PinterPolitik.com

Riuh kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng tampaknya berhasil diredam secara perlahan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas). Di awal masa tugasnya, Zulhas diwarisi persoalan pelik ketika isu minyak goreng diiringi kasus rasuah yang menjerat satu aktor di kementeriannya beserta beberapa pihak ketiga seperti Lin Che Wei.

Jika menengok pemberitaan, ketersediaan dan harga produk turunan kelapa sawit itu sekilas terlihat kian bersahabat, paling tidak dari kondisi sebelumnya. Akan tetapi, komoditas yang sama baru-baru ini membuat Zulhas dirundung sentimen minor.

Ya, Zulhas mendapat sorotan tajam di linimasa setelah videonya kala membagikan minyak goreng dalam sebuah kegiatan di Provinsi Lampung pada akhir pekan lalu tersebar luas.

Itu dikarenakan, pada agenda bertajuk “PANsar murah” Zulhas tampak menjadikan minyak goreng sebagai alat penarik suara bagi sang putri, Futri Zulya Savitri, agar dipilih dalam pemilihan legislatif (pileg) mendatang.

Salah satu reaksi keras datang dari Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy Satyo Purwanto yang menilai Zulhas menyalahgunakan wewenangnya secara terbuka untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, Satyo menyatakan bahwa Zulhas seolah mengulangi sebuah preseden klasik saat Ketua Umum (Ketum) PAN itu menjadi menteri yang kesekian kalinya terlihat memanfaatkan posisi demi hajat personal maupun keluarga.

Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu juga turut berkomentar. Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Didu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Zulhas telah menginjak-injak etika politik sekaligus etika pejabat publik.

Internal PAN lantas menampik berbagai tudingan miring yang datang. Ketua DPW PAN Lampung Irham Jafar Lan Putra, misalnya, mengklarifikasi bahwa apa yang dilakukan Zulhas adalah dalam kapasitasnya sebagai Ketum PAN, bukan sebagai Mendag. Menurut Irham, tidak ada yang salah dari kegiatan itu.

Juru Bicara (Jubir) PAN Viva Yoga Mauladi juga menegaskan kembali apa yang dikatakan Irham. Dia menambahkan, minyak goreng yang dibagikan gratis itu dibeli dengan uang pribadi dan Futri hanya ingin membantu warga di daerah pemilihan (dapil).

Jika ditelisik, reaksi minor semestinya telah dipahami Zulhas dan elite PAN sebelum aksi tersebut dilakukan. Terlebih, sensitivitas publik terhadap isu minyak goreng tentu telah menjadi pengetahuan bersama.

Lantas, mengapa Zulhas tetap melakukan manuver itu? Lalu, apakah sorotan tajam itu akan mengancam posisinya sebagai Mendag?

Sendok Perak ala Zulhas?

Relasi kekeluargaan dalam dimensi politik agaknya tepat untuk menilai secara komprehensif manuver Zulhas di Lampung.

Beberapa waktu ke belakang, konfigurasi politik tanah air kerap diramaikan dengan keberadaan aktor-aktor yang memiliki privilese lebih sebagai anak dari politisi prominen. Mereka seolah ditakdirkan hadir dari koridor yang istimewa untuk meniti karier di perpolitikan.

Fenomena orang tua yang dapat menentukan “nasib baik” anak ini sesungguhnya dapat dilihat dari kaca mata kondisi sosial melalui apa yang dikenal sebagai spoon class theory atau teori kelas masyarakat sendok.

Teori ini mengklasifikasi kelas-kelas dalam masyarakat dari “jenis sendok” atau representasi aset yang dimiliki oleh orang tua.

Awalnya, gagasan kelas sendok berangkat dari adagium tenar Inggris, yakni “born with a silver spoon in one’s mouth” atau bermakna terlahir dengan diberi makan oleh sendok perak.

Pepatah itu mengacu pada kondisi banyak bangsawan dan orang-orang kaya di Inggris pada zaman dahulu saat menggunakan peralatan makan yang terbuat dari logam berharga seperti perak atau emas sebagai representasi status kekayaan mereka.

Anak-anak mereka umumnya disuapi makanan oleh para pengasuhnya dengan alat-alat makan berbahan perak atau emas tersebut. Ihwal itu kemudian memunculkan anggapan bahwa status dan predikat orang tua akan menentukan nasib anak-anaknya di kemudian hari.

