PinterPolitik.com

“Never was anything great achieved without danger” – Niccolo Machiavelli, filsuf asal Italia

Beberapa bulan terakhir hasil rilis lembaga survei menunjukkan elektabilitas Ganjar semakin melesat meninggalkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan di urutan selanjutnya. Sekilas ini merupakan kabar membahagiakan bagi pendukung Ganjar tetapi posisi sosok yang hingga kini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu sebenarnya relatif tidak terlalu aman kalau disimak dari detail wilayahnya. 

Ini berkaca dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ketika Prabowo berhasil mengejar ketertinggalan dengan Joko Widodo (Jokowi) di detik-detik akhir. Bahkan, Denny JA dalam buku 9-P Political Marketing menjelaskan bahwa Prabowo mampu mengejar ketertinggalan selisih sekitar 10% dengan Jokowi karena mampu menguasai wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa.

Sementara, kekuatan Jokowi relatif hanya tersentral di Pula Jawa saja. Memang, Pulau Jawa adalah kunci tetapi wilayah-wilayah luar Jawa juga cukup menentukan margin kemenangan.

Ganjar Perkasa di Jawa

Dirilis oleh Litbang Kompas, survei selama 6 bulan terakhir menunjukkan elektabilitas Ganjar secara nasional terus naik dari 23,2% di bulan Oktober 2022 menjadi 25,3% di bulan Januari 2023. Elektabilitas Ganjar terkerek secara nasional naik berkat berhasil menguasai Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur (Jatim) untuk saat ini. 

Elektabilitas Ganjar sangat perkasa di Jawa. Faktor jabatan yang diemban sebagai Gubernur Jateng dan PDIP memang membuat dukungan masyarakat Jateng relatif terkonsolidasi pada Ganjar. 

Teruntuk Jatim, besarnya elektabilitas lebih disebabkan kedekatan ideologi antara Islam tradisional yang terwakili NU dengan kalangan Nasionalis. Ditambah lagi, Anies dan Prabowo memang tidak cukup kuat untuk menggaet massa NU di Pulau Jawa bagian timur ini. 

Faktor lain juga bisa dibaca dengan relatif majunya akses sinyal di Pulau Jawa sehingga memungkinkan masyarakat aktif bermain media sosial. Pendiri SMRC, Saiful Mujani, memaparkan bahwa banyak orang memilih Ganjar berkat keaktifan dan keluwesannya di media sosial. 

Alhasil, Ganjar dipilih oleh mayoritas pengguna media sosial. Secara keseluruhan, elektabilitas Ganjar di Jawa sudah mencapai 32% pada survei bulan Januari 2023 – terus meningkat dari 28,3% di bulan Oktober 2022. 

Melempem di Luar Jawa

Elektabilitas Ganjar memang meroket di Pulau Jawa tetapi melempem di luar Jawa. Elektabilitas sang Gubernur Jateng ini mengalami stagnasi dan penurunan di wilayah luar Jawa, kecuali Kalimantan. 

Terdapat banyak faktor menyebabkan Ganjar belum optimal meraih elektabilitas di luar Jawa. Pertama, selama ini Ganjar masih terganjal izin untuk bersafari politik di luar kedinasan sebagai Gubernur dan kedudukannya sebagai Ketua Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama). 

Alhasil, selama tahun 2023 saja Ganjar baru dua kali ke wilayah luar Jawa, yaitu Sumatera Utara (Sumut) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Minimnya interaksi dengan masyarakat di wilayah luar Jawa membuat Ganjar relatif kurang dikenal. 

Kedua, Ganjar masih mandiri dan tak disokong oleh mesin partai. Berbeda dengan Anies dan Prabowo yang bisa menggunakan mesin partai untuk mengoptimalkan elektabilitas, Ganjar justru harus bergerak mandiri memperkenalkan diri. 

Padahal, untuk mengenalkan sosok kandidat diperlukan mesin partai yang memiliki struktur hingga tingkat dusun. Ini terlihat jelas di Bali Nusa yang merupakan kantong PDIP tetapi elektabilitas Ganjar justru menurun. 

Ketiga, infrastruktur luar Jawa yang belum terlampau mendukung penggunaan media sosial secara masif dan aktif membuat Ganjar tak bertaji. Dilansir APJII, dari 132,7 juta pengguna media sosial, hanya 46,4 juta yang berasal dari luar Jawa. 

