#jokowi #luhut #walikotasolo #luhutbinsarpandjaitan #jokowidodo #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Harapan investasi besar dari pebisnis Elon Musk tampak begitu tinggi saat disambut dan dijamu oleh pejabat sekaliber Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hingga beberapa pejabat terpilih lain. Akan tetapi, sambutan semacam itu agaknya belum akan membuat CEO SpaceX hingga Tesla itu menanamkan investasi lebih di Indonesia. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Setelah kedatangan CEO Apple Tim Cook dan CEO Microsoft Satya Nadella “dirayu” Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menanamkan investasinya, kali ini Indonesia kembali kedatangan sosok yang dinantikan.

Kini, Menko Marves Luhur Binsar Pandjaitan menjadi pejabat pertama yang menyambut CEO SpaceX, Tesla, hingga X, Elon Musk pada hari Minggu 19 Mei 2024 di Bali. Pada April 2022 lalu, Luhut pula yang memimpin delegasi Indonesia bertemu Elon Musk di tempat manufaktur Tesla di Texas, Amerika Serikat (AS).

Pada edisi kali ini, kedatangan Musk dalam rangka menghadiri World Water Forum ke-10 serta peluncuran Starlink (layanan internet) bersama Presiden Jokowi di salah satu Puskesmas di Denpasar.

Namun, investasi Musk di Indonesia masih “tipis-tipis” jika dibandingkan dengan potensi besar di bidang lain seperti, misalnya, yang terkait kendaraan listrik dan baterainya.

Belum termasuk untuk menyokong IKN Nusantara dengan berbagai platform perusahaan teknologi turunan di bawah komando Musk.

Akan tetapi, sambutan dan ekspektasi itu kiranya belum cukup untuk membuat Musk menanamkan investasinya secara maksimal di Indonesia. Mengapa demikian?

Frontman Illusion Landa Luhut-Jokowi?

Agaknya terdapat political miscomprehension atau kesalahpahaman tertentu mengenai euforia dan ekspektasi terhadap seseorang yang terlihat berpengaruh padahal sebenarnya tidak berpengaruh karena ada beberapa “sosok berpengaruh” tak kasat mata lain di belakang mereka. Dalam hal ini, case Musk di Indonesia.

Hal itu dapat dipahami melalui lensa frontman illusion, yakni sebuah konsep yang dapat diterapkan untuk memahami political miscomprehension seputar tokoh berpengaruh seperti Elon Musk.

Pada dasarnya, konsep tersebut menggabungkan unsur-unsur psikologi politik, studi media, dan pengaruh ekonomi untuk menjelaskan bagaimana persepsi publik, politisi, maupun para pejabat pemerintah sering kali dikaburkan oleh tokoh-tokoh yang tampak memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan.

Padahal, kekuasaan decision maker atau pengambilan keputusan yang sebenarnya terletak pada entitas yang kurang terlihat. Pada kenyataannya pula, ekspektasi itu kerap mengabaikan jejaring kompleks yang terdiri dari para pemangku kepentingan, investor lain, dan pendukung keuangan yang mempunyai pengaruh besar atas keputusan dan arahan perusahaan mereka.

Hal ini menciptakan ilusi bahwa kekuasaan yang dirasakan sosok tertentu tidak sebanding dengan otonomi pengambilan keputusan mereka yang sebenarnya.

Terdapat tiga elemen kunci yang kiranya memengaruhi ilusi tersebut. Pertama, euforia masyarakat dan pemerintah terhadap tokoh-tokoh berpengaruh dapat menyebabkan mereka melebih-lebihkan pengaruh individu.

Dalam hal ini, para pejabat di Indonesia mungkin memuji potensi investasi Musk karena reputasinya dan konstruksi kolektif kepadanya sebagai inovator dan pengusaha terkemuka.

Kedua, terkait amplifikasi media, yang mana dalam hal ini sering kali memperkuat kepribadian seseorang, dengan fokus pada pernyataan, penampilan, dan branding personal mereka.

