Wih, dari bos Lion Air menjadi Wakil Ketua MPR 

Rusdi Kirana diumumkan oleh Cak Imin akan kembali mengisi posisi Wakil Ketua Umum PKB. Ini adalah kali keduanya bos Lion Air itu menjabat di kepengurusan parpol yang terafiliasi dengan NU ini. Keberadaan Rusdi jadi salah satu pemandangan menarik terkait strategi Cak Imin memperkuat PKB. Ia juga telah mengumumkan keberadaan jabatan Ketua Harian yang kini dijabat oleh perempuan muda berusia 23 tahun, Ais Syafiyah Asfar.

PinterPolitik.com

Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, adalah salah satu sosok politikus yang sering kali disorot karena kecerdikannya dalam bermanuver. Sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cak Imin berhasil membawa partai tersebut dari fase stagnan menuju kekuatan politik yang semakin signifikan di panggung nasional.

Selain berhasil memaksimalkan pencapaian PKB yang terdongkrak suaranya pada Pemilu 2024 karena mengambil keuntungan “efek ekor jas” dari pencalonan dirinya dengan Anies Baswedan sebagai capres dan cawapres, Cak Imin sudah makan asam garam dalam politik nasional. Ia berhasil membalikkan takdir PKB yang pasca perseteruan dengan keluarga Gus Dur sempat diprediksi tak akan lolos ke parlemen pusat di Pemilu 2024.

Semua itu berhasil dibalikkan Cak Imin. Ia bahkan membawa PKB menjadi salah satu dari 5 besar partai terkuat di Indonesia saat ini.

Yang terbaru, dinamika yang terjadi akibat tensi politik yang meninggi dengan kepengurusan PBNU saat ini, seolah tertutupi dengan langkah Cak Imin yang menunjuk 2 sosok penarik perhatian sebagai bagian dari pengurus baru PKB. Nama pertama adalah pengusaha kondang pendiri maskapai Lion Air, Rusdi Kirana, yang kembali menduduki jabatan Wakil Ketua Umum PKB. Jabatan ini sempat diduduki Rusdi di tahun 2014.

Nama kedua yang tidak kalah menarik adalah Ais Syafiyah Asfar, sosok perempuan berusia 23 tahun yang ditunjuk jadi Ketua Harian PKB. Ais adalah lulusan luar negeri yang cukup dikenal di kalangan anak muda, utamanya setelah ia jadi salah satu juru bicara Anies-Imin di Pilpres 2024.

Pertanyaannya adalah akan seperti apa strategi-strategi Cak Imin berdampak pada performa PKB di masa-masa mendatang?

Cak Imin Master Stroke

Menyebut Cak Imin berhasil melakukan master stroke bukanlah isapan jempol. Master stroke itu kerap didefinisikan sebagai langkah yang sangat cerdik dan brilian. Seperti sudah disinggung sebelumnya, salah satu hal yang berhasil dilakukan Cak Imin sejak awal kekuasaannya adalah merapatkan PKB ke NU.

Kita tahu NU adalah entitas yang melahirkan PKB. Namun, pasca konflik Imin dengan keluarga Gus Dur, dukungan dan sokongan yang diberikan tak begitu terasa. Padahal, PKB yang didirikan sebagai perpanjangan politik NU, tentu sangat bergantung pada dukungan para tokoh-tokoh kiai dan ulama NU.

Menyadari hal ini, Cak Imin dengan lihai mendekatkan diri kepada NU, khususnya di era kepemimpinan KH Said Aqil Siroj dan KH Ma’ruf Amin. Pendekatan ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk komunikasi politik, tetapi juga dengan mendukung berbagai program NU secara finansial.

Cak Imin memposisikan PKB sebagai “partai rakyat NU” yang siap mendukung agenda keumatan, terutama yang diusung oleh para ulama NU. Dengan cara ini, Cak Imin mengamankan “endorsement” dari para kiai, yang tentu memberikan legitimasi besar terhadap PKB di kalangan nahdliyin (warga NU). Keterikatan ini menciptakan efek domino, di mana suara dari komunitas NU akan mengalir ke PKB dalam pemilihan-pemilihan mendatang.

Strategi ini bisa dianalisis melalui konsep legitimasi politik yang dikemukakan oleh Max Weber. Dalam konsep ini, kekuatan politik tidak hanya diukur dari dukungan massa, tetapi juga dari legitimasi yang diberikan oleh elite agama atau tradisional. Dalam hal ini, NU sebagai institusi agama berperan besar dalam membentuk legitimasi politik PKB, dan Cak Imin memahami betul dinamika ini.

Kemudian, salah satu strategi “master stroke” Cak Imin yang paling menarik lainnya adalah ketika ia berhasil merangkul Rusdi Kirana, seorang pengusaha Kristen-Tionghoa yang dikenal sebagai pendiri dan pemilik Lion Air, maskapai penerbangan terbesar di Indonesia.