Padahal, selama ini Ganjar hanya mengandalkan kekuatan udara (media digital) untuk meningkatkan elektabilitasnya. Ganjar relatif tidak pernah memasang baliho secara masif seperti Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Anies Baswedan, dan Erick Thohir. Inilah kendala Ganjar karena media sosial rupanya belum bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 

Megawati adalah Kunci

Ganjar yang tercecer di luar Jawa harus diakui disebabkan oleh kerjanya yang selama ini masih mandiri dan tidak disokong oleh mesin yang mumpuni. Meski Jokowi sudah membantunya secara implisit lewat kode-kode, ternyata hasilnya belum maksimal. 

Elektabilitas Ganjar masih belum meyakinkan hingga detik ini. Kunci untuk meningkatkan elektabilitas adalah dengan meningkatkan popularitas (tingkat keterkenalannya). 

Ganjar memiliki popularitas yang relatif masih rendah dalam beberapa survei terakhir hanya berkisar di angka 70-80 persen – jauh dibanding Anies dan Prabowo yang sudah lebih dari 90 persen. 

Popularitas yang masih rendah membuat Ganjar butuh untuk mengandalkan kekuatan darat (massa bawah). Sebenarnya, kekuatan ini dimiliki oleh partainya, yaitu PDIP yang terkenal memiliki akar rumput kokoh dan mampu diandalkan sebagai mesin elektoral. 

Beberapa wilayah basis PDIP di luar Pulau Jawa seperti Sumut, Sulawesi Utara (Sulut), Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa saja menjadi ceruk elektabilitas Ganjar. Sayangnya, hambatan bagi Ganjar tidak mudah karena kunci mesin PDIP ada di tangan Megawati Soekarnoputri. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda Megawati akan mengumumkan capres dari PDI-P dalam waktu dekat.  

“There is no avoiding war; it can only be postponed to the advantage of others,” jelas Niccolo Machiavelli. 

Bisa saja, ini adalah upaya Megawati untuk memberi ruang terlebih dahulu pada kandidat lain – khususnya Anies. Sejak dideklarasikan bulan Oktober lalu Anies memang relatif rajin berkunjung ke banyak daerah di luar Jawa – seperti Aceh, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sumatera Barat (Sumbar), dan sebagainya. 

Prabowo pun juga relatif diberi kesempatan mengonsolidasikan kekuatan yang dimiliki pada 2019 lalu dan aktif terlibat dalam aktivitas Partai Gerindra. Sementara, Ganjar justru belum diberi panggung luas untuk menari. Ia masih harus menari dalam panggung-panggung kecil untuk menghindari ketersinggungan Megawati dan petinggi PDIP. 

Tak Boleh Hilang Momentum

Sayangnya, pendaftaran capres tinggal enam bulan lagi. Megawati dan PDIP memang bisa mengubah peta koalisi tetapi kehilangan momentum elektabilitas Ganjar juga bisa menjadi bencana bagi PDIP, terutama di luar Jawa.

Politik adalah soal momentum yang tidak boleh terlewat begitu saja. Elektabilitas Ganjar yang stagnan di luar Jawa bisa membuat elektabilitasnya secara keseluruhan stagnan atau justru alami penurunan jika tidak disokong pergerakan mesin partai – mengingat selama 6 bulan terakhir elektabilitas Ganjar di Luar Jawa hanya meningkat 1,2%. Ini adalah peningkatan yang sangat minim untuk jangka waktu yang lumayan lama.

Ganjar pun tak boleh berpangku tangan apabila ingin menaikkan elektabilitas di luar Jawa. Dia harus berusaha mendapatkan kemudahan izin untuk bersafari politik secara implisit di luar Jawa. 

Dia pun harus memanfaatkan jejaring dan agenda Kagama yang tersebar di seluruh Indonesia selama mesin partai belum merestui. Ganjar perlu lebih berani lagi untuk menampakkan diri sebagai capres demi menguatkan loyalisnya agar tidak ragu dan bimbang. Apalagi, isu liar dari mulai penundaan pemilu juga tidak boleh didiamkan begitu saja. 

