Audio ini dibuat menggunakan AI.

Hangat isu pembekalan militer di beasiswa LPDP, Republik ini memanggil militer setiap krisis, tetapi sebagian kalangan selalu cemas pada kehadirannya. Mengapa demokrasi terbesar ketiga dunia belum selesai berdamai dengan “loreng-loreng”?

PinterPolitik.com

Indonesia adalah salah satu paradoks paling menarik dalam studi demokrasi modern. Di satu sisi, RI merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan pemilu reguler, kebebasan politik yang relatif terbuka, dan supremasi konstitusi yang secara formal menempatkan sipil di atas militer.

Namun di sisi lain, negara ini terus-menerus memanggil institusi militernya dalam hampir setiap krisis nasional: pandemi, ketahanan pangan, bencana alam, konflik sosial, pengamanan wilayah perbatasan, hingga urusan kedisiplinan birokrasi.

Akan tetapi, setiap kali militer hadir di ruang sipil, reaksi publik hampir selalu terbelah. Sebagian melihatnya sebagai solusi pragmatis atas kelemahan birokrasi sipil, sementara sebagian lain langsung mencurigainya sebagai tanda kembalinya militerisme.

Di titik inilah paradoks Indonesia muncul secara gamblang, negara yang paling sering meminta bantuan militernya justru menjadi negara yang paling cemas terhadap kehadiran militer itu sendiri.

Perdebatan terbaru mengenai keterlibatan TNI dalam pembekalan penerima beasiswa LPDP memperlihatkan paradoks tersebut dengan sangat jelas.

Secara teknis, kebijakan itu tampak sederhana, yaitu pembentukan disiplin, wawasan kebangsaan, dan orientasi kepemimpinan.

Namun reaksi publik jauh melampaui substansi teknisnya. Penolakan yang muncul tidak sepenuhnya berbicara tentang program orientasi itu sendiri, melainkan tentang memori kolektif yang belum selesai diproses.

Di sinilah letak persoalan paling mendasar, publik Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya alergi terhadap militer. Yang sesungguhnya menimbulkan resistensi adalah ingatan historis tentang masa ketika militer bukan hanya penjaga negara, tetapi juga pengelola kehidupan politik nasional.

Warisan itu berasal dari pengalaman panjang Orde Baru melalui doktrin Dwifungsi ABRI. Selama lebih dari tiga dekade, militer tidak hanya mengurusi pertahanan, tetapi juga masuk ke birokrasi, parlemen, dunia bisnis, media, hingga pemerintahan daerah.

Reformasi 1998 memang berhasil mengubah struktur formal relasi sipil-militer, seperti penghapusan fraksi ABRI di DPR dan pemisahan TNI-Polri. Namun reformasi struktural agaknya tidak otomatis menyembuhkan memori psikologis masyarakat, termasuk diwariskannya.

Akibatnya, demokrasi Indonesia seolah berkembang dalam situasi yang ambigu. Publik membutuhkan kapasitas militer ketika negara sipil gagal bekerja secara efektif, tetapi sekaligus takut jika ketergantungan itu berubah menjadi normalisasi dominasi militer.

Trauma sejarah akhirnya menciptakan semacam “respons imun politik” terhadap simbol-simbol seragam.

Fenomena ini kiranya memperlihatkan bahwa persoalan relasi sipil-militer Indonesia bukan semata-mata persoalan hukum atau institusi, melainkan juga persoalan psikologi politik kolektif.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah demokrasi Indonesia sudah cukup matang untuk membangun relasi sipil-militer yang sehat tanpa terus dihantui paranoia sejarah?

Habit Militer & Krisis Kapasitas Sipil?

Untuk memahami mengapa isu militer selalu memicu kegelisahan publik, pendekatan historis saja tidak cukup.

Diperlukan kerangka teoretis yang mampu menjelaskan bagaimana trauma politik bekerja dalam kesadaran kolektif sekaligus bagaimana institusi kekuasaan membentuk perilaku negara.

Samuel Huntington, melalui konsep objective civilian control, berargumen bahwa demokrasi yang sehat tidak dibangun dengan melemahkan militer, melainkan dengan menciptakan batas yang jelas antara ranah profesional militer dan ranah politik sipil.

Dalam pandangan Huntington, militer yang profesional justru penting bagi stabilitas demokrasi, selama ia tunduk pada otoritas sipil.

Melalui perspektif ini, persoalan utama Indonesia agaknya bukan keberadaan militer yang terlalu kuat, melainkan lemahnya kapasitas institusi sipil untuk mengelola negara tanpa bergantung pada militer.

Ketika birokrasi sipil lamban, korup, atau tidak efektif menghadapi krisis, negara secara pragmatis kembali memanggil institusi yang paling disiplin dan terorganisasi, TNI.

Di sinilah paradoks Indonesia semakin nyata. Ketergantungan pada militer sering kali lahir bukan dari ambisi politik militer, melainkan dari impresi “kegagalan” negara sipil membangun kapasitasnya sendiri.

Namun penjelasan Huntington kiranya belum cukup. Pierre Bourdieu membantu membaca persoalan ini melalui konsep habitus. Menurut Bourdieu, individu maupun institusi membawa pola pikir dan refleks sosial yang terbentuk dari pengalaman historis mereka.

Dalam konteks Indonesia, pemimpin berlatar belakang militer tidak harus memiliki niat eksplisit untuk “mengembalikan Orde Baru” agar pola-pola militeristik muncul dalam pemerintahan.

Habitus militer bekerja secara lebih halus dan tidak sadar, yakni kecenderungan pada disiplin hierarkis, pola komando, efisiensi top-down, dan orientasi stabilitas.

Karena itu, ketika figur berlatar militer menduduki posisi politik penting, negara sering kali mulai menggunakan pendekatan yang lebih sentralistik dan berbasis kontrol. Ini bukan semata soal ambisi politik, tetapi soal bahasa kekuasaan yang paling akrab bagi mereka.

Perspektif Michel Foucault memperdalam analisis tersebut. Dalam konsep disciplinary society, Foucault menjelaskan bahwa negara modern bekerja melalui mekanisme disiplin terhadap tubuh dan perilaku warga.

Seragam militer bukan sekadar pakaian, melainkan simbol kekuasaan yang merepresentasikan keteraturan, pengawasan, dan kepatuhan.

Karena itu, masyarakat sipil modern memiliki hubungan yang ambivalen terhadap militer. Mereka mengagumi disiplin dan efektivitasnya, tetapi sekaligus khawatir pada potensi kontrol yang dibawanya.

Ambivalensi ini sebenarnya wajar dalam demokrasi. Yang menjadi masalah adalah ketika ketakutan itu berubah menjadi paranoia permanen atau sebaliknya menjadi glorifikasi berlebihan.

Indonesia hari ini mungkin bergerak di antara dua ekstrem tersebut. Sebagian kelompok memandang setiap keterlibatan militer sebagai ancaman demokrasi. Sebaliknya, sebagian lain melihat militer sebagai solusi atas seluruh kegagalan sipil. Keduanya sama-sama problematis.

Anti-militerisme yang berlebihan dapat membuat negara kehilangan kapasitas strategis dalam menghadapi krisis nasional.

Namun romantisme terhadap militer juga berbahaya karena dapat membuka ruang normalisasi dominasi institusi bersenjata dalam kehidupan sipil.

Di titik inilah teori Morris Janowitz menjadi relevan. Janowitz menawarkan gagasan tentang integrasi sipil-militer yang demokratis.

Menurutnya, militer modern tidak harus dipisahkan secara absolut dari masyarakat sipil, tetapi harus diintegrasikan melalui mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan supremasi sipil yang kuat.

Model ini terlihat dalam demokrasi mapan seperti Amerika Serikat. Militer dihormati, ROTC hadir di kampus-kampus elite, veteran memperoleh posisi sosial terhormat, tetapi tidak ada keraguan bahwa keputusan politik tetap berada di tangan sipil.

Pelajaran pentingnya adalah demokrasi matang bukanlah demokrasi yang membenci militer, melainkan demokrasi yang cukup percaya diri untuk membatasi militer tanpa rasa takut.