Pada tahun 2014, Rusdi Kirana diangkat sebagai Wakil Ketua Umum PKB, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak mengingat latar belakang agama dan bisnis Rusdi yang tampak “tidak lazim” untuk bergabung dengan partai yang berbasis Islam.

Namun, di balik keputusan ini, terlihat kelihaian Cak Imin dalam memperluas basis partai dan menciptakan aliansi strategis. Rusdi Kirana tidak hanya membawa pendanaan yang besar bagi partai, tetapi juga membuka jalan bagi PKB untuk menjangkau kalangan pengusaha dan profesional, yang sebelumnya mungkin ragu untuk mendekat ke PKB.

Dalam ranah politik, langkah ini dikenal sebagai co-optation strategy, di mana elite politik merekrut tokoh-tokoh kunci dari sektor lain untuk memperkuat dukungan politik dan finansial.

Langkah ini menjadi semakin jelas ketika Rusdi Kirana, meskipun sempat mundur dari PKB saat diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia pada 2017, kembali masuk ke dalam struktur partai untuk periode 2024-2029.

Pengangkatan Rusdi kembali sebagai Wakil Ketua Umum PKB menunjukkan bahwa Cak Imin terus memanfaatkan aliansi strategis ini untuk memperkuat partainya, baik dalam hal finansial maupun jaringan politik.

Strategi jitu berikutnya yang menarik adalah penunjukan Ais Syafiyah Asfar sebagai Ketua Harian partai dalam struktur kepengurusan 2024-2029. Ais, yang saat ini baru berusia 23 tahun, adalah sosok muda yang menarik perhatian karena pengalamannya sebagai juru bicara pasangan Anies-Imin pada Pilpres 2024.

Selain itu, Ais memiliki latar belakang akademis yang mumpuni dengan gelar dari University of Essex dan Cardiff University, serta kini sedang menempuh studi doktoral di Universitas Airlangga.

Pengangkatan Ais Syafiyah Asfar tidak hanya simbolis, tetapi juga strategis. Cak Imin memahami bahwa demografi pemilih muda di Indonesia semakin besar dan memiliki peran penting dalam menentukan arah politik masa depan.

Dengan menunjuk sosok muda yang cerdas dan memiliki kredibilitas internasional, Cak Imin mengirim pesan bahwa PKB adalah partai yang siap bertransformasi dan merangkul pemilih muda yang mungkin sebelumnya merasa asing dengan partai berbasis agama.

Langkah ini dapat dijelaskan melalui konsep politik generasi dari Karl Mannheim, di mana elite politik yang cerdas harus peka terhadap dinamika generasi dan mampu menyesuaikan strategi untuk menarik perhatian generasi baru. Cak Imin, dengan pengangkatan Ais, tampaknya paham betul bahwa masa depan PKB bergantung pada bagaimana partai ini dapat terhubung dengan pemilih muda yang progresif.

Masa Depan Cerah PKB?

Secara keseluruhan, langkah-langkah Cak Imin menunjukkan bahwa ia adalah politikus dengan kemampuan manuver yang luar biasa. Ia mampu merangkul berbagai kalangan, dari kiai NU, pengusaha Kristen-Tionghoa, hingga anak muda yang progresif. Semua langkah ini menunjukkan kelihaian Cak Imin dalam memahami dinamika politik yang kompleks dan menciptakan strategi yang terukur.

Jika dianalisis melalui konsep keseimbangan kekuasaan yang dikemukakan oleh Machiavelli, Cak Imin telah berhasil menyeimbangkan berbagai kekuatan—baik kekuatan tradisional (NU), finansial (pengusaha), maupun kekuatan masa depan (generasi muda)—untuk membangun PKB yang lebih kuat dan relevan di kancah politik Indonesia.

Dengan berbagai strategi jitu yang telah dilakukan, Cak Imin telah berhasil mengubah PKB menjadi partai yang semakin diperhitungkan. Pendekatannya yang cerdas dalam merangkul berbagai kalangan, dari kiai hingga pengusaha, serta kepekaannya terhadap tren generasi muda, menunjukkan bahwa PKB berada di jalur yang tepat untuk terus berkembang.

Namun, pertanyaannya adalah: apakah strategi-strategi ini cukup untuk memastikan PKB tetap relevan dalam jangka panjang? Dengan semakin terfragmentasinya lanskap politik Indonesia, PKB perlu terus berinovasi dan menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Jika Cak Imin mampu mempertahankan kelihaian politiknya, besar kemungkinan PKB akan terus menjadi kekuatan politik yang dominan di masa mendatang.

