Kalau menurut kalian, apakah ini jadi pertanda penarikan pasukan perdamaian mulai perlu dilakukan di Lebanon? Share pendapatmu di kolom komentar ya

#jaganegeri #lebanon #unifil #tni #geopolitik

Waduh, kalau menurutmu PD 3 kira-kira udah mulai belum nih? 

Setelah dua Prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon terluka terkena serangan Israel, respons Presiden Jokowi banyak dapet kritik tuh. Gini kira-kira pernyataannya. Ini gimana ya? Gak bisa ber-word-word, sekelas Presiden loh ini. Bahkan, pernyataan Pak Jokowi tadi kalah bernyali dibanding Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi yang bilang Indonesia gak akan gentar ngadepin teror Israel.

Bu Retno pun dikabarkan gercep tuh langsung koordinasi mengecek kondisi prajurit TNI kita yang terluka dan sat set juga mengutuk dan mengupayakan protes diplomatik atas serangan Israel tersebut. Secara teknis pernyataan Pak Jokowi gak tepat, karena markas pasukan penjaga perdamaian PBB yang diisi prajurit TNI di Naqoura, Lebanon dan kena serangan Israel kemaren, adalah area terlarang buat diserang sama pihak manapun. Secara etis, pernyataan Pak Jokowi juga gak menunjukkan kepekaan dan penghormatan atas kondisi yang menimpa prajurit TNI, terutama sebagai seorang Panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia.

Tapi secara realita nih, walaupun keliatan kurang mencerminkan kepekaan dan intelektualitas pemimpin sebuah negara, pernyataan Pak Jokowi itu justru menggambarkan situasi sesungguhnya. Dengan tanpa membenarkan serangan membabi buta Israel dan juga bukan untuk membenarkan pernyataannya Pak Jokowi.

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Israel yang mengusik dan melukai prajurit TNI dalam misi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon seolah menguak hipotesa bahwa terdapat kelumpuhan sistematis di balik eksistensi para serdadu gabungan negara-negara yang sesungguhnya mulia tersebut.

PinterPolitik.com

Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lahir setelah Perang Dunia II sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk menjaga perdamaian di kawasan yang rentan terhadap konflik. 

Konsep awalnya adalah menciptakan kekuatan non-partisan yang terdiri dari personel militer yang dikirim oleh negara-negara anggota PBB, yang ditempatkan di wilayah-wilayah pasca-konflik untuk memantau gencatan senjata, mengawasi pemilihan, atau mencegah kekerasan lebih lanjut.

Misi pertama mereka adalah United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) pada 1948 di Palestina, yang bertujuan untuk memantau gencatan senjata antara Arab-Israel setelah Perang Kemerdekaan Israel.

Secara historis, operasi-operasi ini bertujuan baik, tetapi sering kali menghadapi tantangan politis. Seperti yang digambarkan dalam literatur, peacekeeping atau penjagaan perdamaian berbeda dari peacemaking (penciptaan perdamaian) atau peace enforcement (penegakan perdamaian) karena berfokus pada pemeliharaan ketertiban pasca-konflik.

Namun, operasi-operasi ini sering kali menghadapi realitas politik yang kompleks. Paul F. Diehl dalam bukunya International Peacekeeping menyoroti bagaimana mandat-mandat yang diberikan PBB kepada pasukan perdamaian seringkali terjebak oleh kepentingan politik anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang memiliki hak veto.

Dalam konteks terbaru, serangan Israel terhadap pasukan UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) serta pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung di dalamnya, mencerminkan bagaimana politisasi dan ketidakseimbangan kekuatan dalam PBB dapat “melumpuhkan” misi perdamaian.

Israel telah berulang kali menghadapi kritik atas pelanggaran kedaulatan di Lebanon, tetapi serangan ini juga memperlihatkan ketidakmampuan PBB untuk menegakkan keamanan atau memberikan perlindungan yang efektif kepada pasukan penjaganya. Kejadian ini menambah daftar panjang kritik terhadap efektivitas dan netralitas pasukan perdamaian PBB.

