Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi “lebih gila” dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

PinterPolitik.com

Ada sebuah lukisan terkenal dari dunia mitologi Yunani yang menggambarkan sosok Odysseus menangis di tepi pantai Pulau Ogygia. Ia menangis bukan karena sakit, bukan karena lapar — melainkan karena rindu. Sang penyihir Kalypso telah menawarkan kepadanya keabadian dan kecantikan abadi, tapi Odysseus justru memilih untuk kembali ke Ithaka yang penuh ketidakpastian, ke istri yang sudah menua, ke rumah yang porak-poranda. Para filsuf kuno memandang adegan ini sebagai misteri: mengapa manusia memilih kenangan yang pahit atas kesenangan yang hadir?

Homer, yang menuliskan kisah itu dalam Odysseia, mungkin tidak pernah menyangka bahwa dua ribu tahun kemudian, pertanyaan yang sama akan muncul di layar HP jutaan orang Indonesia — dalam bentuk foto seorang pria berkacamata yang tersenyum di atas hamparan sawah, dengan tulisan: “Piye kabare? Enak jamanku tho?”

Foto itu adalah foto Soeharto. Dan ia tidak pernah berhenti beredar.

Suara yang Mengganggu Tidur Reformasi

Yang membuat fenomena ini tidak bisa begitu saja diabaikan adalah siapa yang mengatakannya. Bukan loyalis Orde Baru. Bukan kaum tua yang kehilangan privilege. Yang berbicara adalah orang-orang yang dulu mendukung atau setidaknya menerima reformasi 1998 — dan kini mempertanyakannya dengan keras.

Prof. Ferry Latuhihin adalah contoh yang paling menggelitik. Ekonom senior lulusan Erasmus University Rotterdam ini pernah menjadi Penasehat Ahli Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran — dan kini justru menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap pemerintahan Prabowo. Ia dikenal nyentrik: sebelum ada yang percaya, ia sudah memperingatkan rupiah akan menembus Rp17.000. Ketika banyak orang diam, ia bersuara lantang tentang kebijakan yang dianggapnya merusak.

Maka ketika ia menyatakan menyesal ikut berperan dalam gerakan yang menjatuhkan Soeharto, pernyataan itu harus dibaca dengan serius — bukan sebagai nostalgia sentimentil, melainkan sebagai diagnosis seorang analis yang terbiasa menyebut masalah dengan namanya sendiri.

“Kondisi Indonesia justru lebih hancur setelah kita masuk ke era demokrasi. Institusinya belum matang,” kata Ferry. Bagi banyak orang, itu terdengar provokatif. Tapi bagi mereka yang mengikuti karirnya, itu terdengar konsisten: Ferry adalah orang yang bicara dari data dan pengamatan, bukan dari sentimen.

Lalu ada Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Menkopolhukam — salah satu pejabat hukum tertinggi yang pernah dimiliki Indonesia. Sejak 2017 hingga pernyataan-pernyataan terbarunya, ia berulang kali menyatakan hal yang sama dan menolak meralat: “Korupsi sekarang jauh lebih gila dari zaman Orde Baru.”

Nuansanya penting: Mahfud tidak bilang Soeharto tidak korupsi. Ia bilang korupsi Soeharto terkoordinir — ada satu pusat pengendali, dan karena itu lebih terprediksi. Era reformasi menghasilkan korupsi yang menyebar ke semua lembaga secara bebas: DPR, MA, MK, kepala daerah, hakim di semua tingkatan.

Dan kemudian Jokowi — presiden yang lahir dari demokrasi, yang naik dari walikota Solo tanpa koneksi kekuasaan lama — pernah menyebut demokrasi Indonesia membuat segala sesuatu jadi berlarut-larut dalam perdebatan, membuat kebijakan tidak bisa diambil dengan lebih praktis.

Tiga suara ini bukan choir para pejuang Orde Baru. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya menjadi penjaga dan pembela reformasi. Bahwa mereka bicara seperti ini adalah sinyal yang tidak bisa disimpan di laci.

Ketika Kenyataan Lebih Kompleks dari Narasi

Ada godaan besar untuk menjelaskan kerinduan pada Soeharto sebagai amnesia kolektif. Tapi diagnosa itu terlalu malas dan tidak akurat.

Data komparatif menunjukkan gambaran yang jauh lebih rumit. Di satu sisi, era Soeharto berhasil menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 60 persen pada 1966 menjadi 13 persen pada 1996 — sebuah pencapaian pembangunan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata tujuh persen per tahun di puncak Orde Baru menciptakan kelas menengah yang sebelumnya tidak ada. Harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok dikontrol ketat oleh Bulog — rakyat miskin merasakan langsung bahwa negara hadir menjaga daya beli mereka.

Di sisi lain, Soeharto adalah rezim yang membangun kemakmuran di atas pondasi teror: dituduh bagian dari aksi pembantaian 1965 dengan korban antara 500.000 hingga satu juta jiwa, penghilangan paksa aktivis, penindasan di Timor-Timur dan Aceh dan Papua, serta akumulasi kekayaan keluarga yang oleh Transparency International diestimasi mencapai 35 miliar dolar — yang tidak pernah sepenuhnya diusut dan diadili. Ini bukan angka yang bisa dikesampingkan dengan mudah.

Profesor Yusri Ihza Mahendra – kini jadi Menko Kumham Imipas – pernah menyebut bahwa pilihan “kekuatan paksa” diambil Soeharto demi terciptanya kondisi politik yang stabil. Dalam sudut pandang tertentu, hal ini tentu jadi pilihan rasional bagi seorang pemimpin – yang jika meminjam pemikiran Niccolo Machiavelli – menjadi ciri khas dari kepemimpinan sejati.

Tetapi pertanyaan yang diajukan Ferry, Mahfud, dan jutaan orang biasa bukan tentang membandingkan angka kejahatan. Pertanyaan mereka lebih dalam: mengapa reformasi yang sudah 28 tahun berjalan masih belum mampu memberikan apa yang dijanjikannya?

