Malaysia sukses gelar KTT ASEAN ke-47 dengan sorotan dunia. Apakah duet Prabowo–Anwar akan jadi penentu arah baru Asia Tenggara?

PinterPolitik.com

“Kalau dulu ada Soeharto dan Lee Kuan Yew, maka kini ada Prabowo dan Anwar.”

Cupin masih ingat betul bagaimana media internasional ramai menyoroti Kuala Lumpur pada akhir Oktober 2025. Selama tiga hari, dari 26 hingga 28 Oktober, Malaysia menjadi pusat perhatian Asia Tenggara lewat penyelenggaraan KTT ASEAN ke-47.

Bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim, momen itu bukan sekadar rutinitas diplomasi. Ia menjadikannya panggung besar untuk menunjukkan bahwa Malaysia sanggup berdiri sejajar dengan negara-negara besar dunia. Dengan hadirnya pemimpin dari Amerika Serikat hingga perwakilan BRICS, Anwar berhasil memantapkan reputasinya sebagai pemimpin regional yang pandai memainkan keseimbangan.

“Lihat tuh, Cupin,” kata seorang temannya. “Anwar nggak cuma bicara soal ekonomi, tapi juga soal martabat ASEAN di mata dunia.” Cupin mengangguk, karena itulah inti dari diplomasi baru yang ingin ditunjukkan Anwar: tegas tapi terbuka.

KTT itu juga menjadi simbol kedekatan dua tokoh yang kini memimpin Asia Tenggara—Anwar di Malaysia dan Prabowo Subianto di Indonesia. Keduanya memegang tongkat estafet baru setelah era Jokowi dan Mahathir, membawa semangat kerja sama yang lebih terstruktur. Dalam pandangan banyak analis, duet ini mencerminkan wajah ASEAN masa depan: berdaulat, strategis, dan tangguh menghadapi arus global.

Cupin melihat bahwa pola ini bukan muncul tiba-tiba. Dalam sejarahnya, kepemimpinan ASEAN memang selalu bergantung pada hubungan antara dua negara besar: Indonesia dan Malaysia. Di masa lalu, peran itu dimainkan oleh Soeharto dan Lee Kuan Yew—dua figur yang tak hanya membangun negara masing-masing tetapi juga pondasi ASEAN. Kini, publik mulai bertanya-tanya: apakah Prabowo dan Anwar bisa mengulang pola yang sama?

Keberhasilan KTT Kuala Lumpur 2025 menunjukkan bahwa setidaknya, arah ke sana sudah mulai terbentuk. Kolaborasi mereka menggabungkan pengalaman militer dan politik, keberanian dan kecerdasan. Prabowo tampil sebagai pemimpin dengan visi strategis, sementara Anwar berperan sebagai negosiator yang menonjolkan keseimbangan dan empati.

Namun, Cupin jadi penasaran. Apakah kerja sama ini semulus kelihatannya? Apakah Prabowo dan Anwar benar-benar bisa menjadi duet sekuat Soeharto dan Lee Kuan Yew dulu? Atau justru ada sisi lain yang belum terungkap di balik senyum diplomasi mereka?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari Soeharto–LKY ke Prabowo–Anwar

Cupin membuka catatan lama tentang sejarah ASEAN, lalu menemukan nama Thakur Phanit dari Pennsylvania State University yang menulis disertasi berjudul “Regional Integration Attempts in Southeast Asia: A Study of ASEAN’s Problems and Progress.” Dalam karyanya yang kemudian diterbitkan dengan judul “ASEAN’s First Decade,” Phanit menggambarkan bagaimana Soeharto dan Lee Kuan Yew membangun ASEAN di atas tiga pilar: keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Keduanya bukan sekadar pemimpin nasional, tetapi arsitek regional. Soeharto mengedepankan stabilitas politik dan keamanan, sementara Lee menanamkan semangat efisiensi ekonomi dan modernisasi. Bagi Cupin, kombinasi ini seperti dua roda sepeda yang harus berputar bersama agar ASEAN tak oleng.

Lalu Cupin menemukan satu kajian menarik dari Barry Desker yang diterbitkan oleh Rajaratnam School of International Studies (RSIS) berjudul “Lee Kuan Yew and Suharto: How Mutual Trust Fostered Bilateral Ties.” Di sana dijelaskan bahwa hubungan personal antara keduanya—dibangun dari saling percaya dan komunikasi rutin—adalah kunci yang membuat ASEAN stabil meski kadang berbeda pandangan. “Mereka bisa berdebat keras, tapi selesai di meja makan,” tulis Desker menggambarkan dinamika kedua tokoh itu.

Cupin membayangkan pola itu muncul lagi di era sekarang. Menurut Bintang Corvi Diphda dalam artikelnya di Modern Diplomacy berjudul “Indonesia and Malaysia: An Emerging Magnitude for ASEAN Leadership?”, Prabowo dan Anwar tengah menapaki jalan yang sama. Keduanya sadar bahwa dunia telah berubah—tetapi pentingnya sinergi Indonesia dan Malaysia tetap sama seperti masa Soeharto dan Lee.

Prabowo, dengan latar belakang militer dan reputasi nasionalisnya, membawa pesan tentang kedaulatan dan ketahanan kawasan. Anwar, dengan pengalaman politik lintas ideologi, memperkuat citra ASEAN yang inklusif dan progresif. Kolaborasi mereka seolah menjembatani dua arus besar: keamanan dan keterbukaan.

Cupin merenung: inilah wajah baru ASEAN yang sedang dibangun dari dua arah. Di satu sisi, stabilitas yang menjadi ciri khas Indonesia. Di sisi lain, diplomasi cerdas yang menjadi kekuatan Malaysia. Bila digabung, keduanya menciptakan keseimbangan yang membuat kawasan ini relevan di tengah perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan China.

Namun, Cupin tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apakah hubungan ini benar-benar bebas dari gesekan, seperti yang digambarkan para analis? Bagaimana jika visi mereka tentang masa depan ASEAN ternyata berbeda arah seperti yang dulu dialami Soeharto dan Lee?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Di Balik Harmoni…

Cupin kemudian membuka dokumen lama dari RSIS yang juga menyinggung hubungan Soeharto dan Lee. Di balik kisah sukses ASEAN, ternyata hubungan keduanya tidak selalu seindah yang tampak. Dalam laporan RSIS itu dijelaskan bahwa Soeharto cenderung proteksionis, sementara Lee mendorong liberalisasi ekonomi. Keduanya sering berdebat soal bagaimana ASEAN harus menanggapi tekanan global dari Amerika Serikat maupun Jepang.

