Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #43
PinterPolitik.com

Tiga hari lagi, pada 22 Juni 2026, dapur-dapur itu akan padam serentak. Bukan karena gagal, melainkan karena dijadwalkan. Selama 18 hari libur sekolah, 27.820 dapur Makan Bergizi Gratis berhenti memasak, dan negara mencatatnya sebagai penghematan: 3 triliun 4 miliar 560 juta rupiah dari insentif yang tidak jadi dibayar. Di atas kertas, ini efisiensi yang rapi. Di atas meja makan jutaan anak, ini nampan yang tidak akan datang selama hampir tiga minggu.

Yang membuat angka itu layak ditatap bukan besarnya, melainkan apa yang diam-diam diakuinya. Tahun lalu, program yang sama tetap memberi makan saat libur dan saat Ramadan lewat paket kering yang tahan lama. Tahun ini, ia berhenti sama sekali. Yang berubah di antara dua musim libur itu bukan rasa lapar anak-anak. Yang berubah adalah cara menghitungnya.

Sebab sebuah negara tidak bisa menghemat 3 triliun rupiah dari makanan yang memang akan dimakan seorang anak yang lapar, kecuali makanan itu sejak awal tidak benar-benar diikatkan pada laparnya. Rasa lapar tidak ikut libur sekolah. Programnya yang libur.

Negara lain sudah lama paham hal ini, dan bertindak ke arah sebaliknya. Di Amerika Serikat, lebih dari 21 juta anak bergantung pada makan sekolah, dan justru ketika kafetaria tutup di musim panas pemerintah federal menambah belanja, lewat program makan musim panas dan, sejak 2024, Summer EBT, bantuan belanja pangan senilai 120 dolar per anak yang ditransfer langsung ke keluarga lewat kartu. Logikanya diringkas oleh kementerian pertanian mereka dalam satu kalimat: lapar tidak berlibur. Di India, program makan sekolah terbesar di dunia menjangkau 120 juta anak. Ia lahir dari perintah Mahkamah Agung pada 2001 yang menjadikan makan sekolah hak yang bisa dituntut secara hukum, lalu diperluas agar tetap berjalan selama libur musim panas di daerah yang dilanda kekeringan. Di Inggris pada 2020, tekanan publik memaksa pemerintah membiayai makan gratis justru menembus masa libur, sebuah celah yang sebelumnya dibiarkan terbuka. Pola dunia jelas: musim libur adalah saat jaring itu paling ditahan, bukan dilepas. Indonesia, yang tahun lalu menahannya lewat paket kering, tahun ini melepasnya. Itulah beritanya.

Dan justru karena polanya universal, kisah ini bukan milik Indonesia sendiri. Pembaca di London, Washington, atau Beijing punya alasan menatapnya, sebab ia memperlihatkan cara sebuah program unggulan bisa tergerus dari dalam di zaman ketika ruang fiskal menyempit hampir di setiap negara. Ia tidak dibatalkan, sebab pembatalan terlihat dan mahal secara politik. Ia cukup diefisienkan, diam-diam dan mudah dibela. Setiap pemerintah yang sedang menekan anggaran modal manusianya menghadapi godaan yang sama, dan Indonesia hanya kebetulan menjadi contohnya lebih dulu.

Satu keyakinan lama perlu dilepas. Kita terbiasa menganggap penghematan selalu mengurangi biaya. Tidak selalu. Sebagian penghematan tidak menghapus biaya, ia hanya memindahkannya ke masa depan, dan sering dengan kurs yang lebih buruk. Tiga triliun yang hari ini dicatat sebagai hemat sesungguhnya dipinjam dari tubuh anak yang sedang tumbuh, dan utang gizi pada usia pertumbuhan tidak selalu bisa dilunasi belakangan karena jendela biologisnya tidak terbuka dua kali. Dari sini lahir sebuah paradoks: semakin sebuah penghematan tampak disiplin secara fiskal, semakin mahal tagihan sosial yang ia tinggalkan. Program yang dibangun untuk menumbuhkan modal manusia, ketika dipadamkan demi berhemat, justru menggerus modal manusia yang menjadi alasan ia didirikan.

Dampaknya pun tidak berhenti pada anak yang lapar siang itu. Ketika makan yang paling pasti dari hari seorang anak miskin ditarik, biaya itu berpindah ke meja keluarganya, justru pada minggu-minggu ketika banyak penghasilan harian ikut menyusut. Pengeluaran pangan rumah tangga termiskin naik, beban pengasuhan bergeser ke ibu, kehadiran dan konsentrasi belajar pada tahun ajaran berikutnya menurun, dan pada ujung yang paling jauh produktivitas satu kohort melemah. Lapar siang itu hanya dampak pertama, dan justru yang paling kecil.

Jeda ini menelanjangi satu hal yang jarang diucapkan. Korupsi dan efisiensi tampak berlawanan, bahkan saling bermusuhan. Namun keduanya, lewat jalan yang berbeda, sama-sama memperlakukan makan anak sebagai pos anggaran: yang satu menyunatnya diam-diam dan melawan hukum, yang lain menghematnya terbuka dan sah. Hanya di atas piring seorang anak makan itu tetap berupa gizi, bukan angka.

Dua pekan lalu dapur juga padam, dengan alasan yang berlawanan. Di Yogyakarta 97 dapur berhenti karena dana tak kunjung cair, di Brebes 50, dan pada hari pertama 734 siswa SMP Negeri 1 Brebes duduk tanpa makan siang. Awal Juni dapur padam karena uang tidak datang; akhir Juni karena uang sedang disimpan. Di buku besar negara keduanya berlawanan, satu kegagalan dan satu penghematan. Di piring seorang anak keduanya satu hal yang sama: nampan kosong.

Lawan terkuat argumen ini layak dihadirkan dengan jujur. Mendistribusikan makanan saat sekolah tutup memang lebih mahal dan lebih berisiko. Jeda memberi ruang audit yang dibutuhkan setelah skandal korupsi. Ruang fiskal nyata terbatas, dan tidak semua anak membutuhkan bantuan saat libur. Semua itu benar. Tetapi tidak satu pun darinya membenarkan penghentian total. Yang dipersoalkan bukan adanya jeda, melainkan keputusan memutus seluruhnya tanpa menyediakan pengganti bagi yang paling rentan, padahal paket kering tahun lalu dan setiap sistem pembanding di atas membuktikan bahwa menjembatani yang rentan itu mungkin dan murah. Pilihannya tidak pernah antara membagi ke semua atau berhenti total. Pilihannya antara menjembatani yang termiskin atau menabung penghematannya. Yang dipilih adalah menabung.

Adil mengakui bahwa pimpinan baru sedang membenahi banyak hal, dan sebagiannya benar. Sekolah yang dinilai mampu memberi makan muridnya sendiri mulai dicoret, 76 sekolah dengan sekitar 39 ribu siswa di Jawa, dan dananya dialihkan ke daerah 3T yang lebih membutuhkan. Dapur akan dikelaskan menurut kinerja. Ini disiplin yang sudah lama ditunggu. Tetapi ada dua macam disiplin, dan perbedaannya menentukan. Disiplin yang bertanya apakah anak yang tepat sudah diberi makan adalah yang dibutuhkan sejak hari pertama. Disiplin yang bertanya bisakah kita mengeluarkan lebih sedikit untuk memberi makan anak adalah kebiasaan lama yang berganti jas. Mencoret sekolah kaya termasuk yang pertama; meliburkan piring anak demi 3 triliun termasuk yang kedua.

Presiden Prabowo adalah arsitek doktrin yang sah: memberi makan satu generasi sebagai investasi menuju Indonesia 2045. Visinya besar, dan keberaniannya nyata. Mencopot orang yang ia tunjuk sendiri, merapikan anggaran, menuntut tata kelola yang lebih baik, semuanya naluri korektif seorang arsitek yang ingin bangunannya berdiri benar. Namun arsitek harus menjaga ke mana disiplin itu jatuh. Disiplin yang jatuh pada rente memperkuat bangunan. Disiplin yang jatuh pada piring anak justru mengosongkan alasan bangunan itu didirikan.

Selama program ini terus diukur dari rupiah yang dihemat atau dipindahkan, makan anak akan selalu menjadi sisa, hal yang paling mudah disunat, dijeda, dan digeser, sementara anaknya menunggu. Mengganti pimpinan dan memperketat penghematan tidak mengubah sumbu itu; ia hanya membuatnya bekerja lebih rapi. Dan piring kosong yang dijadwalkan dengan tertib tetaplah piring kosong.

