Audio ini dibuat menggunakan AI.

Duet simbolik “Prabowo–Subiyanto” bukan sekadar similaritas fonetik, melainkan metafora harmoni sipil-militer di era Presiden Prabowo Subianto sebagai seorang living legend.

PinterPolitik.com

Diskursus mengenai sosok penerus Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Jenderal TNI Agus Subiyanto kiranya tak keliru dikemukakan dalam ruang politik dan keamanan Indonesia.

Menariknya, kedua nama ini jika digabungkan membentuk satu pelafalan yang mirip dengan nama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Similaritas fonetik ini kiranya bukan sekadar kebetulan linguistik, melainkan membuka ruang tafsir politik yang menarik — tentang kontinuitas kekuasaan, loyalitas institusional, dan konstruksi simbolik stabilitas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Namun, wacana mengenai regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI dan Polri sebenarnya tidak lagi sekadar perkara usia pensiun atau hak prerogatif presiden.

Berdasarkan revisi Undang-Undang TNI, usia purna bakti bagi perwira tinggi berbintang empat kini mencapai 63 tahun, bahkan bisa diperpanjang hingga 65 tahun untuk jabatan fungsional tertentu.

Dengan demikian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang saat ini berusia 58 tahun masih memiliki horizon pengabdian yang panjang.

Di sisi lain, usia pensiun bagi anggota Polri ditetapkan 60 tahun, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini 56 tahun masih memiliki ruang waktu serupa.

Artinya, dari perspektif kelembagaan, baik TNI maupun Polri kini berada dalam kondisi kepemimpinan yang relatif stabil, tidak terdesak oleh faktor struktural yang mengharuskan rotasi segera.

Namun, stabilitas bukan sekadar produk waktu, karena ia adalah konstruksi politik. Dalam konteks ini, baik Jenderal Sigit maupun Jenderal Agus menunjukkan loyalitas institusional dan politik yang sinkron dengan visi kepemimpinan nasional.

Keduanya tampil komplementer — Jenderal Sigit dengan pendekatan moderat dan modernisasi serta transformasi Polri, Jenderal Agus dengan citra profesional dan fokus pada integrasi kekuatan pertahanan.

Mereka tampak ciamik dalam mendukung agenda besar nasional: mulai dari sinergi penegakan hukum yang terkait, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga keberpihakan pada visi Presiden Prabowo dalam menciptakan Indonesia yang kuat, sejahtera, dan berdaulat.

Lalu, bagaimana proyeksi masa depan duet Prabowo-Subiyanto ini?

Segitiga Politik, Angkatan Bersenjata, dan Kepolisian

Kedua jenderal, baik Listyo Sigit maupun Agus Subiyanto, memiliki posisi strategis dan unik dalam lanskap politik Indonesia kontemporer.

Mereka tidak menunjukkan afiliasi politik yang tegas — tidak seperti Gatot Nurmantyo, Andika Perkasa, atau Moeldoko yang kerap dikaitkan dengan kalkulasi elektoral, ataupun Tito Karnavian yang membawa spirit reformis-progresif di Polri sebelum beralih ke ranah sipil.

Baik, Jenderal Sigit maupun Jenderal Agus juga lambat laun sama-sama tidak memiliki afiliasi politik yang kental meski sempat eksis isu “Geng Solo” maupun “Perwira Istana”.

Justru dalam ketenangan inilah muncul kekuatan baru yang mungkin relevan dengan visi Presiden Prabowo, yakni stabilitas dan kesetiaan pada agenda negara, bukan pada faksi politik.

Secara praktis, baik Agus maupun Sigit sama-sama menampilkan performa yang “ciamik” dalam mendukung program nasional seperti penguatan sinergi penegakan hukum, MBG, dan upaya memperkuat dukungan terhadap visi kamtibmas, serta pertahanan dan keamanan Presiden Prabowo.

Dalam bahasa teori politik, ini adalah bentuk dari elite cohesion, keterpaduan antarelite keamanan dan elite politik dalam menjaga arah kebijakan nasional.

Ketika elite pertahanan, keamanan dan elite politik saling memperkuat legitimasi satu sama lain, negara akan menikmati periode stabilitas yang panjang, bahkan di tengah dinamika kompetisi elektoral.

Dalam konteks Polri, kandidat penerus Jenderal Sigit seperti Komjen Pol. Dedi Prasetyo (Wakapolri), Komjen Pol. Suyudi Ario Seto (Kepala BNN), hingga Irjen Pol. Rudi Darmoko (Kapolda NTT) — yang menariknya merupakan putra dari pelatih militer Prabowo semasa di Kopassus — menunjukkan ragam opsi yang mengakar secara profesional maupun simbolik.

Sementara pada tubuh TNI, nama-nama seperti Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (Wakil Panglima TNI), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (KSAD), hingga Laksamana Madya TNI Erwin Aldhedharma (Wakasal) menawarkan keseimbangan antarmatra serta potensi loyalitas yang tinggi pada garis komando nasional.

Secara konseptual, dinamika ini menandakan dua hal. Pertama, transisi kepemimpinan keamanan tidak lagi berbasis perimbangan politik atau “jatah matra,” melainkan pada konsistensi terhadap arah kebijakan presiden.

Kedua, pemerintahan Prabowo tampaknya mengedepankan institusionalisasi loyalitas, bukan personifikasi. Artinya, siapa pun yang menjadi penerus nanti, orientasinya adalah menjaga kesinambungan grand strategy pertahanan dan keamanan nasional — bukan membangun agenda pribadi.

Dengan demikian, “Prabowo–Subiyanto” dapat dibaca bukan sekadar similaritas fonetik, tetapi sebagai simbol integrasi sipil-militer yang utuh.

“Prabowo” sebagai otoritas sipil tertinggi sekaligus mantan militer, dan “Subiyanto” sebagai representasi militer aktif yang loyal, membentuk satu kesatuan naratif: stabilitas nasional berbasis profesionalisme dan kesetiaan institusional.

Menjaga Kontinuitas Negara

Menatap horizon Pemilu dan Pilpres 2029, Indonesia menghadapi dua tantangan strategis: menjaga stabilitas keamanan (kamtibmas) dan memastikan pertahanan nasional tetap solid di tengah kompetisi politik yang kian intens.

Dalam konteks ini, peran Kapolri dan Panglima TNI menjadi krusial, bukan sekadar penjaga keamanan, melainkan penjamin transisi kekuasaan yang damai dan terkontrol.

Sosok Kapolri dan Panglima TNI yang solid, sinergis, dan bebas kepentingan politik akan menjadi pilar fundamental ketahanan negara menuju 2029.

Mereka harus mampu menjalankan dua misi besar, yakni menjamin netralitas dan stabilitas aparat keamanan di tengah polarisasi politik elektoral, dan mendukung agenda nasional Presiden Prabowo dalam memperkuat sistem pertahanan menyeluruh berbasis rakyat, teknologi, dan kemandirian industri pertahanan.

