Kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga nyatanya menyimpan pertanyaan besar soal keberadaan para “mafia” di bisnis migas. Apalagi, salah satu tersangka dalam kasus ini bernama Muhammad Kerry Andrianto Riza yang adalah anak dari taipan minyak yang pernah ada di seputaran kasus Petral dan kerap dicap sebagai “mafia migas” Indonesia: Muhammad Riza Chalid! Akankah pemerintahan Prabowo berhasil membendung pengaruh sosok-sosok seperti Riza di dunia migas?

PinterPolitik.com

Indonesia kembali diguncang oleh skandal besar di sektor minyak dan gas (migas). Pada 25 Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode 2018 hingga 2023. Belakangan, jumlah tersangka bertambah lagi menjadi 9 orang.

Salah satu nama yang mencuat adalah Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Kasus ini bermula ketika Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Selain Riva Siahaan, tersangka lainnya termasuk Yoki Firnandi (Direktur Utama Pertamina International Shipping) dan Sani Dinar Saifuddin (Direktur di Kilang Pertamina Internasional).

Mereka diduga mengabaikan regulasi yang mewajibkan Pertamina untuk memprioritaskan pembelian minyak mentah domestik, dan malah memilih impor dengan harga lebih tinggi. Alasan yang diberikan adalah bahwa minyak mentah lokal tidak sesuai dengan spesifikasi kilang, meskipun bukti menunjukkan sebaliknya. Selain itu, ditemukan pula praktik mark-up biaya transportasi minyak mentah hingga 13-15%, yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Menariknya, dalam kasus korupsi Pertamina kali ini, salah satu tersangka yang ikut ditangkap adalah Muhammad Kerry Andrianto Riza, yang diketahui sebagai anak dari Muhammad Riza Chalid. Riza Chalid adalah pengusaha yang sejak lama kerap dikenal sebagai “Godfather of Fuel” atau “mafia migas” di Indonesia.

Anak Riza, Kerry, diduga terlibat dalam praktik mark-up biaya transportasi minyak mentah melalui perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa jaringan yang dibangun Riza Chalid masih beroperasi hingga kini, bahkan melibatkan anggota keluarganya.

Penyidik Kejaksaan Agung pun telah menggeledah kediaman Riza Chalid di Jakarta Selatan. Meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka, keterlibatan Riza dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengingat rekam jejaknya di industri migas Indonesia. Akankah kasus ini berani diselesaikan hingga ke akar-akarnya?

The Godfather of Fuel?

Muhammad Riza Chalid telah lama dikenal sebagai sosok misterius yang mengendalikan impor minyak di Indonesia. Pada era 2000-an, melalui perusahaannya, Global Energy Resources, Riza menjadi pemasok utama minyak mentah untuk Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), anak perusahaan Pertamina yang bertugas mengimpor minyak. Dominasi Riza dalam bisnis ini membuatnya dijuluki “Godfather of Fuel”.

Namun, namanya mulai tercoreng ketika terlibat dalam berbagai skandal. Pada 2015, Riza terseret dalam kasus “Papa Minta Saham” bersama Ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto. Dalam rekaman yang beredar, mereka diduga meminta saham kepada PT Freeport Indonesia sebagai imbalan perpanjangan kontrak. Skandal ini membuat Riza menghilang dari sorotan publik.

Keterlibatannya di Petral juga sempat jadi persoalan besar karena untuk waktu yang cukup lama, Indonesia membeli BBM dari luar negeri lewat Petral. Satgas Anti-Mafia Migas yang dibentuk Presiden Jokowi melakukan investigasi dan menemukan bahwa Riza terlibat dalam kasus-kasus impor minyak lewat Petral.

Petral sendiri akhirnya dibubarkan oleh Jokowi. Sementara Riza, meski kerap disebut namanya oleh para anggota Satgas Anti-Mafia Migas seperti Faisal Basri, nyatanya tak mampu tersentuh hukum. Alasannya, tak ada cukup bukti yang mampu menjeratnya.

Kini, kasusnya jadi makin menarik dan terangkat lagi ke permukaan, pasca penangkapan sang putra yang terlibat dalam kasus Pertamina Patra Niaga. Kejaksaan disebut masih mendalami, akankah Riza juga dianggap terlibat dalam kasus ini.

Prabowo Subianto dan Perang Melawan Mafia Migas

Di tengah skandal ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk membersihkan Pertamina. Prabowo menegaskan bahwa praktik korupsi di sektor energi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam kedaulatan energi nasional.

Langkah tegas Prabowo ini sejalan dengan teori politik tentang state capture, di mana aktor-aktor non-negara dengan kekuatan ekonomi besar mampu mempengaruhi kebijakan publik demi keuntungan pribadi.

