lunak ini. Saat generasi muda Malaysia menyerap dan menggunakan Bahasa Indonesia karena “terpapar” oleh konten digital asal Indonesia, sesungguhnya mereka sedang mengalami ekspansi kekuatan lunak Indonesia secara langsung.

Bagaimana banyak istilah slang kini akrab di mulut dan telinga pengguna TikTok dan media sosial Malaysia. Bahkan, penggunaan bahasa Indonesia oleh influencer Malaysia sendiri menjadi semacam upaya komersialisasi citra “gaul Nusantara”.

Hal ini selaras dengan konsep linguistic commodification, yaitu ketika bahasa dipakai bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai aset simbolik dan kapital budaya.

Tidak berhenti di situ, struktur konsumsi budaya populer di Malaysia sejak awal 2000-an juga tampaknya mengambil porsi konstruksi saling terkait.

Band-band seperti Peterpan dan Dewa 19, berbagai sinetron, hingga film-film drama keluarga asal Indonesia telah mengisi ruang imajinasi kolektif masyarakat Malaysia selama lebih dari dua dekade terakhir.

Dengan kata lain, dominasi kultural Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan akumulasi panjang dari relasi kultural yang telah terbentuk dan diperkuat oleh digitalisasi.

Ketika platform seperti Instagram, X, TikTok dan YouTube mempercepat sirkulasi konten, maka bahasa sebagai pembungkus budaya pun ikut terdorong menjadi lingua franca digital di kawasan.

Bahasa Indonesia menjadi “raja tidak resmi” dalam lanskap regional, terutama di ranah informal anak muda. Dari sinilah istilah “King Indo Digital Empire” bukanlah lelucon belaka, tapi refleksi dari posisi dominan Indonesia sebagai eksportir budaya dalam ekosistem digital Asia Tenggara.

Lalu, bagaimana dengan masa depan substansi Bahasa Indonesia, setidaknya di kawasan Asia Tenggara?

Post-Nasionalisme Regional?

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari struktur internal Malaysia sendiri, khususnya kompleksitas bahasa dan identitas nasional mereka. Malaysia memiliki kebijakan bahasa yang secara resmi mengangkat Bahasa Melayu sebagai lambang jati diri nasional, namun di saat bersamaan menghadapi tantangan dari masyarakat multi-etnis (Melayu, Tiongkok, India, serta Bahasa Inggris) yang memiliki preferensi linguistik berbeda-beda.

Dalam konteks ini, penggunaan Bahasa Indonesia di kalangan muda Malaysia bukan hanya bentuk pengaruh eksternal, tetapi juga bentuk negosiasi identitas.

Dalam era global dan digital, anak-anak muda tidak lagi melihat bahasa semata-mata sebagai alat kebangsaan, tetapi sebagai alat ekspresi diri lintas-batas.

Mereka akan menggunakan bahasa yang menurut mereka paling representatif terhadap keinginan untuk connect, untuk terlihat cool, dan untuk menjadi bagian dari komunitas digital regional dan dunia.

Melalui kerangka post-national identity, batas-batas negara-bangsa telah menjadi porous akibat arus globalisasi dan teknologi digital.

Identitas kini dibentuk dalam arena “mediascape” dan “technoscape” yang melintasi batas geografis. Bahasa Indonesia, dalam hal ini, telah menjadi bahasa keakraban, bahasa koneksi, dan bahkan bahasa coolness di ranah informal digital regional, dan beberapa hal, dunia.

Mengapa ini terjadi pada Indonesia dan bukan negara lain? Jawabannya adalah demografi dan ekonomi perhatian.

Dengan lebih dari 280 juta penduduk dan dominasi pada platform-platform besar seperti Instagram, X, TikTok dan YouTube, Indonesia menghasilkan volume konten yang masif dan otentik, yang menjadikannya produsen utama simbol budaya di Asia Tenggara, Asia, dan dunia.

