Hmm, pandangan kalian sendiri soal ini gimana? Share pendapatmu di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #mafia #oknum #mafiasampah #mafiakuburan #ekonomi #jakarta #hukum

Kalau menterinya bilang sampai jelang kiamat pun sulit dibasmi, gimana pengelolaan tanah kita bisa berubah? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

#nusronwahid #mafiatanah #mafia #prabowo #sertipikattanah #pinterpolitik

Cara negara mana yang menurut kalian bisa diterapkan di Indonesia?

Kalo ada indikasi minor, bongkar semuanya plis Pak Presiden @prabowo 

#pertamina #mafia #oplosan #tekstil #internetmahal #internet #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Terima kasih Mbak Saras sudah menyuarakan aspirasi masyarakat NTT. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Kelompok mafia tidak hanya ada di negara-negara Barat, di Asia, sebuah kelompok yang disebut Triad kerap disamakan dengan mafia-mafia ala Italia. Bagaimana sejarahnya?

PinterPolitik.com

Mungkin Anda sudah mengenal film-film seperti Peaky Blinders atau The Godfather yang mengisahkan kehidupan mafia di Eropa dan Amerika, yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

Namun, tahukah Anda bahwa kelompok mafia yang kuat tidak hanya ada di Eropa? Kawasan Asia juga ternyata memiliki kelompok mafia yang konon memiliki kekuatan yang sangat besar.

Salah satunya adalah kelompok mafia yang dikenal sebagai Triad. Kelompok ini berasal dari Tiongkok dan kabarnya memiliki pengaruh tidak hanya di Asia, tetapi juga di Eropa dan Amerika.

Di samping Yakuza di Jepang, kelompok Triad ini mungkin merupakan salah satu yang paling terkenal di Asia. Nah, mari kita awali pembahasan tentang Triad dengan satu pertanyaan kunci: Bagaimana sejarah awal terbentuknya Triad?

Muncul Dari Mana Triad?

Martin Booth dalam bukunya yang berjudul The Dragon Syndicates, mengungkap bahwa Triad berasal dari sebuah kelompok rahasia dan sekte agama yang disebut Hung Mun di Tiongkok pada abad ke-17. Kelompok ini tidak menyukai kekuasaan Dinasti Qing yang berkuasa pada waktu itu.

Setelah Dinasti Qing jatuh pada tahun 1911, kelompok ini dimanfaatkan oleh Partai Nasionalis Tiongkok atau Kuomintang untuk menjaga stabilitas di kalangan bawah masyarakat dan menyingkirkan musuh-musuh politik mereka.

Namun, setelah Revolusi Komunis Tiongkok pada tahun 1949, kelompok Triad diburu oleh pemimpin Tiongkok kala itu, yakni Mao Zedong. Setelah diburu, Triad kemudian menyebar ke Hong Kong, Taiwan, dan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Myanmar, Laos, dan Indonesia.

Akan tetapi, meskipun sering dianggap sebagai satu kesatuan, Triad sebenarnya terdiri dari beberapa organisasi. Salah satunya adalah Sun Yee On yang didirikan oleh Heung Chin, serta kelompok 14K yang dipimpin oleh Kot Siu-wong.

Setiap organisasi ini memiliki lebih dari 20.000 anggota dari berbagai belahan dunia dan berperan besar dalam kegiatan kriminal transnasional, seperti perdagangan narkoba, perjudian, pemerasan, pembunuhan, dan perdagangan manusia.

Frank Shanty dalam tulisannya Organized crime: from trafficking to terrorism juga menyebut keuntungan yang diperoleh Triad dari perdagangan manusia per tahunnya mencapai US$ 3,5 miliar. Sementara, dari perdagangan narkoba mencapai angka fantastis, yakni US$ 200 miliar per tahun.

Karena hal ini, sejumlah pengamat menilai Triad jauh lebih kuat dari pesaing Asianya, yakni Yakuza. Pertama, karena Triad punya ruang lingkup kerja yang jauh lebih luas dari Yakuza. Dan kedua, dari segi keberingasan, Triad lebih berani bertindak di publik dibanding Yakuza yang terkadang berperan sebagai pelindung rakyat.