Sinergi Kuat dan Tulus Sipil-Militer

Indonesia kini berada pada fase yang menentukan dalam evolusi relasi sipil-militernya. Era pasca-Reformasi telah menghasilkan perubahan struktural besar, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan kedewasaan psikologis politik.

Di satu sisi, publik memiliki alasan historis untuk waspada terhadap militerisme. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan dapat melahirkan otoritarianisme.

Namun di sisi lain, ketakutan yang terus dipelihara tanpa penyelesaian justru membuat demokrasi bergerak dalam lingkaran trauma.

Dalam konteks pemerintahan kontemporer, terutama dengan hadirnya figur berlatar belakang militer dalam kepemimpinan nasional, dilema ini semakin terasa.

Publik menghadapi dua emosi sekaligus, harapan terhadap efektivitas dan stabilitas, serta kekhawatiran terhadap kembalinya pola kekuasaan lama.

Karena itu, tantangan terbesar Indonesia bukan memilih antara sipil atau militer, melainkan membangun mekanisme demokratis yang mampu mengatur hubungan keduanya secara sehat.

Ada tiga syarat mendasar yang agaknya harus dipenuhi. Pertama, Indonesia membutuhkan rekonsiliasi sejarah yang lebih jujur. Trauma Orde Baru tidak dapat diselesaikan hanya melalui slogan reformasi.

Ia memerlukan pengakuan sejarah, pendidikan politik yang terbuka, dokumentasi pelanggaran masa lalu, dan pembelajaran institusional yang serius. Tanpa itu, publik akan terus membaca setiap simbol militer melalui kacamata ketakutan historis.

Kedua, penguatan kapasitas sipil harus menjadi agenda utama demokrasi. Selama birokrasi sipil tetap lemah, lamban, dan tidak efektif, negara akan terus bergantung pada militer dalam situasi krisis. Ketergantungan itu lambat laun dapat menciptakan normalisasi keterlibatan militer di luar fungsi pertahanan.

Karena itu, solusi jangka panjang bukan menjauhkan militer dari seluruh ruang sipil, melainkan membangun institusi sipil yang cukup kuat sehingga negara tidak perlu terus-menerus memanggil militer untuk menyelesaikan persoalan administratif dan sosial.

Ketiga, setiap keterlibatan militer dalam ranah sipil harus dibatasi secara jelas melalui mandat hukum, pengawasan publik, batas waktu, dan mekanisme akuntabilitas.

Demokrasi tidak membutuhkan larangan total terhadap militer, tetapi juga tidak boleh memberikan ruang tanpa batas.

Pada akhirnya, perdebatan tentang “loreng-loreng” di ruang sipil Indonesia sesungguhnya berbicara tentang kondisi demokrasi Indonesia sendiri.

Ketakutan terhadap militer adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam, trauma sejarah yang belum sembuh dan ketidakpercayaan terhadap kekuatan institusi sipil.

Demokrasi yang matang seharusnya mampu membedakan antara militer profesional dan militer politik. Ia juga harus mampu menghormati institusi pertahanan tanpa kehilangan keberanian untuk mengawasinya.

Mengobati “fobia” terhadap loreng bukan berarti menghapus semua simbol militer dari ruang publik. Yang jauh lebih penting adalah membangun “sistem imun demokrasi” yang sehat, institusi sipil yang kuat, masyarakat yang kritis tetapi rasional, serta militer yang profesional dan berintegritas. (J61)

Ratusan triliun uang pajak mengalir untuk LPDP. Namun, benarkah beasiswa ini murni untuk rakyat atau sekadar subsidi silang bagi kaum elite?

PinterPolitik.com

“By doing away with giving explicitly to everyone what it implicitly demands of everyone, the educational system demands of everyone alike that they have what it does not give.” – Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron dalam Reproduction in Education, Society and Culture (1970)

Cupin memandangi layar laptopnya dengan tatapan kosong yang menyiratkan keputusasaan berlapis di tengah bisingnya warung kopi pinggiran. Deretan persyaratan pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tampak seperti tembok raksasa yang mustahil untuk dipanjatnya.

Bagi Cupin, seorang pemuda daerah dengan penghasilan bulanan pas-pasan, biaya tes bahasa Inggris resmi adalah kemewahan yang tak terjangkau. Ia harus dihadapkan pada pilihan getir antara mengejar mimpi melanjutkan studi atau memastikan kebutuhan pangan keluarganya tetap terpenuhi.

Pemuda ini sadar betul bahwa kompetisi akademis yang sangat bergengsi ini sejak awal tidak pernah berada di atas lapangan yang datar. Garis start yang ia pijak tertinggal sangat jauh di belakang anak-anak dari kota besar yang fasilitas pendidikannya serba ada dan lengkap.

Ironi keadilan sosial semakin terasa pekat ketika Cupin membuka media sosial dan terpaksa melihat linimasa yang dipenuhi oleh polemik usang. Banyak penerima beasiswa bergengsi negara yang justru dengan sengaja enggan kembali ke Tanah Air setelah menikmati miliaran rupiah uang rakyat.

Mereka dengan mudah dan rasional beralasan bahwa fasilitas riset, apresiasi profesional, dan standar gaji di luar negeri jauh lebih menjanjikan. Padahal, amanat konstitusional dan moral utama dari pengelolaan dana abadi pendidikan itu adalah kembali untuk membangun ibu pertiwi yang sedang berkembang.

Cupin hanya bisa tersenyum getir menyadari kenyataan pahit bahwa dana triliunan tersebut pada dasarnya dihimpun dari ketaatan pajak jutaan rakyat kecil. Ironisnya, kucuran keringat rakyat pekerja tersebut kini justru lebih banyak dinikmati oleh segelintir kaum berpunya yang pandai merangkai kata saat wawancara.

Program beasiswa yang seharusnya dirancang sebagai jembatan emas pengentasan kemiskinan kini seolah beralih fungsi menjadi ajang pembuktian gengsi semata. Fenomena struktural ini terasa seperti sebuah mekanisme subsidi silang yang amat salah sasaran, di mana masyarakat miskin secara tidak langsung membiayai si kaya.

Para elite muda ini sering kali dengan fasih mengklaim pencapaian gemilang mereka murni sebagai hasil dari kerja keras dan kecerdasan individual belaka. Mereka cenderung menafikan fakta sosiologis bahwa modal finansial orang tua mereka adalah kunci utama yang sejak awal membuka banyak pintu kesempatan berharga.

Konsep meritokrasi yang selalu diagung-agungkan dalam seleksi LPDP perlahan namun pasti mulai menunjukkan wajah aslinya yang penuh dengan ketimpangan tak terlihat. Sistem ini seolah menghukum mereka yang miskin karena dianggap kurang berprestasi, tanpa pernah mau melihat konteks hambatan struktural yang mengikat mereka.

Tokoh Cupin di sini mewakili jutaan pemuda Indonesia lainnya yang secara diam-diam merasa dikhianati oleh narasi pemerataan pendidikan yang digaungkan oleh pemerintah. Kesempatan langka untuk belajar ke luar negeri seakan telah dikavling secara eksklusif untuk mereka yang sejak lahir telah mewarisi keistimewaan.

Mengapa instrumen keadilan sosial bernama beasiswa publik ini justru berbalik arah menjadi mesin pengekalan hak istimewa bagi kelompok masyarakat tertentu? Apakah sistem seleksi yang secara kasatmata terlihat adil ini memang secara sosiologis dirancang untuk terus mereproduksi kekuasaan para elite kapital?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

LPDP dan Mesin Reproduksi Kelas

Untuk membedah keresahan struktural yang dialami oleh Cupin, kita harus meminjam pisau analisis kritis dari sosiolog Prancis terkemuka, Pierre Bourdieu. Dalam karyanya yang sangat monumental berjudul Reproduction in Education, Society and Culture, Bourdieu membongkar tuntas ilusi kemerataan tentang sistem pendidikan modern.

Bourdieu dengan tegas menyatakan bahwa lembaga pendidikan formal pada praktiknya bukanlah sebuah arena netral yang memberikan peluang setara bagi semua individu. Sebaliknya, institusi pendidikan adalah instrumen utama yang sangat halus digunakan oleh kelas dominan untuk mereproduksi dan mempertahankan status sosial ekonomi mereka.

