PinterPolitik.com

Pertemuan pengamat politik, Rocky Gerung, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ternyata tidak sepanas yang diperkirakan, guys. Dalam channel podcast Rocky bernama RGTV Channel, terlihat keduanya berbincang sambil menebar senyuman antara satu dengan yang lain – meski pembahasannya cukup berat dan sensitif, yaitu tentang polemik jabatan presiden tiga periode.

Padahal, seperti yang diketahui, Rocky terkenal keras terhadap pemerintah, termasuk kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kritikannya selalu tepat sasaran – bahkan dengan penambahan istilah ‘dungu’ yang tersemat dalam setiap kalimat yang dilontarkan. Nah, lalu, tiba-tiba kenapa jadi seperti malu-malu kucing begini ya? Hmm.

Ya, meski pertemuan ini baru yang kedua bagi Rocky dan Luhut tetapi perbincangan seolah berjalan seperti keduanya sering berinteraksi. Kritikan pedas seorang Rocky ternyata mampu membuat ‘Lord Luhut’ hadir dalam Podcast Rocky yaitu RGTV Channel. 

Hmm, jangan-jangan kritikan pedas Rocky pertanda jika dirinya nge-fans nih sama Luhut? Ya ibarat kata kritikannya itu seperti fenomena Trial Balloon Effect lah, yaitu wacana yang sengaja dikemukakan untuk melihat reaksi publik. Nah, kali ini Luhut-lah yang akhirnya bereaksi dan akhirnya hadir bersama Rocky. 

Meski akhirnya bertemu toh nyatanya Rocky terlihat melunak dan tidak melontarkan kata-kata khasnya yaitu ‘dungu’. Hmm, jangan-jangan Rocky ini benar-benar mengidolakan Luhut tetapi gengsi untuk mengungkapkannya. 

Ya, sebenarnya wajar saja, kan peran Luhut di pemerintahan begitu kuat jadi ya nggak heran kalau banyak orang kagum. Bahkan, seorang Deddy Corbuzier pun di dalam podcast-nya pernah mengatakan kalau dirinya ‘deg-degan’ ketika berbincang dengan Luhut. Wah, auranya Pak Luhut ini nggak main-main ternyata. 

Well, kalau benar Rocky merupakan fans dari Luhut, maka tentunya kehadiran Menko Marves ini membuktikan kalau tidak semua kritikan keras itu pertanda benci. Bisa jadi, kritikan itu merupakan bentuk sayang dan peduli terhadap sang idola – seperti sepenggal lagu Sheila on 7 berjudul ‘Pemuja Rahasia’: 

Mungkin kau tak akan pernah tahu 
Betapa mudahnya kau untuk dicintai. 

(G69)

PinterPolitik.com

Bagi mereka yang gemar mengikuti aktivitas-aktivitas para YouTubers, pasti tidak asing lagi dengan pertandingan-pertandingan tinju yang sempat trending beberapa tahun lalu. Pertandingan tinju yang mereka lakukan ini bermula dari keberhasilan untuk menarik perhatian dalam pertandingan antara seorang YouTuber asal Amerika Serikat (AS), Logan Paul, dan seorang YouTuber asal Inggris, KSI.

Dengan kesuksesan itu, para YouTuber lain akhirnya mengikuti jejak Logan dan KSI. Jake Paul yang merupakan saudara dari Logan, misalnya, akhirnya memutuskan untuk melakukan pertandingan tinju dengan Ali “AnEsonGib” Gib.

Drama tinju YouTuber ini akhirnya mendapatkan perhatian banyak orang, termasuk salah satu YouTuber dengan pengikut terbanyak, yakni PewDiePie. Tidak sepakat dengan KSI dan Paul bersaudara, PewDiePie malah mengkritik momen-momen cringe tersebut.

Nah, aksi tinju di dunia YouTube ini ternyata juga terjadi di dunia nyata lho. Setahun yang lalu, aksi ini terlihat di dunia politik Indonesia – yakni ketika Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Fadli Zon terlihat tengah berlatih tinju.

Tidak hanya berhenti di Fadli Zon, Waketum Gelora Fahri Hamzah juga sempat terlihat berlatih tinju lho. Hmm, mungkin, berlatih olahraga bela diri seperti ini bisa jadi bagus lho. Siapa tahu tinju-meninju dapat berguna untuk melindungi diri.

Boleh jadi nih, tinju-meninju Bang Fadli ini akhirnya bisa berguna di masa mendatang – misal bila benar-benar dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) yang baru setelah Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Asumsi ini bisa aja sejalan tuh dengan komentar pengamat politik Rocky Gerung. Menurut Pak Rocky, Bang Fadli ini terlalu liar lho kalau menjadi Menteri KP yang baru. Katanya sih, Pak Jokowi nggak bakal mau.

Selain itu, Pak Rocky juga bilang kalau Bang Fadli ini bakal sulit dikontrol oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan. Wah, bisa-bisa Pak Luhut kena “jab” dari Bang Fadli dong nanti – mengingat beliau udah berlatih tinju sejak tahun lalu.

Selain jago tinju, mungkin kita semua juga tahu kalau Bang Fadli emang jago silat lidah. Bisa-bisa, pemerintahan Jokowi nanti malah kewalahan sendiri kalau Bang Fadli dipilih menjadi Menteri KP. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Siapa yang nggak pernah nonton film Petualangan Sherina (2000)? Hampir semua anak generasi milenial pasti tahu dan pernah nonton film fenomenal satu ini. Gimana nggak? Film ini udah ditonton oleh sebanyak satu juta orang lebih lho.

Film ini juga sempat trending kembali karena kembali tayang di layanan streaming film. Bahkan, kabarnya, sekuel dari film nostalgik satu ini juga bakal segera diproduksi. Wah, seru juga nih bisa mengenang masa-masa kecil. Hehe.

Film tersebut mengisahkan tentang seorang gadis bernama Sherina yang harus mengikuti keluarganya yang memutuskan untuk pindah ke Bandung. Di sana, gadis cilik yang suka memakan permen cokelat ini bertemu dengan teman – dan musuh baru – di lingkungan barunya tuh.

Kisah si Sherina ini jadi mendebarkan setelah penculikan terhadap Sadam – salah satu teman sekolahnya – terjadi. Alhasil, petualangan gadis satu ini pun dimulai.

Mungkin nih, petualangan yang mendebarkan juga tengah dirasakan oleh salah satu pejabat pemerintah Indonesia juga nih, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan. Soalnya, beliau kini sedang menjalankan kunjungan ke luar negeri bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yakni ke Jepang, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi.

Bukan nggak mungkin, seperti Sherina, Pak Luhut ini perlu nyiapin “bekal” dong buat dapetin investasi untuk Sovereign Wealth Fund (SWF). Kalau Sherina selalu membawa bekal permen cokelat, Pak Luhut justru membawa sebuah undang-undang (UU) yang super dong, yakni UU Cipta Kerja (Ciptaker). Hehe.

Soalnya nih, perburuan Luhut untuk mendapatkan dana abadi alias SWF ini ternyata diperuntukkan bagi Lembaga Pengelola Investasi yang ditelurkan dari UU Ciptaker alias omnibus law lho.

Ya, terlepas dari substansi “bekal” yang dibawa masing-masing, mungkin Pak Menko Marves juga masih perlu belajar nih dari petualangan ala Sherina. Coba cek kutipan di awal tulisan. Siapa tahu sadar? Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

“In the food chain, I’m the one that eat ya” – Megan Thee Stallion, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Bagi generasi milenial, film yang berjudul Mean Girls (2004) mungkin bukanlah hal yang asing lagi. Film ini mengisahkan murid baru yang bernama Cady Heron yang harus mengarungi kemelut hubungan pertemanan di sekolah barunya.