Sebagai penutup, “master stroke” yang dilakukan oleh Cak Imin, baik dalam merekrut Rusdi Kirana maupun mengangkat Ais Syafiyah Asfar, adalah bukti bahwa ia memahami politik bukan hanya sebagai permainan kekuasaan, tetapi juga tentang merangkul berbagai elemen yang dapat memperkuat partai. Nasib PKB tampaknya masih sangat erat terkait dengan kepemimpinan Cak Imin yang terus berpikir langkah demi langkah ke depan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Akankah PKB makin tinggi mengudara bersama bos Lion Air? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Pinterpolitik.com

Wacana Presiden Joko Widodo mengundang maskapai asing untuk melayani rute penerbangan domestik telah terucap pada satu pekan lalu. Akan tetapi, gaung dari wacana tersebut masih terus diperbincangkan hingga sekarang. Bahkan, media asing tidak mau ketinggalan untuk memberitakan perihal rencana ini. Keputusan ini didukung oleh asosiasi pengusaha seperti Kadin dan Aprindo.

Wah, asing lagi nih Pakde. Apa enggak takut tuh disindir sama lawan politiknya karena dianggap pro asing?

Eits, undangan ini bukan tanpa perhitungan. Kehadiran maskapai asing dipercaya dapat menurunkan harga tiket pesawat yang selama ini dianggap mahal. Hal ini diamini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang menilai harga tiket pesawat mahal karena praktik duopoli maskapai penerbangan, yakni Lion dan Garuda.

Bayangkan saja, tiket pesawat yang dahulu berada di kisaran Rp300.000-Rp500.000 kini menjadi sekitar satu juta. Bahkan, pada hari libur Idul Fitri lalu ada yang mencapai belasan juta untuk rute penerbangan luar Jawa. Padahal kan dengan uang segitu daripada naik pesawat, mending naik odong-odong selama satu pekan nonstop, full musik lagi, hehe.

Jokowi enggak takut nih dikira pro asing dengan mengundang maskapai luar negeri untuk melayani rute domestik? Hehe
Share on X

Rencana ini dianggap efektif setelah pemerintah dianggap gagal mengontrol harga tiket melalui kebijakan menurunkan tarif batas atas (TBA) angkutan udara sebesar 12-16 persen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendukung upaya ini karena melalui persaingan usaha yang ketat maka harga yang ditawarkan pun semakin murah.

“Pokoknya semakin banyak [maskapai] semakin bagus,” begitu kata Ketua KPPU Kurnia Toha.

Namun, jangan pernah lupakan kasus Merpati ya Bapak-bapak. Jangan sampai perusahaan penerbangan lokal justru mati karena persaingan usaha ini. Padahal kan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, eh itu kata Mira W. loh ya.

Kekhawatiran itu diungkapkan oleh Direktur Utama Sriwijaya Air Joseph Adrian Saul. Doi berpendapat dengan masuknya maskapai asing justru bisa membunuh maskapai-maskapai nasional.

Menanggapi itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa maskapai lokal tetap menjadi prioritas. Pernyataan tersebut bisa memberi sedikit nafas lega. Tapi seperti seleksi alam, yang terkuat akan menang.

Terlepas dari semua masalah itu, semoga jika ada maskapai asing yang masuk bisa betah di Indonesia. Seperti diketahui, perilaku penumpang Indonesia kan memang luar biasa unik, hihi. Semisal kelakuan gaya-gayaan Kapten Vincent, ibu-ibu nyerobot masuk ke ruang pilot untuk selfie, dan lain-lain. Maklum, kelamaan nonton Garuda di Indosiar daripada naik pesawat. Garuda-nya yang dinaikin Angling Dharma lagi. Yang suka mangkal di pangkalan ojek burung. Hehehe. (R47)

PinterPolitik.com

“Aviation is for the common man. It shouldn’t be only for the rich.”

:: Tony Fernandes, pendiri maskapai Air Asia ::

[dropcap]S[/dropcap]ebuah artikel dengan judul menohok terbit di portal berita asal Inggris, The Daily Telegraph pada pertengahan Agustus 2015 lalu. “How Dangerous is Flying in Indonesia”, demikian judul tulisan yang terbit pasca kecelakaan yang menimpa pesawat Trigana Air di Papua kala itu.

Judul tulisan tersebut sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam industri penerbangan nasional. Kini, setelah mata publik internasional kembali terarah pasca kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-610 pada akhir Oktober 2018 lalu, sebuah masalah baru kembali mencuat ke permukaan terkait mahalnya tiket penerbangan domestik.

Sangat mungkin Pertamina mencari cara untuk menggeser beban pengeluaran akibat kebijakan-kebijakan populis di sektor energi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.
Share on X

Adalah sebuah petisi berisi tuntutan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan domestik yang beberapa hari terakhir ini menghiasi laman Change.org yang jadi penanda protes masyarakat.

Petisi yang diinisiasi oleh Iskandar Zulkarnain itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Direktur Utama (Dirut) maskapai Garuda Indonesia dan CEO maskapai Lion Air.

Dalam petisi tersebut, diketahui bahwa harga tiket penerbangan domestik yang biasanya pulang pergi (PP) di bawah Rp 1 juta, kini naik signifikan, bahkan bisa mencapai Rp 2-4 juta per orang. Menurut pengusul petisi, persoalan ini menjadi ironi, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dan penerbangan adalah sarana transportasi yang vital untuk menunjang keterhubungan antarpulau, sekaligus juga menopang sektor pariwisata yang digiatkan oleh pemerintah.