Menurut Joel S. Hellman, dalam tulisannya Seize the State, Seize the Day: State Capture and Influence in Transition Economies, fenomena ini terjadi ketika individu atau kelompok tertentu berhasil menguasai kebijakan dan regulasi negara melalui praktik korupsi dan kolusi. Dalam konteks Indonesia, keberadaan mafia migas mencerminkan bentuk state capture yang menghambat reformasi dan transparansi di sektor energi.

Namun, perang melawan mafia migas bukan tanpa risiko. Prabowo harus menghadapi jaringan kuat yang telah mengakar selama puluhan tahun, dengan koneksi politik dan ekonomi yang luas.

Robert Klitgaard, dalam bukunya Controlling Corruption, menyebutkan bahwa upaya pemberantasan korupsi sering kali menghadapi perlawanan dari mereka yang diuntungkan oleh status quo. Selain itu, pendekatan keras tanpa strategi yang matang dapat memicu instabilitas politik dan ekonomi.

Di sisi lain, jika berhasil, Prabowo dapat memperkuat legitimasi politiknya dan membangun citra sebagai pemimpin yang tegas dalam memberantas korupsi. Keberhasilan ini juga dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang lebih transparan dan adil.

Pada akhirnya, skandal korupsi di sektor migas yang melibatkan petinggi Pertamina dan kembalinya nama Riza Chalid menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan korupsi di Indonesia. Komitmen Prabowo Subianto untuk memberantas mafia migas merupakan langkah positif, namun penuh tantangan. Keberhasilan upaya ini akan sangat bergantung pada konsistensi, strategi yang tepat, serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan penegak hukum.

Dalam konteks teori politik, upaya ini mencerminkan perjuangan melawan state capture dan korupsi sistemik yang telah lama menggerogoti birokrasi Indonesia. Akankah Prabowo berhasil? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

 PinterPolitik.com

Dalam perjalanan hidup seseorang pastilah perlu dukungan dari orang-orang yang dapat melihat kelebihan dibanding kekurangan. Hal ini berlaku untuk semua orang tak terkecuali tokoh publik, terutama yang pernah mengalami masa-masa kelam. Inilah yang menjadi cerminan hubungan Ahok dan para loyalisnya.

Setelah keluar dari penjara sekali, Ahok diprediksi tidak akan punya karier di pemerintahan karena rekam jejaknya bermasalah. Belum lagi ada banyak pihak yang tidak menyukai kehadiran beliau. Namun kesabaran Ahok pun berbuah manis karena rekan-rekan lamanya memberi kesempatan kedua bagi Ahok untuk menjajal kemampuan di tempat lain.

BUMN, bidang baru Ahok merupakan instansi kompleks yang menyimpan beribu masalah yang tentunya membutuhkan orang dengan integritas tinggi seperti Ahok untuk membereskannya. Pendukung Ahok pun bersorak-sorai mendengar junjungannya akan ditempatkan Menteri BUMN Erick Thohir di perusahaan pelat merah, dalam instansi sekelas Pertamina pula.

Setelah resmi jadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Ahok pun digadang-gadang akan memberantas mafia migas yang telah lama bercokol di di Pertimina. Sayangnya, para pendukung yang gak sabaran ini harus menunggu karena tugas pertama Ahok bukan memberantas mafia melainkan membebaskan Indonesia dari ketergantungan impor minyak dan gas.

View this post on Instagram

Arief Poyuono sebut Ahok akan jadi menteri tahun depan.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 27, 2019 at 11:14pm PST

Menurunnya persediaan bahan bakar fosil membuat Indonesia harus impor dari luar, yang justru menguras subsidi. Nah inilah mengapa penting bagi Indonesia untuk terlepas dari ketergantungan akan bahan bakar fosil seperti minyak dan gas. Hal ini bisa diatasi dengan bergesar kepada energi baru terbarukan (EBT) yang selain berfungsi sebagai alternatif yang ekonomis, EBT juga dapat mengurangi dampak negatif industri bahan bakar fosil terhadap lingkungan.

Inilah yang memang harus disoroti, bukan adegan marah-marah dengan para mafia yang sudah lama dinantikan para pemirsa terutama loyalis fanatik Ahok yang sudah siap dengan sorakannya. Lagian, memberantas mafia migas itu bukan pekerjaan yang mudah.

Tentu Ahok dinilai sebagai tokoh yang bersih, tapi beda lapak tentu beda kompleksitas. Ahok sendiri sekarang sudah lebih tenang karena takut salah ngomong. Ini pun harusnya dicontoh oleh loyalisnya, tenang dan fokus ke kerjaan masing-masing, gak perlu lah bikin gaduh lagi. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“My man dem will have your mandem on the ropes” – Dave, penyanyi rap asal Inggris

Langkah demi langkah memang tidak akan terhindar dari kegagalan dan hambatan. Namun, seperti yang banyak orang bilang, langkah jatuh-bangun itu akan senantiasa berakhir indah.