Cady yang awalnya berteman dengan Janis Ian dan Damian Leigh ternyata juga mulai mendapatkan teman-teman baru di kalangan gadis populer, yakni Regina George, Gretchen Wieners, dan Karen Smith. Alhasil, Cady mulai merasa bingung mengatur pertemanannya yang sangat berbeda ini – mengingat Janis dan Damian adalah anak-anak yang dikenal sebagai nerd atau geek.

Bukan tidak mungkin, upaya untuk mengimbangi dua hubungan pertemanan yang berbeda jauh ini juga tengah dirasakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bagaimana tidak? Ketika mantan Wali Kota Solo tersebut dianggap semakin dekat dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang sekaligus mantan lawannya di Pilpres 2019, sejumlah relawan pendukungnya malah “menuding” beberapa menteri yang pantas di-reshuffle.

Kelompok yang menyebut dirinya sebagai Jokowi Mania (JoMan) ini menyebutkan bahwa terdapat Menteri P yang kinerjanya hanya mementingkan kepentingan bisnis dan ambisi pribadi untuk berpolitik pada tahun 2024 mendatang. Ketua Umum JoMan Immanuel Ebenezer bahkan mengatakan bahwa kelompoknya siap merilis nama-nama menteri tersebut untuk diberikan kepada Jokowi.

Inisial yang dibocorkan oleh JoMan ini membuat banyak pihak menduga bahwa nama Prabowo lah yang disebutkan oleh kelompok relawan itu. Alhasil, Partai Gerindra pun langsung angkat suara dan membela ketua umumnya tersebut.

Menurut Gerindra, Prabowo justru bekerja sesuai instruksi dari presiden. Ketika berkunjung ke banyak negara lain, misalnya, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa sang Menhan melakukan penjajakan sistem pertahanan sekaligus menjaga keseimbangan politik antarnegara.

Mungkin, layaknya Janis dan Damian, para pendukung yang merupakan “teman lama” ini ingin Jokowi tidak akur kembali dengan Prabowo. Semua ini bergantung kembali pada bagaimana presiden dapat mengimbangkan kekuatan-kekuatan politik yang ada di sekitarnya.

Terlepas benar atau tidaknya bahwa Menteri P adalah Prabowo, sejumlah pertanyaan pun muncul. Apakah benar Prabowo menjadi salah satu menteri yang bisa dinilai menjalankan sejumlah kepentingan tertentu? Selain itu, mungkinkah Jokowi melakukan reshuffle terhadap sang Menhan?

Ketika Prabowo Jadi Menteri

Apa yang disebutkan oleh JoMan bisa jadi benar. Pasalnya, setelah Prabowo menjadi menteri, Gerindra bisa dibilang mulai mengambil peran pemerintahan di sektor pangan dan perikanan – sejalan dengan usulan partai sebelum Jokowi membentuk pemerintahannya di periode kedua.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin oleh Edhy Prabowo, misalnya, kini telah mengizinkan kembali ekspor benih lobster yang sebelumnya sempat dilarang mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti. Diizinkannya kembali ekspor tersebut tentu membuat khalayak umum bertanya.

Berdasarkan laporan investigasi salah satu media, diizinkannya kembali ekspor benih lobster itu justru dinilai membuka kesempatan bagi banyak perusahaan pangan dan perikanan. Salah satunya adalah PT Agro Industri Nasional (Agrinas).

Agrinas ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) yang dibawahi oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Namun, direksi dan komisaris di perusahaan ini banyak diisi oleh kader-kader Gerindra.

Tidak hanya di bidang perikanan, Agrinas ini tampaknya juga dilibatkan dalam proyek lumbung pangan (food estate) yang berada di Kalimantan Tengah (Kalteng). Proyek itu juga menempatkan Kemenhan sebagai leading sector – membuat Prabowo menempati posisi dan tugas khusus dari Presiden Jokowi.

Bukan tidak mungkin, kepentingan “bisnis” ini juga diiringi dengan kepentingan politik. Pilpres 2024, misalnya, dinilai masih menjadi ambisi politik dari Prabowo.

Bila apa yang dibilang JoMan benar, mengapa Prabowo masih dipersilahkan oleh Jokowi untuk mengambil peran-peran penting dalam pemerintahannya? Apakah ini berkaitan dengan dinamika politik yang tengah disiapkan untuk tahun 2024 mendatang?

Pasalnya, ada sejumlah anggapan yang muncul bahwa Prabowo tengah disiapkan oleh Jokowi untuk menjadi salah satu calon presiden pada tahun 2024 nanti. Anggapan ini sempat diungkapkan oleh pakar intelijen, Stanislaus Riyanta, yang menganggap bahwa Prabowo menjadi salah satu kunci bagi Jokowi untuk melanjutkan ambisi pembangunannya untuk Indonesia.

Namun, selain itu, keputusan Jokowi untuk menggandeng Prabowo ini bisa jadi bagian dari permainan politik yang tengah dilakukan sang presiden terhadap PDIP. Pasalnya, Menhan dan partainya, Gerindra, dinilai semakin dekat dengan Megawati Soekarnoputri dan PDIP setelah masuk ke dalam pemerintahan Jokowi.

Hal ini bisa jadi sejalan dengan asumsi yang mengatakan bahwa Jokowi tengah berupaya membangun poros ketiga selain PDIP dan PKS. Sejalan dengan permainan politik ini, mantan Wali Kota Solo tersebut bisa saja tengah memainkan apa yang dijelaskan dalam teori permainan (game theory) – di mana keuntungan satu pihak dapat menjadi kerugian di pihak lawan dalam suatu permainan.

Meski begitu, bukan berarti Jokowi membiarkan begitu saja Prabowo mendominasi di sektor pangan. Bukan tidak mungkin, mantan Wali Kota Solo tersebut masih membutuhkan bantuan lain sebagai penyeimbang kekuatan Gerindra.

Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mungkin menjadi jawabannya. Hal ini terlihat dari bagaimana Jokowi tetap melibatkan Luhut di salah satu proyek lumbung pangan (food estate) nasional, yakni di Sumatera Utara (Sumut).

Hal ini sejalan dari bagaimana Luhut sejak dulu menjadi gatekeeper bagi Jokowi pada masa pemerintahan yang pertama. Menurut Kanupriya Kapoor, Menko Marves tersebut dulunya dijadikan “tameng” yang siap menghalau pengaruh Megawati dan PDIP.

Meski begitu, dinamika politik yang ada di sektor pangan dan perikanan Indonesia ini bisa saja tidak hanya dimainkan oleh aktor politik domestik. Pasalnya, terdapat negara besar lain yang disebut-sebut tengah membutuhkan lahan kebun pangan di negara-negara lain.

Tiongkok di Balik Food Estate?

Menariknya, tidak hanya dinamika politik domestik saja yang mungkin menghantui proyek food estate. Pasalnya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) juga dinilai menggunakan investasi untuk membangun jaringan pangan dunia.

Pasalnya, negara itu beberapa waktu lalu dikabarkan tertarik untuk menanamkan investasi di proyek-proyek food estate. Kemungkinan investasi inipun sempat dibahas bersama oleh Prabowo dan Luhut.

Bukan tidak mungkin, Tiongkok dapat menggunakan relasi yang terbangun dengan Indonesia. Luhut, misalnya, kerap dinilai memiliki kedekatan khusus dengan negara Tirai Bambu tersebut.

Selain itu, Xiaoyu Jiang, Yangfen Chen, dan Lijuan Wang dalam tulisan mereka yang berjudul Can China’s Agricultural FDI in Developing Countries Achieve a Win-Win Goal? menjelaskan bahwa Tiongkok telah menyebarkan investasi langsung (foreign direct investment atau FDI) di sejumlah negara lain, termasuk di Indonesia.

