PinterPolitik.com

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, sebagai manusia normal pasti mempunyai keinginan untuk membantu masyarakat atau pihak yang lebih membutuhkan ya gengs. Eeitss, perlu digarisbawahi, hal ini berlaku kepada orang yang normal dan yang mempunyai hati nurani ya gengs. Hehehe. Hayoo, coba tebak kenapa mimin menitikberatkan pada hal tersebut?

Soalnya nih, gengs, di tengah kondisi serba sulit seperti saat ini, ternyata ada beberapa pihak yang sedang melakukan memonopoli jalur perdagangan, cuy. Yaa, mereka ini dapat dikatakan sedang menari-nari di atas penderitaan masyarakat Indonesia. Wihh, emang dasar tamak ya, gengs. Hadeuuhh.

Ceritanya seperti ini, cuy. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir memberikan informasi yang mengagetkan publik. Pasalnya, doi mengatakan bahwa Indonesia ini dapat dikatakan telah dijerat dan dikangkangi oleh para mafia, gengs, dalam hal alat kesehatan.

Doi sempat kaget karena negara sebesar Indonesia 90 persen bahan baku untuk obat-obatannya ternyata impor. Weleh-weleh, kalau dipikir-pikir emang aneh banget ya, gengs. Masa negara dengan ribuan jenis tanaman seperti Indonesia harus impor bahan baku obat dan alat kesehatan? Hadeuhh.

Kira-kira, siapa ya cuy aktor yang ternyata menjadi mafia ini? Ayo, dong Bapak Menteri BUMN buka saja kedok mereka biar kapok nanti di-nyinyirin dan jadi bahan bully-an netizen Indonesia. We stand before you, Pak. Belum tahu aja nih mereka bagaimana kerasnya dunia per-bully-an Indonesia. Hehehe.

Menanggapi hal tersebut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung memberikan komentar yang menohok dan di luar dugaan, cuy. Bahkan, mantan Menteri yang dikanal ceplas-ceplos ini memberikan saran kepada pemerintah Indonesia agar secepatnya membubarkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Weleh-weleh, ini sih bukan komentar yang menohok lagi ya, cuy. Ini bisa dikatakan pernyataan yang sarkas dan penuh tantangan.

View this post on Instagram

Siapa nih mafia yang dimaksud Pak Erick Thohir? #mafiaalkes #alkes #alatkesehatan #erickthohir #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 22, 2020 at 6:34pm PDT

Berani gak nih pemerintah membubarkan dua kementerian secara langsung? Kalau Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dulu sih sempat menyatakan seperti ini, “kalau ternyata tikusnya sudah menguasai lumbung, berarti ya gak bisa dibersihkan. Caranya cuma satu, dibakar lumbungnya.” Hehehe.

Bentar gengs, ada apa nih kok Ibu Susi nyolek dua Kementerian tersebut? Hmmm, apa jangan-jangan sejak dulu tempat kongkow para bandar dan mafia ada di sana semua ya, gengs? Upsss.

Soalnya, memang potensial banget sih dua plot tersebut. Lahan basah, cuy. Tetapi, ini masih hanya sebatas bertanya ya, gengs. Mungkin, Bu Susi dan teman-teman lain bisa bantu jawab. Hehe.

Ngomong-ngomong nih, untung bukan Ibu Susi yang menjadi menterinya. Bisa ditenggelamkan tuh para mafia. Hehehe.

Pasca doi memberikan komentar tersebut, mendadak secara spontan netizen di dunia per-Twitter-an langsung heboh cuy. Banyak yang retweet dan memberikan komentar. Bahkan, sampai ada yang bertanya kenapa doi gak gabung lagi jadi menteri. Hayoo, kenapa nih bu?

Kalau dengar-dengar dari informasi kabar burung sih memang ada yang sengaja menjegal doi, cuy. Entah itu tekanan dari negara luar maupun aktor kuat dari dalam negeri. Hadehhh. Kalau memang benar kondisinya seperti ini, kapan Indonesia bisa maju?