Dalam teori ini, terdapat stratifikasi kelas berdasarkan material pembuat sendok seperti diamond spoon, platinum spoon, gold spoon, silver spoon, bronze spoon, steel spoon, wooden spoon, soil spoon, dan yang paling rendah ialah dirt spoon.

Di ranah politisi, tren orang tua yang mewariskan “energi politik” ke sang anak agaknya telah menjadi pemahaman bersama, baik di kancah domestik maupun di negara lain.

Amerika Serikat (AS) misalnya, trah politik yang memperlihatkan suksesi orang tua ke anak tercermin dari sederet nama seperti keluarga Lincoln, Roosevelt, Kennedy, Bush, hingga Biden.

Case serupa terjadi di negara tetangga seperti famili Aquino dan Ferdinand Marcos di Filipina, hingga keluarga Razak di Malaysia.

Sementara itu, trah Megawati, trah Soeharto, trah Ratu Atut, trah para politisi serta ketum dan eks ketum parpol lainnya juga mewarnai konstelasi politik Indonesia.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menorehkan rekor sebagai kepala negara berstatus aktif pertama di Indonesia yang memiliki anak menjabat kepala daerah.

Lalu, terdapat satu lagi faktor pendorong yang kiranya menjadi latar belakang aksi Zulhas, yakni kemampuan politik sang anak yang masih mendapat keraguan dari beberapa pihak.

Kapital politik, seperti  popularitas sang putri kemungkinan masih sangat sedikit. Oleh karena itu, dibutuhkan stimulus serta konstruksi citra (konstruksi realitas) sebagaimana yang dijelaskan Apriyadi Tamburak dalam Agenda-Setting Media Massa.

Itu berkaitan pula dengan identitas inheren yang mana sulit kiranya untuk memungkiri bahwa atribusi dan persepsi terhadap anak dipengaruhi pula oleh orang tua.

Jika direfleksikan, meskipun kontroversial, bisa saja aksi Zulhas menjadi cara terbaik dari sekian opsi yang ada untuk menyokong Futri dalam promosi politiknya sebagai kandidat di ajang legislatif 2024.

Lantas, pertanyaan berikutnya kemudian muncul, yakni apakah manuver Zulhas itu akan berdampak pada kariernya sebagai Mendag maupun menghadirkan efek negatif pada PAN?

Zulhas Tak Goyah?

Konteks manuver minyak goreng Zulhas di Lampung kiranya tidak akan berpengaruh pada posisinya sebagai menteri meski mendapat respons minor. Mengapa demikian?

Penjelasan sederhana yang mungkin relevan agaknya ialah terkait preseden, ingatan kolektif, plus isu dugaan penyalahgunaan wewenang yang kerap kali terabaikan seiring waktu.

Selain itu, tentu sulit sekiranya membayangkan Zulhas akan terdepak dengan fakta bahwa PAN baru diakomodasi dalam kabinet.

Apalagi, atasan Zulhas, yakni Presiden Jokowi, juga telah memeragakan kecenderungan serupa tapi tak sama saat merestui putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo.

Oleh karena itu, jika hanya dinilai dari variabel dukungan politik terhadap sang putri di Lampung, kemungkinan posisi Zulhas sebagai Mendag masih aman, meski yang terbaru, dia mendapat teguran langsung dari Kepala Negara atas aksinya di Lampung.

Namun, bagaimana dengan impresi terhadap PAN di hadapan konstituen?

Hal itu boleh jadi juga tidak akan banyak berpengaruh ketika mengacu pada karakteristik pemilih Indonesia yang kebanyakan memiliki ingatan atau memori yang pendek dan oportunis terhadap pilihan politik.

Peter Riddell dalam tulisannya di The Times menjelaskan bahwa pemilih cenderung memiliki short electoral memories atau memori elektoral yang pendek.

Dikarenakan rumitnya menentukan definisi keterwakilan politik pemilih secara personal dalam sebuah pemilihan, sebagian besar pemilih kemudian mengabaikan pertimbangan rumit tersebut dan pada akhirnya memilih apa yang ada di depan mata atau siapa sosok terdekat dalam memori yang bisa mereka ingat.