Menurut Jiang dan rekan-rekan penulisnya, Tiongkok menggunakan pertimbangan geo-relationship dengan negara-negara tetangganya. Dengan begitu, operasi bisnis dan ekonomi dari Tiongkok dapat berjalan berdekatan secara geografis.

Bukan tidak mungkin, kondisi dan letak geografis Indonesia dinilai sejalan dengan operasi ekonomi dan bisnis Tiongkok. Dengan begitu, negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara ini menjadi penting secara geopolitik.

Asumsi ini juga sejalan dengan pertimbangan risiko ekonomi dan politik bagi Tiongkok. Pertimbangan hubungan geografis ini – mengacu pada tulisan Jiang dan rekan-rekannya – didasarkan pada pentingnya operasi bisnis dengan perolehan yang maksimum dan risiko yang seminim mungkin.

Penjelasan ini bisa jadi terlihat dari pola investasi Belt and Road Initiative (BRI) atau One Belt, One Road (OBOR) dari Tiongkok. Sumut yang jadi bagian dari proyek food estate, misalnya, merupakan salah satu koridor utama dari pembangunan BRI dari negara tersebut.

Meski begitu, gambaran kemungkinan keterkaitan dinamika politik dalam proyek food estate ini belum tentu benar adanya. Yang jelas, kepentingan politik bukan tidak mungkin terdapat di balik proyek-proyek lumbung pangan – entah kepentingan apa yang ingin dicapai. (A43)

PinterPolitik.com

Beberapa waktu lalu, ada kejadian yang menarik nih, cuy – tepatnya saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Sumatera Utara (Sumut) untuk meninjau pembangunan kawasan lumbung pangan (food estate) di sana. Nah, apa yang membuat menarik adalah ternyata bukan Prabowo Subianto yang digandeng presiden – melainkan Luhut B. Pandjaitan yang terlihat bercengkerama dan berbareng dengan Presiden.

Ini dibilang menarik karena sebelumnya kita semua sering kali mendengar nama Pak Prabowo disebut sebagai pihak yang bakal mengurus proyek lumbung pangan. Bahkan saat dulu ada tarik ulur dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL), nama Pak Prabowo yang diunggulkan.

Pun sering kali lho Presiden menekankan bahwa tugas pembangunan proyek food estate akan di bawah tanggung jawab Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Alasannya sih urusan pertahanan tuh nggak cuma babagan perang dan lain-lain, melainkan juga harus bertanggung jawab soal ketahanan pangan Indonesia.

Namun, akhir-akhir ini kok kayaknya peran mengurus ketahanan pangan mulai bias deh – apalagi presiden sekarang lebih sering jalan bareng Pak Luhut, cuy.

Pendapat pun menggema antara apakah urusan food estate bakal diserahkan ke Pak Luhut atau masih dipegang Pak Prabowo. Kalau tetap dikendalikan Pak Prabowo, ya mungkin keberadaan Pak Luhut kemarin yang menemani Presiden tuh hanya sekadar jalan-jalan biasa.

Mungkin saja toh Presiden sedang butuh teman yang lebih pengalaman soal proyek beginian. Namun, andai kejadian kemarin tuh menandakan proyek food estate hendak diberikan kepada Pak Luhut, ceritanya kok mirip-mirip Moto GP nih? Ada pebalap yang menikung di belokan akhir sebelum finish, cuy.

Ngomong-ngomong, memang Pak Luhut jago lho soal politik ‘main belakang’ atau dalam Moto GP ‘menyalip dari tikungan’. Kita ingat betul dong dengan pendapat pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, yang bilang bahwa Pak Luhut adalah orang yang mengendalikan Istana.

Nah, jangan-jangan memang Pak Luhut sedang memperagakan strategi tersebut, cuy. Kalau benar yang mimin sangkakan, berarti bisa saja proyek pembangunan food estate nggak hanya babagan ketahanan pangan, melainkan juga bakal digunakan buat ladang menarik investasi sih.

Mimin jadi kasihan nih dengan Pak Prabowo. Secara, kayaknya pihak Kemenhan sudah kelihatan percaya diri banget bakal memegang kendali utama atas proyek berjangka panjang nan menggiurkan ini. Eh, tiba-tiba datang sosok Pak Luhut yang merupakan koordinator bidang investasi Indonesia. Bisa berubah deh rencana yang sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo dan jajarannya.

Makanya deh, Pak Prabowo, kalau belum mencapai finish semua hal pasti ada kemungkinan berubah. Apa Pak Prabowo nih perlu sekali-kali nonton balapan Moto GP ya, cuy. Hehe. (F46)

PinterPolitik.com

“Power resides where men believe it resides” – Lord Varys, Game of Thrones (2011-2019)

Kutipan di atas mungkin bukanlah hal yang asing bagi sebagian penggemar film dan seri abad pertengahan. Bagaimana tidak? Sebuah seri yang berjudul Game of Thrones (2011-2019) atau GoT ini merupakan salah satu seri yang paling populer pada zamannya.

Banyak hal yang bisa dipelajari dalam seri tersebut – mengingat perebutan dan pertarungan di dalamnya sangat kental dengan strategi dan politik. Salah satu hal yang bisa diilhami adalah kutipan di awal tulisan.

Dinamika kekuatan yang disebut Lord Varys tersebut bisa saja menjadi hal yang mendasari pertarungan politik antara antar-dinasti di GoT, yakni antara Lannister dan Stark. Persaingan antara dua keluarga besar ini akhirnya menyebar dan melibatkan keluarga dan kerajaan lain.

Kutipan Varys soal pertarungan politik semacam ini mungkin juga tengah terjadi di Amerika Serikat (AS). Bagaimana tidak? Kubu Joe Biden maupun kubu Donald Trump memiliki keyakinan bahwa kubu mereka masing-masing telah memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2020.

Bagaikan persaingan takhta antara Lannister dan Stark, Biden dan Trump menggunakan klaim yang berbeda untuk menduduki takhta kepresidenan AS. Bila Biden mengklaim dirinya menang berdasarkan penghitungan suara, Trump mengklaim bahwa Pilpres AS 2020 telah dicurangi.

Mirip juga dengan apa yang terjadi di GoT, aktor-aktor politik lain turut muncul di tengah situasi rumit Pilpres AS 2020. Kali ini, aktor ini mungkin adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kabarnya, Luhut bertemu dengan Presiden Trump di Ruang Oval Gedung Putih. Sang Menko Marves yang didampingi oleh Duta Besar Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi bertemu dengan Trump yang didampingi oleh Ivanka Trump dan Pemimpin Eksekutif (CEO) International Development Finance Corporation (IDFC) Adam Boehler.

Selain menemui Trump, rangkaian kunjungan Luhut ke AS ini juga dilakukan untuk bertemu Wakil Presiden AS Mike Pence dan seorang anggota National Security Advisor (NSA) Rober O’Brien. Kabarnya, pertemuan-pertemuan itu juga membicarakan perihal kerja sama Indonesia-AS di bidang perdagangan dan vaksin Covid-19.

Meski begitu, apapun yang terjadi di balik pintu-pintu Ruang Oval Gedung Putih ini menimbulkan perhatian dan pertanyaan dari masyarakat. Apalagi, keputusan Luhut untuk menemui Trump ini dilakukan di tengah-tengah transisi pemerintahan AS.

Mengapa Luhut akhirnya memutuskan untuk bertemu Trump di tengah situasi politik  yang belum stabil setelah Pilpres AS 2020 dihelat? Lantas, strategi politik apa yang tengah disiapkan oleh Luhut?

