Audio ini dibuat menggunakan AI.

Diskursus mengenai organisasi kemasyarakatan dengan “genre” yang dinilai meresahkan seolah tak ada habisnya. Menariknya, eksistensi mereka dinilai memiliki simbiosis multiaspek tertentu yang membuatnya terus lestari dan harus diregulasi dengan cermat demi stabilitas nasional.

PinterPolitik.com

Organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia kerap kali diposisikan secara ambivalen. Di satu sisi sebagai kekuatan sipil yang membantu menjaga stabilitas sosial dalam dimensi tertentu, namun di sisi lain seringkali dipersepsikan sebagai alat mobilisasi massa dan bahkan intimidasi.

Sorotan terhadap Hercules Rosario Marshal dan Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) menjadi titik masuk terkini yang signifikan untuk menelaah kembali bagaimana ormas berelasi dengan entitas dengan otoritas tertentu dan bagaimana mereka diartikulasikan secara sosial, politis, bahkan ideologis.

Peneliti dari Murdoch University, Ian Douglas Wilson, mencatat bahwa ormas sering dianggap “punya peran ideologis tapi juga peran di jalan untuk mengawasi, mengontrol unsur-unsur masyarakat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ormas memiliki dimensi ganda, sebagai watchdog ideologis yang membungkus perannya dalam wacana kebangsaan, dan sebagai kekuatan jalanan yang kadang menyasar pada fungsi represif, bahkan koersif. Kendati, poin pertama kerap dikritik hanya sebagai kosmetik semata.

Kemunculan dan perkembangan ormas seperti GRIB, Pemuda Pancasila, FBR, Banser, hingga Pam Swakarsa di masa lalu kiranya tak bisa dilepaskan dari konstelasi kekuasaan di Indonesia.

Ketika entitas tertentu atau bahkan negara memerlukan kekuatan informal untuk menjaga stabilitas atau mengimbangi kekuatan politik tertentu, ormas menjadi alat yang kerap dinillai efektif, fleksibel, dan minim akuntabilitas atau bahkan cukup sulit dipertanggungjawabkan secara institusional.

Lalu, mengapa itu bisa terjadi di Indonesia? Serta apakah Indonesia akan selamanya memiliki relasi kontraproduktif dengan ormas “bergenre” tertentu?

The Necessary Power?

Untuk memahami bagaimana posisi ormas dalam struktur kekuasaan dan sosial-politik Indonesia, terdapat paradigma struktur negara yang ditawarkan oleh Plato dalam The Republic.

Dalam kerangka Plato, negara ideal terdiri dari tiga kelas: produsen (petani, pengrajin), penjaga (tentara, aparat), dan penguasa (filsuf-raja). Peran “penjaga” adalah melindungi negara dan memastikan keteraturan sosial, namun tetap berada dalam subordinasi nilai-nilai kebaikan yang ditetapkan oleh “penguasa.”

Jika kerangka ini ditarik ke konteks ormas di Indonesia, maka sebagian ormas berperan menyerupai “penjaga” dalam arti fungsional, tetapi bukan bagian resmi dari struktur negara.

Mereka adalah aktor non-negara yang seakan-akan menyerap fungsi negara, yakni menjaga ketertiban sosial atau bahkan memelihara kekuasaan politik tertentu. Namun, karena ormas tidak melalui mekanisme akuntabilitas formal, maka peran mereka berada dalam wilayah ambiguitas, yakni antara negara dan bukan negara.

NKRI dan Pancasila dalam nyaris semua kesempatan menjadi ideologi payung yang digunakan hampir semua ormas sebagai basis legitimasi.

Namun, ketika ditelaah lebih dalam, yang terjadi sering kali adalah subordinasi ideologi terhadap kepentingan politik, kesukuan, atau keagamaan tertentu.

Dalam filsafat politik modern, hal ini dapat dipahami melalui lensa instrumentalisme ideologi, di mana simbol dan narasi ideologis digunakan untuk membungkus kepentingan pragmatis.

Relasi ormas dengan kekuasaan tidak pernah bersifat tetap, melainkan bersifat simbiotik, kontekstual, dan berlapis.

Dalam setiap era pemerintahan, konfigurasi aktor yang berkuasa akan menentukan ormas mana yang didekati, dibiayai, atau bahkan dilatih untuk fungsi-fungsi khusus, baik menjaga wibawa politik, memobilisasi massa, atau sekadar menekan oposisi.

Hal ini menjelaskan mengapa eksistensi ormas sangat ditentukan oleh relasi dengan subordinat kepentingan: apakah itu politik (seperti Cakra Buana PDIP atau GPK PPP, dll), kesukuan (FBR dan Forkabi, dll), atau keagamaan (seperti Banser, KOKAM, dan FPI). Masing-masing eksis bukan hanya karena kebutuhan representasi sosial-budaya, tapi juga kerap dianggap terkait akses terhadap “sumber daya” tertentu.

