Publik dan media baru-baru ini dibuat heboh dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait konflik Palestina-Israel. Mungkinkah siasat ini diperuntukkan untuk Prabowo Subianto?

PinterPolitik.com

“I think the whole world’s addicted to the drama” – will.i.am, “Where Is the Love?” (2003)

Melihat apa yang terjadi di Gaza pasti membuat banyak hati hancur. Bagaimana tidak? Perang berkecamuk tiada hentinya, memakan banyak nyawa anak-anak yang masih begitu belia.

Mungkin, sembari mendengarkan lagu dari Black Eyed Peas yang berjudul “Where Is the Love?” (2003), diri serasa turut mempertanyakan. Mengapa semua ini dibiarkan terjadi? Di mana cinta dan kasih sayang berada?

Dalam lagu itu, Black Eyed Peas membahas bagaimana umat manusia kini kesulitan menciptakan perdamaian. Malahan, yang ada, banyak individu, kelompok, hingga negara lebih memilih untuk merawat konflik dibandingkan merawat pedamaian.

Banyak korban berjatuhan. Banyak bom dijatuhkan. Bahkan, banyak anak-anak menjadi korban. Lirik-lirik lagu ini menjadi pengingat akan gambaran peristiwa-peristiwa yang kini tengah terjadi di Gaza.

Motivasi dan pertanyaan yang sama juga mendasari tindakan dan kebijakan yang diambil oleh para pejabat. Salah satunya adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi.

Pada Jumat (23/2) kemarin, menteri yang memimpin para diplomat Indonesia itu memutuskan untuk berdiri di hadapan para diplomat dan ahli hukum yang berasal dari berbagai negara. Retno memutuskan untuk berdiri di podium yang ada di Den Haag, Belanda, tepatnya di Mahkamah Internasional (ICJ).

Retno menuntut keadilan untuk ditegakkan terhadap Israel yang dianggap telah melakukan kejahatan-kejahatan perang di Gaza. “Harapan ada pada Mahkamah ini karena Mahkamah ini adalah penjaga keadilan,” tegas Retno.

Aksi Retno inipun menuai reaksi positif dari warganet. Banyak dari mereka menganggap apa yang dilakukan sang Menlu merupakan sikap yang tegas dan berani di saat banyak negara cenderung melakukan pembiaran terhadap apa yang terjadi di Gaza, Palestina. 

Well, terlepas dari itu, mungkinkah Retno memiliki kepentingan politis di balik manuver-manuver diplomatiknya – tentu selain kepentingan nasional Indonesia yang dibawanya? Mengapa bisa jadi terdapat siasat tertentu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Retno Merasa Terancam?

Menjadi sifat alamiah manusia untuk menjadi selalu waspada bila ancaman hadir. Dan, bukan tidak mungkin, inipun terjadi dalam dunia politik dan pemerintahan.

Seperti yang selalu banyak orang bilang, politik selalu bicara mengenai sumber. Jabatan juga bisa menjadi sumber.

Mendekati akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perubahan bisa dibilang sudah berada di depan mata. Pemerintahan baru yang kemungkinan besar akan dipimpin oleh Prabowo Subianto bisa saja memiliki preferensi tersendiri dalam menyusun pemerintahannya.

Setelah hasil hitung cepat (quick count) menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut dua, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, banyak rumorpun turut beredar. Salah satunya adalah komposisi dari kabinet pemerintahan selanjutnya.

Menariknya, layaknya nama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan  nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, nama Retno tidak disebutkan. 

Anggapan seperti ini bisa saja benar. Pasalnya, politik domestik dan politik luar negeri memang saling berkaitan.

Mengacu pada teori dua tingkat permainan (two-level game theory) dari Robert D. Putnam dalam tulisannya yang berjudul “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games”, dua dimensi politik ini, yakni politik domestik dan internasional, menjadi dua tingkatan permainan yang dimainkan bersamaan oleh para pengambil kebijakan.