Alarm bahaya ini harus diperhatikan pula oleh relawan Ganjar bahwa nyatanya mereka masih butuh mesin partai. Mereka harus melakukan gerakan yang relatif solid dan masif secara mandiri bila memang ingin memenangkan Ganjar. 

Momentum kenaikan elektabilitas Ganjar secara nasional sepintas memang melegakan tetapi peta elektabilitas juga perlu diperhatikan. Langkah berani perlu dilakukan layaknya jargon berani, “meski dihajar sampai modar tetap Ganjar.” 

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

PinterPolitik.com

[dropcap]J[/dropcap]awa lagi, Jawa lagi. Mungkin hal itu yang ada di benak beberapa pemilih saat membuka surat suara Pilpres. Lebih dari 70 tahun republik ini berdiri, perebutan kursi presidennya kerapkali didominasi oleh orang asal pulau di selatan Kalimantan tersebut. Memang, ada nama Baharuddin Jusuf Habibie – pria bugis berdarah – yang pernah menduduki kursi RI 1. Akan tetapi ia tidak lahir dari mekanisme pemilihan dan menerima jabatan dari kejatuhan sebuah rezim.

Di mata Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), perlu waktu 100 tahun bagi orang di luar pulau Jawa untuk bisa mencicipi kursi nomor satu republik ini. Ia mengambil perbandingan dengan Amerika Serikat (AS) yang harus menunggu begitu lama sebelum memiliki presiden kulit hitam untuk pertama kalinya.

Menurut JK, sulitnya orang luar Jawa menjadi capres disebabkan oleh faktor kesukuan yang ada di negeri ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa etnis Jawa memang mendominasi jumlah penduduk tanah air. JK menilai kesamaan identitas antara pemilih dan yang dipilih menunda kemungkinan presiden berasal dari luar Jawa.

Waktu 100 tahun jelas terlalu lama bagi negeri ini untuk memiliki presiden luar Jawa yang lahir dari mekanisme pemilihan. Akan tetapi, benarkah republik ini harus menunggu selama itu? Adakah cara untuk mempercepat penantian panjang tersebut?

Ikhtiar Presiden Luar Jawa

Di atas kertas, negeri ini memang pernah hidup di bawah kendali seseorang yang tidak berasal dari Pulau Jawa. Adalah Habibie, putra asal Sulawesi Selatan yang memutus rantai kepemimpinan presiden asal Pulau Jawa. Meski demikian, perlu diakui, pria lulusan Jerman tersebut menjadi presiden melalui sebuah “kecelakaan politik” runtuhnya rezim Orde Baru.

Setelah Habibie, pucuk kepemimpinan di tanah air kembali ke Jawa. Tercatat ada empat orang presiden yang menjadi suksesor Habibie, semuanya berasal dari pulau tersebut. Praktis, tokoh-tokoh asal luar Pulau Jawa seperti tersingkir dari kekuasaan tertinggi di negeri ini.

Ikhtiar figur-figur non-Jawa untuk menjadi orang nomor satu bukannya tidak pernah dilakukan. Tercatat, ada dua tokoh non-Jawa yang melaju menjadi capres dalam waktu yang berbeda. Pada Pilpres 2004, ada Hamzah Haz yang maju bersama Agum Gumelar. Sementara itu, di tahun 2009 ada nama JK yang berpasangan dengan Wiranto.

Sy berbeda pendapat dg Pak JK. Butuh 10 x Pilpres, bisa jadi. Sekitar th 2054. Ya, 50 thn sjk Pilpres Pertama. Kalau thn 3004, kejauhan. Indonesia sdh main di World Cup. https://t.co/LPSMk88cCQ

— Sketsa Gerilyawan ✍️?? (@IndraJPiliang) June 25, 2018

Hamzah Haz menjadi perwakilan Kalimantan pertama yang mencoba mengejar kursi presiden. Ia lahir di Ketapang, Kalimantan Barat dan memulai karir politiknya dari provinsi tersebut. Di tahun 2004, Hamzah harus tersingkir di putaran pertama dan menempati urutan buncit dalam perolehan suara.

Di tahun 2009, JK muncul menjadi perwakilan Pulau Sulawesi. Kader senior Partai Golkar itu mencoba menantang kandidat petahana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sayang, perolehan suaranya kala itu terpaut jauh dari SBY sehingga gagal menjadi presiden.