Simbiosis Ambigu Yang “Menggiurkan”?

Relasi ormas dengan negara cenderung bersifat parasitik-simbiotik. Negara sering kali meminjam tangan ormas untuk melakukan fungsi yang tidak bisa atau tidak ingin dilakukan secara langsung, seperti represi, tekanan politik, hingga mobilisasi massa.

Dalam studi tentang contentious politics oleh Charles Tilly dan Sidney Tarrow, ormas jenis ini dapat dikategorikan sebagai broker kekuasaan di lapangan sosial, yang menjembatani kepentingan elite politik dan massa akar rumput.

Namun simbiosis ini pun penuh risiko. Ketika ormas merasa terlalu kuat atau otonom, ia bisa menjadi ancaman bagi negara itu sendiri.

Maka tak jarang entitas berkepentingan tadi melakukan kooptasi, pembubaran, atau bahkan pembentukan ormas tandingan.

Fenomena ormas pun tidak monolitik, karena hadir dalam berbagai bentuk dan tingkatan formalitas, seperti paramiliter: Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih, Cakra Buana Golkar, GPK PPP, dll, kultural-kesukuan: FBR (Betawi), Forkabi (Betawi), forum keluarga atau ikatan daerah, keagamaan: Banser NU, GP Ansor, KOKAM Muhammadiyah, FPI, hingga ad-hoc seperti Pam Swakarsa pada 1998.

Ormas paramiliter memiliki struktur komando, seragam, dan logika militeristik yang membuatnya efektif sebagai kekuatan tekanan sosial dan politik.

Namun, ormas kultural dan keagamaan sering kali menggunakan pendekatan soft power, yakni melalui jaringan kekerabatan, keagamaan, atau kesamaan nilai, yang tidak kalah efektif dalam memobilisasi atau mengarahkan opini publik.

Namun dalam praktiknya, batas antara paramiliter dan sosial-kultural sering kali samar. Banyak ormas kultural yang memiliki sayap keamanan, sementara ormas paramiliter membungkus diri dengan jargon sosial atau keagamaan.

Di sinilah letak ambiguitas sosial-politik ormas: mereka bisa menjadi agen perdamaian, bisa pula menjadi aktor kekerasan.

Dilema negara hukum muncul ketika kekuatan informal seperti ormas dibiarkan bertindak sebagai “penjaga ketertiban” tanpa kontrol institusional yang tegas dan konsisten.

Konsekuensinya, ketika negara tidak konsisten dalam memperlakukan ormas dengan membiarkan satu kelompok karena loyal, tetapi menindak yang lain karena dianggap “radikal”, maka yang terjadi adalah defisit legitimasi hukum dan ketidaksetaraan penegakan keadilan.

Fenomena ini tercermin dalam banyak kasus di mana ormas menjadi aktor kekerasan atau ancaman sosial, namun sulit dijerat secara hukum karena memiliki “jejaring” tertentu.

Ketika kekuasaan jalanan distandardisasi melalui ormas, maka norma demokrasi yang mengandalkan deliberasi dan legalitas menjadi terkikis.

Inilah yang disebut Chantal Mouffe sebagai post-political condition, di mana konflik tidak lagi diselesaikan lewat mekanisme demokratis, tetapi lewat tekanan fisik dan mobilisasi massa.

Ormas seperti GRIB atau kelompok sejenis menjadi simbol dari transformasi politik Indonesia yang tidak hanya berjalan di jalur formal (partai, DPR, birokrasi), tetapi juga di jalan-jalan, gang-gang, dan pasar-pasar. Mereka adalah manifestasi dari bagaimana kekuasaan bekerja secara informal, tetapi nyata dan berpengaruh.

Peran ormas kiranya tidak bisa dinafikan dalam membentuk ruang publik di Indonesia. Namun jika ormas terus digunakan sebagai alat kekuasaan yang bersifat koersif, maka yang terjadi bukanlah penguatan masyarakat sipil, melainkan pembusukan institusi demokrasi.

Perlu ada upaya untuk membedakan dengan jelas ormas yang berkontribusi pada civic engagement dan yang berperan sebagai milisi sipil kekuasaan.

Reformasi kebijakan, regulasi yang ketat namun adil, serta transparansi pendanaan dan struktur kepemimpinan adalah langkah awal untuk menyehatkan ekosistem ormas.

Tanpa itu, ormas akan terus menjadi simbol paradoks demokrasi Indonesia, hadir atas nama rakyat, namun bertindak demi elite.  Semoga tidak terjadi. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Tamu istimewa Joko Widodo (Jokowi) itu bernama Rosario de Marshall atau yang biasa dikenal dengan Hercules. Saat menyambangi kediaman Jokowi di Solo, kiranya terdapat beberapa makna yang cukup menarik untuk dikuak dan mungkin saja menjadi variabel dinamika sosial, politik, dan pemerintahan.

