Perpres 111/2025 memasukkan penyebaran budaya LGBTQ+ sebagai ancaman nonmiliter. Namun, mengapa nasibnya bisa beda dari komunis dan Tionghoa dulu? 

PinterPolitik.com

“Jadi rakyat dengan rakyat dibenturkan, agar mereka lupa dengan fokus isu utama yang terjadi di negara” – Echa Waode, Sekretaris Umum Arus Pelangi

Cupin menyalakan telepon genggamnya pada suatu pagi, dan lini masanya sudah penuh oleh satu topik yang sama. Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara mencantumkan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer sebagai salah satu ancaman nonmiliter, sejajar dengan terorisme dan separatisme.

Yang membuat Cupin tertegun bukan hanya isi beleidnya, melainkan gema di kolom komentar. Ribuan warganet menarik garis sejarah yang panjang, seolah menemukan sebuah pola yang selama ini tersembunyi.

Ada yang menulis bahwa setiap rezim di negeri ini seperti membutuhkan satu kelompok untuk ditunjuk. Pada Orde Lama, kata mereka, komunisme menjadi hantu yang menakutkan.

Pada Orde Baru, giliran etnis Tionghoa yang kerap ditempatkan pada posisi rentan sebagai “yang lain”. Kini, menurut narasi yang beredar itu, wacana LGBTQ+ menempati kursi yang sama.

Cupin memutar layarnya perlahan, membaca satu demi satu. Ia menyadari bahwa dirinya sedang menyaksikan sebuah teori sosial yang lahir bukan dari ruang kelas, melainkan dari jempol jutaan orang.

Namun Cupin juga menangkap sesuatu yang ganjil di tengah keramaian itu. Di era Orde Lama dan Orde Baru, suara semacam ini nyaris mustahil terdengar seluas sekarang, sebab kanal informasi hanya dipegang segelintir kutub kekuasaan.

Hari ini justru sebaliknya, sebab setiap orang memegang cerminnya sendiri berupa layar telepon di genggaman. Cermin tunggal milik negara telah pecah menjadi jutaan keping yang memantulkan sudut yang berbeda-beda.

Di titik inilah Cupin berhenti dan bertanya pada dirinya sendiri. Benarkah pola kambing hitam terhadap komunis, Tionghoa, dan LGBTQ+ itu satu dan sama, ataukah ada perbedaan mendasar yang luput dari perbincangan ramai tadi?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Cermin Lama, Wajah Kambing Hitam

Untuk menjawab keingintahuannya, Cupin menelusuri khazanah pemikiran sosial, dan ia menemukan sebuah nama yang seolah menjelaskan segalanya. Sosiolog Inggris Stanley Cohen, dalam bukunya Folk Devils and Moral Panics yang terbit pada 1972, memperkenalkan gagasan tentang moral panic atau kepanikan moral.

Cohen menjelaskan bagaimana masyarakat sesekali mengubah sebuah kelompok yang ambigu menjadi folk devil, yakni sosok iblis rakyat yang dianggap menjelmakan ancaman terhadap nilai bersama. Cupin membaca bahwa mekanismenya mengikuti tahapan yang khas dan berulang.

Mula-mula sebuah kelompok ditandai sebagai ancaman, lalu media menerjemahkannya dalam simbol sederhana yang mudah dicerna publik. Kecemasan pun menanjak, otoritas merespons dengan kebijakan baru, dan kepanikan mereda sementara perubahan yang ditinggalkannya bertahan.

Yang paling menggugah Cupin adalah satu pengamatan Cohen yang tajam. Kepanikan moral, tulis Cohen, sesungguhnya berbicara lebih sedikit tentang kelompok yang dituduh dan lebih banyak tentang kecemasan serta peta kekuasaan di dalam masyarakat itu sendiri.

Cupin lalu menemukan bahwa gagasan ini dikembangkan lebih jauh oleh Erich Goode dan Nachman Ben-Yehuda. Keduanya menambahkan syarat penting, yaitu adanya konsensus publik dan proporsionalitas, sebab tidak setiap kekhawatiran otomatis menjadi kepanikan moral yang utuh.

Cupin menyadari bahwa pola ini bukan milik Indonesia semata. Di Amerika Serikat pada era 1950-an, Senator Joseph McCarthy meniupkan “ancaman merah” komunisme yang menyeret banyak warga tak bersalah ke pusaran tuduhan.

Di Rusia pada dekade terakhir, kelompok LGBTQ+ kerap dibingkai melalui narasi yang serupa oleh kanal media yang terkendali. Sementara di Hongaria, isu identitas dan migrasi acap dijadikan penanda batas antara “kita” dan “mereka” oleh kekuatan yang mendominasi ruang media.

Dari perbandingan itu, Cupin menangkap satu benang merah yang menarik. Variabel penentu ternyata bukan sekadar ada atau tidaknya kambing hitam, melainkan seberapa terpusat atau terpecah kanal media yang menyebarkan citranya.

Untuk memahami sisi kanal ini, Cupin beralih kepada sosiolog Manuel Castells. Dalam trilogi The Information Age dan kemudian Communication Power yang terbit pada 2009, Castells menjelaskan bahwa masyarakat kini tersusun atas jejaring yang ditopang teknologi informasi.

Menurut Castells, kekuasaan komunikasi tidak lagi bersumber dari penguasaan satu corong siaran tunggal. Kekuasaan itu kini terletak pada posisi seseorang di dalam jejaring, sebuah pergeseran yang oleh Cupin diberi nama Efek Cermin Retak.

Cupin membayangkannya begini. Pada era analog, wajah “musuh” tampak seragam dari sudut mana pun karena masyarakat hanya punya satu cermin, tetapi kini cermin itu pecah dan setiap keping memantulkan wajah yang berbeda.

Namun, Cupin belum puas, sebab ia teringat pada karya Castells yang lain berjudul Networks of Outrage and Hope pada 2012. Di sana Castells justru menunjukkan bahwa jejaring digital memampukan sanggahan kolektif, sehingga setiap tuduhan kini nyaris selalu lahir bersama pembelaannya.

Cupin pun kembali termenung di depan cerminnya yang retak. Jika mekanika kambing hitam sudah setua sejarah, apakah nasib komunis, Tionghoa, dan LGBTQ+ benar-benar akan sama, ataukah zaman cermin retak ini justru mengubah segalanya?

Zaman Pelangi, Nasib yang Bercabang

Cupin akhirnya sampai pada inti pertanyaannya, dan ia mulai membedah nasib ketiga kelompok itu satu per satu. Pada era komunisme, narasi mengalir satu arah dari pusat kekuasaan menuju khalayak yang nyaris tak memiliki saluran balik sama sekali.

Wajah komunis dilukiskan seragam melalui radio, koran, dan layar yang terbatas, tanpa ruang untuk sanggahan yang berarti. Cermin saat itu tunggal dan utuh, sehingga pantulan yang ditampilkan negara diterima nyaris tanpa tandingan.