Kenaikan tiket domestik ini dianggap bertolak belakang dengan maraknya promo tiket penerbangan ke luar negri, sehinggga membuat masyarakat Indonesia lebih memilih berlibur ke luar negeri. Hingga tulisan ini dibuat, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 211 ribu orang.

Ramainya isu kenaikan harga tiket pesawat ini juga menjadi sorotan ketika beberapa media nasional memuat fenomena meningkatnya permintaan pembuatan paspor di Aceh yang faktanya berhubungan dengan konteks kenaikan harga tiket pesawat tersebut.

Diketahui bahwa sejak Januari 2019, Kantor Imigrasi Banda Aceh yang semulanya melayani 100 permohonan formulir pembuatan paspor, mengalami peningkatan jumlah permohonan menjadi 200 formulir per hari. Menurut penuturan warga dan petugas, rata-rata warga mengurus paspor karena ingin menghemat biaya perjalanan dengan transit di luar negeri – di Kuala Lumpur, Malaysia misalnya – sebelum menuju ke daerah tertentu di Indonesia.

plus, no more free baggage so yeah welcome back pelni kalian akan jadi sangat ramai

— Rezky F Permatasari (@rezkyfph) January 11, 2019

Terkait hal tersebut, PinterPolitik melakukan kalkulasi biaya penerbangan dengan menggunakan harga tiket pesawat dari situs Tiket.com dan menemukan bahwa jumlah yang bisa dihemat ternyata sangat signifikan. Harga tiket termurah dari Banda Aceh ke Jakarta untuk penerbangan langsung pada Selasa, 15 Januari 2019 disediakan oleh maskapai Lion Air dengan harga Rp 1.888.000 per orang.

Sementara, harga tiket dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur di hari yang sama disediakan oleh maskapai Air Asia dengan biaya Rp 535.000, dan harga tiket dari Kuala Lumpur ke Jakarta disediakan oleh maskapai Lion Air dengan harga Rp 553.900. Artinya jika ditotal, keseluruhan biaya dari Banda Aceh ke Jakarta lewat Kuala Lumpur mencapai Rp 1.088.900 atau terpaut Rp 800 ribu ketimbang penerbangan langsung – sekitar 40 persen lebih murah.

Belakangan dikabarkan bahwa Menhub telah melakukan pertemuan dengan otoritas maskapai, dan perusahaan-perusahaan tersebut telah sepakat untuk menurunkan harga tiket mulai dari 20 hingga 60 persen.

Namun, pertanyaannya adalah faktor apa yang menjadi kendala utama mahalnya harga tiket pesawat ini dan apakah hal ini berhubungan dengan persoalan politik jelang Pilpres 2019?

Polemik Tiket Pesawat

Seperti disinggung di awal, industri penerbangan nasional memang belakangan mendapatkan sorotan besar. Pasca kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air JT-610 beberapa waktu lalu, dinamika yang terjadi pada layanan transportasi yang mengangkut total 128 juta penumpang pada 2017 ini memang menjadi konsen utama, bukan hanya di dalam negeri saja, tetapi juga di dunia internasional.

Persoalan tarif kini membuat kompleksitas masalah yang harus dihadapi pun semakin besar. Pasalnya, harga tiket pesawat bukanlah komponen tunggal karena punya banyak variabel yang mempengaruhinya.

Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan harga tiket pesawat, yakni harga bahan bakar, layanan penumpang dan bagasi, perawatan pesawat, gaji, depresiasi (penurunan nilai pesawat akibat usia), leasing (biaya sewa), dan lain sebagainya.

Namun, seperti dikutip dari CNN, setidaknya ada dua komponen biaya terbesar bagi maskapai, yakni ongkos leasing dan biaya bahan bakar pesawat atau avtur. Keduanya ditotal mencapai 70 persen dari biaya operasional maskapai. Bahkan, secara khusus biaya avtur menyedot antara 35-45 persen dari keseluruhan biaya pesawat.

Artinya, persoalan bahan bakar ini menjadi sangat penting dan berdampak pada harga tiket. Sejak awal 2018 lalu, harga avtur memang dikeluhkan oleh maskapai-maskapai domestik. Bahkan Menhub Budi Karya juga sempat mengeluh pada Juli 2018 dan menyebut harga avtur di Indonesia 20 persen lebih mahal dibandingkan yang dijual di dunia internasional.

View this post on Instagram

Naik-turun harga tiket pesawat Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 14, 2019 at 4:29am PST

Pertanyaannya, mengapa mahal?

Jawaban pertanyaan ini kembali ke konteks penjualan avtur itu sendiri di Indonesia. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio dalam salah satu kolomnya menyebutkan bahwa penjualan avtur di Indonesia dimonopoli oleh Pertamina sebagai perusahaan pelat merah.