PinterPolitik.com

Pertemuan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dan Rosario de Marshall, alias Hercules, agaknya bukanlah sekadar silaturahmi biasa.

Sosok Hercules bukan hanya dikenal sebagai tokoh asal Indonesia timur, tetapi juga figur kuat di dunia organisasi kemasyarakatan (ormas), khususnya di Jakarta.

Belum hilang dalam ingatan, beberapa waktu lalu, Hercules terlihat aktif memimpin Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, sebuah ormas yang kini mulai mencuat ke permukaan.

Menariknya, GRIB Jaya bahkan sempat berseteru dengan ormas besar lain seperti Pemuda Pancasila (PP), meski kini telah berdamai.

Kembali, kunjungan Hercules ke kediaman Jokowi seolah menandai pergeseran penting dalam lanskap kekuasaan non-formal di Indonesia, di mana ormas yang memiliki stereotipe “unik” di Indonesia dapat menjalin komunikasi langsung dengan sosok kepala negara yang dinilai masih memiliki pengaruh.

Lantas, mengapa pertemuan ini bisa dikatakan menjadi simbol penting dalam dinamika politik dan pemerintahan Indonesia ke depan?

Variabel Kekuatan Informal?

Dalam dunia sosial-politik Indonesia, ormas kiranya bukan sekadar lembaga “satelit”, melainkan turut menempatkan diri dalam medan kontestasi kekuasaan yang tidak kalah penting dibanding partai politik (parpol). Meski di dalam beberapa parpol terdapat pula sayap partai serupa tapi tak sama dengan ormas.

Tak bisa dipungkiri, ormas seperti GRIB Jaya, Pemuda Pancasila, atau FBR (Forum Betawi Rempug) adalah representasi dari kekuatan informal, sering kali dipimpin oleh local strongmen yang memiliki pengaruh kultural, historis, dan aspek simbolik maupun aktual di wilayah tertentu.

Sebuah perspektif yang agaknya relevan untuk memahami fenomena ini adalah “State-in-Society” dari Joel Migdal. Dalam teorinya, Migdal menyatakan bahwa negara bukanlah entitas tunggal yang dominan, melainkan salah satu dari banyak aktor yang berkompetisi dalam membentuk aturan sosial.

Dalam konteks ini, ormas dan local strongmen seperti Hercules adalah “strongmen institutions” yang terkadang dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara, tetapi kadang juga sebagai kekuatan tandingan.

Di sisi lain, konsep “neo-patrimonialisme” juga dapat menjadi rujukan, di mana negara modern masih dijalankan dengan praktik-praktik tradisional, seperti patronase, relasi personal, dan pengaruh non-formal.

Dalam konteks Indonesia, ormas seakan menjadi klien-klien dari elite politik yang membutuhkan kontrol sosial di akar rumput.

Kehadiran Hercules dalam perpolitikan Indonesia lewat GRIB Jaya juga mencerminkan bagaimana aktor-aktor non-negara memiliki kapasitas untuk memobilisasi massa, memproduksi atau mereproduksi rasa aman dan menjalin simbiosis mutualisme dengan elite negara.

Dalam diskursus gray zones of governance, area kekuasaan yang tidak sepenuhnya dikuasai negara, tetapi juga tidak sepenuhnya chaotic.

Di titik tersebut, ormas berada dalam zona abu-abu yang legal secara institusi, tetapi sering beroperasi dengan cara-cara informal, bahkan ekstralegal.

Maka dari itu, pengaruh mereka tidak bisa diremehkan, terutama ketika mereka membentuk struktur seperti GRIB Jaya yang memiliki afiliasi politik, sayap militan, dan tokoh sentral seperti Hercules. Terlebih, saat menjalin interaksi dengan aktor politik tier-1 seperti Jokowi.

Lalu, bagaimana proyeksi relasi ormas dan interaksi di antara mereka dengan para aktor politik dalam dinamika sosial, politik, dan pemerintahan Indonesia ke depan?

Jangan “Korbankan” Masyarakat?

Mengacu pada interpretasi di atas, setidaknya terdapat tiga justifikasi yang membuat pertemuan Jokowi dan Hercules memiliki makna tersendiri.

Pertama, Hercules sukar dikatakan bukan simbol dari local strongman—tokoh berpengaruh informal di komunitas akar rumput, terutama melalui pendekatan kekuasaan informal, loyalitas, dan kekuatan.

Ketika tokoh seperti ini berinteraksi secara langsung ke lingkaran elite kekuasaan, itu menunjukkan bahwa negara, dapat dilihat simbiosis kekuatan formal dan informal.