Nasib etnis Tionghoa pada Orde Baru, dalam pengamatan Cupin, berada pada posisi peralihan. Kanal media masih terkonsentrasi, tetapi stigma sosial telah bercampur dengan realitas ekonomi yang membuat gambarannya lebih rumit daripada sekadar hitam dan putih.

Meski begitu, ruang untuk membela diri secara publik tetap sangat sempit pada masa itu. Cermin belum retak, ia baru mulai menampakkan garis-garis halus yang samar.

Di sinilah Cupin melihat perbedaan yang paling menentukan pada wacana LGBTQ+ hari ini. Setiap narasi yang dilepas ke ruang publik langsung berhadapan dengan sanggahan, reinterpretasi, dan negosiasi ulang dari jutaan simpul jejaring.

Cupin menyaksikan sendiri bagaimana sebuah unggahan segera dibalas oleh unggahan lain dari sudut yang berlawanan. Konsensus tunggal, syarat utama kepanikan moral menurut Cohen, menjadi teramat sulit terbentuk di zaman cermin retak ini.

Akan tetapi, Cupin tidak ingin terburu-buru merayakan keretakan itu sebagai kabar baik semata. Ia teringat temuan bahwa jejaring digital cenderung termodularisasi, yakni terpecah menjadi gugus-gugus yang kohesif ke dalam tetapi minim jembatan penghubung antarkelompok.

Artinya, sanggahan memang lahir, tetapi ia sering hanya bergema di dalam gugusnya sendiri. Cermin retak meredam konsensus, namun ia belum tentu meredam prasangka, sebab setiap keping bisa semakin yakin pada pantulannya masing-masing.

Cupin menutup telepon genggamnya dengan sebuah pemahaman yang lebih jernih daripada saat ia membukanya tadi pagi. Pola menunjuk kambing hitam mungkin memang berulang sepanjang zaman, tetapi kanal dan lanskap medianya telah berubah secara mendasar, sehingga nasib komunis, Tionghoa, dan LGBTQ+ tidak bisa lagi disamakan begitu saja. 

Pada akhirnya, di zaman cermin yang retak menjadi jutaan keping, kohesi sebuah bangsa tidak lagi lahir dari keseragaman pantulan, melainkan dari kesediaan bersama menatap wajah yang sama dari banyak sudut yang berbeda, dan barangkali di situlah letak kedewasaan sebuah masyarakat yang tengah belajar mengelola perbedaannya. (A43)

Ketika dua idola bertengkar, kita sering buru-buru pilih tim.

Perseteruan Aldi Taher vs Baskara “Hindia” soal isu nilai bukan sekadar gaduh selebritas. Ia cermin dari dua peta moral yang bertabrakan, dan diam-diam bisa membelah masyarakat dari akar rumput.

Yang jarang disorot: ada posisi tengah yang koheren. Anies Baswedan pernah menunjukkannya, menolak sesuatu secara pribadi berdasarkan keyakinannya, tetapi tetap menuntut negara melindungi hak sipil dasar setiap warga tanpa diskriminasi.

Di tengah polarisasi yang dipanaskan algoritma, ruang tengah justru jadi barang langka. Padahal di sanalah mayoritas dari kita sebenarnya berada.

Geser untuk memahami kenapa merawat ruang tengah jauh lebih penting daripada memenangkan satu debat di kolom komentar.

Pak Anies tampaknya kejepit nih… 

Di acara Desak Anies yang digelar di Menteng, Jakarta, pada Jumat (22/12) lalu, Anies Baswedan ditanyai soal pendapatnya terhadap komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan lain-lain (LGBT) oleh komika, Kemal Palevi.

Anies menjawab bahwa secara pribadi dirinya tidak sepakat dengan komunitas LGBT. Negara juga disebut Anies tidak bisa memberikan hak pernikahan karena sila pertama Pancasila.

Namun, Anies tetap menekankan pada hak asasi manusia (HAM) dengan menghormati pilihan komunitas LGBT. Hak-hak lain seperti layanan publik tetap harus dipenuhi tanpa diskriminasi.

Hmm, mengapa Anies tampak memberikan jawaban abu-abu soal LGBT? 

PinterPolitik.com

“Tell me you love me in private” – Lil Nas X, “MONTERO (Call Me By Your Name)” (2021)

Topik satu ini memang tidak ada habisnya. Pembicaraan soal topik ini memang selalu berujung panas dan melibatkan adu argumen yang tidak ada selesainya di Indonesia.

Topik apa lagi kalau bukan topik terkait komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan lain-lain (LGBT)? Jawaban-jawaban pro-kontra selalu menghiasi diskursus publik.

Setelah beberapa waktu usai musim kampanye dimulai pada akhir November 2023 lalu, topik ini akhirnya kembali terangkat dalam diskursus publik. Komedian bernama Kemal Palevi mengangkat isu ini dalam acara Desak Anies yang digelar di Menteng, Jakarta, pada Jumat, 22 Desember 2023.

Di acara itu, Kemal bertanya, “Sikap Pak Anies terhadap LGBT bakal gimana, Pak?” Anies-pun menjawab, “Kita bukan negara sekuler. Tapi juga kita bukan negara berdasarkan satu agama.”

Anies melanjutkan dengan mengatakan bahwa warga negara yang merupakan komunitas LGBT juga berhak atas perlakuan yang sama dalam beberapa hal – seperti hak untuk mendapatkan kerja.

Namun, Anies juga menjelaskan bahwa negara tidak bisa memenuhi sejumlah hak untuk komunitas LGBT. Salah satu yang disebutkan adalah hak pernikahan – yang mana dalam hukum Indonesia diatur berdasarkan agama sejalan dengan sila pertama Pancasila.

Pernyataan Anies ini bisa dibilang menarik karena tidak menolak keberadaan komunitas LGBT di Indonesia secara langsung. Apa yang ditolak Anies adalah hak-hak tertentu yang tidak bisa diwujudkan karena Pancasila.

Bagi sebagian orang, mungkin, ini jawaban yang abu-abu – yakni tidak menolak maupun menerima. Namun, jawaban Anies bisa saja dianggap berdasar – tanpa melibatkan sentimen anti- atau pro-. 

Mengapa demikian? Mungkinkah ada siasat tertentu di balik jawaban Anies terkait pertanyaan LGBT dari Kemal?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Anies Tetap Liberal?

Apa yang dijelaskan oleh Anies sebenarnya berkaitan erat dengan pemisahan urusan publik (public) dan urusan pribadi (private). Dua hal inilah yang kerap menjadi salah satu prinsip liberal.

Pemisahan publik dan privat ini sebenarnya juga sudah lahir sejak berabad-abad yang lalu. Di era Romawi Kuno, sekitar tahun 211-222 M, ahli hukum bernama Ulpianus membedakan hukum publik dan hukum privat dalam catatan Kaisar Yustianianus I.

Hukum publik lebih mengatur tata cara yang berkaitan dengan pendirian negara Romawi. Sementara, hukum privat lebih menekankan pada urusan individual yang tidak menyangkut orang banyak.