Misal, publik menginginkan pemerintah Indonesia untuk membela Palestina dalam konflik ini. Maka, tidak mengherankan apabila pemerintahan Jokowi menjalankan kebijakan luar negeri yang mendukung Palestina.

Namun, tidak hanya faktor publik saja yang bermain. Mengacu ke tulisan Aaron David Miller yang berjudul “No Leader Makes Foreign Policy Decisions Without Considering Domestic Politics” di Carnegie Endowment for International Peace, para pemimpin juga membuat kebijakan luar negeri berdasarkan para politisi lain dan juga berdasarkan prioritas-prioritas yang saling berkompetisi.

Bukan tidak mungkin, politik antar-politisi juga bermain dalam kebijakan Retno untuk membela Palestina dengan upaya yang lebih. Kompetisi antar-individu dalam politik bisa turut mempengaruhi.

Apalagi, dalam bocoran yang beredar, nama yang muncul jadi Menlu justru adalah Rosan Roeslani, seorang pengusaha yang pernah menjabat sebagai Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS) pada tahun 2021-2023. 

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Bukan Retno, Tapi Rosan?

Mungkin, setelah sepuluh tahun masa pemerintahan Jokowi, menjadi aneh untuk memiliki Menlu lain yang bukan seorang Retno. Bila bocoran yang beredar benar adanya, nama Rosan akan menjadi hal yang unik bagi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang sejak tahun 2001 selalu memiliki Menlu yang merupakan diplomat karier, yakni sejak Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, hingga Retno.

Rosan sendiri merupakan seorang pengusaha. Usahanyapun dimulai dan banyak berkecimpung di dunia keuangan (financial). Usahanya bersama Sandiaga Uno yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), misalnya, bernama Recapital yang dirintis sejak tahun 1996-1997.

Dengan latar belakangnya sebagai pengusaha, tentu sosok Rosan bukanlah sosok pejabat yang dikenal di kalangan para diplomat. Namun, namanya mulai semakin dikenal di dunia pemerintahan kala dirinya menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada tahun 2015 hingga tahun 2021.

Boleh jadi, nama Rosan mulai terdengar dalam radar Presiden Jokowi di saat-saat ini. Pasalnya, Rosan adalah salah satu sosok yang mendorong agar Indonesia melakukan negosiasi dengan pemerintah AS yang kala itu dipimpin oleh Presiden Donald Trump.

Trump memiliki kebijakan luar negeri yang lebih mementingkan kepentingan AS sendiri. Salah satunya adalah mengurangi kerja sama perdagangan yang dianggap tidak menguntungkan bagi AS secara keuangan.

Pemerintah AS memiliki apa yang disebut sebagai Generalized System of Preferences (GSP) yang memberikan preferensi khusus dalam hal perdagangan dengan negara-negara lain, termasuk dengan Indonesia. Namun, Trump ingin menghilangkan GSP yang dianggap hanya menguntungkan negara lain, termasuk Indonesia yang justru memiliki surplus nilai perdagangan dengan AS.

Boleh jadi, atas kepentingan untuk menjaga kerja sama perdagangan dengan Paman Sam, Rosan akhirnya ditunjuk oleh Jokowi untuk menjabat sebagai Dubes RI untuk AS. 

Lantas, mengapa Rosan bisa menjadi pilihan tepat untuk posisi Menlu ke depannya? Jawabannya terletak pada siapa yang akan menang di Pilpres AS 2024 nanti.

Saat ini, nama Presiden Joe Biden tidak memiliki elektabilitas yang tinggi. Banyak pihak memprediksi bahwa Presiden Donald Trump akan memenangkan kontestasi menuju Gedung Putih pada pilpres kali ini.