Kedua, pertemuan ini menjadi simbol kesinambungan relasi antara elite dan kekuatan akar rumput menjelang dan pasca transisi kekuasaan.

Jokowi bukan tidak mungkin sedang dan terus membangun “legacy” kekuasaannya, dan memastikan para aktor politik lokal seperti Hercules tetap berada dalam orbit pengaruhnya dapat menjamin stabilitas dukungan di level bawah.

Bagi ormas seperti GRIB Jaya, kedekatan dengan Jokowi juga menjadi legitimasi sosial-politik yang penting untuk bersaing dengan ormas besar lain seperti PP, FKPPI, dan sebagainya.

Ketiga, pertemuan ini turut memperlihatkan bahwa politik Indonesia bukan hanya tentang parpol atau parlemen. Tapi juga tentang bagaimana elite mengelola kekuatan sosial-politik informal agar tetap berada dalam kendali, atau minimal dalam orbit kompromi.

Kendati demikian, penjelasan di atas merupakan interpretasi berdasarkan sejumlah preseden dan variabel lain yang tampak di atas meja analisis. Korelasi yang lebih kompleks dengan aktor lainnya mungkin terjadi dan dapat memengaruhi simbiosis yang eksis dalam diskursus serta realita sosial-politik Indonesia di masa mendatang. (J61)

Oleh: Noki Dwi Nugroho

PinterPolitik.com

Berbicara mengenai “preman”, yang terbersit di benark sebagian besar orang mungkin adalah seseorang dengan badan besar yang erat dengan dunia kriminalitas. Meskipun begitu, perlu diakui pula bahwa preman atau bisa dikatakan bagian dari local strongmen memiliki peran tersendiri dalam masyarakat.

Tak jarang, atas dasar kekuatan fisik dan keberanian yang dimiliki oleh mereka, beberapa pihak menggunakan jasa mereka untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan keamanan dan urusan lain yang memerlukan pendekatan secara koersif.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa politisi dan bahkan partai politik juga merupakan salah satu pelanggan yang menggunakan “jasa” para strongmen dalam mencapai tujuan politik mereka, terutama pada masa Pemilu seperti saat ini. 

Namun, pernahkah kita berpikir tentang apa yang membuat eksistensi mereka hadir dalam suatu masyarakat? Bagaimana pada akhirnya mereka dapat memperoleh pengaruh dan kekuasaan? Lalu, bagaimana pada akhirnya aktor politik dapat menggunakan jasa mereka?

Hikayat Penguasa-Preman

Eksistensi preman dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sudah hadir jauh sebelum bangsa ini merdeka. Secara historis, praktik premanisme sudah berlangsung ketika feodalisme berkuasa di Nusantara.

Berbeda dengan preman yang hanya menggunakan kekuatan fisik sebagai modal untuk mendapatkan pengaruh, para preman di masa ini, yang biasa disebut dengan Jawara atau Jago memiliki kemampuan mistis seperti kekebalan dan kesaktian lainnya yang digunakan sebagai modal mereka untuk mendapatkan pengaruh dalam suatu masyarakat.

Sama seperti preman, para Jago ini melakukan tindakan kriminal yang membuat masyarakat resah. Namun, di sisi lain, Jago memiliki peran penting sebagai orang yang menjaga wilayah suatu pemerintahan lokal dari ancaman wilayah lain.

Sebagai imbalannya, Nordholt dalam artikelnya yang berjudul The Jago in the Shadow. Crime and ‘Order’ in the Colonial State in Java menyebutkan bahwa para Jago ini pada akhirnya berhasil mendapatkan reputasi dalam suatu kelompok masyarakat atas jasanya dalam menjaga daerah tersebut.

Berkembangnya zaman membuat peran Jago turut berubah. Pada masa kolonial, Jago memiliki peran sebagai tangan kanan dari bupati untuk menjaga ketertiban di daerah.

Bentuk kerja sama ini dilakukan oleh bupati karena pada saat itu, bupati yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kolonial untuk mengurus segala urusan di daerah, memiliki permasalahan dalam menjaga ketertiban di daerah, terutama di daerah yang berada di bawah pengaruh Jago.

Maka dari itu, atas jasanya dalam menjaga ketertiban, para Jago seakan diberikan kebebasan oleh pemerintah kolonial saat itu untuk melakukan tindakan kriminal selama tidak menyinggung pemerintah kolonial.

Dalam perkembangannya, istilah “Jago” telah berganti dengan istilah yang lebih umum kita dengar sebagai preman, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Vrijman (orang bebas). Istilah preman pada masa itu merujuk pada sekelompok orang yang bebas secara relasi kerja.