Politisasi Misi Perdamaian?

Ketika membahas mengapa pasukan penjaga perdamaian PBB “lumpuh” atau tidak efektif dalam konteks tertentu, teori realisme dalam hubungan internasional dapat memberikan kerangka konseptual yang relevan.

Realisme, yang menekankan pentingnya kekuasaan dan kepentingan nasional sebagai pendorong utama interaksi antar negara, menyiratkan bahwa pasukan PBB seringkali hanya menjadi alat bagi negara-negara kuat untuk mengejar agenda mereka sendiri, bukan untuk tujuan perdamaian yang netral. John J. Mearsheimer, dalam The Tragedy of Great Power Politics, menjelaskan bagaimana negara-negara besar mengeksploitasi kelemahan institusi-institusi internasional, termasuk PBB, untuk mengamankan kepentingan geopolitik mereka.

Dalam konteks serangan Israel terhadap pasukan UNIFIL, termasuk tentara Indonesia, lumpuhnya PBB dalam merespons serangan ini adalah contoh bagaimana kekuatan negara-negara besar (seperti Israel yang didukung oleh AS) dapat mendikte dan mempengaruhi respon PBB terhadap pelanggaran hukum internasional. Israel memiliki dukungan kuat dari sekutu utamanya, Amerika Serikat, yang sering menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk mencegah tindakan keras terhadap Israel.

Hal ini juga memperlihatkan ketidakseimbangan kekuasaan di dalam PBB. Secara struktural, Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari lima anggota tetap (AS, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris) dengan hak veto, sering kali tidak bisa bersikap netral karena keputusan mereka dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik masing-masing negara. Israel yang memiliki hubungan strategis dengan salah satu dari lima anggota tetap tersebut, yakni AS, membuat setiap upaya untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel sering kali terbentur veto atau kebuntuan diplomatik.

Politisasi pasukan perdamaian tidak hanya terbatas pada Dewan Keamanan. Meskipun PBB berupaya menjaga agar pasukan perdamaian tetap netral, mereka tidak memiliki kekuatan mandiri untuk menegakkan aturan internasional tanpa dukungan penuh dari anggota-anggotanya.

Serangan terhadap pasukan UNIFIL oleh Israel juga memperlihatkan kelemahan fundamental dalam struktur pasukan PBB. Sebagai pasukan yang ditugaskan hanya untuk menjaga perdamaian, mereka tidak dilengkapi dengan mandat atau kekuatan untuk menanggapi serangan secara ofensif, yang membuat mereka rentan menjadi sasaran pelanggaran hukum internasional.

Harus Gimana?

Mengacu pada karya Michael W. Doyle dan Nicholas Sambanis dalam Making War and Building Peace: United Nations Peace Operations, politisasi misi perdamaian PBB sering kali memperburuk efektivitas mereka. Doyle dan Sambanis menguraikan bahwa operasi perdamaian PBB akan gagal jika tidak didukung oleh konsensus politik yang kuat di antara negara-negara anggota, terutama di Dewan Keamanan. Selain itu, konflik-konflik yang ditangani PBB sering kali lebih kompleks daripada yang dapat diselesaikan dengan kehadiran militer pasif yang hanya memantau situasi.

Dalam kasus Lebanon, UNIFIL yang ditempatkan untuk memantau perbatasan Israel-Lebanon telah beroperasi sejak 1978 dan diperkuat setelah Perang Lebanon 2006, tetapi serangan terbaru oleh Israel menunjukkan bahwa kehadiran pasukan internasional ini tidak menghalangi tindakan militer Israel.

Pasukan penjaga perdamaian berada dalam posisi yang sulit—di satu sisi, mereka ditugaskan untuk menjaga perdamaian, tetapi di sisi lain, mereka terikat oleh mandat yang sangat terbatas. Ketika negara-negara kuat seperti Israel, dengan dukungan sekutu kuat seperti AS, melanggar hukum internasional, PBB sering kali hanya dapat mengutuk tindakan tersebut tanpa memiliki sarana untuk menegakkan sanksi atau tindakan hukum yang berarti.