Dalam konteks seleksi beasiswa yang sangat kompetitif seperti LPDP, konsep Modal Budaya yang diperkenalkan oleh Bourdieu menemukan relevansinya yang paling tajam. Anak-anak yang berasal dari keluarga elite telah mewarisi modal budaya yang kaya ini sejak lahir melalui lingkungan yang sangat mendukung literasi global.

Mereka telah terbiasa berinteraksi menggunakan bahasa asing, memiliki akses tak terbatas ke literatur internasional, dan memahami tata krama pergaulan yang elegan. Watak kelas atas atau elite disposition inilah yang kemudian dengan sangat mudah dinilai sebagai kualitas kepemimpinan unggul oleh para penyeleksi beasiswa.

Di sisi lain, kaum elite juga memiliki modal ekonomi yang sangat melimpah untuk memungkinkan mereka secara harfiah membeli kesiapan akademis tersebut. Mereka sanggup membayar mentor khusus persiapan studi, mengikuti program sukarelawan internasional berbiaya mahal, dan merancang kurikulum vitae yang tampak begitu sempurna.

Bourdieu menyebut fenomena dominasi tak kasatmata ini sebagai sebuah bentuk kekerasan simbolik yang secara kultural dibiarkan dan diamini oleh masyarakat. Sistem membuat kelas bawah merasa bahwa kegagalan mereka adalah murni kelemahan kognitif sendiri, bukan karena standar seleksi yang memang berpihak pada kelas atas.

Praktik reproduksi kelas sosial melalui instrumen pendidikan tinggi ini sama sekali bukanlah sebuah fenomena yang eksklusif terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Negara-negara maju yang selama ini sering dijadikan kiblat pendidikan global pun sebenarnya terjebak dalam pusaran masalah struktural yang sama persis.

Di Amerika Serikat, praktik penerimaan mahasiswa berbasis garis keturunan di kampus-kampus Ivy League adalah contoh nyata dari sistem usang ini. Anak-anak alumni bergengsi atau penyumbang dana kampus yang masif selalu mendapatkan jalur khusus yang secara sistematis menyingkirkan kandidat lain yang lebih cerdas namun miskin.

Sementara itu, di Inggris, dominasi lulusan sekolah swasta bergengsi dalam komposisi mahasiswa di universitas elite seperti Oxford dan Cambridge sangatlah mencolok. Sistem pendidikan tertutup ini secara efektif memastikan bahwa posisi-posisi penting di pemerintahan dan sektor korporat selalu diisi oleh sirkel pergaulan yang itu-itu saja.

Kesamaan pola ketidakadilan di berbagai negara lintas benua ini membuktikan bahwa narasi meritokrasi seringkali hanyalah kedok manis untuk menutupi pelestarian hierarki sosial. Sistem seleksi beasiswa modern pada dasarnya telah terjebak dalam pusaran kecenderungan elitisme untuk selalu memenangkan mereka yang memang sudah mapan.

Lantas, jika instrumen beasiswa saat ini secara terstruktur telah dibajak oleh kepentingan elite kapital, adakah jalan keluar radikal dari jebakan sistemik ini? Bagaimana semestinya sebuah negara secara sadar merancang kebijakan pendidikan agar institusi tersebut benar-benar berfungsi sebagai eskalator bagi mobilitas sosial yang berkeadilan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Saatnya LPDP Dievaluasi?

Sejatinya, program beasiswa bergengsi yang sepenuhnya didanai oleh uang pajak negara harus segera dikembalikan pada khitahnya sebagai agen utama mobilitas sosial vertikal. Investasi pendidikan berskala nasional ini tidak boleh sekadar mempertebal portofolio anak-anak elite, melainkan wajib menjadi tuas pengungkit untuk mengangkat harkat hidup kelompok akar rumput.

Pakar ekonomi terkemuka pemenang hadiah Nobel, Joseph Stiglitz, dalam bukunya yang tajam berjudul The Price of Inequality, memberikan peringatan keras mengenai signifikansi isu ini. Stiglitz secara meyakinkan berargumen bahwa ketimpangan akses pendidikan tinggi yang dibiarkan akan menghancurkan potensi ekonomi sebuah negara karena mematikan inovasi dari kelas bawah.

Ketika akses menuju pendidikan berkualitas tinggi dibiarkan hanya berputar di kalangan atas, negara secara sistematis akan kehilangan talenta brilian yang tersembunyi di daerah tertinggal. Padahal, memberikan kesempatan emas bagi kelompok rentan telah terbukti secara akademis mampu menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang jauh lebih eksponensial bagi pembangunan nasional.

Oleh karena itu, tata kelola sistem beasiswa harus dirombak total agar lebih proaktif dalam menjemput bola, bukan sekadar menunggu kandidat istimewa yang sudah matang secara profil. Negara harus secara sadar hadir untuk memfasilitasi proses pendampingan prakondisi bagi kandidat potensial yang selama ini terkendala oleh keterbatasan finansial dan akses informasi.

Kita bisa dengan rendah hati berkaca pada skema Australia Awards Scholarships yang konsisten menerapkan pendekatan afirmatif yang sangat terukur dan berdampak nyata. Sistem ini secara khusus menyasar target kelompok marginal dan bersedia membiayai pelatihan kompetensi dasar berbulan-bulan di dalam negeri sebelum penerimanya benar-benar diberangkatkan ke luar negeri.

Contoh gemilang lainnya adalah program beasiswa Chevening dari pemerintah Inggris yang secara revolusioner tidak lagi mendewakan nilai akademis maupun skor tes bahasa semata. Mereka justru jauh lebih menitikberatkan pada ketangguhan pengalaman kerja lapangan dan visi kepemimpinan berdampak yang telah dibuktikan secara riil di tengah pusaran masyarakat.

Pendekatan inklusif dan progresif seperti inilah yang pada akhirnya memastikan bahwa uang publik benar-benar diinvestasikan untuk menciptakan agen perubahan yang revolusioner. Sistem yang sungguh-sungguh berkeadilan sosial tidak akan pernah membiarkan pemuda potensial seperti Cupin kalah sebelum bertanding hanya karena mereka tidak memiliki keistimewaan material.

Mendorong mobilisasi sosial melalui beasiswa publik bukanlah sekadar program amal, melainkan sebuah strategi bertahan hidup yang sangat krusial bagi sebuah negara. Pemerataan intelektualitas adalah satu-satunya benteng pertahanan yang paling kokoh untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian ini.

Sudah saatnya seluruh pemangku kebijakan publik menyadari secara mendalam bahwa menyamaratakan standar kompetisi bagi individu dengan titik berangkat yang berbeda adalah sebuah ketidakadilan. Evaluasi sistem seleksi yang menyeluruh harus segera dilakukan dengan berani agar dana abadi pendidikan tidak menjelma menjadi mesin penghisap pajak demi menyubsidi kaum elite.

Kebijakan pendidikan yang baik dan memihak harus mampu melihat jauh melampaui deretan angka kelayakan administratif dan berani menembus dinding tebal hak istimewa kelas sosial. Hanya dengan keberpihakan radikal seperti itulah, sebuah institusi beasiswa dapat benar-benar memenuhi janji sucinya untuk memutus rantai kemiskinan dan mendobrak kebekuan struktur kelas.

Pada akhirnya, beasiswa negara yang ideal adalah pelita harapan yang terus menyala terang untuk menerangi jalan terjal bagi mereka yang paling membutuhkan pertolongan. Kebijaksanaan sejati dalam bernegara terletak pada kemampuan sistem untuk secara adil merangkul potensi terbaik bangsa, terlepas dari seberapa rendah pijakan awal kehidupan mereka. (A43)

Negara panen Rp300 T dari sawit ilegal & aset koruptor. Mengapa “uang panas” ini bisa buat LPDP dan program-program lain “menyala”?

PinterPolitik.com

“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran” – Prabowo Subianto, Presiden ke-8 RI (30/12/2024)

Cupin menyesap kopi hitamnya yang mulai dingin, matanya terpaku pada layar gawai yang menampilkan deretan angka fantastis. Bukan, ini bukan kode buntut atau nomor seri uang mainan, melainkan angka-angka dalam berita ekonomi politik terkini. Judul berita itu begitu mencolok: denda administratif dari perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan ditargetkan mencapai Rp 300 triliun. Cupin sampai harus mengucek mata, memastikan jumlah nol di belakang angka tiga itu tidak salah cetak.