Tidak seperti sekarang yang dianggap buruk, mulanya, preman atau vrijman dianggap oleh masyarakat, terutama para buruh sebagai seorang pahlawan. Pasalnya, para preman ini tak segan untuk melakukan tindakan yang merugikan para pengusaha Belanda yang bertindak semena-mena kepada pekerja pribumi.

Eksistensi preman masih bertahan hingga bangsa ini berhasil mendapatkan kemerdekaannya pada 1945. Pada masa ini, ketika kondisi negara masih jauh dari kata stabil, preman-preman di daerah saling berebut kekuasaan untuk menjadi penguasa lokal di daerahnya.

Kondisi ini bertahan hingga tiba pada masanya, ketika Belanda kembali datang dan mencoba menguasai kembali Indonesia. Secara tidak langsung, kondisi ini pada akhirnya membuat para preman yang semula saling berkonflik menjadi bersatu dan banyak dari mereka yang bergabung dengan milisi untuk berperang melawan Belanda.

Perjuangan rakyat berbuah manis ketika Kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949. Indonesia sekali lagi berhasil membebaskan diri dari upaya penjajahan bangsa asing. Akan tetapi, tetap saja masih ada PR besar bangsa ini dalam menjaga kestabilan negara yang saat itu masih jauh dari kata stabil. Kondisi ini diperburuk dengan tingkat pengangguran yang tinggi, yang membuat para preman-preman kembali melancarkan tindakan kriminalnya.

Ian Douglas Wilson dalam bukunya, Politik Jatah Preman menyebutkan bahwa pada masa ini, para preman yang sebelumnya cenderung bertindak secara perorangan telah mendirikan satu organisasi yang menjadi wadah bagi para preman untuk bertindak bersama.

Pelembagaan para preman ini tidak membuat mereka berhenti melakukan tindakan kriminal. Mereka justru menggunakan organisasi sebagai sarana untuk menghasilkan penghasilan, misalnya dengan menjadikan organisasi sebagai penyedia jasa keamanan bagi para pengusaha.

Berkembangnya waktu membuat organisasi preman dilirik oleh kelompok kepentingan untuk membantu meraih kekuasaan politik. Organisasi yang identik dengan loreng oren, misalnya. Organisasi yang dibentuk dari kelompok preman ini digunakan oleh militer pada 1965 untuk membantu militer dalam melakukan pembantaian terhadap orang yang diduga sebagai simpatisan komunis.

Hal ini secara tidak langsung juga turut membantu Soeharto untuk mendapatkan kursi tertinggi di pemerintahan. Sebagai imbalan atas jasanya, organisasi ini seakan dibiarkan oleh negara dalam melakukan tindakan kriminal, selagi tidak mengurusi urusan politik.

Masih dalam bukunya Politik Jatah Preman, Wilson menyebutkan bahwa pada masa kepemimpinan Soeharto, kelompok preman melembagakan diri secara formal dalam bentuk ormas (organisasi kemasyarakatan) yang diakui oleh negara. Pola relasi patron-klien antara negara dan preman ini telah memberikan keuntungan baik pada negara dan para preman.

Dengan menjadikan kelompoknya sebagai Ormas, mereka tidak akan diberi sanksi oleh negara atas perbuatan kriminalnya. Di sisi lain, dengan bekerjasama dengan Ormas, posisi negara semakin kuat dengan menyebarkan politik ketakutan melalui para preman.

Melalui hal ini juga, negara akan memberikan perlindungan terhadap rakyatnya jika mereka setia pada pemerintahan Orde Baru.

Mencari Rente Melalui Parte

Lengsernya Soeharto dari kursi kekuasaan yang telah didudukinya selama 32 tahun telah membuat banyak perubahan dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia. Runtuhnya kekuasaan otoriter Soeharto telah membawa angin segar demokratisasi di negara ini.

Demokratisasi dalam praktiknya memang telah mendorong lahirnya banyak partai politik baru. Namun, di sisi lain hal ini juga turut mendorong para kelompok preman untuk menjadikan partai politik baru sebagai sarana untuk mencari rente (rent seeking) melalui praktik klientelisme yang dilakukannya.

Istilah Rent Seeking atau pencari rente berasal dari kata rent (sewa) dan seeking (mencari). Dalam kaitannya dengan hal ini, istilah pencari rente merujuk pada suatu upaya yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dengan menggunakan pengaruh yang dimiliki olehnya.

Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh ormas di era Orde Baru dapat dikatakan sebagai praktik pencari rente. Pasalnya, di era tersebut kehadiran beberapa ormas dapat dilihat sebagai upaya para preman untuk menjadikan dirinya sebagai klien dari para penguasa dengan membentuk organisasi yang lebih formal (ormas).

Layaknya seorang klien, hal ini mereka lakukan semata-mata hanya untuk mencari siapa yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka, entah itu keuntungan materil atau perlindungan hukum atas tindak kriminal yang dilakukannya.

