PinterPolitik.com

“Selamat tahun baru!”

Itulah kalimat yang akan diucapkan jutaan orang di seluruh dunia. Yap, tahun baru 2023 sudah di depan mata.

Setiap tahunnya, peradaban manusia modern merayakan tanggal 1 Januari sebagai awal mula tahun baru. Umumnya, kita melihat tanggal ini tidak hanya sebagai penanda akhir tahun, tapi juga disertai sejumlah harapan agar di tahun yang mendatang kehidupan kita lebih baik.

Tanggal ini mungkin jadi satu-satunya tanggal yang dirayakan oleh semua orang di semua negara di dunia.

Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, mulai sejak kapan sebenarnya tanggal 1 Januari dianggap sebagai awal tahun?

Well, kebiasaan ini awalnya adalah akibat kebijakan diktator Roma yang namanya mungkin sering kita dengar, yakni Julius Caesar.

Pada saat dirinya menjadi Pontifex Maximus, atau pendeta berstatus tertinggi di Roma, Caesar menetapkan sistem kalender bernama Kalender Julian, dan menjadikan 1 Januari sebagai awal tahun baru sejak tahun 45 sebelum masehi (SM).

Kalendar Julian sendiri namanya diambil dari nama keluarga besar Caesar, keluarga Julian. Namun, peran Caesar sebagai pontifex tidak hanya terkait penentuan tanggal tahun baru saja.

Ternyata, ada sejumlah keputusan politik lain Caesar yang berhubungan dengan kalender Roma, yang akhirnya menentukan alur catatan sejarah.

Kalender Lahirkan Kekaisaran Roma?

Bersamaan dengan Gnaeus Pompeius Magnus (Pompey) dan Marcus Licinius Crassus, Caesar menjadi bagian dari aliansi politik tiga politisi besar Roma yang disebut Triumvirat Pertama Republik Roma. Pada dasarnya, triumvirat ini dibentuk oleh tiga orang tadi untuk menyatukan kekuatan melawan oposisi mereka di senat Roma.

Akan tetapi, seiring waktu triumvirat ini hancur perlahan-lahan. Ini bukan karena mereka tidak menemukan kecocokan, tetapi karena Caesar memiliki kekuatan politik dan dukungan massa yang semakin lama lebih kuat dibanding rekan triumviratnya. Oleh karena itu, perselisihan di antara mereka jadi sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Puncak dari persaingan para triumvirat ini adalah ketika perang sipil meletus antara kubu Caesar dan kubu Pompey, dan yang menariknya salah satu momen terpenting yang membuat Pompey kalah dari Caesar adalah tipu muslihat dalam memainkan kalender.

Pada tahun 48 SM, pasukan Pompey berkumpul di Yunani, mereka merasa aman dari serangan Caesar karena pada saat itu adalah musim dingin (Desember-Februari). Secara rasional, hampir mustahil Caesar mengirimkan pasukannya menyeberang dari Semenanjung Italia ke Yunani melewati Laut Adriatik, karena laut tersebut terkenal memiliki arus besar berbahaya setiap musim dingin.

Namun, Pompey tidak tahu bahwa kalender yang mereka pegang adalah sistem kalender yang sudah beberapa kali diolah Caesar. Pompey menganggap saat itu mereka sedang berada di musim dingin, padahal sebenarnya saat itu adalah musim gugur (September-November).

Akibatnya, yang terjadi adalah pasukan Caesar berhasil menyeberang Laut Adriatik dengan perlawanan yang minim di laut. Semuanya kemudian berujung pada Pertempuran Pharsalus, yang menghasilkan kekalahan kubu Pompey.

Hal ini tentu hanya jadi salah satu contoh saja. Dalam masa-masa Caesar menjadi pontifex, sejumlah fenomena politik dan sosial terjadi akibat kebijakannya mengolah kalender. Bahkan tahun 46 SM dianggap jadi tahun terlama dalam sejarah karena Caesar membuat satu tahun menjadi 445 hari. Semua ini dilakukan demi memperpanjang jabatan dan menyesuaikan kepentingan politik dengan acara-acara religius sakral di Roma.

Pada akhirnya, permainan kalender ini menjadikan Caesar sebagai orang terkuat di Roma dan meskipun Caesar tidak sempat jadi kaisar, dampak dinamika politik yang ia buat membuat Romawi menjadi sebuah Kekaisaran beberapa tahun mendatang.

Oleh karena itu, Sacha Stern dalam tulisannya Calendars, Politics, and Power Relations in the Roman Empire menyebutkan bahwa dalam sejarah awal pembuatannya, kalender Roma bertindak tidak lain hanya sebagai perangkat politik para penguasanya.

Dalam pembungkusannya, mungkin disebutkan bahwa perubahan kalender termotivasi oleh kepentingan budaya dan agama, tapi pada intinya itu semua demi agenda politik.