Dalam konfigurasi ini, figur seperti Jenderal Agus dan Jenderal Sigit agaknya telah membangun preseden positif: harmoni komando, keselarasan narasi, dan sinergi lintas institusi. Mereka berdua mencerminkan apa yang disebut bureaucratic loyality and  professionalism, sebuah kondisi ketika institusi keamanan tidak lagi menjadi alat politik, tetapi bagian integral dari nation-building.

Simbolisme “Prabowo–Subiyanto” ternyata lebih dalam daripada sekadar permainan pelafalan nama. Ia merepresentasikan model baru hubungan sipil-militer Indonesia: disiplin tanpa doktrinalisme, loyalitas tanpa kultus individu, dan stabilitas tanpa stagnasi.

Baik di Polri maupun TNI, kepemimpinan yang lahir dari matriks profesionalisme dan kesetiaan terhadap agenda negara agaknya akan menjadi penentu arah republik ini lima tahun ke depan.

Dalam dunia politik yang cair dan elektoral yang semakin kompetitif, keberadaan Kapolri dan Panglima TNI yang solid, netral, dan visioner bukan hanya penting — melainkan vital bagi kontinuitas negara. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Polri melangkah out of the box dari tupoksi tradisionalnya lewat peran di program MBG. Di balik dapur bergizi dan citra humanis, tersimpan pertarungan legitimasi: inovasi administratif atau substitusi sosial atas defisit kepercayaan publik?

PinterPolitik.com

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu ikon sosial pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam kerangka besar Asta Cita, MBG tidak sekadar soal gizi, tetapi juga instrumen legitimasi sosial dan politik yang mempertautkan negara dengan rakyat.

Di tengah implementasi program ini, Polri seolah tampil sebagai aktor non-tradisional yang menembus batas tupoksi konvensionalnya. Di bawah kepemimpinan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk memastikan distribusi dan efektivitas MBG.

Hingga Oktober 2025, tercatat 672 SPPG Polri aktif mendukung pelaksanaan program ini, dengan target jangka menengah mencapai 1.000 unit, sementara sejumlah sumber internal bahkan menyebut ambisi hingga 1.500 di seluruh Indonesia.

Keterlibatan Polri dalam MBG tidak bisa dipahami hanya sebagai bentuk “bantuan teknis” semata. Ihwal itu muncul di tengah tantangan serius terhadap citra institusi kepolisian yang sempat tergerus oleh isu dan kasus-kasus pelanggaran etik, penyalahgunaan kekuasaan, dan politik anggaran.

Dalam situasi seperti itu, MBG menawarkan ruang baru untuk menampilkan wajah Polri yang lebih humanis, solutif, dan sosial.

SPPG pun agaknya menjadi panggung baru bagi Polri untuk memulihkan trust publik melalui pelayanan konkret — sebuah trust surplus yang berusaha menutup defisit legitimasi di ruang hukum dan keamanan.

Namun, dari sisi konseptual, fenomena ini perlu dibaca dalam bingkai administrative entrepreneurship, yakni situasi ketika birokrasi publik secara proaktif menciptakan inovasi di luar batas strukturalnya untuk memperluas legitimasi dan relevansi.

Dalam kasus Polri, SPPG berfungsi bukan hanya sebagai dapur, tetapi sebagai simbol transformasi kelembagaan. Ia juga mengandung unsur social brokerage: peran Polri sebagai perantara antara negara, masyarakat, dan ekonomi lokal, sebuah posisi strategis yang biasanya dijalankan lembaga sosial atau kementerian sipil.

Pertanyaannya kemudian, apakah Polri mengambil peran ini karena tupoksi utamanya sudah berjalan baik sehingga mampu memperluas mandat sosialnya, atau justru karena tupoksi itu belum cukup membangun legitimasi, sehingga diperlukan substitusi sosial untuk menutupi defisit kepercayaan?

Administrasi Berinovasi, Birokrasi Bernegosiasi?

Dalam konteks administrasi publik, entrepreneurial bureaucracy tidak lagi tabu. Banyak lembaga publik di berbagai negara melakukan inovasi kelembagaan untuk menjawab krisis legitimasi atau memperluas cakupan pelayanan.

Namun, ketika lembaga keamanan seperti Polri menjadi motor utama inovasi sosial, persoalannya menjadi lebih kompleks.

Di satu sisi, Polri menunjukkan kapasitas adaptif — menggerakkan ribuan personel dan jaringan lokal untuk memastikan program berjalan. Misalnya, 3.183 sarjana lulusan Polri dan Universitas Pertahanan telah dilatih untuk menjadi penggerak SPPG. Di sisi lain, langkah ini memunculkan potensi distorsi fungsi, di mana institusi penegak hukum masuk terlalu dalam ke wilayah sosial-ekonomi.

Melalui SPPG, Polri mengembangkan rantai nilai lokal yang menarik. Di beberapa daerah, dapur MBG dikelilingi kolam ikan dan ladang jagung, menjadi semacam microhub pangan lokal yang mendukung kebutuhan dapur sekolah.

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari “polisi sebagai penegak hukum” menuju “polisi sebagai penggerak ekonomi komunitas.”

Secara politis, langkah ini memberi keuntungan simbolik besar: Polri hadir langsung di ruang keseharian rakyat, dengan narasi “pelayan masyarakat” menggantikan citra “penegak kekuasaan.”

Dari sisi politik anggaran, program seperti MBG memang membuka ruang manuver baru. Pembangunan ratusan dapur dan jaringan distribusi bahan pangan melibatkan ratusan kontraktor, ribuan tenaga kerja, serta skema pendanaan yang besar.

Polri, sebagai pelaksana lapangan, memegang posisi strategis dalam rantai kebijakan, logistik, dan komunikasi publik. Ini menempatkannya bukan sekadar sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai political broker dalam lanskap distribusi sumber daya.

Keterlibatan semacam ini juga mengandung kalkulasi politik. Kapolri Listyo Sigit tampil bukan hanya sebagai kepala lembaga keamanan, tetapi juga sebagai figur yang menegaskan loyalitas institusinya terhadap proyek besar pemerintahan.

Polri tampak menempatkan diri menjadi perpanjangan tangan politik kesejahteraan negara. Namun, konsekuensinya adalah kaburnya garis batas antara netralitas profesional dengan partisipasi politis.

Di satu sisi, langkah ini memperkuat legitimasi Polri dalam sistem pemerintahan Prabowo yang menekankan sinergi nasional; di sisi lain, ia membuka pertanyaan: apakah ini inovasi administratif yang murni, ataukah investasi politik untuk memperkuat posisi kelembagaan dalam konfigurasi kekuasaan yang tengah berubah?

Legitimasi, Risiko, dan Arah Reformasi

Program MBG membawa potensi ganda bagi Polri. Di satu sisi, ia mampu menghasilkan efek legitimasi positif — mengikis jarak sosial antara polisi dan masyarakat, meneguhkan citra empatik, serta memperluas jejaring kepercayaan publik.