Pada 22 Juni, nampan-nampan itu akan sunyi. Di suatu tempat sebuah buku besar mencatat 3 triliun rupiah yang berhasil tidak dikeluarkan. Di tempat lain seorang anak, yang baginya makan siang sekolah adalah yang paling pasti dari seluruh harinya, menatap meja kosong pada minggu-minggu ketika negara memutuskan berhemat. Negara boleh meliburkan dapurnya. Tetapi lapar tidak pernah mengajukan cuti.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN baru. Mampukah sentuhan perempuan menyembuhkan dapur 60 juta porsi yang sedang sakit? 

PinterPolitik.com

“Caring requires that one start from the standpoint of the one needing care or attention. It requires that we meet the other morally, adopt that person’s, or group’s, perspective and look at the world in their terms.” – Joan Tronto, Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care (1993)

Cupin sedang menyeruput kopi ketika pengumuman dari Istana Merdeka itu muncul di layar gawainya. Selasa malam, 2 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai penggantinya.

Cupin mengamati diksi pengumuman itu yang begitu santun, penuh penghormatan atas dedikasi pejabat sebelumnya. Namun ia tahu, di balik bahasa yang halus selalu ada angka yang tidak bisa diperhalus.

Angka itu memang ada. Hingga 10 Mei 2026, Kementerian Kesehatan mencatat 445 kejadian dugaan keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan total 37.673 korban di 210 kabupaten dan kota.

Yang membuat Cupin mengernyit, kurvanya tidak melandai. Menurut perhitungan Federasi Serikat Guru Indonesia, rata-rata korban bulanan pada 2026 justru lebih tinggi sekitar 42 persen dibanding tahun sebelumnya.

Maka bagi Cupin, ini bukan sekadar pergiliran jabatan biasa. Ini adalah respons atas krisis legitimasi program paling personal yang pernah dimiliki seorang presiden, program yang menyentuh tubuh anak-anak secara harfiah setiap minggu.

Dan pilihan Prabowo jatuh pada seorang perempuan. Cupin lalu teringat sebuah bingkai yang manis dan menggoda, sebuah narasi yang ia sebut dalam hati sebagai the nurturing Nanik, tangan keibuan yang dipanggil untuk membenahi dapur yang sedang sakit.

Tetapi Cupin bukan tipe yang mudah puas dengan narasi manis. Ia menyandarkan punggungnya, menatap layar, dan dua pertanyaan menggantung di benaknya.

Benarkah kehadiran seorang perempuan di pucuk lembaga sekrusial BGN membawa sesuatu yang baru? Lalu, jika memang ada perspektif baru yang dibawa, seperti apa wujud perspektif itu di dunia pemerintahan yang selama ini sangat maskulin?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Perempuan dan Periuk Negara

Cupin menyadari bahwa pertanyaannya bukanlah hal baru dalam khazanah pemikiran politik. Filsuf politik Amerika, Joan Tronto, lewat bukunya Moral Boundaries dan kemudian Caring Democracy, justru menempatkan soal merawat di jantung persoalan.

Tronto berargumen bahwa selama ini masyarakat menaruh urusan merawat di ranah privat, domestik, dan feminin. Sementara urusan keadilan dan produktivitas ditempatkan di ranah publik, politik, dan maskulin.

Bagi Cupin, di sinilah letak kebaruannya. Tronto menyebut pembagian itu sebagai sebuah batas moral yang keliru, karena merawat sesungguhnya adalah aktivitas politik paling mendasar yang menyangkut kelangsungan hidup warga paling rentan.

Artinya, kehadiran perempuan di pucuk lembaga seperti BGN bisa membawa apa yang oleh para akademisi feminis disebut sebagai ethics of care, etika kepedulian. Sebuah cara pandang yang menjadikan keselamatan dan kesejahteraan tubuh anak sebagai ukuran utama keberhasilan, bukan sekadar angka porsi yang tersalurkan.

Cupin lalu teringat tulisan ilmuwan politik Carol Gilligan yang berjudul In a Different Voice. Gilligan menunjukkan bahwa perempuan kerap menalar persoalan moral dengan suara yang berbeda, lebih menekankan relasi, tanggung jawab, dan konteks ketimbang aturan abstrak.

Dunia, kata Cupin dalam hati, sebenarnya sudah punya banyak contoh. Di Brasil, program Bolsa Família membuat keputusan desain yang berani dengan mengalirkan transfer dana langsung ke rekening ibu, bukan kepala keluarga laki-laki.

Keputusan itu bukan sekadar romantisme keibuan. Itu berbasis bukti, karena temuan menunjukkan sumber daya yang dikelola perempuan lebih banyak mengalir ke gizi dan pendidikan anak.

Di India, program Midday Meal Scheme dan POSHAN Abhiyaan bertumpu pada jutaan Anganwadi Workers yang hampir seluruhnya perempuan. Mereka mengunjungi rumah, mengedukasi ibu hamil, dan memantau gizi balita di lapisan akar rumput.

Namun Cupin mencatat satu paradoks penting dari India. Para ahli di sana justru menyerukan lebih banyak perempuan di lapis kepemimpinan dan pengambilan keputusan, bukan hanya di lapis pelaksana yang kerap kurang dihargai.

Negara-negara Nordik menempuh jalan lain lagi. Mereka menjadikan pengasuhan dan gizi anak sebagai tanggung jawab publik yang dibiayai pajak dan dikelola secara profesional, persis seperti yang diidamkan Tronto dalam gagasannya tentang caring democracy.

Dari sini Cupin memahami bahwa penunjukan Nanik di puncak BGN bisa menjadi koreksi atas paradoks ala India tadi. Seorang perempuan tidak hanya hadir di dapur, tetapi juga di kursi tempat keputusan besar diambil.

Tetapi Cupin juga ingat peringatan Tronto soal jebakan yang ia namai privileged irresponsibility. Yakni ketika kerja merawat diserahkan ke kelompok tertentu, dan ketika sesuatu gagal, beban moralnya pun ikut jatuh ke pundak mereka.

Dua pertanyaan baru kini menggantung di benak Cupin. Bagaimana caranya agar perspektif kepedulian itu benar-benar terisi, dan bukan sekadar simbol?

Lalu, secara konkret, bagaimana sosok Nanik S. Deyang bisa mengisi perspektif baru itu di tengah krisis MBG dan BGN?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

The Nurturing Nanik di MBG?

Cupin mulai menelaah latar Nanik lebih saksama. Sosok ini dikenal dengan rekam jejak panjang di dunia jurnalistik dan komunikasi publik, serta sempat menangani fungsi komunikasi dan investigasi di BGN sebelum penunjukannya.

Bagi Cupin, ini memberi sinyal menarik. Prabowo tampaknya tidak sekadar mencari ahli gizi, melainkan seseorang yang memahami bahwa krisis MBG sebagian besar adalah krisis kepercayaan publik, bukan semata krisis dapur.

Namun Cupin tahu akar persoalan MBG lebih dalam dari sekadar persepsi. Penelitian yang terbit di laman “The Conversation” Indonesia menyimpulkan bahwa keracunan massal itu bersumber dari desain kelembagaan yang terlalu tersentralisasi, bukan kelalaian individu.

Dinas kesehatan daerah kerap kurang dilibatkan dalam perencanaan dan pemantauan. Sementara kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi baru ditetapkan pada September 2025, sembilan bulan setelah ribuan korban berjatuhan.

Di titik inilah Cupin melihat ethics of care bisa berpadu dengan soal kapasitas negara. Ia teringat buku ilmuwan politik James C. Scott yang berjudul Seeing Like a State, yang memperingatkan bahaya ambisi keseragaman dari pusat yang mengabaikan realitas lokal.

Scott memperkenalkan istilah mētis, yaitu pengetahuan praktis yang dimiliki orang-orang di lapangan. Dalam konteks MBG, mētis itu ada pada ibu-ibu dapur, petugas puskesmas daerah, dan kepala sekolah yang setiap hari menyentuh persoalan secara langsung.

Maka, menurut Cupin, di sinilah perspektif kepedulian Nanik bisa menemukan wujud konkretnya. Etika merawat pada dasarnya adalah etika mendengarkan mereka yang paling dekat dengan tubuh yang dirawat.

Nanik berpeluang mengubah cara BGN bekerja, dari mesin terpusat yang dikendalikan Jakarta menjadi sistem yang mengembalikan suara lapisan terbawah. Pelibatan dinas kesehatan daerah dan profesionalisasi tenaga dapur bisa menjadi tolok ukur sesungguhnya.

Latar komunikasinya pun bisa menjadi nilai tambah, asalkan dipakai untuk membangun transparansi, bukan sekadar memoles citra. Sebab seperti pelajaran dari Nordik, cara terbaik menghargai kerja merawat adalah menjadikannya profesi yang diawasi serius, bukan naluri yang sekadar diasumsikan.