Di luar dua tokoh itu, tokoh-tokoh luar Jawa lebih sering menjadi pelengkap dalam gelaran Pilpres. Mereka seringkali diberikan kursi orang nomor dua untuk membentuk pasangan Jawa dan luar Jawa. Terlihat bahwa tokoh luar Jawa hanya dijadikan sebagai vote-getter bagi kandidat presiden asal Jawa.

Faktor Kedaerahan Penting?

Dalam artikel di The Conversation yang ditulis oleh Paru R. Shah, Associate Professor dari University of Wisconsin-Milwaukee, disoroti tiga hal dalam pencalonan kandidat minoritas. Ketiga hal tersebut adalah peran dari kandidat itu sendiri, keengganan kandidat minoritas untuk maju, dan peran dari partai politik.

Jika merujuk pada artikel yang ditulis Shah, terlihat bahwa unsur kedekatan etnis tidak menjadi persoalan dalam minimnya kesempatan bagi kelompok minoritas di dalam politik. Dalam kadar tertentu, kandidat minoritas memiliki kesempatan yang sama untuk menang seperti kandidat dari kelompok mayoritas.

Shah menggambarkan kondisi tersebut melalui kasus etnis Latin di AS. Menurutnya, di AS amat jarang kandidat berdarah Latin muncul di surat suara. Akan tetapi, ketika kandidat Latin tersebut maju menjadi kandidat, tingkat kemenangan mereka serupa dengan kandidat kulit putih. Hal tersebut bahkan terjadi di wilayah yang secara demografis didominasi etnis kulit putih.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa faktor etnis atau kedaerahan kelompok minoritas tidak berpengaruh bagi pemilih di AS. Lalu, bagaimana dengan kasus Indonesia?

Berdasarkan survei, sepertinya faktor suku atau asal daerah tidak lagi berperan besar bagi masyarakat untuk memilih seorang kandidat presiden. Hal ini terungkap misalnya dalam survei yang dirilis oleh Poltracking Institute beberapa waktu lalu.

Dalam survei tersebut terlihat bahwa masyarakat menganggap faktor asal daerah dan suku tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan mereka di bilik suara. Sebanyak 51,6 persen responden menilai bahwa faktor asal daerah tidak berpengaruh dalam menentukan pilihan. Serupa dengan hal itu, sebanyak 50,5 persen responden juga menganggap faktor suku tidak berpengaruh bagi mereka dalam memilih presiden.

Jika diurutkan, perkara kedaerahan dan kesukuan ini tidak menjadi prioritas utama masyarakat dalam memilih presiden. Hanya 1,7 persen responden yang menyebut bahwa asal daerah adalah faktor terpenting dalam memilih presiden. Sementara itu, hanya 1,4 persen responden yang menilai bahwa faktor etnis adalah hal yang terpenting. Kondisi tersebut terpaut jauh dari faktor agama di urutan pertama dengan 19,4 persen dan kinerja di urutan kedua dengan 19,1 persen.

Perlu diperhatikan bahwa sampel dari survei tersebut didominasi oleh unsur demografi Jawa. Dari total 1.200 responden, sebanyak 40 persen-nya berasal dari suku Jawa. Sampel terbanyak pun diambil dari wilayah Jawa yaitu Jawa Barat (17,8 persen), Jawa Timur (15,1 persen), dan Jawa Tengah (13,3 persen).

Hal itu dapat dikatakan cukup menggambarkan populasi riil masyarakat Indonesia. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, etnis Jawa menempati urutan pertama masyarakat berdasarkan suku dengan jumlah mencapai 95 juta atau 40,2 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Survei tersebut juga sejalan dengan persentase penduduk Pulau Jawa yang mencapai 57,49 persen dan didominasi oleh Jawa Barat (43 juta orang), Jawa Timur (37 juta orang), dan Jawa Tengah (32 juta orang).

Berdasarkan hal tersebut, boleh jadi ungkapan JK bahwa faktor kesukuan mempengaruhi keterpilihan kandidat luar Jawa menjadi terbantahkan. Boleh jadi, tidak diperlukan waktu 100 tahun untuk memiliki presiden luar Jawa jika merujuk kepada survei yang pernah dilakukan.