Hmmm, memang benar kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dulu pas minta Ibu Susi menjadi menteri ya guys. Indonesia ini hanya butuh orang gila, cuy, untuk menjadi kuat dan hebat. Eittss, berarti ada banyak orang yang waras gak bisa kerja dong? Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“And the lobster over the table, power circle a mafia” – Meek Mill, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Siapa yang tidak kenal dengan aktor kondang yang bernama Tom Cruise? Aktor satu ini telah banyak memainkan film-film laga yang kerap menduduki box office Hollywood.

Salah satu film laga yang pernah dibintanginya adalah American Made (2017). Dalam film berlandaskan sejarah tersebut, Cruise berperan sebagai seorang pilot yang bernama Barry Seal dengan tugas untuk menerbangkan persenjataan bagi kelompok Contra di Amerika Tengah.

Sambil menerbangkan obat-obatan terlarang dari Amerika Tengah, Seal sadar bahwa kelompok Contra justru menggunakan persenjataan untuk dijual kembali kepada kelompok mafia yang disebut sebagai kartel Medellin – guna memperlancar kepentingan bisnis narkotika mereka.

Mungkin, mafia-mafia seperti ini tidak hanya eksis dalam kisah-kisah film ala Hollywood. Pasalnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga menyebutkan bahwa terdapat pihak-pihak pengimpor yang ingin memperkaya diri di industri alat kesehatan (alkes) dan farmasi, yang mana mereka menyebabkan kelangkaan bahan baku yang diperlukan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Hal serupa juga diamini oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga yang menjelaskan bahwa mafia-mafia impor ini menyebabkan bahan baku didominasi oleh produk asing sebesar 90 persen lebih. Bahkan, Arya menyebutkan bahwa terdapat juga kemungkinan akan adanya permainan mafia lokal dan internasional.

Pemerintah/ Pak Erick Thohir bisa lebih mudah memberantas mafia impor, kalau Departemen Perdagangan ditiadakan saja. Juga Perindustrian. Jadikan kedirektoratan di deplu. Semua akan lebih mudah dan murah. Mohon maaf kalau tidak berkenan🙏

— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) April 21, 2020

Tentu saja, kabar akan adanya mafia ini dapat membuat masyarakat semakin geram. Pasalnya, alkes, obat-obatan, hingga alat pelindung diri (APD) menjadi sulit ditemukan di tengah kebutuhan yang mendesak ini.

Persoalan ini sebenarnya juga bukan barang baru. Pada tahun 2018 silam, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab) Sugihadi menyebutkan bahwa dominasi impor membuat industri alkes domestik terseok-seok.

Keadaan pun memburuk dengan pandemi yang merongrong dunia. Banyak negara akhirnya memilih membatasi ekspor alkes dan APD – menciptakan minimnya pasokan bagi Indonesia yang masih banyak mengimpor.

Kegeraman kepada mafia-mafia ini tentu membuat publik bertanya-tanya. Siapakah para mafia impor yang disebutkan oleh Erick beberapa waktu lalu? Lantas, mengapa Menteri BUMN baru sekarang mengungkapkan fakta ini kembali?

Kerja Senyap Mafia?

Upaya permainan bisnis yang terjadi di industri farmasi dan alkes sebenarnya bukanlah hal yang baru. Bahkan, beberapa perusahaan farmasi di Indonesia disebut-sebut turut terlibat dalam upaya monopoli pengadaan obat-obatan.

Monopoli semacam ini pernah terjadi dalam upaya pemerintah Indonesia dalam pengadaan obat antriretroviral (ARV) yang dinilai penting bagi para pasien yang mengidap Human Immunodeficiency Virus (HIV/AIDS). Obat ini termasuk dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) 2019 yang harus dijamin stoknya oleh pemerintah.

Akhirnya, pada tahun 2018, pemerintah mengadakan tender bagi perusahaan-perusahaan farmasi. Pengadaan yang kala itu diadakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut ternyata gagal karena adanya dugaan monopoli.

Bagaimana tidak? Beberapa perusahaan – seperti Kimia Farma dan Indofarma Global Medika – dinilai menawarkan tawaran harga yang terlalu tinggi yang tak mampu dipenuhi oleh pemerintah.

Kimia Farma dan Indofarma kala itu menawarkan harga obat masing-masing sebesar Rp 404 ribu dan Rp 385 ribu. Tawaran-tawaran harga ini dinilai terlalu terpaut jauh dengan harga obat ARV di pasar global yang kala itu hanya sekitar Rp 112 ribu.