Namun yang menarik, perbedaan itu tidak membuat hubungan mereka retak. Mereka mempraktikkan mutual respect—saling menghormati—sehingga perbedaan visi justru melahirkan inovasi kebijakan. Cupin menyadari bahwa ASEAN tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kemampuan untuk menegosiasikan perbedaan.

Kini, Prabowo dan Anwar menghadapi situasi yang serupa. Keduanya sama-sama berpengaruh, namun berbeda dalam gaya dan prioritas. Prabowo melihat ASEAN dari lensa keamanan dan kedaulatan nasional, sementara Anwar menekankan dialog, pemerataan, dan reformasi sosial-ekonomi. Dalam banyak forum, Prabowo bicara tentang pertahanan maritim dan ketahanan pangan. Sementara Anwar berbicara soal solidaritas ekonomi dan transformasi digital kawasan.

Cupin membaca analisis lain dari Modern Diplomacy yang menyoroti ketegangan konstruktif antara dua gaya kepemimpinan ini. Tulisan itu menyebut bahwa “kompetisi sehat antara Jakarta dan Kuala Lumpur justru dapat memperkuat kapasitas kolektif ASEAN.” Bagi Cupin, pernyataan ini menarik karena mengubah cara pandang lama: bahwa perbedaan tidak selalu berarti ancaman, tapi bisa jadi motor kemajuan.

Sejarah menunjukkan, bahkan Soeharto dan Lee pun pernah bersitegang. Mereka berselisih soal batas laut, kebijakan tenaga kerja, hingga pengaruh militer di politik domestik. Namun, mereka tahu kapan harus berhenti berdebat demi menjaga citra ASEAN. Cupin berpikir, mungkin Prabowo dan Anwar juga memahami prinsip itu.

Kedua pemimpin ini memegang kunci penting untuk masa depan kawasan. Prabowo membawa semangat “stabilitas dan kemandirian” Indonesia, sedangkan Anwar menyalakan obor “keterbukaan dan solidaritas” Malaysia. Dua arah ini berbeda, tapi justru saling mengisi. Tanpa stabilitas, keterbukaan bisa rapuh. Tanpa solidaritas, kemandirian bisa berubah jadi isolasi.

Cupin pun menarik kesimpulan bahwa pola kepemimpinan ASEAN kini kembali pada keseimbangan klasik: kerja sama dan kompetisi berjalan bersamaan. Seperti Soeharto dan Lee, Prabowo dan Anwar bukan pasangan tanpa perbedaan, melainkan mitra dalam dinamika. Hubungan yang kuat bukan berarti tanpa gesekan—justru gesekan itu yang menjaga ASEAN tetap relevan di dunia yang terus berubah.

Cupin menutup catatannya dengan satu refleksi. “Dunia mungkin berubah, tapi formula kepemimpinan Asia Tenggara tetap sama: keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan.” Ia lalu menatap peta Asia di mejanya dan bergumam, “Kalau dulu ada Soeharto dan Lee Kuan Yew, maka kini ada Prabowo dan Anwar.” (A43)

Prediksi yang menyebut Jokowi akan tetap punya pengaruh dalam kekuasaan Prabowo Subianto – setidaknya dalam jangka waktu 1 tahun pertama – menjadi pergunjingan yang menarik di kalangan para pengamat politik. Transisi kekuasaan memang membuat Jokowi sebagai presiden pendahulu masih akan punya pengaruh pada hampir semua pos jabatan pemerintahan, demikianpun dalam konteks informasi kenegaraan, intelijen, dan lain sebagainya. Selain itu, jika masih bisa mempertahankan pengaruh politik dan ketokohannya, Jokowi tentu masih akan dianggap sebagai salah satu sosok berpengaruh.

PinterPolitik.com

“And even from my sick bed, even if you are going to low me into the grave, but when I feel something is going wrong, I’ll get up”. Demikian potongan pidato Perdana Menteri pertama Singapura, Lee Kuan Yew, pada tahun 1989. Ini adalah momen setahun sebelum ia memutuskan mundur dari jabatan tertinggi di Singapura itu.

Kata-kata Lee Kuan Yew yang disambut tawa dan tepuk tangan para tokoh politik, elite dan masyarakat Singapura ini sebetulnya menggambarkan kebesaran sosok yang membawa kemajuan bagi negeri kepala singa itu. Ini menunjukkan dedikasi besar seorang negarawan yang berjuang membangun Singapura dari salah satu negara termiskin di dunia dengan pemukiman kumuh di mana-mana, menjadi salah satu negara terkaya di dunia.

Lee Kuan Yew menyebutkan bahwa jika ia tak lagi menjabat, meski sudah jadi pesakitan yang terbaring di tempat tidur, ia akan bangkit dan berkontribusi ketika ada hal yang tidak beres terjadi pada Singapura. Bahkan, jika ia sudah dikubur pun, jika ia merasa ada yang tidak beres, ia akan bangkit dari liang lahat. Tentu yang terakhir ini hanya bercandaan.

Namun, kata-kata itu menggambarkan bagaimana warisan pembangunan Singapura yang sudah dirintis selama bertahun-tahun akan berusaha untuk terus dijaga keberlangsungannya. Ini sekaligus jadi pembuktian kebesaran seorang Lee Kuan Yew dan berpengaruhnya sosok yang menjabat Perdana Menteri Singapura sejak tahun 1959 itu.

Kini, kata-kata Lee Kuan Yew ini menarik untuk direfleksikan dalam diri Presiden Jokowi. Mampukah Jokowi berkata: “Jika ada yang tidak beres dengan negara ini, maka saya akan bangkit meskipun dari tempat tidur dalam kondisi sakit, ataupun dari dalam liang kubur”? Pertanyaan ini penting mengingat secara power politik, Jokowi masih sangat kuat meski telah ada di ujung kekuasaannya.

Akankah Jokowi Tetap Berpengaruh?