Bukan tidak mungkin, dengan faktor ini, Rosan bisa menjadi orang yang lebih sesuai. Apalagi, dengan kehadiran Trump yang kerap berfokus pada kebijakan perdagangan, peran apa yang disebut sebagai diplomasi perdagangan (trade diplomacy) oleh Tissa Rajapakse dalam tulisannya yang berjudul “The Evolving Role of Trade Diplomacy in Multilateral Trade Negotiations” bisa saja menjadi lebih signifikan dalam beberapa tahun ke depan.Well, pada akhirnya, pilihan dan pertimbangan untuk sosok pengisi posisi ini kembali berada di tangan presiden selanjutnya. Namun, layaknya lirik lagu Black Eyed Peas di atas, publikpun tertarik dengan drama dan, bukan tidak mungkin, juga dengan drama kursi Menlu ini. (A43)

PinterPolitik.com

“Play your card ‘cause we know that you bluffin’” – Joey Bada$$, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Drama kecurangan Pemilu 2019 tampaknya masih belum sepenuhnya berakhir. Usai putusan MK diumumkan kemarin, Prabowo-Sandi disinyalir masih belum bersedia untuk memberi selamat kepada paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Sebelumnya, berbagai jalur hukum dan konstitusional telah ditempuh oleh Prabowo-Sandi dan timnya guna menggugat kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut pihaknya, berbagai kecurangan ini diupayakan untuk mengubah hasil Pemilu yang sebenarnya dimenangkan oleh Prabowo-Sandi sebesar 52 persen.

Berbagai dugaan kecurangan yang diadukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam langkah awal Prabowo-Sandi berujung pada hasil yang kurang memuaskan bagi kubunya. Selain itu, berbagai aksi yang ditujukan untuk memprotes hasil Pemilu yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga berakhir pada bentrok dan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa.

Setelah ditolak oleh Mahkamah Internasional, pasukan codot akan membawa masalah ini ke Mahkamah Tata Surya.

Kita tunggu saja.

— Habib Think (@habibthink) June 28, 2019

Gugatan ke MK yang disebut-sebut sebagai endgame dalam kontestasi Pilpres ini nyatanya masih belum dapat membuahkan hasil bagi kubu Prabowo-Sandi. Meskipun menghormati putusan MK, Prabowo-Sandi disebut-sebut masih belum menerima hasil tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya berkonsultasi dengan tim hukumnya guna mencari jalur hukum lain.

Tampaknya, ide mengenai jalur hukum alternatif lainnya ini telah diungkapkan oleh Abdullah Hehamahua. Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengajak para pendukung Prabowo-Sandi untuk berangkat ke Komnas HAM guna melaporkan berbagai dugaan pelanggaran HAM terkait Pemilu 2019, seperti meninggalnya sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain itu, Abdullah juga ingin melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2019 – terutama terkait berbagai persoalan di balik Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU – ke peradilan internasional. Menurutnya, peradilan internasional memiliki tim audit forensik yang mumpuni.

Jika benar usulan Abdullah akan dilakukan, apakah benar peradilan internasional memiliki kewenangan dan yurisdiksi terkait dugaan kecurangan Pemilu? Lalu, mengapa Mahkamah Internasional kerap digembar-gemborkan sebagai solusi oleh kubu Prabowo-Sandi?

Mahkamah yang Mana?

Usulan untuk membawa persoalan kecurangan Pemilu ke Mahkamah Internasional dari kubu Prabowo-Sandi sebenarnya bukanlah hal baru. Kubu ini kerap melemparkan usulan ini sejak mengendus kemungkinan adanya kecurangan.

Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, misalnya pernah melemparkan isu ini beberapa bulan lalu dengan menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan berbagai dugaan kecurangan yang ada pada berbagai lembaga internasional, seperti Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Selain Hashim, Amien Rais juga pernah mengancam akan melaporkan Menkopolhukam Wiranto ke Mahkamah Internasional terkait Tim Asistensi Hukum yang dibentuknya.

Bisa jadi, cara berpikir tim Prabowo-Sandi ini sejalan dengan pemikiran monis terkait hukum internasional. Menurut Carolyn A. Dubay, monisme melihat hukum internasional sebagai kepanjangan dari hukum domestik, di mana hukum internasional memiliki posisi yang lebih superior.