Hal serupa juga pernah diungkapkan oleh pakar manajemen Rhenald Kasali yang menyebut banyak maskapai domestik yang memilih transit di Singapura atau Kuala Lumpur untuk mengisi avtur di sana karena harganya jauh lebih murah sebagai akibat dari monopoli Pertamina.

Konteks monopoli yang dilakukan oleh Pertamina ini membuat perusahaan tersebut bisa mengatur harga avtur yang dijual di dalam negeri. Harga avtur yang ditetapkan Pertamina bahkan pernah lebih mahal 22-48 persen dibandingkan dengan harga internasional.

Namun, sekalipun sempat menyinggung soal “pungutan-pungutan” yang kemungkinan ada di balik mahalnya harga avtur, baik Pambagio maupun Kasali tidak menjelaskan secara detail.

Akar Kebijakan Populis Jokowi?

Faktanya, beberapa pihak menyebut beberapa kebijakan populis pemerintah di sektor energi ikut mempengaruhi harga avtur – dan kemudian harga tiket pesawat.

Bukan rahasia lagi jika kebijakan di sektor energi beberapa waktu terakhir ini menjadi beban bagi Pertamina. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah mengisyaratkan agar Pertamina tidak menaikkan harga bahan bakar bersubsidi, setidaknya hingga Pilpres 2019 usai. Publik mungkin masih ingat “drama” pembatalan kenaikan bahan bakar jenis premium pada Oktober 2018 lalu.

Dengan kondisi jelang Pilpres 2019, Jokowi yang maju lagi untuk periode kedua memang “memaksakan” program populis yang menjamin tingkat keterpilihannya. Padahal, beberapa pengamat menyebut Pertamina bisa merugi hingga Rp 40 triliun jika menahan harga bahan bakar.

Hal serupa juga terjadi lewat program BBM Satu Harga yang pada 2017 lalu mendatangkan kerugian Rp 12 triliun bagi Pertamina.

Hal ini diperparah dengan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Sama seperti PLN yang terus mengalami kerugian, Pertamina pun diperkirakan terus mengalami penurunan pendapatan.

CNBC Indonesia menyebut keuangan Pertamina pada kuartal III 2018 memang tidak merugi, tetapi keuntungan yang dipetik merosot sangat dalam dibanding kinerja tahun sebelumnya. Kabarnya, Pertamina hanya mencetak laba US$ 60 juta atau sekitar Rp 900 miliar hanya untuk kuartal III.

Its good pertamina https://t.co/1MDqqXd5SJ

— Joana Asmoro (@AsmoroJoana) January 14, 2019

Hal inilah yang besar kemungkinan membuat harga avtur menjadi mahal. Pasalnya, sangat mungkin Pertamina mencari cara untuk menggeser beban pengeluaran akibat kebijakan-kebijakan populis di sektor energi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Dengan monopoli yang dilakukan di sektor bahan bakar penerbangan, maka Pertamina bisa “sesukanya” mengatur harga sesuai kebutuhan.

Pasalnya, maskapai akan tetap membeli berapapun harga yang dipatok Pertamina. Persoalannya, pada akhirnya publik juga yang akan merasakan dampak kebijakan ini.

Dengan demikian, memang ada pertalian antara harga tiket yang mahal ini dengan kebijakan politik dalam konteks Pilpres 2019. Ini juga menunjukkan adanya penggunaan otoritas atas BUMN untuk kepentingan politik elektoral.

Terkait hal tersebut, Clara Volintiru dari Bucharest University of Economic Studies, serta Bianca Toma dan Alexandru dari Romanian Center for European Policies dalam penelitian-penelitiannya, menyebutkan bahwa praktik politik menggunakan sumber daya BUMN atau state owned enterprise untuk memenangkan Pemilu memang marak terjadi dan berperan besar bagi kemenangan kandidat tertentu.

Sebagai petahana, Jokowi jelas punya semua tools untuk kembali meraih periode kedua kekuasaannya. Masalahnya, jika harga avtur adalah inti persoalan kenaikan harga tiket pesawat, maka ada kepentingan lain juga yang harus ikut dikorbankan.

Pada akhirnya, industri penerbangan memang sangat penting dan vital. Maka, perlu ada jaminan bahwa masyarakat dari kelas mana pun tetap bisa menikmati jasa penerbangan ini. Sebab, seperti kata Tony Fernandes di awal tulisan ini, jasa penerbangan adalah hak semua orang. (S13)

PinterPolitik.com

“Few businessmen are capable of being in politics, they don’t understand the democratic process, they have neither the tolerance or the depth it takes. Democracy isn’t a business.”

:: Malcolm Forbes (1919-1990), pengusaha ::

[dropcap]K[/dropcap]ecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 di perairan utara Karawang, Jawa Barat dua hari yang lalu memang menjadi tajuk utama pemberitaan hari-hari ini.