Untuk memahami apakah Jokowi akan tetap berpengaruh setelah tidak lagi menjabat, kita bisa belajar dari sosok seperti Lee Kuan Yew di Singapura. Lee, pendiri modern Singapura, tetap memiliki pengaruh besar meskipun secara resmi tidak lagi memegang jabatan tertinggi sejak 1990.

Pengaruh Lee tetap terasa karena ia tidak hanya membangun sistem politik yang stabil, tetapi juga meninggalkan jaringan kekuasaan yang kuat, baik melalui kader-kader politik maupun lembaga negara yang berfungsi dengan baik.

Faktor kunci dalam mempertahankan pengaruh pasca-jabatan adalah institutionalization dari pengaruh politiknya. Lee Kuan Yew berhasil melakukannya melalui Partai Aksi Rakyat (People’s Action Party atau PAP) yang terus berkuasa dengan mayoritas, serta melalui visi pembangunan nasional yang disepakati secara luas oleh elite politik dan masyarakat Singapura. Hal ini membuat Lee bisa tetap memberikan arahan kebijakan secara tidak langsung bahkan setelah pensiun.

Pertanyaannya, apakah Jokowi memiliki institutionalization serupa? Jokowi dikenal bukan sebagai tokoh partai yang kuat. Relasi Jokowi dengan PDIP hampir pasti punya nuansa negatif. Peluang untuk itu hanya bisa terjadi pada Golkar yang oleh banyak pihak disebut-sebut telah menjadi “partainya” presiden.

Meskipun demikian, Jokowi tetap membutuhkan jabatan sentral di Golkar. Hal ini baru akan terlihat pasca ia tak lagi menjabat. Kemudian selain Golkar, jaringan relawan Jokowi juga sudah sangat luar. Jika ini mampu diinstitusionalisasi, maka bukan tidak mungkin pengaruh Jokowi akan tetap ada.

Lalu, faktor lain soal apakah Jokowi tetap berpengaruh setelah pensiun adalah hubungan dan dinamika antara dirinya dan Prabowo Subianto, presiden yang akan menggantikannya. Relasi Jokowi dan Prabowo selama ini cukup menarik. Setelah rivalitas sengit dalam dua pemilu, Jokowi mengambil langkah mengejutkan dengan memasukkan Prabowo ke kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Langkah ini tidak hanya meredakan ketegangan politik, tetapi juga memperkuat posisi Jokowi sebagai pemimpin yang inklusif dan pragmatis.

Namun, dengan terpilihnya Prabowo sebagai presiden, dinamika kekuasaan bisa berubah. Ada dua skenario yang mungkin terjadi.

Pertama, Prabowo mungkin merasa berhutang budi pada Jokowi atas kesempatan yang diberikan selama menjadi menteri – pun karena dukungan Jokowi untuk pemenangan serta pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo – sehingga ia akan memberikan ruang bagi Jokowi untuk tetap berpengaruh, mirip seperti hubungan mentor-mentee.

Kedua, Prabowo dapat memutuskan untuk mendominasi panggung politik dengan caranya sendiri, meminggirkan pengaruh Jokowi agar dapat sepenuhnya mengontrol arah pemerintahan.

Pentingnya menjaga keseimbangan relasi antara Jokowi dan Prabowo mengacu pada teori elite theory dari Vilfredo Pareto, yang menyatakan bahwa sirkulasi elite adalah hal yang tak terhindarkan dalam politik. Pareto menjelaskan bahwa elite baru sering menggantikan elite lama, namun terkadang elite lama masih dapat bertahan melalui kompromi atau kolaborasi.

Dalam konteks Jokowi dan Prabowo, meskipun secara formal Prabowo mungkin akan menjadi pemimpin baru, apakah Jokowi tetap menjadi bagian dari elite yang berpengaruh akan bergantung pada bagaimana mereka mengelola hubungan ini.

Kekuasaan Politik dan Jaringan Ekonomi

Pengaruh pasca-jabatan juga sering kali terkait erat dengan bagaimana mantan pemimpin mengelola jaringan politik dan ekonomi. Jokowi selama ini dikenal dekat dengan sejumlah pengusaha besar di Indonesia, termasuk konglomerat yang mendukung program-programnya. Hubungan ini memberikan Jokowi kekuatan politik yang tidak langsung, sebab dukungan dari para konglomerat dapat memengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah, bahkan setelah ia tidak lagi berkuasa.

Dependency theory dapat digunakan untuk menjelaskan hal ini. Dalam teori ini, aktor-aktor politik tertentu sering kali bergantung pada kekuatan ekonomi yang lebih besar untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan mereka. Dalam konteks Indonesia, para pengusaha besar yang selama ini memiliki hubungan erat dengan Jokowi mungkin akan terus mendukung mantan presiden ini agar kepentingan bisnis mereka tetap terjaga, bahkan ketika Prabowo memegang kendali pemerintahan.

Selain itu, Jokowi juga memiliki pengaruh yang signifikan di level lokal, terutama dengan jaringan birokrat dan politisi daerah yang sering kali melihatnya sebagai pemimpin yang bisa diandalkan. Jaringan ini bisa menjadi modal politik yang berharga bagi Jokowi jika ia ingin tetap terlibat dalam menentukan arah kebijakan, terutama di sektor infrastruktur dan pembangunan daerah.

Jika demikian, dari semua faktor yang ada dan berkaca dari kondisi kekinian, akankah Jokowi tetap berpengaruh atau justru perlahan-lahan melemah?

Jika kita merujuk pada model Lee Kuan Yew, Jokowi tampaknya belum memiliki struktur yang cukup kuat untuk bertahan sebagai figur sentral politik secara langsung. Apabila Jokowi berhasil “menguasai” Golkar, maka cerita yang berbeda-lah yang akan terjadi.

Kemudian, relasi dengan Prabowo akan menjadi faktor kunci. Jika Prabowo membuka ruang untuk kolaborasi, pengaruh Jokowi akan bertahan lebih lama. Namun, jika Prabowo memutuskan untuk mengonsolidasikan kekuasaannya sendiri, Jokowi mungkin akan kehilangan sebagian besar pengaruh politik formalnya, meskipun ia masih memiliki daya tawar di kalangan birokrat dan pengusaha.