Serangan terhadap tentara Indonesia dan pasukan UNIFIL di Lebanon juga memperlihatkan tantangan yang lebih luas yang dihadapi PBB dalam menegakkan perdamaian di wilayah-wilayah konflik.

Literatur seperti The Thin Blue Line yang ditulis oleh Paul Diehl menyoroti bahwa operasi perdamaian PBB sering kali lebih berhasil di kawasan yang relatif stabil, sementara mereka hampir selalu gagal ketika ditempatkan di kawasan yang terus-menerus mengalami konflik intens, seperti Timur Tengah.

Ke depan, pertanyaan besar bagi PBB dan dunia internasional adalah bagaimana mereformasi atau menguatkan mandat pasukan perdamaian agar mereka bisa berfungsi lebih efektif dalam situasi di mana kepentingan geopolitik negara-negara besar turut campur.

Salah satu gagasan yang diusulkan dalam beberapa literatur akademik adalah bahwa pasukan perdamaian seharusnya memiliki otoritas yang lebih besar, termasuk hak untuk melakukan intervensi militer yang lebih tegas terhadap pelanggaran hukum internasional.

Serangan terhadap pasukan UNIFIL oleh Israel serta luka yang dialami oleh prajurit TNI dalam konteks tersebut menyoroti masalah mendasar dalam pasukan perdamaian PBB, yakni lumpuhnya mereka akibat kepentingan politik yang besar dan kompleksitas geopolitik.

Dari perspektif teori realisme, situasi ini mencerminkan bagaimana institusi-institusi internasional seperti PBB seringkali dijadikan alat untuk melayani kepentingan negara-negara kuat, sehingga efektivitas misi perdamaian terhambat oleh politisasi dan ketidakseimbangan kekuasaan di dalam struktur PBB itu sendiri. (J61)

Oh, ternyata memang punya misi ekspansi toh? 

Petinggi militer Israel disebut telah menyepakati operasi militer total untuk menyerang Lebanon. Sebuah kelompok milisi yang terus menyerang Israel terkait perang Gaza disebut menjadi sasaran.

Langkah Israel ini mengingatkan kita dengan konsep “Israel Raya,” sebuah konsep yang diyakini oleh kelompok sayap kanan ekstrem di Israel. Mereka meyakini banyak wilayah dari Mesir, Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, Arab Saudi, hingga Turki adalah wilayah yang dijanjikan.

Hmm, apakah ini ambisi rakus pemerintah Israel untuk menginvasi banyak negara Timur Tengah lainnya? 

Pinterpolitik.com

Kondisi perekonomian Lebanon penuh dengan permasalahan yang rumit selama bertahun-tahun, khususnya sejak tahun 2019. Ketika itu, pemerintahan Lebanon menaikkan pajak yang dianggap terlalu tinggi dan mengakibatkan demo besar-besaran di Beirut. Masyarakat yang turun ke jalan menuntut reformasi secara menyeluruh untuk mengubah sistem pemerintahan lebih baik – pemerintahan sebelumnya dinilai mengakibatkan korupsi dan kurangnya keadilan.

Namun, serangkaian protes masyarakat itu tidak mengubah keadaan secara signifikan. Bahkan, mata uang Lebanon kehilangan nilainya lebih dari 95%, ini merupakan valuasi terendah dalam sejarah negara tersebut.

Hingga bulan Maret 2020 Lebanon mengungkapkan bahwa memiliki hutang besar senilai US$92 miliar. Ini juga mengakibatkan masyarakat semakin tidak mempercayai pemerintah. Aksi protes juga terlihat semakin masif dan intens.

Sederet peristiwa sekiranya adalah momentum untuk menuntut perubahan besar. Meski ada usaha untuk itu, seperti perubahan orang-orang di pemerintahan termasuk mundurnya Diab dari kursi Perdana Menteri (PM), lagi-lagi masih belum bisa memberikan dampak sama sekali untuk melihat adanya perubahan.