Bagi seorang rakyat biasa seperti Cupin, angka Rp 300 triliun adalah sesuatu yang abstrak saking besarnya. Namun, yang membuat Cupin lebih terperangah adalah narasi di balik angka tersebut. Ini bukan uang dari utang luar negeri baru, melainkan uang yang “dijemput paksa” dari mereka yang selama ini bermain mata dengan aturan.

Pikiran Cupin melayang pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang legendaris itu. Berita terbaru menyebutkan aset tanah dan properti nganggur senilai Rp 38,88 triliun kini sedang dikejar dan disita negara. Kas negara yang tadinya “hanya” menerima Rp 1,84 triliun, kini berpotensi menguasai aset fisik senilai lebih dari Rp 37 triliun.

Seolah belum cukup, Cupin menggulirkan layar ke berita selanjutnya tentang penyitaan aset korupsi timah. Enam smelter dan berbagai properti dengan nilai taksiran Rp 6 hingga Rp 7 triliun kini berpindah tangan ke negara. Cupin membayangkan betapa pusingnya para pemilik modal yang tadinya merasa aman di balik tembok kekebalan hukum.

Bahkan, uang dari aktivitas judi online yang merusak mental masyarakat bawah pun tak luput dari sapu bersih ini. Kumulatif sitaan dari rekening dan aset kripto para bandar judi mencapai lebih dari Rp 1,1 triliun antara tahun 2020 hingga 2025. Cupin tersenyum kecut, membayangkan uang kekalahan para penjudi itu akhirnya kembali ke kas negara, bukan ke kantong bandar di negara tetangga.

Namun, drama anggaran ini tidak hanya terjadi di sisi pemasukan atau pendapatan negara saja. Di sisi pengeluaran, Cupin melihat adanya pemangkasan yang tak kalah brutalnya, seolah ada tukang jagal yang masuk ke birokrasi. Pos anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK) dipangkas hingga 90 persen, sebuah angka yang membuat Cupin tertawa membayangkan para PNS harus berhemat kertas.

Biaya percetakan dan suvenir pun kena sunat sebesar 75,9 persen, menandakan berakhirnya era seminar yang banjir plakat dan buku catatan tak terpakai. Sewa gedung dan kendaraan dinas yang sering kali menjadi lahan basah pemborosan dipotong 73,3 persen. Cupin membayangkan mobil-mobil dinas mewah yang biasanya berseliweran kini mungkin akan diganti dengan opsi yang lebih membumi.

Kegiatan seremonial yang biasanya penuh hura-hura dan minim substansi juga dipangkas 56,9 persen. Perjalanan dinas, yang sering kali jadi modus liburan terselubung bagi oknum pejabat, ikut dipotong lebih dari setengahnya, yakni 53,9 persen. Cupin merasa bahwa “rem” birokrasi sedang diinjak dalam-dalam untuk menghentikan laju kebocoran yang sudah menahun.

Semua penghematan dan penyitaan ini menciptakan sebuah atmosfer baru yang terasa asing namun menyegarkan. Negara seolah berubah wujud dari entitas yang pasif dan boros menjadi entitas yang agresif dan hemat. Cupin melihat pola besar di sini: mengambil dari yang berlebih secara ilegal, dan menambal yang bocor secara ugal-ugalan.

Prabowo Subianto tampaknya sedang memainkan kartu yang jarang disentuh oleh pendahulunya dengan skala se-masif ini. Ada nuansa ketegasan militer yang diterjemahkan ke dalam disiplin fiskal yang kaku. Cupin bertanya-tanya, apakah ini yang dimaksud dengan “uang rakyat kembali ke rakyat” dalam arti yang paling harfiah?

Di benak Cupin, strategi ini terdengar sangat masuk akal di atas kertas, bahkan heroik. Namun, sejarah mengajarkan bahwa memindahkan uang dalam jumlah raksasa selalu mengundang risiko politik yang besar. Para “raja kecil” di perkebunan sawit dan obligor kakap tentu tidak akan tinggal diam melihat kekayaan mereka dipreteli.

Apakah strategi “Robin Hood” gaya baru ini hanyalah kejutan awal yang akan meredup seiring berjalannya waktu dan lobi-lobi politik tingkat tinggi? Dan yang lebih krusial, mampukah negara menjamin bahwa dana triliunan rupiah hasil sitaan dan penghematan ini benar-benar sampai ke piring rakyat, bukan bocor lagi di tikungan lain?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mengadopsi Tangan Besi Tetangga

Cupin meletakkan gawainya dan mulai merenung, mencoba mencari benang merah filosofis dari rentetan kebijakan agresif ini. Ia teringat bahwa fenomena “negara memalak koruptor” untuk mendanai pembangunan bukanlah ide orisinil yang turun dari langit Indonesia. Cupin teringat pada sosok Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Arab Saudi beberapa tahun silam.

MBS melakukan langkah yang dikenal sebagai “The Ritz-Carlton Purge”, di mana ia mengurung para pangeran dan konglomerat korup di hotel mewah tersebut. Hasilnya bukan main-main, negara berhasil menyita aset senilai lebih dari 100 miliar dolar AS. Uang sitaan itu kemudian menjadi modal awal bagi visi Arab Saudi 2030, membiayai transformasi ekonomi agar tidak lagi bergantung pada minyak.

Pola serupa juga terlintas di benak Cupin ketika ia mengingat kebijakan Presiden Xi Jinping di Tiongkok. Xi meluncurkan kampanye “Common Prosperity” atau Kemakmuran Bersama yang terdengar sangat sosialis namun dieksekusi dengan gaya kapitalisme negara yang ketat. Xi menekan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa dan para miliarder untuk “menyumbang” kembali ke negara atau membayar denda masif atas praktik monopoli.

Dana yang terkumpul dari para taipan itu kemudian dialirkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di pedesaan Tiongkok. Cupin melihat bahwa apa yang dilakukan Prabowo memiliki DNA yang mirip dengan langkah MBS dan Xi Jinping tersebut. Ini adalah konsep fiscal sovereignty via enforcement, di mana kedaulatan anggaran dicapai melalui penegakan hukum yang tanpa kompromi.

Dalam literatur akademik, Cupin teringat pada pemikiran Mancur Olson dalam bukunya yang berjudul Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships. Olson membedakan antara “roving bandits” (bandit kelana) yang menjarah lalu pergi, dengan “stationary bandits” (bandit menetap) yang menjadi cikal bakal negara. Negara yang kuat, menurut Olson, harus mampu memonopoli kekerasan dan ekstraksi sumber daya demi kepentingan jangka panjang, bukan sekadar penjarahan sesaat.

Tindakan menyita aset dari sawit ilegal dan koruptor ini bisa dilihat sebagai upaya negara untuk menegaskan posisinya sebagai satu-satunya entitas yang berhak melakukan ekstraksi. Cupin juga teringat pada tesis Francis Fukuyama dalam bukunya State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. Fukuyama menekankan bahwa kekuatan negara (state strength) diukur dari kemampuannya untuk menegakkan aturan dan melaksanakan kebijakan, bukan sekadar seberapa besar birokrasinya.

Apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah upaya meningkatkan state capacity dengan cara menunjukkan taringnya kepada aktor-aktor non-negara yang selama ini merasa lebih kuat dari hukum. Para pengusaha sawit ilegal dan pengemplang pajak adalah contoh nyata dari lemahnya kapasitas negara di masa lalu. Kini, pendulum itu sedang ditarik paksa ke arah yang berlawanan.

Konsep Distributive Justice atau keadilan distributif juga menjadi landasan moral yang kuat bagi kebijakan ini. John Rawls dalam A Theory of Justice mungkin berbicara tentang keadilan dalam posisi asali, tapi dalam konteks riil Indonesia, keadilan distributif diterjemahkan sebagai pengambilan kembali hak publik. Uang yang diambil dari koruptor bukanlah rampasan perang, melainkan aset publik yang “pulang kandang”.