Yang paling dirasakan oleh rakyat bukan teori demokrasi — yang dirasakan adalah harga. Di era reformasi, liberalisasi membuat harga mengikuti pasar: lebih efisien secara teoritis, tapi lebih tidak terprediksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang dirasakan adalah ketidakpastian yang konstan — ketika korupsi tersebar ke semua lembaga dari kepala desa hingga hakim MK, masyarakat tidak tahu lagi kepada siapa mereka bisa menaruh kepercayaan. Korupsi yang terkoordinir menghasilkan ketidakadilan yang bisa dipetakan; korupsi yang merata menghasilkan ketidakpercayaan yang meresap ke mana-mana. Dan itu jauh lebih melelahkan.

Filsafat Kerinduan: Manusia Lari dari Kebebasan

Erich Fromm, dalam Escape from Freedom yang ditulis pada 1941, merumuskan sebuah paradoks yang masih relevan: setelah manusia berhasil melepaskan diri dari otoritas tradisional, mereka mendapatkan kebebasan — tapi juga menanggung beban yang berat. Kebebasan berarti tanggung jawab penuh atas diri sendiri. Kebebasan berarti ketidakpastian. Dan banyak manusia, alih-alih merangkul kebebasan itu, justru melarikan diri dari padanya — menuju otoritas baru yang bisa memberikan kepastian dan keteraturan.

Nostalgia Soeharto, dalam kerangka Fromm, bukan tentang Soeharto sebagai individu. Ia adalah tentang kerinduan pada sebuah tatanan di mana tidak semua keputusan berada di tangan rakyat yang bingung dan kelelahan.

Alexis de Tocqueville, dalam Democracy in America, memperingatkan tentang bahaya “despotisme administratif yang lembut”: pemerintah yang menyediakan stabilitas, harga terjangkau, dan ketertiban — tapi menuntut sebagai bayarannya partisipasi politik yang tidak bermakna dan penerimaan pasif. Soeharto adalah inkarnasi sempurna dari model Tocqueville: negara menyediakan beras murah dan pertumbuhan, sambil secara sistematis menghapus semua partisipasi bermakna. Dan menurut Tocqueville, kondisi itu bukan hanya bisa diterima — ia bisa diinginkan, karena ia memenuhi kebutuhan yang lebih langsung dan terasa daripada kebebasan yang abstrak.

Milan Kundera merumuskan nostalgia sebagai rasa sakit yang disebabkan oleh keinginan untuk kembali — dari kata Yunani nostos (pulang) dan algos (sakit). Tapi Kundera menambahkan dimensi yang lebih gelap: kita tidak pernah bisa kembali ke masa lalu yang kita rindukan, karena masa lalu yang kita rindukan tidak pernah benar-benar ada dalam bentuk yang kita imajinasikan.

Mereka yang rindu Soeharto tidak sepenuhnya rindu pada Soeharto sebagai kenyataan. Mereka rindu pada versi idealnya: stabilitas tanpa kekerasan, pertumbuhan tanpa korupsi, kepastian tanpa pengorbanan. Mereka rindu pada Indonesia yang tidak pernah benar-benar ada — tapi yang kelihatan lebih nyata dari demokrasi yang ada sekarang. Dan itulah mengapa nostalgia ini begitu kuat dan tidak bisa dilawan hanya dengan data.

Kerinduan yang paling jujur bukan kerinduan pada kediktatoran. Ia adalah kerinduan pada negara yang berfungsi.

Dan selama reformasi belum mampu menjawab itu, foto Soeharto di sawah itu tidak akan berhenti beredar di WhatsApp. Ia tidak akan berhenti ditanggapi dengan anggukan — bukan karena orang lupa, tapi karena mereka ingat sesuatu yang hilang. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dalam politik, kapasitas personal tak selalu berbanding lurus dengan takdir. Andika Perkasa, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD masih menyimpan potensi meski tersandung awal. Sebaliknya, Dino Patti Djalal, Erick Thohir, dan Anies Baswedan tampak terjebak kabut strategis. Membuktikan bahwa politik adalah labirin yang rumit, bukan jalan lurus.

PinterPolitik.com

Dalam kajian klasik Maurice Duverger tentang partai politik, arena politik dipahami sebagai sistem saringan (filtering system) yang membentuk siapa yang dapat bertahan di puncak.

Politik modern bukanlah jalan lurus, melainkan labirin yang penuh tikungan, pintu sempit, dan jebakan struktural. Indonesia pascareformasi memperlihatkan pola serupa. Struktur kekuasaan partai politik bukan hanya berfungsi sebagai kendaraan elektoral, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi elite.

Fenomena ini melahirkan paradoks. Banyak tokoh dengan modal sosial, intelektual, bahkan popularitas tinggi, justru tersendat di tengah jalan.

Mereka tidak otomatis mendapatkan tiket menuju puncak kekuasaan hanya karena kapasitas atau reputasi. Seperti dikatakan Gaetano Mosca, “kelas politik” memiliki pola eksklusif di mana hanya sedikit orang yang betul-betul bisa masuk ke inti, sementara sisanya tetap berada di orbit luar.

Kisah sejumlah tokoh politik kontemporer Indonesia kiranya dapat dibaca melalui kerangka ini. Beberapa di antaranya kerap dilabeli unlucky politicians, bukan karena mereka tidak berprestasi, tetapi karena kombinasi pilihan kendaraan politik, struktur partai, dan timing yang kurang tepat.

Namun, “unlucky” di dunia politik sering kali hanyalah fase, bukan vonis final. Di antara nama-nama itu, Andika Perkasa, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD bisa saja memiliki potensi kebangkitan, sementara Dino Patti Djalal, Erick Thohir, dan Anies Baswedan tampak menghadapi kebuntuan konseptual maupun strategis.

Labirin Sempit Kekuasaan?