Di sisi lain, potensi risiko justru tersembunyi dalam keberhasilan semu itu. Jika pelaksanaan program tersandung kasus penyimpangan anggaran, salah distribusi, atau kecelakaan pangan, maka seluruh konstruksi citra positif dapat runtuh.

Reputasi Polri yang dibangun lewat proyek sosial bisa berubah menjadi beban institusional baru.

Fenomena ini juga tidak terlepas dari dinamika politik nasional. Di tengah-tengah upaya Polri turun tangan dalam program MBG, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mendorong gagasan Reformasi Kepolisian pasca tragedi Affan, bukan hanya menyangkut profesionalitas hukum, tetapi juga modernisasi manajemen dan reposisi sosial Polri.

Dalam konteks itu, MBG lantas tampak menjadi laboratorium reformasi: sebuah eksperimen untuk melihat sejauh mana Polri bisa menyesuaikan diri dengan visi negara kesejahteraan.

Namun, reformasi yang hanya menekankan sisi sosial tanpa memperkuat akuntabilitas hukum berpotensi melahirkan paradoks — polisi yang baik hati tetapi tetap tidak transparan.

Secara konseptual, legitimasi kelembagaan tidak hanya lahir dari apa yang dikerjakan, tetapi juga dari bagaimana institusi itu mempertanggungjawabkannya.

Trust publik terhadap Polri tidak akan tumbuh hanya karena dapur bergizi didirikan di seribu titik, tetapi karena publik melihat kesungguhan institusi dalam menjunjung keadilan, transparansi, dan pelayanan yang bebas kepentingan.

MBG bisa menjadi alat legitimasi yang elegan jika dijalankan dengan tata kelola yang terbuka; namun bisa juga menjadi substitusi semu jika hanya dipakai untuk memoles reputasi tanpa reformasi paralel yang substantif. (J61)

Biasanya sih, harus “please do your magic” dulu.

Pada momen perayaan HUT Bhayangkara ke-77, Kapolri Jend. Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta maaf di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kami mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat,” ungkap Listyo.

Persoalan atas citra polisi juga beberapa kali memburuk – seperti dengan ramainya tagar #NoViralNoJustice. Persoalan tidak adanya keadilan sebelum viral ini juga diungkapkan oleh sejumlah pejabat lainnya, seperti Ketua DPR RI Puan Maharani.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Saputra Hasibuan mengatakan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri paling banyak menindak pelanggaran anggotanya sepanjang sejarah.

Pada Oktober 2021 lalu, Listyo Sigit sempat mengatakan akan “memotong” kepala atau pimpinan jika tidak mampu membina anggotanya. Selama di bawah kepemimpinan Listyo Sigit, Polri memang diterpa banyak isu minor anggotanya, mulai dari kasus Sambo, Teddy Minahasa, hingga yang terbaru kasus penganiayaan dan dugaan pencucian uang AKBP Achiruddin Hasibuan.

Terjadi bentrokan maut di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Sabtu, 14 Januari 2023, malam. Bentrokan itu menyebabkan tewasnya dua pekerja – yang mana merupakan pekerja lokal dan tenaga kerja asing (TKA).

Mengacu pada keterangan pers yang diberikan oleh Kapolri Jend. Pol. Listyo Sigit Prabowo, bentrokan dipicu oleh ajakan mogok kerja dan sejumlah persoalan industrial yang tengah dirundingkan antara buruh dan perusahaan.

Listyo juga menyangkal adanya informasi terkait kabar penyerangan terhadap pekerja lokal oleh TKA. Namun, berdasarkan informasi yang diterima oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal, penyerangan oleh TKA terjadi saat pekerja lokal melakukan demonstrasi.

PinterPolitik.com

Sejak namanya masuk radar sebagai calon Kapolri pengganti Idham Azis, isu SARA sudah mulai diarahkan ke Listyo Sigit Prabowo. Suka atau tidak, isu semacam itu memang lumrah menimbang pada tidak lazimnya sosok berlatar non Muslim memegang posisi jabatan vital di tingkat nasional.

Johannes Nugroho dalam tulisannya Why Indonesia’s new Christian police chief is no game-changer in a Muslim-majority nation menarik perdebatan mengenai pengangkatan Listyo Sigit sebagai Kapolri dengan kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

Kasus penistaan agama Komisaris Utama Pertamina tersebut telah jamak disimpulkan sebagai preseden meningkatnya politik identitas Islam di Indonesia. Hal tersebut membuat Nugroho melihat pengangkatan Listyo Sigit yang beragama Kristen untuk menunjukkan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pluralisme.

Melihat sejarahnya, Listyo Sigit sebenarnya bukan Kapolri non Muslim pertama. Pada tahun 1974-1978, Widodo Budidarmo yang beragama Kristen juga diangkat sebagai Kapolri oleh Presiden Soeharto. Akan tetapi, konteksnya cukup berbeda.

Pada kasus Soeharto, saat itu posisinya tidak terlalu dilematis. Pada tahun 1983, misalnya, Soeharto juga menunjuk Leonardus Benyamin Moerdani sebagai Panglima ABRI – sekarang disebut Panglima TNI.

Sementara pada kasus Presiden Jokowi, pengangkatan Listyo Sigit dinilai didorong oleh faktor pluralisme. Seperti yang diketahui, politik identitas Islam telah menjamur setelah kasus Ahok. Puncaknya pada Pilpres 2019 ketika terjadi polarisasi politik ekstrem.

Baca Juga: Pam Swakarsa Listyo Sigit Bahayakan Jokowi?

Namun, seperti yang dilihat Nugroho, penunjukan Listyo Sigit bukannya tanpa tantangan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi, misalnya, menilai aneh apabila pemimpin non Muslim mengendalikan keamanan negara ketika mayoritas penduduknya adalah muslim.

Lantas, apakah Presiden Jokowi patut diapresiasi atas diangkatnya Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri?

Perdebatan Moralitas

Pada titik ini, tentu kita paham atas kerisauan berbagai pihak, seperti Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi terkait mengapa Listyo Sigit yang bukan merupakan non Muslim justru menjabat sebagai Kapolri. Rasionalisasi tersebut juga kita temukan dalam penolakan sejumlah pihak agar Ahok tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.

Mengacu pada basis rasionalisasi penolakannya, kita dapat menemukan argumentasi moral sebagai akarnya. Penolakan itu mengacu pada asumsi bahwa Kapolri Muslim saja belum tentu adil terhadap Muslim, lantas bagaimana dengan yang non Muslim?

Di sana, kita dapat melihat asumsi filosofis bahwa moralitas memiliki pertautan yang erat dengan agama. Dengan kata lain, ini adalah asumsi filosofis bahwa baik atau buruk (moralitas) ditentukan oleh agama.