Pemisahan hukum publik dan privat inilah yang akhirnya diyakini oleh liberalisme – menekankan pada hak-hak individu yang harus dilindungi. Mengacu ke tulisan Morton J. Horwitz yang berjudul History of the Public/Private Distinction, pemisahan publik dan privat ini didasarkan pada konsep natural rights (hak asasi/kodrati) dari John Locke.

Apa saja bentuk-bentuk hak asasi itu? Bagi Locke, hak-hak itu adalah hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk kebebasan, dan hak hidup layak. Sementara, ada juga hak legal (legal rights) yang diatur oleh negara.

Pembagian inipun berlaku dalam hukum Indonesia. Mengacu ke C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan negara dengan warganya. Sementara, hukum privat mengatur hubungan perorangan.

Ini mengapa akhirnya Anies tetap menekankan bahwa ada hak-hak asasi yang perlu dilindungi meskipun individu merupakan bagian dari komunitas LGBT – seperti hak hidup, hak pendidikan, dan seterusnya. 

Namun, ada batasan ketika hak itu berbicara pada hubungan negara dengan individu LGBT tersebut – misal dalam pemenuhan hak kependudukan seperti pernikahan – karena negara mengatur pernikahan yang didasarkan pada nilai agama seperti tertuang pada Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bukan tidak mungkin, pada akhirnya, Anies tetap menekankan pada nilai-nilai liberal – yang mana tidak mengancam hak-hak dasar individu LGBT yang diakui negara. 

Mengapa Anies berpendapat demikian? Bukankah Anies telah menandatangani pakta integritas Ijtima Ulama yang di dalamnya mengandung poin bahwa Anies dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) harus “menjaga masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak” seperti “LGBTQ+”?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Anies Perlu Tetap Liberal?

Penjelasan Anies dalam jawabannya terhadap Kemal sebenarnya beralasan. Pasalnya, Anies disebut-sebut secara personal meyakini pandangan-pandangan liberal dalam kehidupan sosial dan politik.

Hal ini pernah diungkapkan oleh Cak Imin pada 11 Oktober 2023 lalu ketika berkunjung ke Yogyakarta. “Kalau mau jujur, Anies Baswedan itu liberal,” ujar Cak Imin kala itu.

Secara tidak langsung, ini bisa dilihat dari latar belakang pendidikan Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjalankan studi-studi pascasarjananya di Amerika Serikat (AS).

Pada tahun 1998, Anies lulus dari program S2-nya dari University of Maryland, College Park, dengan bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi. Anies kemudian lulus S3 dari Northern Illinois University dengan bidang ilmu politik.

Secara tidak langsung, latar belakang studi ini bisa memengaruhi cara pandang seseorang. Dalam studi Hubungan Internasional (HI), ini disebut sebagai soft power (kekuatan lunak) – yang mana bersumber pada nilai-nilai seperti budaya dan pendidikan.

Latar belakang pendidikan Anies inilah yang membuat dirinya dikenal sebagai akademisi yang progresif – mengacu ke tulisan Irman G. Lanti dan Adhi Priamarizki yang berjudul Anies Baswedan and the 2024 Presidential Election: Preserving the Right, Capturing the Middle.

Namun, citranya sebagai sosok progresif berubah akibat Pilkada DKI Jakarta 2017 – yakni ketika Anies menggandeng kelompok-kelompok konservatif untuk menjadi gubernur. Ini mengapa akhirnya, kini, di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Anies membutuhkan kembali suara pemilih-pemilih progresif.

Jawaban Anies yang abu-abu terkait komunitas LGBT memang tidak memuaskan sepenuhnya dua kelompok pemilihnya – yakni konservatif dan progresif. Namun, posisi di tengah-tengah inilah yang dibutuhkan Anies untuk menjaga dan memperoleh suara-suara dari kelompok konservatif sekaligus progresif.

Yang jelas, dalam beberapa bulan ke depan, Anies akan tetap mengimbangkan gagasan-gagasannya di antara kedua kelompok ini – setidaknya hingga Februari 2024 nanti. Menarik untuk diamati kelanjutannya. (A43)

Nahloh, jadi gak “bebas” dong ya, Gus? 

Juru Bicara Gerakan Nasional Anti LGBT Novel Bamukmin mengingatkan cawapres KPP Muhaimin Iskandar untuk menjaga tindak tanduknya pasca menonton konser Coldplay.

Hal itu dikaitkan dengan dukungan Ijtima Ulama kepada duet Anies-Imin sebelumnya.

Menurut kalian gimana gais? Share your thought in the comments yaa! 

#anies #cakimin #coldplay #ijtimaulama #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

LGBTQ+ tampaknya akan selalu menjadi topik yang panas untuk dibicarakan. Benturan antara nilai budaya dan agama masyarakat setempat dengan diskursus hak serta kemanusiaan seringkali menjadi bahan topik perdebatan oleh masyarakat, termasuk para warganet, ketika membahas LGBTQ+.  

Diskursus tersebut kembali ramai diperbincangkan setelah aksi ciuman yang dilakukan oleh vokalis band The 1975 Matty Healy dengan rekan pemain bassnya Ross MacDonald ketika manggung di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 Juli 2023 lalu. 

Akibat tindakan kontroversial tersebut, pemerintah Malaysia bereaksi keras dan mengecam aksi tersebut.

Malaysia sendiri merupakan negara yang tegas melarang keberadaan LGBTQ+. Hal ini tertuang di dalam hukum pidana federal Malaysia pasal 377A yang menyatakan bahwa tindakan homoseksual akan diancam hukuman penjara selama 20 tahun serta cambuk. 

Alih-alih mengevaluasi diri, sang vokalis band terlihat tidak menyesali perbuatannya. “Karena kalian anak muda saya yakin banyak dari kalian yang gay, progresif, dan keren maka dari itu saya membuat pertunjukan (aksi ciuman) kemarin,” ucap Matty setelah konsernya diberhentikan oleh pihak otoritas Malaysia. 

Sebelumnya, kontroversi LGBTQ+ juga sempat ramai di Indonesia setelah agenda konser konser band asal Britania Raya Coldplay di Jakarta yang recananya diadakan pada pada bulan November 2023 mendatang. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penolakannya atas penyelenggaraan konser Coldplay lantaran band tersebut mendukung LGBTQ+.  

Berbagai penolakan dari kalangan masyarakat maupun pemerintah di negara-negara yang terkenal agamais seperti Indonesia dan Malaysia tampaknya menunjukan LGBTQ+ memang akan sulit untuk bisa diterima keberadaanya. 

Akan tetapi, hal yang menarik untuk dibahas dari aksi ciuman oleh The 1975 adalah munculnya pernyataan ketidaksetujuan dari kalangan para aktivis LGBTQ+. 

Ketidaksetujuan ini dapat terlihat dari artikel tulisan di beberapa media yang juga memiliki concern terhadap isu gender.  

Misalnya, dalam artikel tulisan di media Magdalena berjudul Matty Healy, ‘White Savior Complex’, dan Ancaman Buat Queer Malaysia . Ddijelaskan bahwa aksi ciuman yang dilakukan oleh Matty justru dapat merentankan kelompok LGBTQ+ di Malaysia sendiri.  