Malaysia yang memiliki populasi jauh lebih kecil, kedekatan geografis & historis, serta pola konsumsi kontennya yang sangat terhubung ke Indonesia, secara alami menjadi konsumen aktif dari budaya Indonesia.

Lebih jauh, hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh Indonesia tidak lagi hanya berbasis kekuatan negara, tetapi juga dari aktor-aktor non-negara seperti content creator, influencer, dan komunitas digital yang membentuk jaringan luas pengguna bahasa dan budaya Indonesia di luar batas teritorial.

Kegusaran Cikgu Gja mungkin tampak sepele atau bahkan lucu bagi sebagian kalangan, tapi ia menyentuh lapisan-lapisan dalam dari sebuah perubahan struktural yang tengah terjadi. Tentu, saat Bahasa Indonesia kini bukan hanya milik Indonesia, melainkan telah menjadi mata uang budaya (cultural currency) dalam interaksi digital global.

Dalam dunia yang makin terkoneksi, pengaruh budaya tak lagi ditentukan oleh senjata atau perjanjian dagang, tetapi oleh apa yang di-share, di-like, dan diikuti di TikTok.

Indonesia, secara tak sadar, telah mengekspor bukan hanya bahasa dan budaya, tetapi juga cara berbahasa, cara berpikir, dan cara bergaul digital kepada tetangganya. Ini adalah King Indo Linguistic Flex, sebuah hegemoni lunak yang lebih kuat dari yang bisa dibayangkan oleh siapa pun di era analog.

Tinggal kini, bagaimana keuntungan tersebut dapat dimaksimalkan demi kepentingan positif serta kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia. (J61)

Bagaimanapun juga Indonesia dan Malaysia memang bersaudara. Kalau menurut kalian gimana?

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Saling balas rudal di antara Israel dan Iran menguak operasi Mossad di dalamnya. Dan menariknya, saat berbicara lembaga telik sandi negeri Ben Gurion, Malaysia juga kiranya tak bisa dilepaskan dari kausalitas. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Mossad, badan intelijen luar negeri Israel, disebut memainkan peran sentral dalam keberhasilan serangan presisi Israel terhadap jantung militer Iran dalam eskalasi konflik terbaru di pertengahan tahun 2025.

Infiltrasi mendalam ke dalam wilayah teritorial dan institusional Iran disebut-sebut sebagai kunci keberhasilan operasi-operasi tersebut.

Namun yang menarik dan sebenarnya tak terlalu mengejutkan, Malaysia—negara yang secara geografis jauh dari Timur Tengah dan selama ini memiliki reputasi kuat mendukung Palestina—disebut ikut terseret dalam orbit operasi intelijen Mossad.

Lalu, apakah ini menandakan Malaysia menjadi “medan laga” baru dari konflik bayangan antara Israel dan Iran?

Relasi antara Israel dan Iran telah lama berada dalam bayang-bayang konfrontasi ideologis, geopolitik, dan keamanan. Sejak Revolusi Iran 1979, Iran memosisikan dirinya sebagai poros perlawanan terhadap Israel di kawasan.

Sebaliknya, Israel melihat Iran sebagai ancaman eksistensial utama, terutama karena ambisi nuklir Teheran dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok perjuangan yang resisten terhadap Tel Aviv.

Di tengah ketegangan ini, Mossad tampil sebagai aktor klandestin yang memainkan strategi “offensive intelligence” melalui infiltrasi mendalam (deep penetration), spionase teknologi, dan operasi hitam (black ops).

Berjalan paralel, satu hal yang mencuat dari laporan The Washington Institute adalah keterlibatan Malaysia sebagai wilayah transit, rekruitmen, hingga eksekusi terhadap elemen-elemen yang dianggap mengancam kepentingan Israel.

Kasus pembunuhan Fadi al-Batsh, ilmuwan Palestina yang dibunuh di Kuala Lumpur pada 2018, yang meski dibantah Israel, secara hipotesa menjadi impresi kuat bahwa Mossad menjadikan Malaysia bagian dari “medan operasi.”