Dominasi Elite Jawa

Jika faktor asal daerah dan etnis tidak lagi berpengaruh bagi masyarakat, lantas apa yang menyebabkan figur luar Jawa sulit menjadi presiden? Merujuk pada artikel Shah, ada faktor partai politik yang menyulitkan kelompok minoritas mendapat tempat dalam politik. Berdasarkan kondisi tersebut, boleh jadi elite-elite parpol-lah yang menghalangi jalan figur dari luar Jawa.

Secara umum, banyak orang menilai bahwa kondisi politik tanah air banyak dikendalikan oleh elite-elite parpol yang bercokol di Jawa, dan secara spesifik di Jakarta. Merekalah yang berperan besar dalam menentukan sebagian besar keputusan politik di negeri ini. Elite-elite tersebut berperan menentukan kandidat mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga presiden sekalipun.

Kuatnya peran aktor politik ini sejalan dengan pemikiran Nicole Bolleyer. Menurut Bolleyer, sebagaimana dikutip oleh Jurnal Politik Universitas Indonesia, pengurus parpol dapat menggunakan kekuasaannya untuk menentukan siapa yang maju dalam Pemilu dengan memperhatikan kepentingan politik partai tersebut.

Saya kira @Pak_JK terlampau pesimistik. Jika ada tokoh luar Jawa yg mumpuni, mengapa harus menunggu 100 thn utk menjadi presiden?https://t.co/65P1ph0IN2

— Syamsuddin Haris (@sy_haris) June 25, 2018

Terlihat bahwa unsur kepentingan parpol mewarnai keputusan mereka dalam pencalonan. Parpol jelas lebih memilih kandidat yang sesuai dengan kepentingan mereka tersebut. Boleh jadi, banyak kandidat  non-Jawa yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan mereka.

Jika dilihat secara umum, terlihat bahwa secara umum sebagian besar parpol tengah bergeser orientasinya menjadi presidentialized party. Dalam konteks ini, parpol memang cenderung memilih kandidat populer agar dapat mengikuti popularitas mereka. Hal ini membuat banyak kandidat luar Jawa tersingkir karena tidak bisa memenuhi hasrat parpol sebagai presidentialized party.

Kepentingan presidentialized party adalah memburu efek ekor jas dari kandidat presiden yang diusungnya. Elite-elite partai ini hanya mengincar kursi untuk menyelamatkan partai mereka dari pemilu ke pemilu. Oleh karena itu, mereka enggan memilih kandidat luar Jawa yang tidak memiliki efek ekor jas yang diingkan mereka.

Boleh jadi, jika ingin memecah penantian panjang presiden luar Jawa, kuncinya ada di elite-elite Jakarta petinggi parpol. Mereka harus berhenti mengharapkan popularitas dari kandidat Jawa dan mulai berani memberi kesempatan kepada figur non-Jawa.

Pernyataan Shah dapat menjadi dasar bahwa kelompok minoritas seperti orang luar Jawa tetap memiliki kesempatan menang yang tinggi. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bagi mereka untuk mencoba kandidat luar Jawa dan memperpendek penantian 100 tahun yang diungkapkan JK. (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ilpres 2019 sudah semakin dekat. Masa pendaftaran pesta demokrasi akbar tersebut kini tinggal menghitung bulan. Sejauh ini, kandidat petahana Presiden Jokowi menjadi salah satu calon yang telah siap menuju gelaran tersebut.

Sang petahana saat ini telah mengoleksi banyak dukungan partai politik. Relawan pendukungnya ramai-ramai berkonsolidasi untuk mengantarkannya kembali ke kursi istana. Hanya ada satu yang kurang bagi Jokowi dalam menyongsong 2019: calon wakil presiden.

Berbagai nama bermunculan untuk melengkapi kekurangan tersebut. Beragam kriteria disodorkan kepada mantan Wali Kota Solo tersebut. Salah satu wacana yang mengemuka adalah Jokowi harus mencari pasangan yang berasal dari luar Jawa.

Membentuk pasangan capres-cawapres dengan komposisi Jawa-non-Jawa merupakan hal yang kerap disarankan kepada calon kontestan Pilpres. Benarkah komposisi tersebut penting bagi kandidat yang ingin merebut kursi istana? Apakah dengan mencari pasangan non-Jawa akan mengamankan kemenangan bagi Jokowi?

