PinterPolitik.com 

Sebagai negara yang telah berulang kali menjadi korban kekejaman aksi terorisme, kampanye dan tindakan yang diarahkan untuk mencegah adanya teror-teror baru di Indonesia adalah sesuatu yang niscaya perlu dilakukan. 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang dijadikan garda terdepan dalam mengatasi permasalahan terorisme di Tanah Air memiliki peran yang sangat krusial. Oleh karena itu, Boy Rafli Amar, selaku Kepala BNPT, kerap melakukan pemaparan di diskusi-diskusi publik demi meningkatkan wawasan masyarakat tentang bahaya terorisme, dan juga radikalisme. 

Seperti pada acara dialog kebangsaan di Pondok Pesantren Nurul Falah, Banten beberapa hari yang lalu, misalnya, Boy mengatakan bahwa paham radikalisme adalah ibarat virus berbahaya, layaknya Covid-19. Ia mengatakan, orang yang terpapar paham radikal intoleran bisa saja tidak memiliki tanda-tanda dan sikap tertentu. 

Boy mengatakan, dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme, anak muda dinilai merupakan generasi yang harus mendapat perhatian khusus. Hal itu karena saat ini banyak sekali konten-konten propaganda radikal yang muncul di media sosial secara masif.  

Sebelumnya, pernyataan Boy yang lain sempat mendapat sorotan publik, lantaran dia mengatakan bahwa pihaknya telah mendeteksi ada 198 pondok pesantren yang terafiliasi dengan gerakan teroris. 

Tidak lama setelah dihujani kritik, Boy kemudian membuat pernyataan maaf kepada publik, ia menyadari bahwa penyebutan kata “pesantren” telah menyakiti perasaan umat Islam. Namun, dia mengklarifikasi bahwa yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah individu, bukan pesantrennya, oleh karena itu data yang dipegangnya masih valid. 

Selain BNPT, upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme pun dikampanyekan Kepolisian Indonesia (Polri) dan Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI). Belum lama, mereka mengumumkan bahwa tengah melakukan upaya pemetaan masjid-masjid radikal di Indonesia. Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri, Umar Effendi mengatakan pemetaan ini adalah untuk mencegah penyebaran paham terorisme. 

Dia mengklaim bahwa ada masjid yang “keras”, ada juga yang semi-keras, dan ada yang “hijau”. Akan tetapi, Umar tak merinci masjid-masjid mana saja yang masuk dalam pemetaan Polri tersebut. 

Hal-hal ini kemudian memancing pertanyaan menggelitik, sudah tepatkah narasi pemerintah dalam mengantagoniskan radikalisme? 

Baca juga: Politisasi Agama Lahirkan Radikalisme?

Antagonisasi Radikalisme 

Jika ingin membahas tentang terorisme di Indonesia, maka sudah sepantasnya kita terlebih dahulu mengulas tentang apa itu radikalisme, karena dilihat dari berita yang beredar di media, tampaknya masih banyak orang yang menyamakannya dengan terorisme, padahal dua hal itu memiliki perbedaan yang penting untuk dipahami. 

Kalau dilihat secara etimologi, kata “radikalisme” diambil dari bahasa Latin, yaitu “radix”, yang artinya adalah “akar”. Alex P. Schmid dalam tulisannya Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review, menyebutkan bahwa kata “radikal” dalam politik sudah mulai digunakan ketika abad ke-18. Radikalisme mulanya sering dikaitkan dengan era Pencerahan dan revolusi Prancis, lalu menyebar luas pada abad ke-19 ke Benua Amerika, ketika kemudian digunakan pada agenda-agenda politik yang menganjurkan reformasi sosial dan politik yang menyeluruh. 

Schmid menyebutkan, mulai dari abad ke-19 sampai abad ke-20, radikalisme sering diartikan sebagai gerakan-gerakan emansipasi, para aktivis radikal adalah orang-orang yang bahkan sama sekali tidak pernah melakukan tindak kekerasan, tetapi mereka menyuarakan pentingnya persamaan hak bagi perempuan dalam urusan-urusan politik. Mungkin saat ini gerakan emansipasi adalah hal yang sangat jauh dengan pelekatan kata radikal, tetapi Schmid mengatakan bahwa di era itu, emansipasi hak perempuan adalah revolusi besar. 