Pragmatisme Trump

Bukan tidak mungkin, kunjungan Luhut ke Trump ini dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan-kesepatakan ekonomi dan dagang yang penting untuk Indonesia. Pasalnya, bila aral tidak melintang, Biden akan mulai menjabat pada Januari 2021 mendatang.

Sebelum pertemuan ini terjadi, sejumlah kabar akan dikirimnya pejabat tinggi dan perwakilan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke AS mulai terdengar. Rencana itu disebut oleh mantan Wali Kota Solo tersebut sebagai langkah yang penting dengan adanya ambisi pemerintah Indonesia untuk membangun industri baterai litium yang besar.

Tim yang dikirim oleh Jokowi ini disebut-sebut akan bertemu dengan CEO Tesla, Elon Musk. Selain itu, sang presiden sendiri juga menyebutkan bahwa pejabat-pejabat yang dikirimkan ke AS juga akan mempromosikan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau omnibus law untuk mengundang investasi.

Bukan tidak mungkin, dengan adanya proses pergantian pemerintahan di AS, pemerintah Indonesia memanfaatkan pragmatisme yang dimiliki oleh Trump. Pragmatisme ini tentunya bisa menguntungkan Indonesia dalam beberapa hal.

John J. Mearsheimer dari University of Chicago dalam tulisannya yang berjudul Bound to Fail menjelaskan bahwa tatanan liberal AS yang selama ini dibangun bisa saja tidak lagi benar-benar diterapkan kembali. Apalagi, situasi geopolitik kini memunculkan penantang serius bagi AS, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Alhasil, AS akan bersedia untuk menurunkan idealismenya dan menjadi lebih pragmatis. Hal ini terlihat dari pemerintahan Trump yang memang tidak terlalu memedulikan rekam jejak demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) sebagai prasyarat kerja sama.

Ketika Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berkunjung ke AS, misalnya, pemerintahan Trump bersedia mencabut larangan masuk untuk Ketua Umum Gerindra tersebut. Padahal, sejumlah organisasi dan aktivis HAM keberatan dengan undangan pemerintah AS untuk Prabowo.

Selain itu, anggapan pragmatisme ini juga pernah disebutkan oleh Luhut. Dalam tulisannya di The Straits Times, sang Menko Marves menyebutkan bahwa pragmatisme Trump ini dapat menguntungkan Indonesia.

Ini pun bisa jadi sejalan dengan pragmatisme yang disebut-sebut dimiliki oleh pemerintahan Jokowi. Belum lagi, baik Jokowi maupun Luhut memiliki ambisi yang besar untuk perekonomian Indonesia – dengan mengundang sejumlah investasi asing untuk pembangunan.

Meski begitu, bila benar Jokowi dan Luhut memanfaatkan pragmatisme yang dimiliki Trump, mengapa baru sekarang? Pasalnya, bukan tidak mungkin presiden AS selanjutnya dapat menganulir kesepakatan apa pun yang dicapai oleh pemerintahan Jokowi dengan Trump.

Tiru Strategi Israel?

Boleh jadi, kunjungan Luhut ke AS dan pertemuannya dengan Trump merupakan manuver politik yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Pasalnya, di tengah situasi politik bipartisan AS yang tidak stabil, bukan tidak mungkin pemerintahan Jokowi perlu mengimbangkan hubungannya dengan dua kubu politik AS, yakni Partai Demokrat dan Partai Republik.

Strategi semacam ini sebenarnya telah lama dilakukan oleh grup pelobi dari Israel. Beberapa saat setelah Israel diakui kedaulatannya oleh Presiden AS Harry Truman pada tahun 1948, sebuah grup lobi Israel besar turut berdiri, yakni American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Kiprah AIPAC ini juga sempat dijelaskan oleh John Mearsheimer dalam sebuah buku berjudul The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy yang ditulisnya bersama Stephen M. Walt. Dalam buku itu, dijelaskan bahwa AIPAC memiliki pengaruh yang luas di banyak tingkat di pemerintahan AS.

Bahkan, saking besarnya pengaruh kelompok ini, Mearsheimer dan Walt menjelaskan bahwa pemerintah AS tetap memiliki tendensi untuk mendukung kebijakan-kebijakan luar negeri Israel – entah partai politik mana yang berkuasa di negara Paman Sam.

Apa yang dijelaskan oleh Mearsheimer dan Walt ini menjadi masuk akal. Pasalnya, AIPAC disebut memiliki posisi dan relasi politik yang bipartisan – yakni memiliki kecenderungan politik yang seimbang antara Partai Republik dan Partai Demokrat AS.

Bukan tidak mungkin, Luhut menggunakan strategi serupa melalui pertemuannya dengan Trump. Bisa jadi, dengan proses transisi pemerintahan AS ke Biden, pemerintahan Jokowi ingin Indonesia tetap memiliki hubungan yang baik dengan Trump dan Partai Republik.

Manuver balancing (pengimbangan) ini terlihat dari bagaimana Luhut juga bertemu dengan tokoh-tokoh politik dari dua partai tersebut. Selain Trump, sang Menko Marves juga bertemu dengan O’Brien dari NSA yang dinilai telah mengakui kemenangan Biden.

Belum lagi, Trump disebut-sebut tengah menyiapkan sejumlah taktik dan strategi untuk mendelegitimiasi Pilpres AS 2020. Dalam arti lain, Trump dan Partai Republik akan menyiapkan sejumlah end game – seperti peradilan Georgia dan Mahkamah Agung AS.

Bukan tidak mungkin, politik balancing yang dijalankan oleh Luhut ini penting bagi pemerintahan Jokowi ke depannya. Hingga kini, Partai Republik pun juga masih memegang mayoritas Senat AS.

Meski mungkin, gambaran kemungkinan di atas belum tentu benar adanya. Kekuatan politik Trump sendiri dapat berubah secara tiba-tiba di tengah-tengah situasi yang tidak pasti – mengingat sejumlah kasus hukum dan pajak menghantuinya. Mari kita nantikan saja kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

Gengs, nggak ada orang yang pengen rumah tangganya ambruk. Bahkan meski anggota keluarga seatap itu berbeda pendapat sekalipun, tetap saja mereka semua melontarkan pendapat itu ya semata demi ‘kebaikan bersama’.

Sayangnya, memang kepala manusia dalam merumuskan gagasan kan beda-beda, cuy, sehingga apa yang dianggap baik oleh satu pihak belum tentu baik bagi pihak lain. Nah, bagaimana caranya agar apa yang baik itu bisa diterima oleh banyak anggota lain meski mungkin ada satu atau dua yang masih berbeda?

Barangkali, dari film Avengers yang mempertemukan Thanos vis–a–vis pasukannya Captain America dan Iron Man menegaskan bahwa pertimbangan ‘yang baik’ itu tetap harus merujuk pada kemanfaatan global.

Ya, kalau spektrumnya negara berarti cukup kemanfaatan nasional. Kita kan nggak bisa bilang bahwa gagasannya Thanos itu buruk lho, sebab memang orientasinya ingin membuat ekuilibrium atau keseimbangan tatanan dunia yang sudah penuh sesak.

Hanya saja cara yang ia tempuh tuh salah. Sementara itu, Avengers juga punya niat baik untuk menjaga keselamatan penduduk dunia lewat cara yang benar. Artinya, ini hanyalah soal ‘cara’.

Hal yang sama juga terlihat saat Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerindra Andre Rosiade membombardir para pihak pengelola smelter milik Tiongkok di Indonesia – mulai yang bercokol di Morowali sampai Konawe.

Kata Bang Andre, justru perusahaan smelter yang dari Tiongkok tersebut membuat harga jual nikel menjadi murah sehingga jelas merugikan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam. Bahkan, Andre menilai bahwa pemerintah seakan memfasilitasi Tiongkok bisa memperoleh harga murah untuk pembelian nikel.