Fokus media ini semakin memperkuat keyakinan bahwa individu-individu ini adalah penggerak utama di balik keputusan bisnis yang signifikan.

Ketiga dan yang kiranya patut dipahami bersama, di belakang tokoh-tokoh terkemuka seperti Musk, terdapat para pemangku kepentingan yang besar.

Dalam kasus Elon Musk mengakuisisi Twitter saja, misalnya, entitas seperti Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, Sequoia Capital, Binance, dan The Qatar Investment Authority memainkan peran krusial.

Para investor ini memberikan pendanaan penting, arahan strategis, dan manajemen risiko, yang sering kali lebih membentuk strategi jangka panjang bisnis dan keputusan investasi.

Di titik ini, “reality check” atau peninjauan realitas yang komprehensif mengenai derajat euforia maupun ekspektasi harus diselaraskan dengan perubahan ekosistem investasi di dalam negeri yang masih jauh dari kata “nyaman” bagi para investor.

Logika Cuan di Indonesia Belum Masuk?

“Peninjauan realitas” tampaknya telah eksis di benak para pemangku kebijakan Indonesia saat Luhut sendiri mengungkapkan bahwa Musk masih menunggu beberapa waktu untuk berpikir mengenai investasi.

Faktor yang melatarbelakangi frontman illusion dalam case Musk, tak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi penunjang investasi dalam negeri yang masih belum memenuhi logika keuntungan bagi para stakeholder.

Berkaca pada Apple, misalnya, investasi bak langit dan bumi dengan Vietnam dinilai berkat regulasi dan situasi sosiopolitik Indonesia yang tak ideal.

Regulasi seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan lain lain yang kerap berubah, serta faktor add-cost seperti pungutan liar (pungli) dari oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) dan biaya-biaya tambahan lain agaknya menjadi variabel yang membuat para penentu keputusan investasi para taipan dunia terhambat di Indonesia.

Deretan hambatan itu kemungkinan besar telah dipahami oleh para pemangku kebijakan tanah air. Political will dan keberanian yang seolah masih belum terlihat untuk memudahkan regulasi, menumpas oknum ormas yang membebani, hingga mengesampingkan kepentingan pribiadi.

Jika ekosistem investasi Indonesia tak mengalami perubahan signfikan, boleh jadi euforia sambutan dan ekspektasi kepada para investor kelas kakap dunia akan terus bertepuk sebelah tangan. (J61)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memunculkan wacana agar kewarganegaraan ganda diperbolehkan di Indonesia. Mengapa?

PinterPolitik.com

“I got five passports, I’m never going to jail” – JAY-Z, “Otis” (2011)

Kehidupan seorang penyanyi rap (rapper) memang kerap kali bergelimang harta. Harta itu bahkan bisa tidak terhitung apabila rapper tersebut adalah bintang dunia.

Namun, dunia rap juga bukanlah dunia yang mudah. Subkultur jalanan yang dipenuhi dengan isu rasial dan kemiskinan membuat musik ini juga dekat dengan dunia kriminal.

Mungkin, hal inilah yang dirasakan oleh salah satu rapper populer bernama JAY-Z. Suami dari diva terkenal, Beyoncé, bahkan punya pengalaman masa lalu di dunia kriminal, seperti dengan menjual obat-obatan terlarang.

Mungkin, inilah mengapa, dalam lagu yang dirilisnya bersama Kanye West yang berjudul “Otis” (2011), JAY-Z menuliskan satu baris yang berhubungan dengan kehidupan gelapnya ini. Rapper yang berasal dari New York City (NYC) ini mengatakan, “Aku punya lima paspor. Aku tidak akan pernah masuk penjara.”

Kalimat pertama di baris ini bukan tidak mungkin menimbulkan tanya. Bukankah biasanya setiap individu hanya memiliki satu paspor, yakni paspor yang dikeluarkan oleh negaranya?

Pasalnya, paspor kerap menjadi dokumen kependudukan yang menandakan bahwa individu yang bersangkutan diakui sebagai warga negara. Dengan peraturan yang membatasi kewarganegaraan di Indonesia, sulit bagi JAY-Z untuk memiliki paspor Indonesia.

