Terkait pertemuan Luhut dengan Elon Musk

Pengamat nilai wacana penundaan Pemilu buat Jokowi galau

Amien Rais minta Luhut mundur, lebih cepat lebih baik

Amien Rais minta Luhut segera mundur sebagai Menkomarves

Sinyal dukungan Luhut B. Pandjaitan (LBP) jadi capres 2024 terus terlihat

PinterPolitik.com

Bagi mereka yang gemar mengikuti aktivitas-aktivitas para YouTubers, pasti tidak asing lagi dengan pertandingan-pertandingan tinju yang sempat trending beberapa tahun lalu. Pertandingan tinju yang mereka lakukan ini bermula dari keberhasilan untuk menarik perhatian dalam pertandingan antara seorang YouTuber asal Amerika Serikat (AS), Logan Paul, dan seorang YouTuber asal Inggris, KSI.

Dengan kesuksesan itu, para YouTuber lain akhirnya mengikuti jejak Logan dan KSI. Jake Paul yang merupakan saudara dari Logan, misalnya, akhirnya memutuskan untuk melakukan pertandingan tinju dengan Ali “AnEsonGib” Gib.

Drama tinju YouTuber ini akhirnya mendapatkan perhatian banyak orang, termasuk salah satu YouTuber dengan pengikut terbanyak, yakni PewDiePie. Tidak sepakat dengan KSI dan Paul bersaudara, PewDiePie malah mengkritik momen-momen cringe tersebut.

Nah, aksi tinju di dunia YouTube ini ternyata juga terjadi di dunia nyata lho. Setahun yang lalu, aksi ini terlihat di dunia politik Indonesia – yakni ketika Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Fadli Zon terlihat tengah berlatih tinju.

Tidak hanya berhenti di Fadli Zon, Waketum Gelora Fahri Hamzah juga sempat terlihat berlatih tinju lho. Hmm, mungkin, berlatih olahraga bela diri seperti ini bisa jadi bagus lho. Siapa tahu tinju-meninju dapat berguna untuk melindungi diri.

Boleh jadi nih, tinju-meninju Bang Fadli ini akhirnya bisa berguna di masa mendatang – misal bila benar-benar dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) yang baru setelah Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Asumsi ini bisa aja sejalan tuh dengan komentar pengamat politik Rocky Gerung. Menurut Pak Rocky, Bang Fadli ini terlalu liar lho kalau menjadi Menteri KP yang baru. Katanya sih, Pak Jokowi nggak bakal mau.

Selain itu, Pak Rocky juga bilang kalau Bang Fadli ini bakal sulit dikontrol oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan. Wah, bisa-bisa Pak Luhut kena “jab” dari Bang Fadli dong nanti – mengingat beliau udah berlatih tinju sejak tahun lalu.

Selain jago tinju, mungkin kita semua juga tahu kalau Bang Fadli emang jago silat lidah. Bisa-bisa, pemerintahan Jokowi nanti malah kewalahan sendiri kalau Bang Fadli dipilih menjadi Menteri KP. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Siapa yang nggak pernah nonton film Petualangan Sherina (2000)? Hampir semua anak generasi milenial pasti tahu dan pernah nonton film fenomenal satu ini. Gimana nggak? Film ini udah ditonton oleh sebanyak satu juta orang lebih lho.

Film ini juga sempat trending kembali karena kembali tayang di layanan streaming film. Bahkan, kabarnya, sekuel dari film nostalgik satu ini juga bakal segera diproduksi. Wah, seru juga nih bisa mengenang masa-masa kecil. Hehe.

Film tersebut mengisahkan tentang seorang gadis bernama Sherina yang harus mengikuti keluarganya yang memutuskan untuk pindah ke Bandung. Di sana, gadis cilik yang suka memakan permen cokelat ini bertemu dengan teman – dan musuh baru – di lingkungan barunya tuh.

Kisah si Sherina ini jadi mendebarkan setelah penculikan terhadap Sadam – salah satu teman sekolahnya – terjadi. Alhasil, petualangan gadis satu ini pun dimulai.