Di era reformasi kini, pola-pola yang dianggap kuno seperti ini masih lazim dilakukan oleh para politisi dan partai politik.

Pada Pemilu 1999, misalnya, Wilson menyebutkan bahwa menjadi fenomena yang sangat umum ketika banyak partai politik baru membentuk ormas paramiliter. Pembentukan kelompok ini lagi-lagi dibangun atas dasar relasi patron dan klien.

Dalam hal ini, partai politik membutuhkan kelompok yang dapat membantunya untuk mencapai tujuan politiknya. Sementara itu, para preman juga membutuhkan sarana untuk mendapatkan rente melalui kekuatan politik.

Pada mulanya, pembentukan ormas paramiliter oleh partai politik ini didasasi pada alasan untuk menjaga partai dari hegemoni partai lama yang sudah berkuasa sejak era Orde Baru, yang mana partai tersebut sudah terlebih dahulu memiliki ormas paramiliter yang berperan sebagai aparatusnya. Namun, peran ini semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu.

Ormas paramiliter yang menjadi underbow partai politik bertambah perannya sebagai penghimpun basis massa di daerah. Berbekal pengaruh yang cukup kuat di wilayah yang “dikuasai” olehnya, mereka dapat dengan mudah untuk menghimpun suara untuk partai yang dianggap sebagai patron mereka.

Hal ini dapat dibuktikan dari fenomena yang akhir-akhir ini turut meramaikan proses pemilu—banyak dari Ormas telah mendeklarasikan dukungannya terhadap salah satu peserta di Pemilu 2024.

Selain berperan dalam menghimpun massa di basis akar rumput, ormas-ormas ini juga memiliki peran sebagai aparatus yang berperan dalam urusan keamanan dan sebagai kelompok yang mengintimidasi lawan politik dari partai yang menjadi patronnya.

Sebagai contoh, peristiwa bentrokan antarormas yang merupakan underbow dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terjadi pada beberapa waktu lalu di Magelang.

Hal ini merupakan satu dari sekian bukti bagaimana para ormas yang merupakan underbow dari partai politik bekerja dalam hal-hal yang sifatnya koersif.

Kiranya sudah menjadi rahasia umum bahwa partai politik memiliki kedekatan khusus dengan para preman (ormas). Terlebih, hubungan ini menjadi semakin mesra ketika memasuki masa-masa pemilihan umum seperti saat ini.

Kedekatan ini tercermin dari beberapa momen ketika para elit politik menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormas dengan menggunakan atribut dari ormas tersebut. Bahkan, tak jarang banyak dari elit politik bergabung menjadi anggota dari sebuah ormas.

Hal ini mungkin menjadi alasan mengapa ormas yang seringkali melakukan tindakan kriminal tidak diberikan sanksi tegas oleh pemerintah (pembubaran organisasi). Pemerintah hanya akan membubarkan ormas jika mereka berada di posisi yang tidak sejalan dengan kekuasaan.

Pada akhirnya, partai politik membutuhkan mereka untuk mendulang suara. Di sisi lain, ormas juga membutuhkan partai politik sebagai sarana untuk mencari rente.

Artikel ini ditulis oleh Noki Dwi Nugroho

Noki Dwi Nugroho adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjajaran

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

PinterPolitik.Com

Tak banyak yang tahu, ternyata dampak pembuangan limbah medis yang tidak terkontrol dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan maupun lingkungan.

Diketahui, limbah medis atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan limbah yang dihasilkan oleh penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, dalam bentuk jarum suntik, bekas botol infus, dan bekas produk layanan kesehatan lainnya.

Kasus ini belakangan marak terjadi akibat kurangnya pengawasan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Limbah medis tersebut bahkan ditemukan berserakan begitu saja di sejumlah tempat terbuka yang membuat warga resah.

Kejadian ini diakui oleh Direktur Eksekutif Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat, Dadan Ramdan yang mengatakan sejumlah temuan di beberapa wilayah menunjukkan masih ada perusahaan yang sengaja membuang limbah B3 secara illegal.

Mengutip temuan investigasi Kompas, selama November-Desember 2019, limbah medis ternyata mudah diperoleh di lapak-lapak pemulung dan tempat pengolah sampah daur ulang. Beberapa daerah yang diduga menjadi tempat distribusi limbah medis ilegal termasuk Bandung, Bandung Barat, Cirebon, dan Tangerang.

Pada 2018 lalu, Polisi sempat menemukan limbah medis dibuang ke kawasan hutan mangrove di Karawang, Jawa Barat. Limbah medis itu konon tercecer di wilayah pesisir dekat rumah warga. Disebutkan, limbah itu terdiri dari beberapa alat suntik dan obat-obatan.