Pada akhirnya, sirkulasi kekuasaan memang tak terhindarkan. Apakah Jokowi akan bertahan sebagai figur berpengaruh atau justru melemah akan sangat bergantung pada kemampuan politiknya untuk terus relevan di tengah lanskap politik yang berubah. Mari kita tunggu, akankah Jokowi punya nyali untuk bilang: “And even from my sick bed, even if you are going to low me into the grave, but when I feel something is going wrong, I’ll get up”. (S13)

Presiden Jokowi meminta agar tak ada lagi sekat antara ASN junior dan senior, serta menekankan pentingnya pemberian kesempatan kepada para aparatur muda dengan kualitas mumpuni untuk “tampil”. Lantas mengapa Presiden Jokowi menyampaikan konteks tersebut saat ini? Adakah urgensi politis tersendiri yang meliputinya?

PinterPolitik.com

Impresi yang tak sepenuhnya positif tampaknya cukup sulit dilepaskan ketika menyebutkan atau mendengar frasa “birokrasi” di Indonesia. Tak hanya sesederhana frasa, perbaikan birokrasi dalam pemerintahan secara masif nyatanya masih menemui sejumlah tantangan.

Ketika kembali terpilih sebagai kepala negara pada tahun lalu, Presiden Jokowi langsung menekankan pentingnya implementasi reformasi birokrasi. Mantan Wali Kota Solo itu bahkan segera memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, agar agenda tersebut dilakukan hingga ke “jantungnya”.

Persoalan reformasi birokrasi sendiri sesungguhnya cukup kompleks, mulai dari perkara rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tenaga pendukung lainnya, jenjang eselon para abdi negara, hingga manajemen kinerja yang kerap saling tumpang tindih.

Sepanjang periode keduanya ini, setidaknya Presiden Jokowi sendiri tercatat telah membubarkan 33 lembaga, tim kerja, badan, hingga komite sebagai aktualisasi prioritas reformasi birokrasi.

Agenda tersebut kemudian kembali disinggung Sang RI-1 dalam HUT Korpri ke-49 kemarin. Terdapat tiga ihwal yang terlontar dari Presiden Jokowi, yakni integrasi kelembagaan pemerintahan yang tumpang tindih dan tidak efisien, pemangkasan jenjang eselonisasi (PNS) untuk mempercepat pengambilan keputusan, dan meringkas SOP yang panjang dan kaku harus agar fleksibel dan berorientasi pada hasil.

Di samping itu, terdapat satu hal menarik lainnya saat Presiden Jokowi meminta tak ada lagi sekat-sekat antara PNS junior dan senior, dan dirinya menginginkan agar mereka yang lebih muda dan memiliki kualitas diberikan kesempatan untuk bisa tampil di depan.

Upaya untuk mempromosikan segmen muda dalam pemerintahan itu seolah mengingatkan publik atas bagaimana Presiden mulai memberdayakan staf khusus (stafsus) milenial di Istana di periode keduanya.

Namun pertanyaannya, mengapa Presiden Jokowi menekankan secara spesifik pentingnya peran mereka yang lebih muda atau junior dalam urgensi dari reformasi birokrasi saat ini?

Diilhami Singapura?

Dalam sebuah publikasi teranyarnya yang berjudul Ten Lessons for a Post-Pandemic World, Fareed Zakaria menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 menyingkap segala persoalan yang dihadapi setiap negara dan pemerintah, termasuk bagaimana birokrasinya bekerja.

Dampak multi aspek pandemi yang tak hanya menguji aspek kesehatan publik suatu negara, tetapi pada saat yang sama juga menghantam sektor lainnya seperti sosial dan ekonomi, dikatakan Fareed menguak realita bahwa pemerintah yang fokus pada kualitas lebih sangat dibutuhkan, termasuk dalam hal sumber daya manusia yang menjalankan tata kelola pemerintahan.

Di tengah terpaan krisis dampak pandemi Covid-19, Fareed menyoroti negara-negara yang berhasil unggul dibandingkan dengan negara lainnya seperti Taiwan, Korea Selatan, hingga Singapura.

Khusus pada penanganan pandemi di negara terakhir, Singapura memang menorehkan kegemilangan tersendiri karena kompleksitas sistem kesehatan dan kedaruratan yang berfungsi begitu apik. Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, bahkan mengatakan pemerintah Indonesia perlu mempelajari hal esensial dari Singapura dalam penanganan pandemi.

Sementara pada konteks yang lebih luas, aspek perekonomian Singapura juga dapat bertahan dan terus bangkit secara gradual meskipun pembatasan aktivitas masih diberlakukan di negara tersebut.

Berkaca pada tren itu, Fareed Zakaria mencatat bahwa birokrasi yang kompeten dan efektif telah menjadi faktor kunci bagi keberhasilan Singapura sampai sejauh ini. Secara lebih spesifik, Singapura juga dinilai menunjukkan sebuah representasi dari pentingnya eksistensi badan pemerintahan yang independen, hingga keberadaan para teknokrat muda yang cerdas dan ahli di bidangnya masing-masing, serta diberikan otonomi penuh untuk berkontribusi bagi negara dalam pemerintahan.

Jika ditelusuri, mendiang Lee Kuan Yew adalah sosok yang menjadi peletak dasar kekuatan Singapura itu, yang hari ini kita bisa lihat begitu tangguh dalam menghadapi pandemi dan dampak turunannya.

Dalam sebuah kesempatan diskusi bersama Lee pada tahun 2008 silam, Fareed mendapatkan sudut pandang penting tentang bagaimana mengelola tata pemerintahan dan birokrasi di Singapura. Kuncinya, Lee menciptakan masyarakat yang sehat di mana memberi setiap orang, utamanya para kaum muda, kesempatan untuk mencapai hasil maksimalnya.

Hasilnya, semua sektor bekerja dan bersinergi dengan sangat baik. Pengadilannya dikatakan sangat independen, administrasinya sangat efektif dan dianggap sangat bersih oleh sebagian besar pengamat internasional.

Selain itu, sistem ekonominya tak hanya mendukung pasar dan perdagangan bebas, tetapi pada saat yang sama, pemerintahnya tetap memainkan peran besar dalam “memandu”, berinvestasi, dan mendorong pada semua tingkatan.

Berbagai pencapaian Singapura itu yang mungkin saja mengilhami Presiden Jokowi saat kembali menggaungkan agenda reformasi birokrasi di HUT Korpri kemarin. Utamanya pada konteks mendorong pentingya memberikan kesempatan bagi para aparatur yang lebih muda atau junior untuk dapat tampil dan mengambil peran lebih dalam birokrasi.