Penunjukan Nanik S. Deyang oleh Presiden Prabowo pada akhirnya dapat dibaca sebagai langkah penuh harapan, sebuah pengakuan di level tertinggi negara bahwa mengurus gizi anak adalah pekerjaan serius yang layak dipimpin dengan kepekaan terhadap yang rentan. Keberhasilannya kelak akan ditentukan oleh sejauh mana perspektif kepedulian itu diterjemahkan menjadi perbaikan sistem yang nyata, dan Cupin pun menutup gawainya dengan satu keyakinan sederhana, bahwa the nurturing Nanik akan bermakna sejati bila keibuan dalam bernegara dipahami bukan sekadar sebagai kelembutan, melainkan sebagai keberanian membangun kembali dapur bangsa dengan mendengarkan mereka yang selama ini hanya disuruh memasak. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI

Viral “kalkulator MBG” mengubah anggaran negara jadi ukuran publik, per hari makan bergizi. Di balik satire, tersimpan ujian besar bagi negara—integritas, ketepatan sasaran, dan kualitas implementasi agar bisa terus lebih baik.

PinterPolitik.com

Belakangan ini, ruang publik Indonesia diramaikan oleh fenomena yang tidak lazim sekaligus menarik: munculnya “kalkulator MBG” atau satuan baru bernama “per/hari MBG”.

Dalam berbagai percakapan digital, masyarakat mulai mengonversi angka-angka besar—dari proyek infrastruktur hingga subsidi negara—ke dalam ukuran “berapa hari MBG”.

Sebuah proyek senilai Rp4,8 triliun disebut setara dengan beberapa hari MBG. Subsidi kesehatan, puluhan hari MBG.

Bahkan proyek strategis nasional seperti kereta cepat pun diterjemahkan dalam puluhan hingga hampir seratus hari MBG. Di satu sisi, ini adalah bentuk satire khas era digital.

Namun di sisi lain, fenomena ini mencerminkan sesuatu yang jauh lebih dalam, publik sedang berusaha memahami skala negara dengan cara yang lebih konkret.

Angka Rp335 triliun, yang menjadi estimasi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2026, memang terlalu besar untuk dicerna secara intuitif.

Tetapi ketika diubah menjadi “hari MBG”, ia menjadi lebih dekat, lebih manusiawi, dan sekaligus lebih mengundang refleksi.

Dalam perspektif governmentality yang diperkenalkan Michel Foucault, negara modern tidak hanya mengatur wilayah dan ekonomi, tetapi juga kehidupan biologis warganya.

MBG adalah manifestasi nyata dari logika tersebut: negara hadir langsung dalam tubuh anak-anak, melalui asupan gizi yang mereka konsumsi setiap hari. Dengan kata lain, MBG bukan sekadar program sosial—ia adalah bentuk paling konkret dari kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, ketika program ini menjadi satuan ukur publik, terjadi pergeseran makna. MBG tidak lagi hanya dipahami sebagai kebijakan, melainkan sebagai simbol.

Ia menjadi bahasa baru untuk membandingkan, menilai, bahkan memberikan kritik membangun. Fenomena ini menunjukkan bahwa publik tidak pasif; mereka aktif menerjemahkan kebijakan negara ke dalam kerangka yang mereka pahami.

Di titik inilah, muncul pesan implisit yang kuat, yaitu semakin besar sebuah program, semakin besar pula tuntutan akuntabilitasnya, termasuk harapannya. Mengapa demikian?

MBG dan Ujian Implementasi

Fenomena “per hari MBG” sejatinya bukan sekadar tren, melainkan sinyal. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak akan ditentukan oleh desain kebijakan semata, tetapi oleh kualitas implementasinya, di mana peran Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi krusial.

Negara cenderung melihat realitas melalui angka dan indikator yang disederhanakan. Namun, realitas implementasi di lapangan jauh lebih kompleks.

Mengubah anggaran ratusan triliun menjadi makanan bergizi yang tepat sasaran bukanlah sekadar persoalan distribusi, melainkan persoalan koordinasi, integritas, dan sensitivitas sosial.

Pertama, aspek pengelolaan anggaran. Skala MBG yang sangat besar membuka peluang sekaligus risiko. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, potensi penyalahgunaan anggaran dapat muncul di berbagai level—dari pusat hingga daerah.

Namun justru karena itu, MBG memiliki peluang untuk menjadi model baru tata kelola program sosial yang transparan dan akuntabel.

Setiap “hari MBG” pada dasarnya adalah amanah publik. Ia bukan sekadar angka dalam APBN, melainkan representasi dari hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan nutrisi yang layak.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, keberhasilan menjaga integritas ini akan menghasilkan modal simbolik berupa kepercayaan publik yang sangat berharga.

Kedua, kualitas gizi yang disediakan. Tantangan MBG tidak berhenti pada distribusi makanan, tetapi pada substansi nutrisi itu sendiri.

Program ini harus berbasis pada ilmu gizi yang solid, memastikan bahwa setiap porsi makanan benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan fisik dan kognitif anak.

Kesalahan dalam komposisi makanan, meskipun terlihat kecil, dapat berdampak besar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, MBG harus dilihat sebagai intervensi ilmiah, bukan sekadar program logistik.

Ketiga, ketepatan sasaran. Salah satu ujian klasik program sosial adalah memastikan bahwa manfaatnya benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Kesalahan dalam penargetan tidak hanya mengurangi efektivitas program, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan.

Di sinilah pentingnya integrasi data yang presisi dan pemahaman kontekstual terhadap kondisi sosial di lapangan. Negara harus mampu melihat lebih dari sekadar angka agregat, dan memahami realitas masyarakat secara lebih mendalam.

Keempat, komunikasi publik. Dalam era digital, persepsi publik dapat terbentuk dengan sangat cepat. Komunikasi yang tidak tepat, baik yang terkesan defensif, meremehkan, atau tidak transparan, justru dapat memperbesar resistensi terhadap program.

Sebaliknya, komunikasi yang jujur, terbuka, dan berbasis data akan memperkuat legitimasi MBG. Dalam kerangka Benedict Anderson, komunikasi ini berperan dalam membangun rasa kebersamaan sebagai sebuah bangsa.

MBG dapat menjadi simbol solidaritas nasional, atau sebaliknya, sumber skeptisisme, tergantung bagaimana ia dikomunikasikan. Bukan dengan berjoget di TikTok dengan tak memperhatikan empati masyarakat.

Investasi Jangka Panjang: Dari Satir ke Legitimasi

Di balik segala dinamika dan kritik yang muncul, penting untuk menegaskan satu hal, secara konseptual, MBG adalah program yang sangat strategis dan visioner.

Ia menyasar akar persoalan pembangunan manusia, yakni kualitas nutrisi anak yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama Indonesia.

Dalam jangka panjang, dampak MBG tidak hanya akan terlihat pada penurunan angka stunting, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan, produktivitas tenaga kerja, dan daya saing nasional. Ini adalah investasi yang hasilnya mungkin tidak instan, tetapi sangat menentukan arah masa depan bangsa.

Fenomena “kalkulator MBG” justru dapat dibaca sebagai bentuk keterlibatan publik yang positif.

Meskipun dibungkus dalam satire, ia menunjukkan bahwa masyarakat peduli dan memperhatikan bagaimana anggaran negara digunakan. Ini adalah bentuk social accountability yang penting dalam demokrasi.

Namun, di sinilah letak tantangan sekaligus peluang. Ketika MBG telah menjadi satuan ukur publik, maka setiap keberhasilan dan kegagalan akan terlihat lebih jelas. Program ini tidak lagi berada di ruang teknokrasi tertutup, tetapi di ruang publik yang terbuka dan penuh pengawasan.

Dengan demikian, MBG menjadi lebih dari sekadar kebijakan. Ia adalah ujian bagi negara dalam membuktikan bahwa anggaran besar dapat dikelola dengan integritas, program sosial dapat dijalankan dengan presisi, komunikasi publik dapat membangun kepercayaan

Pada saat yang sama, MBG juga menjadi harapan kolektif. Ia merepresentasikan komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Fenomena “per hari MBG” mungkin lahir dari ruang digital yang penuh satire, tetapi maknanya jauh melampaui itu. Ia adalah refleksi dari masyarakat yang semakin kritis dan terlibat dalam membaca kebijakan negara.

Dalam konteks ini, program sebesar MBG menuntut standar pelaksanaan yang sama besarnya. Integritas, kualitas, ketepatan, dan komunikasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Pada akhirnya, ketika publik mulai mengukur segalanya dengan MBG, yang sedang diuji bukan hanya efektivitas program, tetapi juga kredibilitas negara itu sendiri.

Terlebih, program MBG serupa tapi tak sama dengan BPJS Kesehatan, butuh koreksi dan perbaikan berkelanjutan hingga ada tahap detik ini. Tentu belum sepenuhnya sempurna, tetapi akan terus disempurnakan demi kemaslahatan rakyat dan bangsa.