Asumsi ini juga sejalan dengan pendapat ekonom Faisal Basri mengenai keberadaan perusahaan Tiongkok tersebut membuat nikel kita nggak bisa ekspor lho. Tentu saja, kalau kita cermat dan merunutkan komentarnya Bang Andre ini, ada tuh sosok politisi nasional yang kesindir.

Siapa lagi kalau bukan Pak Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan yang kerap membela Tiongkok sebagai negara yang sangat perlu diajak kerja sama oleh Indonesia.

Pak Luhut sih keukeuh bahwa alasan-alasan seperti Tiongkok memegang pergerakan ekonomi dunia merupakan dorongan utama kenapa Indonesia mesti belajar dan bahkan merangkul Tiongkok.

Menurut mimin sih, keduanya ingin membawa kebaikan untuk Indonesia, tetapi memang jalan dan caranya yang berbeda. Coba dipikir aja. Sampai Bung Andre bilang begitu kan berarti ada yang nggak beres dalam aspek controlling kan, cuy.

Lagian mimin juga nggak mempermasalahkan kok kalau Pak Luhut mendekati Tiongkok, secara kan politik kita bebas dan aktif. Ya, kendatipun kadang karena terlalu mesra jadi alpa sama khilaf yang ditimbulkannya. Upps. (F46)

PinterPolitik.com

“Cross yo sun just like a dragon. The Japanese know what’s happening” – Ab-Soul, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus Corona (SARS-Cov-2) bisa dibilang telah merugikan banyak orang. Bagaimana tidak? Di saat jumlah kasus positif yang terus meningkat, banyak orang juga turut mulai kehilangan sanak keluarganya akibat penyakit menular ini.

Tidak sedikit dari mereka harus menahan tangis tanpa mengucapkan sepatah dua kata saat berpisah dengan keluarga mereka yang gugur melawan Covid-19 – baik pasien maupun tenaga kesehatan. Semua serasa datang secara tiba-tiba tanpa mampu diantisipasi atau dideteksi terlebih dahulu.

Di saat banyak nyawa yang melayang, situasi kehidupan ekonomi juga terus membuat banyak masyarakat Indonesia semakin sesak. Tidak sedikit juga dari kita harus menguatkan rasa sabar akibat hilangnya pekerjaan dan berkurangnya pendapatan.

Harapan akan uluran tangan dari pemerintah juga tampaknya tidak mampu menyelesaikan semua persoalan yang diakibatkan oleh pandemi ini. Bantuan sosial (bansos) yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah harus menghadapi sejumlah hambatan seperti terbatasnya data kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Tidak hanya untuk masyarakat kecil, sebagian pengusaha dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga harus bertahan agar operasi bisnisnya tetap berjalan. Lagi-lagi, insentif dan stimulus untuk mereka yang berharap tetap memperkerjakan karyawannya juga harus terhambat oleh sejumlah hal.

Namun, di tengah polemik tersebut, drama demi drama malah ditunjukkan oleh para pejabat pemerintahan – mulai dari aksi marah Presiden Jokowi hingga tangis dan sujud Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Di saat sensitif seperti ini, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita akhirnya mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar pajak industri otomotif dapat memperoleh relaksasi hingga nol persen. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun merespons bahwa usul tersebut akan dikaji lebih lanjut.

Usulan itu tentu menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, industri otomotif juga tidak akan bisa hidup kembali seperti sebelum pandemi meski relaksasi berlaku. Pasalnya, sulitnya ekonomi di masyarakat akan membuat mereka lebih memilih memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu daripada membeli mobil.

Bila benar ekonomi kini lebih cenderung berbasis pada kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar, mengapa Menperin lantas mengusulkan relaksasi pajak tersebut? Apa mungkin terdapat landasan yang berpusar pada dinamika politik di baliknya?

Politik Otomotif ala Jepang

Boleh jadi, usulan dari Agus Gumiwang tersebut menguntungkan sejumlah pihak. Pasalnya, industri otomotif di Indonesia 90 persen lebih didominasi oleh salah satu negara produsen, yakni Jepang.

Pada tahun 2018, misalnya, Jepang mendominasi sekitar 97,53 persen pasar otomotif di Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Katadata, pangsa pasar ini jauh lebih besar dibandingkan merek-merek otomotif asal negara lain, seperti Tiongkok (1,61 persen), Eropa (0,41 persen), Amerika Serikat (AS) (0,22 persen), dan lain-lain (0,22 persen).

Dominasi pasar otomotif ini juga bukan tidak mungkin berhubungan dengan penguasaan teknologi. Pasalnya, berdasarkan analisis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), terdapat sejumlah alasan mengapa otomotif Jepang mendominasi, seperti pemeliharaan dan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien.

Hal yang serupa juga diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu. Bahkan, Luhut menganggap bahwa teknologi mobil Indonesia dijajah oleh Jepang.

Apa yang diklaim oleh Luhut bisa jadi benar. Pasalnya, penguasaan teknologi ini telah terjadi sejak lama. Bahkan, ini bisa juga menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia belum juga memiliki produk mobilnya sendiri.

Christopher H. Dale dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s National Car Projected menjelaskan bahwa Jepang mengambil sejumlah peran untuk mencegah berlanjutnya proyek mobil nasional yang dijalankan oleh pemerintahan Soeharto melalui kerja sama antara Timor Putra Nasional (TPN) dan Kia.

Kala itu, TPN memilih untuk bekerja sama dengan Kia karena kesediaan perusahaan asal Korea Selatan tersebut untuk melakukan transfer pengetahuan dan transfer teknologi pada Indonesia. Keputusan Kia ini berbeda dengan Jepang yang dianggap lebih memilih untuk menyimpan teknologinya untuk negaranya sendiri karena tidak bersedia untuk melakukan transfer teknologi.

Bahkan, Jepang bersama sejumlah negara lain berupaya untuk melaporkan proyek Timor tersebut ke World Trade Organization (WTO). Laporan tersebut bisa saja berujung pada kemelut proses penyelesaian sengketa di organisasi internasional tersebut.

Dominasi teknologi otomotif oleh Jepang semacam inilah yang akhirnya disebut-sebut menimbulkan perdebatan politik di pemerintahan Jokowi. Pasalnya, Luhut kini dikabarkan tengah mendorong pembangunan industri mobil listrik di Indonesia – dengan menggandeng sejumlah investor nikel dari negara-negara lain seperti Tiongkok dan AS.

Bila memang benar Jepang menjalankan politik otomotif di Indonesia, pertanyaan lanjutan pun timbul. Apakah ada dinamika politik tertentu yang mendasari usulan pajak nol persen? Lantas, apakah dinamika tersebut berkaitan juga dengan persaingan antarnegara di baliknya?

Meraba Proxy Jepang

Bukan tidak mungkin, apa yang diusulkan oleh Menperin dapat menguntungkan Jepang. Pasalnya, dengan dominasinya yang besar, Indonesia menjadi pasar yang perlu dipertahankan oleh negara tersebut.

Belum lagi, Agus Gumiwang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Jepang. Hal ini terlihat dari bagaimana Menperin pernah memiliki pengalaman yang erat terkait relasinya dengan negara tersebut.

Menperin tercatat pernah menjadi anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia-Jepang. Tidak hanya itu, Agus Gumiwang juga pernah menjadi wakil ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ).

Agus Gumiwang juga memiliki kedekatan secara keluarga dengan Jepang. Ayahnya yang pernah menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS (1993-1998) pada era Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita, merupakan penasihat bagi Japan International Cooperation Agency (JICA).

