socioloop.co

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi, yang juga mencerminkan dalam jumlah libur nasional dan cuti bersama yang diberikan kepada warganya.

Jadwal libur nasional dan cuti bersama memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik untuk keperluan rekreasi, refleksi agama, maupun untuk berkumpul dengan keluarga dan teman-teman.

Pemerintah kini telah menetapkan jadwal libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Totalnya, ada 27 hari belum termasuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dan bisa berubah menjadi 29 hari.

“Untuk 2024, pemerintah memutuskan jumlah 27 hari libur nasional dan cuti bersama, terdiri dari libur nasional 17 hari dan cuti bersama 10 hari,” Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) (12/9/23).

Penetapan jumlah hari libur nasional dan cuti bersama 2024 ini merujuk pada Kepres No.251 Tahun 1967 tentang hari libur sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 3 Tahun 1983 tentang perubahan atas Kepres Nomor 251 Tahun 1967 tentang hari libur.

Berikut rinciannya, libur nasional sebanyak 17 hari, yaitu:

• 1 Januari: Tahun Baru 2024 Masehi
• 8 Februari: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
• 10 Februari: Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
• 11 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
• 29 Maret: Wafat Isa Almasih
• 31 Maret: Hari Paskah
• 10-11 April: Hari Raya Idul Fitri 1445H
• 1 Mei: Hari Buruh Internasional
• 9 Mei: Kenaikan Isa Almasih
• 23 Mei: Hari Raya Waisak 2568 BE
• 1 Juni: Hari Lahir Pancasila
• 17 Juni: Hari Raya Idul Adha 1445H
• 7 Juli: Tahun Baru Islam 1446H
• 17 Agustus: Hari Kemerdekaan RI
• 16 September: Maulid Nabi Muhammad SAW
• 25 Desember: Hari Raya Natal

Cuti bersama sebanyak 10 hari, yaitu:

• 9 Februari: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
• 12 Maret: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
• 8, 9, 12, 15 April: Cuti Bersama Idul Fitri 1445H
• 10 Mei: Cuti Bersama Kenaikan Isa Al Masih
• 24 Mei: Cuti Bersama Hari Raya Waisak
• 18 Juni: Cuti Bersama Idul Adha 1445H
• 26 Desember: Cuti Bersama Hari Raya Natal

(S83)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Rabu, 15 Februari 2017 adalah hari di mana 101 daerah di Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi, bertajuk Pilkada Serentak 2017. Ini kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan haknya secara bebas untuk memilih pemimpin  daerahnya.

Hari pemungutan suara itu sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai libur nasional, sesuai Keppres No 3 Tahun 2017 yang bunyinya, “Menetapkan hari Rabu 15 Februari 2017 sebagai Hari libur Nasional dalam rangka pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil secara serentak.

Pilkada selalu menarik untuk disimak, karena kesempatan bagi warga untuk betul-betul menggunakan hak pilihnya. Bagi pemula, yang telah berusia 17 tahun, merupakan kesempatan pertama untuk “mulai berpolitik”, berhak memberikan suaranya secara bebas, rahasia, tanpa tekanan, dan tanpa intimidasi dari pihak lain. Hal ini juga bisa sebagai pembelajaran berpolitik secara sehat sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh KPU.

Di banyak lingkungan pemukiman didirikan tempat pemungutan suara (TPS), sebagai tempat pencoblosan secara bebas dan rahasia. Di sinilah setiap warga, dengan sepucuk surat C6 (surat panggilan untuk mencoblos), mempertaruhkan suara  pilihannya   untuk  bisa ikut menyumbang bagi kemenangan pasangan calon (paslon) kepala daerah.

Tentu setiap warga menggantungkan harapan ideal untuk suksesnya pilkada serentak ini. Semoga  berjalan aman, lancar, dan damai, tanpa gesekan, intimidasi, paksaan, politik uang, penggelembungan suara, dan sebangsanya.

Namun, kewaspadaan tetap harus ada, misalnya, pemantauan dan pengawasan dalam penghitungan suara, mulai dari di TPS, kelurahan, kecamatan, hingga diserahkan ke kantor KPU. Harus ada pengawalan ketat.

Mengapa hal ini  menjadi sangat penting? Karena justru di tahap penghitungan suara ini kecurangan bisa muncul. Bisa saja ada oknum petugas atau figur yang disusupkan untuk berbuat curang untuk mendongkrak perolehan suara dari paslon tertentu. Kalau hal ini terjadi bisa menjadi masalah dan cacat demokrasi.

Setiap kubu kandidat melalui partainya bisa menjadi pengawas dalam penghitungan suara. Kalau terjadi masalah, petugas penyelenggara pilkada setempat bisa melaporkannya ke Panwaslu agar bisa diselesaikan dengan benar sesuai aturan. Hal ini tentunya untuk menghindari konflik dan cacat demokrasi dalam pemungutan suara yang sah. (G18)