Melihat penolakan dan kritik yang tidak hanya muncul dari kelompok oposisi, tampaknya pergerakan para aktivis LGBTQ+ terlihat begitu rapuh. Mengapa demikian? 

Butuh Strategi Baru? 

Melihat maraknya konser band-band asal negara barat di negara-negara mayoritas Islam seperti Malaysia dan Indonesia akhirnya membuat banyak warganet berspekulasi bahwa ini merupakan bagian dari kampanye LGBTQ+ terselubung. Dan, spekulasi itu tampaknya memiliki relevansi tertentu.

Sebagai bentuk dari advokasi, para pendukung LGBTQ+ berusaha meningkatkan perhatian masyarakat atas keberadaan kelompok mereka. Berbagai strategi yang digunakan salah satunya dengan menggunakan musik, misalnya, dengan mengadakan maupun membonceng di konser penyanyi maupun band ternama dunia. 

Menurut Sean McCandless & Nicole M dalam jurnalnya berjudul Popular Culture Informing Public Administration: Messages and Prospects for Social Equity sebagai sebuah bentuk budaya populer, musik dimanfaatkan oleh para aktivis LGBTQ+ untuk menampilkan pengalaman dan identitas kelompok mereka yang selama ini direpresi. 

Penggunaan musik yang dimanfaatkan oleh para aktivis LGBTQ+ sebagai instrumen dalam mengkampanyekan kepentingan mereka disebut merupakan langkah strategis. 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh John Street dalam jurnalnya berjudul The Politics of Music and the Music of Politics. Street menjelaskan musik dapat digunakan untuk menyampaikan pesan politik dan ideologi. Dengan memanfaatkan emosi dari pendengarnya, musik mampu mengubah pemikiran politik, bahkan nilai tertentu yang dianut seseorang.  

Disatu sisi apa yang dilakukan oleh para aktivis LGBTQ+ selama ini belum bisa memberikan mereka akses terhadap kekuasaan (power) untuk menentang status quo. 

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mary Bernstein dalam jurnalnya berjudul Identities and Politics: Toward a Historical Understanding of The Lesbian and Gay Movement.  

Menurut Bernstein, minimnya power atau akses terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh para aktivis LGBTQ+ mengakibatkan mereka kesulitan dalam menentang represi baik dari pemerintah maupun kelompok masyarakat konservatif.  

Michel Foucault dalam bukunya berjudul History of Sexuality menjelaskan melalui kekuasaan dan konstruksi pengetahuan, institusi atau sebuah lembaga negara mampu mendisiplinkan setiap tubuh individu rakyatnya. Foucault menyebut kemampuan yang dimiliki negara ini disebut sebagai biopower.  

Praktik biopower mengarah pada pembentukan identitas seksual kolektif oleh institusi negara. Tindakan pendisiplinan identitas seksual oleh negara juga ditandai dengan dibentuknya serangkaian kebijakan atau regulasi yang mengkriminalisasi gender tertentu yaitu LGBTQ+ dan penanaman ideologi heteronormativity.  

Menurut seorang teoritikus gender Judith Butler, heteronormativity merupakan pandangan bahwa heteroseksual sebagai satu-satunya orientasi seksual yang normal dan standar moral atau norma masyarakat umum. 

Kuatnya pandangan heteronormativity ini tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang melegitimasinya.  

Misalnya dalam jurnal yang ditulis oleh Radzhana Buyantueva berjudul Rights Activism and Homophobia in Russia. Buyantueva menjelaskan kuatnya pengaruh paham konservatif agama dan gaya kepemimpinan otoriter pemerintah telah memperkuat sikap homophobic dikalangan masyarakat Rusia. 

Selain minimnya kekuasaan, masalah lain yang juga dihadapi oleh para aktivis LGBTQ+ adalah ketidakmampuannya dalam mengadaptasi nilai-nilai lokal di tempat mereka berada. 

Kimberly Dugan dalam bukunya berjudul The Struggle Over Gay, Lesbian, and Bisexual Rights: Facing Off in Cincinnati menjelaskan bahwa para aktivis LGBTQ+ seringkali kesulitan menyelaraskan isu yang diangkat dalam kampanyenya dengan konteks budaya lokal dan agama mayoritas.  

Hal ini membuat kampanye LGBTQ+ di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia langsung dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai budaya lokal ketimbang ajakan untuk mengevaluasi sisi kemanusiaan. 

Lantas, apa yang harus dilakukan oleh para aktivis LGBTQ+ dalam menjawab tantangan ini?

Lebih Baik Hati-Hati 

Mau tidak mau para aktivis LGBTQ+ tampaknya memang akan selalu mendapatkan penolakan karena dinilai menyimpang dari pandangan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat lokal. 

Apa yang dialami oleh The 1975 di Malaysia dan respon MUI terhadap kedatangan Coldplay menunjukkan bagaimana reaksi represif dari suatu kelompok dalam merespon sebuah penyimpangan. 

Menurut De La Roche dalam jurnalnya berjudul Collective Violence as Social Control kekerasan yang bersifat kolektif merupakan tindakan moralistik dalam merespon perilaku menyimpang.  

Ketidaksetujuan yang bisa saja mengarah pada perilaku kekerasan terhadap kelompok LGBTQ+ kemudian semakin diperkuat dengan sikap para politisi yang mencoba memanfaatkan kemarahan dan ketakutan dari masyarakat. 

Siri Gloppen dan Lise Rakner dalam jurnalnya berjudul The perfect enemy: From Migrants to Sexual Minorities menjelaskan seorang politisi yang tidak mendukung sentimen negatif masyarakat terhadap kelompok LGBTQ+ kemungkinan akan kehilangan dukungan elektoral.  

Tindakan represi dari para kelompok homophobic yang kemudian juga dibenarkan oleh para pengambil kebijakan mengharuskan aktivis LGBTQ+ lebih berhati-hati dan mengevaluasi pergerakan mereka agar tidak mengancam anggota komunitasnya sendiri. 

Hal ini kemudian tidak mengherankan jika aksi berciuman yang dilakukan Matty justru dianggap sebagai bumerang bagi kelompok LGBTQ+ di Malaysia. Tak terkecuali dampaknya terhadap gema isu di Indonsia yang membuat The 1975 juga urung manggung di negara +62. 

Selain itu, para aktivis LGBTQ+ perlu membingkai isu yang diangkat menjadi lebih relatable dengan konteks nilai budaya setempat. 

Dalam artikel PinterPolitik berjudul The 1975, Si Paling ‘LGBT’? dijelaskan bahwa aksi ciuman yang dilakukan oleh Matty ketika manggung di Malaysia menunjukan ketidakpahaman masyarakat Barat dalam memahami kelompok Queer di negara Timur. 

Para aktivis LGBTQ+ tampaknya perlu menyadari bahwa perubahan yang mereka dambakan memang membutuhkan waktu dan kehati-hatian. 

