PinterPolitik.com

“Pertamina menerima penugasan untuk menyediakan pasokan dan membangun infrastruktur LNG (gas alam cair) untuk PLN. PGN selaku subholding gas ditunjuk untuk koordinir pelaksanaan,” kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama di Jakarta, Jumat (7/2) malam.

Menurut Rachmat, PGN akan berkoordinasi dengan PLN maupun afiliasinya untuk dapat menyelesaikan skema bisnis dan penugasan dalam jangka waktu sesuai dengan yang dibutuhkan. Pembangunan infrastruktur LNG untuk pembangkit listrik, volume LNG ditargetkan sebesar 260 BBTUD untuk meningkatkan efisiensi PLN.

Dengan adanya penyediaan pasokan LNG untuk konversi pembangkit listrik diharapkan dapat memberikan harga biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. “Harga gas bumi masih bersaing dengan BBM, sehingga diharapkan lebih efisien mencapai pelaksanaan program,” tandas Rachmat.

Sebagaimana diketahui, PLN sebagai perusahaan pelat merah bidang energi kelistrikan akan mengkonversi pembangkit listrik yang selama ini menggunakan bahan bakar minyak (BBM), yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan bahan bakar gas (BBG) yang berasal dari dalam negeri.

Untuk mewujudkan hal itu, PT PLN (Persero) telah menggandeng  PT Pertamina dengan anak usahanya PGN untuk mamasok Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair yang akan digunakan PLN untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan perkiraan investasi sekitar Rp 22 triliun.

Rencananya, PLN akan mengkonversi sekitar 51 sampai 52 pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) ke gas tahun ini. Pembangkit-pembangkit (PLTD) tersebut mayoritas berada di kawasan Indonesia bagian timur.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengatakan, konversi dari BBM ke gas untuk bahan bakar pembangkit ini bisa menghemat Rp 4 triliun. Penghematan tersebut bisa diperoleh dengan mengurangi penggunaan BBM dari 2,6 juta kiloliter (kl) menjadi 1,6 juta kl. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yaitu Thomas Trisakti Lembong kembali muncul lagi nih gengs. Padahal sudah lama tidak muncul ya. Hehehe.

Kali ini kisahnya berawal dari artikel yang ditulis oleh jurnalis asal Selandia Baru, John McBeth di portal Asia Times  yang mengatakan bahwa Thomas telah “membuka dapur perusahaan” yang seharusnya tidak diungkapkan di publik.

Dalam artikel tersebut memang Thomas mengatakan dalam salah satu presentasi bahwa saat ini grafik makro ekonomi Indonesia paling menakutkan. Negara yang dulunya pengekspor minyak dan gas alam cair (LNG) terbesar di dunia ini pada tahun 2020-2021 akan menjadi nett importir.

Kok Kepala BKPM bongkar-bongkar data ke publik? Seharusnya doi tau hal yang dilakukan itu pasti memberikan pengaruh terhadap iklim ekonomi Indonesia ke depannya. Ada apa ya?
Share on X

Doi juga menjelaskan bahwa hal ini sangat dramatis karena akan memberikan dampak kepada neraca perdagangan yang terus mengalami penurunan, neraca pembayaran dan berimplikasi kepada turunnya nilai kurs rupiah.

Waduduh, ada apa nih? Kok Kepala BKPM  bongkar-bongkar data ke publik? Seharusnya doi tau hal yang dilakukan itu pasti memberikan pengaruh terhadap iklim ekonomi Indonesia ke depannya. Bahkan, ini bisa jadi sasaran kritik lawan untuk Presiden Jokowi loh.

Pantas saja nih, informasi yang beredar mengatakan bahwa perusahaan sekelas Royal Dutch Shell disebut-sebut ingin menjual sahamnya sebesar 35 persen yang berada di ladang gas raksasa Masela, Maluku. Apa jangan-jangan perilaku salah satu korporasi minyak dan gas terbesar di dunia ini karena Thomas Lembong sudah membuka sedikit “isi dapur” negara ya?

Wah, kalau memang benar demikian, ini menjadi pukulan telak buat Presiden Jokowi ya, kalau dia benar memenangkan Pemilu 2019.

Bakal banyak banget nih pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi ke depannya, kalau sampai perusahaan energi raksasa ini memberikan sinyal dan disalahartikan oleh perusahaan minyak yang lain, bahwa potensi di Indonesia tidak sebanding dengan politik internal negara dan kerumitan regulasinya ketika terdapat banyak peluang lainnya di luar.