Cupin menyadari bahwa narasi ini sangat laku dijual ke publik karena menyentuh rasa keadilan masyarakat yang terluka oleh ketimpangan. Siapa yang tidak senang melihat para koruptor dimiskinkan dan uangnya dipakai untuk sekolah anak miskin? Ini adalah populisme yang didukung oleh teknokrasi hukum yang keras.

Namun, Cupin juga paham bahwa meniru gaya Xi Jinping atau MBS memiliki konsekuensi pada iklim demokrasi dan kepastian hukum bagi investor. Jika penegakan hukum ini tidak dilakukan dengan transparansi total, ia bisa berubah menjadi alat pemukul politik bagi lawan-lawan penguasa. Batas antara penegakan hukum murni dan vendetta politik sering kali setipis kulit bawang.

Apakah model kepemimpinan “tangan besi” dalam ekonomi ini akan kompatibel dengan sistem demokrasi Indonesia yang bising dan majemuk? Lalu, apakah ketergantungan pada dana denda dan sitaan ini bisa menjadi model fiskal yang berkelanjutan, atau hanya menjadi suntikan dana segar sesaat sebelum sumbernya mengering?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari Tangan Koruptor ke Masa Depan Anak Bangsa

Setelah merenungi aspek filosofisnya, Cupin kembali fokus pada alur distribusi dana yang telah dikumpulkan dengan susah payah itu. Di layar gawainya, terpampang grafik perbandingan anggaran “Before & After” yang menunjukkan lonjakan signifikan di tahun 2026. Salah satu yang paling membuat mata Cupin berbinar adalah kenaikan kuota penerima beasiswa LPDP.

Dari sekadar 3.000 hingga 4.000 penerima, target penerima baru LPDP melonjak menjadi 5.750 orang. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan ribuan mimpi anak muda Indonesia yang mendapatkan tiket untuk terbang lebih tinggi. Cupin teringat pada teori Human Capital yang dipopulerkan oleh Gary Becker dalam bukunya yang berjudul Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis.

Becker berargumen bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan adalah cara paling efektif untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan seseorang di masa depan. Dengan menyalurkan dana sitaan koruptor ke LPDP, negara sedang melakukan transfer kekayaan dari masa lalu yang kelam ke masa depan yang cerah. Uang hasil kejahatan diubah menjadi modal intelektual yang tak ternilai harganya.

Tidak berhenti di situ, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan suntikan dana yang meledak dari Rp 71 triliun menjadi Rp 335 triliun. Cupin membayangkan jutaan anak sekolah yang kini tidak perlu lagi belajar dengan perut keroncongan. Dalam kerangka pemikiran Amartya Sen dalam bukunya Development as Freedom, kebebasan dari rasa lapar dan gizi buruk adalah fondasi utama dari pembangunan manusia.

Tanpa gizi yang cukup, bicara soal bonus demografi hanyalah omong kosong belaka. Program kesehatan yang menargetkan cek kesehatan gratis bagi 136 juta orang juga menjadi bukti pergeseran fokus anggaran. Dari sekadar uji coba skala kecil, kini program tersebut menjadi gerakan nasional yang masif.

Cupin melihat ini sebagai upaya preventif negara untuk menjaga aset terbesarnya, yaitu kesehatan warganya. Anggaran perumahan yang mencapai Rp 58 triliun untuk target 3 juta rumah juga menjadi angin segar bagi kelas pekerja. Ini adalah bentuk nyata dari kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar yang selama ini makin tak terjangkau.

Bahkan sektor ketahanan pangan pun mendapatkan kenaikan anggaran yang signifikan menjadi Rp 210,4 triliun. Cupin menyadari bahwa semua program ini—pendidikan, kesehatan, pangan, papan—adalah pilar-pilar utama welfare state. Namun bedanya, welfare state ala Prabowo ini didanai bukan dengan menaikkan pajak kelas menengah secara brutal, melainkan dengan efisiensi dan penegakan hukum.

Ada semacam kepuasan batin tersendiri bagi Cupin melihat korelasi langsung antara pemberantasan korupsi dengan kesejahteraan rakyat. Selama ini, pemberantasan korupsi sering kali hanya berakhir di berita penangkapan, tanpa rakyat merasakan dampak langsung uang pengembaliannya. Kini, narasi itu diubah: koruptor ditangkap, anak sekolah makan enak.

Ini adalah strategi komunikasi politik yang brilian sekaligus strategi ekonomi yang berisiko namun berpotensi high reward. Jika berhasil, ini akan menjadi legacy yang sulit tandingi; jika gagal, ini akan menjadi janji manis yang pahit di ujung. Namun bagi Cupin saat ini, melihat angka-angka anggaran yang berpihak pada rakyat kecil sudah cukup memberikan secercah harapan.

Pada akhirnya, efisiensi birokrasi dan ketegasan hukum hanyalah alat, sedangkan tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Uang hanyalah energi yang netral; di tangan koruptor ia menjadi racun yang merusak, namun di tangan pemimpin yang amanah, ia bisa menjadi pupuk yang menyuburkan masa depan bangsa. (A43)

Kalian tim mana nih? 

#anies #sandiagauno #lpdp #beasiswa #mutiarabaswedan #harvard #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Udah punya fans sendiri mungkin Prof. Stella 

Wamendikti Saintek Stella Christie menyebut akan melakukan kerja sama dengan Kemenkeu untuk mengkaji ulang efektivitas dan optimalisasi beasiswa LPDP.

Menurut Stella, beasiswa LPDP yang dikelola oleh Kemenkeu membuat Kemendikti Saintek tidak bisa menentukan kebijakan ke depannya.

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu ya! 

#stellachristie #profstella #lpdp #kemekeu #beasiswalpdp #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Oleh Raihan Muhammad

PinterPolitik.com

Dalam beberapa kesempatan, santer terdengar di media—baik media massa maupun media sosial—mengenai banyak penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di luar negeri yang enggan pulang ke Indonesia. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, banyak yang marah dan menilai bahwa ini melanggar aturan. 

Meskipun beasiswa ini diciptakan untuk mendukung pengembangan potensi terbaik bangsa, sejumlah penerima beasiswa LPDP menunjukkan keengganan dalam kembali ke Indonesia.  

Faktor-faktor seperti peluang karier yang lebih luas, fasilitas penelitian dan pendidikan yang lebih baik, serta stabilitas sosial dan politik di negara tempat studi, sering kali menjadi pertimbangan utama yang mendorong mereka untuk tidak meninggalkan peluang di luar negeri. 

Presiden Jokowi pun mengajak penerima beasiswa LPDP untuk pulang ke Indonesia, “Yang paling penting saya titip, pulang! Pulang! Pulang! Meskipun gaji di sini mungkin lebih rendah sedikit, tetap pulang! Meskipun mungkin fasilitas enak di negara lain, tetap pulang!” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara LPDP Fest di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan. 

Menurut laporan dari Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Andin Hadiyanto, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2022, terdapat 5.664 orang yang menjadi penerima beasiswa LPDP. Total penerima beasiswa selama periode 2013-2022 mencapai 35.536 orang. 

Sebagian besar dari mereka menempuh studi di perguruan tinggi dalam negeri (55,7 persen), sedangkan sisanya di luar negeri (44,3 persen). Mayoritas yang belajar di luar negeri memilih Eropa (58 persen), diikuti oleh Australia dan Selandia Baru (20,7 persen), Amerika Utara (12,2 persen), Asia (8,6 persen), serta Afrika (0,5 persen).  

Akan tetapi, ada beberapa alumni penerima beasiswa LPDP yang menghadapi masalah karena tidak memenuhi kontrak untuk kembali ke Indonesia setelah studi. Dari total penerima beasiswa, sebanyak 413 orang di antaranya mengalami kendala. Dari jumlah tersebut, 144 orang telah diproses dan kembali ke Indonesia, sementara 169 orang masih dalam komunikasi intensif untuk penyelesaian masalah.  

