PinterPolitik.com

Panggung hiburan semakin hari semakin erat kaitannya dengan para aktor politik. Tidak hanya deretan artis yang mencoba mencari peruntungan di dunia politik, para elit politik juga mendapat keuntungan dari popularitas pegiat hiburan.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto juga mendapat sorotan publik terkait persoalan panggung hiburan dan politik. Hal ini tidak lepas dari penyematan pangkat letnan kolonel (letkol) tituler kepada Deddy Corbuzier.

Mentalis yang saat ini jamak dikenal sebagai pembawa acara podcast #CLOSETHEDOOR mengakui pangkat tersebut telah mendapat restu juga dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Mempertegas pemberian pangkat tersebut, Juru Bicara (Jubir) Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan kalau pangkat tituler tidak lain karena adanya kemampuan khusus Deddy yang dibutuhkan oleh TNI.

Hal ini tentu berkaitan dengan kapasitas komunikasi Deddy di media sosial yang sejauh ini dianggap  mumpuni. Hal ini terlihat dari pengikut Deddy di YouTube yang telah mencapai 19,7 juta subscribers.

Setelah menerima pangkat letkol, Deddy sebagai Duta Komponen Cadangan (Komcad) diharapkan mampu melakukan sosialisasi sekaligus kampanye terkait isu-isu pertahanan.

Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Dijelaskan bahwa pangkat tituler merupakan salah satu pangkat TNI khusus selain pangkat lokal.

Pasal 29 PP itu menjelaskan pangkat tituler diberikan kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI.

Penerima pangkat tituler akan mendapatkan perlakuan administrasi terbatas selama masih memangku jabatan atau pangkat belum dicabut.

Anyway, status Deddy yang mengemban pangkat tituler ini akan menguntungkan sekaligus melahirkan persoalan baru. Hal ini terlihat dari munculnya polemik terkait pemberian pangkat tersebut.

Semisal yang diperlihatkan Anggota Komisi I DPR Dave Laksono yang meminta Prabowo perlu memberikan penjelasan lebih detail terkait penyematan pangkat kepada Deddy.

Dave juga meminta Prabowo menjelaskan apakah pemberian gelar tersebut berkaitan dengan peningkatan performa bagian Humas TNI larena bisa jadi ini hanya bagian dari instrumen politik belaka.

Pasalnya, kita tahu, dengan popularitas yang dimilikinya sebagai selebriti, Deddy dapat menjadi senjata politik bagi Prabowo. 

Pramod K. Nayar dalam bukunya Seeing Stars: Spectacle, Society and Celebrity Culture menerangkan bahwa kehidupan masyarakat saat ini tidak lepas dari budaya selebriti atau culture of celebrity.

Dengan budaya selebriti ini, muncul peluang baru dalam dunia politik. Para aktor politik mencoba peruntungannya dengan menggunakan popularitas selebriti untuk menaikkan popularitas dirinya.

Dalam konteks politik elektoral, hal ini tentu sah-sah saja. Namun, kita perlu memiliki moral standing yang lebih pekaketika melihat persoalan politik ini sudah menyentuh dunia militer.

Kita tidak boleh menutup mata terkait sejarah kelam kita, yakni ketika militer diikutsertakan sebagai instrumen politik di era Orde Baru. Bahkan, militer bukan hanya menjadi instrumen politik saja, melainkan juga modal politik domestik Presiden Soeharto.

Persoalan lainnya bagi Deddy tentunya adalah keterikatannya sebagai prajurit. Tentu, kebebasan yang dimiliki selama ini sebagai selebriti tentu akan berkurang. Muncul pertanyaan: apakah hal itu akan mempengaruhi kreativitas yang dimilikinya selama ini?

Nah, hak dan kewajiban pangkat tituler ini yang nantinya akan menjadi “buah simalakama” bagi Deddy – jika betul asumsi kalau ia akan ikut terlibat di panggung politik. 

Tentunya, ini berkaitan dengan pemenangan Prabowo sebagai salah satu kandidat calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 mendatang.

Oh iya, ngomongin pemberian pangkat ini, jadi teringat film Nagabonar (1986) yang kisahnya ditulis Asrul Sani. Dalam cerita itu, Asrul menunjukkan ‘kejenderalan’ si Nagabonar – tentu saja dengan aksi-aksi komedi.

Salah satu yang paling fenomenal ketika si Nagabonar menurunkan pangkat salah satu anak buahnya dari Mayor ke Sersan Mayor. Meski mendapat protes, Nagabonar mengatakan penurunan itu bukan masalah, karena masih ada nama “Mayor” di pangkat itu.

Begitulah lakon jenaka Nagabonar, heroisme itu bukan soal pangkat, seragam, dan perang. 

Semua itu sudah berlalu tapi, kalo soal pangkat yang bagi tentara reguler begitu berarti penting hingga berat diraih, rupanya mudah diberikan kepada orang di luar tentara, mungkin Nagabonar akan berkata, “Apa kata dunia?”. Upppsss. Hehehe. (I76)