Namun, tantangan lain dapat menjadi aral bagi kemungkinan tersebut. Negara dianggap tetap memiliki kedaulatan sendiri sehingga membuat hukum internasional tidak memiliki kekuatan penuh yang mengkontrol negara. Dari sini, pemikiran dualis melihat hukum internasional sebagai dikotomi dan dianggap tidak lebih tinggi dibandingkan hukum domestik.

Pemikiran dualis ini bisa jadi benar. Pasalnya, hukum internasional selalu menekankan pada eksistensi persetujuan (consent) dari subjek-subjek hukum untuk terlibat dalam suatu perjanjian dan mekanisme penyelesaian hukum. Sebagian besar lembaga peradilan internasional juga tidak dapat serta-merta turut campur dalam urusan domestik.

Sebagian besar lembaga peradilan internasional juga tidak dapat serta-merta turut campur dalam urusan domestik.
Share on X

Mahkamah Internasional (ICJ) misalnya, merupakan lembaga peradilan internasional yang berada di bawah naungan PBB. Lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang terjadi antara pelaku-pelaku domestik.

Dalam situsnya, ICJ menjelaskan bahwa lembaga ini berperan untuk menyelesaikan sengketa hukum antar-negara – khususnya negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana negara-negara yang bersengketa telah sepakat untuk membawa kasus tersebut ke ICJ.

Selain ICJ, terdapat juga Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC). Mahkamah ini biasanya berperan ketika impunitas membatasi kemampuan hukum dan peradilan domestik untuk mengadili si pelanggar.

Mungkin, mekanisme peradilan inilah yang dimaksud oleh kubu Prabowo-Sandi karena ICC dapat mencampuri urusan domestik apabila peradilan nasional gagal menyelesaikan suatu persoalan hukum. Meskipun begitu, ICC sendiri hanya berwenang untuk mengadili persoalan hukum berupa kejahatan kemanusiaan, seperti genosida dan kejahatan perang.

Selain itu, ICC juga tetap dibatasi oleh adanya kedaulatan negara. Layaknya perjanjian internasional lainnya, yurisdiksi ICC hanya dibatasi pada negara-negara yang menyepakati dan meratifikasi Statuta Roma – perjanjian internasional yang mendasari berdirinya ICC.

Artinya, negara-negara di luar itu tidak mengakui yurisdiksi ICC. Indonesia sendiri tidak termasuk dalam negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma.

Pada akhirnya, benar apa yang diungkapkan oleh Mantan Ketua MK, Mahfud M.D., bahwa tidak ada mekanisme peradilan internasional yang dapat menyelesaikan persoalan kecurangan Pemilu 2019. Bila memang benar begitu, mengapa kubu Prabowo-Sandi tetap mengusung usulan ini?

Belum Ada Kesepakatan?

Jika memang persoalan dugaan kecurangan Pemilu tidak mungkin dapat dibawa ke mekanisme hukum internasional, kubu Prabowo-Sandi bisa jadi tengah membuat strategi lain. Mungkin, kubunya melontarkan usulan tersebut sebagai sebuah gertakan (bluffing).

Michael Laver dalam tulisannya yang berjudul How to Be Sophisticated, Lie, Cheat, Bluff and Win at Politics menjelaskan bahwa gertakan dilakukan dengan memberikan kesan bahwa penggertak memiliki intensi dan sumber tertentu yang sebenarnya tidak eksis atau tidak dimiliki. Teknik menggertak ini sering kali digunakan dalam permainan kartu poker guna mengelabui lawan.

View this post on Instagram

Prabowo masih mencari jalur hukum lain setelah gagal di Mahkamah Konstitusi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #prabowo #mahkamahkonstitusi #mahkamahinternasional #gugatanmk #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 28, 2019 at 12:10am PDT

Namun, kubu Jokowi-Ma’ruf sendiri tampaknya telah mengetahui bahwa usulan untuk membawa isu kecurangan Pemilu ke Mahkamah Internasional merupakan sebuah gertakan. Pasalnya, berbagai pihak, termasuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, menyatakan bahwa tidak ada lagi jalur hukum yang dapat mengadili perihal Pemilu.