Di balik ini semua, Malaysia dan Iran sebenarnya memiliki relasi diplomatik yang, meski tidak spektakuler, cukup erat dalam narasi anti-Israel.

Keduanya konsisten mendukung Palestina di forum-forum internasional. Namun, diplomasi formal ini tak selalu menjamin bahwa wilayah mereka steril dari infiltrasi Mossad.

Justru, posisi tegas anti-Israel sering kali menjadi justifikasi bagi Mossad untuk menjadikan negara-negara tersebut sebagai target operasi.

Lantas, mengapa segitiga relasi di antara ketiga negara itu menjadi menarik?

Multi Stage Mossad?

Dalam kerangka intelijen strategis, konsep “theater of operations” sangat relevan. Mossad tidak hanya beroperasi dalam zona perang terbuka, melainkan juga membentuk “zona abu-abu” di negara-negara dengan kontrol keamanan yang dianggap longgar atau relasi informal dengan target Israel.

Malaysia, dalam hal ini, menyediakan ruang tersebut. Dengan komunitas ekspatriat Arab dan Iran yang besar, akses teknologi, serta sistem keamanan sipil yang tidak seketat Israel atau negara-negara NATO.

Menurut laporan The Washington Institute, Mossad memanfaatkan Malaysia sebagai simpul dalam jaringan globalnya. Hal itu mencakup pengawasan dan penculikan target intelijen: Misalnya, kasus penculikan warga Palestina di Malaysia yang diinterogasi terkait aktivitas kelompok Palestina pada 2022 lalu.

Lalu, infiltrasi ke dalam sistem teknologi lokal, termasuk perekrutan warga lokal untuk mengakses informasi atau teknologi strategis.

Ketiga, relasi tiga arah di mana Malaysia–Iran–Israel menjadi semacam intelligence triangle saat ketiganya saling bersinggungan dalam logika perang bayangan (shadow war).

Yang menarik, Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun ironisnya telah beberapa kali menjadi lokasi operasi Mossad.

Di sinilah letak kekuatan Mossad, yang seolah mengubah wilayah netral menjadi zona proyeksi kekuasaan melalui jaringan intelijen. Ini sejalan dengan konsep power projection through intelligence, di mana kekuatan suatu negara dapat diproyeksikan tidak hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui dominasi informasi dan infiltrasi.

Dibandingkan CIA, Mossad memiliki karakteristik yang sepertinya lebih laser-focused. Mereka mengerahkan sumber daya dengan sangat presisi untuk target tertentu, dan memiliki fleksibilitas strategis karena struktur birokrasi yang ramping.

Anggaran Mossad memang lebih kecil daripada CIA, namun proporsionalitas misi dan fokus membuat efektivitas operasionalnya sangat tinggi. Di saat yang sama, kolaborasi terbatas namun signifikan dengan CIA disebut-sebut juga memperkuat legitimasi internasional Mossad di ranah intelijen global.

Segitiga Intelijen Tak Terhindarkan?

Mossad agaknya memandang konstelasi global sebagai fluid battlefield.  Malaysia dalam hal ini agaknya tidak hanya menjadi wilayah transit, melainkan juga sumber daya manusia, baik sebagai target maupun alat Mossad.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku Intelligence in War oleh John Keegan, perang modern tidak lagi atau hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi oleh kemampuan mengetahui dan mengganggu rencana musuh sebelum terjadi.

Mossad, dengan kelihaiannya menempatkan agen di dalam jaringan target, menunjukkan bahwa perang informasi dan infiltrasi adalah senjata utama mereka, lebih kuat daripada peluru atau rudal.

Dengan serangkaian operasi yang berhasil, dari infiltrasi serta sabotase fasilitas nuklir Iran hingga pembunuhan ilmuwan, Mossad seakan menunjukkan keunggulan dalam perang asimetris melalui intelijen.