Pasalnya, beberapa pihak menyebut kecelakaan tersebut sebagai yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak tahun 1997 ketika pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 152 menabrak gunung di Sumatera Utara dan menewaskan 234 orang.

Kecelakaan yang menimpa JT610 kali ini dengan 189 penumpang di dalamnya tentu saja menjadi catatan kelam dalam tragedi penerbangan di Indonesia.

Menurut Greg Fealy, Cak Imin “menggunakan” sumber daya yang dimiliki Rusdi untuk membantu banyak program sosial NU dan menarik dukungan untuk PKB.
Share on X

Secara khusus, kasus ini menjadi catatan tersendiri bagi Lion Air. Maskapai berlambang kepala singa itu sudah sejak lama menuai kritik karena sering mendapatkan keluhan dari penumpang, mulai dari pembatalan keberangkatan, keterlambatan penerbangan, atau beberapa kali tergelincir di bandara dan mengalami kerusakan mesin saat akan terbang.

Selain itu, antara tahun 2007-2016 maskapai yang didirikan oleh pengusaha Rusdi Kirana ini dilarang terbang di Eropa karena dianggap belum memenuhi standar keselamatan penumpang. Pelarangan itu juga berlaku bagi maskapai-maskapai Indonesia lainnya, termasuk Garuda Indonesia yang merupakan maskapai pelat merah.

Setelah pelarangan itu dicabut, kini, dengan kecelakaan JT610, muncul pertanyaan terkait kemungkinan  maskapai-maskapai Indonesia kembali diberikan sanksi oleh otoritas penerbangan Eropa.

Terlepas dari kejadian yang memilukan ini, hal lain yang cukup menarik perhatian adalah tentu saja sosok founder sekaligus pemilik dari maskapai low cost carrier atau berbiaya murah ini. Rusdi Kirana memang tidak banyak muncul ke pemberitaan, setidaknya sebelum dirinya terjun ke dunia politik di tahun 2014 lalu.

BREAKING: Indonesian navy: 22-meter-long object suspected to be part of crashed Lion Air jet is at depth of 32 meters.

— The Associated Press (@AP) October 31, 2018

Kiprah Rusdi yang masuk ke politik ini terbilang cukup unik. Setidaknya dengan status dirinya yang kini menjadi orang terkaya ke-33 di Indonesia versi Globe Asia dengan total kekayaan mencapai US$ 1,2 miliar, tentu aksinya banting setir ke dunia politik menimbulkan banyak pertanyaan.

Apa yang dikejar oleh pria berusia 55 tahun itu? Lalu, akankah kecelakaan yang menimpa Lion Air berdampak pada geliat karier politik Rusdi yang kini menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia?

Rusdi, Cak Imin dan Jalan Kekuasaan

Ketika Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memperkenalkan Rusdi Kirana ke hadapan publik pada Januari 2014 lalu, kritik datang dari banyak kalangan. Pasalnya, Cak Imin mengangkat Rusdi Kirana menjadi Wakil Ketua Umum PKB.

Keputusan tersebut tergolong “berani” mengingat PKB adalah partai Islam yang menjadi tangan politik Nahdlatul Ulama (NU) – ormas Islam independen terbesar di dunia – sementara Rusdi adalah seorang Kristen-Tionghoa. (Baca: NU Terperangkap Politik PKB)

Dalam sudut pandang Rusdi memang tidak ada yang tahu alasannya masuk ke politik dan bergabung dengan PKB. Namun, Profesor Greg Fealy dari Australian National University (ANU) punya pandangan khusus dari sudut keputusan politik Cak Imin itu.

Dalam tulisannya di New Mandala, Fealy menyebut perekrutan Rusdi adalah manuver politik Cak Imin untuk mendongkrak suara PKB. Menurut Fealy, manuver tersebut berdampak dalam hubungan endorsement NU ke PKB karena partai tersebut akhirnya “punya anggaran” untuk membantu program-program sosial NU dan membantu entrepreneurship kader-kader muda NU.

PKB di bawah Cak Imin sebelumnya memang berhadapan dengan ancaman tidak lolos ke parlemen pada Pemilu 2014 sebagai buntut perseteruan dengan keluarga Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Hasil perseteruan itu terlihat pada Pemilu 2009 di mana suara PKB yang hanya menyentuh angka 4,94 persen – posisi 3 terbawah – menurun sangat signifikan dibanding Pemilu 2004 yang ada di 3 besar dengan 10 persen suara.

View this post on Instagram

Pasca insiden, Lion Air jadi sorotan Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #lionair #jt610 #lionairjt610 #lionairjatuh #pesawatjatuh #infografik #infografis #infographic #politik #politic #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 30, 2018 at 6:13pm PDT

Suara NU yang masih kuat mendukung kubu Gus Dur tentu saja membuat Cak Imin tak mampu berkutik. Namun, keberadaan Rusdi membuat semuanya berbeda. Menurut Fealy, Cak Imin “menggunakan” sumber daya yang dimiliki Rusdi untuk membantu banyak program sosial NU.