Walaupun menjadi fenomena yang sebenarnya ironis dalam ekosistem demokratis, pemilih Indonesia kerap memiliki ciri yang serupa. Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute Hanta Yudha juga memiliki perspektif yang sama dengan Riddell dan menilai bahwa pemilih di Indonesia pada umumnya “pendek ingatan”.

Hal itu misalnya dapat dilihat dari bagaimana Prabowo Subianto yang tetap eksis dan dipilih meskipun lekat dengan sisi gelap dalam konteks HAM. Konsistensi keterpilihan juga terjadi pada PDIP walau jamak mendapat impresi minor.

Ditambah, pada konteks pemilu, mengadopsi penjelasan Clifford Geertz dalam Negara Teater, masyarakat yang merupakan pemilih seperti tidak punya pilihan lain dan larut begitu saja dalam lakon politik, bagaikan hanya menjadi penonton dalam sebuah pementasan drama.

Alhasil, kesan negatif yang didapat Zulhas dari bantuan politik minyak goreng terhadap putrinya kemungkinan tak akan berdampak signifikan, baik terhadap kariernya sebagai Mendag maupun terhadap PAN.

Kendati demikian, penjabaran di atas diharapkan justru dapat menggugah kesadaran dan pertimbangan pemilih di tengah blantika perpolitikan nasional jelang tahun politik mendatang. (J61)

Akhirnya, setelah berbulan-bulan dilanda krisis, biang keladi kelangkaan minyak goreng di Indonesia mulai terkuak satu per satu. Sosok ekonom senior bernama Lin Che Wei, menjadi tersangka ke-5 dalam kasus mafia minyak goreng. Pria bernama asli Weibinanto Halimdjati ini diduga memberikan ruang khusus bagi perusahaan yang akan mendapatkan izin ekspor Crude Palm Oil, atau CPO dan turunannya.

Jaksa Agung mengatakan, peran yang dimainkan Lin tidak main-main, ia dapat turut mengambil kebijakan bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag. Terutama memutuskan kebijakan dalam menentukan Domestic Market Obligation (DMO).

Kok bisa ya, orang yang bukan bagian pemerintahan, memiliki pengaruh yang begitu powerful?

PinterPolitik.com

Kelangkaan serta melambungnya harga minyak goreng beberapa waktu lalu mulai terkuak musababnya. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana menjadi sosok awal terbongkarnya kongkalikong izin ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Penetapannya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 19 April lalu sempat meninggalkan cerita plot twist. Satu bulan sebelum penetapan itu, Wisnu tertangkap kamera membisiki Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi perihal penetapan tersangka mafia minyak goreng saat melakukan rapat dengar pendapat di Komisi VI pada 18 Maret 2022.

Kasus terus bergulir hingga kini dan telah menyeret empat nama tambahan tersangka yang diduga “bermain-main” dengan komoditas yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Tercatat empat nama itu di antaranya Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, serta Lin Che Wei selaku pihak swasta.

Belakangan, meskipun terdengar asing, nama terakhir menjadi sorotan tersendiri saat Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan perannya dalam kasus mafia minyak goreng. Burhanuddin sampai dibuat heran mengapa pihak swasta seperti Lin Che Wei dapat turut mengambil kebijakan bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag. Terutama memutuskan kebijakan dalam menentukan Domestic Market Obligation (DMO).

Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati bersama Wisnu diduga memberikan ruang khusus sedemikian rupa bagi perusahaan yang akan mendapatkan izin ekspor CPO dan turunannya.

Keheranan Kejagung semakin menjadi lantaran status maupun posisi Lin Che Wei di Kemendag tidak diketahui dengan jelas selain berlindung di balik identitas “konsultan”.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Penyidikan pada (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) Jampidsus Kejagung Supardi kemudian menjelaskan dugaan peran yang dimainkan Lin Che Wei.

Supardi menyebut bahwa selain ikut menentukan kebijakan minyak goreng, pemikiran Lin Che Wei digunakan di Kemendag untuk memberikan rekomendasi terhadap beberapa perusahaan.

Lebih lanjut, Lin Che Wei disebut tidak hanya terlibat kontak dengan Wisnu, tetapi juga menjalin komunikasi dengan beberapa orang lainnya di Kemendag.