Terlebih sebelumnya Presiden Jokowi juga sempat mengutarakan hal yang serupa saat pelantikan para Praja Muda Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada akhir Juli lalu. Eks Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan agar para praja tak ragu untuk memacu birokrasi menempuh smart shortcut agar menjadi efisien dan hasilnya langsung dirasakan rakyat, terutama di tengah krisis seperti ini.

Momentum pandemi Covid-19 juga dinilai menjadi latar belakang lain mengapa urgensi peran para kaum muda progresif dalam pemerintahan dikemukakan Presiden Jokowi.

Hal ini dikarenakan, di era yang baru ini, lembaga pemerintahan semakin dituntut untuk terbiasa dengan teknologi untuk transformasi digital, yang mana para kaum muda dinilai lebih memiliki pengetahuan, kepekaan, dan fleksibilitas tersendiri dalam aspek tersebut.

Namun demikian, jika berkaca pada isu stafsus milenial sebelumnya yang terkesan hanya sekadar simbol di pemerintahan, apakah hal serupa akan terjadi dalam seruan Presiden Jokowi pada konteks kaum muda aparatur negara?

Hanya Sebatas Retorika?

Terdapat tren di dunia saat ini, ketika para kaum muda menghindari untuk terjun ke dalam politik maupun pemerintahan. Tren ini diungkapkan Fareed Zakaria dalam sebuah podcast The Bunker Daily beberapa waktu lalu.

Perspektif para kaum muda saat ini disebut skeptis terhadap politik dan pemerintahan, dan lebih memilih berkontribusi dalam organisasi non-pemerintah atau non-profit yang mereka anggap lebih memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Tanpa mengecilkan peran organisasi semacam itu, Fareed menyebut bahwa paradigma tersebut tak sepenuhnya benar. Bahkan, satu-satunya jalan untuk mengubah negara dan masyarakat menjadi lebih baik dengan dampak yang bertahan lama, Ia sebut hanya dapat dilakukan melalui kontribusi aktif di dalam sistem, baik politik maupun pemerintahan.

Masalahnya, kompleksitas isu kaum muda, baik yang ada di luar maupun di dalam pemerintahan masih cukup pelik, khususnya di Indonesia. Kultur birokrasi masa lalu yang mengakar, hingga pengaruh “politik” dalam birokrasi itu sendiri agaknya tak dapat begitu saja dapat dilangkahi oleh para aparatur muda.

Kasus stafsus milenial yang impresinya saat ini jamak dinilai hanya sebatas simbol di Istana, juga jadi variabel lain, yang sayangnya, sedikit “mencemari” optimisme atas presumsi Fareed sebelumnya.

Dari situ pula, kemungkinan menjadi terbuka bahwa endorsement yang disampaikan Presiden Jokowi pada para aparatur muda dan junior hanya sebatas lip service (basa-basi) untuk mengimpresikan ihwal tertentu.

Pasalnya, seperti yang telah diketahui, sentimen kaum muda kepada Presiden Jokowi agaknya berada di titik terendahnya saat ini. Hal ini paling tidak mulai terlacak sejak tahun lalu saat demonstrasi kaum muda atas sejumlah isu dan regulasi tak didengar oleh pemerintah.

Belakangan, penanganan pandemi dan Omnibus Law menjadi variabel akumulatif yang menambah sentimen itu. Karenanya, bukan tidak mungkin tujuan lain dari Presiden Jokowi mempromosikan aparatur muda dalam pemerintahan dan reformasi birokrasi juga merupakan bagian dari upaya pembenahan citra kepada segmen muda.

Kendati begitu, probabilitas yang lebih konstruktif tentu masih terbuka jika berkaca pada konsep reformasi birokrasi yang menurut pengamat politik LIPI Siti Zuhro akan sangat baik, dengan catatan tercipta persepsi yang selaras di semua tingkatan, plus adanya political will dari para pemangku kepentingan.

Political will inilah yang kiranya akan menjadi faktor penentu yang menjadi definisi pamungkas atas bagaimana kontribusi para aparatur muda dalam reformasi birokrasi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]unya idola memang sah-sah saja. Tengok saja bagaimana Fadli Zon memuja sosok Presiden Rusia Vladimir Putin. Politisi Partai Gerindra itu menilai sosok Putin pantas dijadikan contoh bagi pemimpin di Indonesia, karena dianggap berwibawa dan tidak planga-plongo.

Lain Fadli Zon, lain pula Mardani Ali Sera. Ketua DPP PKS ini menilai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pantas dijadikan sebagai panutan kepemimpinan di dalam negeri. Bagi Mardani, Erdogan berhasil membawa infrastruktur kelas dunia dengan tangan sendiri ke negeri tersebut.

Sekjen PAN Eddy Soeparno tidak mau kalah. Ia juga mengungkapkan pemimpin dunia panutannya, yaitu mendiang Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Bagi Eddy, Lee adalah pemimpin yang berkarakter dan memiliki visi ke depan.

Ketiga pemimpin tersebut memang tergolong pemimpin yang diakui dunia. Baik Putin, Erdogan, maupun Lee, tergolong berhasil melakukan transformasi di negara masing-masing. Lantas, apa yang bisa dipetik dari kepemimpinan ketiga kepala negara tersebut?

Putin Mengenggam Rusia

Terlepas dari pandangan dunia terhadapnya, Putin tergolong sebagai pemimpin Rusia yang sukses. Di negara dengan total penduduk mencapai 140 juta orang, ia berhasil mendapatkan tingkat kepuasan rata-rata di angka 90 persen. Sebuah angka yang sangat tinggi mengingat perspektif dunia terhadapnya.

Jelang Putin naik ke kursi tertinggi kekuasaan Rusia, negara tersebut dilanda keadaan ekonomi yang tidak menentu. Negeri Beruang Merah tersebut baru saja terimbas krisis finansial 1998. Putin kemudian secara perlahan berhasil membangkitkan perekonomian negara yang terpuruk. Rusia juga sempat diramalkan akan terkena badai saat terjadi krisis harga minyak pada 2004. Nyatanya, Rusia bertahan dan tetap muncul sebagai raksasa dunia.