Namun, wacana lainpun muncul. Wacana ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengusulkan agar para diaspora Indonesia di luar negeri bisa memiliki paspor Indonesia.

Usulan Luhut ini menjadi menarik. Pasalnya, belum pernah ada aturan di Indonesia yang memperbolehkan warga negaranya untuk memiliki dua paspor atau, dalam arti lain, lebih dari satu kewarganegaraan, kecuali dalam situasi tertentu.

Bukan tidak mungkin, muncul pertanyaan-pertanyaan di benak. Mengapa Luhut akhirnya mengusulkan wacana untuk memperbolehkan kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia (WNI)? Memangnya, mengapa Indonesia mempunyai aturan untuk membatasi kewarganegaraan setiap individu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kewarganegaraan = Kesetiaan?

Sebenarnya, setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda terkait kewarganegaraan setiap individunya. Inipun bergantung pada kepentingan nasional yang dimiliki oleh negara tersebut.

Kewarganegaraan biasanya dianggap sebagai bentuk kesetiaan seorang individu terhadap negaranya. Kesetiaan ini juga akhirnya berkaitan dengan isu keamanan, salah satu isu yang paling krusial dan eksistensil bagi sebuah negara.

Dalam studi Hubungan Internasional (HI), dikenal sebuah konsep yang disebut sebagai anarki. Anarki sendiri merupakan sebuah situasi dunia di mana tidak ada satu kekuatan yang memiliki otoritas penuh.

Akhirnya, negara-negara hanya bisa saling berinteraksi dan menjalin perjanjian dengan satu sama lain. Namun, komitmen antarnegara juga akan hilang atau tidak diikuti bila salah satu negara tidak memiliki kepentingan yang sama lagi.

Alhasil, dengan tidak ada otoritas penuh, masing-masing negara akan merasa tidak aman dan saling mencurigai. Isu keamanan akhirnya menjadi salah satu isu eksistensial bagi setiap negara.

Bayangkan bila keseimbangan kekuatan antar-negara di sebuah anarki terbagi menjadi dua negara besar, misal saat Uni Soviet dan Amerika Serikat (AS) masih menjadi negara adidaya di era Perang Dingin. Bukan tidak mungkin, isu kewarganegaraan ganda akan menjadi isu yang sensitif bagi banyak negara.

Ini sejalan dengan penjelasan Tomas Faist dalam tulisannya yang berjudul Multiple Citizenship in a Globalising World: The Politics of Dual Citizenship in Comparative Perspective. Faist menyebutkan bahwa dulunya kewarganegaraan dan kesetian politik tidak bisa dipisahkan sama sekali.

Salah satu contoh yang paling jelas adalah kewarganegaraan ganda kelompok Tionghoa di Indonesia pada era Soekarno. Sejumlah aturan memperbolehkan warga Tionghoa memiliki kewarganegaraan ganda, yakni Tiongkok dan Indonesia.

Namun, tumbuh kecurigaan tertentu dari publik Indonesia terhadap mereka yang berkewarganegaraan ganda. Ada anggapan bahwa pemerintah Tiongkok bisa melakukan intervensi terhadap Indonesia melalui mereka yang berkewarganegaraan ganda.

Harapan agar mereka memilih kewarganegaraan Indonesia juga terlihat dari sejumlah regulasi yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Salah satunya adalah Undang-Undang (UU) Darurat No. 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing yang bahkan bisa memberikan ancaman hukuman penjara bagi warga negara asing yang tidak memiliki dokumen-dokumen kependudukan yang legal.

Lantas, bila kewarganegaraan dahulu adalah isu yang sensitif, bagaimana dengan sekarang? Mengapa Luhut mendorong wacana ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Siasat Ekonomi dan Politik?

Seiring berjalannya waktu, kondisi dunia telah berubah. Isu keamanan menjadi isu yang lebih bisa ditangani. Sementara, negara-negara semakin saling terhubung satu sama lain.