Akibatnya, Cak Imin mampu menarik hati para kiai besar di NU yang kemudian memberikan endorsement politik untuk PKB. Hasilnya pun terlihat di Pemilu 2014 di mana PKB mampu meraih 9,04 persen suara. Pencapaian tersebut bukanlah hal yang mudah dan menunjukkan kemampuan politik Cak Imin dengan Rusdi Kirana sebagai salah satu variabel pentingnya.

Sementara, dari sudut pandang Rusdi, awalnya ia menyebut keterlibatannya ke PKB adalah bagian dari kekagumannya kepada NU dan Gus Dur. Alasan terakhir tentu saja agak kurang masuk akal mengingat hingga akhir hayatnya, Gus Dur bahkan mewasiatkan pengikutnya untuk tidak mendukung PKB selama masih dipimpin oleh Cak Imin.

“Karena Gus Dur itu milik bangsa, maka gambar Gus Dur boleh dipakai siapa saja, kecuali yang satu (PKB) disebutkan oleh Gus Dur tidak boleh”, demikan kata-kata istri Gus Dur, Sinta Nuriyah mengutip perkataan Gus Dur yang ternyata dituliskan oleh Bapak Pluralisme itu.

Artinya, tujuan Rusdi secara terbuka menunjukkan keterlibatan politik dengan bergabung ke PKB boleh jadi goes beyond atau lebih dalam ketimbang alasan-alasan tersebut.

Jika berkaca pada pemikiran Ludwig von Mises dalam bukunya Theory of Money and Credit, memang disebutkan bahwa ketika seorang pengusaha terjun menjadi politisi selalu ada pertanyaan tentang tujuan mereka.

Menurut Mises, para pengusaha umumnya goals oriented – berorientasi pada tujuan – dan ketika terjun menjadi politisi, sering kali mereka berpikir layaknya pengusaha. Padahal, garis pemikiran politisi dan pejabat publik berbeda dengan pengusaha. Menurut Mises, politisi dan pejabat publik – walaupun tidak mutlak – seringkali bertujuan lebih banyak untuk kepentingan pemilihnya atau orang banyak yang ia perjuangkan.

Sementara, pengusaha cenderung berada pada garis perjuangan untuk perusahaan atau dirinya sendiri. Hal ini bisa dilihat pada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang disebut masih “terlibat” dalam bisnis propertinya pada 2017 lalu sekalipun sudah menjadi seorang kepala negara.

Why would Lion Air Chief Executive VOLUNTEER information about a technical fault on his aircraft yesterday??
I see Lion Air founder Rusdi Kirana is a politician. Indonesian ambassador to Malaysia

— Tony Gosling ✈ (@TonyGosling) October 29, 2018

Jika menggunakan pemikiran Mises tersebut, maka sangat mungkin kepentingan Rusdi terjun ke politik masih berhubungan dengan bisnisnya. Karier politik Rusdi sendiri terbilang cukup mentereng. Pada 2015 ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) – posisi yang tentu saja membuatnya semakin dekat dengan lingkaran eksekutif.

Dalam sebuah wawancaranya dengan Financial Times, ia berujar: “Now I can meet the president and ministers and hear a lot of secrets” terkait jabatannya sebagai Wantimpres. Walaupun dalam nada bercanda, namun pernyataan itu menunjukkan bahwa ada akses terhadap kekuasaan yang berhasil didapatkan oleh Rusdi.

Kemudian, posisi politiknya meningkat lagi ketika diangkat menjadi Dubes Malaysia, mengingat posisi Dubes mewakili entitas presiden Indonesia di negara lain. Konteks Malaysia ini menjadi menarik karena nyatanya sangat berhubungan dengan bisnis maskapai penerbangannya.

Pada tahun 2016, CAPA Center for Aviation menyebut Malindo Air – anak perusahaan Lion Air – adalah maskapai yang pertumbuhan penumpangnya paling tinggi di Malaysia. Tantangan terbesarnya tentu saja adalah Air Asia milik Tony Fernandes dan Malaysia Airlines yang menguasai pasar domestik penerbangan di negeri jiran itu.

Artinya, sangat mungkin posisi Rusdi sebagai Dubes Malaysia juga sekaligus berhubungan dengan konteks kepentingan bisnis tersebut. Air Asia dan Lion Air misalnya kini memang tengah bersaing memperebutkan pasar Asia Tenggara.

Sejak 2014 lalu, Lion Air memang telah menjadi penguasa pasar Asia Tenggara. Namun, posisi ini rawan untuk digeser oleh kompetitor, salah satunya adalah Air Asia.

Artinya sangat mungkin keinginan Rusdi masuk politik linear dengan visi bisnis penerbangannya di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, Lion Air yang adalah perusahaan keluarga ini memang telah menjadi penguasa dengan 34 persen market share jauh meninggalkan kompetitor-kompetitornya.