Tak lama berselang, kejadian serupa kembali terjadi di bantaran sungai Ciherang, Purwakarta, Jawa Barat. Bentuknya hampir sama, dibuang sembarangan dan penuh dengan obat-obatan.

Yang teranyar, pembuangan limbah medis sembarangan berupa ribuan jarum suntik, juga terjadi di Kota Solo, di mana ribuan jarum suntik dibuang di pinggir jalan di sejumlah tempat selama tahun 2019. Setali tiga uang, warga Bengkulu juga sempat dibuat geram lantaran limbah medis RSUD HD Bengkulu dibiarkan menumpuk tanpa ada tindak lanjut yang diperkirakan mencapai 1,5 ton.

Menariknya, kasus ini belakangan tidak hanya menyangkut pengelolaanya yang kurang terkontrol, melainkan lebih dari itu, terdapat praktik jual-beli limbah medis ilegal yang melibatkan sejumlah pihak mulai dari perusahaan, bahkan hingga oknum TNI.

Muncul pertanyaan, apakah kasus tersebut murni disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah atau ada faktor lain? Lalu, seperti apa Kementerian Kesehatan harus menyoroti masalah ini?

View this post on Instagram

Sepanjang 2018 terdapat 5 daerah dengan timbunan limbah medis terbanyak.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 10, 2020 at 4:00am PST

Larangan Pelepasan Limbah Medis Ilegal

Dasar pelarangan pembuangan limbah medis sembarangan tiada lain karena kandungan zat kimiawinya yang sangat berbahaya, tidak hanya bagi kesehatan manusia, tetapi juga untuk lingkungan sekitar.

Laporan United States Government Accountability Office (GAO) berjudul Action Needed to Sustain Agencies’ Collaboration on Pharmaceuticals in Drinking Water mengemukakan bahwa obat-obatan yang dibuang dapat masuk ke lingkungan dan pada akhirnya masuk ke pasokan air dengan berbagai cara. Ketika cairan kimiawi tersebut terkontaminasi dengan air minum yang dikonsumsi, berpotensi mengancam kesehatan warga.

Hal itu dipertegas oleh David JC Constable, Direktur Sains dari Green Chemistry Institute American Chemical Society, yang mengatakan campuran bahan kimia dalam air minum, makanan, dan udara tidak baik untuk kesehatan.

Menimbang kandungan kimiawi berbahaya yang terdapat pada limbah medis, pengelolaannya pun diatur sedemikian ketat.

Sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019, disebutkan semua limbah medis dikategorikan sebagai limbah berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

Untuk itu, pengelolaan limbah medis dilakukan secara aman dan tertutup oleh penghasil limbah – dalam hal ini rumah sakit, puskesmas, dan klinik – dan pihak ketiga – perusahaan pengolah limbah medis – yang mendapat izin sesuai peraturan perundangan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan limbah medis tidak boleh bocor ke masyarakat.

Jika merujuk pada regulasi tersebut, bisa dikatakan setiap penghasil limbah medis dituntut untuk tidak membuang atau melepaskan limbahnya secara sembarangan, kecuali menurut ketentuan yang telah diatur. Jangankan membuang sembarangan, membiarkannya bocor ke publik saja sudah dianggap melanggar ketentuan.

Dengan demikian, serentetan kasus ditemukannya limbah medis di sejumlah tempat harusnya menjadi tanggung jawab pemroduksi limbah dan harus ditindak tegas para pelakunya.

Pertanyaannya, mengapa fenomena keterceceran limbah medis di sejumlah tempat masih terus terjadi? Bahkan, kasusnya pun tergolong semakin berbahaya lantaran ada indikasi transaksi bisnis limbah medis ilegal.

Mustafa et al. dalam Hospital Waste Management in Developing Countries: A Mini Review mengungkapkan, kasus pengelolaan limbah medis umumnya terjadi di hampir semua negara berkembang. Salah satu di antara sekian penyebab ialah kurangnya pengawasan terhadap manajemen limbah.

Jika ditarik pada konteks Indonesia, apa yang diulas dalam tulisan tersebut sangat relevan. Bahwa manajemen pengelolaan limbah yang buruk berimplikasi pada minimnya pengawasan.

Namun, menjangkarkan lokus persoalan hanya pada konteks minimnya pengawasan belum sepenuhnya menjawab temali persoalan ini. Hal ini dikarenakan kasus pengolahan limbah ilegal di Indonesia tidak hanya berhenti pada faktor kelalaian pihak produsen limbah, melainkan terdapat jejaring bisnis limbah medis ilegal yang perlu penyingkapan lebih lanjut.

Sebagaimana diungkap Kepala Sub-Direktorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Anton Sarjanto, bahwa kebocoran limbah medis dapat dilacak kepada pihak-pihak yang bekerja sama dengan rumah sakit (RS) untuk pengangkutan limbah. Menurutnya, titik krusial itu saat limbah diangkut pihak ketiga.