Dan jika dijalankan dengan baik, MBG tidak hanya akan menjawab kritik—tetapi juga mengubahnya menjadi legitimasi, serta meninggalkan jejak sebagai salah satu tonggak penting dalam pembangunan manusia Indonesia. (J61)

Pendiri Microsoft, Bill Gates, mengunjungi Indonesia dan meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Presiden Prabowo Subianto. Mengapa MBG ini menjadi penting dengan kunjungan Gates?

PinterPolitik.com

“The benefits of a school lunch program don’t stop at the classroom door” – Bill Gates (2017)

Kenny sedang duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat ketika televisi menayangkan berita yang membuatnya menegakkan punggung. Di layar, tampak Presiden Prabowo Subianto dan Bill Gates sedang mengunjungi sebuah sekolah dasar di Jakarta, menyapa anak-anak yang sedang menikmati makan siang bergizi.

Rabu, 7 Mei 2025 menjadi hari istimewa karena Bill Gates, tokoh filantropi dunia, datang langsung ke Indonesia untuk melihat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kenny memperhatikan betapa akrabnya percakapan antara Gates dan Prabowo saat mereka melihat proses distribusi makanan yang tertib dan penuh semangat.

Berita-berita menjelaskan bahwa pertemuan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga bagian dari diskusi lebih luas mengenai peran Indonesia dalam pembangunan global. Gates tampak kagum dengan bagaimana program MBG dirancang tidak hanya untuk mengurangi angka stunting, tapi juga sebagai strategi membangun sumber daya manusia unggul sejak dini.

Anak-anak di sekolah itu tampak gembira; mereka melambaikan tangan kepada dua tokoh besar yang berdiri di depan mereka. Kenny tersenyum melihatnya, membayangkan bahwa generasi masa depan Indonesia sedang mendapat perhatian serius, bahkan dari tokoh dunia seperti Bill Gates.

Gates menyebut MBG sebagai “model inspiratif” yang patut dicontoh negara-negara berkembang lainnya. Kenny mencatat betapa pentingnya program semacam ini bukan hanya untuk urusan dalam negeri, tetapi juga sebagai bagian dari diplomasi kemanusiaan Indonesia di panggung global.

Kenny-pun dalam hatinya bertanya: mengapa Bill Gates begitu tertarik dengan program MBG? Mengapa MBG ini bisa memiliki peran penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia ke depannya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

The Remnants of Liberal International Order?

Kenny membuka kembali buku After Victory karya John Ikenberry yang sudah lama ia pinjam dari perpustakaan kampus. Di sana, Ikenberry menjelaskan bahwa tatanan dunia liberal muncul setelah perang besar, di mana negara-negara besar setuju membangun sistem internasional berdasarkan aturan, kerja sama, dan institusi multilateral.

Menurut Ikenberry, tatanan ini berhasil bertahan karena negara-negara pemenang seperti Amerika Serikat (AS) tidak menggunakan kekuatannya secara sewenang-wenang. Sebaliknya, mereka membentuk lembaga seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan International Monetary Fund (IMF) untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas, yang memungkinkan kerja sama internasional berkembang.

Kenny mengingat bahwa salah satu nilai utama tatanan dunia liberal adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup layak, seperti hak atas makanan sehat dan bergizi yang kini jadi sorotan dalam banyak agenda pembangunan global.

Bukan hanya negara yang berperan dalam tatanan ini; aktor non-negara seperti LSM dan tokoh filantropi ikut membentuk arah kebijakan global. Kenny kembali teringat berita tentang Bill Gates yang mendukung program MBG di Indonesia, seolah memperkuat nilai tatanan liberal: kolaborasi lintas batas demi kepentingan manusia.

Ikenberry juga menulis bahwa setelah kemenangan, negara harus menciptakan sistem yang inklusif agar tidak muncul lagi ketegangan destruktif. Bagi Kenny, program seperti MBG adalah wujud dari nilai inklusivitas itu—menyatukan kepentingan domestik dan global dalam satu visi: masa depan yang sehat dan berdaya.

Namun, Kenny mulai bertanya-tanya dalam hati: bukankah tatanan dunia ini mulai berakhir dengan situasi global terkini, misalnya perang dagang? Mungkinkah MBG tetap punya peran penting ke depan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

MBG Is the Way?

Kenny sore itu membaca artikel karya Steve Wood berjudul “Prestige in World Politics: History, Theory, Expression”. Dalam tulisan itu, Wood menjelaskan bahwa prestige adalah pengakuan simbolik yang dicari negara untuk membentuk identitas dan mendapatkan tempat terhormat dalam komunitas internasional.

Prestige, kata Wood, bukan hanya soal kekuatan militer atau ekonomi, tapi juga soal bagaimana negara menunjukkan kepatuhan terhadap norma-norma global. Kenny melihat bahwa program MBG bisa menjadi salah satu cara Indonesia menunjukkan bahwa ia adalah negara yang peduli terhadap isu kemanusiaan seperti hak atas makanan sehat.

Dalam kacamata konstruktivisme, negara tidak hanya mengejar kepentingan materi, tapi juga identitas dan pengakuan. Kenny menyadari bahwa melalui MBG, Indonesia sedang membangun citra diri sebagai bangsa yang beradab, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen terhadap kesejahteraan masyarakatnya—nilai yang sangat dihargai dalam tatanan dunia liberal.

Ketika Bill Gates datang ke Jakarta dan meninjau langsung implementasi MBG bersama Presiden Prabowo, dunia menyaksikan bahwa Indonesia sedang menempatkan dirinya sebagai aktor moral global. Bagi Kenny, itu adalah bentuk ekspresi prestige sebagaimana dijelaskan oleh Steve Wood: pengakuan internasional atas tindakan yang mencerminkan norma bersama.

Akhirnya, Kenny mengambil kesimpulan bahwa MBG bukan sekadar kebijakan domestik, melainkan strategi diplomasi yang halus namun kuat. Di tengah kunjungan Bill Gates kemarin, MBG menjadi penting bagi Prabowo karena ia ingin membuktikan bahwa Indonesia pantas dihormati—bukan hanya karena kekuatan, tapi karena kepedulian dan komitmen kemanusiaan. (A43)

Kementerian Keuangan belum juga memberikan paparan kinerja APBN bulan Januari 2025. Ini menimbulkan pertanyaan mengingat Menkeu Sri Mulyani hampir tak pernah bolong memberikan paparan terkait APBN di setiap bulan, bahkan misalnya ketika kondisi ekonomi sedang kesulitan di era Covid-19. Tentu ini menimbulkan berbagai spekulasi mengingat paparan kinerja APBN adalah bagian dari transparansi pemerintah yang sekaligus jadi bahan bagi investor dan institusi internasional untuk melihat kondisi fiskal Indonesia. Ada apa?

PinterPolitik.com

Di ruang redaksi sebuah kantor media ekonomi, para wartawan sibuk berdiskusi. Kalender sudah menunjukkan bulan Maret 2025, tetapi ada satu hal yang janggal: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum juga merilis laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Januari 2025.

Biasanya, laporan ini selalu hadir tepat waktu, seperti detak jam yang tak pernah meleset. Namun kali ini, tak ada tanda-tanda itu. Biasanya, minggu-minggu awal bulan berikut jadi waktu ketika laporan kinerja itu diberikan. Artinya, seharusnya paparan untuk bulan Januari 2025 sudah terjadi di bulan Februari 2025. Namun tidak demikian saat ini, bahkan ketika tanggal dan hari sudah mau menuju tanggal tua bulan Maret.

Seorang wartawan senior membolak-balik catatan laporannya. “Sri Mulyani belum buka suara soal laporan APBN, padahal biasanya dia paling cepat menjelaskan,” gumamnya. Ia ingat bagaimana di tahun-tahun sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani selalu tampil di hadapan publik untuk menjelaskan kondisi fiskal negara setiap bulannya.

Situasi ini membuat berbagai spekulasi mencuat. Nailul Huda, seorang peneliti ekonomi dari Celios, mengungkapkan kecurigaannya dalam pemberitaan di beberapa media. “Jangan-jangan pemerintah takut ketahuan bahwa keuangan negara saat ini terbatas di saat program yang dijalankan sangat besar kebutuhan anggarannya,” ujarnya.

Ini tentu jadi kontras karena transparansi dalam laporan APBN menjadi indikator penting bagi investor dan institusi keuangan global dalam memahami kondisi fiskal Indonesia. Tanpa keterbukaan, kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi bisa terganggu. Sementara pemerintahan Prabowo-Gibran tengah getol mendorong agar investasi bisa mengalir deras demi menggerakkan perekonomian negara.

Lebih jauh, ketidakpastian postur APBN juga dikaitkan dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan sejak pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan. Dalam kondisi normal, anggaran negara sudah penuh tantangan. Dan kini dengan adanya program-program baru yang ambisius, beban pun jadi semakin berat. Sri Mulyani, yang dikenal sebagai teknokrat tangguh, jadi disorot.