Lawrence M. Hinman dalam bukunya Ethics: A Pluralistic Approach to Moral Theory menyebutkan asumsi tersebut sebagai ethics of divine commands atau etika yang berdasar atas perintah ilahi – disebut juga divine command theory.

Kendati telah menjadi etika yang umum diketahui dan dipraktikkan, namun divine command theory memiliki tantangannya tersendiri. Hinman misalnya mempertanyakan perihal diversitas nilai agama yang tidak jarang saling menegasi.

Bantahan paling menarik terkait agama sebagai asul-usul moralitas mungkin datang dari konsep yang disebut dengan Euthyphro dilemma (dilema Euthyphro). Dilema Euthyphro adalah konsep yang tercipta dari percakapan antara Socrates dengan Euthyphro.

Saat itu Socrates memberi pertanyaan ke Euthyphro, “Apakah para dewa menghargai kesalehan (piety) karena itu baik, atau kesalehan itu baik karena para dewa menghargainya?.” Dalam perkembangannya, pertanyaan tersebut berubah menjadi, “Apakah sesuatu yang baik diperintahkan tuhan karena hal itu baik, atau hal itu baik karena diperintahkan tuhan?.”

Yang menjadi persoalan adalah, dilema tersebut menciptakan konsekuensi praktis bahwa ada atau tidaknya tuhan, hal baik tetap ada. Ini mengacu pada maksim pragmatisme (pragmatic maxim) dari filsuf Charles Sanders Peirce yang menyebutkan bahwa dua buah teori – atau lebih – yang tidak memiliki perbedaan secara praktis, sejatinya tidak memiliki perbedaan filosofis.

Singkatnya, persoalan apakah Listyo Sigit akan berlaku baik atau adil, pada dasarnya tidak berkaitan dengan latar belakang agamanya, melainkan pada persoalan sejauh apa komitmennya terhadap moralitas. Apalagi, dalam semua pemerintahan, teori etika yang bekerja sebenarnya adalah utilitarianisme – kerap disebut ethic of consequences (etika konsekuensi).

Menurut Hinman, utilitarianisme memiliki klaim bahwa cara untuk mengukur moralitas adalah dengan melihat seberapa besar utilitas atau konsekuensi positifnya. Pada praktiknya, ini adalah teori etika yang menetapkan baik atau buruk berdasarkan keputusan yang paling menguntungkan banyak pihak.

Baca Juga: Listyo Sigit, Pilihan Cerdas Jokowi?

Sekarang pertanyaannya, siapa kelompok yang paling banyak itu? Tentunya adalah penduduk Muslim. Dengan kata lain, sangat tidak masuk akal apabila Listyo Sigit nantinya membuat kebijakan yang menyudutkan kelompok Muslim. Pasalnya, itu sama saja dengan memantik kebakaran di tengah riak-riak politik identitas Islam yang saat ini tengah berkembang.

Hal tersebut misalnya dapat kita lihat dengan pergerakan cepat Listyo Sigit yang mendatangi organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan MUI setelah ditetapkan sebagai Kapolri.  Suka atau tidak, langkah tersebut dengan jelas menunjukkan betapa mantan Kabareskrim itu sangat memahami pentingnya dukungan organisasi Islam yang menjadi representasi penduduk Muslim.

Langkah serupa juga dilakukan Listyo Sigit ketika pada awalnya ditolak sejumlah ulama di Banten ketika ditunjuk sebagai Kapolda Banten pada 2016 lalu. Dengan apik mantan ajudan Presiden Jokowi tersebut membangun hubungan, sehingga membuatnya diterima oleh ulama setempat.

Fokus yang Bergeser?

Di titik ini, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi patut diapresiasi atas keberaniannya mencalonkan sosok non Muslim sebagai Kapolri di tengah riak-riak politik identitas Islam. Ini adalah bentuk nyata dukungan terhadap pluralisme.   

Akan tetapi, pakar isu militer dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi justru melihat fenomena yang berbeda dari pujian tersebut. Menurutnya, telah terjadi pergeseran fokus dalam menilai apakah Listyo Sigit layak ditunjuk sebagai Kapolri atau tidak.

Tegasnya, pengangkatan Kapolri bukan persoalan pluralisme, melainkan persoalan kapasitas dan kualitas. Oleh karenanya, pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah, apakah Listyo Sigit memiliki kualitas yang sama dengan Widodo Budidarmo yang juga merupakan Kapolri non Muslim?

Di sini, Fahmi mengutip tulisan dari peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sarah Nuraini Siregar yang berjudul Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi Polri pada tahun 2008 yang mencatat bahwa reformasi Polri belum berjalan optimal. 

Dalam temuannya, Sarah Nuraini Siregar mencatat dalam 10 tahun, reformasi Polri baru sebatas instrumental dan struktural semata. Lalu, polisi juga disebut belum berubah dan belum memperlihatkan jati diri yang menghormati hak-hak sipil, serta masih terdapat oknum polisi yang tidak menggunakan pendekatan kemanusiaan. Ini adalah persoalan profesionalitas.

Selain itu, Fahmi melihat terdapat perbedaan kondisi mendasar antara Widodo Budidarmo dengan Listyo Sigit. Berbeda dengan posisi Kapolri saat ini yang memiliki peran sentral dalam memelihara ketertiban masyarakat, pada kondisi Widodo Budidarmo, Polri masih belum dipisahkan dari ABRI, sehingga fokus publik masih berada di ABRI.

Sebagai penutup, Fahmi menyebutkan Listyo Sigit perlu mendorong pengesahan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional agar terdapat distribusi dan demarkasi yang jelas antara tugas dan peran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan nasional. Pasalnya, kendati telah terjadi pemisahan TNI dan Polri, Fahmi masih melihat terdapat tumpang tindih atau irisan antara keduanya.

Polemik Undang-Undang Terorisme yang memasukkan TNI dalam penanganan terorisme, misalnya, disebut telah memicu ketegangan dengan Polri.

Jacqui Baker dalam tulisannya A Sibling Rivalry menyebutkan bahwa rivalitas antara TNI-Polri terjadi sejak Polri dipisahkan dari ABRI. Menurutnya, matra-matra di dalam ABRI selama ini memandang Polri sebagai “anak bungsu” yang korup dengan kapasitas dan visi yang sempit.

Baca Juga: Demonstrasi Ungkap Rivalitas TNI-Polri?

Namun sejak berpisah dari ABRI, “anak bungsu” tersebut mendadak memiliki wewenang yang besar untuk menangani ancaman-ancaman internal, seperti terorisme, kekerasan komunal, dan konflik separatis.

Hal ini kemudian memunculkan kecemburuan di tubuh TNI. Belum lagi persoalan kesejahteraan dan anggaran yang disebut belum proporsional antara TNI dan Polri. Pasalnya, kendati anggaran TNI lebih besar dari Polri, yakni Rp 137 triliun banding Rp 112 triliun, angka tersebut harus dibagi ke dalam tiga matra. 