Pandemi Covid-19 menempatkan industri farmasi pada posisi yang lebih tinggi dalam hierarki politik dan sosial.
Share on X

Praktik monopoli yang diduga dilakukan dalam pengadaan obat ARV ini bisa saja didasarkan pada kesempatan tertentu. Pasalnya, HIV/AIDS sendiri hingga kini masih berstatus pandemi menurut World Health Organization (WHO).

Hal ini sejalan dengan penjelasan Feler Bose dan Joseph Moran dalam tulisan mereka yang berjudul Do Focusing Events and Narratives Drive Pharma Rent-seeking. Bose dan Moran menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa tertentu – seperti wabah dan bencana alam – dapat meningkatkan perilaku perusahaan farmasi guna melakukan rent-seeking terkait kebijakan publik.

Bila perilaku monopoli harga dan rent-seeking dapat terjadi dalam pengadaan obat ARV, bagaimana dengan pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh bagian dunia kini? Mengapa perusahaan farmasi bisa melakukan upaya-upaya semacam ini?

Bukan tidak mungkin perilaku mafia impor turut memengaruhi pengadaan alkes dan obat-obatan di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, perilaku guna memaksimal profit ini sejalan dengan asumsi Bose dan Moran mengenai peristiwa tertentu sebagai faktor pendorong.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir misalnya, menilai bahwa kelangkaan dan tingginya harga alkes di tengah pandemi Covid-19 dapat disebabkan oleh permainan broker (makelar). Permintaan yang tinggi ini menjadi kesempatan bagi para mafia impor ini.

Apa yang diungkapkan oleh Honesti ini bisa jadi sejalan dengan penjelasan dalam tulisan Bose dan Moran bahwa perusahaan farmasi dan kesehatan dapat menjadi kelompok yang “diuntungkan” dalam pandemi kali ini. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 menempatkan mereka pada posisi yang lebih tinggi dalam hierarki politik dan sosial.

Maka dari itu, bisa jadi, mafia impor alkes dan farmasi turut bermain di balik kelangkaan dan mahalnya barang-barang ini. Namun, bila benar begitu, permainan ini juga dapat membawa konsekuensi dalam dinamika politik.

Terdapat beberapa pertanyaan yang timbul dari keputusan Erick untuk mengumumkan keberadaan mafia ini kini. Apa kira-kira alasan Menteri BUMN melontarkan dugaan tersebut? Lantas, bagaimanakah pengaruhnya pada diskursus di masyarakat?

Permainan Misteri?

Pernyataan yang dilontarkan oleh Erick bisa jadi berkaitan dengan teknik penghindaran kesalahan (blame avoidance). Upaya ini bisa juga terbantu dengan kecenderungan psikologis manusia yang kerap tertarik dengan misteri.

Bagaimana tidak? Menteri BUMN tidak melanjutkan pernyataan tersebut dengan menyebutkan siapa mafia yang dimaksud. Selain itu, solusi yang pasti juga tampaknya tak disebutkan secara tegas oleh Erick.

View this post on Instagram

Siapa nih mafia yang dimaksud Pak Erick Thohir? #mafiaalkes #alkes #alatkesehatan #erickthohir #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 22, 2020 at 6:34pm PDT

Hal ini tentunya menimbulkan beberapa kritik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono misalnya, menganggap Erick hanya melakukan koar­–koar saja karena tak langsung menyebut siapa-siapa yang dimaksud sebagai mafia.

Tak hanya Arief, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuiti turut bersuara memberikan masukan kepada Erick. Menurutnya, solusi yang tepat dapat dilakukan dengan melakukan perubahan institusional di pemerintahan.

Bisa jadi, perhatian-perhatian inilah yang turut diinginkan oleh Erick dalam melontarkan misteri akan mafia impor alkes ini. Pasalnya, manusia memiliki tendensi guna mencari tahu hal-hal yang tidak diketahuinya.

Profesor psikologi asal Liverpool John Moores University – Les Lancaster – menjelaskan bahwa sudah menjadi warisan dalam diri manusia guna memiliki keinginan untuk mencari jawaban dengan mengandalkan imajinasi. Misteri memberikan perasaan akan adanya hal besar yang terjadi.