Meski di awal kemunculannya tidak memiliki visi ekonomi, kondisi negara ini lebih baik ketimbang yang diramalkan. Hal ini dikaitkan dengan tiga strategi utama Putin, yaitu stabilitas makro ekonomi, stabilitas bursa kerja, dan membatasi kontrol negara pada sektor yang strategis.

Klu ingin bangkit n jaya, RI butuh pemimpin spt Vladimir Putin: berani, visioner, cerdas, berwibawa, nggak byk ngutang, nggak planga plongo.

— Fadli Zon (@fadlizon) March 30, 2018

Dari segi makro ekonomi, Putin tergolong sangat ketat dalam mengatur utang negaranya. Saat pertama kali menjabat, prioritas utama yang ia lakukan adalah dengan membayar utang negaranya dan menghindari defisit. Hampir sebagian besar keuntungan minyak Rusia di awal kepemimpinannya, digunakan untuk membayar utang luar negeri. Hal ini membuat Rusia tergolong memiliki utang yang rendah.

Strategi kedua adalah dengan memastikan masyarakatnya mendapatkan pekerjaan. Bagi pemerintahan Putin, lebih baik ada efisiensi dan pemotongan gaji ketimbang angka pengangguran meningkat. Pemerintah Rusia tidak mengizinkan ada penutupan perusahaan atau PHK. Bagi masyarakat Rusia, pemotongan gaji tergolong lebih diterima ketimbang menganggur sehingga keadaan ekonomi tetap stabil.

Strategi ketiga yang Putin lakukan adalah dengan membiarkan sektor ekonomi privat tetap bekerja, selama tidak bertentangan dengan urusan politik Kremlin. Bagi Putin, selama mereka tetap menjaga tingkat pengangguran rendah dan tidak mendukung oposisi, urusan lain tidak begitu penting.

Kebijakan ini sekilas terlihat sangat kapitalis, karena membiarkan sektor privat tumbuh. Akan tetapi, terdapat pula unsur sosialis melalui pengaturan soal pengangguran tersebut. bagi sektor non-Migas, Putin memegangnya tetapi tidak menggenggam erat-erat. Hal ini penting bagi stabilitas Pemerintahan Rusia.

Untuk memastikan hal ini, Putin tidak segan-segan menyingkirkan kekuatan oposisi. Pebisnis-pebisnis besar era Boris Yeltsin yang tidak sejalan dengannya, perlahan disingkirkan. Mereka yang tidak mendukung kebijakan ekonomi Putin kerapkali harus lari atau ditahan dalam sangkaan tertentu, seperti pemalsuan pajak.

Kebijakan ini membuat Putin begitu dikecam Barat. Meski begitu, nyatanya rakyat Rusia masih mendukung bekas anggota KGB tersebut. Tingkat kepuasannya kerapkali berada di kisaran 90 persen. Ia juga masih tidak terbendung di bilik suara, sehingga berhasil menjadi Presiden untuk keempat kalinya.

Erdogan Sang ‘Sultan’

Kondisi nyaris serupa berlaku bagi Turki, di bawah kepemimpinan Erdogan. Negeri yang terletak di perbatasan Asia dan Eropa tersebut sempat mengalami krisis ekonomi yang cukup berat pada tahun 2001. Akan tetapi, di bawah kepemimpinannya Turki mengalami sesuatu yang dianggap sebagai keajaiban ekonomi.

Serupa dengan Rusia di bawah Putin, Turki di tangan Erdogan juga tidak ragu dalam memunculkan diri sebagai kekuatan regional yang mengemuka. Di bawah kepemimpannya, istilah neo-Ottomanisme muncul seiring dengan bangkitnya Turki sebagai salah satu negara yang disegani. Istilah Sultan Erdogan pun mulai didengungkan media internasional.

Melalui kebijakan luar negeri neo-Ottoman tersebut, Turki mulai membangun hubungan dengan berbagai negara, termasuk Eropa. Hal ini diperkuat dengan impiannya untuk bergabung dengan Uni Eropa. Turki yang semula terseok secara ekonomi, perlahan mengisi ruang kosong di wilayah Timur Tengah dengan menjadi kekuatan utama.

Diperintahkan DPP hadiri Undangan Munas AK Party di Ankara. Belajar gimana Erdogan mempesona publik Turki.Karya, karya&karya.

— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) September 29, 2012

Tengok bagaimana kebijakan luar negeri Turki membangkitkan sektor tekstil. Semula, sektor tekstil Negeri Bosphorus ini tertinggal dari negara-negara Asia. Di bawah Erdogan, sektor tekstil Turki kembali bangkit dan mulai menyalip negara-negara Asia.

Untuk menjaga kemajuan ekonomi tersebut, Erdogan menyebut bahwa Turki membutuhkan stabilitas. Menurutnya, instabilitas politik yang membebani negaranya bertahun-tahun tidak akan kembali. Oleh karena itu, ia membuat sejumlah perubahan termasuk mengubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial.

Bagi dunia Barat, langkah tersebut hanya semata-mata untuk mengonsolidasikan kekuasaan Erdogan sebagai orang nomor satu di Turki. Akan tetapi, bagi para pendukungnya, jasa Erdogan mengembalikan ekonomi Turki lebih penting ketimbang sistem apapun.

Yang menarik, meski berasal dari partai Islam konservatif, Erdogan tidak sepenuhnya menggunakan simbol-simbol Islam. Ia justru menggunakan sekulerisme Turki sebagai kendaraannya untuk melancarkan kebijakan. Strategi ini kerapkali diidentikkan dengan post-Islamisme. Strategi ini berhasil membuat kebahagiaan bagi banyak orang Turki.

Di awal kepemimpinannya, Erdogan tidak membatasi kegiatan ekonomi siapapun, terlepas dari ideologinya. Beberapa pengusaha sekuler menyatakan ketidaksukaannya pada ideologi Islam ala Erdogan. Meski begitu, mereka cukup senang karena untuk urusan bisnis, semua mendapat kesempatan. Baik orang dari kalangan sekuler atau konservatif, semua mendapat kesempatan pekerjaan yang sama.

Lee Sang Bapak Bangsa

Sementara itu, Lee Kuan Yew berhasil membawa Singapura dari negara kecil menjadi salah satu negara paling maju secara ekonomi. Banyak orang menganggap bahwa Lee sangat layak untuk dianggap sebagai bapak bangsa bagi Singapura.