Mungkin nih, petualangan yang mendebarkan juga tengah dirasakan oleh salah satu pejabat pemerintah Indonesia juga nih, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan. Soalnya, beliau kini sedang menjalankan kunjungan ke luar negeri bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yakni ke Jepang, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi.

Bukan nggak mungkin, seperti Sherina, Pak Luhut ini perlu nyiapin “bekal” dong buat dapetin investasi untuk Sovereign Wealth Fund (SWF). Kalau Sherina selalu membawa bekal permen cokelat, Pak Luhut justru membawa sebuah undang-undang (UU) yang super dong, yakni UU Cipta Kerja (Ciptaker). Hehe.

Soalnya nih, perburuan Luhut untuk mendapatkan dana abadi alias SWF ini ternyata diperuntukkan bagi Lembaga Pengelola Investasi yang ditelurkan dari UU Ciptaker alias omnibus law lho.

Ya, terlepas dari substansi “bekal” yang dibawa masing-masing, mungkin Pak Menko Marves juga masih perlu belajar nih dari petualangan ala Sherina. Coba cek kutipan di awal tulisan. Siapa tahu sadar? Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

“Power resides where men believe it resides” – Lord Varys, Game of Thrones (2011-2019)

Kutipan di atas mungkin bukanlah hal yang asing bagi sebagian penggemar film dan seri abad pertengahan. Bagaimana tidak? Sebuah seri yang berjudul Game of Thrones (2011-2019) atau GoT ini merupakan salah satu seri yang paling populer pada zamannya.

Banyak hal yang bisa dipelajari dalam seri tersebut – mengingat perebutan dan pertarungan di dalamnya sangat kental dengan strategi dan politik. Salah satu hal yang bisa diilhami adalah kutipan di awal tulisan.

Dinamika kekuatan yang disebut Lord Varys tersebut bisa saja menjadi hal yang mendasari pertarungan politik antara antar-dinasti di GoT, yakni antara Lannister dan Stark. Persaingan antara dua keluarga besar ini akhirnya menyebar dan melibatkan keluarga dan kerajaan lain.

Kutipan Varys soal pertarungan politik semacam ini mungkin juga tengah terjadi di Amerika Serikat (AS). Bagaimana tidak? Kubu Joe Biden maupun kubu Donald Trump memiliki keyakinan bahwa kubu mereka masing-masing telah memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2020.

Bagaikan persaingan takhta antara Lannister dan Stark, Biden dan Trump menggunakan klaim yang berbeda untuk menduduki takhta kepresidenan AS. Bila Biden mengklaim dirinya menang berdasarkan penghitungan suara, Trump mengklaim bahwa Pilpres AS 2020 telah dicurangi.

Mirip juga dengan apa yang terjadi di GoT, aktor-aktor politik lain turut muncul di tengah situasi rumit Pilpres AS 2020. Kali ini, aktor ini mungkin adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kabarnya, Luhut bertemu dengan Presiden Trump di Ruang Oval Gedung Putih. Sang Menko Marves yang didampingi oleh Duta Besar Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi bertemu dengan Trump yang didampingi oleh Ivanka Trump dan Pemimpin Eksekutif (CEO) International Development Finance Corporation (IDFC) Adam Boehler.

Selain menemui Trump, rangkaian kunjungan Luhut ke AS ini juga dilakukan untuk bertemu Wakil Presiden AS Mike Pence dan seorang anggota National Security Advisor (NSA) Rober O’Brien. Kabarnya, pertemuan-pertemuan itu juga membicarakan perihal kerja sama Indonesia-AS di bidang perdagangan dan vaksin Covid-19.

Meski begitu, apapun yang terjadi di balik pintu-pintu Ruang Oval Gedung Putih ini menimbulkan perhatian dan pertanyaan dari masyarakat. Apalagi, keputusan Luhut untuk menemui Trump ini dilakukan di tengah-tengah transisi pemerintahan AS.

Mengapa Luhut akhirnya memutuskan untuk bertemu Trump di tengah situasi politik  yang belum stabil setelah Pilpres AS 2020 dihelat? Lantas, strategi politik apa yang tengah disiapkan oleh Luhut?