Hal yang senada juga dijelaskan oleh Celeste Kidd dan Benjamin Y. Hayden dalam tulisan mereka yang berjudul The Psychology and Neuroscience of Curiosity. Setidaknya, Kidd dan Hayden menekankan bahwa rasa penasaran (curiosity) merupakan salah satu elemen kognitif yang senantiasa mendorong makhluk hidup untuk terus mencari tahu.

Lantas, apa hubungan permainan misteri ini dengan dinamika politik?

Bukan tidak mungkin permainan misteri yang diungkapkan oleh Erick ini berkaitan dengan semakin banyaknya kritik terhadap pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah kritik yang diungkapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait terbatasnya APD, masker, dan alkes.

Bisa jadi, pemerintah turut memainkan penghindaran kesalahan dengan mencari kambing hitam (scapegoating). R. Kent Weaver dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Blame Avoidance menjelaskan bahwa teknik penghindaran kesalahan ini dapat dilakukan dengan menyalahkan pihak lain.

Boleh jadi, kombinasi permainan misteri dan penghindaran kesalahan ini membuat pemerintah terlihat lebih tidak bersalah di mata publik. Pasalnya, pemerintah pada akhirnya dianggap harus menghadapi sosok-sosok misterius di balik kegagalan pemerintah dalam menyediakan alkes yang cukup.

Padahal, bagaimanapun juga, ketegasan dan kebijakan pemerintah sendiri juga dapat menjadi kontribusi dalam penyelesaian misteri mafia ini. Mungkin, kita harus menanti lebih lanjut guna mengetahui apakah pemerintah siap berkontribusi atau tidak. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Numbers is big business, makes the poor live trife” – Nas, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) yang kedua kini dipenuhi oleh semangat dan visi baru. Salah satu semangat pemerintahan ini adalah keinginan untuk menarik lebih banyak investasi.

Perwujudan semangat ini mulai terlihat dari bagaimana Jokowi mulai bersiap-siap mengeluarkan kebijakan untuk memangkas berbagai hambatan. Bahkan, semenjak beberapa bulan lalu, sang presiden menyatakan bahwa dirinya siap “menggigit” siapa saja yang mengganggu visi Jokowinomics – istilah yang digunakan untuk menggambarkan visi dan kebijakan Jokowi.

Sikap tegas sang presiden itu sudah beberapa kali diungkapkan di banyak kesempatan. Salah satunya adalah ketika menjalankan rapat-rapat internal bersama menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

Mungkin, ancaman Jokowi tersebut akhirnya mampu membuat para menterinya berupaya untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan visi Jokowinomics. Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto misalnya, ingin menerapkan penyederhanaan proses perizinan di sektor farmasi.

Kalo permasalahanya Ka BPOM yang menyerahkan kewenangan itu kepada Kemenkes, cobalah diskusi dulu dengan pakar.
Ka BPOM saat ini nggak ada background kesehatan.
Jangan asal jeplak untuk kebijakan yg menyangkut keamanan & kesehatan masyarakat.@jokowi @fadjroeL

— E.S (@evasumiyarni) November 27, 2019

Meski begitu, keinginan Terawan untuk menyederhanakan proses perizinan peredaran obat mungkin harus menghadapi beberapa tantangan. Pasalnya, kewenangan tersebut – berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2017 – berada di tangan lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Oleh sebab itu, Terawan ingin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dipimpinnya menjadi lembaga yang mengatur proses-proses perizinan peredaran obat. Dengan begitu, proses-proses yang menurutnya memakan waktu yang panjang dapat diringkas menjadi lebih sederhana.

Tentunya, gagasan Terawan ini tidak terhindar dari polemik. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito sendiri misalnya, menganggap upaya percepatan perizinan telah dilakukan oleh lembaganya.

Namun, terlepas dari berbagai polemik tersebut, dinamika politik di baliknya bisa saja turut terjadi. Kira-kira, dinamika apa yang terjadi? Pertarungan ekonomi politik apa yang berlangsung?

