Sosok politikus perempuan beraliran konservatif, Sanae Takaichi, terpilih menjadi ketua umum (ketum) Partai Demokrat Liberal (LDP) di Jepang. Akankah “Cahaya Asia” kembali?

PinterPolitik.com

“Kita akan ubah kecemasan rakyat menjadi harapan, dan usaha tentu dibutuhkan untuk mencapai itu” – Sanae Takaichi, Ketua Umum LDP (4/10/2025)

Cupin suka membuka catatan politiknya dengan kisah yang agak berbeda. Bayangkan seorang remaja di kota kecil Nara pada awal 1970-an, rambutnya terurai panjang, matanya menyala saat mendengarkan riff gitar Iron Maiden di kaset yang ia beli dari toko musik lokal.

Remaja itu adalah Sanae Takaichi, lahir 7 Maret 1961, yang kelak jadi politisi konservatif pro-stimulus dan kini dipersiapkan menjadi perdana menteri (PM) perempuan pertama Jepang. Selama bertahun-tahun ia duduk di kursi DPR Jepang pertama 1993 hingga 2003 lalu kembali sejak 2005 memegang berbagai posisi menteri di bawah Shinzo Abe dan Fumio Kishida.

Cupin melihat Takaichi seperti murid kesayangan di sekolah politik Abe, menyerap pelajaran tentang nasionalisme dan kebijakan konservatif yang tegas. Dalam pemilihan internal Partai Demokrat Liberal (LDP), ia mengalahkan Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi dengan skor 185-156 untuk menjadi pemimpin partai yang telah memerintah Jepang hampir tanpa putus sejak perang.

Julukan “Iron Lady” bukan sekadar kiasan media; ia sendiri menyebut Margaret Thatcher sebagai figur yang ia kagumi. Sama seperti Thatcher yang merombak ekonomi Inggris dengan pendekatan keras, Takaichi membawa visi Jepang yang kuat secara ekonomi dan militer lepas dari warisan kekalahan Perang Dunia II.

Cupin mencatat bahwa langkah Takaichi makin kontroversial ketika menyangkut pandangan sejarah. Ia rutin mengunjungi Kuil Yasukuni yang menghormati lebih dari 2,4 juta korban perang termasuk terpidana kejahatan perang Kelas A sebuah tindakan yang dipandang Beijing dan Seoul sebagai tanda revisionisme sejarah.

Cupin bertanya-tanya. Jika “Iron Lady” Jepang ini benar-benar naik dengan visi revisionis dan militaris yang eksplisit apa yang akan terjadi dengan tatanan keamanan Asia-Pasifik? Apakah kebangkitan Jepang yang militeristik ini akan menjadi ancaman baru bagi negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari Pasifisme Menuju Ekspansionisme?

Cupin membuka bagian kedua dengan bayangan halaman konstitusi Jepang yang sudah lusuh. Di sana Pasal 9 “klausul pasifis” melarang Jepang menggunakan perang untuk menyelesaikan perselisihan internasional warisan langsung kekalahan Jepang dan tekanan Amerika Serikat.

Bagi Takaichi pasal itu adalah belenggu. Ia mendukung revisi Pasal 9 agar Jepang jadi “negara normal” dengan kapabilitas militer penuh sesuai agenda nasionalis konservatif yang ia warisi dari Abe.

Dalam buku Hedging Against China: Japanese Strategy Towards A Rising Power, Ll. López i Vidal dan Àngels Pelegrín menjelaskan bagaimana politisi nasionalis seperti Takaichi memandang revisi konstitusi sebagai syarat menghadapi ancaman dari Tiongkok. Retorika tentang “ancaman Tiongkok” jadi alat mobilisasi politik domestik yang ampuh untuk mendukung militerisasi.

Cupin melihat Takaichi bukan sekadar melanjutkan warisan Abe tapi mengintensifkannya. Retorikanya lebih keras narasinya lebih lugas tentang perlunya Jepang “bangkit kembali” sebagai kekuatan militer regional.

Ia juga vokal soal Taiwan. Dalam pandangan Beijing dukungan eksplisit Jepang terhadap Taiwan bukan hanya masalah diplomatik tapi ancaman langsung terhadap integritas teritorial Tiongkok; sebuah langkah yang bisa memicu eskalasi militer di Selat Taiwan salah satu titik paling berbahaya di dunia untuk konflik internasional.

Kenneth B. Pyle dalam Japan Rising: The Resurgence of Japanese Power and Purpose menyebut kebangkitan Jepang sebagai siklus sejarah panjang. Bukan tidak mungkin, ini adalah manifestasi fase baru, di mana Jepang tak lagi malu dengan ambisi geopolitiknya.