Pragmatisme Trump

Bukan tidak mungkin, kunjungan Luhut ke Trump ini dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan-kesepatakan ekonomi dan dagang yang penting untuk Indonesia. Pasalnya, bila aral tidak melintang, Biden akan mulai menjabat pada Januari 2021 mendatang.

Sebelum pertemuan ini terjadi, sejumlah kabar akan dikirimnya pejabat tinggi dan perwakilan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke AS mulai terdengar. Rencana itu disebut oleh mantan Wali Kota Solo tersebut sebagai langkah yang penting dengan adanya ambisi pemerintah Indonesia untuk membangun industri baterai litium yang besar.

Tim yang dikirim oleh Jokowi ini disebut-sebut akan bertemu dengan CEO Tesla, Elon Musk. Selain itu, sang presiden sendiri juga menyebutkan bahwa pejabat-pejabat yang dikirimkan ke AS juga akan mempromosikan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau omnibus law untuk mengundang investasi.

Bukan tidak mungkin, dengan adanya proses pergantian pemerintahan di AS, pemerintah Indonesia memanfaatkan pragmatisme yang dimiliki oleh Trump. Pragmatisme ini tentunya bisa menguntungkan Indonesia dalam beberapa hal.

John J. Mearsheimer dari University of Chicago dalam tulisannya yang berjudul Bound to Fail menjelaskan bahwa tatanan liberal AS yang selama ini dibangun bisa saja tidak lagi benar-benar diterapkan kembali. Apalagi, situasi geopolitik kini memunculkan penantang serius bagi AS, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Alhasil, AS akan bersedia untuk menurunkan idealismenya dan menjadi lebih pragmatis. Hal ini terlihat dari pemerintahan Trump yang memang tidak terlalu memedulikan rekam jejak demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) sebagai prasyarat kerja sama.

Ketika Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berkunjung ke AS, misalnya, pemerintahan Trump bersedia mencabut larangan masuk untuk Ketua Umum Gerindra tersebut. Padahal, sejumlah organisasi dan aktivis HAM keberatan dengan undangan pemerintah AS untuk Prabowo.

Selain itu, anggapan pragmatisme ini juga pernah disebutkan oleh Luhut. Dalam tulisannya di The Straits Times, sang Menko Marves menyebutkan bahwa pragmatisme Trump ini dapat menguntungkan Indonesia.

Ini pun bisa jadi sejalan dengan pragmatisme yang disebut-sebut dimiliki oleh pemerintahan Jokowi. Belum lagi, baik Jokowi maupun Luhut memiliki ambisi yang besar untuk perekonomian Indonesia – dengan mengundang sejumlah investasi asing untuk pembangunan.

Meski begitu, bila benar Jokowi dan Luhut memanfaatkan pragmatisme yang dimiliki Trump, mengapa baru sekarang? Pasalnya, bukan tidak mungkin presiden AS selanjutnya dapat menganulir kesepakatan apa pun yang dicapai oleh pemerintahan Jokowi dengan Trump.

Tiru Strategi Israel?

Boleh jadi, kunjungan Luhut ke AS dan pertemuannya dengan Trump merupakan manuver politik yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Pasalnya, di tengah situasi politik bipartisan AS yang tidak stabil, bukan tidak mungkin pemerintahan Jokowi perlu mengimbangkan hubungannya dengan dua kubu politik AS, yakni Partai Demokrat dan Partai Republik.

Strategi semacam ini sebenarnya telah lama dilakukan oleh grup pelobi dari Israel. Beberapa saat setelah Israel diakui kedaulatannya oleh Presiden AS Harry Truman pada tahun 1948, sebuah grup lobi Israel besar turut berdiri, yakni American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Kiprah AIPAC ini juga sempat dijelaskan oleh John Mearsheimer dalam sebuah buku berjudul The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy yang ditulisnya bersama Stephen M. Walt. Dalam buku itu, dijelaskan bahwa AIPAC memiliki pengaruh yang luas di banyak tingkat di pemerintahan AS.

Bahkan, saking besarnya pengaruh kelompok ini, Mearsheimer dan Walt menjelaskan bahwa pemerintah AS tetap memiliki tendensi untuk mendukung kebijakan-kebijakan luar negeri Israel – entah partai politik mana yang berkuasa di negara Paman Sam.