Namun, seiring perkembangan zaman, radikalisme telah memiliki pemaknaan yang baru. Yang tadinya di abad ke-19, gerakan radikalisme mengacu pada ide-ide liberal, progresif, dan pro-demokrasi, dalam penggunaan, penggunaan kontemporer, seperti dengan munculnya kalimat ‘Islamisme radikal’, radikalisme telah diartikan sebagai kata yang berlawanan dari awal penggunaannya, yaitu sering disamakan sebagai gerakan anti-liberal, fundamentalis, anti-demokrasi dan regresif. 

Oleh karena itu, radikalisme sebagai konsep sesungguhnya memiliki makna yang netral, dan justru mengarah ke pengertian yang positif. Akan tetapi, saat ini radikalisme telah menjadi kata peyoratif, yang digunakan orang-orang untuk mengantagoniskan suatu hal sebagai sesuatu yang bersifat berbahaya. Inilah kesalahan yang telah berulang-ulang kali dilakukan tidak hanya oleh BNPT, tetapi juga banyak kalangan masyarakat Indonesia. 

Padahal, jika kita berkaca pada studi psikologi tentang sifat-sifat yang mengarah pada tindakan kriminal, salah satu indikator kuat kenapa orang bertindak kekerasan justru adalah karena kedangkalan pikiran. Thompson E.R dalam tulisannya Development and Validation of an International English Big-Five Mini-Markers, mengenalkan konsep neuroticism. 

Konsep ini menjelaskan bahwa orang yang sedang merasakan amarah, kesedihan, ketakutan, dan cemburu cenderung mengarah ke kedangkalan pikiran, kedangkalan pikiran ini pada hasilnya membuat mereka bereaksi lebih buruk dibanding orang yang biasa-biasa saja ketika dihadapkan pada masalah, dan sering menafsirkan situasi yang normal sebagai situasi yang sangat rumit. Ini lalu membuahkan tindakan kekerasan, yang tidak jarang, berbentuk terorisme. 

Karena demikian, tampaknya agak sulit untuk merasionalisasikan seseorang dengan pemikiran yang radikal atau mendalam akan suatu ajaran dapat menjadi bibit kekerasan terorisme. Jika orang telah menjadi radikal, maka mereka seharusnya seperti yang dikatakan Astrid Bötticher dalam tulisannya Towards Academic Consensus Definitions of Radicalism and Extremism, yaituakan mencari cara agar ide-ide radikalnya bisa diaplikasikan dalam suatu tatanan pemerintahan.  

Orang yang radikal menurut Bötticher, lebih terbuka pada dialog, karena mereka sadar, jika berani melakukan kekerasan, justru itu akan mencederai tujuan awal mereka untuk mereformasi suatu kebijakan.  

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa radikalisme sesungguhnya tidak selalu menjadi ancaman, dan mereka tidak seperti yang dikatakan Boy, yaitu dapat menyebar seperti virus Covid-19, tetapi orang yang radikal adalah orang yang memang berniat mendalami suatu ajaran, dan ini bukan berarti otomatis mereka menjadi teroris, karena suatu gerakan radikal belum tentu bertindak kekerasan. 

Lantas, bagaimana dengan permasalahan mengenai pemetaan masjid yang dilakukan Polri dan BPET MUI? Apakah ini akan menjadi permasalahan juga? 

Baca juga: BNPT Salah Memahami Terorisme?

Polri, MUI, dan BNPT Salah Strategi? 

Menanggapi fenomena ini, Reza Indragiri Amriel, Konsultan Lentera Anak Foundation menulis sebuah artikel menarik, yang berjudul Pemetaan Masjid, Manfaat atau Mudarat?. Di dalamnya, Reza mengatakan bahwa sesungguhnya tidak jadi masalah bila operasi pemetaan masjid dilakukan secara tertutup, tetapi kalau seperti yang dilakukan Polri, yaitu mengumumkannya ke publik, ini berpotensi menjadi masalah sosial yang sangat besar. 