Kini, dengan kehadiran jejak Mossad juga di Malaysia, babak baru dalam konflik global kiranya juga tengah berlangsung, yakni perang di wilayah “netral” yang sebelumnya dianggap aman dari eskalasi konflik Israel vs Iran maupun dengan negara timur tengah lainnya.

Maka, pertanyaannya, sejauh mana Mossad dapat terus menjadikan Tehran dan Kuala Lumpur sebagai medan operasi terkini kepentingan Israel? Lalu, apakah keterkaitan dan tensi di antara negara-negara ini akan memengaruhi eskalasi konflik yang bisa meluas? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. (J61)

Pernah viral pada masanya banner “Mau berobat? Ke Malaysia aja!” di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta 

#tantowiyahya #malaysia #obat #alkes #menkes #menkeu #menperin #singapura #dokter #tenagamedis # #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Ketertarikan investasi sejatinya bisa menjadi lampu hijau masalah lapangan kerja nih. Kalau menurutmu gimana? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim bertemu kembali di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27 Januari 2025. Mungkinkah Prabowo dan Anwar kini sedang ‘bersaing’ satu sama lain?

PinterPolitik.com

“What we’ve come through, you know we’re dangerous, Marabahaya! Essential! We’re on a revolution. Let’s come together now” – Project E.A.R., “Marabahaya” (2009)

Nina duduk di ruang tamunya yang sederhana, ditemani secangkir kopi panas dan tumpukan koran pagi. Matanya tertuju pada salah satu artikel yang cukup menarik perhatiannya: berita pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada Senin, 27 Januari 2025. 

Artikel itu menyebutkan bahwa pertemuan ini adalah yang ketiga dalam enam bulan terakhir. Namun, yang membuat Nina tersentak bukanlah frekuensi pertemuan itu, melainkan analisis yang dia baca beberapa hari sebelumnya di Nikkei Asia. 

Tulisan Norman Goh pada 21 Januari 2025 menyebutkan adanya semacam “kompetisi” terselubung antara Prabowo dan Anwar. Keduanya disebut memiliki ambisi besar untuk menjadikan negara masing-masing sebagai pemain kunci di panggung internasional. Dengan mengutip sejumlah pakar, Norman bahkan menulis bahwa persaingan ini dapat menjadi ancaman bagi kesatuan ASEAN, terutama dalam menghadapi tekanan dari Tiongkok dan perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump yang baru terpilih.

Bukannya langsung setuju dengan pendapat para pakar yang dikutip dalam artikel itu, Nina justru memutar otaknya. Sambil menyeruput kopinya, ia bertanya-tanya, “Apakah benar ambisi Prabowo dan Anwar akan membawa dampak negatif bagi ASEAN? Mengapa tidak melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat posisi ASEAN secara kolektif di tengah ketegangan geopolitik global?”

Ia bertanya lebih jauh: jika benar ada kompetisi, apakah itu selalu berarti perpecahan? Bukankah mungkin saja ambisi mereka justru menjadi dorongan untuk memperkuat kerja sama kawasan? Dengan dua pemimpin yang ambisius, bukankah ASEAN bisa menemukan cara baru untuk beradaptasi dan menjadi lebih relevan? 

Dalam benaknya, Nina menyimpan pertanyaan yang lebih besar, “Bagaimana nasib ASEAN ke depannya? Apakah ini awal dari kebangkitan atau justru keruntuhan solidaritas kawasan?”

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Cerita Prabowo dan Anwar Ibrahim

Bagi Nina, kehadiran Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim sebagai pemimpin Indonesia dan Malaysia justru menghadirkan peluang yang unik. Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi akibat pengaruh Tiongkok yang intrusif dan kebijakan Donald Trump yang sering tidak terduga, kedekatan personal antara kedua pemimpin ini bisa menjadi katalis untuk memperkuat hubungan bilateral dan, lebih luas lagi, kerja sama di ASEAN.