Menarik kemudian untuk kita refleksikan hal ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata, hal “sepele” seperti kalender yang selalu kita gunakan setiap hari adalah bekas permainan politik para penguasa ribuan tahun yang lalu. (D74)

PinterPolitik.com

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, libur panjang akhir tahun menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru Masehi akan jatuh pada tanggal 24-31 Desember 2020. Ini belum ditambah libur panjang akhir pekan yang jatuh pada 1-3 Januari 2021. Jika tetap diberlakukan sesuai rencana, maka masyarakat akan menikmati hari libur sebanyak 11 hari penuh. 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kemudian meminta pemerintah mengkaji ulang penetapan libur panjang tersebut. Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Daeng Faqih khawatir bahwa libur yang terlalu panjang itu akan memicu mobilitas tinggi, yang di saat bersamaan membuat masyarakat abai pada protokol kesehatan seperti memakai masker-menjaga jarak-mencuci tangan (3M).

Kekhawatiran ini memang beralasan jika kita berkaca pada peningkatan tajam kasus positif Covid-19 pasca libur panjang, misalnya yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Peningkatan kasus kala itu bahkan sampai memaksa Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat di awal September 2020.

Pun begitu pasca libur cuti bersama akhir Oktober lalu. Meski sekilas tak separah seperti yang terjadi pada September lalu, namun penambahan kasus pada 13 November yang sempat mencapai 5.444 kasus menandakan bahwa grafik Covid-19 di Indonesia memang masih jauh dari kata melandai. Indikasi tersebut juga dapat dilihat dari jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet, Kemayoran Jakarta yang disebut terus bertambah.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengaku pihaknya masih terus memantau tren penambahan kasus positif dalam beberapa waktu ke depan. Jika terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Ia menyebut Satgas bisa saja merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperpendek atau bahkan meniadakan cuti bersama sama sekali.

Tren penambahan kasus positif saban libur panjang ini kemudian menimbulkan pertanyaan terkait implementasi terhadap adaptasi kebiasaan baru (new normal) yang selama ini digaungkan pemerintah. Lantas, pertanyaannya mengapa selama kurang lebih delapan bulan dilanda pandemi, masyarakat sepertinya belum juga mampu beradaptasi dengan keadaan ini?

Faktor Budaya

Guru Besar Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Irwan Abdullah memandang bahwa implementasi new normal merupakan sebuah pernyataan kebudayaan. Artinya, adanya Covid-19 ini menghadirkan sebuah pertanyaan besar apakah kebudayaan kita cukup elastis dalam mendampingi masyarakat untuk masuk ke era new normal.

Dalam konteks budaya ini, Angelika Fortuna dalam tulisannya yang berjudul Budaya Guyub dan Budaya Mudik Selama Pandemi mengatakan bahwa budaya kolektif masyarakat Indonesia terhadap pandemi membawa dilema tersendiri dalam pencegahan persebaran Covid-19, khususnya terhadap berbagai implementasi kebijakan yang memperketat aturan berkumpul dan bermobilitas.

Kendati demikian, Angelika mengatakan bahwa perkembangan budaya bukanlah sesuatu yang sifatnya given atau natural, melainkan seiring berjalannya waktu, ada usaha untuk memproduksi budaya tersebut. Jika dibawa ke konteks budaya guyub, kongkow, gotong-royong, maka sebetulnya budaya ini merupakan hasil dari kebiasaan yang diproduksi di masa lampau hingga dimaknai oleh kebiasaan masyarakat sampai sekarang ini.

Konteks budaya guyub tersebut bisa juga dikaji melalui konsep solidaritas sosial yang pernah dikemukakan seorang pakar sosiologi asal Prancis, Emile Durkheim. Dalam pemikirannya itu, Ia menyebut bahwa sistem keguyuban masyarakat lahir dari berbagai kompleksitas, seperti populasi yang lebih banyak, pembagian sistem kerja yang lebih rumit, dan sebagainya.

Kesadaran ini kemudian disebut Durkheim sebagai solidaritas organik yang membentuk karakter indentitas suatu masyarakat yang intensitasnya bisa berbeda-beda karena terbentuk dari fungsionalitas yang sangat beragam dalam konteks kota/wilayah tersebut.

Singkatnya bisa dibilang budaya guyub, yang telah terkonstruksi sebagai karakter identitas masyarakat Indonesia, mungkin saja menjadi salah satu penyebab mengapa hingga saat ini publik sulit untuk sepenuhnya berkomitmen melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau new normal, terutama yang berkaitan dengan menjaga jarak (physical distancing). Inilah mengapa sebabnya libur panjang yang membuka peluang meningkatnya mobilitas masyarakat selalu diikuti oleh peningkatan kasus positif Covid-19.