Tak hanya itu, dalam bersuara, tampaknya para aktivis LGBTQ+ perlu memaknai lebih mendalam nilai-nilai budaya lokal seperti yang ada di dalam peribahasa “dimana bumi dipijak disitulah langit dijunjung”. (F92) 

PinterPolitik.com

“There’ll be a riot, ‘cause I know you” – The 1975, “Robbers” (2013)

Siapa yang tidak senang bila akhirnya bisa menonton musisi idolanya? Semua orang pasti menunggu momen-momen itu dalam hidupnya.

Namun, apa yang bakal dirasakan apabila momen yang ditunggu-tunggu itu batal begitu saja karena alasan remeh? Tentu, kekecewaan besarlah yang akhirnya datang.

Bayangkan Anda sudah membeli tiket konser dari jauh-jauh hari dengan menyisihkan uang yang sudah ditabung dalam jangka waktu yang lama – menjadi momen krusial dalam hidup karena pengorbanan itu dilakukan demi momen tersebut.

Mungkin, bayangan inilah yang akhirnya dirasakan oleh para pembeli tiket festival musik tahunan, We The Fest (WTF) – sebuah festival musik yang terkenal dengan lineup yang biasanya terdiri dari musisi-musisi internasional.

WTF tahun ini, misalnya, diisi oleh beberapa musisi terkenal seperti The Kid LAROI, Lewis Capaldi, dhruv, Daniel Caesar, Ty Dolla $ign, dan sebagainya. Nah, ada satu musisi asal Britania (Inggris) Raya yang sebenarnya juga ditunggu-tunggu tetapi pada akhirnya batal tampil, yakni The 1975.

Hmm, rasa kecewa pun pasti bukan main terasa, apalagi bagi mereka yang datang dari luar kota hanya untuk menonton Matty Healy dan kawan-kawan. Padahal, banyak dari mereka sudah siap untuk menyanyikan lagu-lagu seperti “Robbers” (2013), “Somebody Else” (2016), dan “About You” (2022).

Pembatalan ini dikabarkan terjadi akibat aksi sang vokalis, Matty, yang mencium teman se-band-nya, Ross MacDonald, di atas panggung dalam acara Good Vibes Festival 2023 di Sepang, Selangor, Malaysia. Aksi itu juga diikuti dengan kritik Matty terhadap aturan-aturan yang dianggap diskriminatif terhadap komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan sebagainya (LGBTQ+).

Sontak saja, aksi Matty ini langsung menuai kritik dari banyak kalangan di Malaysia dan Indonesia – mengingat dua negara ini berpenduduk mayoritas Muslim. Aktivis dan komunitas LGBTQ+ di dua negara ini juga ikut memprotes aksi The 1975 dan menganggap Matty dkk malah menghambat perjuangan mereka.

Alih-alih meminta maaf, Matty malah mengkritik balik pihak-pihak yang mengkritiknya – terlihat dari beberapa unggahannya di Instagram. Reaksi ini juga membuat warganet semakin risih dengan Matty.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Matty tetap percaya diri akan aksinya tersebut meski dikritik oleh banyak pihak. Lantas, mengapa Matty dkk juga perlu berhati-hati untuk memahami konteks budaya LGBTQ+ di Asia Tenggara?

White Savior Complex ala The 1975?

Mungkin, perasaan risih atau kesal bisa saja muncul ketika seseorang memberikan koreksi kepada diri kita. Bahkan, tidak jarang, koreksi atau teguran itu datang dari orang yang belum tentu memahami konteks.

Bisa jadi, inilah apa yang kerap digambarkan sebagai white savior complex. Istilah “white savior” sendiri kerap disematkan kepada mereka yang merupakan keturunan Kaukasia yang dianggap mempunyai solusi atau gagasan terbaik untuk menyelesaikan suatu persoalan di masyarakat non-kulit putih.

Mengacu ke tulisan Felix Willuweit yang berjudul De-constructing the ‘White Saviour Syndrome’: A Manifestation of Neo-Imperialism, seorang white savior merasa gagasan mereka ini adalah gagasan paling benar dan universal sehingga gagasan yang lain tampak tidak solutif. Tidak jarang, seorang white savior juga tidak memahami secara menyeluruh konteks dari masyarakat setempat.

Istilah ini juga dekat dengan studi kolonialisme – yang mana membahas bagaimana kekuasaan di suatu wilayah dikendalikan secara politik dan ekonomi oleh entitas negara atau masyarakat lain. 

Terdapat satu ciri khas dari upaya kolonisasi, yakni dengan memaksakan cara-cara mereka terhadap masyarakat yang dijajah atau dikolonisasi – mulai dari budaya, agama, sistem ekonomi, sistem politik, hingga nilai dan norma yang mereka yakini.

Salah satu contoh white savior complex adalah ketika Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia pasca-Perang Dunia II. Kala itu, Ratu Wilhelmina menawarkan pembentukan negara baru dalam sistem persemakmuran – dengan alasan agar transisi sistematis bisa terjadi dengan lebih stabil.

Namun, tawaran ala Belanda ini ditolak karena, pada akhirnya, pembentukan negara baru ini bisa saja mengikuti apa yang sejalan dengan kepentingan Belanda. Padahal, belum tentu apa yang dijalankan oleh orang-orang Indonesia sendiri akan lebih buruk.

Nah, sudah menjadi rahasia umum bahwa, semakin ke sini, nilai-nilai persamaan hak terhadap komunitas LGBTQ+ menjadi nilai yang diyakini luas di masyarakat Barat – baik di benua Amerika maupun benua Eropa. Ini terlihat dari tren legalisasi terhadap pernikahan sesama jenis di negara-negara tersebut.

Menjadi masuk akal apabila Matty dkk meyakini bahwa nilai inilah yang dianggap paling sesuai secara universal – termasuk perlu diterapkan juga di Malaysia yang memiliki aturan diskriminatif terhadap komunitas LGBTQ+.

Namun, persoalan white savior complex ini bukanlah hanya persoalan siapa yang paling benar atau siapa yang salah, melainkan bagaimana sebenarnya ada keperluan untuk memahami konteks kultural suatu masyarakat. Mengapa The 1975 justru salah kaprah soal komunitas LGBTQ+ di Indonesia, Malaysia, dan masyarakat Asia secara lebih luas? Mengapa mereka justru gagal paham soal LGBTQ+ di Asia?

Matty dkk Gagal Paham ‘LGBT’ Timur?

Sudah bukan hal yang asing lagi bahwa budaya setiap masyarakat di wilayah yang berbeda selalu bersifat unik di antara satu sama lain. Namun, bukan berarti, LGBTQ+ adalah diskursus asing di setiap budaya.

Setidaknya, mengacu pada buku Charles Hampden-Turner dan Fons Trompenaars yang berjudul Building Cross-Cultural Competence: How to Create Wealth from Conflicting Values, terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk memahami budaya – termasuk nilai di dalamnya, yakni universalisme dan partikularisme.

Universalisme lebih menekankan pada bagaimana menerapkan nilai, norma, dan aturan kepada setiap bagian dari masyarakat secara sistemis. Dalam arti lain, semua orang harus mengikuti serangkaian nilai tersebut.