Apa yang dijelaskan oleh Mearsheimer dan Walt ini menjadi masuk akal. Pasalnya, AIPAC disebut memiliki posisi dan relasi politik yang bipartisan – yakni memiliki kecenderungan politik yang seimbang antara Partai Republik dan Partai Demokrat AS.

Bukan tidak mungkin, Luhut menggunakan strategi serupa melalui pertemuannya dengan Trump. Bisa jadi, dengan proses transisi pemerintahan AS ke Biden, pemerintahan Jokowi ingin Indonesia tetap memiliki hubungan yang baik dengan Trump dan Partai Republik.

Manuver balancing (pengimbangan) ini terlihat dari bagaimana Luhut juga bertemu dengan tokoh-tokoh politik dari dua partai tersebut. Selain Trump, sang Menko Marves juga bertemu dengan O’Brien dari NSA yang dinilai telah mengakui kemenangan Biden.

Belum lagi, Trump disebut-sebut tengah menyiapkan sejumlah taktik dan strategi untuk mendelegitimiasi Pilpres AS 2020. Dalam arti lain, Trump dan Partai Republik akan menyiapkan sejumlah end game – seperti peradilan Georgia dan Mahkamah Agung AS.

Bukan tidak mungkin, politik balancing yang dijalankan oleh Luhut ini penting bagi pemerintahan Jokowi ke depannya. Hingga kini, Partai Republik pun juga masih memegang mayoritas Senat AS.

Meski mungkin, gambaran kemungkinan di atas belum tentu benar adanya. Kekuatan politik Trump sendiri dapat berubah secara tiba-tiba di tengah-tengah situasi yang tidak pasti – mengingat sejumlah kasus hukum dan pajak menghantuinya. Mari kita nantikan saja kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

“Crashed the McLaren, bought me a Tesla” – Tyler, the Creator, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Bagi para penggemar film kartun, franchise film produksi Pixar yang bernama Cars pasti bukanlah hal yang asing lagi. Pasalnya, franchise film ini sempat menjadi favorit bagi banyak anak-anak – terutama bagi mereka yang menyukai mobil dan dunia balap.

Film mengisahkan Lightning McQueen yang hidup di dunia dengan kendaraan-kendaraan – seperti mobil, truk, pesawat, dan sebagainya – yang hidup dan dapat berbicara. Bila dunia tersebut diisi oleh mobil-mobil, tentu olahraga yang menjadi kegemaran masyarakat umum adalah balap mobil.

McQueen sendiri adalah pembalap top yang berkompetisi di Piala Piston. Namun, layaknya manusia, pembalap yang identik dengan warna merah dan senyumnya itu juga menghadapi berbagai tantangan dan persoalan.

Dalam perjuangannya, McQueen bertemu dengan berbagai kendaraan lainnya. Uniknya, kendaraan-kendaraan yang ada dalam film ini disebut-sebut mendapatkan inspirasi dari mobil dan kendaraan yang ada di dunia nyata.

Salah satu model atau jenis mobil yang disebut-sebut pernah muncul di Cars 3 (2017) adalah Tesla Model S. Bahkan, kemunculan mobil ini menjadi bahan diskusi di media sosial dan internet.

Meski tidak benar-benar diakui, banyak pengguna internet menganggap bahwa mobil itu terinspirasi dari salah satu jenis mobil sedan listrik Tesla. Gambaran ini terlihat dari bagaimana bentuk body dan lampu mobil dianggap identik.

Mungkin, pembuat dan animator film tersebut terinspirasi dengan Tesla. Bagaimana tidak? Perusahaan mobil asal Amerika Serikat (AS) tersebut memang menjadi salah satu perusahaan terdepan dalam menjual mobil bertenaga listrik di pasaran.

Inspirasi dan ketertarikan terhadap Tesla ini sepertinya tidak hanya ditunjukkan dalam film Cars 3 (2017). Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan kabar bahwa Tesla akan berinvestasi di Indonesia.