Adapun sanksi untuk penerima beasiswa LPDP yang melanggar kontrak adalah sebagai berikut:  

• Sanksi administratif ringan: Peringatan tertulis sebanyak maksimal tiga kali.  
• Sanksi administratif sedang: Penundaan pembayaran dana studi, penyesuaian pembayaran dana studi, dan/atau pengembalian pembayaran untuk komponen tertentu dari dana studi.  
• Sanksi administratif berat: Pemberhentian sebagai penerima beasiswa tanpa pengembalian dana studi yang sudah diterima, pemberhentian sebagai penerima beasiswa dengan kewajiban mengembalikan dana studi, serta pemblokiran mengikuti LPDP. 

Diaspora Punya Peran 

Diaspora (masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri) juga punya peran penting untuk menjembatani antara Indonesia dan negara-negara yang mereka tinggali. Ini juga sebagai penghubung atau fasilitator yang bisa membuka keran investasi untuk kepentingan nasional, misalnya dalam sektor pendidikan, ekonomi, sosial, dan sebagainya. 

Adanya diaspora merupakan investasi jangka panjang bagi Indonesia karena kita juga butuh mereka untuk koordinasi dan bertukar informasi seputar ilmu pengetahuan dan teknologi. Diaspora menjadi pilar kokoh untuk kemajuan Indonesia di pelbagai aspek. 

Sebagai bagian dari warga Indonesia yang merantau ke pelbagai penjuru dunia, mereka jadi jembatan penting membangun hubungan ekonomi, sosial, dan budaya antara Indonesia dan negara lain.  

Pengalaman dan ilmu yang mereka peroleh di luar negeri bisa membantu pembaruan teknologi, inovasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Partisipasi aktif diaspora dalam pertukaran pengetahuan, penelitian, dan pengembangan teknologi pun berpotensi meningkatkan daya saing Indonesia di panggung global.  

Tidak hanya itu, dalam aspek budaya, diaspora turut memperkaya warisan budaya Indonesia dan mengedepankan citra positif bangsa di mata dunia. Maka tak bisa diabaikan, peran tak tergantikan dari diaspora dalam membantu Indonesia meraih potensinya sebagai negara yang unggul dan berpengaruh di kancah internasional. 

Salah satu diaspora yang berjasa terhadap Indonesia adalah Bagus Putra Muljadi, yang saat ini berkarier di Inggris sebagai Asisten Profesor Teknik di University of Nottingham. Ia juga tetap mengabdi terhadap Tanah Air dan berjasa terhadap pendidikan Indonesia.  

Ia memfasilitasi kemitraan antara lembaga penelitian dan pendidikan tinggi Inggris dan Indonesia. Melalui UK-Indonesia Consortium for Interdisipliner Sciences (UKICIS), Ia merupakan salah satu orang yang membantu pemerintah Inggris dan Indonesia mewujudkan kolaborasi yang lebih kuat dalam penelitian dan inovasi.  

Banyak juga diaspora yang berjasa terhadap Tanah Air—seperti Bagus Muljadi—dengan tinggal di luar negeri, tetapi sering memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Pemerintah melalui LPDP semestinya juga mengakomodasi diaspora-diaspora semacam ini untuk bisa berkontribusi terhadap Indonesia. Ini merupakan salah satu loyalitas warga negara, meskipun tidak tinggal di Tanah Air. 

Diaspora Juga Nasionalis 

Meskipun tidak tinggal di Tanah Air, diaspora tetap memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Meskipun terpisah oleh jarak fisik dari Indonesia, semangat cinta dan kepedulian terhadap bangsa tetap membara di dalam diri mereka. 

Mereka aktif terlibat dalam pelbagai upaya positif yang bertujuan untuk memajukan Indonesia, seperti kerja sama ekonomi, kontribusi intelektual, dan kegiatan sosial serta budaya.  

Semangat nasionalisme ini mendorong mereka untuk memberikan kontribusi maksimal, menjembatani kesenjangan antara Tanah Air dan tempat tinggal mereka, serta berupaya kuat memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia. Meskipun berada di luar negeri, semangat nasionalisme tetap hidup dan membuktikan bahwa cinta pada Tanah Air bisa melampaui batas-batas geografis. 

Mereka secara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan Indonesia. Dalam kerja sama ekonomi, mereka memfasilitasi investasi dan perdagangan yang bermanfaat bagi negara. 

Dalam hal kontribusi intelektual, pengetahuan dan pengalaman mereka di luar negeri digunakan untuk memajukan riset dan inovasi dalam berbagai bidang di Tanah Air. Selain itu, melalui kegiatan sosial dan budaya, mereka mempromosikan kekayaan budaya Indonesia serta menginisiasi proyek sosial yang memberikan dampak positif kepada masyarakat.  

Semangat nasionalisme ini menjadi daya penggerak bagi mereka untuk tidak hanya menjadi observer dari jauh, tetapi juga menjadi agen perubahan yang proaktif. Dengan tekad kuat untuk membangun Indonesia yang lebih baik, mereka berupaya menjembatani kesenjangan di antara Tanah Air dan tempat tinggal mereka. 

Tidak hanya itu, upaya mereka dalam memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia melalui berbagai platform internasional juga mengukuhkan bahwa cinta pada Tanah Air dapat melampaui batas-batas geografis dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. 

Perlu Akomodasi Diaspora 

Pemerintah perlu secara aktif mengakomodasi minat diaspora yang ingin memberikan pengabdiannya pada Tanah Air. Melalui program beasiswa seperti LPDP, pemerintah mesti memberikan fleksibilitas kepada mereka untuk menjalani karier di luar negeri. 

Tindakan ini bertujuan untuk memungkinkan mereka membangun jaringan yang lebih luas dan memperdalam pengetahuan mereka, sehingga kelak bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Indonesia.  

Dengan memberi kesempatan kepada diaspora untuk mengembangkan diri di tingkat internasional, pemerintah turut mempersiapkan mereka agar mampu berperan aktif dalam memajukan serta membangun negeri ini. 

Penting bagi pemerintah untuk secara aktif mengakomodasi aspirasi diaspora yang ingin memberikan kontribusi bagi Tanah Air. Dengan memfasilitasi partisipasi mereka, pemerintah dapat memanfaatkan potensi berharga dari diaspora dalam mendorong kemajuan bangsa.  

Langkah ini bisa diwujudkan melalui berbagai inisiatif, seperti menyediakan program pengembangan profesional yang memungkinkan diaspora untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam upaya membangun Indonesia. 

Selain itu, pemerintah juga dapat membuka pintu bagi diaspora yang ingin berinvestasi atau berbisnis di Tanah Air, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif dan dukungan bagi diaspora yang ingin terlibat dalam inovasi dan riset di Indonesia.  

Melalui kemitraan dengan institusi pendidikan dan penelitian, diaspora bisa berkontribusi dalam mengembangkan solusi-solusi kreatif untuk tantangan yang dihadapi oleh negara.  

Pemerintah juga dapat memfasilitasi kolaborasi antara diaspora dan komunitas lokal untuk mempromosikan pertukaran pengetahuan dan teknologi yang saling menguntungkan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan diaspora, baik melalui platform daring maupun kegiatan-kegiatan berkala.  

Dengan menjalin hubungan yang erat, pemerintah bisa lebih responsif terhadap aspirasi dan ide-ide dari diaspora, serta memastikan bahwa kontribusi mereka diakui dan diapresiasi dengan baik. 

Pemerintah juga dapat mendirikan mekanisme penghargaan dan pengakuan bagi diaspora yang telah memberikan dampak positif bagi Tanah Air melalui berbagai bidang, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, dan sosial.  

Jadi, pemerintah memiliki peran krusial dalam mengakomodasi dan memanfaatkan potensi diaspora yang ingin mengabdi terhadap Tanah Air. Dengan langkah-langkah konkret dan komprehensif, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung serta mendorong partisipasi aktif diaspora dalam memajukan Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

Artikel ini ditulis oleh Raihan Muhammad

Raihan Muhammad adalah seorang mahasiswa jurusan Ilmu Hukum dari Universitas Negeri Semarang.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Perdebatan soal banyaknya alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang tidak bersedia pulang ke Indonesia setelah lulus muncul di media sosial (medsos), khususnya Twitter. Beberapa di antara mereka disebut telah menjalani hidup di luar negeri.