Ini juga yang akhirnya diterapkan secara global dalam penentuan hak asasi manusia (HAM) – seperti dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang disepakati banyak negara.

Namun, ada juga pendekatan partikularisme yang meyakini bahwa setiap masyarakat memiliki keunikan dan perbedaannya sendiri-sendiri. Alhasil, terdapat semacam penyesuaian nilai terhadap setiap negara atau masyarakat.

Inipun juga berlaku dalam nilai dan diskursus LGBTQ+ di setiap masyarakat. Perbedaan antara masyarakat Barat dan Asia inilah yang luput dari perhatian The 1975. Alhasil, benturan-lah yang terjadi ketika Matty dkk melakukan aksi demikian di panggung.

Mengacu ke tulisan Maimunah yang berjudul Understanding Queer Theory in Indonesian Popular Culture: Problems and Possibilities, perbedaan diskursus LGBTQ+ antara masyarakat Barat dan masyarakat Indonesia terletak pada subyek yang dibahas.

Pada masyarakat Barat, hasrat dan keinginan seksual dalam komunitas LGBTQ+ menjadi salah satu hal yang dibicarakan. Maka dari itu, tidak heran apabila Matty dkk justru lebih membahas perihal keinginan berciuman – melalui aksi Matty dan Ross.

Namun, di masyarakat Asia, terutama Indonesia, diskursus LGBTQ+ lebih berfokus pada posisi gender. Masyarakat Indonesia merasa lebih familiar dan relevan dengan gender-gender di luar laki-laki dan perempuan daripada pembahasan seksualitas.

Identitas waria (wanita-pria), misalnya, sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dengan kehadiran mereka di tengah-tengah gender laki-laki dan perempuan. Sejumlah budaya lokal bahkan juga mengakui gender ketiga.

Ini mengapa masyarakat Asia – khususnya Indonesia – menjadi sensitif dengan insiden Matty dkk di Malaysia. Pada akhirnya, pertanyaan lanjutannya adalah: bagaimana bisa menjadi bagian dari solusi kalau memahami saja tidak mau? Bukan begitu? (A43)

Agenda pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN bertajuk Queer Advocacy Week (AAW) batal digelar di Jakarta karena masifnya gelombang kecaman. DPD RI menyebut penolakan izin acara demi menghindari hal-hal yang tak diinginkan sekaligus menjaga moral bangsa.

Sebelum dibatalkan, AAW 2023 yang diinisiasi ASEAN SOGIE Caucus, organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) rencananya digelar di Jakarta pada 17-21 Juli 2023.

PinterPolitik.com

“I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word” – Coldplay, “Viva La Vida” (2008)

Keinginan untuk menonton konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta, Indonesia, pada 15 November 2023 sudah pasti menggebu-gebu hingga ke ubun-ubun. Bagaimana tidak? Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penggemar yang besar.

Di berbagai daerah di Indonesia, pastinya banyak individu telah bersiap-siap untuk menjalankan ticket war untuk mendapatkan kesempatan melihat langsung penampilan Chris Martin dkk di panggung – meski akhirnya harus menghadapi antrian online sebanyak lebih dari 500.000 orang.

Nah, meski banyak orang berbondong-bondong memperebutkan tiket konser Coldplay, ada juga orang-orang yang siap “nge-war” agar malah membatalkan kedatangan band tersebut ke Jakarta. Orang yang berbondong-bondong ini menyebut diri mereka sebagai Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Melalui Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PA 212 Novel Bamukmin, organisasi masyarakat satu ini menolak kedatangan Coldplay karena satu alasan, yakni karena band ternama itu mendukung komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan sebagainya (LGBT).

Bila para penggemar Coldplay siap melanjalankan “ticket war”, PA 212 bahkan bersiap untuk nge-war lainnya, yakni dengan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran layaknya aksi yang digelar oleh Front Pembela Islam (FPI) yang menggagalkan konser Lady Gaga di Jakarta pada tahun 2012 silam. Bahkan, mereka mengklaim siap untuk memberikan “welcome” kepada Coldplay di bandara.

Persaingan “war” inipun kemudian melibatkan lebih banyak pihak lagi. Selain PA 212 dan Coldplay, banyak warganet akhirnya memulai “war” lain, yakni comment war. Para pengguna media sosial (medsos) di berbagai platform – mulai dari Twitter hingga Instagram – mengkritik kembali PA 212.

Beberapa menyindir bahwa PA 212 adalah orang-orang yang takut tidak mendapatkan tiket ketika ticket war. Beberapa pun mengomentari serius bahwa cara menolak yang dilakukan oleh PA 212 bukanlah cara yang tepat.

 Entah argumen yang mana yang dikemukakan oleh para warganet, semua sepakat apabila pernyataan Novel terkait konser Coldplay berhasil mengambil perhatian publik yang besar. Semua akun media dan informasi di medsos pun memberitakan hal ini.

Perhatian pun juga berhasil didapatkan PA 212 oleh Menteri Pariwisata dari Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Sebagai menteri yang sangat bersemangat untuk menggolkan konser Coldplay di Indonesia, Sandiaga pun menjamin bahwa konser itu akan berjalan tanpa gangguan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah alasan PA 212 melakukan penolakan tersebut – padahal banyak warganet sedang menanti-nanti kedatangan Coldplay ke Indonesia. Mengapa bisa saja PA 212 memiliki kepetingan politis di balik penolakannya terhadap Coldplay?

Coldplay Jadi Bahan Caper?

Bukan tidak mungkin, kemunculan PA 212 di tengah ramainya rencana konser Coldplay di Indonesia memiliki konsekuensi strategis di baliknya. Dengan menyebarnya informasi penolakan mereka, ormas satu ini bisa saja tengah memanfaatkan situasi yang ada di dunia informasi.

Terdapat sebuah konsep yang mungkin kini tengah dimanfaatkan oleh PA 212, yakni viralitas. Salah satu unggahan @pinterpolitik yang bertajuk “Mulai Nih Tolak-tolak Coldplay?” di Instagram pada 12 Mei 2023 saja – hingga tulisan ini dibuat – telah mendapatkan 19.949 likes dan 2.577 komentar.

Memang, kata “viral” bukanlah hal yang asing buat para pengguna internet. Namun, viralitas pun memiliki konsekuensi lebih lanjut dalam dinamika penyebaran informasi di jejaring dunia maya.

Mengacu pada tulisan Douglas Rushkoff yang berjudul Media Virus: Hidden Agendas in Popular Culture, komunikasi viral memiliki satu fitur utama, yakni bagaimana sebuah informasi mampu menjangkau pengguna sensitif (sensitive user). 

Layaknya penyebaran sebuah virus yang menular, kemungkinan untuk “menginfeksi” pengguna sensitif lebih banyak akan menjadi semakin besar ketika suatu informasi menjangkau satu pengguna sensitif. Rantai “penularan” informasi inipun terus bersambung dan menyebar – mungkin secara eksponensial.