Namun, kebijakan ini muncul di tengah persaingan hegemoni AS Tiongkok. Bagaimana militarisasi Jepang akan memengaruhi stabilitas regional khususnya Asia Tenggara yang selama ini menjaga netralitas? Dan lebih krusial lagi apa dampaknya bagi Indonesia yang sedang membangun arsitektur keamanan maritimnya sendiri?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Takaichi: Kawan atau Ancaman?

Cupin menutup catatannya dengan peta Asia Tenggara yang penuh garis patroli dan jalur pelayaran. Kebangkitan militerisme Jepang di bawah kepemimpinan potensial Sanae Takaichi membawa implikasi besar bagi geopolitik kawasan yang selama puluhan tahun menikmati stabilitas relatif di bawah arsitektur keamanan ASEAN.

Jepang yang lebih asertif secara militer bukan hanya mengubah keseimbangan kekuatan regional. Negara-negara Asia Tenggara kini menghadapi dilema strategis baru memilih sisi antara tiga kekuatan besar AS Tiongkok dan Jepang sesuatu yang selama ini mereka hindari.

Dalam Southeast Asia and the Rise of Tiongkok: The Search for Security, Ian Storey menganalisis bagaimana negara-negara Asia Tenggara merespons kebangkitan Tiongkok dengan strategi hedging mempertahankan hubungan ekonomi erat dengan Beijing sambil memperkuat aliansi keamanan dengan Washington. Namun kemunculan Jepang sebagai kekuatan militer ketiga akan mengkomplikasi kalkulasi ini.

Bagi Indonesia implikasi ini sangat nyata. Sebagai negara maritim terbesar di Asia Tenggara dan pemimpin de facto ASEAN Indonesia punya kepentingan langsung menjaga stabilitas di Laut China Selatan dan perairan sekitarnya.

Remilitarisasi Jepang terutama penguatan kapabilitas maritim akan mengubah dinamika keamanan maritim di kawasan. Jika Jepang mulai patroli rutin di Laut China Selatan atau terlibat konfrontasi militer dengan Tiongkok, Indonesia akan menghadapi tekanan untuk mengambil posisi bertentangan dengan prinsip “bebas aktif” yang selama ini dipegang.

Alice D. Ba dalam Re(Negotiating) East and Southeast Asia: Region, Regionalism, and the Association of Southeast Asian Nations menekankan fleksibilitas dan pragmatisme sebagai kunci keberhasilan ASEAN. Militarisasi Jepang akan menguji fleksibilitas ini hingga batasnya dan bisa memecah konsensus regional yang jadi fondasi stabilitas.

Dari perspektif historis ingatan kolektif Asia Tenggara tentang pendudukan Jepang masih kuat. Propaganda “Greater East Asia Co-Prosperity Sphere” yang dulu dijanjikan ternyata hanya kedok eksploitasi retorika nasionalis Jepang kini membangkitkan kembali ketakutan itu terutama ketika Takaichi menolak sepenuhnya mengakui kejahatan perang masa lalu.

Michael H. Armacost dalam Friends or Rivals?: The Insider’s Account of U.S.-Japan Relations menunjukkan bahwa jaminan keamanan AS selama Perang Dingin meredam kecurigaan regional terhadap Jepang. Namun, di era saat AS sendiri meragukan komitmennya, jaminan ini tak lagi meyakinkan.

Jika Jepang merasa tak bisa mengandalkan payung keamanan AS kemungkinan besar ia akan mengejar kebijakan pertahanan yang lebih independen dan agresif. Ini bisa jadi skenario yang sangat mengkhawatirkan bagi Asia Tenggara. 

Di satu sisi Indonesia membutuhkan investasi dan teknologi Jepang untuk pembangunan. Di sisi lain, Indonesia tak bisa mengabaikan kepentingan keamanan nasionalnya terutama terkait Laut Natuna Utara.

Lebih jauh kebangkitan militerisme Jepang juga membawa risiko perlombaan senjata regional. Jika Jepang berhasil merevisi Pasal 9 dan membangun kekuatan militer ofensif penuh negara-negara lain di kawasan mungkin akan merasa terdesak meningkatkan pengeluaran militer mereka sendiri mengalihkan sumber daya dari pembangunan ekonomi dan sosial ke sektor pertahanan.

Pertanyaan mendasar yang kini mengemuka adalah apakah Jepang di bawah kepemimpinan Takaichi akan menjadi mitra keamanan yang dapat diandalkan atau justru faktor destabilisasi baru? Apakah narasi “Free and Open Indo-Pacific” yang dipromosikan Jepang benar-benar tentang menjaga kebebasan navigasi dan supremasi hukum atau hanya kedok baru untuk menghidupkan kembali ambisi hegemoni “Greater East Asia Co-Prosperity Sphere” masa lalu? (A43)