Pihak LPDP sendiri telah memberikan surat peringatan terhadap 138 alumni yang belum pulang ke Indonesia. Sanksi administrasi – mulai dari peringatan hingga kewajiban mengembalikan dana – disebut membayangi mereka.

Di sisi lain, kontra-narasi terhadap LPDP juga mencuat. Beberapa alumni LPDP yang memilih untuk tinggal di luar negeri mengatakan bahwa alumni bukanlah satu-satunya pihak yang perlu disalahkan, melainkan juga situasi – seperti perbedaan tingkat pendapatan – yang membuat mereka lebih memilih untuk tidak pulang.

PinterPolitik.com

Sosok Veronica Koman kini menjelma sebagai salah satu sentral dalam perjuangan masyarakat Papua. Ia memang bukan warga asli Papua, tidak pula lahir dan besar di Papua. Tapi, jika bicara tentang konflik di Bumi Cendrawasih, jangan sampai anda mendebat Vero.

Well, berdasarkan kumpulan informasi yang beredar di media, Vero yang merupakan lulusan jurusan Hukum Internasional tentu punya lebih dari sekedar argumentasi biasa. Ia juga jago berdebat dan pernah bergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Sebelum terkenal lewat kasus Papua, nama Vero memang sudah sering muncul lewat aksi-aksinya membantu banyak orang, misalnya para pencari suaka dari negara-negara seperti Iran dan Afghanistan. Ia juga dikenal kerap memberi bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang-orang yang tak mampu dan yang tak paham hukum.

Ia juga bersama LBH Jakarta pernah melayangkan desakan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk membatalkan pelaksanaan Qanun Jinayat alias hukum cambuk dan sejenisnya yang diterapkan di Aceh karena dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Semua kiprahnya itu sudah lebih dari cukup untuk sampai pada kesimpulan: “You won’t take an easy way dealing with Veronica Koman”.

Sayangnya, cara pemerintah menangani kasus Veronica Koman ini justru cenderung kontraproduktif. Buat yang belum tahu, Vero muncul sebagai salah satu tokoh sentral ketika kasus penyerangan terjadi di asrama Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.

Ia dituduh melakukan provokasi dan penyebaran informasi bohong dalam insiden tersebut yang menyebabkan namanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan dikenakan status sebagai tersangka. Beh, nggak kira-kira cuy tuduhannya.

Nah, kemudian, pemerintah juga “mengkerasi” dirinya dengan memintanya mengembalikan uang beasiswa yang ia peroleh dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) – badan di bawah Kementerian Keuangan yang biasa memberikan bantuan beasiswa. Nggak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai Rp 773 juta.

Namun, “utang” Vero ini disebut-sebut akan dibayarkan kembali oleh Tim Solidaritas Rakyat Papua.

Beh, ini mah udah salah langkah jauh nih dari kebijakan “membayar kembali” utang beasiswa itu. Pasalnya, ini bisa memicu solidaritas yang lebih kuat di antara masyarakat Papua, terutama yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Masyarakat Papua tentu akan melihat ini sebagai bentuk “kekerasan” lain yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang-orang yang peduli terhadap nasib mereka – let’s say jika bicara tentang pelanggaran HAM yang terjadi di sana dan kasus-kasus sejenisnya.

Analoginya kayak “melawan batu dengan batu atau besi dengan besi”. Yang ada adalah saling menghancurkan.

Memang sih banyak tuduhan yang menyebut Vero telah menjadi perpanjangan “tangan asing” dalam konflik Papua. Asing di sini maksudnya adalah negara luar ya, soalnya Vero pernah berkuliah di Australia. Namun, seharusnya bukan berarti hal ini mengubah pola pendekatan pemerintah dalam penyelesaian kasus ini.

Sebab mengkerasi Vero akan kontraproduktif dengan upaya Presiden Jokowi yang menggunakan pendekatan pembangunan yang cenderung soft dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Papua.

Hmm, kebayang nggak tuh jika gara-gara kasus Veronica Koman, orang-orang Papua jadi tambah “benci” terhadap pemerintah. Kan suatu saat akan menjadi ledakan emosi yang besar dan tak terbendung. (S13)

PinterPolitik.com

Dua atau tiga tahun lalu sosok aktivis hak asasi manusia (HAM) Papua Veronica Koman mungkin bukanlah siapa-siapa. Ya, pada periode tersebut Vero sedang menunaikan tanggung jawab studi Magister bidang Hukum di Australian National University atas beasiswa yang dberikan pemerintah Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun demikian, ilmu yang Vero dapatkan dari studi tersebut jualah yang membuat hubungannya dengan LPDP justru berubah menjadi polemik, ketika belakangan ini pihak LPDP meminta Vero mengembalikan secara penuh biaya yang telah ditanggung negara atas studinya.

Sebagaimana publik ketahui, aktivitas advokasi Vero terhadap isu Papua ditengarai menjadi biang keladi intrik antara negara dengan salah satu warganya itu. Vero dianggap tidak menunaikan kesepakatan kontrak beasiswa untuk kembali dan berkontribusi bagi Indonesia sebagai bagian dari komitmen beasiswa yang telah diberikan.

Polemik seketika muncul. LPDP kemudian mulai dikritisi publik secara terbuka terkait frasa kontribusi maupun pengabdian bagi negara dalam program tersebut terkesan abstrak, ketika sebagian kalangan menganggap kontribusi Vero dengan advokasinya terhadap berbagai isu HAM di Papua selama ini tidak diakui negara.

Selain itu, polemik tersebut pada saat yang sama dinilai turut membuat substansi yang dibawa oleh Vero, yaitu tendensi pengabaian HAM negara terhadap Papua semakin menemukan relevansinya.

Namun pertanyaan terkait narasi pembuka analisa ini agaknya menjadi menarik, yakni mengapa Vero menjadi sosok yang memiliki level signifikansi isu high politics yang sedemikian besarnya, ketika dua atau tiga tahun lalu ia bukanlah siapa-siapa?

Snowden Menginspirasi Vero?

Meski di awal kemunculannya Veronica Koman jamak ditafsirkan dengan kesan kontroversial, namun seiring berjalannya waktu, dinamika isu mengenai Papua yang dibawa Vero dinilai semakin menemukan relevansinya dengan rasionalisasi publik.

Ekspresinya tak hanya sempat didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan kini sosoknya justru mendapatkan simpati dari sejumlah kalangan di tanah air, dan dukungan kepadanya atas polemik LPDP menjadi pengejawantahan teranyar.

Tak berlebihan kiranya jika ketenaran dan pengaruh Vero saat ini mengingatkan kita pada sosok eks pegawai badan intelijen Amerika Serikat (AS) Central Intelligence Agency (CIA) Edward Snowden.

Snowden muncul sebagai seorang whistleblower – pelapor pelanggaran – yang menggemparkan dunia karena menguak rahasia bahwa pemerintah AS terus memata-matai setiap orang, baik dalam maupun di luar negeri, dengan berbagai cara. Seiring dengan AS yang terus memburu keberadaannya, berbagai pengungkapan “kelicikan” pemerintah AS lainnya dari Snowden semakin menciptakan tendensi minor yang turut diyakini publik, bahkan negara lain, atas pelanggaran privasi masif yang dilakukan pemerintah negeri Paman Sam.

Dalam sebuah tulisan di The Intercept, jurnalis investigatif terkemuka AS, Jeremy Schahill menilai bahwa manuver whistleblowing Edward Snowden turut berperan menciptakan progresivitas bagi kultur kolektif kritis publik AS yang lebih tajam akan pentingnya akuntabilitas pemerintah serta isu lainnya secara umum.

Serupa tapi tak sama dengan Snowden, Veronica Koman juga dinilai turut berhasil mengambil peran dalam membangun kultur kolektif kritis publik tanah air, khususnya pada isu Papua. Momentum isu rasisme Papua di Surabaya dan Malang pada medio 2019 silam menjadi panggung sempurna yang sukses diartikulasikan Vero dalam mengangkat manuver advokasinya selama ini, yang turut melambungkan pula reputasi dirinya secara personal.