Justru keadaan bertambah parah ketika mengetahui mata uang Lebanon semakin tidak ternilai. Untuk sebuah bayangan saja, US$100 dolar saja sama dengan 1,5 juta pound Lebanon pada Februari 2021. Menurut Bank Dunia, ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19, mata uang Lebanon mengalami inflasi terburuk sejak pertengahan abad ke-19.

Kemudian pada akhirnya ada secercah harapan dari Lebanon yang diharapkan bisa mengembalikkan keadaan lebih baik lagi. Lebanon menemukan sumber energi minyak di sekitar Qana, perairan Lebanon.

Dengan adanya peluang eksplorasi minyak di daerah maritim Lebanon, diharapkan bisa mengembalikan keadaan ekonomi dan politik yang lebih baik. Fokus penghasilan tersebut seharusnya bisa memperbaiki sektor lapangan pekerjaan, asuransi kesehatan, dan jaminan pensiun.

Yang menarik adalah, eksplorasi minyak itu bekerja sama dengan Israel, negara yang selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik yang bagus dengan Lebanon. Lantas, bagaimana kerja sama itu bisa terjadi? Lalu, apakah ini cara Israel semakin memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah?

Benci Tapi Butuh

Sejak tahun 2018 hingga 2019, Israel sudah rajin menebarkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, khususnnya setelah pengakuan Yarusalem sebagai ibu kota Israel oleh Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Setidaknya sudah tiga negara, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Sudan yang telah menandatangani kesepakatan kerja sama sekaligus pengakuan kedaulatan terhadap Israel.

Ini juga yang kemungkinan Israel lihat di Lebanon. Lebanon sendiri berada dalam krisis ekonomi dan politik, sehingga partisipasi Israel untuk membuat kesepakatan menjadi penting demi meraih misi kepentingannya.

Hubungan antara Lebanon dan Israel benar-benar dalam salah satu tahapan kompleksitas yang rumit. Namun, pada akhirnya sebuah kesepakatan mesti dilakukan demi keuntungan keduanya. Lalu, apa yang didapat oleh kedua negara?

Pertama, bagi Israel, ini merupakan peluang besar bagi mereka karena bisa menawarkan penawaran yang sangat dibutuhkan oleh Lebanon, sekaligus mencengkeram pengaruhnya di wilayah Timur Tengah.

Karena Israel menjadi kunci untuk memungkinkan membuka keran investasi-investasi, sebagai “penghubung” dengan negara koalisi Israel lainnya terutama AS dan Eropa yang nantinya bisa memberikan peluang naiknya perekonomian Lebanon.

Kemudian, bagi Lebanon, kesepakatan dengan Israel diharapkan dapat menguatkan kembali perekonomian yang sudah runtuh dan memang tidak ada sumber daya yang bisa menjadi solusi nyata permasalahan ekonomi saat ini. Oleh karrena itu, kesepakatan soal maritim setidaknya membuka harapan baru untuk bisa mendatangkan investor lainnya.

Menariknya adalah apabila bisa memanfaatkan dengan baik, maka bisa juga menjadikan Eropa sebagai pasar baru untuk Lebanon karena Benua Biru tengah mengalami kesulitan yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina.

Dilansir dari Aljazeera, jalur 23 (ladang gas Qana) yang ada digambar merupakan area sumber minyak terbesar di wilayah Lebanon dan jalur 29 adalah wilayah milik Israel (ladang gas Karish). Nantinya lokasi Qana adalah bagian yang akan dieksplorasi oleh Lebanon.

Sampai sejauh ini terlihat Israel sedang berada di atas angin, dengan keunggulan daya tawar yang ada ditambah mengetahui bahwa alasan Lebanon adalah memulihkan perekonomian yang sudah kacau. Sudah seharusnya Lebanon menjadi “sasaran empuk” agar bisa mendapatkan tanda tangan perjanjian kerja sama sekaligus kesepakatan pengakuan kedaulatan.