Mungkin, kesabaran itulah yang senantiasa menemani Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok). Semenjak hukuman pidana penjaranya usai pada Januari lalu, banyak warganet memberi usulan atas karier lanjutan Ahok.

Usulan untuk menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) misalnya, sempat ramai dibicarakan di media sosial. Meski begitu, Ahok menolak usulan tersebut.

Daripada menjadi Ketum PSSI, Ahok tampaknya lebih menginginkan posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan. Namun, guna mewujudkan keinginan ini, Ahok harus menunggu Keputusan Presiden (Keppres) Joko Widodo (Jokowi) yang tidak kunjung datang.

Bagaikan pelamar pekerjaan, Ahok harus bersabar lagi. Di sela-sela waktunya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini akhirnya memutuskan mencoba beberapa kegiatan lain, seperti menciptakan sebuah aplikasi dan belajar menjadi komedian.

Former Jakarta governor Ahok looks to be making his comeback – state owned enterprises minister Erick Thohir has invited him to become the head of an SOE https://t.co/b0ezMiQ4gf

— Max Walden (@maxwalden_) November 13, 2019

Sebagian warganet juga tetap berusaha membantu kelanjutan karier Ahok. Media sosial pun diwarnai oleh berbagai usulan posisi yang memungkinkan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut – seperti Ketua KPK, menteri di kabinet baru Jokowi, hingga sebagai Dewan Pengawas KPK – meskipun berakhir hanya sebagai ide.

Namun, Ahok akhirnya mendapatkan berita menggembirakan ketika bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Selain diajak oleh Erick, Presiden Jokowi disebut juga memberikan rekomendasi mengenai posisi Ahok.

Kabarnya, pendiri Mahaka Group tersebut mengundang Ahok untuk bergabung dan terlibat dalam salah satu BUMN di sektor energi. Beberapa pihak menyebutkan bahwa Ahok akan menjadi komisaris utama di Pertamina.

Mungkin, inilah momen yang tepat untuk Ahok memunculkan gebrakan barunya setelah selama ini tidak aktif di bidang pemerintahan. Kira-kira, gebrakan apa yang akan ditampilkan oleh Ahok?

Potensi Ahok

Ahok yang akan menduduki kursi petinggi BUMN bisa jadi berhubungan dengan langkah-langkah pemerintah di sektor energi. Bukan tidak mungkin mantan Gubernur DKI Jakarta ini dapat menjadi jembatan bagi pelaksanaan kebijakan di sektor tersebut.

Di sisi lain, rekomendasi Presiden Jokowi untuk pencalonan Ahok sebagai petinggi BUMN boleh jadi merupakan langkah strategis presiden. Pasalnya, sektor ini disebut-sebut menjadi salah satu perhatian utama mantan Wali Kota Solo itu.

Proyek-proyek strategis kilang minyak misalnya, dianggap oleh Jokowi sebagai fokus penting pemerintahannya. Presiden mengklaim bahwa impor bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam defisit perdagangan Indonesia.

Kehadiran Ahok di sektor ini mungkin saja ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan proyek-proyek ini. Apalagi, proyek-proyek migas ini dikabarkan banyak tertunda dalam periode kepresidenan pertama Jokowi.

Selain itu, kegiatan impor migas juga disebut-sebut banyak diwarnai oleh mafia migas. Hal ini terungkap dalam kasus Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral)-Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) yang disebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu kasus yang diperhatikan oleh Jokowi.

Ahok berpengalaman dalam menggunakan pola consolidated tender guna menyediakan pengadaan yang lebih cepat dan efisien.
Share on X

Di sisi lain, rekomendasi Jokowi untuk Ahok juga berkaitan dengan investasi migas yang kini akan lebih mengakomodasi dana-dana asal Jepang dan Arab Saudi. Negosiasi investasi Saudi Aramco di kilang Cilacap misalnya, kini masih berada di tahap negosiasi.

Mungkin, rekomendasi Jokowi untuk Ahok ini sejalan dengan persamaan visinya dalam menjalankan politik konsesi. Mengacu pada tulisan Danang Widoyoko dari Australian National University yang berjudul Ahok and the Rise (and Fall?) of State Capital menjelaskan bahwa keduanya menggunakan pola consolidated tender guna menyediakan pengadaan yang lebih cepat dan efisien.