Keterhubungan antarnegara di abad ke-21 ini membuat negara-negara memiliki kepentingan lebih kecil untuk berperang. Alhasil, ancaman keamanan juga ikut menurun.

Perpindahan individu dari satu negara ke negara lainnya juga terus meningkat. Ekonomi antarnegara akhirnya saling bergantung. Ini mengapa kini mulai banyak negara menerima kewarganegaraan ganda. 

Justru, dengan memberikan kewarganegaraan ganda juga membuat negara mendapatkan untung. Tulisan Carnegie yang berjudul Embracing Dual Nationality juga menjelaskan bahwa kewarganegaraan ganda justru membuat integrasi masyarakat imigran menjadi lebih cepat.

Inilah yang diinginkan oleh Presiden Soekarno kala itu, yakni agar komunitas Tionghoa yang masih menjadi warga negara Tiongkok bisa berintegrasi dengan cepat ke dalam masyarakat Indonesia. Apalagi, Indonesia kala itu membutuhkan dana pembangunan yang mereka bawa dari Tiongkok daratan.

Kini, Luhut mewacanakan agar kewarganegaraan ganda kembali diperbolehkan untuk diaspora. Wacana ini sebenarnya menguntungkan bagi pembangunan Indonesia.

Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai brain drain, yakni berpindahnya warga-warga yang memiliki kemampuan tinggi keluar dari Indonesia. 

Berdasarkan data dari The Global Economy, Indonesia memiliki indeks brain drain sebesar 5,7. Sementara, rata-rata dunia kala itu berkisar pada 5,17.

Selain itu, dengan adanya kewarganegaraan ganda, ikatan kultural diaspora tidak begitu saja hilang dengan Indonesia. Ikatan ini akhirnya juga menguatkan ikatan mereka dengan keluarga di Indonesia.

Ini bisa berdampak baik bagi masuknya modal atau uang ke dalam Indonesia. Diaspora yang bekerja di luar negeri akhirnya bisa mengirimkan uangnya ke keluarganya di Indonesia, meningkatkan remitansi ke Indonesia.Well, bukan tidak mungkin, wacana ini bisa menguntungkan Indonesia ke depannya. Lagipula, mereka tetaplah orang Indonesia di benak mereka. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

Agresif, begitu kiranya frasa yang tepat untuk menggambarkan manuver capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat cukup bernyali untuk menyentil tiga purnawirawan jenderal sekaligus, yakni Luhut Binsar Pandjaitan, Agum Gumelar, dan Wiranto karena mendukung pencapresan Prabowo Subianto.

Sentilan Ganjar sendiri berlatar belakang tiga nama yang notabene merupakan bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada tahun 1998 itu adalah sosok yang memecat Prabowo terkait Peristiwa 1998.

“Bahkan satu lagi mengatakan, ‘hey pensiunan TNI, Anda bodoh kalau milih orang yang kita pecat’. Dan tiga-tiganya orang yang ngomong itu sekarang berada pada kubu di sana,” begitu salah satu petikan sentilan Ganjar dalam sebuah agenda pada hari Rabu, 7 Februari kemarin lusa.

Ganjar pun seolah begitu emosional dengan mengeluarkan kata seperti “mencla-mencle” hingga “darah mendidih” dalam untaian orasinya itu.

Para jenderal legenda hidup angkatan bersenjata Indonesia itu tentu tak senang. Wiranto, misalnya, yang mengutarakan narasi mengenai esensi realisme dalam politik.

Wiranto, yang merupakan Panglima ABRI saat Peristiwa 1998, menyebut Ganjar tak memahami esensi politik yang begitu dinamis.

Tak hanya soal sentilan kepada tiga jenderal, Ganjar juga sangat vokal turut serta dalam narasi menyudutkan Prabowo, hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski ironisnya, parpol asal Ganjar, yakni PDIP, adalah bagian dari pemerintah selama dua periode.