Namun, PA 212 sendiri mungkin sebenarnya sadar bahwa sikap menolak adalah informasi yang sensitif – mengingat banyak juga dari orang Indonesia yang mendengarkan karya-karya Coldplay. Apalagi, animo masyarakat terhadap rencana konser ini juga sedang tinggi-tingginya.

Komentar yang kontra terhadap sikap PA 212 pun terlihat dari sejumlah unggahan akun Instagram @pinterpolitik yang memberitakan perihal penolakan ormas tersebut terhadap Coldplay. “Sok asik amat itu ormas tukang reuni, sekolah kaga tpi reuninya rajin,” bunyi komentar salah satu akun yang mendapatkan hingga 1.218 likes.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa PA 212 tetap mengamplifikasi sikap menolaknya terhadap Coldplay bila mendapatkan komentar-komentar negatif demikian. Mengapa viralitas ini justru malah menguntungkan PA 212 secara politis? Mungkinkah upaya cari perhatian (caper) ini memiliki tujuan lebih lanjut?

PA 212 Ingin Comeback di 2024?

Mungkin, banyak orang berkata bahwa kini banyak influencer yang membuat sensasi di medsos. Sudah menjadi kebiasaan umum bahwa para influencer kemudian akan memberikan klarifikasi usai membuat sensasi tersebut.

Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa influencer atau selebriti tersebut akan mendapatkan keuntungan berupa publisitas – entah seburuk apapun sensasi yang dibuatnya dalam persepsi masyarakat. Biasanya, publisitas ini nantinya turut melambungkan nama influencer tersebut.

Bukan tidak mungkin, pola yang sama ini tengah dilakukan oleh PA 212. Pasalnya, Novel dkk ini bisa dibilang telah membuat sensasi terkait konser Coldplay selama setidaknya seminggu terakhir.

Pola ini juga bisa saja digunakan untuk kepentingan strategi politik yang ingin mereka capai. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa PA 212 semakin kehilangan momentum politiknya setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dan penahanan Habib Rizieq Shihab (HRS) pada tahun 2020 silam – apalagi Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mereka dukung pada Pilpres 2019 memilih untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Pasalnya, mengacu pada tulisan Norbert Merkovity yang berjudul Introduction to Attention-based Politics, upaya untuk mencari perhatian sebenarnya bisa dijadikan modal politik. Cara inilah yang dilakukan oleh Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat (AS) 2016 silam – hingga berhasil menjabat sebagai presiden ke-45 AS.

Kala itu, Trump berhasil menciptakan berbagai kontroversi di medsos. Publik secara terus-menerus dan tanpa henti mendiskusikan Trump dan berbagai pernyataan kontroversialnya.

Merkovity menilai bahwa apa yang dilakukan Trump ini akhirnya menjadi modal politik baginya untuk mempengaruhi dinamika dan diskursus elektoral dalam Pilpres AS 2016. Bukan tidak mungkin, cara yang serupa kini tengah dilakukan oleh PA 212.

Setidaknya, dengan menyatakan penolakan terhadap Coldplay yang sedang menjadi buah bibir, PA 212 kembali menunjukkan eksistensinya dalam dinamika sosial dan politik Indonesia. Bila memiliki pengaruh yang sama dengan ormas pendahulunya, FPI, PA 212 bisa saja menunjukkan kekuatannya dalam politik massa melalui isu konser Coldplay.

Mungkin, layaknya lirik “Viva La Vida” dari Coldplay di awal tulisan, PA 212 ingin bisa kembali memiliki pengaruh yang luas kembali – ketika apapun yang mereka katakan dan lakukan mampu menciptakan kehebohan di masyarakat Indonesia.

Dan, bila kontroversi-kontroversi berikutnya bisa diakumulasikan menjadi modal politik, bukan tidak mungkin PA 212 akan kembali (comeback) ke dalam permainan politik elektoral layaknya Pilpres 2019 silam. Menarik untuk diamati kelanjutannya – tentu termasuk bagaimana mereka menindaklanjuti konser Coldplay pada November nanti. (A43)

PinterPolitik.com

“Try and talk and they ain’t listenin’ but they’ll point it out when you get ignorant” – Dreezy, “Spar” (2017)

Mungkin, sudah menjadi sebuah klise ketika anak yang begitu baik lahir di kondisi sulit – seperti kondisi ekonomi yang kurang hingga keluarga yang kurang mendukung. Klise semacam ini kerap muncul dalam banyak kisah seperti kisah-kisah rakyat semacam Bawang Putih dan Cinderella.

Namun, alur kisah semacam ini sempat muncul kembali dalam sejumlah film populer Indonesia pada awal tahun 2000-an. Salah satunya adalah film populer yang berjudul Joshua Oh Joshua (2001).

Dalam film itu, Jojo dibesarkan oleh ibu tiri bernama Nani. Dalam kehidupan yang serba miskin, Jojo muncul sebagai siswa yang cerdas di sekolahnya tetapi harus pergi mengamen untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Di sisi lain, Nani sebagai seorang ibu tiri kerap meluapkan emosinya kepada Jojo. Nani sendiri adalah seorang ibu-ibu yang selalu marah dan lelah – mengingat tokoh Nani selalu digambarkan menggunakan koyok di banyak kesempatan.

Jojo yang selalu dijadikan korban oleh Nani ini mungkin mirip dengan apa yang dialami oleh banyak kelompok minoritas di berbagai lingkungan sosial. Di Amerika Serikat (AS), misalnya, kelompok minoritas seperti warga keturunan Meksiko dan Muslim kerap dijadikan kambing hitam atas berbagai persoalan sosial di sana – khususnya pada era Presiden ke-45 AS Donald Trump.

Tidak hanya di AS, kelompok minoritas di Indonesia juga tidak jarang menjadi kambing hitam atas berbagai persoalan. Kini, mungkin, salah satunya terjadi dalam polemik kritik yang dilayangkan oleh TikToker bernama Bima Yudho Saputro alias Awbimax Reborn kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Bagaimana tidak? Belum usai persoalan upaya pembungkaman terhadap Bima – bahkan kepada keluarganya, muncul narasi lain yang malah mempersoalkan orientasi seksual Bima.

Diskusi dan perdebatan ini muncul di platform media sosial Twitter melalui cuitan seorang komika bernama Adriano Qalbi (@adrianoqalbi). “Kayanya sih lebih berani ama pemerintah daripada come out ke orang tua,” cuit Adriano pada 16 April 2023 kemarin.

Meski tidak menyebutkan siapa yang dimaksud secara langsung, banyak warganet langsung menangkap bahwa sosok yang dimaksud adalah Bima. Tidak sedikit warganet pun membela Bima dan menganggap cuitan itu malah membahas hal yang tidak bersifat substansial.

Fenomena untuk mengalihkan persoalan dan menyudutkan kelompok lain ini bisa dibilang sering terjadi di berbagai masyarakat. Upaya untuk mencari kambing hitam seakan-akan sudah menjadi sifat alamiah manusia.