Lantas, mengapa Lin Che Wei seolah tampak memiliki kekuatan spesial?

Pemain Ulung di Birokrasi?

Selain bermanuver di Kemendag, Kejagung menemukan bukti bahwa Lin Che Wei juga merupakan konsultan di tiga perusahaan eksportir CPO yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor.

Keheranan Jaksa Agung plus kelihaiannya dalam lakon ekspor CPO secara tidak langsung menguak tendensi bahwa dia bukan orang sembarangan.

Predikat strongman agaknya tidak berlebihan disematkan kepada Lin Che Wei. Dalam kacamata universal, strongman adalah mereka yang dapat mengonsolidasikan pengaruh dengan kapitalisasi kekuatan dan keahlian tertentu yang tidak dimiliki semua orang.

Secara politik, mengambil intisari dari tulisan Bridget Welsh yang berjudul In the shadow of strongmen, “mode kontrol” strongman juga ditandai dengan divide and rule strategy atau strategi memecah dan memerintah.

Jika dimaknai, strategi itu tidak hanya untuk melakukan kontrol melainkan bertujuan pula untuk membentuk reputasi personal serta sebagai senjata saat berhadapan dengan pihak yang dianggap sebagai lawannya.

Terkuaknya peran Lin Che Wei kiranya mempertegas hipotesis bahwa eksistensi strongman tidak hanya relevan dalam dunia sosio-politik, tetapi juga dalam dunia birokrasi pemerintahan.

Rekam jejak Lin Che Wei dalam birokrasi sendiri boleh dikatakan cukup mentereng meskipun tidak banyak diketahui secara luas. Latar belakang pendidikannya adalah gelar strata dua administrasi bisnis (MBA) dari National University of Singapore pada tahun 1994.

Selain dikenal sebagai ekonom, dia juga sempat analis keuangan di sejumlah perusahaan multinasional besar seperti WI Carr, Deutsche Bank Group dan Societe Generale.

Setelah dipercaya menjadi panelis pada debat kandidat jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2004, ia kemudian dipercaya menjabat Presiden Direktur Danareksa sejak tahun 2005 hingga pertengahan 2007.

Tidak lama setelahnya, Lin Che Wei mendirikan perusahaan riset yang berfokus pada analisis kebijakan dan analisis industri bernama Independent Research & Advisory Indonesia. Kapasitas dalam perusahaan itulah yang menjadi latar belakangnya diperiksa oleh Kejagung sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Lin Che Wei sendiri memulai “infiltrasi” ke ranah birokrasi pemerintahan sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sugiharto dan Stafsus Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Aburizal Bakrie pada tahun 2006.

Posisi tersebut kemungkinan besar ditunaikannya dengan lihai serta berhasil menanamkan pengaruh tertentu hingga membawanya menjadi penasihat kebijakan Menko Perekonomian pada tahun 2014 sampai 2019. Selanjutnya, pada tahun 2016 hingga 2019, dia juga mengemban peran yang sama bagi Menteri PPN/Bappenas dan Menteri ATR/BPN.

Teranyar, dia juga menjabat sebagai penasihat kebijakan di era Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meskipun telah diklarifikasi secara langsung oleh Ketua Umum Golkar itu bahwa Lin Che Wei sudah diberhentikan.

Sebagai penasihat kebijakan Kemenko Perekonomian, Lin Che Wei sendiri ikut terlibat dalam formulasi sejumlah kebijakan, yakni pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan pembentukan Industri Biodiesel berbasis Kelapa Sawit.

Secara tidak langsung, bukan tidak mungkin sederet pengalaman dan kepercayaan yang diembannya itu membuatnya menjadi seorang strongman dalam birokrasi pemerintahan.

Apalagi, reputasinya di awal terbentuk setelah gigih mengungkap kasus Bank Lippo pada tahun 2003. Sebuah kegigihan yang jika dirunut kepada rekam jejaknya hingga kini memunculkan interpretasi bahwa dia saat itu mengimplementasikan divide and rule strategy seorang strongman, yakni dengan “menjatuhkan” pihak lain.