Soal pelanggaran HAM, Ganjar mengungkit bahwa lima tahun lalu Jokowi pernah mengingatkan untuk tidak memilih capres yang memiliki “potongan” diktator, otoriter, dan rekam jejak pelanggaran HAM.

Sementara itu, di konteks lain, Ganjar seolah menumpang gelombang kritik dengan mendukung sikap beberapa sivitas akademika yang menilai penyelenggara negara saat ini menyimpang dari prinsip moral hingga demokrasi

Kembali, satu hal yang menarik adalah manuver Ganjar dilakukan begitu agresif dan seolah tak acuh terhadap posisi politik PDIP sebelumnya, maupun rekam jejak dirinya sendiri, seperti sorotan minor HAM dalam kasus Wadas dan Kendeng.

Lalu, pertanyaannya, mengapa Ganjar melakukan “serangan” itu?

Ganjar-PDIP Frustasi?

Paling tidak, terdapat tiga analisis interpretasi mengenai agresivitas Ganjar belakangan ini.

Pertama, tampaknya terdapat momentum ganda di balik serangan dan narasi Ganjar yang begitu aktif. Dari segi timing plus locus politik, sentilan kepada tiga purnawirawan jenderal dilakukan di hadapan Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri).

Sebagaimana latar belakang Ganjar yang juga merupakan seorang anak polisi, hal ini kiranya bisa diartikan sebagai persuasi sosiopolitik dengan elemen purnawirawan Polri secara langsung dan Polri “secara tidak langsung”.

Kendati netralitas pasti mutlak dijunjung tinggi oleh TNI maupun Polri, isu seputar mempertanyakan keberpihakan aparat yang berkembang selama kampanye Pilpres 2024 agaknya menjadi perhatian tersendiri bagi Ganjar.

Hal itu pun seolah berkelindan dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya yang juga menyinggung soal larangan intimidasi TNI-Polri kepada rakyat dalam orasi politik kampanye PDIP.

Selain itu, tak dapat dipungkiri bahwa beberapa purnawirawan Polri yang masih memiliki pengaruh pun memiliki romansa tersendiri dengan Megawati dan PDIP. Bahkan, tak berlebihan jika disebut sebagai loyalis Presiden ke-5 RI itu.

Kedua, terkait sentilan ke tiga jenderal, Ganjar kiranya sedang memainkan memory war atau “perang ingatan”, yakni menggugah kembali interpretasi atau memorialisasi suatu peristiwa sejarah yang memiliki perbedaan persepsi dalam memori kolektif.

Konteks memory war sendiri lumrah digunakan dalam perang sebagai salah satu strategi untuk meyakinkan kembali alasan bertempur sekaligus mendiskreditkan musuh.

Tak hanya itu, memory war juga merupakan bagian dari chaos strategy untuk menciptakan manipulasi persepsi bahwa sikap dan keputusan tiga purnawirawan jenderal dalam mendukung Prabowo itu buruk. Lebih lanjut, hal ini disebut sebagai dehumanizing the enemy.

Lalu, di titik ini, poin “meyakinkan kembali alasan bertempur” menjadi menarik karena Ganjar dan barisan pendukungnya seolah sangat membutuhkan gebrakan untuk keluar dari keterpurukan. Mengapa demikian?

Ganjar-PDIP Takut Hancur Total?

Elektabilitas yang terus terpuruk kiranya menjadi perhatian kubu 03, termasuk Ganjar secara personal.

Memasuki akhir tahun 2023, elektabilitas Ganjar-Mahfud yang sebelumnya ada di urutan kedua di bawah Prabowo-Gibran, turun menjadi juru kunci berdasarkan sejumlah lembaga survei.

Jika urutan ketiga adalah hasil akhir Pilpres 2024, dan membuat Ganjar-Mahfud tersingkir (jika dua putaran), kalkulasi langkah politik berikutnya akan menjadi rumit. Ditambah, reputasi PDIP tentu akan tercoreng.

Dan Ganjar, menjadi satu-satunya aktor dan ujung tombak yang relevan dan memang seharusnya menyampaikan narasi tegas sebagai gebrakan untuk menarik perhatian pemilih.