Dari Jiwasraya ke Coretax

Selain belum adanya laporan APBN, kondisi di Kemenkeu semakin diperumit dengan penetapan tersangka terhadap Dirjen Anggaran, Isa Rachmatarwata, dalam kasus Jiwasraya. Ini menjadi pukulan bagi kredibilitas Kemenkeu, yang selama ini berusaha membangun reputasi sebagai lembaga yang profesional dan bersih.

Ketika seorang pejabat tinggi keuangan tersandung kasus hukum, kepercayaan publik semakin goyah. Apalagi posisi Isa berkaitan langsung dengan tata kelola APBN karena mengepalai Direktorat Jenderal Anggaran.

Masalah lain yang ikut memperkeruh situasi adalah sistem pajak baru, Coretax. Proyek ambisius ini dikembangkan dengan dana besar mencapai Rp1,3 triliun dan telah dibangun selama bertahun-tahun.

Namun, sistem ini masih mengalami banyak error, menyebabkan keluhan dari wajib pajak hingga kebingungan di internal Kemenkeu sendiri. Padahal, keberhasilan sistem ini sangat krusial untuk memastikan penerimaan pajak tetap optimal di tengah berbagai tekanan fiskal.

Tidak heran, jika semua masalah ini membuat publik mempertanyakan transparansi Kemenkeu. Apalagi, dalam studi akademik, transparansi fiskal selalu menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan ekonomi.

Joseph Stiglitz, seorang ekonom peraih Nobel, dalam bukunya The Price of Inequality pernah menekankan bahwa keterbukaan dalam pemerintahan ekonomi adalah dasar dari pertumbuhan yang berkelanjutan. Ketika pemerintah menutup-nutupi data ekonomi, ini bisa menciptakan ketidakpastian yang berbahaya bagi pasar.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Daniel Kaufmann dan Aart Kraay dari World Bank, yang menyatakan bahwa ada korelasi kuat antara transparansi fiskal dengan arus investasi asing. Investor global selalu mencari stabilitas dan kejelasan dalam kebijakan fiskal sebelum menanamkan modalnya. Tanpa laporan APBN yang jelas, kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah bisa terkikis, dan dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor.

Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Prabowo. Pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, tetapi sudah menghadapi sorotan besar terkait tata kelola keuangan. Tanpa transparansi yang kuat, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat dan investor akan mulai memudar.

Bagaimana Prabowo Harus Menyikapi Ini?

Posisi Sri Mulyani semakin terjepit di antara kebutuhan untuk menjaga transparansi dan tekanan politik dalam mengelola anggaran. Namun, solusi harus segera ditemukan. Jika keterbukaan fiskal terus dikesampingkan, pemerintah bisa kehilangan kepercayaan publik yang sangat penting dalam membangun legitimasi ekonomi.

Prabowo perlu segera mengambil langkah strategis misalnya dengan mendorong Kemenkeu agar segera merilis laporan APBN dengan transparan. Jika memang ada kendala dalam penyusunan anggaran akibat efisiensi, hal tersebut harus dikomunikasikan dengan baik ke publik. Kepercayaan bisa dijaga melalui komunikasi yang jelas, bukan dengan menghindari pertanyaan.

Kemudian, penyelesaian masalah di Coretax harus menjadi prioritas. Sistem perpajakan adalah tulang punggung penerimaan negara, dan jika sistemnya bermasalah, efek domino terhadap stabilitas ekonomi bisa sangat besar. Pemerintah perlu meninjau kembali proyek ini dan memastikan bahwa anggaran yang sudah dikeluarkan tidak sia-sia.

Selain itu, Prabowo harus memastikan bahwa tim ekonomi di kabinetnya solid. Jika ada masalah hukum, maka harus ada langkah cepat untuk menjaga kredibilitas institusi keuangan. Transparansi dalam penyelesaian kasus-kasus besar seperti ini akan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas fiskal.

Dan yang terakhir, pemerintah perlu memberikan kepastian kepada investor bahwa kebijakan ekonomi masih dalam jalur yang aman. Ketidakpastian fiskal bisa memicu penurunan arus investasi, yang tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kejelasan mengenai kebijakan pajak, anggaran, dan stimulus ekonomi harus diprioritaskan.

Pada akhirnya, Sri Mulyani masih menjadi figur yang dihormati dalam dunia keuangan. Namun, dengan situasi yang semakin kompleks, tantangan yang dihadapinya jauh lebih berat dari sebelumnya. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus segera menentukan arah, karena dalam ekonomi dan politik, ketidakpastian adalah musuh utama yang bisa menggerogoti kepercayaan dari dalam.

Begitu sulitnya posisi Sri Mulyani saat ini, tetapi transparansi tetap harus dijaga. Jika tidak, maka pemerintahan baru ini bisa kehilangan momentum sejak awal. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Efisiensi anggaran negara yang tengah didorong Presiden Prabowo nyatanya mendapatkan gejolak dan tentangan. “Raja-raja kecil yang kebal hukum”, demikian Prabowo mengistilahkan gejolak yang timbul. Persoalannya, masalah efisiensi anggaran ini punya potensi melahirkan gejolak politik yang lebih besar, andaikata tidak dijalankan dengan memperhitungkan aspek manusia – utamanya para aparatur sipil negara atau ASN.

PinterPolitik.com

Di tengah dinamika politik dan ekonomi global, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto kini menjadi sorotan publik.

Langkah-langkah penghematan yang dilakukan—mulai dari pemotongan pos-pos kecil seperti alat tulis kantor (ATK) hingga dana seremonial, serta penurunan alokasi untuk proyek dan program non-prioritas—mendorong terbentuknya perdebatan sengit di kalangan aparat pemerintah, pegawai negeri, dan masyarakat.

Tak hanya menyisakan pertanyaan apakah efisien dalam penggunaan anggaran negara yang ditargetkan untuk menghemat hingga Rp306 triliun, kebijakan ini juga memunculkan kekhawatiran akan potensi menurunnya kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, isu mengenai kemungkinan dirumahkannya tenaga honorer di berbagai kementerian dan lembaga juga mencuat, sehingga memicu kekhawatiran akan adanya demonstrasi ASN yang berpotensi menggoyahkan stabilitas politik, terutama di DPR.

Apalagi, sejak diumumkannya kebijakan efisiensi anggaran, sejumlah kementerian dan lembaga negara mengalami pemotongan dana yang cukup signifikan. Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan pemangkasan anggaran terbesar dengan total potongan mencapai Rp81 triliun—setara dengan 75% dari anggaran yang diajukan.

Sementara itu, kementerian lain seperti Kemendiktisaintek dan Kementerian Kesehatan juga tidak luput dari sasarannya, dengan masing-masing mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp22 triliun dan Rp19 triliun.

Selain penurunan dana untuk program-program yang dianggap kurang prioritas, pos-pos anggaran kecil seperti ATK dan kegiatan seremonial juga menjadi target pemangkasan. Kebijakan yang tampak “keras” ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengeluaran negara pun demi menambah dana untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program-program unggulan Prabowo lainnya.

Namun, di balik niat efisiensi tersebut tersimpan kekhawatiran besar dari internal lembaga-lembaga negara. Banyak pegawai, terutama tenaga honorer, mulai merasa terancam dengan kemungkinan akan dirumahkannya mereka sebagai bagian dari upaya penghematan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian, tidak hanya terkait nasib para pegawai, tetapi juga terkait dampak jangka panjang pada kualitas pelayanan publik yang selama ini menjadi andalan masyarakat.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, seperti apa masalah ini harus dimaknai?

Creative Destruction dalam Efisiensi

Fenomena efisiensi anggaran negara ini bisa dianalisis salah satunya melalui kerangka berpikir “creative destruction” yang diusung oleh ekonom ternama, Joseph Schumpeter. Konsep ini menggambarkan proses di mana struktur lama yang tidak efisien dihancurkan untuk memberi ruang bagi inovasi dan pembaruan yang lebih produktif.

Namun, seperti yang kerap terjadi dalam proses perombakan kreatif, perubahan tersebut seringkali disertai gejolak dan dampak negatif jangka pendek yang harus dikelola dengan cermat.

Schumpeter memperkenalkan konsep “creative destruction” sebagai proses dinamis di mana inovasi dan perubahan struktural menjadi pendorong utama kemajuan ekonomi. Dalam kerangka ini, penghancuran struktur lama yang tidak efisien merupakan prasyarat bagi munculnya inovasi dan sistem yang lebih modern serta adaptif.

Proses ini tidak hanya berlaku di sektor swasta, tetapi juga bisa diterapkan di ranah pemerintahan—tentu dengan sejumlah penyesuaian mengingat perbedaan karakteristik antara kedua sektor tersebut.

Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo, konsep creative destruction tampak relevan. Pemangkasan dana yang tidak produktif dan pos-pos anggaran yang dianggap tidak prioritas diharapkan dapat “menghancurkan” kebiasaan birokratis yang sudah usang, membuka jalan bagi terciptanya struktur pemerintahan yang lebih ramping dan inovatif.

Seperti halnya dalam proses destruksi kreatif, diharapkan bahwa restrukturisasi ini akan menghasilkan model pemerintahan baru yang lebih responsif, adaptif, dan mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara.

Tantangan Besar dan Instabilitas Politik

Organisasi pemerintahan memiliki karakteristik yang spesifik – katakanlah jika dibandingkan dengan perusahaan atau sektor privat lain – di mana stabilitas, kepastian hukum, dan norma birokrasi menjadi fondasi utama operasionalnya. Oleh karena itu, meskipun penghematan anggaran dan perombakan struktur bisa membawa inovasi, proses ini juga membawa risiko ketidakstabilan internal.

Pengurangan anggaran secara masif tanpa adanya strategi transisi yang matang dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan pegawai, terutama mereka yang berada di posisi non-permanen atau honorer. Kondisi ini, pada gilirannya, bisa mengganggu kinerja instansi dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Pengalaman negara-negara yang telah berhasil melakukan reformasi birokrasi melalui penerapan teknologi digital menjadi contoh penting bahwa efisiensi tidak harus selalu diartikan sebagai pengurangan jumlah pegawai atau penurunan kualitas layanan. Transformasi digital dapat menggantikan proses manual yang lambat dan tidak efisien, sehingga meskipun terjadi penghematan anggaran, pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

Di negara-negara tersebut, penghematan yang dicapai digunakan untuk mengembangkan infrastruktur digital dan meningkatkan kapasitas pelayanan, sehingga masyarakat tetap mendapatkan manfaat yang optimal. Pembelajaran ini memberikan gambaran bahwa efisiensi anggaran haruslah dipandang sebagai sebuah peluang untuk berinovasi, bukan sekadar pemotongan biaya secara kaku

Selain kekhawatiran internal di institusi pemerintahan, potensi gejolak politik juga menjadi bayang-bayang yang mengancam. Apabila kebijakan efisiensi ini menimbulkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan ASN, kemungkinan besar akan muncul aksi protes atau demonstrasi. Demonstrasi dari dalam tubuh instansi pemerintahan sendiri, terutama jika melibatkan pegawai yang merasa dirugikan, dapat mengganggu stabilitas politik dan bahkan menarik perhatian DPR untuk mempertanyakan kebijakan ini secara terbuka.

Pada intinya, penerapan konsep creative destruction dalam reformasi birokrasi adalah sebuah proses yang kompleks dan penuh tantangan. Di satu sisi, pemangkasan anggaran yang drastis diharapkan dapat menghilangkan praktik-praktik birokrasi yang tidak produktif dan membuka ruang bagi inovasi serta modernisasi pemerintahan. Di sisi lain, tanpa adanya perencanaan transisi dan dukungan yang memadai, kebijakan ini dapat menimbulkan dampak negatif yang serius—mulai dari penurunan kualitas pelayanan publik hingga ketidakstabilan internal yang berpotensi mengarah pada konflik politik.

Proses transisi menuju pemerintahan yang lebih efisien harus berjalan seiring dengan upaya menciptakan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keadilan sosial. Pemerintah harus mampu memastikan bahwa setiap langkah penghematan tidak mengorbankan hak-hak pegawai dan kepentingan masyarakat. Prinsip keadilan harus selalu diutamakan dalam setiap kebijakan perubahan, sehingga dampak negatif yang mungkin terjadi dapat diminimalisir dan manfaat jangka panjang dari reformasi birokrasi dapat tercapai.

Pada akhirnya, kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan sebuah terobosan yang mengusung semangat creative destruction—menghancurkan struktur lama yang tidak efisien untuk memberi ruang bagi inovasi dan perbaikan.

Namun, proses efisiensi ini tidak lepas dari risiko. Gejolak internal yang ditimbulkan, terutama terkait dengan isu potensi pemutusan hubungan kerja bagi tenaga honorer, serta kekhawatiran akan penurunan kualitas pelayanan publik, harus menjadi perhatian serius. Jika gejolak tersebut tidak ditangani dengan baik, risiko demonstrasi ASN dan konflik internal bisa berujung pada ketidakstabilan politik yang lebih luas, yang tentunya akan berdampak negatif pada citra dan kredibilitas pemerintahan.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Wih, Muhammadiyah belakangan keliatan makin sat set nih 

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #muhammadiyah #makanbergizi #politikindonesia

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Diskursus efisiensi anggaran negara turut mengarah pada peringkasan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gaungnya telah lama terdengar. Ihwal yang tak kunjung terealisasi dan berubah menjadi semacam “mitos”. Beberapa sampel di negara lain seperti Argentina, Amerika Serikat, hingga Singapura kiranya dapat menjadi refleksi. Lalu, mampukah Presiden Prabowo mendobrak mitos tersebut?

PinterPolitik.com

Salah satu opsi utama yang muncul demi efisiensi anggaran negara bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah memangkas jumlah PNS. Di linimasa, diskurus semacam ini cenderung “sepi”, karena cenderung menyajikan realita di balik gemerlap profesi PNS.

Dengan tidak bermaksud menggeneralisir, mengingat tak semua berstatus “sultan” dan “makan gaji buta”, PNS kerap disebut beban anggaran dalam dimensi tertentu.

Yang paling kasat mata,karena kebijakan perampingan jumlah PNS dalam bingkai Reformasi Birokrasi cenderung menjadi mitos karena tak pernah sekalipun zero-growth PNS terjadi sejak Reformasi, justru sebaliknya.

Pasca Reformasi, PNS tidak hanya menjadi bagian dari mesin birokrasi negara, tetapi juga memiliki hak politik yang menjadikan mereka segmen elektoral yang penting.

Keistimewaan yang melekat pada profesi ini, seperti kenaikan gaji berkala, tunjangan hari raya (THR), dan status pekerjaan yang stabil dengan dana pensiun, memperkuat daya tariknya di mata pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai sebuah “simbiosis”.

Kini, sekali lagi, dengan jumlah PNS yang terus bertambah, wacana perampingan birokrasi kembali mencuat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara. Namun, resistensi yang muncul dari berbagai pihak membuat wacana ini lebih menyerupai mitos daripada kebijakan konkret.

Dalam perspektif patronase, birokrasi sering dijadikan alat distribusi kekuasaan, di mana jabatan PNS dapat menjadi bentuk kompensasi politik bagi kelompok tertentu. Hal ini berlawanan dengan konsep birokrasi Weberian yang menekankan rasionalitas, hierarki, dan meritokrasi.

Di sisi lain, muncul fenomena yang terbingkai dalam perspektif birokrasi predatori yang cenderung lebih dekat dengan realita. Dalam hal ini, aparatur negara lebih terlibat dalam praktik rent-seeking, paralel dengan pelayanan publik serta urusan negara sesuai dengan tupoksi mereka.

Hal ini praktis menimbulkan dilema antara mempertahankan status quo atau melakukan reformasi radikal.

Lantas, saat direfleksikan pada kebutuhan Presiden Prabowo dan prioritas kebijakannya, sejauh mana realisasi pemangkasan jumlah PNS secara konkret dapat dilakukan?

Dilema Pelik Efisiensi?

Data yang dirangkum oleh Almizan Ulfa, Peneliti Utama Kemenkeu RI yang telah purna tugas menguak korelasi politik dan sejumlah variabel terkait eksistensi PNS.

Dalam sebuah publikasi, tercatat rekam jejak pola kebijakan rekrutmen CPNS sejak tahun 2000 hingga tahun 2016 yang mencerminkan hiptesa simbiosis di antara pemerintah dan para aparatur negara.

Jumlah PNS pusat dan daerah meningkat dari 3,9 juta di tahun 2000 menjadi 4,4 juta orang di tahun 2016.  Di tahun 2024, total PNS tercatat 3.655.685 orang yang menjadi bagian dari ASN sebesar 4.758.730 orang.

Secara lonjakan, peningkatan jumlah PNS terjadi di tahun politik 2009, menjadi 4,5 juta orang, diikuti di tahun 2010 dan 2011 masing-masing 4,6 juta orang.

Satu-satunya anomali terjadi pada tahun 2003 saat rekrutmen CPNS dengan kebutuhan yang lebih kecil dibanding jumlah pensiun. Namun, fenomena itu terjadi lebih disebabkan keterpaksaan demi pengurangan tekanan fiskal, bukan murni kebijakan efisiensi komprehensif penataan para birokrat.