Walaupun pada awalnya mendapat sentimen minor atas adanya preseden provokatif dan separatisme, Vero kini justru mendapatkan sorotan bernada positif dari sejumlah kalangan di republik yang tersadarkan akan nihilnya peran efektif negara bagi kesejahteraan dan keadilan di bumi cendrawasih.

Selain itu, similaritas Snowden dan Vero ialah keduanya sama-sama sedang dalam pengasingan di negara lain saat ini karena “diburu” oleh penegak hukum tanah kelahirannya akibat aktivisme yang dilakukan.

Lebih lanjut, konstruksi kultur kolektif kritis publik atas substansi persoalan Papua dan ketidakadilan yang tak terselesaikan itulah yang menjadikan manuver yang Vero lakukan semakin memiliki signifikansi tersendiri, baik bagi publik maupun pemerintah.

Lantas, mengapa pemerintah Indonesia justru merespon Vero dengan tendensi konfliktual – dalam hal ini jeratan hukum – dibandingkan dengan upaya konsolidatif untuk mencari jalan keluar terbaik atas narasi yang telah mengemuka?

Keamanan Nasional vs Keadilan Nasional

Pada kasus Snowden dan Vero, pemerintah kedua negara tampaknya sama-sama menjadikan keamanan dan stabilitas nasional sebagai justifikasi dalam melawan narasi hakikat hak asasi yang substansial.

Richard Aldrich dan Christopher Moran dalam ‘Delayed Disclosure’: National Security, Whistle-Blowers and the Nature of Secrecy mengutip moral panic theory dari Stanley Cohen untuk menggambarkan bagaimana pemerintah AS terkesan tidak substansial dalam merespon pengungkapan Snowden.

Moral panic theory sendiri merupakan sebuah penciptaan narasi yang mendorong kekhawatiran dampak negatif atas sebuah konteks tertentu, namun tidak secara substansial menjawab dampak tersebut secara keseluruhan.

Robert Amsterdam dalam Edward Snowden and the Strategy of Tension mengatakan bahwa moral panic tersebut digunakan oleh pemerintah AS untuk menjawab pengungkapan Snowden dengan mengedepankan narasi bahwa surveillance atau pengawasan negara digunakan sebagai metode demi mengantisipasi ancaman keamanan nasional yang tak terbayangkan.

Singkatnya, pemerintah AS hanya mengedepankan pentingnya keamanan nasional tanpa menjawab konteks bagaimana hak perlindungan aspek privat warga AS dijamin oleh negara.

Adanya tendensi moral panic yang sama dinilai juga terjadi pula pada pemerintah Indonesia ketika merespon manuver Vero atas isu Papua hanya sebatas mengantisipasi ancaman terhadap keamanan serta kedaulatan nasional dari potensi separatisme.

Substansi mengenai eksistensi kekerasan, pemenuhan kesejahteraan, hingga supremasi hak asasi yang setara dengan masyarakat Indonesia lainnya seolah luput dari diskursus secara keseluruhan.

Bahkan belakangan, isu LPDP yang menjegal Veronica Koman dinilai menasbihkan kesan moral panic pemerintah seperti yang disebutkan Aldrich dan Moran, serta Amsterdam sebelumnya.

Meskipun terdapat garis batas yang dapat dipisahkan dari narasi-narasi yang kontraproduktif seperti separatisme, isu Papua tampaknya masih belum direspon dengan kesungguhan yang hakiki oleh pemerintah sampai sejauh ini.

Oleh karenanya, sosok seperti Vero masih terus berekspresi khususnya dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat di Papua. Dan pada saat yang sama, resonansi dukungan publik terhadap esensi aktivisme Vero pun tampaknya akan terus meningkat jika tidak ada langkah luar biasa dari pemerintah atas Papua.

Peningkatan persepsi minor tersebut semestinya wajib ditanggapi dengan kebijakan konkret yang tepat. Pasalnya, problematika terkait Papua telah berlarut-larut terjadi dan menimbulkan dampak multi aspek serius yang meski tak terlihat, klimaksnya akan sangat destruktif bagi kondisi kehidupan di tanah mutiara hitam.

Masih jamaknya berbagai kasus kekerasan, baik yang membawa motif separatisme maupun tidak, menjadi gambaran bahwa jalan keluar persoalan pelik hak asasi serta kesejahteraan di Papua masih jauh panggang dari api.

Pada konteks Veronica Koman, pendekatan berbeda agaknya harus “dimainkan” oleh pemerintah karena seperti halnya Snowden, konstruksi kultur kolektif kritis yang diciptakan alumni Australian National University itu yang tampaknya semakin mendapatkan rekognisi positif dari publik.

Bukan untuk mendapatkan hasil akhir siapa yang menang dalam diskursus ini, tetapi semata-mata demi substansi persoalan Papua yang diharapkan dapat menemukan jalan keluar terbaik bagi akses keadilan akan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Itulah harapan kita bersama. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, kadang kala, pemberian itu kerap menimbulkan polemik di akhir deh. Apalagi, kalau barang yang dikasih terhitung berharga, seperti yang pernah dirasakan oleh Leonardo DiCaprio yang dipaksa harus mengembalikan pemberian dari seorang sutradara, sebab si sutradara itu ternyata tukang korupsi.

Namun, kayaknya nggak perlu jauh-jauh ke mancanegara ya. Lha wong di Indonesia sudah banyak buktinya. Pernah ada kan cerita wanita Depok yang diminta untuk mengembalikan barang-barang pemberian dari mantan pacarnya.

Biuh, emang kejam kok kalau pemberian nggak ikhlas pun nggak jelas. Tapi, mimin kayak-nya harus maklum deh dengan studi kasus cerita yang pertama, yakni DiCaprio. Secara, kalau berkaitan dengan institusi resmi emang ketat sih.

Sementara, terkait kasus yang kedua, yakni barang mantan, kayaknya kok kebangetan. Makanya, mimin nggak mau bahas soal percintaan karena bisa bikin suhu panas tubuh naik.

Apa yang menimpa DiCaprio tampaknya hampir mirip dengan yang dialami oleh Veronica Koman, cuy. Namun, berbeda dengan DiCaprio, Mbak Vero kasusnya lebih kompleks, sebab melibatkan banyak aspek, gengs.

DiCaprio mah masih mending, ya, hanya urusan korupsi yang dilakukan bukan oleh dirinya. Hanya saja, doi kepalang apes kali ya. Hehe.

Sementara, kasusnya Mbak Vero, melibatkan langsung dirinya sendiri vis-a-vis institusi resmi sebagai pemberi fasilitas, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dan, objek yang diramaikan adalah barang yang sepertinya ‘sukarela’ dalam bentuk beasiswa.

Eh, tahunya ada tata aturannya. Nah makanya, kalian kalau mau menerima barang pemberian dari institusi, mending cek dulu deh syarat yang berlaku.

Dalam kasus Mbak Vero dengan LPDP, sebenarnya aturan mainnya yaitu ‘syarat dan ketentuan berlaku’ yang tidak berlaku surut. Artinya, syarat tersebut wajib dipenuhi bahkan setelah masa beasiswanya selesai.

Misal, seperti yang terjadi dalam kasus ini, ada syarat bahwa penerima beasiswa LPDP harus kembali ke Indonesia minimal dua kali masa studi ditambah satu tahun untuk mengaplikasikan ilmunya demi kepentingan negara. Maka, berarti penerima beasiswa harus pulang ke negaranya. Nah, Mbak Vero ini oleh Direktur Utama LPDP Rionald Silaban dinilai menolak untuk kembali ke Indonesia.

Karena dituduh begitu, Mbak Vero pun mencoba menangkisnya dengan memberi alibi. Misal, dia mengatakan bahwa sudah pulang di tahun 2018. Namun, ya mau gimana lagi? Lhawong peraturannya bukan hanya satu tahun. Hehe.

Mimin lihat drama ini kayaknya selain masalah administrasi juga ada alasan moral sih. Apa jangan-jangan karena Mbak Vero kebanyakan melawan, ya, hingga dijewer negara? Mimin sih ‘oke oke’ saja kalau Mbak Vero kritis kepada negara.

Hmm, melihat kasus ini jadi ingat dengan kasus-kasus investasi bodong yang tengah ramai ya. Apa mungkin nih negara bisa investasi bodong keMbak Vero? Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.