Lalu, apa alasan kubu Prabowo-Sandi untuk tetap menggertak dengan usulan tersebut?

Mungkin, Prabowo ingin tetap memiliki kekuatan untuk menekan kubu Jokowi-Ma’ruf. Menurut Kun Li dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul “Bluffing promotes overconfidence on social networks,” gertakan memiliki efek tersendiri bagi kondisi psikologis sebuah kelompok.

Melalui gertakan, kelompok ini akan merasa percaya diri dengan kemampuannya. Dengan mengutip berbagai ahli, Kun Li dan tim penulisnya menjelaskan bahwa kepercayaan diri yang berlebih inilah yang membawa dampak-dampak yang menguntungkan berupa peningkatan akan semangat juang, ambisi, keteguhan, dan kegigihan kelompok tersebut.

Bisa jadi, gertakan ini berkaitan dengan upaya kohabitasi antara Jokowi dan Prabowo. Pasalnya, Mantan Danjen Kopassus tersebut belum juga memberikan concession speech – jenis pidato yang dilakukan untuk mengakui kekalahan dalam Pemilu – di tengah desas-desus akan adanya negosiasi untuk menentukan arah kohabitasi tersebut.

Dilansir dari laporan Majalah Tempo edisi 24-30 Juni 2019, kedua kubu sedang melakukan negosiasi untuk berbagi posisi dan jabatan strategis. Kubu Prabowo disebut-sebut menyodorkan usulan porsi 212, yakni dua kursi menteri, satu kursi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan dua kursi jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Prabowo sendiri dianggap bisa mengisi kursi jabatan Wantimpres.

Selain itu, laporan Majalah Tempo tersebut juga melaporkan bahwa sang Ketum Gerindra tersebut telah menemui Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), Budi Gunawan, untuk berdiskusi terkait hal tersebut.

Terkait hal tersebut, tidak heran apabila gertakan akan tetap dilontarkan pihak di lingkaran Prabowo-Sandi apabila negosiasi-negosiasi tersebut belum mencapai kata sepakat, apalagi dengan dukungan kekuatan kelompok akar rumput yang memiliki pengaruh tersendiri. Abdullah beberapa waktu lalu misalnya, mengajak massa pendukung Prabowo-Sandi untuk kembali turun ke jalan untuk bergerak ke Komnas HAM dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jika benar begitu, lirik rapper Joey Bada$$ di awal tulisan pun menjadi relevan. Bisa jadi, pihak tertentu kini sedang memainkan kartu lain meskipun telah diketahui bahwa hal itu hanyalah sebuah gertakan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

pinterpolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]emerintah mulai secara intensif dan berkelanjutan membenahi wilayah perbatasan negara. Dimulai dari pembangunan zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) supaya tidak kalah dari milik negara tetangga. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo meminta supaya dibangun  zona pendukung dan diperlancar konektivitas di wilayah perbatasan.

Pembangunan lanjutan perbatasan ini dikemukakan Jokowi pada rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (14/3/2017), yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri, serta Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis. Kehadiran Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan pada rapat ini  dapat dijadikan tanda bahwa pembangunan perbatasan, sebagai salah satu cara mengawal kedaulatan negara, akan segera direalisasikan.

Sebelumnya, zona inti PLBN di darat, seperti di Entikong, Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas (Provinsi Kalimantan Barat), serta di Matoain, Kabupaten Belu, (Provinsi Nusa Tenggara Timur), sudah selesai dibangun. Setelah dibenahi, penampilan pos di wilayah perbatasan Indonesia tidak kalah lagi dari milik tetangga, bahkan lebih bagus.