Tidak hanya Agus Gumiwang, sejumlah menteri lain disebut-sebut juga memiliki pengalaman yang dekat dengan Jepang. Beberapa di antaranya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Lantas, bila para menteri ini pernah memiliki kedekatan dengan Jepang, apakah mungkin mereka dapat memengaruhi jalannya pemerintahan Jokowi?

Mungkin, secara langsung, Jepang tidak akan dapat memengaruhi dalam hal kebijakan. Namun, melalui nama-nama tersebut, bukan tidak mungkin negara tersebut dapat memperoleh pengaruh politik terhadap pemerintahan Jokowi.

Damien D. Cheong, Stephanie Neubronner, dan Kumar Ramakrishna dalam tulisan mereka yang berjudul Foreign Interference in Domestic Politics menjelaskan bahwa campur tangan asing bisa saja memengaruhi dinamika politik domestik. Campur tangan asing ini bisa saja dilakukan dengan mempererat hubungan dengan politisi lokal.

Selain itu, asumsi serupa juga dijelaskan oleh Assaf Moghadam and Michel Wyss dalam tulisan mereka yang berjudul The Political Power of Proxies. Meski lebih berfokus pada isu keamanan, Moghadam dan Wyss menyebutkan bahwa negara lain dapat memiliki proxy – atau political ancillaries (penyokong politis) – di tingkat domestik dengan menggandeng sejumlah aktor sub-negara.

Menariknya, Jepang bisa jadi bukan satu-satunya negara yang memiliki proxy di pemerintahan Jokowi. Luhut, misalnya, kerap dianggap memiliki kedekatan dengan Tiongkok.

Bukan tidak mungkin, usul pajak nol persen dan upaya untuk mendorong industri mobil listrik merupakan laga antara dua negara yang memang kerap bersaing tersebut. Selain itu, Jokowi sendiri disebut ingin mengimbangi dominasi Jepang – baik secara politik maupun ekonomi – dengan menggandeng Tiongkok.

Asumsi ini dijelaskan oleh René L. Pattiradjawane dalam tulisannya yang berjudul The Indonesian Perspective Toward Rising China. Menurut Pattiradjawane, Jokowi ingin mengimbangkan dua kekuatan tersebut untuk menciptakan stabilitas guna menjaga pembangunan nasional Indonesia.

Bahkan, pemerintahan Jokowi baru-baru ini juga mengajak Jepang untuk menggabungkan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan proyek Jakarta-Bandung yang dikelola oleh badan hasil kerja sama Indonesia-Tiongkok. Bukan tidak mungkin, ini adalah upaya pemerintah untuk mengimbangkan dua kekuatan tersebut.

Namun, bagaimana pun juga, gambaran kemungkinan di atas belum tentu benar adanya. Mungkin, memang hanya beberapa pihak yang benar-benar tahu bagaimana perimbangan kekuatan ini berjalan.

Bisa jadi, seperti kutipan lirik rapper Ab-Soul di awal tulisan, para aktor politik Jepang bisa saja mengetahui sesuatu – entah sesuatu tersebut berkaitan dengan geopolitik atau tidak. Mari kita nantikan saja kelanjutan laga dua negara besar Asia ini. (A43)

PinterPolitik.com

“Crashed the McLaren, bought me a Tesla” – Tyler, the Creator, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Bagi para penggemar film kartun, franchise film produksi Pixar yang bernama Cars pasti bukanlah hal yang asing lagi. Pasalnya, franchise film ini sempat menjadi favorit bagi banyak anak-anak – terutama bagi mereka yang menyukai mobil dan dunia balap.

Film mengisahkan Lightning McQueen yang hidup di dunia dengan kendaraan-kendaraan – seperti mobil, truk, pesawat, dan sebagainya – yang hidup dan dapat berbicara. Bila dunia tersebut diisi oleh mobil-mobil, tentu olahraga yang menjadi kegemaran masyarakat umum adalah balap mobil.

McQueen sendiri adalah pembalap top yang berkompetisi di Piala Piston. Namun, layaknya manusia, pembalap yang identik dengan warna merah dan senyumnya itu juga menghadapi berbagai tantangan dan persoalan.

Dalam perjuangannya, McQueen bertemu dengan berbagai kendaraan lainnya. Uniknya, kendaraan-kendaraan yang ada dalam film ini disebut-sebut mendapatkan inspirasi dari mobil dan kendaraan yang ada di dunia nyata.

Salah satu model atau jenis mobil yang disebut-sebut pernah muncul di Cars 3 (2017) adalah Tesla Model S. Bahkan, kemunculan mobil ini menjadi bahan diskusi di media sosial dan internet.

Meski tidak benar-benar diakui, banyak pengguna internet menganggap bahwa mobil itu terinspirasi dari salah satu jenis mobil sedan listrik Tesla. Gambaran ini terlihat dari bagaimana bentuk body dan lampu mobil dianggap identik.

Mungkin, pembuat dan animator film tersebut terinspirasi dengan Tesla. Bagaimana tidak? Perusahaan mobil asal Amerika Serikat (AS) tersebut memang menjadi salah satu perusahaan terdepan dalam menjual mobil bertenaga listrik di pasaran.

Inspirasi dan ketertarikan terhadap Tesla ini sepertinya tidak hanya ditunjukkan dalam film Cars 3 (2017). Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan kabar bahwa Tesla akan berinvestasi di Indonesia.

Kabarnya, perusahaan asal AS itu akan berinvestasi dalam membuat pabrik yang memproduksi baterai litium yang biasa digunakan dalam mobil listriknya. Minat yang ditunjukkan oleh Tesla ini juga sejalan dengan upaya Luhut akhir-akhir ini yang mendorong penguatan industri mobil listrik di Indonesia.

Bila klaim Luhut tersebut benar, tentu terdapat pertanyaan yang akan muncul kemudian. Apa keuntungan Indonesia bila investasi Tesla tersebut terwujud? Lantas, mengapa Luhut tampak ingin menggandeng perusahaan yang dipimpin Elon Musk tersebut?

Mimpi Luhut?

Boleh jadi, alasan Luhut untuk menggandeng Tesla ini berlandaskan pada motivasinya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Pasalnya, Menko Marves tersebut pernah menyebutkan bahwa beliau ingin meningkatkan sejumlah industri di Indonesia – termasuk industri baterai litium dan mobil listrik.

Keinginan ini pernah diungkapkan oleh John McBeth dalam tulisannya di Asia Times. Dalam tulisan tersebut, disebutkan sejumlah upaya Luhut untuk mewujudkan mimpinya akan Indonesia yang lebih maju.

Beberapa di antaranya adalah untuk menarik investasi guna memproses nikel mentah (smelter). Selain infrastruktur tersebut, Luhut juga berusaha mendapatkan investasi yang memproduksi baterai litium – yakni LG Chemical.

Kehadiran industri smelter dan baterai litium ini juga sejalan dengan mimpi Luhut yang disebut-sebut menginginkan terbangunnya industri kendaraan listrik di Indonesia. Menko Marves itu berusaha diwujudkan melalui investasi senilai USD 1,5 miliar (sekitar Rp 22,26 triliun) dari perusahaan mobil asal Korea Selatan yang bernama Hyundai.

Bukan tidak mungkin, kehadiran Tesla menjadi salah satu kunci Luhut untuk mewujudkan mimpi mobil listrik tersebut. Pasalnya, perusahaan asal AS tersebut juga menggunakan teknologi baterai litium (Li-On) yang menggunakan nikel salah satu komponennya.

Bahkan, pemimpin eksekutif (CEO) Musk kabarnya ingin meningkatkan produksi mobil listrik dari perusahaan yang dipimpinnya. Maka dari itu, Tesla membutuhkan suplai nikel yang lebih banyak.

Selain Indonesia, Tesla juga dilaporkan tengah bernegosiasi untuk bekerja sama dengan Kanada. Musk juga dikabarkan mengumumkan penawaran kontrak bagi siapa saja yang mampu menyediakan suplai nikel berkelanjutan.