Kabarnya, perusahaan asal AS itu akan berinvestasi dalam membuat pabrik yang memproduksi baterai litium yang biasa digunakan dalam mobil listriknya. Minat yang ditunjukkan oleh Tesla ini juga sejalan dengan upaya Luhut akhir-akhir ini yang mendorong penguatan industri mobil listrik di Indonesia.

Bila klaim Luhut tersebut benar, tentu terdapat pertanyaan yang akan muncul kemudian. Apa keuntungan Indonesia bila investasi Tesla tersebut terwujud? Lantas, mengapa Luhut tampak ingin menggandeng perusahaan yang dipimpin Elon Musk tersebut?

Mimpi Luhut?

Boleh jadi, alasan Luhut untuk menggandeng Tesla ini berlandaskan pada motivasinya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Pasalnya, Menko Marves tersebut pernah menyebutkan bahwa beliau ingin meningkatkan sejumlah industri di Indonesia – termasuk industri baterai litium dan mobil listrik.

Keinginan ini pernah diungkapkan oleh John McBeth dalam tulisannya di Asia Times. Dalam tulisan tersebut, disebutkan sejumlah upaya Luhut untuk mewujudkan mimpinya akan Indonesia yang lebih maju.

Beberapa di antaranya adalah untuk menarik investasi guna memproses nikel mentah (smelter). Selain infrastruktur tersebut, Luhut juga berusaha mendapatkan investasi yang memproduksi baterai litium – yakni LG Chemical.

Kehadiran industri smelter dan baterai litium ini juga sejalan dengan mimpi Luhut yang disebut-sebut menginginkan terbangunnya industri kendaraan listrik di Indonesia. Menko Marves itu berusaha diwujudkan melalui investasi senilai USD 1,5 miliar (sekitar Rp 22,26 triliun) dari perusahaan mobil asal Korea Selatan yang bernama Hyundai.

Bukan tidak mungkin, kehadiran Tesla menjadi salah satu kunci Luhut untuk mewujudkan mimpi mobil listrik tersebut. Pasalnya, perusahaan asal AS tersebut juga menggunakan teknologi baterai litium (Li-On) yang menggunakan nikel salah satu komponennya.

Bahkan, pemimpin eksekutif (CEO) Musk kabarnya ingin meningkatkan produksi mobil listrik dari perusahaan yang dipimpinnya. Maka dari itu, Tesla membutuhkan suplai nikel yang lebih banyak.

Selain Indonesia, Tesla juga dilaporkan tengah bernegosiasi untuk bekerja sama dengan Kanada. Musk juga dikabarkan mengumumkan penawaran kontrak bagi siapa saja yang mampu menyediakan suplai nikel berkelanjutan.

Bisa jadi, kebutuhan Tesla akan nikel ini dapat menjadi kesempatan bagi Luhut dan pemerintah Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia – khususnya di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Konawe, Sulawesi Tenggara.

Indonesia sendiri merupakan pengekspor nikel terbesar di dunia – disusul oleh Filipina, Kaledonia Baru, Finlandia, dan Australia. Persentase perdagangan nikel dari Indonesia di dunia pada tahun 2018 juga mencapai hingga 23,7 persen.

Bisa jadi, sumber mineral satu ini dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Korelasi sumber alam dan pertumbuhan ekonomi ini pernah dijelaskan oleh Musa Jega Ibrahim dari Islamic Development Bank dalam tulisannya yang berjudul Emerging Issues in Economics and Development.

Dalam buku tersebut, Ibrahim menyebutkan bahwa sumber alam (natural resources) – seperti nikel – dapat menjadi input bagi proses produksi yang memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan mentransformasi sumber alam menjadi barang dan jasa, sumbangsih ekonomi pada masyarakat dapat tercipta.

Boleh jadi, inilah alasan mengapa Luhut ingin menggandeng Tesla untuk memproses nikel menjadi baterai litium yang dibutuhkan mobil listrik. Di sisi lain, mobil listrik dapat mengurangi ketergantungan sebuah negara terhadap energi fosil yang dianggap tidak ramah lingkungan.

Meski masuknya Tesla ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi Indonesia, pertanyaan lanjutan pun muncul. Mengapa Luhut ingin mendorong industri mobil listrik? Apakah ada alasan ekonomi politik di baliknya?