Lantas, mengapa kelompok Triad ini bisa begitu powerful? 

Kok Triad Bisa Kuat?

Well, ada beberapa alasan. Pertama, Triad sangat pandai berbaur dalam kehidupan masyarakat. Sosiolog, Jean Baffie dalam tulisannya The Chinese triads in South-East Asia menyebut Triad memiliki anggota yang menjadi pemegang kepentingan di sejumlah serikat buruh, organisasi masyarakat, kelompok-kelompok politik, dan organisasi keagamaan, khususnya yang berkaitan ajaran Buddha dan Taoisme.

Lalu, alasan kedua kenapa Triad bisa kuat adalah karena mereka juga menjadi semacam “senjata gelap” pemerintah. Peng Wang dalam tulisannya Hong Kong Triads menyebut beberapa kali jasa Triad dibutuhkan oleh pemerintah.

Misalnya, ketika demonstrasi pro-demokrasi terjadi di Hong Kong pada tahun 2010, Wang menyebut beberapa anggota Triad memposisikan dirinya sebagai nasionalis, di mana mereka menentang adanya perubahan status quo sistem ekonomi dan politik yang selama ini diterapkan.

Sejumlah laporan bahkan menyebutkan bahwa pemerintah Hong Kong menggunakan Triad ini untuk menyerang kelompok-kelompok mahasiswa ketika berdemo. Dan ini hanya satu cerita dari Hong Kong saja, tidak menutup kemungkinan, jasa Triad ini juga digunakan berbagai pemerintah negara lain.

Kemudian, alasan terakhir kenapa Triad masih kuat hingga sekarang juga adalah karena kemampuan mereka bertransformasi sesuai zaman.

De Leon Petta dalam tulisannya The Triads and the Secret Societies in China, menyebut pada awalnya Triad memiliki struktural yang kaku, layaknya Yakuza di Jepang. Mereka memiliki pemimpin yang dijuluki “kepala naga”, lalu sejumlah kode numerik yang menggambarkan pangkat dan posisi seseorang di dalam geng. Namun, sesuai perkembangan zaman, Triad meninggalkan tradisi struktural tersebut.

Sekarang ini sebagian besar struktur Triad terdiri dari hierarki yang tidak jelas. Pangkat dan posisi yang sebelumnya penting bahkan tidak ada lagi. Ini kemudian membuat upaya penulusuran Triad menjadi sangat rumit. Namun, justru inilah yang membuat mereka bisa terus bertahan. Hal-hal yang bersifat seremonial juga perlahan ditinggalkan oleh Triad, sehingga membuat aktivitas mereka tetap aman berjalan di bawah tanah.

Pada akhirnya, meski terlihat sebagai organisasi kriminal, sejumlah lapisan masyarakat, bahkan organisasi pemerintah, merelakan Triad menjadi bagian kehidupan sehari-hari. 

Mungkin hal ini karena di satu sisi, Triad dapat memberi pekerjaan pada rakyat yang kesusahan, dan Triad juga dapat menjadi jawaban pemerintah bila butuh pendekatan yang menyenggol pelanggaran HAM. Itulah kisah tentang Triad, salah satu organisasi mafia paling powerful di dunia. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang dapat menyaingi kekuatan Triad di Asia? (D74)

PinterPolitik.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya turun tangan merespons peningkatan drastis kasus gagal ginjal akut atau acute kidney injury pada anak yang sejauh ini telah merenggut 141 nyawa berdasarkan data terakhir pada Selasa (25/10) pagi. Data tersebut merupakan kolektif atau total kumulatif yang dilaporkan dari 26 provinsi di Tanah Air.

Kemarin, rapat terbatas (ratas) digelar di Istana Kepresidenan Bogor dengan sorotan utama tertuju kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.

Turut hadir dalam ratas tersebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Menkes  Budi dan Kepala BPOM menjadi sorotan dikarenakan Presiden Jokowi tercatat memberikan empat arahan penting dalam rapat itu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) keduanya.