Ekonomi Politik Industri Farmasi

Industri farmasi merupakan salah sektor industri yang melibatkan aliran modal yang cukup besar. Sering kali, dinamika politik dalam industri ini berpusar pada polemik harga obat.

Di Amerika Serikat (AS) misalnya, harga obat merupakan salah satu momok yang menghantui industri farmasinya. Bahkan, sebagian besar jenis obat-obatan di negara tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

Beberapa alasan yang kerap menjadi argumen adalah mahalnya biaya penelitian dan pengembangan (litbang) yang diperlukan untuk menciptakan satu jenis obat. Namun, dugaan penyebab lainnya mengarah pada perusahaan-perusahaan farmasi.

Fokus utama dari polemik harga obat-obatan ini sebenarnya berpusar dalam perdebatan antara kubu pro-pasar dan kubu pro-kontrol pemerintah. Sebagai pihak yang mencari profit, perusahaan-perusahaan farmasi mendorong minimnya campur tangan pemerintah dalam pasar.

Di sisi lain, campur tangan pemerintah di sektor farmasi dianggap perlu. Melalui regulasi, keterjangkauan harga obat diharapkan dapat terjaga.

Perdebatan ini tercerminkan dari perbedaan regulasi harga obat antara Inggris dan AS menghasilkan perbedaan harga yang signifikan. Negara yang menganut sistem monarki konstitusional tersebut menerapkan sistem regulasi perizinan obat yang mengharuskan perusahaan-perusahan farmasi menegosiasikan harga jual produknya.

Fokus utama dari polemik harga obat-obatan ini sebenarnya berpusar dalam perdebatan antara kubu pro-pasar dan kubu pro-kontrol pemerintah.
Share on X

Sementara, di AS, sistem regulasi yang digunakan hanya sebatas proses perizinan pada tahap uji laboratorium. Negeri Paman Sam ini tidak memiliki mekanisme yang membuat pemerintah dapat bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan farmasi. Alhasil, harga obat-obatan pun melonjak tinggi.

Upaya pemerintah AS untuk menerapkan kontrol harga sebenarnya pernah dibahas melalui Kongres. Pasalnya, perusahaan-perusahaan farmasi di AS dinilai memiliki pengaruh politik yang cukup besar. Melalui pelobi-pelobi pebisnis farmasi, pemerintah AS gagal menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menurunkan harga obat-obatan.

Dugaan lainnya atas penyebab mahalnya harga obat-obatan di AS juga mengarah pada lembaga Food and Drug Administration (FDA) yang meregulasi izin peredaran obat di AS. Lembaga tersebut dinilai memiliki bias terhadap industri farmasi.

David J. Graham – salah satu ilmuwan FDA – pernah menjelaskan bahwa lembaga tersebut cenderung melihat perusahaan-perusahaan farmasi sebagai klien yang kepentingannya perlu dipenuhi. Di sisi lain, FDA biasanya juga menerima fee dari perusahaan-perusahaan farmasi.

Politik industri farmasi yang berjalan di AS ini kurang lebih menunjukkan bagaimana pengaruh politik perusahaan-perusahaan farmasi di negara tersebut cukup besar dalam memperlancar bisnisnya. Dari pelobi hingga FDA, perusahaan-perusahaan farmasi AS dapat menjadi lebih leluasa dalam menentukan harga obat yang dijualnya.

Jika politik industri farmasi di AS banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahan farmasi, bagaimana dengan di Indonesia? Polemik obat apa yang berjalan di Indonesia?

Politik Obat di Indonesia

Hampir sama dengan AS, politik industri farmasi di Indonesia juga banyak berpusar pada persoalan harga obat-obatan. Ekonomi politik yang terjadi pada sektor ini sebenarnya telah muncul semenjak industri farmasi berkembang pada beberapa dekade lalu.

Andrew James MacIntyre dari Australian National University (ANU) dalam tulisannya yang berjudul Politics, Policy and Participation menjelaskan bahwa industri farmasi merupakan salah satu sektor bisnis yang menimbulkan pertarungan politik. Pada era Orde Baru, sektor ini berkembang dengan pesat sehingga menimbulkan urgensi perhatian dari pemerintah.