Mengapa manusia dalam tekanan – seperti yang dialami oleh Nani dalam Joshua Oh Joshua – memiliki kecenderungan psikologis untuk melemparkan amarah dan kesalahan pada pihak yang lebih lemah? Lantas, mengapa pertanyaan orientasi seksual Bima ini bisa memunculkan konsekuensi lebih lanjut?

Bima dan “Menendang Kucing”

Bagi mereka yang lahir pada tahun 1990-an, bisa dibilang film Joshua Oh Joshua merupakan salah satu film nostalgia bagi geneari milenial akhir. Di tengah menurunnya industri perfilman Indonesia pasca-Reformasi, film bertemakan anak-anak ini – bersama Pertualangan Sherina (2000) – seakan-akan menjadi matahari terbit bagi industri layar lebar.

Film yang berpusat pada anak ceria nan cerdas bernama Joshua (Jojo) ini menceritakan bagaimana sulitnya kondisi ekonomi yang dialami sebagian masyarakat layaknya Nani. Dengan tekanan ekonomi yang begitu besar, Nani tampak selalu marah kepada Jojo.

Padahal, Jojo sendiri diceritakan tidak berbuat salah apapun. Jojo malah menjadi siswa pintar yang berprestasi di sekolah meski harus pergi mencari nafkah dengan mengamen dan menjadi buruh angkat barang di pusat-pusat perbelanjaan.

Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh karakter Nani ini bisa dibilang merupakan tindakan kicking the cat (menendang kucing). Ungkapan ini menggambarkan bagaimana seseorang justru meluapkan emosinya dengan menendang kucing – hewan yang tidak bersalah – atas kondisi sulit yang dialami orang tersebut.

Selain kicking the cat, terdapat juga sejumlah ungkapan lain yang memiliki makna mirip – kicking the wife (istri) atau kicking the dog (anjing). Intinya, maknanya sama, yakni “menendang” pihak yang lebih lemah atas ketidakmampuan seseorang untuk membalas ketika menerima tekanan atau amarah dari pihak lain.

Dalam psikologi, kicking the cat bisa juga disebut sebagai displaced aggression (agresi yang dipindahkan). Mengacu pada tulisan Amy Marcus-Newhall, William C. Pedersen, Mike Carlson, dan Norman Miller yang berjudul Displaced Aggression Is Alive and Well: A Meta-Analytic Review, terdapat sebuah anekdot yang kerap digunakan dalam menggambarkan displaced aggression.

Salah satunya adalah ketika seorang pria pulang ke rumah usai bekerja pada pagi dan siang hari. Pria tersebut justru menendang anjingnya yang menyambut kepulangannya karena sang pria dimarahi oleh atasannya di tempat kerja.

Karakteristik utama dari displaced aggression adalah ketidakmampuan individu untuk menyerang kembali aktor provokator – yakni pihak yang memberikan tekanan kepada individu. Meski begitu, terdapat sejumlah faktor lain yang turut mempengaruhi displaced aggression.

Dengan mengutip N.E. Miller, Amy Marcus-Newhall dkk dalam tulisannya menyebutkan faktor-faktor tersebut, yakni ketika aktor provokator tidak lagi ada di sekitar, ketika sumber frustrasi tidak berwujud (intangible), dan ketika aktor provokator memiliki kuasa lebih.

Nah, dari tiga faktor tersebut, bila diaplikasikan pada situasi Nani dalam Joshua Oh Joshua, bisa jadi faktor kedua – yakni ketika sumber frustrasi intangible – adalah faktor pemengaruh atas terjadinya displaced aggression-nya terhadap Jojo. Ini karena situasi ekonomi keluarga yang berada dalam tekanan konstan.

Lantas, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana displaced aggression juga terjadi pada kasus Bima. Mengapa displaced aggression ini bisa saja berdampak secara lebih lanjut – misal terhadap komunitas LGBT?

Kelompok LGBT Jadi “Kucing”?

Seperti yang diaplikasikan pada karakter Nani di Joshua Oh Joshua, displaced aggression kemungkinan besar turut terjadi pada kasus Bima. Ini terlihat dari bagaimana kritik Bima terhadap Pemprov Lampung berdampak pada kecemasan atas keselamatan orang tua Bima di Lampung.

Pelaporan Bima yang dilakukan oleh advokat bernama Gindha Ansori, misalnya, dapat menjadi jalan buntu dalam proses hukum atas Bima. Pasalnya, Bima kini berada di Australia – bahkan telah bersiap-siap untuk mengajukan visa pencari suaka (protection visa) di negara Kanguru tersebut.

Kondisi ini memenuhi faktor pemengaruh pertama, yakni ketika aktor provokator – dalam hal ini Bima – tidak lagi berada di lingkungan yang sama. Bukan tidak mungkin, displaced aggression yang dilakukan menyasar pada pihak yang lebih rentan, yakni keluarga yang masih berada di dalam batas negara Indonesia seperti orang tua Bima.

Namun, ketiadaan Bima di Indonesia juga membuat pihak lain terancam menjadi “kucing” yang bisa saja ikut “ditendang”. Kelompok ini adalah kelompok minoritas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan sebagainya – biasa disingkat sebagai LGBT.

Hal ini bisa dilihat dari cuitan Adriano Qalbi yang malah membahas perihal orientasi seksual Bima. Narasi yang dimunculkan oleh Adriano bisa disebut sebagai ad hominem – upaya untuk mengkritik kondisi personal dalam sebuah debat.

Mengacu pada tulisan Douglas N. Walton berjudul The Ad Hominem Argument as an Informal Fallacy, argumen ad hominem bertujuan untuk menyerang inkonsistensi dari pemilik argumen. Dalam cuitan Adriano, misalnya, inkonsistensi Bima dimunculkan terkait keberaniannya, yakni berani mengkritik pemerintah tetapi tidak berani melela (come out) terkait orientasi seksualnya – meskipun orientasi Bima sendiri tidak bisa dipastikan.

Konsekuensi lanjutan yang kemudian bisa muncul adalah bagaimana diskusi yang ada malah lari ke arah identitas Bima daripada substansi utama dalam polemik kritik ini – memunculkan straw man. Straw man sendiri dapat dipahami sebagai upaya memunculkan topik lain di luar substansi utama tanpa disadari sepenuhnya oleh pihak-pihak yang berpartisipasi.

Dalam sejumlah tanggapan dan balasan (replies) atas cuitan Adriano, misalnya, diskusi justru mengarah ke persoalan tindakan melela dalam komunitas LGBT. Beberapa bahkan lebih mendiskusikan persoalan privilese untuk melela dalam komunitas tersebut.

Mengingat topik LGBT adalah isu yang sensitif, bukan tidak mungkin straw man ini malah berujung pada perdebatan norma dalam kerangka heteronormativitas – yakni norma gender seperti cara berperilaku yang didasarkan pada batasan-batasan heteroseksualitas (laki-laki dan perempuan).

Alhasil, layaknya Jojo dalam Joshua Oh Joshua, komunitas LGBT yang merupakan kelompok rentan bukan tidak mungkin akan menjadi “kucing” yang “ditendang” dalam straw man ini – entah siapa “Nani” sebenarnya dalam kisah ini. (A43)