Pada akhirnya, kita dapat melihat pengangkatan Listyo Sigit dalam dua sudut pandang. Pertama, Ia mungkin adalah sosok yang tepat untuk menunjukkan komitmen Presiden Jokowi terhadap pluralisme. Kedua, kualitas Listyo Sigit akan terlihat apabila Ia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan Polri seperti yang disebutkan oleh Fahmi. (R53)

PinterPolitik.com

Pada awal April 2020, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) memutuskan untuk membebaskan 30 ribu narapidana dewasa dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Setidaknya pembebasan tersebut memiliki dua alasan.

Pertama, untuk mencegah penularan Covid-19 karena lembaga pemasyarakatan (lapas) mengalami overcrowding atau kelebihan kapasitas. Kedua, agar dapat menghemat anggaran kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebesar Rp 260 miliar.

Namun, seperti yang diketahui, pembebasan narapidana melalui hak asimilasi menuai kritik, baik sebelum dan sesudah kebijakan. Pasalnya, ternyata banyak mantan narapidana yang kembali melakukan kejahatan dan meringkuk di balik jeruji besi.

Di luar persoalan kebijakan yang dinilai tidak tepat, saat itu terdapat interpretasi menarik, khususnya terkait jumlah narapidana yang dibebaskan. Pasalnya, pembebasan narapidana tersebut terlihat sangat ‘tanggung’.

Pertama, jika ingin mengatasi kelebihan kapasitas, jumlah narapidana yang seharusnya dibebaskan adalah 130.109. Ini merujuk pada keterangan Menkumham Yasonna Laoly pada Desember 2018, yang menyebut  penghuni lapas mencapai 256.273, padahal kapasitas hunian hanya mencapai 126.164 narapidana (256.273 – 126.164 = 130.109).

Kedua, jika benar-benar ingin berhemat, maka pembebasan 130.109 narapidana dapat menghemat anggaran sebesar Rp 1,1 triliun (Rp 260 miliar : 30.000 x 130.109 = Rp 1,1 triliun).

Atas keganjilan angka tersebut, saat itu ada interpretasi yang menyebut narapidana yang dibebaskan untuk membentuk Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa.

Interpretasi itu merujuk pada pernyataan mantan Kepala Staf Kostrad TNI Mayjen (Purn.) Kivlan Zen yang menyebut mengumpulkan setidaknya 30 ribu orang untuk membentuk Pam Swakarsa pada tahun 1998 lalu.

Baca Juga: Lingkaran Pam Swakarsa Komjen Listyo

Menariknya, jumlah angka yang disebutkan Kivlan sama dengan jumlah narapidana yang dibebaskan. Namun tentunya, sulit mengonfirmasi kebenaran angka yang disebutkan Kivlan tersebut. Interpterasi itu sendiri juga terbukti salah.

Nah, isu Pam Swakarsa kembali terangkat saat ini setelah Kapolri Listyo Sigit Prabowo mewacanakan akan menghidupkannya ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR pada 20 Januari. Lantas, ke manakah arah wacana Pam Swakarsa ini?

Ranah Abu-abu yang Berbahaya

Sebenarnya, bukanlah Kapolri Listyo Sigit yang pertama kali mewacanakan Pam Swakarsa. Pasalnya, pada 5 Agustus 2020, Kapolri sebelumnya, Idham Azis telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa. 

Artinya, wacana yang disebutkan oleh Listyo Sigit pada dasarnya telah memiliki legal standing. Apalagi, Pam Swakarsa juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional yang menjelaskan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dapat membantu fungsi kepolisian.

Namun, seperti dalam penekanan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono pada 26 Januari 2021, Pam Swakarsa yang akan diaktifkan Kapolri Listyo Sigit berbeda dengan Pam Swakarsa yang dibentuk pada tahun 1998.

Menurutnya, Pam Swakarsa adalah bentuk pengamanan yang dilakukan oleh pengembangan fungsi kepolisian, dan dibentuk atas dasar kemauan, kesadaran, serta kepentingan masyarakat. Dalam segala aktivitas dan operasionalnya, Pam Swakarsa senantiasa dikoordinasikan dan diawasi oleh kepolisian.

Pada 17 September 2019, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono juga menegaskan bahwa Pam Swakarsa yang dibentuk tidak berkaitan dengan Orde Baru. Pembentukannya karena kepolisian memang kekurangan tenaga atau SDM. Jumlah aparat kepolisian sendiri memang diketahui tidak ideal dengan rasio 1:750 atau satu personel menjaga 750 penduduk. Itu jauh dari rasio ideal 1:250.

Kendati terlihat memiliki argumentasi yang kuat, pakar isu militer dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi memiliki pandangan yang menarik untuk direnungkan. Tegasnya, kendati Polri menyebut operasional Pam Swakarsa dikontrol dan diawasi, ruang lingkup dan wewenang dari Pam Swakarsa sendiri berada di ranah abu-abu.

Baca Juga: Listyo Sigit, Pilihan Cerdas Jokowi?

Sebagai contoh, katakanlah terdapat organisasi P yang menjadi Pam Swakarsa. Pada kasus terburuknya, organisasi P tersebut dapat merasa memiliki legitimasi hukum dan moral untuk menegakkan hukum.

Alhasil, aksi seperti sweeping ataupun penutupan tempat hiburan malam, mungkin saja nantinya terjadi. Menurut Fahmi, hal-hal semacam itu sebenarnya sudah sering terlihat di tengah masyarakat.

Poin Menarik dari Yakuza

Menanggapi hal tersebut, Fahmi mengeluarkan perbandingan menarik dengan memberi contoh Yakuza di Jepang. Menurutnya, kendati Yakuza secara alamiah adalah organisasi kejahatan, namun pemerintah Jepang mampu menemukan titik keseimbangan yang membuat Yakuza dapat menjadi semacam agen keamanan nasional.

Jake Adelstein dalam tulisannya Japan’s Yakuza aren’t Disappearing. They’re Getting Smarter juga memberikan pandangan yang sama dengan Fahmi. Menurutnya, dalam kurun waktu yang lama, tujuan pemerintah Jepang bukanlah menghapus Yakuza, melainkan menjaga sekitar 22 kelompok kejahatan terorganisir tersebut berada di bawah kendali dan tidak terlihat.

Tegasnya, Yakuza bukanlah perkumpulan rahasia, dan tidak dilarang oleh pemerintah. Bahkan, kita dapat menemukan alamat masing-masing markas kelompok tersebut di situs Badan Kepolisian Nasional Jepang. Para Yakuza memiliki kantor, kartu nama, dan juga lambang perusahaan. Mereka diatur dengan baik.

Menurut Fahmi, di satu sisi memang harus diakui bahwa Yakuza adalah organisasi kejahatan yang tentunya tidak dapat dibenarkan tindak tanduknya. Akan tetapi, kemampuan pemerintah Jepang dalam mengontrol Yakuza sekiranya adalah sesuatu yang patut dicontoh oleh Polri jika nantinya Pam Swakarsa benar-benar diaktualisasi.