Selain menyenggol tiga jenderal, Ganjar yang turut menarasikan kritik kepada pemerintah Presiden Jokowi, kiranya juga berusaha untuk mencuri perhatian dan suara duet Anies-Imin.

Di tengah skenario mengambil ceruk massa pendukung Prabowo-Gibran bukan lah menjadi opsi di tengah kecanggungan politik dengan Jokowi dan trahnya, Ganjar dan PDIP kiranya memang lebih ideal untuk merebut massa 01.

Kendati demikian, agresivitas Ganjar kemungkinan membuat posisi politik PDIP menjadi riskan untuk menyongsong periode politik 2024-2029 andai mereka benar-benar tak menang.

Lalu, mengacu pada janji rangkulan dan persatuan yang selalu digaungkan Prabowo, intermezo yang sedikit serius kiranya muncul di meja analisis.

Itu tak lain adalah kemungkinan bahwa Ganjar, PDIP, dan koalisinya menyadari bahwa jika Prabowo sebagai kandidat terkuat saat ini menang sebagai RI-1, “sejahat” apapun narasi yang dimunculkan, terdapat kemungkinan mereka tetap akan dirangkul.

Atau, terdapat dramaturgi politik tertentu yang berbeda antara panggung depan dan panggung belakang terkait Pilpres 2024 dan probabilitas politik ke depannya yang belum khalayak lihat.

Well, tentu akan sangat menarik menantikan manuver agresif Ganjar lainnya jelang Pilpres 2024 yang tak sampai satu minggu lagi, termasuk hasil akhirnya nanti. (J61)

Agak laen ini Pak Ganjar

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebutkan, ada tiga jenderal yang “mencla-mencle” dan tidak akan menjadi panutannya. Mereka adalah Jenderal TNI (Purn.) Wiranto, Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, dan Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut yang mengetahui hal tersebut pun merespons tidak terima karena disebut “mencla-mencle” oleh Ganjar. Dia mengatakan, justru Ganjar yang “mencla-mencle”. Luhut tegaskan mendukung capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, karena keinginan terhadap keberlanjutan dan penyempurnaan dari berbagai program yang berjalan di pemerintahan Jokowi.

Hmm, kalau menurut kalian gimana guys? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya

#luhutbinsarpandjaitan #luhut #wiranto #agumgumelar #pemilu2024 #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

Gorengan di sebagian tempat udah 2ribuan nih 

Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) sebut ada kemungkinan harga minyak goreng subsidi naik pada Februari 2024. Hal tersebut kata Zulhas karena untuk menyesuaikan tingkat inflasi di Indonesia.

Menariknya, harga minyak goreng kerap dikritik karena langka sekali untuk turun. Terkait itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyebut bahwa ternyata banyak minyak goreng bersubsidi yang jatahnya turut dibeli oleh orang-orang kaya.

Akhirnya Pak Luhut kembali~

Setelah mendapatkan penanganan medis di Singapura, Luhut Binsar Pandjaitan resmi kembali jabat Menko Marves.

Sebelumnya, posisi tersebut diisi oleh Plt. Erick Thohir sejak 11 Oktober 2023.

Well, gimana tanggapan kalian dengan kembalinya Pak Luhut? Berikan pendapatmu yaa 

#luhut #menkomarves #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

Persaingan cukup ketat kayaknya nih 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit membocorkan terkait nama calon pengisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Presiden tak menampik jika Letjen TNI Maruli Simanjuntak yang merupakan menantu dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan termasuk dalam salah satu kandidat KSAD.

Maruli dinilai sebagai kandidat kuat yang akan mengisi jabatan KSAD, dirinya dinilai kandidat yang paling strategis saat ini karena menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dan juga kandidat yang paling sering dibicarakan masyarakat.

Luhut sebut Prabowo-Gibran adalah simbol harapan untuk Indonesia maju

Kabar pengunduran diri Menko Luhut santer beredar