Seperti di AS, pertarungan politik yang terjadi kala itu juga terjadi antara kubu pro-pasar dan kubu pro-kontrol pemerintah. Perdebatan pada tahun 1970-an di antara perusahaan-perusahaan farmasi yang menolak dorongan dari Departemen Kesehatan (Depkes) untuk meregulasi industri farmasi untuk mencegah monopoli harga.

Pada akhirnya, berbeda dengan Inggris yang menerapkan regulasi harga melalui negosiasi, pemerintah Indonesia melakukan campur tangan pasar secara tidak langsung melalui peningkatan iklim kompetisi dalam pasar farmasi, yakni melalu badan-badan usaha milik negara (BUMN).

Selain itu, perusahaan-perusahaan farmasi juga harus bersaing dengan obat-obatan generik tanpa merk yang stok kesediaannya dijamin oleh pemerintah melalui Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang dirilis setiap tahunnya.

View this post on Instagram

Menkes Terawan ingin pangkas izin obat edar.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 3, 2019 at 1:30am PST

Namun, tampaknya monopoli harga obat masih berlangsung. Bahkan, dalam beberapa jenis obat, pemerintah dianggap tidak memiliki nilai tawar terhadap perusahaan-perusahaan farmasi. Harga obat-obatan di Indonesia juga menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara.

Dalam pengadaan obat antiretroviral (ARV) untuk penderita HIV/AIDS – salah satu jenis obat yang masuk dalam DOEN 2019 – misalnya, pemerintah tidak mampu memenuhi tuntutan harga yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan farmasi. Tender pengadaan oleh Kemenkes pada 2018 akhirnya gagal akibat adanya dugaan mark–up tuntutan harga.

PT Kimia Farma misalnya, menjual obat ARV jenis FDC seharga Rp 404 ribu pada tahun 2018. Sementara, PT Indofarma Global Medika menjual obat ARV seharga Rp 385 ribu.

Padahal, harga pasaran internasional kala itu adalah Rp 112 ribu. Peraturan Menteri Keuangan No. 197/KMK.010/2005 telah membebaskan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi impor bahan baku obat ARV.

Uniknya lagi, berdasarkan investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagian dokter dan apoteker disinyalir turut melanggengkan praktek monopoli perusahaan farmasi. Melalui resep obat yang diberikan, pasien menjadi “terpaksa” untuk membeli produk-produk farmasi tertentu.

Mirip dengan persoalan FDA di AS, investigasi KPPU juga menyebutkan adanya fee yang turut diterima oleh dokter-dokter tersebut. Praktik ini disebut KPPU sebagai monopoly by agent – yakni melalui agen-agen lain.

Boleh jadi, Menkes Terawan bermaksud untuk meningkatkan kembali kompetisi sektor farmasi. Pasalnya, melalui penyederhanaan proses perizinan peredaran obat di Kemenkes, diharapkan investasi di sektor ini menjadi lebih terbuka.

Meski begitu, rencana Terawan ini belum jelas bagaimana mekanisme penyederhanaan izin berjalan. Di sisi lain, Menkes akan menghadapi beberapa hambatan guna mewujudkan rencana itu, seperti peraturan Perpres No. 80/2017 dan sumber daya manusia Kemenkes yang diragukan.

Yang jelas, adanya monopoli harga obat ini bukan tidak mungkin semakin lama akan terasa dampaknya di masyarakat. Seperti lirik rapper Nas di awal tulisan, angka – termasuk harga – merupakan bagian dari raksasa bisnis tetapi angka itu membuat warga malah berada pada situasi yang sulit. Menarik untuk dinanti bagaimana nanti gebrakan apa yang akan dikeluarkan oleh Menkes Terawan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]indikat kelompok pembuat vaksin palsu dituntut hukuman maksimal oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Sindikat pembuat vaksin palsu yang berhasil tertangkap adalah pasangan Rita dan Hidayat, Agus Susanto, H. Syafrizal dan Iin Sulastri, serta Nuraini, mereka membuat vaksin palsu dengan cara manual, tanpa standar baku mutu sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Benar (CPOB).

Praktik kejahatan para mafia tidak pernah pandang bulu, selama itu menguntungkan bagi dirinya dan kelompoknya maka segala cara akan dilakukan. Bahkan praktik kejahatan tersebut sudah masuk ke wilayah kesehatan, dimana sektor kesehatan adalah salah satu sektor yang vital bagi masyarakat.