Lanjut Fahmi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu terdapat aturan hukum yang jelas untuk membatasi sejauh mana kewenangan dari Pam Swakarsa. Fahmi misalnya merekomendasikan adanya Undang-Undang tentang Industri Keamanan.

Pasalnya, seperti yang diketahui, Pam Swakarsa di tahun 1998 justru dimanfaatkan untuk meredam suara demonstrasi, khususnya para mahasiswa. Kasarnya, mereka adalah tukang pukul.

Backlash Memori Kolektif?

Di sini, menjadi pertanyaan tersendiri, mengapa PAM Swakarsa tetap ingin dihidupkan, padahal memori kolektif 1998 masih hangat di ingatan publik. Pun begitu dengan mereka yang sekadar mengetahuinya melalui berbagai pustaka dan berita.

Pasalnya, kendatipun Pam Swakarsa yang nantinya terbentuk akan berbeda dengan Pam Swakarsa di 1998, memori kolektif yang ada dapat menciptakan backlash untuk kepolisian ataupun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sendiri.

Henry L. Roediger dan K. Andrew DeSoto dalam tulisannya The Power of Collective Memory: What do large groups of people remember—and forget? menyebutkan bahwa memori kolektif, khususnya yang buruk, dapat memengaruhi masyarakat dalam melihat realitas kekinian.

Memori kolektif terkait Century of Humiliation (Abad Penghinaan), misalnya, disebut memengaruhi ambisi Tiongkok untuk menjadi negara hegemon dan berani melawan dominasi Amerika Serikat (AS).  Abad Penghinaan sendiri terjadi pada tahun 1839-1949 ketika Tiongkok menjadi ‘mainan’ bagi kekuatan-kekuatan Barat dan Jepang.

Baca Juga: Saatnya Jokowi Belajar dari Majapahit?

Ada pula kasus 9/11 di AS yang membuat negara-negara Barat, khususnya negara Paman Sam memiliki ketakukan yang berlebihan terhadap Islam karena dinilai sebagai agama teroris. Sampai saat ini, Islamofobia masih menjadi diskursus hangat internasional.

Singkatnya, memori kolektif tentang Pam Swakarsa dapat membuat citra Polri semakin menurun di tengah masyarakat. Terlebih lagi, Kapolri Listyo Sigit yang menginisiasinya dapat pula membuat Presiden Jokowi terkena imbasnya.

Pasalnya, mantan Wali Kota Solo tersebut disebut memiliki kedekatan emosional dengan Listyo Sigit yang pernah menjadi ajudannya pada tahun 2014-2016. Oleh karenanya, dapat saja dipahami publik bahwa pembentukan Pam Swakarsa mendapatkan restu dari Presiden. Alhasil, memori kolektif yang buruk tentang Pam Swakarsa juga dapat menurunkan citra Presiden Jokowi nantinya.

Pada akhirnya, kita hanya dapat menanti bagaimana kelanjutan pengaktifan kembali Pam Swakarsa ini. Mari menanti. (R53)   

PinterPolitik.com

“Pemerintah akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan COVID-19”, tegas Mahfud MD.Tak perlu waktu lama bagi ancaman Menko Polhukam tersebut untuk menjadi kenyataan. Ya, hanya selang beberapa jam setelah Mahfud melontarkan pernyataan itu, surat Telegram dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) bernomor ST 3222/XI/Kep/2020 terbit.

Melalui telegram tersebut, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi. Nana digantikan oleh Irjen Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, sementara Rudy digantikan oleh Irjen Ahmad Dofiri yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Logistik Kapolri.

Tak dapat disangkal, pencopotan ini merupakan imbas dari rangkaian kerumunan massa simpatisan Habib Rizieq Shihab (HRS) di sejumlah wilayah, termasuk DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam sepekan terakhir. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono menyebut bahwa keputusan ini diambil lantaran keduanya diangap gagal melaksanakan perintah untuk menegakkan protokol kesehatan Covid-19.

Titah Kapolri ini pun menuai beragam tanggapan. Sebagian memuji dan menilai keputusan ini merupakan bentuk ketegasan Polri dalam penegakkan protokol kesehatan, namun sebagian lain justru menyindir Kapolri Idham Azis yang dianggap kalah responsif dengan artis Nikita Mirzani yang sudah berkomentar terkait kerumunan bahkan sejak HRS baru tiba di Indonesia.

Kendati Polri sudah menjelaskan alasannya, namun pencopotan dua Kapolda yang bisa dibilang paling vital dalam waktu yang bersamaan ini tetaplah menarik untuk didalami. Apalagi disebut-sebut, Idham sempat dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum menerbitkan telegram pencopotan dua Kapolda tersebut.

Lantas benarkah pencopotan ini hanyalah konsekuensi dari kegagalan keduanya dalam mencegah timbulnya kerumunan simpatisan HRS? Adakah maksud lain di balik manuver ini?

Lampu Kuning untuk HRS?

Konteks pemanggilan Idham oleh Presiden Jokowi sebelum pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat semakin menarik jika kita menilik lebih jauh lagi rekam jejak Fadil Imran yang didapuk menggantikan Nana Sudjana. Meski sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, Fadil ternyata sudah sering berkiprah di Ibu Kota.  

Ia tercatat pernah beberapa kali bertugas di Jakarta, baik di Polda Metro Jaya, maupun di Mabes Polri. Kariernya bahkan bisa dibilang cukup moncer karena berhasil menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik, termasuk yang melibatkan HRS.

Pada tahun 2017, Fadil yang saat itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda Metro Jaya, merupakan salah satu pihak di balik penetapan tersangka terhadap HRS dan Firza Husein terkait unggahan obrolan mesum.

Meski akhirnya berakhir dengan penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), namun kasus inilah yang disebut membuat HRS bermukim di Arab Saudi untuk waktu yang cukup lama, hingga akhirnya kembali pada 10 November pekan lalu.

Selain kasus HRS, Fadil juga disebut-sebut menjadi pihak yang membongkar sindikat siber terorganisir Muslim Cyber Army (MCA) saat dirinya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada 2018 silam.

Rekam jejak yang pernah bersinggungan dengan HRS dan kekuatan politik Islam tersebut disebut membuat penunjukan Fadil sebagai Kapolda Metro Jaya menjadi sangat relevan dengan kepentingan pemerintahan Jokowi. Hal ini mengingat pemerintah saat ini tengah dibayangi oleh kebangkitan kekuatan oposisi di bawah komando HRS.

Tom Power dalam tulisannya yang berjudul Jokowi’s Authoritarian Turn mengatakan bahwa politisasi lembaga hukum dan penegakan hukum seperti Polri bukanlah fenomena baru di Indonesia. Menurutnya, kompleksitas aturan dan tingginya angka kriminalitas, terutama kasus korupsi, telah memberikan celah bagi para penguasa untuk mengontrol dan memanipulasi bawahan politik mereka melalui ancaman hukum.