Kuatnya pengaruh budaya dalam konteks penanganan pandemi nyatanya tak hanya dialami Indonesia, melainkan juga negara tetangga Thailand, namun dalam konteks yang positif.

Tak dapat dipungkiri, penanganan pandemi yang dilakukan negeri Gajah Putih itu memang patut diacungi jempol. Kendati menjadi negara pertama di luar Tiongkok yang melaporkan kasus Covid-19, namun Thailand mampu mengontrol laju penularan dengan baik.

Sejak pandemi melanda, Thailand tercatat hanya memiliki 4.000 kasus dengan 60 kematian. Padahal jumlah penduduknya mencapai 70 juta jiwa.Baca Juga :Ketika Luhut Tolak Anies

Kesuksesan Thailand ini pun menjadi perbincangan di dunia internasional. Banyak ilmuwan dan pakar kesehatan yang berusaha mencari tahu faktor apa yang membuat negara di hulu Sungai Mekong ini berhasil menekan laju penyebaran Covid-19.

Hannah Beech dalam tulisannya di The New York Times menyebut bahwa prinsip social distancing yang bisa dibilang ‘melekat’ dalam budaya masyarakat Thailand kemungkinan membantu negara ini dalam penanganan pandemi.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Thailand untuk penanganan pandemi Covid-19, Dr. Taweesin Visanuyothin pun mengafirmasi hal tersebut. Menurutnya, kultur masyarakat Thailand yang terbiasa tak melakukan kontak fisik saat menyapa atau bergaul sedikit banyak berkontribusi menahan laju penyebaran Covid-19.

Berangkat dari kasus Indonesia dan Thailand ini, maka bisa dikatakan budaya memang merupakan salah satu faktor determinan dalam menentukan sukses tidaknya penanganan pandemi Covid-19. Lalu jika memang faktor budaya sangat berpengaruh pada penanganan pandemi, apakah ini artinya Indonesia tak akan mampu mengikuti kesuksesan Thailand lantaran memiliki perbedaan karakteristik budaya?

Belajar dari Thailand

Pandemi Covid-19 merupakan krisis multi-dimensi yang menyentuh banyak aspek. Sehingga budaya bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kesuksesan penanganan pandemi di Thailand maupun gagalnya implementasi adaptasi menuju new normal di Indonesia.

Kavi Chongkittavorn dalam tulisannya di Bangkok Post memaparkan sejumlah ‘rahasia’ kesuksesan penanganan pandemi Covid-19 di Thailand, di antaranya penanggulangan pandemi yang merata di semua wilayah, menerapkan kewaspadaan menyeluruh, kualitas kepemimpinan yang tegas dan konsisten, memaksimalkan keterlibatan tenaga ahli dan profesional, hingga komunikasi publik pemerintah yang mumpuni. 

Selain itu, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus juga mengatakan bahwa komitmen Thailand untuk berinvestasi di bidang infrastruktur kesehatan seperti membangun jaringan lebih dari satu juta sukarelawan kesehatan hingga ke desa-desa juga berkontribusi terhadap keberhasilannya dalam mengatasi pandemi meski tanpa vaksin. Ia kemudian meminta semua negara mencontoh Thailand dalam konteks investasi di pelayanan kesehatan.

Berkaca dari hal tersebut, maka setidaknya ada sejumlah faktor yang masih harus dibenahi oleh pemerintah guna memperbaiki kualitas penanganan pandemi di samping faktor budaya.

Pertama, terkait kualitas penanganan pandemi yang belum merata di semua wilayah. Hal ini terbukti dari kapasitas tracing dan testing yang timpang antar daerah.

Kedua, ketegasan dan konsistensi pemerintah dalam penegakan aturan penanganan pandemi pun masih juga perlu banyak perbaikan. Ini terlihat dari kasus kerumunan massa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) yang mencuat belakangan dikarenakan adanya ketidakonsistenan pemerintah dalam penegakan protokol kesehatan.

Ketiga, buruknya pola komunikasi publik, di mana pejabat-pejabat negara kerap memberikan pernyataan yang saling bertolak belakang, atau tidak sejalan dengan pendapat para pakar di bidang kesehatan berpotensi membingungkan masyarakat.

Keempat, persoalan anggaran di mana serapan sektor pelayanan kesehatan masih jauh dari kata memuaskan.

Berangkat dari sini, maka bisa dikatakan selain persoalan budaya, konteks penanganan pandemi di Indonesia memang masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang lebih fundamental untuk dibenahi. Tanpa adanya pembenahan sektor-sektor tersebut, maka sepertinya implementasi dari adaptasi kebiasaan baru masyarakat hanya akan menjadi angan-angan pemerintah yang sulit terwujud.

Perlu disadari bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat memang dibutuhkan untuk menghadapi pagebluk yang tengah melanda dunia saat ini. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.