Salah satu kunci kesuksesan Lee membangun Singapura adalah kemampuannya untuk menjaga stabilitas di dalam negeri. Beberapa pihak menganggapnya otoriter, akan tetapi pendekatan yang ia lakukan berhasil menekan angka korupsi ke tingkat yang rendah.

Singapura di bawahnya, memiliki kebijakan ekonomi dan finansial yang sangat kuat. Kebijakan ini dikombinasikan dengan lingkungan yang bebas korupsi sehingga menarik banyak investasi asing di negara kecil tersebut.

Pengekangan politik yang dilakukan Lee adalah bagian dari transformasi, agar dapat menjadi negara industri yang maju. Ia tidak segan menyingkirkan kekuatan-kekuatan yang dapat menahan kemajuan Singapura. Oleh karena itu, ia banyak menyingkirkan kekuatan oposisi.

Meski menyingkirkan kekuatan oposisi, Lee tidak sepenuhnya anti-demokrasi. Ia menyadari betul, bahwa ia tetap membutuhkan unsur demokrasi agar kekuasaannya tetap langgeng. Oleh karena itu, ia tetap menyelenggarakan Pemilu.

Stabilitas adalah kunci dari kepemimpinan Lee di Singapura. Ia cenderung tidak menaruh perhatian begitu besar pada hal-hal berbau politik dan fokus pada pembangunan. Stabilitas yang ia bangun mampu menarik investor dari berbagai negara. Kondisi ini yang membuat negara-negara luar tidak memberi sanksi, karena yakin bahwa stabilitas adalah kunci bagi aktivitas investasi mereka.

Lee rela untuk tidak populis dengan membuat beragam kebijakan yang terlihat sangat keras. Meski begitu, bagi beberapa orang kebijakan non-populis tersebut justru membuat Singapura mencapai tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan yang tinggi.

Untuk memastikan stabilitas tetap terjaga, mantan Perdana Menteri Singapura tersebut tidak lupa untuk menjaga kebahagiaan masyarakat lokal. Ada dua hal yang menjadi kebijakannya untuk menjaga kebahagiaan, yaitu lapangan kerja dan perumahan.

Lee berhasil mengubah Singapura dari negara kecil menjadi metropolis besar melalui kebijakan perumahannya. Hal ini membuat masyarakat dapat beralih dari rumah-rumah kumuh ke perumahan yang lebih layak.

Kebijakan pembangunan yang dilakukan pendiri People Action Party ini juga memberikan kesempatan kerja yang begitu besar. Banyak masyarakat Negeri Singa yang akhirnya dapat keluar dari kemiskinan akibat kebijakan Lee.

Dari Putin, Erdogan, dan Lee, dapat dilihat adanya sejumlah kemiripan. Salah satu kunci sukses kepemimpinan mereka adalah dengan bertumpu pada stabilitas. Kebijakan yang memperlihatkan kekuasaan keras dari masing-masing pemimpin ini, tidak lain untuk menjaga stabilitas dalam rangka melancarkan pembangunan. Meski begitu, unsur stabilitas ini harus dipandang hati-hati agar tidak benar-benar mencederai demokrasi.

Mereka juga tergolong piawai menarik hati masyarakatnya. Berbagai kesempatan dan lapangan pekerjaan yang mereka buka, membuat posisi mereka tidak tergoyang meski dianggap otoriter oleh dunia Barat. Pelajaran ini mungkin yang dapat diambil pemimpin di tanah air, agar posisinya tidak mudah digoyang. (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]I[/dropcap]nsiden ‘bendera terbalik’ pada SEA Games 2017 ini, menambah daftar panjang perselisihan antara Indonesia dan Malaysia yang timbul – tenggelam sejak dulu. Kejadian ini bahkan menarik Kementerian Luar Negeri Malaysia, menyampaikan pemohonan maaf dan berkilah insiden terjadi tanpa disengaja.

Berbeda dengan sebagian besar reaksi publik, Presiden Joko Widodo terlihat adem ayem dan tak memusingkan insiden bendera terbalik’ tersebut. Desakan untuk ‘menekan’ Malaysia secara diplomatik, disambut penerimaan maaf Jokowi untuk Malaysia. “Ya, yang penting kan pemerintah Malaysia secara resmi meminta maaf,” kata Johan Budi Saptopribowo, salah satu staf khusus Presiden bidang komunikasi.

Walaupun kericuhan sudah mereda, peristiwa ‘bendera terbalik’ ini tentunya menyimpan nilai dan simbol politis tertentu. Dari peristiwa ini, posisi Indonesia dalam ASEAN bisa diteropong dan dimaknai.

Wibawa Sang ‘Kakak’ Dalam Foto

Seperti yang diketahui bersama, insiden ‘bendera terbalik’ terjadi di tengah perhelatan SEA Games 2017. Ajang ini diikuti oleh 10 negara Asia Tenggara yang juga anggota ASEAN, di antaranya adalah, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunnei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Posisi Indonesia di ASEAN memang mengambang. Ia pernah menjadi sosok ‘kakak’ bagi negara-negara Asia Tenggara lain pada masa awal pembentukan ASEAN di tahun 1967. Namun kini, kewibawaan Indonesia di mata ASEAN, tak secerah di masa awal pembentukannya. Saat ini mungkin bisa saja Indonesia diremehkan oleh saudara-saudaranya di ASEAN.

Indonesia pernah menyandang julukan ‘Macan Asia’ ketika dipimpin oleh Soeharto. Bersama dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, Indonesia membangun ASEAN sebagai cara mengantisipasi kekuatan Amerika Serikat yang dominan. Karena kontribusi Indonesia pula, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat membantu negara-negara Asia Tenggara memperoleh kemerdekaannya.

Penghormatan ASEAN terhadap Indonesia, secara simbolik, dapat dilihat dari foto-foto pertemuan ASEAN Summit tiap tahunnya. Secara teoritis, seseorang yang dianggap memiliki kekuatan dan pengaruh besar, akan diposisikan di tengah atau berada di samping tuan rumah dalam formasi foto. Posisi tersebut merupakan bentuk penghormatan tuan rumah serta penyelenggara ASEAN terhadap seseorang atau negara yang dinilainya kuat dalam suatu komunitas. Semakin pinggir posisi atau semakin jauh dari posisi seseorang dari tuan rumah, maka kepentingannya semakin tak diperhitungkan.