Upaya pemerintah untuk menggunakan perangkat hukum tersebut, menurut Tom, menjadi jauh lebih terbuka dan sistematis di bawah pemerintahan Jokowi.

Made Supriatma dalam tulisannya di The East Asia Forum juga mengatakan hal senada. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Jokowi, Polisi tak hanya bertindak sebagai aparat keamanan melainkan juga alat politik. Polisi secara aktif membangun kasus-kasus hukum terhadap lawan-lawan pemerintah, membungkam kritik dan menekan mereka yang mengancam kekuasaan presiden.

Dengan adanya kecenderungan tersebut, maka bisa saja penunjukan Fadil sebagai Kapolda Metro Jaya merupakan bentuk upaya pemenuhan kepentingan politik Jokowi seperti yang disebutkan Supriatma.

Apalagi, Fadil terbilang polisi yang cukup berani. Hal ini salah satunya terbukti dari langkah Polda Jawa Timur di bawah kepemimpinannya yang sempat membubarkan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya beberapa waktu lalu. Padahal acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.

Dengan memerhatikan rekam jejaknya itu, maka Fadil bisa dibilang menjadi kunci penting bagi Presiden Jokowi untuk membendung kekuatan oposisi. Ini juga bisa dimaknai sebagai “lampu kuning” bagi HRS maupun semua pihak yang memiliki garis politik sejalan dengannya.

Lalu jika memang benar penunjukan Fadil merupakan manuver politik, , lantas bagaimana dengan Nana Sudjana yang disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat pengganti Idham. Adakah manuver lain di balik pencopotannya dari jabatan Kapolda Metro Jaya?

Perebutan Tahta TB-1?

Kendati Polri sendiri beralasan pencopotan ini dilakukan terkait penegakan protokol kesehatan, namun tak dapat disangkal rotasi besar-besaran di ujung masa jabatan Idham juga menimbulkan spekulasi lain terkait suksesor kursi Tri Brata (TB) 1.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menilai pencopotan Nana Sudjana merupakan manuver persaingan dalam bursa calon Kapolri. Sebab, Ia merupakan salah satu dari tiga jenderal ‘Geng Solo’ yang disebut-sebut akan menjadi calon kuat pengganti Idham.

Geng Solo sendiri mengacu pada pejabat tinggi Polri yang pernah bertugas di Kota Solo, Jawa Tengah. Adagium itu muncul lantaran ada kecenderungan dari Presiden Jokowi untuk memilih kolega-koleganya yang dulu berdinas di sana. 

Dicopotnya Nana Sudjana, praktis membuat kansnya untuk terpilih sebagai pengganti Idham semakin kecil. Sebab posisi yang Ia tinggalkan itu sebenarnya merupakan karpet merah untuk menjadi penguasa di Trunojoyo. Sementara terkait pencopotan Kapolda Jawa Barat, menurut Neta, Ia diikutsertakan karena dianggap membiarkan kerumunan massa dalam acara HRS di Jawa barat.

Asumsi yang menyebut bahwa pencopotan ini merupakan manuver dalam perebutan jabatan Kapolri juga semakin mendapat afirmasinya jika melihat alasan yang digunakan Polri untuk menanggalkan jabatan Kapolda Metro Jaya dari Nana. Sejumlah pihak menilai tidak tepat jika Idham menggunakan kerumunan HRS sebagai alasan untuk memutasi Nana.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut bahwa munculnya kerumunan simpatisan HRS beberapa waktu terakhir merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan lokal atau daerah. Sehingga secara teknis, tanggung jawabnya berada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pernyataan Refly ini pun sejalan dengan pernyataan Mahfud yang sempat menegaskan bahwa kerumunan yang terjadi belakangan ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga di sisi lain, pencopotan dua Kapolda terkait kerumunan HRS memang bisa dibilang kurang tepat.

Namun terlepas dari segala spekulasi yang ada, pencopotan Nana faktanya membuat bursa calon Kapolri kini mengerucut ke dua nama, yakni Kabareskrim Komjen Listyo Sigit dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Lalu jika kita memasukkan faktor hierarki jabatan dan kepangkatan, maka kans Listyo Sigit bisa dibilang lebih besar dari Ahmad Lutfi.

Kendati begitu, sekelumit ulasan ini hanyalah analisis teoretis semata. Yang tahu pasti maksud sebenarnya dari rotasi besar-besaran yang tengah terjadi di tubuh Polri hanyalah pihak yang bersangkutan sendiri. Namun yang jelas, tak dapat dipungkiri bahwa pergantian personel dalam jabatan-jabatan strategis korps Bhayangkara tetap akan memiliki konsekuensi dalam dinamika sosial-politik ke depannya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Saat ini, kita mengenal perbedaan tegas antara tugas TNI dan Polri, kendati keduanya sama-sama menjaga keamanan. Berbeda dengan TNI yang bertugas melindungi negara dari ancaman dari luar, Polri bertugas untuk menjaga keamanan internal dan mengawal tegaknya penerapan Undang-undang (UU). 

Di bawah kepemimpinan Soeharto, dengan gagasan dwifungsi, pemisahan tersebut tidak terjadi karena TNI tidak hanya dapat melakukan intervensi keamanan internal, melainkan juga dapat melakukan intervensi politik. Bertolak dari itu, Presiden BJ Habibie kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan dari ABRI sebagai langkah awal untuk memisahkan Polri dari TNI.

Namun, baru di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pemisahan tersebut benar-benar terealisasi. Mengacu pada Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri dan Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri, Gus Dur merealisasikan pemisahan TNI dengan Polri melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) No. 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini juga menandai kedudukan Kepolisian RI yang berada langsung di bawah Presiden.

Jacqui Baker dalam tulisannya A Sibling Rivalry menyebut bahwa sejak pemisahan Polri dan TNI, Polri mendadak memiliki wewenang yang besar untuk menangani ancaman-ancaman internal, seperti terorisme, kekerasan komunal dan konflik separatis.

Ini kemudian menandai tonggak sejarah bagaimana vitalnya posisi Polri. Atas konteks tersebut, tidak mengherankan kemudian perdebatan mengenai siapa penerus Idham Azis sebagai Kapolri menjadi perdebatan hangat yang menyita atensi publik. Kendati baru pensiun pada Januari 2021 mendatang, berbagai nama telah tersebar di khalayak sebagai suksesor.

Lantas, dari sekian nama tersebut, mungkinkah Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri adalah yang terdepan sebagai calon Kapolri?

President’s Man

Keppres No. 89 tahun 2000 tidak hanya sekadar mengubah kedudukan Kepolisian, melainkan juga memberi perubahan besar dalam aspek politik. Pasalnya, dengan Polri langsung di bawah Presiden, jabatan Kapolri disebut diisi oleh mereka yang memiliki kedekatan tersendiri dengan pemimpin tertinggi negara.