Andika Perkasa masuk ke PDI Perjuangan pasca-masa jabatannya sebagai Panglima TNI. Ia kalah di Pilgub Jawa Tengah 2024, namun kekalahan itu lebih mencerminkan dinamika internal partai dan kuatnya pengaruh trah Megawati dan para elite senior daripada ketiadaan kapasitas personal.

Secara teoretis, seorang kader baru memang harus menapaki jalur yang sudah terbentuk, terlebih di PDIP di mana loyalitas, pembuktian, hingga kesabaran menunggu momentum.

Di titik ini, Andika justru bisa dipandang sebagai investasi jangka panjang PDIP. Sosoknya berkarakter disiplin, berjejaring luas, dan punya daya tarik lintas kelas sosial. Kekalahan awal bukan titik akhir, melainkan fase pembelajaran politik.

Di sudut berbeda, Sandiaga Uno menanggung risiko besar ketika meninggalkan Partai Gerindra dan bergabung dengan PPP. Keputusan itu terlihat seperti taruhan, dan pada 2024 partainya gagal menembus parlemen.

Namun, Sandiaga tetap punya nilai tambah saat dirinya adalah figur dengan kapasitas teknokrat sekaligus pengusaha, serta memiliki citra positif di sektor ekonomi.

Dalam kacamata teori kapital politik Pierre Bourdieu, Sandiaga masih menyimpan “modal simbolik” terutama di kalangan pemilih urban dan muslim kelas menengah—yang dapat diaktivasi kembali.

Kekalahan dan stagnasinya hari ini bisa menjadi katalis untuk transformasi politik di masa depan, apalagi bila ia mampu merumuskan kembali narasi kebangsaan yang segar.

Sementara itu, Ridwan Kamil menghadapi paradoks serupa. Keputusan bergabung dengan Partai Golkar dipandang sebagian pihak kurang “organik” dengan gaya politiknya yang cair, urban, dan kreatif. Terlebih dengan kekalahan di Pilgub Jakarta 2024.

Isu yang mengiringinya pun terkesan tidak berpihak kepadanya. Meski begitu, RK masih memiliki political branding yang unik, yakni sosok teknokrat-visioner dengan daya komunikasi publik yang tinggi.

Dalam perspektif “politik mediatik” (Manuel Castells), figur seperti Ridwan Kamil justru punya ruang untuk membentuk ulang relevansi politiknya melalui narasi inovasi, tata kota, dan generasi muda. Label unlucky baginya mungkin lebih berupa sementara—karena posisinya tetap krusial dalam peta politik menuju 2029.

Di sisi berbeda, Mahfud MD bernasib lebih baik pasca kabar direkrutnya mantan Ketua Mahkamah Konsitusi itu ke dalam Komite Reformasi Kepolisian bentukan Presiden Prabowo Subianto.

Keempat nama ini merepresentasikan tokoh-tokoh yang tersendat di jalan sempit menuju puncak, tetapi belum kehilangan arah. Mereka masih berada dalam orbit relevansi, menunggu momentum politik baru.

Lain Kesempatan?

Sebaliknya, terdapat pula figur-figur yang tampak menghadapi stagnasi strategis. Dino Patti Djalal, diplomat ulung yang eksis di era Presiden SBY, seolah kehilangan panggung besar setelah transisi kekuasaan.

Ia masih bersuara terkait isu politik luar negeri, namun dalam politik domestik, gaungnya nyaris tak terdengar.

Konsep issue ownership (Petrocik) relevan di sini untuk menginterpretasi bahwa Dino hanya menonjol pada ranah tertentu (diplomasi), tetapi isu itu tidak menjadi kunci dalam kontestasi politik elektoral di Indonesia. Akibatnya, meski kapasitas intelektualnya cukup, ia tidak masuk dalam radar politik praktis.

Erick Thohir juga menghadapi dilema. Dari kursi Menteri BUMN yang prestisius, ia downgrade menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Ia tidak memilih berlabuh di partai politik, tetapi tetap menaruh ambisi politik. Sikap setengah-setengah ini memunculkan keraguan terhadap arah ideologi politik dan loyalitasnya.

Erick tampaknya “terjebak di luar pagar” kendati memiliki modal finansial dan jejaring bisnis, namun tidak memiliki rumah politik yang kokoh. Konsekuensinya, daya tawarnya dalam percaturan kekuasaan menjadi terbatas.

Serupa tapi tak sama, Anies Baswedan menempuh jalur serupa, ambisi yang kiranya besar tanpa kendaraan politik yang jelas. Ia menolak berafiliasi formal dengan partai, padahal modal politik elektoralnya cukup besar setelah Pilpres 2024.

Pilihan ini menimbulkan kesan inkonsistensi ideologis, seolah ia ingin memetik buah kekuasaan tanpa menanam akar struktural. Meski memiliki loyalis, tanpa mesin partai, karier politik Anies agaknya rentan rapuh, bergantung pada momentum sesaat.

Ketiganya, dalam kadar berbeda, memperlihatkan pola minor, yaitu kapasitas yang tidak sepenuhnya bertransformasi menjadi daya tawar politik jangka panjang.

Bila Andika, Sandiaga, RK, dan Mahfud masih berada pada jalur “potensi terjaga”, Dino, Erick, dan Anies justru terjebak dalam kabut konseptual, antara reputasi masa lalu, posisi yang melemah, dan strategi yang setengah hati.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa small room on the top bukan mitos. Banyak politisi tersesat bukan karena salah langkah pribadi semata, melainkan karena labirin kekuasaan memang tidak lurus. Struktur partai, dinamika internal elite, serta timing politik sering kali lebih menentukan dibanding sekadar kapasitas personal.

Namun, dalam labirin itu, masih ada perbedaan antara mereka yang berputar mencari jalan keluar dan mereka yang diam di simpang buntu.

Andika Perkasa, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD adalah contoh politisi yang, meski tersandung, masih memiliki momentum untuk bangkit. Sementara Dino Patti Djalal, Erick Thohir, dan Anies Baswedan tampak mulai dan telah kehilangan sebagian besar traction politiknya.