Kombinasi Tradisional

Secara tradisional, memiliki pasangan dari luar Jawa telah lama dicontohkan oleh presiden-presiden terdahulu. Pendiri bangsa ini, Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi contoh dari tradisi tersebut dengan membentuk pasangan yang kerap disebut dwitunggal.

Tradisi serupa berlanjut di era Soeharto yang beberapa kali memiliki wapres yang berasal dari luar Jawa. Tercatat Soeharto beberapa kali memberikan kursi wapres kepada orang di luar Jawa, seperti Adam Malik dan BJ Habibie.

Dalam studi yang dibuat oleh Aris Ananta, Evi Nurvidya Arifin, dan Leo Suryadinata dari Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Singapura, faktor kombinasi Jawa dan luar Jawa berpengaruh dalam kemenangan suatu calon. Mereka menggambarkan fenomena tersebut dalam penelitian mereka tentang Pilpres 2004.

Di dalam pemilihan tersebut, ada lima pasang calon yaitu SBY-Jusuf Kalla, Megawati-Hasyim Muzadi, Wiranto-Salahudin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Di antara calon-calon tersebut, pasangan SBY-JK menang setelah menyingkirkan Mega-Hasyim di putaran kedua.

Menurut Ananta, Arifin, dan Suryadinata, faktor komposisi Jawa dan non-Jawa memegang peran penting dalam kemenangan tersebut. Pasangan SBY-JK berhasil memadukan komposisi tersebut sehingga ada banyak suara di luar pulau Jawa yang dapat direbut.

Sementara itu, pasangan Mega-Hasyim, Wiranto-Wahid, dan Amien-Siswono adalah pasangan yang sama-sama berasal dari Jawa. Hal ini menyulitkan mereka untuk menarik pemilih dari luar Jawa. Untuk pasangan Hamzah-Agum, keduanya memang tidak berasal dari etnis Jawa. Akan tetapi, pasangan ini tidak terpilih karena faktor partai penggerak dan elektabilitas yang rendah.

Jika dilihat, di era pemilihan langsung sempat terjadi sebuah anomali. Pada tahun 2009, pasangan SBY-Boediono memenangi pemilihan dengan sangat mudah. Padahal, pasangan tersebut sama-sama berasal dari Jawa. Jika diperhatikan, kemenangan tersebut lebih banyak disebabkan oleh popularitas SBY yang tidak terbendung. Oleh karena itu, pasangan dari golongan mana pun tidak begitu banyak berpengaruh kepada keterpilihannya, termasuk saat memilih cawapres dari Jawa.

Lalu bagaimana dengan Jokowi? Jika melihat kondisi terkini, popularitas yang dinikmati mantan Gubernur Jakarta tersebut tidak benar-benar dalam posisi yang aman. Meski masih menjadi kandidat terpopuler, tingkat kepuasan terhadap rezimnya tidak serupa dengan SBY. Oleh karena itu, faktor cawapres menjadi sangat penting. Jokowi dipandang memiliki identitas yang sangat Jawa, sehingga cawapres non-Jawa seolah mutlak dibutuhkan.

Hanya Sekadar Vote-Getter?

Berdasarkan kondisi belakangan, terlihat bahwa kursi orang nomor satu di negeri ini seringkali diisi oleh orang dari etnis atau Pulau Jawa. Tercatat, hanya BJ Habibie orang dari luar Jawa yang pernah menjadi presiden di republik ini.

Banyak orang menganggap Indonesia menjadi sangat Jawa-sentris akibat banyaknya presiden yang berasal dari pulau tersebut. Beragam kebijakan -terutama di era Orde Baru- diputuskan dengan perspektif Jawa. Tidak hanya itu, pembangunan pun kerapkali terfokus pada pulau yang berada di selatan Kalimantan tersebut. Oleh karena itu, dorongan untuk memasangkan kandidat presiden asal Jawa dengan kandidat presiden dari luar Jawa selalu ada.

Kalau bikin simulasi pasangan capres/cawapres sebaiknya memperhatikan unsur Jawa dan Luar Jawa.