Zona pendukung dimaksud dapat dikembangkan untuk berbagai manfaat. Misalnya, sebagai terminal barang dan penumpang, pusat perdagangan atau pasar untuk mengembangkan perekonomian masyarakat setempat. Bagus pula menjadi sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, kawasan sekitar dapat berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Pada gilirannya, sepanjang perbatasan menjadi wilayah yang dapat mendukung pertumbuhan sektor-sektor lainnya, seperti pertanian dan manufaktur. Industri pengolahan untuk memanfaatkan produk-produk pertanian dan perkebunan setempat. Maka, pembangunan zona inti dan zona pendukung akan memberikan nilai tambah.

Jokowi: Etalase Bangsa

Wilayah perbatasan darat dan laut sering disebut bagian belakang dari suatu negara. Nah, pemerintah sekarang melihat perbatasan sebagai terdepan atau beranda. Pada rapat terbatas, Selasa lalu, Jokowi menyebutkan perbatasan menjadi etalase bangsa.

Etalase atau beranda tentunya harus menarik dan punya daya pikat yang khas. Etalase juga berarti memamerkan produk dan jasa unggulan, pelayanan yang memuaskan, serta penyambutan yang menjadi buah bibir. Berada di etalase yang demikian akan membuat orang lebih tertarik untuk masuk lebih dalam, menjelajahi pulau, kota, dan daerah-daerah lainnya.

Bertitik tolak dari pandangan di atas, dapat dipahami mengapa “style” pembangunan Presiden Jokowi fokus dari daerah pinggiran dan perbatasan, termasuk pulau-pulau terluar.  Infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan raya, dan bandara, disiapkan untuk memperlancar konektivitas antardaerah di satu pulau dan antarpulau. Jika konektivitas lebih lancar, pada gilirannya akan menurunkan harga barang di daerah-daerah pinggiran. Sebagai contoh, prinsip satu harga bahan bakar minyak di seluruh Indonesia, yang dicanangkan pemerintah, belum lama ini. Berarti harga BBM di Pulau Jawa sama dengan harga di Provinsi Papua.

Indonesia memiliki perbatasan darat dan laut dengan sejumlah negara. Perbatasan di jalur darat meliputi tiga negara, yakni dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Papua, dan dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Sedang di jalur laut berbatasan dengan 10 negara, yakni India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (PNG).

Pada umumnya, kawasan perbatasan laut ini adalah pulau-pulau terluar yang jumlahnya kurang lebih 92 pulau. Beberapa di antaranya masih perlu ditata dan dikelola lebih intensif untuk menghindari permasalahan dengan negara tetangga. Maka, tidak berlebihan bila disebutkan, wilayah yang harus dijaga oleh pemerintah demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sungguh banyak. Kalau tidak dijaga dengan seksama, maka kasus beralihnya kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia akan dapat terulang.

Pada 1998, masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Kemudian, pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional  mengeluarkan putusan, yakni memenangkan Malaysia.

Pendekatan Strategis

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional, wilayah perbatasan telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional di bidang Pertahanan dan Keamanan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan perekonomian di wilayah perbatasan menjadi suatu keharusan dalam upaya menjaga kedaulatan negara.

Dengan demikian, upaya menjaga perbatasan, dalam arti membangun seperti halnya daerah-daerah lain di Tanah Air, merupakan pendekatan strategis dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, strategi pengembangan  kawasan perbatasan tidak semata-mata untuk menyejahterakan masyarakat setempat, tapi juga untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Mengapa demikian? Perbatasan yang lemah penjagaannya akan dengan mudah dilewati oleh penyusup, baik untuk kepentingan ekonomi, seperti penyelundupan, maupun penguasaan wilayah, seperti bertempat tinggal. Dengan kata lain, wilayah perbatasan rawan disusupi pihak lain.

Bukti rawannya pertahanan dan keamanan di perbatasan sudah terjadi di beberapa negara. Misalnya,  Negara Bagian Shan di Myanmar, yang berbatasan dengan wilayah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sudah cukup lama menjadi basis pemberontak. Pasukan pemerintah Myanmar dan pemberontak sering baku tembak, yang juga merisaukan RRT, sebagai negara tetangga.