Dari tulisan Reza, disimpulkan ada lima masalah utama. Pertama, jumlah masjid. Jika memang data yang diklaim Polri adalah benar, maka mereka harus mengeluarkan tenaga dan waktu yang luar biasa besarnya untuk dapat mencakup ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan masjid di Indonesia. 

Kedua, adalah masalah metodologi. Apa jaminannya pelabelan masjid yang radikal adalah benar? Margin of errornya bagaimana? Dan yang lebih penting, apakah kita memang sudah bisa memastikan definisi radikalisme yang berbahaya seperti apa? Karena kalau melihat UU Nomor 5 Tahun 2018 (UU Terorisme), di situ hanya didefinisikan terorisme, sementara selama ini pengertian radikalisme tidak ada. 

Ketiga, kesetaraan sosial. Dengan mengatakan hanya masjid yang dipetakan, itu akan menimbulkan rasa ketidak adilan, karena agama besar lain tidak ikut-ikut dipetakan, padahal yang namanya kekerasan itu tidak mengenal agama. Agar setara, operasi pemetaan ke seluruh tempat ibadah juga perlu dilakukan, tapi kemudian ini melahirkan masalah baru, apakah benar-benar rela menghabiskan sumber daya untuk itu?  

Keempat, pemetaan masjid akan mengganggu keharmonisan antar umat Islam. Para penceramah di masjid boleh jadi tidak akan lagi leluasa dalam mengedukasi masyarakat tentang masalah-masalah kenegaraan dari sudut pandang keagamaan. Anggota Kepolisian yang datang semata-mata untuk keperluan beribadah di masjid malah bisa dipandang warga sebagai orang yang seolah datang untuk tujuan berbeda, dan itu tidak baik bagi kedua pihak. 
 

Kelima, menurut Reza, fenomena yang terjadi sekarang adalah, rekrutmen teroris justru lebih sering dilakukan melalui media sosial dan internet. Kenapa kemudian malah melakukan program besar-besaran di lapangan? Bukankah justru akan lebih efektif jika pemetaan lebih disesuaikan perkembangan tren dan teknologi? 

Pada akhirnya, melihat permasalahan mengenai penanganan terorisme yang bisa dibilang belum efektif ini sesungguhnya berakar dari satu permasalahan penting, yaitu pendefinisian yang jelas antara radikalisme dan terorisme.  

Dengan demikian, alangkah baiknya jika pemerintah ingin benar-benar memberantas terorisme, mereka juga perlu memodernisasi UU Terorisme, memberi pengertian yang jelas tentang radikalisme yang berbahaya seperti apa, sehingga diharapkan ke depannya penanganan terorisme bisa lebih tepat sasaran dan efisien. (D74) 

Baca juga: Sudah Benarkah Yahya tentang Radikalisme?

PinterPolitik.com

Aksi polisi yang menembak 6 orang laskar Front Pembela Islam alias FPI masih menjadi topik perdebatan yang ramai dipergunjingkan publik. Well, dengerin cerita-ceritanya aja udah langsung kebayang kayak di film-film action yang ada aksi kebut-kebutan dan kejar-kejaran di jalan. Apalagi ini di jalan tol kejadiannya.

Yang kemudian menjadi konsen publik adalah terkait aksi extrajudicial killing atau pembunuhan/penghukuman mati di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Banyak pihak menilai aksi kepolisian tersebut berlebihan karena sudah menggunakan senjata api.

Beberapa lembaga seperti Amnesty International Indonesia dan KontraS mendesak kepolisian menginvestigasi kejadian ini dan melihat apakah ada pelanggaran prosedural terkait penggunaan senjata api.

Mereka juga mendesak agar prinsip-prinsip HAM tetap dijunjung sekalipun dalam konteks penegakan hukum.

Wih, ngeri-ngeri sedap cuy. Soal extrajudicial killing itu sendiri mirip-mirip lah dengan apa yang terjadi di Filipina di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte saat ini. Buat yang belum tahu, Duterte emang menggunakan kekerasan dan extrajudicial killing untuk memberantas peredaran narkoba. Bandar, pengedar dan bahkan ada juga pengguna yang nyawanya harus berakhir di ujung senjata.