Dengan demikian, “unlucky” dalam politik bukanlah vonis permanen, melainkan diagnosis sementara.

Mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan logika partai, membaca arah zaman, dan membangun konsistensi ideologis akan menemukan pintu keluar dari labirin. Sisanya akan tetap menjadi catatan pinggiran dalam sejarah panjang demokrasi Indonesia. (J61)

Ahok dan Mahfud MD muncul lantang di tengah riuh demonstrasi Agustus 2025 dan menarik sorotan publik. Apakah ini bentuk kepedulian tulus atau sekadar ikut nebeng bandwagon politik?

PinterPolitik.com

“We live in never-ending fear of missing out because deep down we feel inadequate and insecure about who we really are” – Desi Anwar

Cupin masih ingat betul, akhir Agustus 2025 itu rasanya seperti nonton film layar lebar tanpa jeda. Jalan-jalan di Jakarta mendadak penuh spanduk, teriakan, dan ribuan wajah yang marah. Dari mahasiswa, buruh, sampai para ojek online, semua turun ke jalan menolak tunjangan DPR yang dianggap tak masuk akal di tengah beban ekonomi yang makin berat.

Ketika kabar driver ojek online bernama Affan Kurniawan meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob di kompleks DPR, suasana semakin panas. Bentrokan pecah, gas air mata bertebaran, dan suasana berubah menjadi riuh tak terkendali. Cupin yang awalnya hanya penasaran menonton live streaming demo, akhirnya ikut merasa tercekik oleh atmosfer penuh ketegangan itu.

Di tengah hiruk pikuk, muncullah dua suara yang tak asing bagi publik: Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Mahfud MD. Ahok dengan lantang mengkritik DPR dan pemerintah yang dianggap tuli terhadap jeritan rakyat. Ia bahkan menyamakan mereka dengan pedagang pajak yang hanya tahu menagih, tanpa peduli apakah rakyat masih punya cukup untuk makan.

Mahfud MD memilih jalur berbeda, tetapi tak kalah tajam. Ia menyebut demonstrasi sebagai hak konstitusional yang semestinya disambut dengan humanis, bukan dengan peluru gas air mata. Baginya, akar masalah ada di kebijakan yang tidak pernah sungguh-sungguh mendengar suara rakyat.

Cupin sampai manggut-manggut di depan layar. Namun, Cupin juga bertanya-tanya dalam hati: apakah Ahok dan Mahfud benar-benar sedang membela rakyat? Ataukah mereka sekadar memanfaatkan momen panas untuk kembali jadi sorotan politik?

Pertanyaan itu bikin Cupin penasaran. Kalau fenomena ini bukan hal baru, lalu apa penjelasan ilmiahnya? Mengapa banyak tokoh politik suka sekali muncul di tengah isu panas?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mengikuti Tren?

Cupin mencoba mencari penjelasan lebih serius. Ia menemukan buku karya Diana C. Mutz berjudul Impersonal Influence: How Perceptions of Mass Collectives Affect Political Attitudes. Buku itu membahas sesuatu yang disebut jump on the bandwagon effect, alias kecenderungan orang mengikuti arus mayoritas.

Mutz menjelaskan bahwa banyak keputusan politik tidak sepenuhnya rasional atau ideologis. Sebagian besar orang cenderung ikut pada apa yang mereka anggap sebagai sikap mayoritas. Kalau media menyiarkan bahwa suatu kandidat populer atau sebuah aksi banyak didukung, individu lain jadi lebih mudah ikut mendukung, agar tidak merasa asing atau ketinggalan zaman.

Bagi Cupin, penjelasan ini seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Ternyata, bandwagon effect bukan cuma soal massa pemilih biasa. Elite politik pun bisa terjebak, merasa perlu menyesuaikan diri agar tetap terlihat relevan. Dengan begitu, mereka tidak kehilangan pijakan di tengah arus opini publik yang terus bergerak.

Mutz juga menekankan peran media dalam menguatkan efek ini. Media yang menonjolkan siapa yang sedang “menang” dalam survei atau mendapat simpati publik akan memperbesar dorongan orang lain untuk ikut serta. Bandwagon pada akhirnya jadi strategi politik: siapa yang bisa menempel pada arus mayoritas, dialah yang lebih cepat mendapat simpati tambahan.

Namun, Cupin tidak berhenti di situ. Ia menemukan bahwa Mutz juga melihat sisi gelapnya. Demokrasi bisa tereduksi hanya menjadi kontestasi popularitas, bukan perdebatan substantif. Kalau semua orang ikut arus tanpa berpikir, kualitas demokrasi bisa merosot.

Cupin termenung. Kalau begitu, apakah Ahok dan Mahfud benar-benar sedang ikut bandwagon demi relevansi politik? Atau mereka memang sedang menjaga demokrasi dengan berpihak pada suara rakyat? Bagaimana cara kita menilai niat mereka di tengah kompleksitas politik?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Nebeng untuk Apa?

Kembali ke dunia nyata, Cupin membaca lagi pernyataan Ahok dan Mahfud. Kedua tokoh ini tidak hanya bicara soal demo, tapi juga menyentuh isu-isu sensitif, seperti kasus Silfester Matutina yang vonis 1,5 tahunnya tak kunjung dieksekusi. Mahfud menjadikannya sebagai panggung moral, menegaskan dirinya masih peduli pada keadilan hukum.

Ahok dengan gayanya yang khas memilih menegur keras DPR dan pemerintah. Kata-katanya mengingatkan publik pada masa ketika ia memimpin Jakarta: blak-blakan, penuh kontroversi, tapi dianggap membumi. Cupin merasa seakan sedang menonton pengulangan peran lama Ahok di panggung baru.