Prabowo memiliki hubungan historis yang erat dengan Malaysia. Ia pernah tinggal di sana selama beberapa waktu dan bahkan mengakui bahwa setiap kunjungannya ke Malaysia terasa seperti pulang kampung. Hal ini mencerminkan hubungan emosional yang dapat memengaruhi diplomasi dengan cara yang lebih cair dan penuh pengertian. 

Sementara itu, Anwar Ibrahim memiliki banyak kawan di Indonesia. Ketika ia menghadapi cobaan berat dalam bentuk kasus hukum yang mengguncang karier politiknya, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah salah satu tokoh Indonesia yang berdiri mendukungnya secara moral. Kedekatan ini, yang telah terjalin jauh sebelum keduanya menjadi pemimpin, menciptakan fondasi yang kokoh untuk membangun hubungan strategis yang lebih dalam.

Dalam bukunya, Soft Power: The Means To Success In World Politics, Joseph Nye Jr. menjelaskan bahwa hubungan personal dan nilai-nilai bersama dapat menjadi elemen penting dalam memengaruhi dinamika politik global. 

Nina berpikir bahwa kedekatan antara Prabowo dan Anwar adalah contoh nyata dari soft power yang bisa dimanfaatkan oleh kedua negara untuk menciptakan aliansi yang lebih kuat di tengah tantangan geopolitik. Dengan latar belakang budaya dan sejarah yang serupa, Indonesia dan Malaysia memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak integrasi ASEAN yang lebih solid.

Namun, Nina tetap bertanya-tanya. Mengapa kedekatan ini menjadi penting, bahkan secara strategis dan geopolitik? Bagaimana hubungan personal ini dapat mengubah dinamika regional? Apakah ini cukup untuk meredam perpecahan di ASEAN atau justru memicu perubahan yang lebih besar?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Trump-Xi Ketar-ketir?

Nina merenungkan lebih jauh, membayangkan bagaimana harmoni antara Indonesia dan Malaysia di bawah kepemimpinan Prabowo dan Anwar dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Dalam buku The Tragedy of Great Power Politics karya John J. Mearsheimer, konsep balancing dijelaskan sebagai upaya negara-negara untuk mengimbangi pengaruh kekuatan besar yang mencoba mendominasi. 

Bagi Nina, jika Indonesia dan Malaysia dapat bergerak seirama, mereka berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang di tengah kompetisi geopolitik antara AS di bawah Donald Trump dan Tiongkok di bawah Xi Jinping.

Sebagai middle powers, Indonesia dan Malaysia memiliki posisi strategis yang unik. Keduanya tidak memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan global seperti AS atau Tiongkok, tetapi cukup kuat untuk memimpin kawasan Asia Tenggara. 

Prinsip ASEAN Centrality, yang menempatkan ASEAN sebagai pusat pengambilan keputusan di kawasan, hanya akan bisa diterapkan jika negara-negara utama di ASEAN, seperti Indonesia dan Malaysia, memperkuat kerja sama mereka. 

Dalam konteks Laut China Selatan (LCS), hal ini menjadi semakin krusial. Dengan posisi geografis yang strategis dan kemampuan diplomasi yang tangguh, kedua negara dapat mengarahkan ASEAN untuk menjaga stabilitas di kawasan sekaligus melindungi kedaulatan mereka dari upaya dominasi eksternal.

Nina berpikir, jika Indonesia dan Malaysia dapat mengintegrasikan kekuatan mereka—baik melalui kerja sama diplomasi maupun aliansi strategis—ASEAN akan memiliki otoritas lebih besar di kawasan mereka sendiri. Alih-alih tunduk pada kepentingan Tiongkok atau AS, ASEAN dapat menentukan narasi mereka sendiri di LCS dan isu-isu regional lainnya. Bukan begitu? (A43)