Tapi, konteksnya tentu berbeda karena FPI katakanlah tidak terlibat dalam kasus besar seperti narkoba, terorisme, dan lain sebagainya. Ini hanya tentang Rizieq Shihab – sang Imam Besar organisasi tersebut – yang beberapa waktu terakhir dipanggil untuk diperiksa kepolisian terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Hmm, makanya, nggak heran banyak yang bilang Indonesia kayak berasa kembali ke era-era koboi. Itu loh, yang kalau kita nonton film-film berlatar tahun 1800-an atau 1900-an awal, suka ada adegan sheriff berhadapan dengan perampok atau penjahat, dan cepat-cepatan siapa yang nembak duluan.

Ini tentu buruk sih untuk citra hukum dan politik di Indonesia secara keseluruhan. Pasalnya, warisan tentang extrajudicial killing dulu sangat lekat dengan rezim Orde Baru. Petrus alias penembakan misterius dan sejenisnya adalah beberapa contohnya.

Hmm, semoga kita nggak balik lagi ke zaman itu ya. Soalnya kasihan mereka-mereka yang tewas karena berjuang agar negara ini bisa masuk ke era reformasi. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Tiga tersangka,  ANF (27), K (35), dan N (23),  ditangkap pada bulan Desember 2019 di dua wilayah berbeda, yakni di Yogyakarta dan DKI Jakarta.  Subdit II Dittipidsiber sedang mengejar tersangka lainnnya, yang telah terpantau  dan sudah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa ketiga tersangka itu merupakan hacker penyebar virus JS Sniffer yang tengah dalam penanganan Interpol karena melibatkan banyak negara.

Dijelaskannya, JS-Sniffer adalah jenis kode skrip java berbahaya yang disuntikkan oleh tersangka ke situs web. Modus Operandi tersangka yaitu menginfeksi ratusan e-commerce yang berasal dari berbagai negara di dunia, untuk menyadap data transaksi pembayaran yang digunakan konsumen seperti kartu kredit, internet banking atau Paypal. Sehingga data nomor kartu bank, nama, alamat, login, kata sandi dan data pribadi dapat diketahui.

Setelah mendapatkan hasilnya berupa ribuan data pembayaran, para tersangka kemudian menggunakan data curian tersebut untuk membelanjakan berbagai barang elektronik dan barang mewah lainnya.

Para tersangka juga berupaya menjual kembali barang tersebut melalui e-commerce di Indonesia dengan harga yang cukup murah atau harga di bawah pasaran.

Diketahui ketiganya melakukan aksinya sejak 2017 hingga sekarang, dan masing-masing memiliki kemampuan hacking yang hampir sama.

Penangkapan para tersangka hacking berawal dari kerjasama Subdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri, Interpol, ASEAN Desk dan Group-IB dalam kegiatan Night Fury Operation yaitu operasi bersama dengan beberapa komunitas baik nasional maupun internasional dalam rangka memerangi malware yang digunakan oleh para pelaku kejahatan hacker.

Dalam penangkan tersebut, turut pula diamankan  barang bukti berupa  1 buah laptop, 5 buah handphone berbagai merk, 1 unit CPU, 3 buah KTP atas nama pelaku, 1 buah token BCA, dan 2 buah kartu ATM.

Dari 500 data yang berhasil diretas, pelaku memperoleh keuntungan mencapai Rp 300-400 juta.

Ketiga tersangka hacker tersebut dikenai tindak pidana pencurian data elektronik dan ilegal akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat 1, 2, 3 Juncto 46 Ayat 1, 2, 3 dan/atau Pasal 31 Ayat 2 Juncto Pasal 47 dan/atau Pasal 32 Ayat 1 dan Ayat 2 Juncto Pasal 48 Ayat 1 dan Ayat 2 dan/atau Pasal 36 Juncto Pasal 51 Ayat 2 UU no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau 363 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enjelang pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah, kejadian-kejadian aneh bisa tiba-tiba muncul tanpa tahu siapa aktornya dan apa motivasinya. Salah satu yang – katanya – jadi korban adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belakangan ini disibukkan dengan spanduk khilafah berlogo partai tersebut.

Setelah dua kali ditemui menggantung di Bekasi, tak lama kemudian spanduk yang menyatakan kalau PKS mendukung khilafah Islamiyah juga muncul di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Serpong, Tangerang. Spanduk-spanduk yang diturunkan sendiri oleh masyarakat tersebut, akhirnya membuat kepolisian bereaksi.