Tanpa melakukan generalisasi, keberadaan strongman dalam konotasi negatif di birokrasi pemerintahan kiranya bukan hal yang tabu ketika kondisi birokrasi itu sendiri jamak disebut tak sesuai hakikatnya.

Hal itu sebagaimana dijelaskan Stein Kristiansen dan Muhid Ramli dalam Buying an income: the market for civil service positions in Indonesia yang mengatakan bahwa birokrasi di tanah air secara luas telah dipandang menghasilkan dan dihasilkan oleh kebijakan yang korup, tidak efisien, serta tidak mampu atau tidak mau diatur oleh pemerintah yang demokratis.

Signifikansi peran Lin Che Wei seperti yang telah dijabarkan di atas kiranya memang membuatnya menjadi sosok ideal tindak pemufakatan jahat yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan reputasi tersebut. Apakah itu?

Representasi Korupsi Autogenik?

Syarat utama efektivitas birokrasi pemerintahan adalah terbebas dari praktik korupsi. Namun, banyaknya aktor dalam interaksi birokrasi pemerintah, baik antar-instansi maupun dengan pihak swasta membuat kondisi ideal tersebut nyaris mustahil untuk terwujud.

Dalam banyak kasus, skandal rasuah terjadi dalam birokrasi karena ada pihak-pihak yang menginginkan privilese dan mendapatkan keuntungan lebih dari subjek lainnya.

Hal tersebut terjadi ketika subjek-subjek tersebut saling bersaing untuk terlibat dalam birokrasi itu sendiri, tentunya dengan harapan mendapat giliran baru atau tetap terlibat dalam perputaran benefit yang ada. Inilah yang kemudian menyebabkan terdapat beberapa tipe korupsi seperti yang dijelaskan Syed Hussein Alatas dalam publikasinya The Sociology of Corruption.

Jika merefleksikannya pada skandal minyak goreng, Lin Che Wei dapat dikatakan menjadi pivot penting. Sebuah tipologi sekaligus perspektif yang disebut Syed Hussein sebagai korupsi autogenik, yakni tipe rasuah yang dilakukan seorang individu dengan bermodalkan pengetahuan atau pemahamannya atas sesuatu yang secara spesifik ia ketahui dan kuasai.

Lin Che Wei sendiri memiliki kekuatan untuk menjembatani pengusaha dan penguasa dengan bekal pengalamannya malang melintang sebagai penasihat pihak swasta serta penyelenggara negara. Kekuatan yang didapat dengan modal spesifik dan tidak dimiliki banyak orang.

Lantas, apa maknanya?

Jika dianalisis, korupsi autogenik Lin Che Wei membuktikan bahwa kongkalikong dalam alur birokrasi dalam pemerintahan, khususnya untuk menelurkan sebuah kebijakan, sesungguhnya cukup rumit dan membutuhkan orang dengan kemampuan khusus untuk menyederhanakannya.

Persis sebagaimana yang diidentifikasi oleh Hendi Yogi Prabowo dan Kathie Cooper dalam jurnal yang berjudul Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses.

Hendi dan Cooper menyatakan bahwa korupsi dalam birokrasi di Indonesia adalah hasil dari proses pengambilan keputusan kumulatif oleh para aktor dengan tingkat signifikansi berbeda.

Oleh karena itu, penetapan Lin Che Wei sebagai tersangka oleh Kejagung diharapkan tidak hanya sebatas ekspose kasus korupsi biasa saja.

Lebih dari itu, pemahaman publik diharapkan juga lebih luas bahwa dalam kasus korupsi tertentu ada aktor prominen dengan pengaruh luar biasa yang bekerja dalam bayang-bayang. (J61)

Lin Che Wei tersangka baru kasus korupsi minyak goreng. Ditangkap terkait izin ekspor CPO PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Musim Mas. Menurut Kejaksaan mengatakan Lin penghubung perusahaan sawit dapat izin ekspor dari Kemendag, ujar  Febrie Adriansyah, Jampidsus.
Siapa  sebenarnya Lin Che Wei? Tercatat ia pwrnah membongkar skandal Bank Lippo, dan karena itu diberikan penghargaan oleh AJI. Kemudian pernah juga menjadi stafsus Aburizal Bakrie dan Soegiharto saat di kementrian. Bahkan pernah menjadi panelis debat capres Pilpres 2004.