Pada tahun 2012 dan 2013 terjadi penurunan jumlah PNS tetapi meningkat kembali di tahun politik 2014. Pun dengan rekrutmen di tahun-tahun setelahnya yang secara umum justru mengalami tren kenaikan.

Almizan sendiri sampai pada salah satu konklusi bahwa di era Reformasi, kebijakan zero growth PNS tidak pernah dilaksanakan. Justru, yang terjadi adalah kebijakan negative dan positive growth silih berganti dengan ayunan (magnitude) positive growth yang lebih kuat.

Secara teoretis, pengurangan jumlah PNS dapat menekan beban belanja negara, terutama dalam hal gaji dan pensiun. Namun, kebijakan ini tidak dapat diterapkan secara parsial tanpa reformasi birokrasi yang menyeluruh.

Efisiensi birokrasi tidak sekadar berarti mengurangi jumlah pegawai, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan publik tetap berkualitas.

Negara-negara seperti Argentina dan Singapura, plus rencananya, Amerika Serikat, menerapkan kebijakan rasionalisasi pegawai negeri dengan beragam hasil yang bisa dijadikan refleksi bagi Indonesia.

Salah satu tantangan utama dalam pemangkasan jumlah PNS adalah potensi penurunan kualitas pelayanan publik. Pengurangan yang drastis tanpa strategi penggantian yang tepat, seperti digitalisasi dan optimalisasi teknologi, dapat menyebabkan layanan yang lamban dan tidak efektif.

Kehilangan tenaga ahli berpengalaman juga menjadi risiko yang harus diperhitungkan, terutama dalam sektor-sektor teknis yang memerlukan keahlian spesifik.

Studi psikologi organisasi menunjukkan bahwa kebijakan pemangkasan PNS dapat memengaruhi moral dan kinerja pegawai yang bertahan. Ketidakpastian akan masa depan karier mereka dapat menurunkan motivasi dan meningkatkan resistensi terhadap perubahan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis angka, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial dari reformasi ini.

Juga, variabel-variabel di atas seolah menambah kompleksitas kebijakan yang lebih berani terhadap PNS dan upaya efisiensi dan reformasinya.

Kata kunci “integritas” dan “meritokrasi” pun kiranya tak begitu saja bisa berjalan mulus dalam implementasinya jika benar-benar dijadikan landasan ideal Reformasi Birokrasi.

Lantas, harus bagaimana?

Prabowo Harus Berani?

Jika Presiden Prabowo benar-benar ingin mendobrak mitos perampingan PNS, kebijakan ini harus dibarengi dengan reformasi birokrasi yang nyata.

Salah satunya adalah melalui digitalisasi, yang semestinya bukan sekadar menjadi gimik atau buzzword, tetapi benar-benar diterapkan untuk meningkatkan efisiensi layanan.

Perubahan status kepegawaian, seperti penguatan sistem kontrak dan mekanisme evaluasi berbasis kinerja, juga dapat menjadi solusi yang lebih realistis dibandingkan sekadar memangkas jumlah pegawai.

Namun, kebijakan semacam ini sering kali tidak populer. Pemangkasan PNS berarti menghadapi perlawanan dari berbagai kelompok, termasuk serikat pekerja dan elemen-elemen politik yang berkepentingan dalam status quo birokrasi.

Jika Prabowo ingin menciptakan birokrasi yang lebih ramping dan efisien, ia harus memiliki keberanian politik untuk menghadapi resistensi tersebut.

Reformasi birokrasi bukan sekadar retorika, tetapi membutuhkan strategi yang matang dan implementasi yang tegas. Apakah Prabowo mampu mendobrak mitos ini ataukah perampingan PNS hanya akan menjadi wacana yang kembali tenggelam dalam politik patronase?

Jawabannya tergantung pada sejauh mana keberanian dan konsistensi pemerintah dalam merealisasikan reformasi ini. (J61)

Program Makan Siang Bergizi (MBG) alias makan siang gratis yang kini sudah dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto nyatanya punya visi yang serupa dengan program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang merupakan program di era Orde Baru. Akankah makin banyak program dan kebijakan dari era Orde Baru yang diadopsi oleh Prabowo? 

PinterPolitik.com

Setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo Subianto meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memperbaiki gizi anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Program ini mencakup penyediaan makanan bergizi di berbagai institusi, seperti sekolah dan panti sosial, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi. 

MBG mengusung pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis data dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan komunitas lokal. Dalam program ini, teknologi dimanfaatkan untuk memantau distribusi dan dampaknya secara real-time, memastikan setiap anak mendapatkan akses ke makanan bergizi yang mereka butuhkan.

Prabowo menekankan pentingnya investasi pada generasi muda sebagai langkah strategis untuk pembangunan jangka panjang. Program MBG tidak hanya bertujuan mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga memperkuat daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak.

Menariknya, program ini seperti mengingatkan kita pada program PMT-AS di era Soeharto yang punya visi mirip-mirip. Meski dari sisi pelaksanaan, menu, dan kebijakan secara keseluruhan terdapat banyak perbedaan, nyatanya semangat yang dibawa dalam kedua program ini sama – demi mewujudkan kecukupan gizi anak sekolah yang akhirnya akan berdampak pada kualitas manusia Indonesia. 

Lebih jauh, nyatanya beberapa program dan kebijakan – atau wacana kebijakan – yang digaungkan Prabowo, memiliki semangat yang mirip dengan era Orde Baru. Soal narasi pengembalian proses politik Pilkada ke DPRD misalnya, sangat bernuansa Orde Baru. Pertanyannya adalah apakah romantisme melihat kembali kebijakan-kebijakan Orde Baru ini relevan untuk Indonesia saat Ini? 

Dari PMT-AS ke MBG

Program PMT-AS yang diluncurkan pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto adalah salah satu upaya monumental dalam meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak sekolah di Indonesia. 

Program ini berfokus pada penyediaan makanan tambahan yang bertujuan mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang melanda generasi muda, terutama di wilayah pedesaan.

PMT-AS memiliki visi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Melalui program ini, pemerintah Orde Baru berusaha memperkuat modal manusia (human capital) sebagai fondasi pembangunan nasional. Namun, pelaksanaan PMT-AS menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah distribusi, kualitas makanan, dan pengawasan yang kurang memadai.

PMT-AS sendiri dicanangkan Soeharto sejak tahun 1991 dengan fokus utama untuk mengatasi kekurangan gizi. Awalnya PMT-AS diadakan di 11 provinsi dengan total penerima 41.769 orang. Jumlah penerima program ini terus meningkat, di tahun 1998 mencapai 6,87 juta siswa. 

Menariknya, ada ketentuan bahwa menu makanan harus berasal dari pertanian desa setempat. Penulis adalah bagian dari generasi yang merasakan program ini karena berasal dari daerah pedalaman. Bisa dibilang, PMT-AS adalah salah satu hal yang sangat dinikmati oleh anak-anak seumuran penulis kala itu, utamanya karena akses terhadap makanan bergizi memang cukup sulit di wilayah pedalaman. 

Beberapa ketentuan lain dari program ini adalah bahwa kecukupan gizinya harus mencapai 200-300 Kkal, mencakup minimal 5 gram protein. Sementara anggarannya, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, awalnya dipatok Rp250 untuk di Indonesia Barat dan Rp350 untuk Indonesia Timur. Mungkin ini anggaran per porsi. Selain itu, ada juga ketentuan bahwa bahan makanan tidak boleh gunakan makanan olahan seperti mie instan, susu bubuk, dan lain-lain. 

Nah, bisa dibilang, baik MBG maupun PMT-AS  memiliki visi yang sama dalam membangun modal manusia yang kuat. Keduanya mengakui bahwa kesehatan dan gizi yang baik adalah fondasi penting untuk menciptakan generasi yang produktif dan kompetitif.

Namun, ada perbedaan signifikan dalam pendekatan dan implementasi. PMT-AS cenderung bersifat sentralistik dan sering kali kurang melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan program. Sementara itu, MBG menekankan desentralisasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Amartya Sen dan Pendekatan Kapabilitas

Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf terkenal, menawarkan kerangka teori yang relevan untuk memahami pentingnya program-program seperti PMT-AS dan MBG. 

Sen mengembangkan Capability Approach, yang menekankan pada pengembangan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai penting.

Menurut Sen, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan atau konsumsi, tetapi dari kemampuan individu untuk mencapai fungsi-fungsi esensial dalam hidup, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial. 

Program makan bergizi, dalam konteks ini, berkontribusi langsung pada peningkatan kapabilitas anak-anak dengan menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan fisik dan mental.

Negara-negara lain juga telah menerapkan program makan bagi anak sekolah dengan keberhasilan yang beragam. Singapura, misalnya, pada masa awal kemerdekaannya, meluncurkan program makan siang gratis di sekolah-sekolah untuk mengatasi kekurangan gizi di kalangan anak-anak.

