Waduh, padahal lagi berduka 

Arak-arakan massa membawa jenazah Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, diwarnai kericuhan pada Kamis (28/12) petang,sejumlah massa dilaporkan melempar ruko dan bangunan lain dengan batu. Kericuhan terjadi ketika arak-arakan massa menunggu kedatangan iringan mobil jenazah dari Sentani, Kabupaten Jayapura. Akibat kejadian ini Penjabat (Pj) Gubernur Papua Ridwan Rumasukun terluka akibat terkena lemparan.

Kericuhan diduga akibat adanya provokasi karena ingin jenazah Lukas Enembe diarak dengan berjalan kaki. Namun, keluarga dan panitia berencana membawa jenazah Lukas Enembe dengan kendaraan roda empat.

#lukasenembe #papua #ricuh #gubernurpapua #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik 

Turut berduka cita 

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa (26/12) pukul 10.45 WIB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Lukas adalah tahanan KPK yang divonis 10 tahun penjara dengan kasus gratifikasi proyek infrastruktur di Papua.

Masa jabatan beberapa gubernur akan berakhir hari ini

KPK menguak terdapat penyelewengan dana Rp1 triliun kasus suap eks Gubernur Papua Lukas Enembe yang mana sepertiganya digunakan untuk makan dan minum dengan angka mencapai Rp1 miliar per hari.

Pusaran suap, gratifikasi, dan pencucian uang Enembe berawal dari kasus infrastruktur Papua yang senilai Rp45,8 miliar. Enembe juga sempat menarik perhatian setelah tampak berjudi di sebuah kasino di Singapura.

Enembe Masih Gubernur Papua?

Lukas Enembe sampai saat ini masih tetap menjabat sebagai Gubernur Papua meski ditangkap KPK. Hal ini dikarenakan  secara hukum belum ada penggantinya.

Sedikit memberikan informasi, Harusnya Enembe digantikan Klemen Tinal. Hal ini sesuai dengan ketentuan, kalau Wagub akan menggantikan Gubernur jika berhalangan. Namun, Wagub tutup usia 2021 dan belum ada penggantinya  .

Di lain kesempatan, Kemendagri masih memantau  proses hukum Lukas Enembe di KPK, sebelum ada keputusan lebih lanjut.

Pertama kalinya dalam sejarah KPK, ketua komisi antirasuah itu memimpin langsung pemeriksaan terhadap tersangka korupsi dan gratifikasi APBD Provinsi Papua Lukas Enembe di kediamannya di Jayapura, Papua kemarin.

Sebelumnya, Lukas dikabarkan sakit sehingga selalu urung memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di Jakarta. Selain itu, terdapat pula resistensi loyalis Lukas yang sempat menghalangi pihak berwenang menjemputnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tanggapi kasus Lukas Enembe. AHY berharap kasus tidak dipolitisasi dan Demokrat siap memberikan bantuan hukum. Namun, AHY menegaskan Demokrat tidak akan mengintervensi kasus. 

Stefanus Roy Rening, Penasihat hukum Gubernur Papua Lukas Enembe menuding Mahfud MD telah menuduh kliennya melakukan korupsi dan gratifikasi tanpa dasar fakta. Mahfud dinilai terlalu mengintervensi dalam kasus ini.

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Serta adanya dugaan pencucian uang dan realisasi dana Otsus Papuat. Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada Papua sejak 2001 mencapai angka Rp1000 triliun.

PinterPolitik.com

Merujuk data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sampai saat ini telah ada 176 kepala daerah yang tersandung permasalahan hukum. Terakhir, sedang ramai dibincangkan public, yakni Gubernur Papua Lukas Enembe.

Meskipun KPK telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Namun, Lukas tetap tidak kunjung penuhi panggilan dengan alasan sedang sakit.

Bahkan, melalui tim kuasa hukumnya, Enembe meminta penjadwalan ulang dengan alasan akan melakukan pemeriksaan di Singapura. Namun, KPK masih mempertimbangkan usulan itu dan menyarankan menggunakan dokter yang telah disiapkan oleh KPK. 

Sedikit memberikan konteks, sebelumnya KPK telah menetapkan Enembe sebagai tersangka dugaan korupsi APBD dan gratifikasi senilai Rp1 miliar.

Kegemaran Enembe berjudi menjadi pemicu kasus ini didalami lebih intens. Secara bersamaan muncul laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menduga adanya penyimpanan dan pengelolaan uang Enembe yang dinilai tidak wajar.

Dugaan Enembe gemar berjudi semakin terang ketika Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman membuka beberapa bukti kegiatan judi Enembe di luar negeri, seperti di Filipina, Malaysia, dan Singapura.

Merespons polemik judi yang menjerat Enembe, melalui Ketua Tim Kuasa Hukumnya, Stephanus Roy Rening, diakui memang benar kalau kliennya kerap berjudi di luar negeri. Namun, judi yang dilakukan Enembe disebut lumrah dan sering dilakukan pejabat.

Di sinilah titik persoalannya. Selama ini, seringkali perjudian dijadikan sebagai instrumen para koruptor sebagai modus pencucian uang. Hal ini sejalan dengan temuan PPATK terkait transaksi perjudian dengan bentuk setoran melalui beberapa pihak lain (nominee) dengan nominal dari satu hingga ratusan miliar.

Lucky Suryo Wicaksono dalam tulisannya Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas, mengungkapkan bahwa nominee kerap menjadi alat untuk memfasilitasi korupsi maupun illicit enrichment dengan mengaburkan keterkaitan langsung pelaku dengan tindakannya.

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, penggunaan nominee dalam memutuskan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang bukanlah isu baru.

Sebagai contoh, pada kasus korupsi Jiwasraya, Direktur PT Himalaya Energi Perkasa divonis 20 tahun penjara karena terbukti telah mendirikan sejumlah perusahaan nominee dan membuat beberapa nominee perseorangan dalam melancarkan kejahatannya.

Fast forward, apabila memang terbukti terdapat pemanfaatan sarana perjudian sebagai modus pencucian uang dalam dugaan kasus yang melibatkan Enembe, maka akan semakin terbukti ramalan para pendiri bangsa, tentang kerusakan masa depan yang akan terjadi.

Sebagai contoh, ungkapan tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI) Sutan Syahrir, yang mengatakan politik bukanlah sekadar perhitungan, melainkan tindakan etis, sebuah tindakan yang berdasarkan perhitungan moral yang tinggi.

Syahrir memimpikan kalau para pemimpin negeri ini kedepannya haruslah mereka yang mempunyai jiwa pahlawan, bahkan menjalankan tugas laksana para nabi. Bukan para pemain judi yang menggadaikan hartanya.

Kata “judi” digunakan dalam dua bentuk sekaligus. Secara literally permainan judi, dan yang kedua sebagai kiasan. Bahwa politik sama seperti judi, yaitu permainan yang penuh aroma spekulasi, mengejar sejumlah kemungkinan dalam ketidakpastian.

Hmm, inilah pentingnya belajar sejarah. Kita mampu menjadikan ungkapan para pendahulu sebagai rambu-rambu berpolitik demi masyarakat dan bangsa.

Well, kita lihat saja kelanjutan kasus yang menjerat Enembe ini. (I76)

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait gratifikasi senilai Rp 1 miliar. Namun, PPATK menyebut Enembe juga terkait dengan transaksi mencurigakan senilai 55 juta dollar ke kasino judi. Mahfud MD menyebut Enembe punya “manajer pencucian uang”.