Lebanon Lolos Dari Cengkraman

Kedua negara ini telah bersepakat tanpa adanya syarat rekonsiliasi terhadap hubungan dengan Israel. Berarti Lebanon mendapatkan apa yang mereka inginkan, tanpa harus tunduk terhadap prasyarat pengakuan kedaulatan secara formal.

Tapi bagaimana bisa?

Secara di atas kertas Israel unggul dalam kesepakatan maritim ini, namun pada akhirnya harus menahan hasrat untuk bisa “melumat” Lebanon. Apa yang menjadi keunggulan Lebanon untuk bisa menahan “gempuran” Israel?

Alasan utamanya adalah Lebanon akan memberikan persenan kepada Israel. Namun catatannya adalah harus melibatkan pihak lain dalam hal infrastruktur penambangan minyaknya, dan sejauh ini yang bisa digandeng oleh Israel melalui AS sebagai penengah kesepakatan ini adalah Total, perusahaan energi asal Perancis. Sayangnya, belum ada kejelasan soal pembagian keuntungan secara pasti antara kedua negara.

Jadi bisa dilihat bahwa Israel memilih memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan persenan laba dari ladang minyak Lebanon, serta cenderung sabar untuk mendapatkan pengaruh politiknya. Pilihan yang cukup bijak bagi Israel karena tidak bisa selamanya melakukannya dengan frontal dan itu juga mempengaruhi citra politik Israel sendiri.

Jadi kita bisa melihat pertarungan geopolitik dalam hal sumber daya alam terutama minyak yang menjadi alat daya tawar sebuah negara.

Memang kepemilikan sebuah komoditas minyak merupakan sebuah keuntungan terbesar bagi negara yang memilikinya. Bukan hanya sekadar membuat negara tersebut secara ekonomi meningkat drastis. Namun juga menambah kekuatan daya tawar sendiri kearah politik negara terhadap penawaran kepada negara lainnya.

Seperti kita ketahui, komoditas energi menimbulkan konflik politik antar negara hingga pada tingkatan yang lebih tinggi lagi atau singkatnya sampai pada tahap peperangan.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Odysseas Christou dan Constantinos Adamides yang berjudul Energy Securitization and Desecuritization in the New Middle East, menyebutkan, komoditas energi akan mempengaruhi setidaknya lima sektor yang mempengaruhi peta konflik maupun isu secara umum, yaitu pengaruhnya secara politik, militer, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam lanjutannya mereka berdua menuliskan bahwa sebuah komoditas khususnya energi, bisa digunakan menjadi sebuah objek keamanan sebuah negara. Jadi, secara umum bisa dipadukan antara politik dan keamanan karena komoditas energi mempunyai nilai jual yang tinggi dan menarik sebagai daya tawar.

Inilah yang dilakukan Lebanon terhadap Israel. Kepemilikan sumber daya minyak berhasil mereka konversi sebagai daya tawar politik. Lebanon tidak menjadikan sumber dayanya sebagai objek ekonomi semata, melainkan sebagai objek politik dan pertahanan.

Lebanon menunjukkan kepada kita bahwa beginilah caranya untuk memanfaatkan keunggulan geopolitik yang ada. Sesulit apapun kondisi negara dalam negerinya, harus tetap sadar terhadap keunggulan sendiri.

Setidaknya untuk sekarang, keunggulan geopolitik energi bisa memberikan nafas panjang untuk pemerintahan Lebanon. Karena perlu strategi daya tawar lainnya untuk menghadapi kemungkinan dinamika politik kawasan lainnya

Akan tetapi, menjadi sangat penting bagi Lebanon ketika kesepakatan ini bisa berhasil perlu dimanfaatkan secara benar untuk perbaikan. Sebab masalah utamanya ada pada pemerintah dengan segala kompleksitas yang mengacaukan stabilitas dalam negerinya. (A88)

Israel gempur Lebanon dengan puluhan tembakan artileri