Bagaimanapun kombinasi tersebut akan mampu menjawab sosiologis bangsa ini.#iDeasRabbani

— #SangGelombang (@PrijantoRabbani) January 23, 2018

Pasangan dari luar Jawa idealnya menjadi representasi bagi elit non-Jawa yang kerap tidak mendapat kesempatan untuk menjadi orang nomor satu. Masyarakat di luar Pulau Jawa akan merasa lebih terwakili jika profil kandidat dari kalangan non-Jawa dapat terpenuhi.

Sangat penting bagi para capres untuk tidak menjadikan pasangan non-Jawa mereka hanya sebagai vote-getter saja. Jika begitu, maka mereka hanya menggunakan kandidat tersebut untuk kepentingan pribadi saja. Hal ini tidak sejalan dengan pemikiran Aristoteles, yaitu seorang pemimpin harus melakukan segala sesuatu untuk kepentingan yang lebih luas ketimbang pribadi.

Ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dari sekadar mendapat suara dari luar pulau Jawa saja. Kebutuhan akan representasi figur non-Jawa penting untuk membuat kebijakan dan pembangunan agar tidak hanya terfokus pada pulau Jawa. Aspek representasi, kebijakan, dan pembangunan, kemudian menjadi faktor penting dalam memilih cawapres dari luar Jawa.

Dalam konteks ini, kepentingan yang lebih luas adalah menjauhkan kebijakan yang semula Jawa-sentris menjadi lebih terdesentralisasi. Jika cawapres hanya dijadikan vote-getter saja, maka tidak ada keuntungan yang dinikmati oleh masyarakat non-Jawa sehingga the greater good atau kebaikan bersama yang dicita-citakan Aristoteles tidak terwujud.

Mencari Luar Jawa Ideal

Sejauh ini, ada banyak kandidat dari luar Jawa yang mampir di meja Jokowi. Calon orang nomor dua tersebut memiliki profil beragam mulai dari pimpinan partai politik, petinggi kepolisian, hingga pengusaha.

Pada survei yang dirilis oleh Poltracking Februari lalu, nama Jusuf Kalla masih menjadi figur non-Jawa yang paling populer sebagai cawapres dengan perolehan 15 persen. Di bawahnya ada  Surya Paloh 0,8%, Tito Karnavian (0,7%), Zulkifli Hasan (0,4%), Chairul Tanjung (0,3%), dan Oesman Sapta Odang (0,1%).

Jika ingin lengkap, idealnya Jokowi tidak hanya mencari wakil hanya atas alasan berasal dari luar Jawa semata. Ada kekurangan lain yang harus dilengkapi oleh orang nomor satu tersebut, jadi akan sangat ideal jika calon orang nomor duanya mampu memenuhi unsur nasionalis, agama, dan kalangan ekonomi bisnis (Nasaeb).

Berdasarkan hasil survei, dapat dilihat bahwa kriteria cawapres luar Jawa yang mendekati ideal adalah Chairul Tanjung (CT). Memang dari hasil survei tersebut, nama CT belum sepopuler nama-nama kebanyakan tokoh lainnya. Akan tetapi, CT diduga dapat memberi banyak nilai lebih kepada Jokowi ketimbang kandidat-kandidat lainnya.

Pengusaha tersebut tidak hanya berasal dari luar Jawa tetapi juga bisa mememuhi unsur nasionalis, agama, dan ekonomi bisnis. CT merupakan salah satu pengusaha besar di Indonesia yang masuk jajaran orang terkaya di negeri ini, sehingga mampu memenuhi unsur ekonomi bisnis. Ia juga pernah menjadi salah satu Ketua Dewan Penasihat MUI sehingga memenuhi unsur agama. CT juga disinyalir akan mudah diterima kalangan nasionalis karena pernah berkiprah di kabinet SBY yang berhaluan nasionalis-relijius.

Untuk urusan elektabilitas, Jokowi tidak perlu khawatir. Berdasarkan simulasi yang dibuat oleh Poltracking, pasangan Jokowi-CT mampu unggul menghadapi kandidat-kandidat seperti Gatot Nurmantyo atau Anies Baswedan. Artinya, peluang kemenangan ada jika Jokowi mau menggandeng pengusaha tersebut.

Kini, bola ada di tangan Jokowi, apakah dia mau mengambil tokoh non-Jawa seperti CT atau figur lainnya. Atau jangan-jangan Jokowi justru merasa lebih sreg dengan pasangan yang juga berasal dari Pulau Jawa? (H33)