Dalam pola ini, pemerintah biasanya akan mengkonsolidasikan berbagai proyek dalam satu nilai besar. Akibatnya, proses pembangunan proyek dapat berjalan lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama.

Pola konsolidasi tender ala pemerintahan Ahok di Jakarta ini juga kerap melibatkan dan menguntungkan BUMN. Bukan tidak mungkin pengalaman mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjadi bekal ketika nantinya menjabat posisi petinggi BUMN.

Di sisi lain, beberapa pihak menilai Ahok memiliki pemahaman yang cukup dalam industri minyak dan gas. Hal ini pernah diungkapkan oleh kuasa hukumnya pada awal tahun 2019 lalu ketika menceritakan langkah selanjutnya setelah Ahok bebas.

Terlepas dari ada atau tidaknya pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai sektor energi, mengapa Jokowi perlu merekomendasikan Ahok untuk menjadi petinggi BUMN?

Siap Menggebrak?

Dukungan Jokowi untuk Ahok bisa jadi memiliki elemen politik di dalamnya. Boleh jadi, dengan kehadiran Ahok, presiden dapat mengonsolidasikan kekuatannya.

Asumsi ini setidaknya dapat dijelaskan melalui konsep kekuatan presiden milik Richard Neustadt. Dalam konsep ini, dijelaskan bahwa kekuatan presiden sebenarnya terletak pada sejauh mana presiden dapat memengaruhi aktor-aktor politik lainnya – mengingat politik merupakan ruang plural yang terdiri atas banyak kekuatan lain.

George C. Edwards III dalam tulisannya yang berjudul Neustadt’s Power Approach to the Presidency menjelaskan bahwa perluasan pengaruh presiden dapat dilakukan melalui relasi-relasi yang dimilikinya. Melalui relasi-relasi tersebut, presiden dapat menyebarkan pengaruhnya di tempat-tempat kekuatan lain.

View this post on Instagram

Ahok dikabarkan isi kursi pimpinan BUMN.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 13, 2019 at 10:35pm PST

Asumsi inilah yang mungkin diungkapkan oleh Arya Fernandes – peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) – yang menilai bahwa penunjukan Ahok merupakan cara pemerintah agar dapat menjaga elite-elite tetap dekat dengan pemerintah. Cara ini juga dilakukan dalam penempatan Fadjroel Rachman sebagai komisaris PT Adhi Karya dan Alexander Lay sebagai komisaris Pertamina.

Adanya upaya perluasan pengaruh melalui relasi ini boleh jadi sejalan dengan kepentingan Jokowi untuk menjalankan berbagai kebijakan ekonominya. Pasalnya, visi Jokowinomics – sebutan untuk pendekatan kebijakan ekonomi Jokowi yang berfokus pada pembangunan – bukan tidak mungkin dapat menghadapi berbagai kekuatan lain yang memiliki kepentingan yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh Edwards III dalam tulisannya.

Namun, keraguan atas terwujudnya upaya ini bisa saja kembali muncul. Pasalnya, apa yang menjamin Ahok dapat menjadi perpanjangan relasi kekuatan dan pengaruh Presiden Jokowi?

Keduanya memang memiliki citra reformis yang kerap dipuji dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Namun, bukan berarti kepentingan keduanya akan selalu sejalan.

Presiden Jokowi sebagai politisi outsider kerap disebut-sebut rentan terhadap berbagai pengaruh partai politik. Terhadap partai politiknya sendiri, presiden kerap berbenturan dengan PDIP dan ketumnya, Megawati Soekarnoputri.

Sedikit berbeda dengan rekan kader PDIP-nya tersebut, Ahok boleh jadi memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Megawati. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini beberapa kali sempat menyebutkan bahwa dirinya merupakan “orangnya” Ibu Mega ketika bergabung dengan PDIP.

Bisa jadi, hubungan PDIP-Ahok ini menjadi bagian dari upaya partai berlambang banteng ini guna menekan kekuatan politik lainnya. Mafia-mafia migas di kasus Petral-PES misalnya, disebut-sebut melibatkan beberapa elite partai politik yang kini diduga memiliki hubungan buruk dengan PDIP.

Meskipun begitu, gambaran dampak politik atas kehadiran Ahok sebagai petinggi BUMN ini belum pasti akan benar-benar terjadi. Kepastian akan posisi Ahok nanti juga kemungkinan akan baru jelas pada Desember nanti.

Namun, bila gambaran politik ini benar adanya, lirik rapper Dave di atas bisa saja mencerminkan kemungkinan tersebut. Orang-orang terdekatnya bisa saja menjadi ancaman bagi pihak-pihak lain, entah pihak mana yang benar-benar terancam. Menarik untuk dinanti gebrakan Ahok di masa mendatang. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.