Upaya Balancing?

Mungkin, keinginan Luhut untuk mendorong industri baterai litium dan mobil listrik di Indonesia dengan menggandeng Tesla ini berhubungan dengan tujuan politik dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, pemerintah sendiri tampak ingin melepaskan diri dari belenggu pengaruh politik negara tertentu.

Salah satu negara tersebut bisa saja adalah Jepang. Hal ini terlihat dari bagaimana sejumlah elemen industri otomotif asal negara tersebut menunjukkan ketidaksetujuan mereka pada gagasan yang tengah didorong Luhut.

Ketidaksepakatan Jepang ini sempat diungkapkan oleh sang Menko Marves beberapa waktu lalu. Bahkan, Luhut menyebutkan bahwa Jepang menuduh dirinya sebagai figur di pemerintahan yang pro terhadap bisnis Tiongkok.

Tudingan Jepang tersebut bisa jadi benar. Pasalnya, sejumlah kompleks smelter yang ada di Morowali dan Konawe merupakan hasil investasi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang bernilai USD 11 miliar (atau sekitar Rp 163,32 triliun).

Namun, terlepas dari klaim Jepang tersebut, pemerintah Indonesia dalam sejarahnya sebenarnya memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari pengaruh Jepang yang sangat luas di Indonesia.

Pemerintahan Jokowi, misalnya, menurut René L. Pattiradjawane dalam tulisannya yang berjudul The Indonesian Perspective Toward Rising China, berupaya untuk mengimbangi kekuatan Jepang – baik secara politik maupun ekonomi. Secara ekonomi, upaya pengimbangan ini dilakukan dengan mengundang Tiongkok sebagai sumber finansial dan investasi bagi Indonesia.

Di sisi lain, Pattiradjawane juga menyebutkan kekuatan pengimbang lain yang datang dari AS. Maka dari itu, secara tidak langsung, Jokowi berusaha mengimbangkan interdepensi pengaruh di antara tiga negara besar dalam ekonomi, politik, dan perdagangan.

Upaya pengimbangan terhadap Jepang di dunia industri otomotif ini sebenarnya juga tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Di era Orde Baru, pemerintahan Soeharto juga melakukan upaya serupa dengan melangsungkan proyek mobil nasional melalui Timor Putra Nasional (TPN) yang dimiliki oleh Hutomo Mandala Putra – atau Tommy Soeharto.

Proyek ini menggandeng salah satu perusahaan mobil asal Korea Selatan yang bernama Kia. Meski begitu, proyek ini tidak mampu bertahan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah tekanan dari sejumlah negara.

Christopher D. Hale dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s National Car Project Revisited menjelaskan bahwa kerja sama TPN-Kia ini sebenarnya menguntungkan bagi Indonesia. Pasalnya, Kia sepakat untuk menjalankan kerja sama yang disertai dengan upaya transfer teknologi.

Kesediaan Kia untuk melakukan transfer pengetahuan ini sangat berbeda dengan bisnis-bisnis otomotif asal Jepang. Berbeda dengan Korea Selatan, sebagian besar pemain bisnis otomitif Jepang tidak bersedia untuk menyalurkan pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya.

Selain itu, penolakan juga datang dari sejumlah negara dan menganggap pemerintahan Soeharto menjalankan proteksionisme. Jepang, AS, dan Uni Eropa mengajukan tuntutan atas keputusan Indonesia kepada World Trade Organization (WTO).

Berkaca dari penjelasan di atas, bukan tidak mungkin Luhut ingin Tesla membantu upaya pemerintah untuk mengimbangi pengaruh Jepang – khususnya di industri otomotif. Mungkin, dengan kehadiran Tesla, industri mobil listrik juga dapat meningkat di Indonesia dan mengalihkan dominasi pasar otomotif dari tangan Jepang.

Meski begitu, gambaran kemungkinan di atas belum tentu benar terjadi. Pasalnya, Tesla sendiri belum memberikan kepastian akan investasi tersebut. Selain itu, Musk juga menekankan akan pentingnya produksi nikel ramah lingkungan – sesuatu yang sulit dicapai oleh Indonesia. (A43)