Tak tanggung-tanggung yang turun Markas Besar (Mabes) Kepolisian RI (Polri) sendiri, karena pemasangan spanduk tersebut kalau dibiarkan tentu dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Terlebih, para elit PKS sendiri juga sudah mulai resah dan sibuk mencari kambing hitam dari kejadian ini.

Ada spanduk PKS – KHILAFAH islamiyah di Bekasi, polisi turun tangan.#pks #Pancasila #khilafahideologisesat pic.twitter.com/J7lMj7wMdT

— Koteka Papua (@papua_koteka) June 1, 2018

Kok cari kambing hitam sih? Ya iyalah, kan namanya juga tahun politik. Kalau bisa digoreng, keberadaan spanduk ini bisa jadi senjata untuk menuding-nuding pihak lawan yang sengaja menggunakan black campaign. Ehm, biasalah itu. Kalau ada apa-apa ya salahin aja lawan, bener apa enggaknya kan sebodo teuing ya. Hadeeuh.

Jadi wajar aja sih, kalau Kepolisian langsung bereaksi mencari tahu siapa “orang iseng” yang kebanyakan duit bikin spanduk buat manas-manasin itu. Apakah benar pihak lawan yang ingin menjatuhkan PKS, atau jangan-jangan malah kader PKS sendiri yang berinisiatif tanpa koordinasi dengan pimpinannya. Semua kemungkinan bisa aja kan?

Tapi kalau masyarakat sendiri sih, dengan ada tidaknya spanduk tersebut, tentu sudah bisa menyimpulkan sendiri dari pergerakan partai oposisi ini. Mungkinkah PKS mendukung khilafah? Semua tentu punya jawaban atas pandangannya sendiri-sendiri, berdasarkan sepak terjang partai dan para kadernya.

Seperti juga yang dikatakan oleh Filsuf dan Politikus Prancis Jean Baudrillard, kalau hanya seorang politisi saja yang percaya dengan apa yang ia katakan. Sementara masyarakat sendiri, telah berhenti mempercayai ucapannya lagi. Jadi, benar tidaknya isi spanduk itu, sebenarnya udah enggak penting lagi kayaknya. (R24)

pinterpolitik.com

INTAN JAYA – Seseorang dilaporkan tewas dalam kerusuhan berlatar belakang  pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, di Distrik Sugara, Jumat (24/2/2017).

“Dari laporan yang saya terima, korban yang meninggal bernama Kolenga Wenda (45),” kata Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw, di Jayapura, Jumat.

Karena situasi tambah rawan, Polda Papua akhirnya meminta tambahan pasukan. Pada Sabtu 25 Februari 2017 dikirim 80 personil Brimob ke Sugara dan Nabire untuk antisipasi gangguan kamtibmas susulan.

Menurut Paulus, selain seorang tewas dalam kerusuhan itu satu rumah terbakar dan belasan orang luka-luka.

Kepolisian menduga, kerusuhan terjadi karena masyarakat terprovokasi sebelumnya, sehingga kantor KPU Intan Jaya dibakar. Untuk mengatasi kerusuhan susulan, karena balas dendam, Kapolda telah meminta bantuan pasukan 2 kompi, sekitar 200 personel, ke Mabes Polri.

Paulus mengatakan, kerusuhan terjadi saat berlangsung pelaksanaan rapat pleno terbuka di kantor KPU Intan Jaya, Kamis (23/2). Akhirnya rapat tersebut diskors sampai waktu yang belum ditentukan.

“Indentitas provokatornya sudah diketahui, berinisial MT, dan  polisi akan meminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan,” kata Kapolda Papua.

“Kemungkinan masalah komunikasi menjadi kendala utama yang menyebabkan belum adanya laporan dari Kapolres Paniai yang wilayahnya membawahi Kabupaten Intan Jaya,” tambahnya.

Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua, diikuti oleh empat pasangan calon, yaitu Bartolomius Mirip -Deni Miagoni, Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme, Natalis Tahum-Robert Kobogoyau, dan pasangan Thobias Zonggonau-Hermanus Mohoni. (Berbagai sumber/G18)