View this post on Instagram

Menkes Terawan ingin pangkas izin obat edar.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 3, 2019 at 1:30am PST

Menguak Praktik Jual-Beli Limbah Medis

Pernyataan Anton perihal pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik jual-beli limbah ilegal belakangan akhirnya terkuak, yang mana menyeret sebuah perusahaan pelat merah milik pemerintah Jawa Barat (Jabar) – PT Jasa Madivest.

Seperti diketahui, PT Jasa Madivest merupakan salah satu perusahaan bergerak dalam pengelolaan limbah medis Jabar yang merupakan anak usaha dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jasa Sarana. Perusahaan ini belakangan terbukti terlibat dalam serangkaian praktik bisnis limbah medis dengan sejumlah pengusaha rongsok.

Menurut Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, bahwa PT Jasa Medivest terbukti melanggar Undang-undang no 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah no 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Selain disebut memiliki limbah B3 medis lebih dari 1500 ton belum diolah yang membuat perusahaan tersebut terpaksa dikenakan sanksi administratif, juga ternyata perusahaan daerah ini terlibat dalam pelanggaran lain yang tak kalah serius: menjual limbah medis ke pengusaha rongsok di Panguragan, Cirebon.

Aturannya, limbah tersebut sudah harus dimusnahkan di PT Jasa Madivest. Namun, perusahaan disebut menjual kembali limbah tersebut ke pengusaha rongsok. Seperti diungkapkan salah satu pengusaha rongsok, bahwa PT Jasa Madivest menjual ratusan ton limbah kepada para pengusaha rongsok dengan harga yang sangat murah sekitar Rp2500 per kilogram. Dari pembelian limbah itu kemudian dijual kembali oleh pengusaha rongsok dengan keuntungan berlipat-lipat.

Menariknya, dalam jaringan bisnis limbah ilegal yang marak terjadi di Panguragan, terdapat keterlibatan aparat kelurahan hingga oknum TNI yang turut mem-backup kegiatan transaksi ilegal tersebut. Kuatnya backing-an “orang kuat” lokal membuat bisnis ini terus berjalan tanpa hambatan.

Situasi ini persis seperti apa yang digambarkan Joel Migdal dalam State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another dengan sebutan local strongmen. Bahwa dalam derajat tertentu, kemiripan itu terletak pada kuasa elite (orang kuat) lokal yang memungkinkan mereka bertindak di luar kerangka hukum yang berlaku.

Apa yang membuat para local strongmen ini mampu bertahan dalam praktik bisnis ilegalnya, tidak lain dan tidak bukan, karena faktor kemampuan mereka berkolaborasi dengan institusi yang ada. Migdal menyebut kemampuan orang kuat lokal dalam mengembangkan apa yang disebut “weblike societies” melalui organisasi otonom yang dimiliki – dalam kondisi masyarakat yang terfragmentasi secara sosial – memungkinkan mereka tetap bertahan.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, dijelaskan bahwa fenomena transaksi limbah medis ilegal di Panguragan memang lama berjalan. Diduga limbah medis mulai marak masuk ke kawasan ini sekitar enam tahun lalu. Lambat laun daerah ini berubah menjadi bisnis yang menggurita dan melibatkan banyak pihak.

Dari investigasi Kompas, ditemukan lokasi sejumlah gudang limbah medis ternyata milik Ketua RT bernama Karsim. Sementara pemilik gudang limbah medis adalah salah seorang anggota TNI aktif berpangkat Sersan Mayor. Oknum TNI itu disebut memainkan peran penting dalam pengoperasian bisnis limbah medis ilegah di Panguragan.

Praktik bisnis rongsok limbah medis di sekitar Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Panguragan terungkap pertama kali berdasarkan laporan Sanggar Lingkungan Hidup. Sedikitnya ada 34 rumah sakit dan klinik yang limbahnya berada di TPS tersebut. Selain itu, juga terdapat beberapa rumah sakit yang berasal dari luar Cirebon serta dari luar Pulau Jawa yang memasok limbah di kawasan itu.

Atas kejadian ini, pemerintah dalam hal ini Kemenkes diminta untuk serius dan menyoroti secara khusus persoalan ini. Menkes Terawan Agus Putranto dengan demikian harus segera menyikapi kasus ini secara serius menimbang dampaknya yang sangat merugikan masyarakat.

Sejauh ini, belum terlihat terobosan langkah yang diambil Menkes dalam menyiasati problem terkait. Padahal, kejadian ini telah berlangsung cukup lama.

Seandainya pemerintah punya kepekaan terhadap masalah tentu sudah merespon kejahatan ini sejak awal. Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah terus membiarkan kasus ini berlarut? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.