Pertama, Kepala Negara meminta Menkes untuk menghentikan sementara peredaran obat-obatan yang diduga ada kaitannya dengan gagal ginjal akut pada anak. Mantan Wali Kota Solo juga menyebut pemerintah menantikan investigasi menyeluruh dari BPOM untuk dilakukan secara terbuka, transparan, dan objektif.

Kedua, Presiden Jokowi meminta BPOM menarik obat-obatan yang benar-benar terbukti mengandung bahan penyebab gangguan ginjal akut pada anak dan kini sudah ada di pasaran. Plus, diharapkan informasi itu sampai kepada masyarakat luas secara berkala dan masif.

Ketiga, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga diminta Presiden Jokowi agar meneliti secara menyeluruh penyebab gangguan ginjal akut pada anak.

Terakhir, Presiden Jokowi meminta agar Menkes Budi segera menyiapkan fasilitas kesehatan untuk penanganan penyakit gangguan ginjal akut dan memberikan pengobatan secara gratis.

Di sela arahannya, Presiden Jokowi juga menegaskan kepada pihak terkait bahwa kasus gagal ginjal akut pada anak adalah masalah yang besar.

Jika ditelisik lebih dalam, arahan presiden tertuju kepada Menkes Budi dan Kepala BPOM yang memang dalam hal ini seperti kecolongan dan lamban dalam mengantisipasi dan menangani kasus yang kepalang parah.

Peredaran obat yang ditengarai mengandung zat tak semestinya membuka probabilitas adanya ihwal tak beres di balik upaya preventif Menkes Budi sebagai focal point dalam case ini.

Lantas, mengapa impresi kecolongan ini bisa terjadi? Apakah ada kaitannya dengan latar belakang Menkes Budi sebagai “pemain baru” di bidang tata kelola kesehatan dan korelasinya dengan bidang farmasi?

Ada Mafia Obat?

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya yang berjudul Kalang Kabut Hadapi Gagal Ginjal Akut? telah disiratkan mengenai adanya celah dalam praktik pengadaan obat-obatan di Indonesia yang sesungguhnya menjadi masalah inti.

Bahkan, Menkes Budi sendiri pernah mengakui hal itu, dengan mengatakan industri farmasi Indonesia seperti terhambat akibat permainan para mafia. Muaranya, bidang farmasi tidak dapat berkembang dengan efektif.

Laporan mengenai temuan ribuan obat ilegal juga pernah diungkap BPOM. Itu kemudian semacam menjadi indikasi “lubang” yang mampu dieksploitasi para mafia obat agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan penjualan obat ilegal.

Tidak hanya obat ilegal, komposisi obat legal yang diproduksi untuk penggunaan domestik pun kerap memiliki permasalahan, utamanya terkait dengan konteks persaingan usaha dan tantangan produksi.

Corry Permata Sari dalam penelitian berjudul Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan Farmasi di Indonesia dalam Penetapan Harga Obat Generik menguak kemungkinan hal tersebut.

Selain persaingan antarperusahaan farmasi dalam negeri, Corry menyebut produsen asing pun tak dapat dipungkiri memiliki jangkauan pasar di Indonesia. Ihwal yang membuat persaingan di industri tersebut sangat tinggi.

Sementara itu, bahan baku industri farmasi terdiri dari bahan dasar, bahan pembantu, dan pengemas. Namun, dari tiga kelompok bahan baku industri farmasi tersebut, belum ada yang mampu diproduksi di Indonesia.

Tidak hanya menyebabkan perusahaan farmasi Indonesia sangat rentan terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang, terpaan krisis maupun kelangkaan juga dapat memaksa industri farmasi menggunakan bahan baku alternatif yang tak semestinya.

Hal terakhir yang tampaknya terjadi dalam kasus gagal ginjal akut yang ditengarai bersumber dari cemaran bahan baku pelarut, yakni etilena glikol (EG), dietilena glikol (DEG), dan etilena glikol butil eter (EGBE).