Konteks tersebut tidaklah bermakna negatif. Melihat sejarahnya, strategi semacam itu memang lumrah dilakukan demi terciptanya kerja sama yang baik. Niccolo Machiavelli dalam bukunya Il Prince yang ditulis pada tahun 1513, telah menyebutkan bahwa kekuasaan dan pengaruh memang lebih mudah dipertahankan apabila pihak terdekat yang ditunjuk sebagai suksesor, pembantu, dan sebagainya.

Meskipun terdengar seperti melanggengkan praktik nepotisme, praktik ini nyatanya memang mesti dilakukan karena perumusan kebijakan yang efektif lebih mudah dilakukan apabila bekerja sama dengan pihak-pihak yang telah dipercayai sebelumnya.

Listyo sendiri memiliki sejarah kedekatan panjang dengan Presiden Jokowi. Pada 2010-2012, Listyo menjabat sebagai Kapolrestabes Surakarta. Kala itu, Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo periode kedua. Kedekatan Listyo dan Jokowi khususnya terbangun dalam peristiwa yang mengguncang Solo pada September 2011, yakni bom bunuh diri di halaman Gereja Bethel Injil Sepenuh, Kepunton, Solo. 

Getirnya, tiga hari kemudian Solo menjadi tuan rumah Asian Parliamentary Assembly atau Majelis Parlemen Asia. Saat itu, Jokowi juga sedang gencar mempromosikan Solo sebagai destinasi wisata. Hebatnya, Listyo berhasil memulihkan kepercayaan wisatawan dan pendatang bahwa Solo aman dari ancaman.

Pada 2012, ketika Jokowi diusung oleh PDIP untuk maju di Pilgub DKI Jakarta dan memenangkannya, Listyo juga ikut pindah ke Ibu Kota Negara dengan menjabat sebagai Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri. Kedekatan tersebut kemudian semakin terlihat pada 2014-2016 ketika Listyo terpilih sebagai ajudan Presiden Jokowi. Menariknya, pihak yang menawari Listyo menjadi ajudan adalah Presiden Jokowi sendiri.

Pada 2018, karier Listyo semakin mentereng setelah terpilih sebagai Kabareskrim Polri menggantikan Idham Azis yang terpilih menjadi Kapolri. Sebagai Kabareskrim, Listyo baru-baru ini memperlihatkan prestasi gemilang karena berhasil menangkap Djoko Soegiarto Tjandra, tersangka kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali yang buron sejak 2009 lalu.

Merangkum kedekatannya dengan Presiden Jokowi dan prestasi yang ditunjukkannya, khususnya pada kasus bom Solo dan penangkapan Djoko Tjandra, Listyo tampaknya dapat disebut sebagai president’s man. Ia adalah sosok yang pas untuk menerima kepercayaan Presiden Jokowi jika nantinya ditunjuk sebagai Kapolri.

Faktor Geng Solo?

Aris Santoso dalam tulisannya Jokowi dan Jejaring Perwira Solo menyebutkan bahwa dalam menentukan posisi di TNI dan Polri, ada kecenderungan Jokowi memilih kolega-koleganya yang dulu berdinas di Solo. 

Aris misalnya mencontohkan dipromosikannya Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), kemudian sebagai Panglima TNI, ditopang berkat hubungan baik keduanya yang terjalin sejak sama-sama berdinas di Solo. Pada periode 2010-2011 ketika Jokowi menjadi Wali Kota Solo, Hadi adalah Komandan Lanud Adi Soemarmo, Solo.

Pakar isu keamanan dan militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi juga menuturkan memang terdapat kecenderungan Presiden Jokowi memilih koleganya yang dulu berdinas di Solo untuk mengisi jabatan di TNI dan Polri.

Namun menurut Fahmi, kecenderungan tersebut tidak menjadi masalah asalkan figur tersebut memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Lanjutnya, pengalaman interaksi dan kerja sama yang sudah  pernah terjalin tentu dapat menjadi referensi kuat dan meyakinkan bagi seorang pemimpin dalam pengelolaan formasi tim dan pembantunya.

Konteks tersebut juga diperkuat oleh psikologis dari mantan Wali Kota Solo tersebut. Sita W. Dewi dan Margareth Aritonang dalam tulisannya Understanding Jokowi’s Inner Circle menyebutkan bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sulit percaya dengan orang lain.

Sifat tersebut disebut berasal dari pengalaman pahit manis sang presiden selama bertahun-tahun sebagai pengusaha dan politikus. Kemudian, itu juga didukung oleh terbatasnya jumlah pembantu dekat Jokowi selama menjadi Wali Kota dan Gubernur DKI Jakarta.

Jika ini benar, boleh jadi saat ini Presiden Jokowi semakin sulit untuk mempercayai orang lain. Pasalnya, dengan posisinya sebagai orang nomor satu, Ia jelas menjadi pusat perhatian berbagai pihak dengan segala kepentingannya. Oleh karenanya, memberikan posisi kepada orang yang sudah dikenalnya dengan baik, khususnya sewaktu di Solo tentu saja akan menjadi pilihan yang rasional.

Alida Miranda-Wolff dalam tulisannya Why You Can’t Build Trust memberikan penjelasan menarik seputar trust atau kepercayaan. Menurutnya, kepercayaan bukanlah suatu hal yang dapat kita dibangun, melainkan suatu hal yang hadir kepada kita. Artinya, kita tidak dapat membuat diri kita percaya pada orang lain, melainkan orang lain yang harus membuat dirinya layak untuk kita percayai.

Pada konteks Presiden Jokowi, dengan kesadaran banyaknya pihak yang mencari keuntungan karena posisinya sebagai orang nomor satu, itu jelas membuatnya akan sulit percaya kepada orang yang sebelumnya tidak benar-benar dikenalnya. Alhasil, kepercayaan yang dimiliki akan condong mengerucut kepada pihak-pihak yang telah berbagi pengalaman kerja sama dengannya.

Dengan kata lain, faktor hubungan dekat Listyo dengan Presiden Jokowi boleh jadi menjadi faktor penentu sang Kabareskrim ditunjuk sebagai Kapolri untuk menggantikan Idham Azis. Lalu, Listyo yang baru pensiun pada 2027 akan membuatnya memiliki masa jabatannya yang panjang. Ini tentunya bagus dalam rangka mengonsolidasikan Polri.

Apalagi, dengan kebijakan Presiden Jokowi yang saat ini terlihat tidak populis, seperti revisi UU KPK dan UU Ciptaker, sang presiden tentu membutuhkan Kapolri yang sigap dalam menangani situasi.

Pada akhirnya, tentu berbagai penjelasan yang ada hanyalah prediksi. Kita nantikan saja apakah Listyo benar-benar akan menjadi suksesor Idham Azis atau tidak. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)