Program ini di Singapura menjadi salah satu pilar dalam strategi pembangunan sumber daya manusia negara tersebut, yang kini dikenal memiliki sistem pendidikan dan kesehatan yang unggul. Negara-negara seperti Brazil dan India juga telah meluncurkan program serupa yang membantu meningkatkan indikator kesehatan dan pendidikan mereka.

Romantisme Orde Baru?

Harus diakui, program MBG yang diluncurkan Prabowo sering kali dibandingkan dengan inisiatif-inisiatif di era Orde Baru. Banyak yang melihatnya sebagai upaya untuk menghidupkan kembali visi Orde Baru yang berfokus pada pembangunan modal manusia dan stabilitas nasional.

Hal ini yang membuat narasi soal apakah pemerintahan Prabowo akan terasa seperti Orde Baru kembali menyeruak. Kita tahu bahwa Prabowo adalah menantu dari Soeharto. Keduanya juga sama-sama berlatar militer. Artinya sangat mungkin ada cara pandang yang sama. 

Apalagi, tidak hanya melalui program makan bergizi, tetapi juga melalui kebijakan lain seperti usulan pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD dan wacana pengembalian versi UUD 1945 ke versi asli alias versi 18 Agustus 1945. Langkah-langkah ini menimbulkan perdebatan tentang apakah Prabowo sedang mencoba menghidupkan kembali elemen-elemen Orde Baru dalam konteks yang lebih modern dan demokratis.

Meskipun demikian, asumsi-asumsi ini masih sangat jauh dari pembenarannya. Hanya waktu yang bisa menjawab akan seperti apa perubahan-perubahan lain bisa terjadi di pemerintahan mantan Danjen Kopassus itu.

Yang jelas, program makan bergizi gratis yang diusung Prabowo menunjukkan kesinambungan visi dalam membangun kapabilitas manusia melalui perbaikan gizi, yang sudah dimulai sejak era Orde Baru melalui PMT-AS. Dengan pendekatan yang lebih modern dan terdesentralisasi, MBG berpotensi memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Kemudian, dengan mengadopsi teori Amartya Sen tentang kapabilitas memberikan kerangka yang kuat untuk memahami pentingnya investasi pada kesehatan dan gizi sebagai dasar pengembangan manusia. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Kisah seorang pahlawan (hero) selalu menciptakan inspirasi di hati banyak orang. Mengapa makna ini begitu berarti bagi Presiden Prabowo Subianto?

PinterPolitik.com

“It’s not an ‘S. ‘ On my world it means ‘hope’.” – Superman, Man of Steel (2013)

Pahlawan sering kali kita bayangkan sebagai sosok luar biasa, seperti Superman, yang terbang di langit dengan jubah merah berkibar. Lambang “S” di dadanya tidak sekadar simbol, melainkan harapan. 

Di dunia Krypton, lambang itu bermakna sebuah janji untuk masa depan yang lebih baik. Dalam setiap aksinya, Superman tidak hanya menyelamatkan kota dari kehancuran tetapi juga memantik semangat bahwa kebaikan akan selalu menang. Ia adalah gambaran bagaimana harapan bisa menjadi cahaya di tengah gelap.

Namun, pahlawan tidak selalu berbaju besi atau punya kekuatan super. Ada pahlawan di sekitar kita yang sering kali luput dari perhatian. 

Seorang guru yang mendidik di pelosok negeri, menempuh perjalanan jauh demi mengajar, adalah pahlawan. Seorang petani yang bangun sebelum matahari terbit, berjuang melawan kekeringan atau banjir, juga adalah pahlawan. Mereka tidak memiliki lambang “S” di dada, tetapi mereka menyemai harapan setiap harinya melalui kerja keras dan pengorbanan mereka.

Di Indonesia, kita telah menyaksikan banyak pahlawan dalam berbagai bentuk. Dari mereka yang angkat senjata di medan perang untuk memperjuangkan kemerdekaan, hingga mereka yang melawan ketidakadilan dengan pena dan suara. 

Dalam setiap langkah mereka, ada satu benang merah yang selalu terlihat: harapan. Harapan bahwa bangsa ini akan terus bergerak maju, meski jalannya terjal dan penuh rintangan.

Namun, mengapa pahlawan selalu menciptakan harapan di hati banyak orang? Lalu, jika harapan adalah inti dari keberadaan pahlawan, apa artinya ini bagi dinamika politik Indonesia yang penuh tantangan dan perubahan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

The Hero’s Journey

Manusia secara alami terpesona oleh kisah kepahlawanan. Fenomena ini sering dikaitkan dengan hero complex—dorongan untuk menyelamatkan atau membantu, meskipun terkadang tidak dibutuhkan—dan the hero’s journey, pola naratif universal yang diperkenalkan oleh Joseph Campbell. Pola ini menggambarkan perjalanan seorang pahlawan yang meninggalkan zona nyamannya, menghadapi tantangan besar, dan kembali membawa kemenangan atau pelajaran untuk dunia.

Superman adalah contoh sempurna dari perjalanan pahlawan yang melampaui cerita fiksi. Ia adalah alien yang harus meninggalkan dunia asalnya, Krypton, untuk tumbuh di Bumi sebagai Clark Kent. Dalam perjalanan hidupnya, ia menghadapi dilema identitas, menghadapi ancaman global, dan memilih untuk melindungi manusia meskipun sering kali dirinya dianggap ancaman. 

Perjalanan Superman bukan sekadar cerita aksi. Kisahnya merupakan alegori tentang pengorbanan, tanggung jawab, dan harapan yang tak pernah padam.

Kisah pahlawan seperti Superman memiliki arti mendalam karena mereka mencerminkan nilai-nilai yang universal: keberanian, pengorbanan, dan keinginan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dalam konteks budaya, mereka menjadi cermin bagi masyarakat untuk merenungkan aspirasi kolektif dan tantangan moral. 

Kepahlawanan juga memiliki dampak luas karena membangun koneksi emosional, menginspirasi individu untuk menghadapi tantangan mereka sendiri, dan menyatukan komunitas dalam menghadapi rintangan bersama.

Dalam kehidupan nyata, pahlawan hadir dalam bentuk pemimpin, tokoh masyarakat, atau individu biasa yang melampaui ekspektasi. Di Indonesia, kepahlawanan sering dikaitkan dengan peran besar dalam membangun bangsa dan menjaga harapan masyarakat.

Lantas, apakah arti pahlawan dalam politik Indonesia? Mengapa hal ini penting dan berkaitan dengan sosok Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin Indonesia menuju masa depan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

On Prabowo Being a ‘Hero’

Dalam politik, branding bukan sekadar logo atau slogan. Ini adalah tentang bagaimana seorang pemimpin membangun cerita yang menyentuh hati rakyatnya. 

Aliza Licht dalam bukunya yang berjudu; On Brand (2004) menulis bahwa sebuah brand adalah kombinasi nilai, simbol, dan pesan yang menciptakan koneksi emosional. Dalam politik, brand membantu pemimpin untuk dikenang bukan hanya karena janji-janji, tetapi karena citra yang kuat dan relevan.

Bayangkan bagaimana Apple dengan kesederhanaan inovatifnya atau Nike dengan semangat “Just Do It” menjadi lebih dari sekadar nama. Apple menggambarkan teknologi yang bersahabat dan estetis, sementara Nike memotivasi semua orang untuk melampaui batasan mereka. 

Kedua brand ini menciptakan identitas yang begitu kuat sehingga melampaui produk, membangun cerita yang menyatu dengan kehidupan penggunanya. Prinsip ini, meskipun berasal dari dunia bisnis, juga berlaku dalam membangun kepemimpinan politik.

Prabowo tampaknya memahami kekuatan narasi ini. Ia mulai membangun citra dirinya sebagai pahlawan rakyat—pemimpin yang tidak hanya memimpin, tetapi juga bertindak. 

Salah satu langkah yang mencerminkan ini adalah keputusannya untuk membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Dengan kebijakan ini, ia memposisikan dirinya sebagai pelindung rakyat dari beban ekonomi, menciptakan kesan bahwa ia memahami kesulitan masyarakat.

Tidak hanya itu, Prabowo juga menggunakan uang pribadinya untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Ini lebih dari sekadar aksi filantropi; ini adalah upaya menciptakan cerita bahwa ia rela berkorban demi rakyatnya. Seperti pahlawan dalam kisah-kisah klasik, ia mengambil peran sebagai pelindung dan pemberi harapan di tengah tantangan zaman.

Namun, seberapa kuat cerita ini dalam membangun kepercayaan masyarakat Indonesia? Apakah citra pahlawan ini cukup untuk menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks? Semua kembali pada penilaian masyarakat dan dampak tindakan sang ‘hero’. (A43)