Tiga senyawa berbahaya itu santer disebut menjadi alternatif bahan yang aman yaitu polietilena glikol yang mengalami kelangkaan secara global pasca pandemi Covid-19.

“Pemalsuan” produk kemudian seolah terjadi dalam kasus yang mengakibatkan gagal ginjal akut saat ini. Itu juga yang disoroti Corry saat industri farmasi dihadapkan pada permintaan produk, ketersediaan bahan baku, dan aspek keterjangkauan harga.

Di titik inilah, sinergi antara Kemenkes dan tindakan konkret berupa pengawasan dari BPOM menjadi kunci. Saat kasus seperti gagal ginjal akut terjadi, interpretasi bahwa ada “permainan” oknum maupun “mafia” plus kelemahan pengawasan kiranya tak berlebihan untuk mengemuka.

Lalu, mengapa Menkes Budi, termasuk Kepala BPOM seolah lalai dalam persoalan ini?

Menkes Budi Masih Newbie?

Di tengah kondisi yang mengkhawatirkan, Menkes Budi berujar peningkatan kasus gagal ginjal akut bisa naik sampai lima kali lipat dari hari ini.

Akan tetapi, dalam sebuah pernyataan, Menkes Budi mengaku “gelap” karena belum mengetahui secara pasti penyebab dan arah penyakit ini. Dia menambahkan, jajaran di Kemenkes terus melakukan penelitian dan uji laboratorium untuk mengetahui musabab kasus.

Saat mengampu kursi Menkes, Budi Gunadi Sadikin dianggap memiliki kerendahan hati intelektual, terutama karena latar belakangnya yang memang bukan dari dunia medis.

Javier Zarracina dalam Intellectual Humility: The Importance of Knowing You Might Be Wrong mengatakan bahwa sikap kerendahan hati intelektual atau intellectual humility mendorong pemikiran manusia untuk terbuka dalam mengambil pembelajaran dari pengalaman orang lain. Hal itu sekaligus dapat membuat seseorang mampu mengenali kelemahannya sendiri.

Dianggap menjadi antitesis Terawan Agus Putranto, Menkes Budi memeragakan kebijakan berbeda dengan lebih memperhitungkan pendapat para ahli saat turut aktif dalam penanganan Pandemi Covid-19.

Kerendahan hati intelektual Menkes Budi juga sebenarnya tampak dari pengakuan kesalahan jajarannya saat tidak mengetahui penyebab utama kasus gagal ginjal akut hingga saat ini.

Akan tetapi, aspek preventif semestinya dapat menjadi prinsip lain yang diutamakan Menkes Budi. Menjabat sejak 23 Desember 2020, dia seharusnya telah memitigasi kemungkinan akan adanya krisis kesehatan seperti gagal ginjal akut ini. Terlebih, yang terkait dengan dugaan celah sektor farmasi.

Sekali lagi, pertanyaan sederhana, yakni mengapa kecolongan itu bisa terjadi mengemuka karena sebagai focal point urusan kesehatan 275 juta jiwa penduduk Indonesia, kementerian yang dipimpin Menkes Budi semestinya dapat bersinergi dengan BPOM dan stakeholder terkait lain untuk mengantisipasi peredaran obat yang tidak aman.

Kendati demikian, Menkes Budi tidak serta merta bisa disalahkan atas krisis kesehatan domestik ini.

Dengan munculnya kasus ini, eksistensi “lubang” dalam prosedur produksi obat-obatan, mekanisme pasar industri farmasi, hingga praktik mafia obat diharapkan Menkes Budi dapat bergerak cepat menutup segala celah dan mengatasi persoalan hingga tuntas.

Sanksi juga harus segera dikenakan seberat-beratnya kepada pihak mana pun yang terbukti bersalah dalam kasus gagal ginjal ini.

Yang lebih penting, diharapkan tidak ada lagi fenomena ironis ketika nyawa melayang dikarenakan sedang menjalani pengobatan atas penyakit lain yang sedang dideritanya. (J61)

NasDem bereaksi setelah Erick Thohir sebut mafia bibit di Kementan

Kejagung tetapkan tersangka terkait kelangkaan minyak goreng