Jika mengikuti kerangka Mutz, keduanya tampak seperti sedang menempel pada arus besar opini publik. Media ramai memberitakan demo, opini rakyat sedang panas, dan mereka hadir tepat di tengah pusaran itu. Bagi publik, kehadiran mereka bisa terasa melegakan, seolah ada tokoh besar yang sejalan dengan keresahan masyarakat.

Namun, Cupin juga menyadari ada strategi politik di baliknya. Bandwagon effect memungkinkan mereka memperkuat citra, menjaga eksistensi, dan menyiapkan panggung jika sewaktu-waktu mereka ingin kembali lebih aktif dalam kancah politik nasional. Dengan kata lain, nebeng isu bisa jadi sekaligus peduli dan sekaligus oportunis.

Akhirnya, Cupin menarik napas panjang. Dari perspektif Mutz, fenomena ini bukan soal hitam-putih. Politik memang selalu penuh ambiguitas: tokoh bisa peduli pada rakyat sekaligus menjaga kepentingan pribadi. Bandwagon effect hanya memperjelas bagaimana mekanisme itu bekerja di depan mata.

Bagi Cupin, pelajaran paling berharga adalah ini: demokrasi sejati tidak berhenti pada popularitas. Rakyat perlu terus kritis, menimbang niat dan dampak, bukan hanya terpikat sorotan kamera. Pada akhirnya, kekuatan demokrasi ditentukan bukan oleh siapa yang paling lantang di tengah massa, tetapi oleh siapa yang konsisten membela keadilan meski arus tak lagi mendukung. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Diskursus pemakzulan Gibran Rakabuming Raka agaknya diwarnai oleh interpretasi tajam dari seorang “hakim konstitusi bayangan” setelah Mahfud MD turun gunung dan bisa saja memiliki signifikansi dan pengaruh tersendiri. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Aspirasi sejumlah purnawirawan TNI ke DPR mengenai pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai RI-2 timbul tenggelam. Namun, Mahfud MD eksis menghangatkan diskursus dengan identitasnya yang begitu unik sebagai eks pejabat publik tier-1 negeri ini.

“Klasik”, naiknya Gibran ke tampuk kekuasaan memang sah secara administratif. Namun, banyak kalangan menilai proses menuju pencalonannya sarat dengan intervensi kekuasaan, terutama karena perubahan batas usia capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diwarnai konflik kepentingan.

Ketika Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sekaligus akademisi hukum tata negara, memberikan analisis terbuka tentang kemungkinan pemakzulan Gibran, polemik yang semula hanya bergema di ruang akademik kiranya mulai memasuki wacana publik.

Menariknya, Mahfud tampak tidak memiliki intensi untuk memobilisasi massa, tidak memimpin petisi, tidak menggertak DPR, tapi terus mengulang dalam forum ilmiah dan publik, termasuk interpretasi adanya pelanggaran konstitusional serius dalam proses pencalonan Gibran.

Di tengah atmosfer politik yang lebih sibuk memburu kompromi, Mahfud pun tampaknya menempatkan diri menjadi semacam dissent yang senyap tapi menyengat.

Lantas pertanyaannya, mengapa telaah Mahfud bisa saja menjadi krusial?

“Hakim Konstitusi Bayangan”?

Berbeda dari para purnawirawan yang masuk ke dalam diskursus pemakzulan dari posisi outsider atau moral elders, Mahfud MD kiranya berada dalam posisi unik sebagai sosok yang pernah berada di jantung kekuasaan.

Pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), mantan Menko Polhukam, mantan legislator, dan yang paling penting seorang living legend akademisi hukum tata negara yang telah lama dikenal sebagai penjaga norma konstitusi.

Figur Mahfud kiranya perwujudan dari hybrid constitutional intellectual, di mana ia bukan aktivis, bukan partai, bukan juga pengamat biasa. Ia tahu isi dapur negara, tahu titik lemah lembaga, tahu logika kekuasaan.

Tapi alih-alih menggunakan pengetahuan itu untuk menjadi makelar politik pasca-kekuasaan, Mahfud agaknya justru memposisikan diri sebagai memori hidup konstitusi yang mengingatkan, memberi isyarat, dan mengajukan tafsir yang tidak populer namun relevan.

Dalam teorisasi politik konstitusional, peran seperti Mahfud dapat dibaca lewat kacamata Antonio Gramsci sebagai “intelektual organik” dari ranah negara yang “membelot” dalam terminologi konstruktif kepada publik.

Bukan hanya memberi penilaian, tapi menantang hegemonik narasi bahwa pemilu sudah selesai dan semuanya sah. Bagi Mahfud, suara pemilih mungkin tidak bisa menjadi jubah legitimasi untuk keputusan yang secara institusional dipenuhi konflik kepentingan dan korupsi etika.

Dengan tidak ikut barisan oposisi keras atau politisasi massa, Mahfud justru mengambil posisi yang lebih sulit, yakni dissent tanpa oposisi. Ia tidak berseberangan dengan negara, tapi juga tidak berdamai dengan deformasi institusi. Di titik inilah Mahfud menjadi figur yang mungkin sedikit mengganggu kekuasaan, bukan karena ancamannya, tetapi karena akal sehatnya.

Lalu, apakah signifikansi yang dikemukakan Mahfud dalam konteks konkret dinamika politik-pemerintahan ke depan, termasuk pemakzulan Gibran?

Sayangnya, “Hanya” Rekonstruksi Moral?

Wacana pemakzulan Gibran, jika diukur dari kemungkinan realisasi politik, nyaris nol. DPR dikuasai koalisi besar yang loyal kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Maka bagi Mahfud, diskurusus pemakzulan dan probabilitasnya boleh jadi bukanlah tujuan utama, tetapi sebagai bahasa simbolik untuk menagih akuntabilitas politik atas pelanggaran etik yang diformalisasi.

Dalam hal ini, Mahfud memainkan peran yang mirip dengan yang dijelaskan oleh Pierre Rosanvallon dalam konsep counter-democracy, yakni sistem demokrasi modern tidak hanya bekerja melalui pemilu, tetapi juga melalui “pembalasan etis” (ethical retribution) yang diartikulasikan oleh opini publik, intelektual publik, dan pengawas moral.