Bisnis dan Politik, We Make You Fly!

Terkait hubungan bisnis dan politik, Jeffrey Winters dari Northwestern University pernah menyebutkan bahwa para pengusaha dan oligarki bisnis yang terjun ke politik punya tujuan untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Khusus di Indonesia, reformasi 1998 adalah tonggak ketika semakin banyaknya pengusaha yang masuk ke dunia politik.

Dalam konteks tersebut, pemikiran Winters ini tentu saja mendapatkan pembenarannya dalam diri Rusdi Kirana. Terlalu berisiko bagi orang terkaya ke-33 di Indonesia itu untuk masuk ke politik jika tidak untuk tujuan yang benar-benar penting.

Tentu saja jika itu berhubungan dengan kepentingan bisnis dalam skala yang besar – katakanlah dalam bisnis penerbangan – maka menjadi masuk akal keputusan dramatis yang diambil Rusdi ketika memilih bergabung ke PKB. Bagaimanapun, partai tersebut ada dalam barisan koalisi Jokowi dan Rusdi sendiri kini menikmati hasilnya sebagai Wantimpres kemudian Dubes di Malaysia.

right good luck with that, we are talking abt pak Rusdi Kirana and his PKB party, strong JK supporters. They are not known for allowing the truth to come out, especially not with the rich Chinese investors in the background……thats the real world we live in. Hope Boeing comes

— Heiko Jockers (@hjockers) October 29, 2018

Pada akhirnya publik akan melihat sosoknya sebagai pertalian paling nyata antara dunia bisnis dan politik. Rusdi dan grup bisnisnya kini memang menjadi pemain utama di pasar penerbangan berbiaya murah di Indonesia.

Hubungannya dengan lingkaran kekuasaan pun tentu menimbulkan pertanyaan lanjutan, akankah Lion Air diberikan sanksi atas kecelakaan pesawat JT610? Menteri Perhubungan Budi Karya sempat menyebut akan menunggu hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menyikapi kasus ini.

Yang jelas, pemerintah memang diharapkan untuk bersikap tegas termasuk terhadap Lion Air. Bagaimanapun juga transportasi penerbangan menyangkut hajat hidup orang banyak – kebutuhan yang menjadi konsen utama sebuah negara demokrasi. Sebab, seperti kata Malcolm Forbes di awal tulisan, demokrasi bukan bisnis. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]I[/dropcap]ngat dengan Bung Tomo? Di depan corong radio, ia bangkitkan semangat juang rakyat Surabaya untuk melawan penjajah Belanda yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945. Hingga kini, wajahnya selalu terlukis sedang berorasi dengan mikrofon. Melambangkan ia merupakan orator yang ulung.

Ya, melalui alat ajaib bernama mikrofon, Bung Tomo berhasil membakar semangat rakyat. Hingga kini, mikrofon tetap menjadi instrumen yang penting dalam melakukan gerakan, entah itu demonstrasi, atau kampanye. Dan untungnya, negara kita merupakan negara yang demokratis, jadi bebas berorasi menggunakan pengeras suara apapun, asal bukan mikrofon pesawat. Nggak boleh! Bisa-bisa dapat nasib buruk kayak aktivis gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman.

Aksi Neno memakai Public Address System (PAS) atau mikrofon pesawat saat hendak bertolak dari Pekanbaru ke Jakarta berbuntut panjang. Neno pun terancam hukuman penjara, sedangkan pilot dan awak pesawat mendapatkan sanksi berupa tidak boleh terbang atau grounded. Ngeri ya? Makannya, Jangan!

Negara kita merupakan negara yang demokratis, jadi bebas berorasi menggunakan pengeras suara apapun, asal bukan mikrofon pesawat.
Share on X

Penggunaan PAS oleh penumpang dalam penerbangan Lion Air melanggar internal SOP maskapai Lion Air. Pihak Lion Air pun menerima teguran dari Kementerian Perhubungan karena masalah ini.

Neno mengaku dihampiri oleh salah seorang penumpang yang meminta Neno untuk meminta maaf kepada seluruh penumpang pesawat karena telah menyebabkan delay selama 1 jam. Kemudian, Neno memohon izin untuk memakai mikrofon Lion Air guna meminta maaf sekaligus menceritakan penolakan dan penghadangan saat hendak menghadiri dekralasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Sabtu (25/8/2018).

“Pada bapak ibu dan semuanya yang jadi terhambat perjalanannya tadi, izinkan saya untuk minta maaf yang pertama walaupun bukan kesalahan saya,” kata Neno.

Hmmm, moon maap, kalau nggak ngerasa salah kenapa minta maaf, Ibu? Oh, Ibu mau sekalian curhat ya? Hmm, mungkin lain kali kalau mau curhat pas udah mendarat aja kali ya, kalau begini kan Ibu juga yang repot. Para petugas yang ngasih izin ke Ibu juga jadi dihukum deh. Kecian anett kann… Hehehe. (E36)