Pada tahun 2016 lalu, kita dikejutkan dengan ditangkapnya Menteri Kesehatan RI 2004 – 2009 oleh KPK. Siti Fadilah Supari, sang Menteri Kesehatan yang menjabat saat itu ditangkap karena terjerat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan (PPKDK) yang diambil dari dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Jika dihitung, akibat perbuatannya itu ia telah merugikan negara sebesar Rp 6.148.638.000.

Melihat hal tersebut, Presiden Joko Widodo yakin bahwa semua pejabat kesehatan pasti mengetahui tentang sindikat mafia kesehatan, namun tidak ada satu pun dari mereka yang berusaha menghentikan sepak terjang para mafia-mafia ini.

Bukan hanya alat kesehatan yang biasa dikorupsi, bahkan obat juga menjadi ‘mainan’ para mafia kesehatan yang biasa dikenal dengan mafia obat. Menurut ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf, harga obat di Indonesia merupakan salah satu yang paling mahal di ASEAN, bahkan juga di dunia.

Kemahalan obat generik ini diakibatkan bahan baku obatnya yang juga mahal, namun ternyata kemahalan tersebut diakibatkan dari ulah para mafia obat ini yang memutar bahan baku ke negara-negara lain, kemudian baru masuk ke Indonesia. Akibatnya, harga bahan baku di Indonesia bisa lebih mahal 3 kali lipat.Selain bahan baku, para mafia obat juga mengontrol peredaran harga obat-obatan yang dijual di pasaran.

Bisnis obat di Indonesia memang menggiurkan bagi para pemilik modal. Banyak perusahaan farmasi dan sejumlah dokter berkongkalikong agar mendapat untung berlipat. Di tahun 2014 – 2015 saja nilai bisnis farmasi bisa mencapai Rp69 triliun.

Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 mencatat ada 206 perusahaan farmasi beroperasi di Indonesia. Empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 26 perusahaan multinasional, dan 176 perusahaan lokal milik swasta. Oleh karena itu Ketergantungan bahan baku impor bisa mencapai 95%, sedangkan pertumbuhan nasional rata-rata penjualan obat dengan resep dokter per tahun sebesar 11,8%. Karena itulahakhirnya Indonesia pun menjadi pasar obat terbesar di Asia Tenggara.

Bagaimana Modus Operandi Mafia Obat?

Kejahatan mafia obat ini bukanlah kejahatan biasa, tapi merupakan kejahatan yang terkoordinasi dengan baik dan direncanakan dengan matang oleh pelaku utama, yaitu perusahaan farmasi yang bersekutu dengan dokter, manajemen dan pemilik rumah sakit.

Kejahatan ini hampir sama dengan kejahatan mafia narkoba, hanya bedanya tidak menimbulkan kecanduan pada pasien, tapi tetap saja itu sangat merugikan masyarakat.Kejahatan yang mereka lakukan terhadap publik juga sangatlah tertutup dan tidak mudah untuk dibongkar oleh penegak hukum karena dilindung oleh oknum-oknum yang bekerjasama dengannya. Oleh karena itu, masih agak susah untuk menindak lanjuti jaringan kelompok ini.

Bisa digambarkan bahwa pemilik, direksi, manager marketing perusahaan farmasi adalah oknum yang berperan sebagai produser, sutradara, perencana,inisiator dan pemburu lapangan untuk melakukan gratifikasi. Sedangkan, para pemilik, direksi dan dokter spesialis rumah sakit merupakan aktor pelaku utama dan pendukung dari kejahatan.

Obat-obatan yang berasal dari industri farmasi, distributor, sub-distributor, dan PBF (Pedagang Besar Farmasi), seharusnya tidak boleh langsung sampai ke tangan klinik, dokter, mantri, toko obat dan pribadi. Namun yang terjadi adalah obat-obat yang tidak memiliki izin edar tersebut diberikan kepada industri farmasi, distributor, sub-distributor, dan PBF.