Mahfud tampak menjadi simbol counter-democracy itu sebagai koreksi moral muncul dari dissent senyap seperti dirinya yang memiliki rekam jejak trengginas sebagai Ketua MK.

Posisinya pun kiranya bukan sebagai eksekutor, tetapi penjaga ingatan yang menyuarakan bahwa “ini salah” bukan untuk membatalkan hasil, tetapi agar publik tidak terjebak dalam amnesia kolektif.

Dalam politik Indonesia yang sering kali mengubur noda demokrasi-konstitusi dalam “rekonsiliasi kekuasaan”, Mahfud sekilas memilih menjadi pengarsip kesalahan yang tak sempat disidang.

Mungkin karena itu suaranya tidak sekeras purnawirawan, tidak segemuruh massa, tidak setrending aktivis digital. Tapi seperti suara peluit wasit yang hanya berbunyi sekali untuk menandai pelanggaran besar, suara Mahfud kiranya cukup “satu” untuk menandai bahwa demokrasi Indonesia sempat atau telah melewati batas.

Namun, untuk motif dan intensi sesungguhnya di balik telaah kritis Mahfud serta implikasinya, hanya waktu yang pasti akan menjawabnya. (J61)

Mahfud MD menyebutkan bahwa kerusakan yang terjadi di Indonesia hari-hari ini bukan sekedar kekacauan di level politik semata, tetapi sudah jadi hal yang sistemik, mendasar, dan menyangkut moral. Persoalan hukum dan demokrasi dianggap merusak tatanan kenegaraan Indonesia.

PinterPolitik.com

Di tengah panggung politik yang semakin riuh oleh transaksi kekuasaan dan kompromi kepentingan, satu suara muncul sebagai pengingat keras: Prof. Mahfud MD. Bukan sebagai kandidat, bukan pula sebagai elite partai. Tapi sebagai negarawan yang, setelah menjelajahi lembaga-lembaga tertinggi republik ini—MK, Kemenko Polhukam, hingga cawapres di Pemilu lalu—berani bersuara lantang tentang kerusakan sistemik yang tak lagi bisa ditutupi.

“Apakah kita masih merasa aman?” tanya Mahfud, seperti dikutip dari Indonesian National Herald.

Sebuah pertanyaan sederhana, tapi jawabannya sangat kompleks. Aman dalam arti apa? Kalau sekadar tidak terjadi kerusuhan di jalanan, mungkin kita masih bisa menjawab: iya. Tapi kalau rasa aman itu diukur dari tegaknya hukum, berfungsinya demokrasi, dan terpenuhinya rasa keadilan, maka Indonesia kini berada di atas fondasi yang rapuh dan nyaris runtuh.

Mahfud menyebut ini bukan krisis politik biasa. Bukan semata-mata soal elite bertengkar atau koalisi bubar. Ini adalah krisis moral dan kehancuran sistem. Hukum yang tak lagi menjadi instrumen keadilan, melainkan alat tawar-menawar politik.

Demokrasi yang dikendalikan bukan oleh suara rakyat, tapi oleh suara-suara yang dibisikkan dalam ruang tertutup. Pelayanan publik yang berubah dari panggilan moral menjadi peluang pribadi. Semua ini bukan sekadar penyimpangan. Ini adalah erosi struktural yang berjalan sistematis—dan sistemik.

Kekhawatiran Mahfud diamini oleh tokoh-tokoh lain. Dr. Ryaas Rasyid, tokoh penting desentralisasi pasca-Reformasi, bahkan mengakui: “Dalam sepuluh tahun terakhir, semua yang kita bangun di era Reformasi ambruk. Moralitas hancur. Etika hilang. Demokrasi rusak. Hukum bisa dibeli.” Pernyataan itu bukan sekadar opini, melainkan otopsi terhadap sistem yang dulu ia bantu bangun.

Demikianpun dengan Prof. Ikhrar Nusa Bhakti, pengamat politik senior, yang menyebut: “Kerusakan ini tidak bisa diperbaiki bahkan dalam lima masa jabatan presiden.” Artinya, 25 tahun ke depan kita hanya akan mengurusi puing-puing. Bukan membangun ulang, tapi membersihkan reruntuhan.

Mahfud menyadari bahwa ia tidak lagi punya jabatan struktural. Tapi ia tetap memilih untuk bersuara. “Saya bukan Ketua MK, bukan Ketua DPR, bukan Ketua Partai. Tapi saya punya suara. Dan saya akan bicara.” Ini bukan keberanian politik, ini keberanian moral. Suatu kualitas yang makin langka di republik yang sibuk menghitung kursi dan kekuasaan.

Ia bicara tentang integritas—bukan sebagai konsep abstrak, tapi praktik nyata. Indonesia kini berada di titik balik. Bukan karena kekurangan undang-undang, atau miskin ahli. Tapi karena kekurangan keberanian untuk melakukan hal yang benar saat tak ada yang melihat. Krisis ini bukan hanya institusional, tapi juga spiritual.

Dan jika kita terus mengabaikan suara-suara seperti Mahfud MD, bukan hanya kepercayaan publik yang hilang. Tapi juga harapan. Pertanyaannya, apakah terlambat untuk memperbaikinya?

Indonesia Sudah Rusak?

Apa yang disebut Mahfud MD bukan sekadar pernyataan emosional. Ia adalah diagnosis tajam terhadap sistem yang mengalami pembusukan dari dalam. Untuk memahami lebih jauh, kita perlu menilik kembali teori-teori besar yang pernah menjelaskan kehancuran sistemik dalam politik dan hukum.

Pertama, kita bisa mengacu pada Michel Foucault dan konsepnya tentang Power and Knowledge. Foucault menyatakan bahwa kekuasaan modern tidak lagi bekerja secara represif seperti di era feodal, tapi bekerja melalui normalisasi: menciptakan kebenaran sendiri, membentuk pengetahuan sendiri, dan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkan.