Bisa jadi, kebutuhan Tesla akan nikel ini dapat menjadi kesempatan bagi Luhut dan pemerintah Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia – khususnya di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Konawe, Sulawesi Tenggara.

Indonesia sendiri merupakan pengekspor nikel terbesar di dunia – disusul oleh Filipina, Kaledonia Baru, Finlandia, dan Australia. Persentase perdagangan nikel dari Indonesia di dunia pada tahun 2018 juga mencapai hingga 23,7 persen.

Bisa jadi, sumber mineral satu ini dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Korelasi sumber alam dan pertumbuhan ekonomi ini pernah dijelaskan oleh Musa Jega Ibrahim dari Islamic Development Bank dalam tulisannya yang berjudul Emerging Issues in Economics and Development.

Dalam buku tersebut, Ibrahim menyebutkan bahwa sumber alam (natural resources) – seperti nikel – dapat menjadi input bagi proses produksi yang memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan mentransformasi sumber alam menjadi barang dan jasa, sumbangsih ekonomi pada masyarakat dapat tercipta.

Boleh jadi, inilah alasan mengapa Luhut ingin menggandeng Tesla untuk memproses nikel menjadi baterai litium yang dibutuhkan mobil listrik. Di sisi lain, mobil listrik dapat mengurangi ketergantungan sebuah negara terhadap energi fosil yang dianggap tidak ramah lingkungan.

Meski masuknya Tesla ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi Indonesia, pertanyaan lanjutan pun muncul. Mengapa Luhut ingin mendorong industri mobil listrik? Apakah ada alasan ekonomi politik di baliknya?

Upaya Balancing?

Mungkin, keinginan Luhut untuk mendorong industri baterai litium dan mobil listrik di Indonesia dengan menggandeng Tesla ini berhubungan dengan tujuan politik dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, pemerintah sendiri tampak ingin melepaskan diri dari belenggu pengaruh politik negara tertentu.

Salah satu negara tersebut bisa saja adalah Jepang. Hal ini terlihat dari bagaimana sejumlah elemen industri otomotif asal negara tersebut menunjukkan ketidaksetujuan mereka pada gagasan yang tengah didorong Luhut.

Ketidaksepakatan Jepang ini sempat diungkapkan oleh sang Menko Marves beberapa waktu lalu. Bahkan, Luhut menyebutkan bahwa Jepang menuduh dirinya sebagai figur di pemerintahan yang pro terhadap bisnis Tiongkok.

Tudingan Jepang tersebut bisa jadi benar. Pasalnya, sejumlah kompleks smelter yang ada di Morowali dan Konawe merupakan hasil investasi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang bernilai USD 11 miliar (atau sekitar Rp 163,32 triliun).

Namun, terlepas dari klaim Jepang tersebut, pemerintah Indonesia dalam sejarahnya sebenarnya memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari pengaruh Jepang yang sangat luas di Indonesia.

Pemerintahan Jokowi, misalnya, menurut René L. Pattiradjawane dalam tulisannya yang berjudul The Indonesian Perspective Toward Rising China, berupaya untuk mengimbangi kekuatan Jepang – baik secara politik maupun ekonomi. Secara ekonomi, upaya pengimbangan ini dilakukan dengan mengundang Tiongkok sebagai sumber finansial dan investasi bagi Indonesia.

Di sisi lain, Pattiradjawane juga menyebutkan kekuatan pengimbang lain yang datang dari AS. Maka dari itu, secara tidak langsung, Jokowi berusaha mengimbangkan interdepensi pengaruh di antara tiga negara besar dalam ekonomi, politik, dan perdagangan.

Upaya pengimbangan terhadap Jepang di dunia industri otomotif ini sebenarnya juga tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Di era Orde Baru, pemerintahan Soeharto juga melakukan upaya serupa dengan melangsungkan proyek mobil nasional melalui Timor Putra Nasional (TPN) yang dimiliki oleh Hutomo Mandala Putra – atau Tommy Soeharto.

Proyek ini menggandeng salah satu perusahaan mobil asal Korea Selatan yang bernama Kia. Meski begitu, proyek ini tidak mampu bertahan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah tekanan dari sejumlah negara.

Christopher D. Hale dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s National Car Project Revisited menjelaskan bahwa kerja sama TPN-Kia ini sebenarnya menguntungkan bagi Indonesia. Pasalnya, Kia sepakat untuk menjalankan kerja sama yang disertai dengan upaya transfer teknologi.

Kesediaan Kia untuk melakukan transfer pengetahuan ini sangat berbeda dengan bisnis-bisnis otomotif asal Jepang. Berbeda dengan Korea Selatan, sebagian besar pemain bisnis otomitif Jepang tidak bersedia untuk menyalurkan pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya.

Selain itu, penolakan juga datang dari sejumlah negara dan menganggap pemerintahan Soeharto menjalankan proteksionisme. Jepang, AS, dan Uni Eropa mengajukan tuntutan atas keputusan Indonesia kepada World Trade Organization (WTO).

Berkaca dari penjelasan di atas, bukan tidak mungkin Luhut ingin Tesla membantu upaya pemerintah untuk mengimbangi pengaruh Jepang – khususnya di industri otomotif. Mungkin, dengan kehadiran Tesla, industri mobil listrik juga dapat meningkat di Indonesia dan mengalihkan dominasi pasar otomotif dari tangan Jepang.

Meski begitu, gambaran kemungkinan di atas belum tentu benar terjadi. Pasalnya, Tesla sendiri belum memberikan kepastian akan investasi tersebut. Selain itu, Musk juga menekankan akan pentingnya produksi nikel ramah lingkungan – sesuatu yang sulit dicapai oleh Indonesia. (A43)

PinterPolitik.com

Bagi para penggemar film dan produk budaya lainnya yang bertemakan abad pertengahan, film yang berjudul Macbeth (2015) mungkin bukanlah hal yang asing. Film itu juga mendapat respons yang positif dari sejumlah kritikus film.

Film yang dibintangi oleh Michael Fassbender tersebut mengisahkan perjalanan Macbeth menuju kursi tertinggi sebagai Raja Skotlandia. Dalam perjalanannya, Macbeth harus melalui berbagai tantangan, baik tantangan yang positif maupun yang negatif.

Namun, layaknya dunia politik pada umumnya, Macbeth harus menghadapi sejumlah perlawanan. Bahkan, perlawanan tersebut datang dari mereka yang sebelumnya merupakan rekan bangsawannya.

Tantangan ini datang dari Thane of Fife yang bernama Macduff. Macduff ini setidaknya melihat bahwa pengangkatan Macbeth sebagai raja setelah kematian Duncan memiliki legitimasi yang lemah.

Meski begitu, pemerintahan Macbeth tetap kuat. Perseteruan di antara keduanya tetap eksis hingga Macduff harus mencari suaka ke Inggris.

Terlepas dari siapa yang menang dalam film tersebut, perseteruan antara pemerintah pusat (raja) dan pemimpin daerah (thane) semacam ini mungkin juga tengah terjadi di Indonesia. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total.

Keputusan ini diambil karena Anies menilai Jakarta berada dalam situasi gawat dalam menangani Covid-19. Bahkan, fasilitas kesehatan yang tersedia disebut-sebut akan kewalahan.

Meski begitu, para menteri di Kabinet Indonesia Maju menilai bahwa keputusan Anies tidak berdampak baik pada laju ekonomi yang mulai tengah bangkit dari PSBB sebelumnya.

Asumsi yang kurang lebih sama juga diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut mantan Wali Kota Solo tersebut, pembatasan berskala lokal bisa jadi lebih tepat dibandingkan menutup total seluruh aktivitas ekonomi dalam suatu daerah.