Dimana oleh industri farmasi, distributor, sub-distributor, dan PBF obat-obat tersebut dibuatkan izin edar sehingga seolah-olah memang sejak awal memiliki izin edar, kemudian obat-obat ini diedarkan ke apotek dan rumah sakit, obat inilah yang disebut obat palsu. Peredaran obat palsu juga terjadi jika seseorang atau pribadi yang tidak berwenang dalam mendistribusikan obat, mengedarkan obat ke rumah sakit.

Oleh karena itu guru besar farmakologi dari Universitas Gajah Mada, Iwan Dwiprahasto, mengatakan ada sekitar dua ribu dokter dan 151 rumah sakit di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan yang bersekongkol dengan perusahaan farmasi. Para dokter meresepkan obat untuk perusahaan farmasi yang menyuap senilai lima kali komisi yang mereka terima.

Bobroknya Perusahaan Farmasi

Iwan Dwiprahasto juga pernah mengatakan bahwa bisnis obat yang nilai keuntungannya sangat menggiurkan membuat banyak perusahaan – perusahaan farmasi yang berlomba memberikan hadiah kepada para dokter, guna memperlancar urusan mereka kedepannya. Dana yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan farmasi ini berkisar di angka 45% dari harga obat. Faktor itulah kenapa harga obat juga menjadi mahal, karena keuntungan obat harus bisa membiayai para dokter – dokter ini untuk senang-senang.

Karena persaingan bisnis yang ketat di dunia farmasi, hal kotor tersebut mau tidak mau harus dilakukan. Satu hal lagi yang  mungkin masyarakat belum mengetahui, obat generik yang dengan mudah kita dapat itu adalah obat yang telah usai masa patennya. Karena farmasi lokal tidak melakukan riset obat, mereka tak punya produk paten, jadi obat generik itu pun diberi merek terkenal agar harganya menjadi lebih mahal. Jadi selama ini masyarakat banyak yang dibohongi oleh dokter-dokter atau pun perusahaan farmasiyang bekerja “nakal”.

Kolusi antara perusahaan farmasi dan dokter dalam membuat dan memberikan obat kemasyarakat telah mengkhianati kode etik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang tidak membolehkan anggotanya menerima pemberian perusahaan farmasi.

Bagaimana Kinerja BPOM?

Maraknya bisnis  kotor di dunia farmasi yang mengancam nyawa masyarakat ini sangat meresahkan. Entah bagaimana mereka bisa lolos tanpa tercium oleh pihak hukum yang berwenang. Seharusnya sudah kewajiban Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk menindak lanjut ulah para mafia obat ini.

Karena dalam Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang kewenangan BPOM, di butir 5 disebutkan bahwa salah satu kewenangan BPOM yaitu pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Jadi harusnya BPOM lebih tegas menghadapi para mafia obat ini, bisa dengan mencabut izin usahanya atau jika terjadi kasus suap bisa dilaporkan ke KPK atau polisi.

Jika terus dibiarkan praktik ini berjalan, maka masyarakat juga akan lebih banyak yang menjadi korban. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama di antara lini dalam dunia kesehatan ini. Melihat tidak ada ketegasan dan keberanian dari BPOM untuk menindak para mafia ini.

Oleh karena itu, harus segera dilakukan pembahasan antara asosiasi profesional kesehatan seperti IDI, PDGI, ISFI, dan PERSI. Asosiasi ini harus lebih berperan untuk mencegah dan memberikan sanksi kepada semua anggota yang menjadi pelaku mafia obat. Termasuk BPOM pun harus berani untuk bertindak tegas demi menyelamatkan konsumen kesehatan.

Selain itu, Kemenkes dan Konsil Kedokteran Indonesia juga harus melakukan sanksi administratif kepada dokter, dokter spesialis, direksi dan pemilik rumah sakit dengan mencabut ijin praktik dokter, dokter spesialis, dan dokter gigi. Juga jangan tempatkan para mafia obat tersebut dalam jajaran direksi dilembaga terkait.

Harus ada juga kerjasama dari KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap mafia obat dan menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi mereka yang terbukti bersalah melakukan mafia obat yang merugikan pasien dalam jumlah dana yang sangat besar.

Semua harus berintegrasi untuk membasmi jalannya praktik mafia obat ini, demi menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia. (A15)