Perwakilan Indonesia, sepanjang sejarah formasi foto ASEAN, menempati posisi tengah saat dipimpin Presiden Soeharto. Ia biasa berdiri di samping atau diapit pendiri lainnya dalam formasi. Foto di bawah ini merupakan gambar yang diambil saat ASEAN Summit di tahun 1996.

Soeharto juga menempati posisi utama bersama dengan keempat negara pendiri ASEAN lainnya, yakni Perdana Menteri Husein Onn dari Malaysia, Lee Kuan Yew dari Singapura, Presiden Marcos dari Filipina, dan Perdana Menteri Pramoj dari Thailand. Di antara negara pendiri ASEAN, Soeharto berdiri di tengah sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin yang berwibawa dan disegani sebagai salah satu pemimpin dan pendiri ASEAN.

Sementara Presiden Jokowi yang saat ini memimpin Indonesia, dalam pergelaran ASEAN 2017 di Filipina 26 – 29 April 2017 lalu, menempati posisi kedua dari ujung kanan, diapit di sebelah kiri oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen dan Perdana Menteri Laos Thongloun Sisoulith. Sementara berdiri di samping Duterte sang tuan rumah, adalah Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong dan Presiden Vietnam, Nguyen Xuan Phuc.

Dalam foto di atas, secara simbolik, posisi Indonesia tak lebih kuat bila dibandingkan dengan Singapura dan juga Brunnei Darussalam yang berdiri dekat dengan Duterte, si tuan rumah. Bahkan, tak juga lebih kuat bila dibandingkan dengan Vietnam yang berada tepat di kiri Duterte. Sama halnya seperti Laos dan Kamboja, posisi Indonesia tak terlalu diperhitungkan dan dianggap penting di hadapan penyelenggara ASEAN seperti halnya ketika dipimpin oleh Soeharto dahulu. Sedangkan pada pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, posisi foto Indonesia juga berusaha berada di tengah formasi foto.

Selain formasi foto, urutan kedatangan menuju ballroom atau ruang pertemuan sebelum upacara pembukaan dimulai, juga menentukan kepentingan suatu negara dan wakilnya. Pada ASEAN 2016 yang bertempat di Laos, Indonesia menempati urutan kelima untuk masuk ke dalam arena acara setelah Kamboja dan menduduki kursi (lagi-lagi) di sayap terpinggir sebelah kanan. Sementara itu, duduk di sebelah Presiden Laos, adalah Duterte dari Filipina sebagai tuan rumah ASEAN Summit selanjutnya, dan Presiden Vietnam di sebelah kiri.

Contoh lain kekuatan formasi foto bisa dilihat pula pada formasi foto para pemimpin G-20 yang berlangsung di Jerman pada 7 – 8 Juli 2017 lalu. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, negara adidaya terbesar di dunia bahkan berada di sebelah kiri formasi foto dan sangat jauh dari Angela Merkel, sang tuan rumah. Pada tahun sebelumnya, Amerika Serikat yang diwakili Barack Obama, selalu berdiri di tengah dan dekat dengan tuan rumah.

Namun tahun ini, pemimpin dari negara ‘terkuat’ yang diwakili Donald Trump itu, diletakan jauh di sayap sebelah kiri. Posisi ini secara simbolis menampilkan posisi Donald Trump yang secara personal dan politik tak dianggap penting oleh Angela Markel dan pihak penyelenggara G-20 2017. Di sisi tersebut, Trump berdiri tepat di sebelah Presiden Jokowi.

Sementara Presiden Perancis, Emmanuel Macron, yang berdiri di samping Donald Trump itu entah atas alasan apa, berpindah dari posisi awalnya di belakang Markel. Keberadaan Macron di sayap kiri terluar formasi foto, tak bisa disamakan dengan ‘peletakan’ Trump dan Jokowi di bagian tersebut.

 Jokowi, Tak Ada Kekuatan Personalitas dan Posisi?

Posisi seseorang dalam sesi foto secara simbolik terbukti memiliki arti mendalam dan layak diperhatikan. Posisi Presiden Jokowi yang hampir selalu berada di sayap pinggir dalam tiap pertemuan internasional, baik dalam tingkat ASEAN maupun G-20, mengartikan posisi Indonesia dan wakilnya yang ternyata tak terlalu diperhitungkan.

Presiden Jokowi secara simbolis bisa dipandang bukan sosok kuat dan cakap ketika berhadapan dengan masyarakat dan juga kolega internasionalnya. Posisi ‘pinggir’ yang selalu didapatkannya dalam pertemuan antar negara, tentu sudah dievaluasi dan dipertimbangkan oleh penyelenggara dan juga negara yang terlibat. Evaluasi tentunya juga sudah dipikirkan masak-masak berdasarkan kebijakan politik dan keadaan negara yang dipimpinnya.

Peristiwa Aksi Bela Agama yang terjadi beberapa waktu lalu dan kurangnya kecakapan Presiden berbicara bahasa Inggris serta membawa diri di hadapan pemimpin luar negeri, merupakan batu-batu kerikil yang membuat ‘wibawa’ sang Presiden menciut dalam acara internasional. Ia bisa saja dianggap tak mampu mengendalikan rakyat, selain tentunya tak ditakuti rakyatnya. Hal yang berbeda dialami mantan Presiden Soeharto ketika menyambangi acara internasional seperti ASEAN. Ia akan dipastikan berdampingan dengan Lee Kuan Yew serta pendiri ASEAN lainnya yang dianggap kuat dan berpengaruh di negaranya.

Sebagai seorang presiden yang kerap bermain-main dengan simbol, Jokowi pasti sadar jika insiden ‘bendera terbalik’ pada buku suvenir SEA Games merupakan sebuah kode penghinaan Malaysia terhadap Indonesia. Presiden sadar betul bendera sengaja diputar sedemikian rupa untuk memantik asap perselisihan Malaysia dan Indonesia yang reda-namun mudah tersulut. Dengan demikian, apakah sikap penerimaan maaf Jokowi terhadap Malaysia, turut membuka simbol jikalau ia memang bukanlah ‘siapa-siapa’ dan tak cukup kuat, baik posisi dan personalnya, di dunia internasional? Berikan pendapatmu (Berbagai Sumber/A27)