Dalam konteks Indonesia, ini berarti hukum bisa direkayasa agar tampak adil, sementara sejatinya tunduk pada kekuasaan. Hukum menjadi instrumen bukan untuk menertibkan kekuasaan, tapi untuk melayani kepentingan elite yang mengendalikan narasi.

Kedua, kita bisa belajar dari Antonio Gramsci, terutama konsepnya tentang hegemonic crisis. Menurut Gramsci, krisis terjadi ketika kelas penguasa tak lagi mampu meyakinkan rakyat bahwa mereka layak memimpin. Mereka kehilangan consent, sehingga terpaksa mempertahankan kendali lewat coercion.

Ini menjelaskan mengapa demokrasi kita tetap menggelar pemilu, tapi rakyat makin apatis. Karena hasilnya sudah bisa ditebak. Karena “wakil rakyat” tak lagi mewakili suara rakyat, tapi hanya memperpanjang nafas kekuasaan yang status quo.

Ketiga, kita bisa melihat teori dari Francis Fukuyama soal political decay. Dalam bukunya Political Order and Political Decay, Fukuyama menjelaskan bahwa sistem politik bisa membusuk bukan karena revolusi, tapi karena stagnasi. Institusi yang dulu progresif bisa menjadi disfungsi saat birokrasi kehilangan kapabilitas dan elite hanya sibuk mempertahankan jaringan patronase.

Inilah yang terjadi di Indonesia: lembaga tinggi negara menjadi ruang tawar-menawar. Hukum bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan.

Ketiga tokoh ini—Foucault, Gramsci, dan Fukuyama—memberikan kita kerangka untuk memahami bahwa yang dihadapi Mahfud bukan semata-mata soal aktor politik yang salah urus. Tapi soal sistem yang membiarkan ketidakadilan menjadi norma. Sistem yang terlalu sibuk melayani elite sampai lupa pada rakyat.

Jalan Terjal Pemulihan dan Tantangan Prabowo

Mahfud MD tidak sedang meramal kiamat. Ia sedang memberikan wake-up call terakhir sebelum semuanya terlambat. Karena menurutnya, jika kerusakan ini dibiarkan, maka kita akan mengalami kehancuran sistemik yang tak bisa dipulihkan bahkan dalam 25 tahun ke depan. Pertanyaannya: apakah pemerintahan Prabowo siap mendengar?

Sebagai presiden terpilih yang membawa janji besar—mulai dari Indonesia Emas 2045 hingga kebangkitan ekonomi—Prabowo akan menghadapi satu dilema besar: melanjutkan sistem yang permisif atau melakukan koreksi mendasar. Jalan pertama mungkin lebih mudah. Mengakomodasi semua elite, merawat status quo, dan menjaga stabilitas jangka pendek. Tapi jalan itu hanya akan memperpanjang napas sistem rusak yang sedang runtuh pelan-pelan.

Jalan kedua adalah jalan Mahfud: membenahi akar persoalan. Ini berarti menata ulang lembaga hukum, membersihkan lembaga negara dari loyalis transaksional, dan mengembalikan pelayanan publik sebagai panggilan moral, bukan ruang bisnis politik.

Namun, koreksi sistemik semacam itu butuh keberanian yang luar biasa. Karena melawan sistem yang sudah terbiasa rusak berarti melawan kenyamanan banyak orang. Melawan invisible hands yang mengendalikan politik dari balik layar. Tapi jika Prabowo ingin dikenang bukan sebagai pemelihara reruntuhan, tapi sebagai pembaharu sejarah, maka ia harus mengambil risiko itu.

Pemerintahannya bisa memulai dengan tiga langkah penting: memperkuat independensi lembaga penegak hukum, menolak kompromi dalam pelanggaran etika pejabat, dan membuka ruang partisipasi rakyat yang lebih luas. Reformasi birokrasi bukan lagi jargon teknokratik, tapi prasyarat untuk menyelamatkan republik.

Suara Mahfud bukan satu-satunya. Tapi itu suara yang jujur. Dan di zaman di mana semua orang sibuk membangun pencitraan, kejujuran adalah komoditas paling langka.

Indonesia tidak akan runtuh dalam satu malam. Tapi ia bisa runtuh dalam diam, ketika suara nurani dibiarkan tenggelam di tengah hingar bingar kekuasaan.

Dan mungkin, hanya mungkin, sejarah akan mencatat: bahwa pada suatu masa, seorang Mahfud MD pernah mencoba memperingatkan kita. Pertanyaannya: apakah kita mendengar? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Apakah kalian setuju bahwa ini alarm tanda bahaya untuk Indonesia?

Jokowi yang dulu bukanlah yang sekarang?

Mungkinkah? 

#najwashihab #mahfudmd #aniesbaswedan #najwa #prabowo #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Eks-rival Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024), yakni Anies Baswedan dan Mahfud MD belakangan semakin menunjukkan gestur positif terhadap Prabowo. Apakah seharusnya Prabowo merangkul mereka? 

PinterPolitik.com 

Kendati Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) telah usai, kiprah politik para kontestan yang kalah dalam pentas demokrasi terbesar Indonesia tersebut diprediksi akan masih sangat panjang, khususnya dua nama yang sampai sekarang masih cukup eksis dalam hiruk-pikuk politik, yakni Anies Baswedan dan Mahfud MD. 

Menariknya, meskipun pernah berada di kubu yang berseberangan, belakangan ini keduanya menunjukkan tanda-tanda keterbukaan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Misalnya, Anies baru-baru ini memperlihatkan sikap positif saat menghadiri acara perpisahan Dubes Australia untuk Indonesia, Penny Williams (11/1/2025). Dalam acara tersebut, ia terlihat akrab bercengkerama dengan Hashim Djojohadikusumo dan Fadli Zon, yang dikenal sebagai orang-orang terdekat Prabowo. 