Misalnya, pada Senin (6/3/2017), terjadi pertempuran di Kota Laukkai, Negara Bagian Shan, yang menewaskan sedikitnya 30 orang. Peristiwa itu terjadi setelah sekelompok pemberontak, yang mengenakan seragam polisi, memulai serangan.

Tembakan senjata artileri dan senjata kecil berlangsung hampir sepanjang hari di Laukkai, kota utama di wilayah Kokang, Negara Bagian Shan, Myanmar timur laut. Bentrokan kali ini merupakan salah satu yang terburuk  di wilayah Kokang sejak pertempuran pada  2015, yang menewaskan sejumlah orang dan memaksa puluhan ribu mengungsi melintasi perbatasan ke Tiongkok.

Setiap kali terjadi bentrokan di wilayah Shan, Pemerintah Tiongkok pun menyiagakan aparat di wilayahnya untuk menjaga kemungkinan anggota kelompok pemberontak atau pasukan Myanmar memasuki wilayahnya. Ketidaktentraman di wilayah perbatasan ini sudah tahunan dan menjadi masalah bagi Myanmar.

Dapat pula dimengerti mengapa Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu ngotot untuk membangun tembok perbatasan negaranya dengan Meksiko. Oleh karena itu, salah satu perintah eksekutif Trump,  beberapa saat setelah dilantik sebagai presiden ke-45 AS, pada 20 Januari 2017, adalah membangun tembok perbatasan. Tentu saja sikap ini dianggap keras oleh Pemerintah Meksiko, sehingga Presiden Enrique Pena Nieto tak sudi membayar untuk pembangunan tembok dimaksud.

Dalam mengelola perbatasan ada dua pendekatan yang dilakukan masing-masing negara. Pertama adalah konsep hard border regime atau rezim perbatasan keras, seperti yang dilakukan oleh AS terhadap Meksiko dan Kuba. Kedua, soft border regime atau rezim perbatasan lunak, sebagaimana diberlakukan  AS terhadap Kanada.

Soal rezim mana yang dipilih oleh suatu negara tentu bergantung pada filosofi negara itu serta pendekatan efektivitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Cara itu akan dapat mencegah penduduk suatu negara menyeberang ke negara tetangga. Dengan cara itu pula, “pesona tetangga” tidak sampai mampu meluluhkan warga negara lain.

Beberapa ahli hukum internasional, antara lain,  Shaw Malcolm,  JG Starke, dan Burhan Tsani, berpendapat, perbatasan wilayah adalah batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut, serta udara. Hal itu dapat dikualifikasi dalam terminologi zona perbatasan dan zona bebas kepabeanan.

Oleh karena itu, wilayah perbatasan dalam dua terminologi di atas dapat diatur secara limitatif dalam berbagai perjanjian internasional guna menyelesaikan permasalahan, baik secara insidental maupun permanen.

Pertahanan dan Kesejahteraan

Pembangunan perbatasan, termasuk pulau-pulau terluar, sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah, tentu termasuk untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu memperkuat pertahanan dan keamanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketidakberhasilan kita mempertahankan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan beberapa tahun lalu, menjadi pengalaman paling berharga dalam upaya kita menjaga dan mengembangkan wilayah perbatasan, baik di jalur darat maupun jalur laut. Kita tidak menghendaki kejadian serupa terulang.

Oleh karena itu, pembangunan zona pendukung untuk zona inti PLBN di berbagai tempat hendaknya sesegara mungkin dilaksanakan berdasarkan rencana induk yang berdaya jauh ke depan. Pada sisi lain, perlu penguatan organisasi yang mengelola perbatasan supaya mampu dan punya daya juang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Mungkin, diperlukan badan pengelola perbatasan yang antara lain bertugas mengkoordinasikan instansi-instansi yang selama ini berperan penting di wilayah perbatasan. (Berbagai sumber/E19)