Ada apa ya sebenarnya sehingga Thomas mengungkapkan hal tersebut? Emang sih, di satu sisi mantan CEO Quvat Management itu tentu berupaya untuk mengungkapkan hal yang penting demi tranparansi.

Asal bukan karena masih ada sakit hati yang membekas ya pak. Hehehe. Dulu kan Presiden Jokowi pernah marah dan muncul kata “bodoh” di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Serpong, Tangerang. Kala itu Jokowi menyinggung persoalan investasi Indonesia yang tak banyak realisasinya. Kan bisa aja Thomas Lembong tersinggung.

Jadi ini sebagai sebagai bentuk “balasan”. Soalnya, pada waktu itu Thomas Lembong memang sebagai penanggung jawab acara cuy.

Semoga sih, asumsi ini tidak benar ya gengs. Tapi, kalau memang ternyata benar, termasuk berani ya doi sebagai bawahan Pakde Jokowi. Semoga bukan rakyat biasa lagi yang menjadi korbannya. Hehehe. (F46)

pinterpolitik.com – Kamis, 19 Januari 2017.

JAKARTA – Manajemen Perusahaan Listrik Negara mengakui isu bank-ability, yaitu kelayakan pembiayaan oleh perbankan, menghambat progres pengerjaan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1.

Hal itu dikemukakan Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso, Rabu (18/1/2017), berkaitan dengan molornya penandatanganan perjanjian jual-beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA antara PLN dan konsorsium Pertamina, pemenang tender proyek PLTGU Jawa 1.

Iwan juga mengungkapkan, rencana pasokan gas untuk PLTGU Jawa 1 belum mencukupi untuk 25 tahun beroperasinya pembangkit.

“Pihak kreditur atau pemberi pinjaman kepada konsorsium meminta jaminan yang menyatakan bahwa proyek tersebut akan berjalan,” katanya.

Menurut Iwan, dalam pembahasan perjanjian jual-beli listrik mengerucut delapan pokok masalah yang sudah dibahas beberapa kali, di antaranya, masalah bank-ability dan suplai gas.

“Soal bank-ability menjadi konsen sejak awal, karena kalau proyek tidak bankable akan sulit mendapat pendanaan. Isu bank-ability dan suplai gas ini menjadi isu kritis suksesnya proyek ini,” katanya.

Gas Tak Mencukupi

Dihubungi terpisah, Kamis (19/1) Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mengatakan, durasi pasokan gas dari PLN tidak mencukupi sepanjang umur proyek 25 tahun.

Dikemukakan, komitmen pasokan gas dari PLN hanya sampai 2035. Ini sesuai amendemen Perjanjian Jual-Beli Gas (PJBG) antara PLN dan BP Tangguh yang diteken pada 15 Maret 2016. Sedangkan umur megaproyek PLTGU Jawa 1 hingga 2045.

Di satu sisi, jelas Ferdinand, berdasarkan temuan lenders, paling tidak ditemukan lebih dari 90 isu, di mana syarat dan ketentuan (term and condition) tidak sesuai dengan logika bisnis, best practice, serta terjadinya inkonsistensi.

“Antarklausul banyak yang tidak align (satu dengan yang lainnya tidak sejalan). Itulah kenapa megaproyek PLTGU Jawa 1 tidak bisa diterapkan (workable) bahkan tidak bankable,” katanya.

Menurut Ferdinand, pihak manajemen PT PLN (Persero) diduga salah perhitungan dalam hal penentuan kapasitas Floating Storage Regasification Unit (FSRU) dalam dokumen tender, mulai dari hal yang basic (mendasar).

Menurut dia, dalam tender megaproyek itu PLN menetapkan pasokan LNG untuk PLTGU Jawa 1 berasal dari Tangguh, dengan desain kapasitas kapal yang dapat diterima oleh FSRU ditentukan sebesar 125.000-155.000 m³.

“Berdasarkan requirement tersebut, maka sesuai dengan logika sederhana, kapal LNG yang digunakan untuk membawa LNG dari Terminal Tangguh ke FSRU adalah tidak lebih besar dari 155.000 m³,” katanya.

Ia menambahkan, sementara dalam lima tahun ke depan, kapal-kapal LNG milik Tangguh sudah tidak ada lagi yang sesuai dengan kapasitas tersebut.

“Kapal-kapal LNG Tangguh ke depan akan memiliki kapasitas 170.000 m³. Tentu saja hal ini menjadi contoh yang sangat mudah dicerna oleh publik bahwa memang proyek ini tidak workable,” ujarnya. (Eksp.id/S21/E19)