Di sisi lain, sikap Mahfud yang lebih “lunak” terhadap Prabowo tampak dari unggahan di kanal YouTube-nya, Mahfud MD Official. Dalam berbagai video, Mahfud tidak hanya membahas isu politik dan hukum, tetapi juga menyisipkan komentar positif tentang Prabowo. Salah satunya adalah ketika ia menyebut Prabowo sebagai salah satu dari 10 pemimpin dunia paling berpengaruh versi Straits Times. 

Hal-hal ini lantas memantik pertanyaan terkait relasi mereka berdua dengan Prabowo di masa depan. Dengan gestur Anies dan Mahfud yang semakin positif kepadanya, mungkinkah Prabowo pada akhirnya memilih untuk “merangkul” mereka? 

Belajar dari Sun Tzu 

Prabowo Subianto, sebagai politisi paling penting di Indonesia saat ini, memikul tugas besar untuk memastikan stabilitas politik dan keberlanjutan agenda pemerintahannya. Salah satu langkah strategis yang perlu dipertimbangkan adalah merangkul Anies Baswedan dan Mahfud MD. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat barisan pendukung Prabowo tetapi juga sejalan dengan prinsip klasik politik dari Sun Tzu, “You must keep your friends close, but your enemies closer.” 

Sun Tzu, yang merupakan ahli strategi dan filsuf ternama dari Tiongkok kuno, mengajarkan bahwa menjaga musuh tetap dekat adalah cara untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memastikan mereka tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Dalam konteks ini, merangkul Anies dan Mahfud bukan berarti menyerah pada rivalitas, melainkan sebuah strategi untuk memanfaatkan kekuatan mereka demi kepentingan bersama. 

Dengan menunjukkan bahwa ia dapat bekerja sama dengan mantan rivalnya, Prabowo juga mengirim pesan bahwa pemerintahannya tidak akan bersifat eksklusif atau partisan. Hal ini akan memperkuat posisinya sebagai pemimpin nasional yang inklusif, membuka peluang kolaborasi lebih luas, dan menciptakan stabilitas politik yang lebih solid. 

Merangkul Anies dan Mahfud, maka dari itu, adalah langkah yang cerdas untuk menyatukan kekuatan politik, mengurangi ancaman dari kubu oposisi, dan memastikan potensi besar kedua tokoh ini dimanfaatkan untuk mendukung visi Indonesia yang lebih maju. Sebagai presiden, Prabowo harus mampu melihat peluang ini sebagai bagian dari strategi politik yang jangka panjang dan berkelanjutan. 

Terlebih lagi, Anies dan Mahfud bukanlah politisi biasa. Keduanya memiliki modal politik yang kuat. Anies dikenal sebagai sosok yang mendapatkan perhatian luas dari kelompok pemilih urban, intelektual, dan Muslim moderat. Sementara itu, Mahfud MD memiliki reputasi sebagai tokoh hukum yang dihormati dan seringkali menjadi suara independen dalam diskursus politik dan hukum nasional. 

Potensi besar mereka menjadikan keduanya aset politik yang tidak bisa diabaikan. Jika tidak dirangkul, ada kemungkinan mereka akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang dapat menjadi lawan politik Prabowo di masa depan. Dengan membangun hubungan positif dengan Anies dan Mahfud, sekali lagi, Prabowo tidak hanya akan mengeliminasi potensi ancaman, tetapi juga memperluas basis dukungannya di berbagai lapisan masyarakat. 

Menariknya, jika Prabowo bisa lakukan ini, sejatinya ia pun bisa mengulangi kesuksesan yang dialami dirinya dalam menyambut Pilpres 2024 silam.

Prabowo Juga Dulu Dirangkul 

Merangkul Anies Baswedan dan Mahfud MD bukan hanya tentang mengakomodasi dua tokoh politik dengan potensi besar, tetapi juga tentang menciptakan stabilitas dan memperkuat posisi politik Prabowo Subianto di masa depan.  

Pengalaman masa lalu tampaknya dapat menjadi pelajaran berharga bagi Prabowo. Pada 2019, Jokowi pun mengambil langkah strategis serupa, dengan merangkul Prabowo ke dalam pemerintahannya, meskipun sebelumnya mereka adalah rival sengit dalam Pilpres. Keputusan itu bukan hanya mencairkan ketegangan politik, tetapi juga pada akhirnya menguntungkan kedua pihak. 

Bagi Jokowi, kehadiran Prabowo sebagai menteri pertahanan memperkuat citra inklusif pemerintahannya dan mengurangi resistensi oposisi. Sementara itu, bagi Prabowo, keputusan untuk bergabung dalam kabinet membuka jalan menuju rekonsiliasi politik dan membangun kembali citranya sebagai tokoh nasional. Hubungan baik yang terjalin antara keduanya sejak 2019 terbukti menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan Prabowo ke posisi puncak dalam Pilpres 2024. 

Konteks ini dapat menjadi inspirasi bagi Prabowo untuk melakukan hal serupa kepada Anies dan Mahfud. Dengan merangkul mereka, Prabowo tidak hanya memperkuat basis politiknya tetapi juga membuka peluang untuk membangun aliansi strategis menjelang Pemilu 2029. Seperti halnya Jokowi yang melihat potensi besar dalam Prabowo pada 2019, Prabowo juga perlu melihat bahwa Anies dan Mahfud, dengan semua modal politik mereka, lebih baik berada di pihaknya daripada menjadi lawan.  

Langkah ini tidak hanya akan menciptakan stabilitas jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi untuk membangun pemerintahan yang lebih inklusif, harmonis, dan kuat di masa depan. Strategi ini, jika dilakukan dengan tepat, dapat menjadi warisan politik penting bagi Prabowo, sekaligus menciptakan preseden baru dalam rekonsiliasi dan kolaborasi politik di Indonesia. (D74) 

Apakah kalian setuju Madura jadi provinsi terpisah? Share di kolom komentar ya!