Meski tidak terlihat menyindir secara langsung, sikap ini dinilai oleh beberapa pihak sebagai ketidaksetujuan Jokowi terhadap keputusan yang diambil oleh Anies.

Bahkan, setelah pengumuman PSBB oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut, mantan Wali Kota Solo tersebut menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk bekerja bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo untuk menekan angka penularan Covid-19 di sembilan provinsi, termasuk DKI Jakarta.

Tentunya, penunjukan Jokowi terhadap Luhut ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Beberapa malah menilai bahwa ini adalah upaya agar Menko Marves dapat memantau kebijakan Anies.

Bila memang benar begitu, mengapa Jokowi memutuskan untuk menunjuk Luhut? Lantas, apa alasan di balik penunjukan Menko Marves dalam penanganan Covid-19 di sembilan provinsi tersebut?

“Pusaka” bagi Jokowi?

Penunjukan Luhut sebagai sosok yang akan mengawasi penanganan pandemi Covid-19 di sembilan provinsi – yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua – bisa jadi menandakan upaya Jokowi untuk kembali menyatakan kekuatannya. Apalagi, penerapan PSBB Total oleh Anies dianggap tidak sejalan dengan keinginan pemerintah pusat.

Sembilan provinsi tersebut sebenarnya juga penting bagi pemerintahan Jokowi. Pasalnya, daerah-daerah tersebut merupakan provinsi dengan kontribusi ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia.

Luhut sendiri merupakan sosok yang memang selalu dekat dengan Jokowi. Bahkan, Menko Marves tersebut diangkat kembali untuk masuk Kabinet Indonesia Maju meskipun banyak narasi negatif menghantui citra Luhut.

Beberapa pihak menilai bahwa posisi Luhut memang penting bagi Jokowi. Sejak periode pertama, mantan Wali Kota Solo tersebut juga disebut telah kenal dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura tersebut sejak menjalin relasi bisnis di industri furnitur.

Tidak hanya ikatan personal, Luhut disebut mampu menjalin relasi dengan pemerintah dan investor dari negara-negara lain. Bisa jadi, kemampuan Menko Marves ini menjadi kunci pemerintahan Jokowi yang berfokus pada pembangunan dan peningkatan ekonomi.

Luhut juga dianggap memiliki pengaruh politik. Sebagai politikus senior Golkar, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut disebut oleh Kanupriya Kapoor sebagai tameng Jokowi dalam menghalau kekuatan politik lain, seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Bukan tidak mungkin, dengan berbagai kapabilitas yang dimiliki oleh Luhut, Jokowi memang membutuhkannya. Apalagi, mantan Wali Kota Solo tersebut sering dianggap menerapkan gaya politik ala Jawa.

Asumsi ini bisa jadi sejalan dengan penjelasan konsep kekuatan ala Jawa dari Benedict Richard O’Gorman Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power. Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa raja-raja Jawa selalu mengumpulkan pusaka dan orang-orang yang memiliki kekuatan.

Pusaka dan orang-orang berkekuatan disebut ditempatkan di sekitar istana raja. Hal ini dianggap mampu memusatkan kekuatan pada sang raja.

Mungkin, pemusatan kekuatan seperti ini dapat dipahami dari bagaimana raja-raja Majapahit sangat mengandalkan kekuatan Mahapatih Gajah Mada. Raja Hayam Wuruk, misalnya, menjadi salah satu raja Majapahit yang jaya akibat upaya Gajah Mada yang mampu memusatkan kekuatan Nusantara pada Majapahit.

Bukan tidak mungkin, layaknya Gajah Mada, Luhut dianggap mampu menjadi jembatan Jokowi dalam memusatkan kekuatan dari kutub-kutub politik lain. Ini bisa saja menjadi alasan sang presiden untuk menunjuk Luhut agar berperan dalam penanganan Covid-19 di sembilan provinsi tersebut.

Namun, kehadiran Luhut setelah kebijakan PSBB Total Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini tentu menyisakan pertanyaan. Apakah mungkin keputusan Jokowi tersebut ialah reaksi atas kebijakan Anies? Lantas, apakah ini masih berkaitan dengan budaya politik ala Jawa?

Mandala ala Jokowi?

Apa yang dilakukan Anies di Jakarta bisa jadi dipersepsikan sebagai pemerintah pusat. Mengacu pada budaya politik ala Jawa, kebijakan yang tidak sejalan ini bisa saja dinilai sebagai upaya pemusatan kekuatan yang berbeda.

Pasalnya, hubungan antarkerajaan di Jawa dan Asia Tenggara pada umumnya didasarkan pada konsep Mandala. Konsep Mandala ini menempatkan satu wilayah (semacam ibu kota) sebagai pusat dari Mandala tersebut – yang disertai dengan entitas-entitas politik lainnya.

Pandu Utama Manggala dari Australian National University (ANU) dalam tulisannya yang berjudul The Mandala Culture of Anarchy menjelaskan bahwa penguasaan penuh pada pusat Mandala akan mencapai situasi yang disebut sebagai Cakrawartin – dapat diartikan sebagai kaisar seluruh alam (universal emperor).

Nilai Mandala untuk mencapai Cakrawartin inilah yang ingin dicapai oleh Gajah Mada melalui Sumpah Palapa-nya dengan menyatukan entitas-entitas politik lain di Nusantara. Menurut Manggala, pemusatan kekuatan menuju Cakrawartin ini membutuhkan sosok pusat yang karismatik.

Bukan tidak mungkin, Jokowi berusaha menempatkan Luhut hingga berperan seperti Gajah Mada yang membantu pemusatan kekuatan bagi raja dan ratu Majapahit. Dengan begitu, Mandala yang terpusat pada pemerintah pusat dapat terbangun.

Konsep Mandala yang dijelaskan oleh Manggala ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Anderson dalam bukunya. Setidaknya, konsepsi soal hubungan pusat dan daerah seperti ini dapat menunjukkan sehat atau tidaknya alam (realm) yang dikuasai oleh raja Jawa tersebut.

Bisa jadi, melalui Luhut, Jokowi berusaha menjaga Mandala yang selama ini terpusat pada pemerintahannya. Dengan adanya kebijakan Anies yang dinilai tidak sejalan, bukan tidak mungkin pemerintahan Jokowi merasa alam yang dikuasainya menjadi tidak stabil.

Namun, tentu saja, gambaran politik yang didasarkan pada pola politik tradisional ala Jawa ini belum tentu sepenuhnya diaplikasikan oleh Jokowi. Lagi pula, hubungan kekuatan pusat dan daerah di Indonesia modern belum tentu serupa dengan konsep Mandala di era Majapahit.

Belum lagi, Provinsi DKI Jakarta adalah pemerintah daerah yang diberi kekhususan tertentu. Dalam Undang-Undang (UU) No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan pemerintah daerah di Jakarta didasarkan pada asas dekonsentrasi dengan penyaluran sejumlah wewenang.

Selain itu, berbeda dengan pemimpin Jawa di era kerajaan, Jokowi tidak mendapatkan kekuatan (atau legitimasi) dengan didasarkan pada garis keturunan dinasti – melainkan berdasarkan proses pemilihan yang demokratis. Dalam hal ini, pola kekuatan penguasa yang dimiliki Jokowi dan raja Jawa bisa jadi berbeda.

Terlepas dari itu, Jokowi memang sering kali dianggap mengandalkan Luhut dalam banyak kesempatan. Bukan tidak mungkin, penunjukan Menko Marves dalam penanganan pandemi ini juga didasari pada persoalan tertentu – entah apa yang diinginkan oleh Jokowi. Mari kita nantikan saja kelanjutannya. (A43)